Beranda blog Halaman 836

Tabrakan Maut Bus di Sumbawa, Organda NTB Desak Pembinaan Intensif Pengemudi

0
Korban kecelakaan bus antara bus Dunia Mas dan Surya Kencana, terjadi di sekitar Lape, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 04.00 dini hari, Sabtu 19 Oktober 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kecelakaan maut melibatkan dua bus besar, Dunia Mas dan Surya Kencana, terjadi di sekitar Lape, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 04.00 dini hari, Sabtu 19 Oktober 2024. Satu penumpang dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Menanggapi peristiwa tragis ini, Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum, menyatakan keprihatinannya yang mendalam.

“Ini kecelakaan fatal, dan bukan yang pertama kali terjadi,” tegas Junaidi.

Junaidi berpendapat bahwa faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab kecelakaan ini.

“Faktornya sih kalau lihat jam kerjanya bisa faktor manusianya. Bayangkan orang bekerja disaat waktu orang istirahat normal. Ini jangan sampai jadi korban penumpang,” ujarnya.

JK, panggilan akrabnya, mengaku telah berkoordinasi dengan Wadirlantas Polda NTB dan mendesak agar kejadian ini menjadi perhatian serius. Ia berharap pihak berwenang mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

“Saya sebagai ketua Organda NTB berharap kepada Dishub NTB sebagai otoritasnya untuk bisa melakukan pembinaan, memanggil seluruh pengemudi bus ini sebagai salah satu pembinaan kepada mitra kerja,” ujar Junaidi.

Junaidi menyoroti pentingnya melibatkan langsung para sopir dalam kegiatan pembinaan.

“Dishub, Ditlantas, dan kami Organda bisa dikumpulkan tidak saja pemiliknya, tetapi pengemudinya. Kalau yang selama ini hanya pemiliknya atau perusahaan yang dipanggil untuk pembinaan. Drivernya sekali-kali,” tegasnya.
Junaidi mengungkapkan bahwa ide untuk mengumpulkan para sopir ini telah mendapat dukungan dari Ditlantas Polda NTB.

“Sudah ada lampu hijau dari Wadirlantas Polda NTB yang menginginkan dikumpulkan pengemudi. Selama ini hanya pengurus atau pengusahanya yang dipanggil, sesekali pembinaan, termasuk penindakan diberikan kepada pengemudi,” tambahnya.

Junaidi menekankan pentingnya memberikan penegasan kepada seluruh perusahaan otobus (PO) untuk lebih serius dalam melakukan pembinaan kepada para sopirnya.

Selain itu, Junaidi juga menyoroti masalah bus-bus yang tidak berizin dan tidak memiliki asuransi kepada penumpang.

“Untungnya kedua bus yang tabrakan ini sama-sama punya izin, yang saya bayangkan bagaimana dengan bus-bus yang tidak berizin, tidak ada asuransi kecelakaan, Jasa Raharja dan lainnya. Kami lihat bus pelat luar selama ini banyak tidak berizin tapi beroperasi di NTB. Ini risikonya kepada penumpang kalau terjadi apa-apa,” ungkapnya.(bul)

Sumbawa Siapkan Rencana Induk Pengembangan Wisata Wilayah Barat

0
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Sumbawa, tengah menyiapkan master plan alias rencana induk pengembangan kawasan wisata yang dimulai dari wilayah Barat sebagai respon Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Master plan ini sebagai bentuk respon RPJPN Presiden terpilih Prabowo – Gibran yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang,” kata Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi, Jumat 18 Oktober 2024.

Dikatakan Andi, di RPJPN tersebut telah meletakan tematik terhadap pembangunan Bali Nusa Tenggara (Balinusra). Di mana, dalam tematik tersebut, menjadikan periwisata, ekonomi kreatif di Bali, NTB dan NTT sebagai super prioritas.

“RPJPN ini sifatnya perintah dan pemerintah pusat sudah membagi 7 koridor ekonomi Indonesia, salah satunya Bali Nusra. Sengingga, Bappeda merespon bahwa ini penting jadi momentum,” ujarnya.

Diakuinya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini belum memiliki lokasi yang dijadikan sebagai kawasan super prioritas. Hal itu tentu berbeda dengan provinsi Bali yang memiliki super prioritas Bali Kerthi Pulau Lombok dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami berharap dari master plan bisa merancang dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) diawali dari wilayah barat meskipun nanti akan berdampak hingga ke Timur,” tambahnya.

Bahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sudah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA). Mereka telah melakukan pemetaan kawasan peruntukan pariwisata melalui penilaian skala prioritas.

“Prioritasnya sesuai Riparda dari teman di Pariwisata sudah membuat skoring terhadap lokasi wisata di destinasi wisata. Mana yang menjadi prioritas 1, 2 dan 3 dan wilayah Barat sudah kita mulai dari pantai Gelora, ” tukasnya. (ils)

Pengimbasan Konversi Motor Listrik di SMK Harus Terus Digalakkan

0
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim (tiga dari kiri) bersama Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris (dua dari kiri) saat pembukaan pelatihan konversi motor listrik di bengkel konversi SMKN 3 Mataram, Senin 14 Oktober 2024 lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – SMKN 3 Mataram mengadakan kegiatan pelatihan konversi motor listrik di bengkel konversi SMKN 3 Mataram yang telah menyandang status bengkel konversi resmi grade B dari Kementerian Perhubungan, pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pengimbasan konversi motor Listrik diharapkan terus digalakkan kepada SMK yang memiliki bidang keahlian yang serupa.

Pelatihan ini resmi dibuka Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, M.Pd., bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim. Kegiatan ini diikuti 60 peserta, yang terbagi dalam tiga sesi dengan masing-masing 20 orang per sesinya. Setiap sesi dilaksanakan selama empat hari dan target peserta berasal dari siswa SMKN 3 Mataram, siswa dari sekolah imbas, para alumni, serta guru dari sekolah imbas.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim yang membuka secara resmi kegiatan pelatihan konversi, menyampaikan apresiasi atas ikhtiar yang terus dilakukan SMKN 3 Mataram. Terlebih juga SMKN 3 Mataram dalam hal Konversi Motor Listrik sudah memiliki dua sekolah imbas yaitu SMKN 1 Jonggat Lombok Tengah dan SMK ST Aloisius Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.

“Harapan ke depan program ini bisa juga lebih masif disosialisasikan di semua SMK yang memiliki core yang sama,” harap Ahmad Muslim.

Sementara itu, Sulman Haris mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada para peserta, seiring dengan berkembangnya teknologi kendaraan listrik serta bentuk ikhtiar bengkel konversi SMKN 3 Mataram menuju bengkel konversi grade A di masa mendatang.

Para instruktur yang juga adalah Guru SMKN 3 Mataram memaparkan bahwa materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi overview peraturan kendaraan listrik konversi, yang penting untuk pemahaman legalitas dan regulasi. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mendalam mengenai komponen kendaraan listrik.

Kegiatan praktik mencakup pembuatan wiring kendaraan listrik, proses konversi dari motor konvensional ke motor listrik, serta praktek uji dan dynotest untuk mengukur performa kendaraan yang telah dikonversi.

Kegiatan ini didukung penuh oleh PLN UIP Nusra, yang turut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang otomotif khususnya kendaraan listrik. Dengan pelatihan ini, SMKN 3 Mataram berkomitmen untuk mendukung pendidikan vokasi yang relevan dan mempersiapkan peserta untuk berkontribusi dalam industri kendaraan listrik yang semakin berkembang. “Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi peserta untuk mengejar karier di bidang otomotif yang berkelanjutan,” pungkas Sulman Haris. (ron)

Lotim Jadi Tuan Rumah Bulan Inklusi Keuangan

0
Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik bersama kepala OJK NTB Rudi Sulistyo meninjau stand pameran pada ajang Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Taman Rinjani Selong, Jumat 18 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi tuan rumah kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Kegiatan ini diikuti industri jasa keuangan dari Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini digelar selama tiga hari di Taman Rinjani Selong dan secara resmi dibuka, Jumat 18 Oktober 2024.

Penjabat Bupati Lotim, H M. Juaini Taofik menjelaskan taman Rinjani Selong dipilih menjadi lokasi acara, karena mudah diakses oleh banyak pihak. Peserta adalah industri jasa keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Lotim dan daerah lainnya.

Melalui kegiatan ini, IJK dihadirkan dengan harapan bisa langsung didatangi oleh pelaku usaha. Masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman.  “Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan diklasifikasikan keuangan itu makin nyata,” ungkap Pj Bupati.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo menjelaskan kegiatan BIK merupakan wadah berkumpul antara IJK dan stakeholder. Ada Bank Indonesia, ada Lembaga Penjamin Simpanan.

Kegiatan dikemas dalam bentuk pasar keuangan keuangan rakyat. Dimana masyarakat bisa datang langsung untuk mendapatkan berbagai bentuk layanan keuangan.  “Bisa buat rekening dan layanan lainnya,” demikian ucapnya. (rus)

Target Pajak BPHTB Naik Capai Rp4 Miliar

0
Ahmad Amrin(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menaikan target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2024 mencapai Rp4 miliar. Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menyebutkan, sejumlah sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan signifikan. Diantaranya, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai Rp4 miliar dari sebelumnya Rp27 miliar menjadi Rp31 miliar. Selanjutnya, pajak restaurant dari Rp40 miliar menjadi Rp41 miliar. Pajak hotel dari Rp29 miliar menjadi Rp30 miliar. “Paling signifikan kenaikannya BPHTB mencapai Rp4 miliar,” sebutnya.

Sementara, pajak reklame Rp6 miliar dan pajak penerangan jalan umum Rp44 miliar. Amrin mengatakan, optimalisasi pajak hotel dan restaurant tidak dilakukan penungguan atau uji petik. Pasalnya, pengusaha kooperatif menyetor ke kas daerah dan perhitungan penyetoran sesuai logika. “Kalau sekarang masih tercukupi sehingga tidak perlu kita lakukan uji petik,” pungkasnya.

Menurutnya, terapi kejut berupa penempelan dilakukan sebelumnya cukup efektif, termasuk pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam penindakan serta pemberitaan sehingga pengusaha takut omset usahanya berdampak. “Apalagi di naikkan di media cukup efektif. GenZ ini juga gak mau belanja kalau resto atau hotel bermasalah,” pungkasnya.

Amrin mengingatkan, pengusaha tetap menjaga kepatuhan untuk melakukan kewajiban pajak supaya tidak dikenakan sanksi denda maupun penempelan di tempat usaha mereka.

Di satu sisi, realisasi pajak reklame perlu dioptimalkan karena belum melampaui target di triwulan ketiga. Pihaknya telah mengingatkan pengusaha agar membayar titik pajak reklame yang telah terpasang. Langkah konkrit bisa dilakukan berupa memberikan surat peringatan I sampai III hingga penempelan. “Kalau kita hanya sebatas penempelan kalau sudah diberikan peringatan tiga kali,” demikian kata dia. (cem)

200 Hektare Lahan Pertanian di NTB Gagal Panen Akibat Kekeringan

0
Taufieq Hidayat(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan sekitar 200 hektare lahan pertanian di provinsi itu gagal panen akibat kekeringan.

“Yang gagal panen itu kita hitung ada 1,62 persen atau sekitar 1.400 ton. Kalau di konversi luas lahan yang terdampak itu ada 200 hektare dari total 242 ribu hektare luas area tanam di NTB,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Taufieq Hidayat di Mataram, Jumat.

Ia mengakui meski ada sekitar 200 hektare lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat kekeringan,  hal itu belum sampai mengganggu ketersediaan atau stok pangan di NTB.

Sebab, di triwulan ketiga, produksi lahan pertanian yang sudah panen sebanyak 1,262 juta ton gabah kering giling (GKG) dari target produksi yang ditetapkan pemerintah sebanyak 1,4 juta ton lebih.

“Artinya, kalau melihat jumlah panen kita sudah sangat mencukupi ketersediaan pangan. Karena, kebutuhan daerah kita sekitar 962 ribu ton gabah kering giling,” ujarnya.

Taufieq menambahkan walaupun ada gagal panen, hal itu bisa ditutupi dengan tambahan areal tanam seluas 54 ribu hektare dan yang dimanfaatkan ada sekitar 36 ribu hektare.

“Meski gagal panen, kita terbantu dengan adanya program pompanisasi 4.100 unit dari Kementerian Pertanian yang dikirim ke NTB, sehingga kekeringan yang meluas tidak berpengaruh terhadap target produksi padi kita. Karena, dengan adanya pompanisasi, yang tadinya menanam satu kali bisa menjadi dua kali, dari yang dua kali bisa menanam tiga kali,” kata Taufieq Hidayat.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebanyak empat daerah di NTB berada para level awas kekeringan meteorologi dampak musim kemarau 2024.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiani mengatakan berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologi (iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan potensi waspada, siaga dan awas.

“Level awas ada empat daerah, yakni di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur,” katanya.

Sementara untuk wilayah level waspada di Kota Bima dan level siaga kekeringan berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten Bima.

“Memasuki periode peralihan musim ini, waspada bencana hidrometeorologis,” katanya.

Hasil monitoring indeks IOD dan ENSO pada akhir September 2024, Indeks Dipole Mode menunjukkan angka -0.10 (Netral), dan indeks ENSO bernilai -0.48 (Netral). IOD Netral diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2025.

Sementara itu, ENSO diprediksi berpotensi menuju La Nina mulai Oktober 2024. Aliran massa udara pada pertengahan September 2024 masih didominasi oleh angin timuran.

“Saat ini Madden Julian Oscillation (MJO) terpantau tidak aktif di phase 4 dan 5. MJO diprediksi tetap tidak aktif setidaknya awal Oktober 2024,” katanya.

Saat ini seluruh wilayah NTB masih dalam periode musim kemarau, masyarakat NTB diimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien. (ant)

OJK Minta Kekurangan Modal Jamkrida NTB Syariah Segera Dipenuhi

0
Foto bersama jamkrida dan OJK (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan pemilik saham untuk menyegerakan pemenuhan kekurangan modal PT. Jamkrida NTB Syariah. Sesuai tenggat waktunya, tahun 2024 ini.

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Syariah harus memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp50 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017. Jika tidak, kegiatan usaha Jamkrida NTB Syariah terancam disetop pada akhir Desember 2024. Saat ini.

Saat ini Jamkrida NTB Syariah kekurangan ekuitas sebesar Rp11 miliar. Ekuitas ini didalamnya terdiri dari komponen modal inti, cadangan umum, dan cadangan tujuan.

“Kita harapkan proses pemenuhan permodalan Jamkrida dapat segera terselesaikan,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo.

Terhadap proses pemenuhan modal ini, Rudi mempersilakan mengkonfirmasi ke Direksi Jamkrida NTB Syariah.

Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu. Taufik Mulyajati menyampaikan, terhadap pemenuhan kekurangan modal ini, pihaknya juga intens melakukan koordinasi dengan Pemprov NTB selaku pemegang saham pengendali.

“Pekan kemarin kita sudah melaukukan appraisal tanah dan bangunan (kantor Jamkrida NTB Syariah saat ini). karena itu yang akan dijadikan inbreng (tambahan penyertaan modal,” katanya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Appraisal dilakukan langsung oleh BPKAD Provinsi NTB, hasilnya diyakini secepatnya disampaikan. Setelah dirilis nilai asset ini, selanjutnya PSP (Pemegang Saham Pengendali) akan menindaklajuti ke DPRD NTB untuk permohonan pelepasan asset daerah ke Jamkrida NTB Syariah.

“Kita optimis tahun ini soal modal inti clear. Karena menurut pak Asda (Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani), ini menjadi perioritas Pj. Gubernur NTB (Mayjen. Dr. Hassanudin) untuk diselesaikan secepatnya,” tambah Taufik.

Ditambahkan, jika dilihat dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) asset yang akan dijadikan penyertaan modal ini, kisarannya sebesar Rp15 miliar (tanah dan bangunan). Sangat cukup untuk memenuhi kekurangan modal Jamkrida NTB Syariah.

Karena itu, Direksi dan Komisaris sangat berharap, proses pemenuhan modal inti ini bisa berjalan tanpa hambatan, dan tuntas tahun 2024 ini.(bul)

Presiden Baru Disambut Harapan Baru Pengusaha NTB

0
Lalu Akram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelantikan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan dilaksanakan Minggu, 20 Oktober 2024. Kalangan pengusaha di Provinsi NTB juga turut antusias menyambut pemimpin baru republik ini.

Pengusaha di NTB yang tergabung didalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menunggu, gebrakan baru terkait perekonomian, agar pengembangan dunia usaha dapat dilakukan lebih maksimal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin NTB, H. Lalu Akram Wirahady di Mataram, Jumat, 18 Oktober 2024 menilai, pemimpin baru ini akan langsung bergerak cepat. Jika dilihat persiapan pra pelantikan. Dari penentuan calon-calon menteri untuk kabinet baru, 20 Oktober, 21 Oktober dilantik para menteri dan 22 Oktober sidang kabinet.

Menurut Lalu Akram, penguatan tim ekonomi pemimpin baru diharapkan dapat berdampak kepada penguatan pengelolaan ekonomi republik Indonesia yang lebih baik. Dengan harapan dapat mensejahterakan rakyat.

Dua program besar yang menjadi perhatian adalah program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, program strategis ini tidak hanya akan berdampak kepada pemenuhan gizi anak-anak yang menjadi sasaran program.

Lebih dari itu, rantai perputaran ekonominya akan sangat membantu pemulihan ekonomi rakyat. Sebab, dengan tingginya kebutuhan bahan baku untuk program makan gratis ini, produksi petani dari sayur mayur atau yang terkait dengan lauk pauk akan semakin bergairah.

“Bayangkan itu, tidak sedikit kebutuhannya. Dampaknya adalah kepada petani secara luas. Sektor pertanian akan bergairah, dan ekonomi ikutannya juga akan bergairah,” tambahnya.

Kedua, dengan melanjutkan program rumah subsidi, baik di pedesaan, maupun di perkotaan, menurut Lalu Akram, efeknya sangat besar terhadap perputaran ekonomi.

Program rumah subsidi telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor properti dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, program ini juga membawa sejumlah dampak ekonomi yang perlu diperhatikan.

Program perumahan secara langsung mendorong peningkatan permintaan akan bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, dan layanan terkait properti lainnya. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Pembangunan perumahan embutuhkan banyak tenaga kerja, baik terampil maupun tidak terampil. Ini membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan memiliki rumah sendiri, masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti perabot, elektronik, dan jasa perbaikan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan perekonomian secara keseluruhan.

Industri yang terkait dengan sektor properti, seperti industri bahan bangunan, perbankan, dan jasa keuangan, juga akan ikut tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan perumahan subsidi, kata Lalu Akram.

Program rumah subsidi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang lebih kecil. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut secara merata.

“Program-program kepala negara yang baru sangat bagus, dan bersentuhan langsung dengan ekonomi. Saat ini yang perlu diperhatikan perekonomian kerakyatan. Karena infrastruktur sudah terbangun dimana-mana,” demikian Lalu. Akram.(bul)

Krisis Air Pengaruhi Lama Kunjungan Wisatawan di Gili Tramena

0
Kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M Saleh mengungkapkan krisis air di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena) berdampak terhadap lama kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tersebut.

“Kunjungan wisatawan ke Tramena bisa tujuh sampai sepuluh hari. Namun, karena krisis air yang semakin sulit mereka memutuskan untuk beranjak dari Tramena lebih awal,” ujarnya di Mataram, Kamis 17 Oktober 2024.

Sahlan menuturkan krisis air dapat mengganggu pariwisata mulai dari kenyamanan wisatawan, potensi jumlah pengeluaran yang dibelanjakan wisatawan, hingga memengaruhi minat wisatawan yang akan berkunjung.

Astindo berharap pemerintah bisa segera mengatasi permasalahan krisis air tersebut agar Gili Tramena tidak sepi kunjungan wisatawan. Sahlan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat terkait dengan perkembangan kondisi pariwisata di Gili Tramena tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata NTB. Namun, langkah konkret untuk menyelesaikan krisis air ada di tangan pemerintah provinsi,” ujarnya. Sahlan mengharapkan krisis air tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut hingga menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi aktivitas pariwisata di Gili Tramena.

“Jangan terbiasa menyelesaikan masalah setelah persoalannya semakin sulit. Mumpung wisatawan kita masih berkunjung ke tiga gili, sebaiknya kita atasi sebaik mungkin,” pungkasnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, krisis air di Gili Tramena terjadi karena perusahaan air baku di kawasan tersebut dihentikan oleh pemerintah pusat akibat limbah yang mencemari dan merusak ekosistem laut.

Pada 24 September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencabut izin lokasi perairan PT Tirta Cipta Nirwana lantaran aktivitas produksi air baku yang dilakukan oleh perusahaan itu terbukti membuang limbah ke laut.

Berdasarkan investigasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, limbah yang dibuang ke laut itu mencemari dan merusak terumbu karang yang berada di Gili Trawangan. Pencemaran laut itu menyebabkan kelimpahan ikan karang di sana menurun hingga 75 persen. (ant)

Distanbun NTB Sukses Mitigasi Dampak Gagal Panen Akibat Kekeringan

0
Muhammad Taufieq Hidayat(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengakui bahwa ada sekitar 200  hektare lahan petani di NTB yang mengalami gagal panen akibat kekeringan di tahun 2024 ini. Namun, Distanbun NTB berhasil melakukam mitigasi melalui sejumlah kebijakan.

“Gagal panen sekitar 1,62 persen, sekitar 1.400 ton, kalau dikonversi dari luas tanam kita yaa sekitar 200 hektare,” ujarnya kepada Suara NTB.

Aktivitas panen petani di NTB.(ekbisntb.com/ist)

Meski demikian, ujar Taufieq, saat ini kebutuhan pangan NTB sudah sangat cukup. Yang mana di musim panen ketiga ini petani NTB sudah panen sekitar 1,262 juta ton gabah kering giling. Dan dikatakan mampu mencapai target nasional yaitu 1,40 juta ton di tahun 2024 ini.

“Di luas areal panen kita sebesar 242 ribu hektare, sementara kebutuhan kita dalam daerah kalau tidak semua padi keluar, kebutuhan kita setara 962 ribu ton gabah kering giling,” lanjutnya.

Meski ada beberapa hektare lahan petani alami gagal panen, Taufieq menjelaskan bahwa NTB mendapatkan tambahan areal tanam seluas 54 ribu hektare, dan sudah dimanfaatkan seluas 37 ribu hektare.

Pun dengan adanya bantuan pompanisasi dan irigasi perpompaan, hasil panen NTB dikatakan meningkat untuk tahun ini. “Meski ada gagal panen, ada perluasan areal tanam kita, ada intensifikasi pompanisasi, ada peningkatan produktivitas. Sehingga kekeringan meluas tidak berdampak signifikan terhadap produksi kita,” jelasnya.

Meski NTB masih berada di puncak kekeringan, Taufieq mengaku tidak khawatir dengan hasil panen petani. Pasalnya, dengan adanya bantuan pompanisasi dan penambahan areal tanam dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Yang mana awalnya petani hanya bisa panen padi dua kali, kini bisa tiga hingga empat kali.

“Memang kita berdampak meluas kekeringan, tapi bisa diantisipasi dengan mitigasi Pompanisasi. Sehingga mencatat kita per September sudah 1,262 juta ton produksi kita,” pungkasnya. (era)