Beranda blog Halaman 834

Nunggak PBB, Tempat Usaha di Mataram akan Disegel

0
Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah telah mengirimkan surat peringatan kepada salah satu pengusaha di Kota Mataram, agar segera membayar pajak bumi dan bangunan. Teguran itu tidak digubris dengan alasan belum ada respon dari kantor pusat di Jakarta. Tempat usaha akan disegel atau dipasangkan spanduk sebagai penunggak pajak sebagai bentuk efek jera.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada akhir pekan kemarin menerangkan, realisasi pendapatan pajak daerah dari pajak bumi dan bangunan pada triwulan ketiga melampui target yakni, 85 persen atau Rp26 miliar lebih dari target Rp30 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Capaian ini dinilai cukup membantu meringankan kerja di triwulan keempat. “Tetapi memang harus kita capai 100 persen untuk target PBB tahun ini,” terangnya.

Meskipun demikian, pihaknya masih menemukan pengusaha belum membayar pasca jatuh tempo 30 September. Salah satu wajib pajak besar di Kota Mataram, sama sekali belum memberikan kejelasan kapan melunasi pembayaran PBB. Mereka berasalan belum ada respon dari kantor pusat.

Langkah tegas dilakukan adalah menyegel dan atau menempelkan spanduk bahwa objek pajak itu menunggak pajak. Hal ini dinilai efektif sebagai sanksi sosial kepada pengusaha. “Kita tempelkan saja stiker sebagai efek jera,” pungkasnya.

Sebelum penempelan dijelaskan Amrin, prosedur dilakukan adalah mengirimkan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga. Surat peringatan dikirim dua pekan setelah jatuh tempo tanggal 30 September 2024.

Di satu sisi, pelayanan menggunakan kendaraan keliling tetap dilakukan sekaligus mengingatkan masyarakat belum melaksanakan kewajiban atas pembayaran pajak mereka. Keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 1 persen dari pokok pajak yang harus dibayar. “Karena aturan baru keterlambatan pembayaran pajak dikenakan denda keterlambatan 1 persen,” demikian kata dia. (cem)

Dispar Dukung “Sport Tourism”

0
Jamaluddin (ekbisntb.com/ham)

NTB memiliki banyak potensi olahraga yang bisa menjadi lokasi penyelenggaraan bertaraf nasional dan internasional. Selain MotoGP, keberadaan olahraga paralayang atau paragliding di Sky Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu spot terbaik di Indonesia.

Lokasi Sky Lancing beberapa kali menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan paralayang tingkat nasional dan internasional. Bahkan, sejak Kamis 17 Oktober 2024 lalu menjadi lokasi kejuaraan paralayang tingkat nasional Piala Panglima TNI serangkaian memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke 79.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos. M.T., menilai semakin banyaknya kejuaraan yang berfokus pada sport tourism (wisata olahraga) berdampak besar pada pengembangan pariwisata di daerah ini. Jika sebelumnya ada event MotoGP, MXGP dan kejuaraan nasional motocross, adanya kejuaraan paralayang ini juga akan semakin berdampak pada kunjungan wisatawan ke daerah ini.

“Selain para atlet, mereka akan datang bersama kru dan juga keluarganya. Artinya akan memberikan dampak besar bagi kunjungan wisatawan ke daerah ini. Termasuk hotel dan restoran akan terisi,” ujarnya pada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Pihaknya mengharapkan dengan semakin banyaknya event atau kejuaraan di NTB akan meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga target 2,5 juta wisatawan tahun 2024 bisa tercapai.

Selain itu, ujarnya, hal yang paling penting adalah masyarakat bisa menjaga suasana yang kondusif dan nyaman, sehingga wisatawan bisa betah berkunjung ke daerah ini. Diakuinya dengan banyaknya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara akan berpengaruh terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nantinya wisatawan bisa membeli kuliner, oleh-oleh atau suvenir. “Paling tidak wisatawan kita bisa rojali (rombongan jadi beli) bukan rohali (rombongan hanya lihat -lihat),” ujarnya. (ham)

Gas to HBD 2024, Astra Motor NTB Siapkan Skill Berkendara Aman untuk MemberKomunitas HALO

0
Astra Motor NTB siapkan skill berkendara aman untuk memberkomunitas HALO (ekbisntb.com/ist)

ASTRA Motor NTB menggelar kegiatan safety riding di kantor Main Dealer Astra Motor NTB sebagai persiapan menuju Honda Bikers Day 2024 untuk member dari Honda Asosiasi Lombok. Acara ini diikuti oleh para member komunitas yang akan melakukan touring ke lokasi Honda Bikers Day, bertujuan untuk memberikan pembekalan mengenai keselamatan berkendara dalam perjalanan jarak jauh sekaligus penyegaran (refreshment) pengetahuan berkendara aman.

Acara dibuka oleh Yuli Israno, Presidium Paguyuban Honda Asosiasi Lombok, yang menekankan pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan.

“Touring adalah bagian dari perjalanan yang menyenangkan, tapi juga harus dijalani dengan kesadaran penuh akan pentingnya keselamatan. Mari kita jaga kebersamaan dan keselamatan di sepanjang perjalanan menuju Honda Bikers Day 2024,” tegas Yuli dalam sambutannya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan materi safety riding yang disampaikan oleh Satria Wiman Jaya, instruktur safety riding Astra Motor NTB. Satria menjelaskan berbagai teknik berkendara aman, termasuk cara mengatur postur tubuh yang benar, teknik pengereman yang tepat, dan pentingnya menjaga fokus di jalan. Ia juga mengingatkan penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang wajib digunakan selama perjalanan.

Satria juga menyampaikan bahwa edukasi ini sangat penting untuk mempersiapkan para peserta touring agar dapat menjaga keselamatan dan menikmati perjalanan dengan baik.

“Safety riding bukan hanya soal teori, tapi praktik sehari-hari yang harus diterapkan, khususnya saat melakukan perjalanan jarak jauh seperti touring menuju Honda Bikers Day,” jelasnya.

Selain pembekalan safety riding, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi Honda Bikers Day 2024 yang disampaikan oleh Satria Wiman Jaya, PIC Community Astra Motor NTB. Dalam sosialisasi tersebut, Satria menjelaskan rangkaian acara Honda Bikers Day 2024 yang akan menjadi ajang kumpul bikers terbesar di Indonesia.

“Honda Bikers Day bukan hanya perayaan, tetapi juga wadah untuk mempererat persaudaraan antar bikers Honda dari seluruh Indonesia. Acara tahun ini akan lebih meriah dengan banyak kegiatan seru, mulai dari hiburan, kontes modifikasi, hingga kompetisi antar komunitas,” jelas Satria.

Ia juga menambahkan, pentingnya persiapan mental dan fisik bagi para member yang akan ikut serta, juga memastikan kondisi kendaraan siap untuk perjalanan jauh.

“Persiapkan motor dan diri kita sebaik mungkin, karena perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Marketing Manager Astra Motor NTB Chrystian David berharap agar seluruh member komunitas yang akan mengikuti Honda Bikers Day 2024 dapat menerapkan apa yang dipelajari dari pembekalan safety riding ini.

“Kami harap semangat keselamatan ini tidak hanya diterapkan saat touring, tetapi juga dalam setiap aktivitas berkendara sehari-hari. Nikmati perjalanan, tapi selalu utamakan keselamatan,” ungkap Chrystian.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Astra Motor NTB bersama komunitas Honda dalam menanamkan pentingnya keselamatan berkendara, serta menyiapkan para bikers untuk perjalanan jauh menuju Honda Bikers Day 2024 dengan penuh kesadaran akan keselamatan.(bul)

Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Sosial bagi Kelembagaan Desa

0
Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi kelembagaan desa.(ekbisntb.com/ist)

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi kelembagaan desa.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang dilaksanakan di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 di Jakarta.

Penandatangan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa (kades), perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD).

La Ode menerangkan bawah perjanjian ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, dan Pasal 62 huruf f.

Ketiga pasal ini menegaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan BPD berhak mendapatkan jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dalam perjanjian ini, cakupan program jaminan sosial yang sebelumnya hanya ditujukan untuk pemerintah desa, kini diperluas menjadi kelembagaan desa secara keseluruhan.

Dengan adanya adendum dalam perjanjian kerja sama ini, kata dia, program jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat desa kini terbuka untuk badan permusyawaratan desa (BPD), sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa.

“Dengan perluasan ini, kami berharap seluruh kelembagaan desa dapat terlindungi dalam aspek jaminan sosial,” kata La Ode.

Dalam perjanjian ini, juga diatur sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan dan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan bagi kelembagaan desa.

Ia menyebutkan beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam kerja sama ini, antara lain, fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan untuk kelembagaan desa peningkatan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa.

Selain itu, optimalisasi pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan untuk kelembagaan desa, sinergi data dan informasi terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung koordinasi antara pihak terkait.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan BPD mendapatkan perlindungan sosial yang memadai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, La Ode menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk perhatian serius dari pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur desa, yang memegang peran penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna memastikan efektivitas implementasi program ini, pihak Ditjen Bina Pemdes dan BPJS Ketenagakerjaan juga sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Ia mengemukakan bahwa evaluasi minimal setiap 6 bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk memantau kemajuan dan pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan hingga 14 Desember 2025 dengan harapan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih aman dan terlindungi.

Dengan adanya kerja sama ini, dia berharap semua pihak, baik pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, maupun kelembagaan desa, dapat bersinergi lebih baik dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan terlindungi.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan di Mataram juga menyambut positif addendum perjanjian kerjasama ini.

“Kepala desa, perangkat desa dan BPD merupakan garda terdepan di suatu desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perluasan ini, kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja menjadi prioritas bagi kelembagaan desa untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.” tutup Boby.(bul/*)

Sembalun Masih Jadi Sentra Produksi Kentang, Varietas Chitra Diharapkan Menjadi Andalan

0
Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik melakukan panen raya kentang di Sembalun, Sabtu 19 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Sembalun terus mempertahankan posisinya sebagai sentra produksi kentang di Lombok Timur (Lotim) . Dengan potensi lahan yang luas, kawasan ini juga menjadi sentra pembenihan kentang. Pada Sabtu, 19 Oktober 2024, Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, menghadiri acara panen perbenihan kentang varietas Chitra di Gapoktan Sembalun Makmur Sejahtera.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan apresiasinya atas kehadiran pengusaha dan akademisi dalam pengembangan kentang di Sembalun. Kehadiran mereka memberikan harapan baru untuk suksesnya pengembangan varietas Chitra, serta menunjukkan sinergi dari hulu ke hilir yang dijalankan dengan penuh optimisme oleh berbagai pihak.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dari perusahaan dalam pengembangan perbenihan dan pemanfaatan hasil panen kentang Chitra Sembalun. Pj. Bupati berharap langkah ini menjadi awal perubahan yang harus disertai dengan kerja keras dan inovasi berkelanjutan.

Selain itu, ia mendorong agar tidak hanya Kelompok Tani Sembalun Makmur Sejahtera yang terlibat dalam pengembangan varietas ini, tetapi juga kelompok tani lain. Harapannya, keberlanjutan pasokan dapat terjaga mengingat sudah ada perusahaan yang siap menampung hasil panen dari petani.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, Sahri, dalam laporannya pada acara yang berlangsung di Sajang tersebut, mengungkapkan potensi pengembangan perbenihan kentang di Sembalun. Dukungan teknis dari Petrokimia Gresik telah memberikan hasil positif, terutama untuk varietas Chitra. Menurut Sahri, dengan teknologi pemupukan yang tepat, satu hektar lahan mampu menghasilkan 25 ton kentang. Dengan potensi lahan lebih dari 2.800 hektar, ia optimistis hasil panen akan sangat menjanjikan, terutama jika penanaman bisa dilakukan dua kali dalam setahun.

Selain potensi lahan, Sahri juga menekankan kesiapan sumber daya manusia (SDM) petani di Sembalun untuk mengembangkan varietas ini.

Sementara itu, direksi Wings Food dan Aims yang siap bekerja sama mengungkapkan keyakinannya bahwa pengembangan perbenihan ini dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian kentang di Sembalun. Mereka berharap, Lombok Timur dapat menjadi sentra pengembangan komoditas kentang di masa mendatang.

Acara tersebut ditutup dengan panen perbenihan kentang, yang didahului oleh penyerahan bantuan mesin pompa air secara simbolis kepada kelompok tani. Hal ini diharapkan dapat semakin mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian kentang di Sembalun. (rus)

Lobar Dapat Bagi Hasil Perusahaan Tambang PT AMNT Rp16,9 Miliar

0
H. Fauzan Husniadi (ekbisntb.com/dok)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) memperoleh bagian dari bagi hasil perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Bagi hasil itu diperoleh dari 2,5 persen jatah kabupaten/kota di NTB, di luar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memperoleh bagi hasil lebih besar. Di mana Lobar mendapatkan Rp16,9 miliar lebih.

Penjabat (Pj) Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, bagi hasil dari PT AMNT diperoleh 10 kabupaten/kota dan provinsi. Untuk kabupaten/kota, mendapat bagi hasil Rp 16,9 miliar. “DBH yang kita peroleh tahun ini untuk hasil rekon 2023 sebesar Rp16,9 miliar,” katanya, pekan  kemarin.

DBH ini merupakan jatah tahun 2023 yang masuk pada APBD murni 2024. Sedangkan untuk tahun 2024 masih menunggu hasil rekon. “Untuk 2025 belum keluar,”sebutnya. DBH ini pun akan diperoleh Lobar tiap tahun.

Di mana 2,5 persen bagi hasil itu dibagi ke semua daerah, di luar KSB mendapatkan bagian lebih besar. Tahun lalu bagi hasil ini belum dicairkan, sehingga kalau itu dicair, maka kemungkinan Pemkab Lobar tidak berutang proyek di pihak ketiga. Sebab bisa dibayarkan dari bagi hasil tersebut.

Dijelaskan, bagi hasil itu diestimasikan mencapai puluhan miliar, sehingga sangat diharapkan mampu menutupi pembiayaan daerah. Di tengah kondisi pendapatan yang masih belum normal.

Diketahui, dalam UU Nomor 3 2020 dijelaskan, perusahaan pemegang IUP itu wajib memberikan keuntungan bersih pada pemerintah sebesar 10 persen. Dengan rincian 4 persen pemerintah pusat, 6 persen pemerintah daerah. Dirinci lagi, 1,5 persen untuk pemerintah provinsi, 2,5 persen kabupaten/kota penghasil dan 2 persen dibagi kepada kabupaten/kota di satu provinsi. Tapi untuk bisa dilaksanakan, harus ada PP.

Dana Bagi Hasil (DBH) atas keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2021 dan 2020 senilai US$6,71 juta atau Rp104,62 miliar. Pemprov NTB bersama DPRD NTB akan terus mengawal agar PP ini bisa terbit, sehingga DBH keuntungan bersih PT. AMNT bisa segera dicairkan.

Atas dasar itu, Pemprov terus berkoordinasi ke pemerintah pusat agar PP pencairan DBH PT. AMNT ini segera terbit. Apabila ini tidak bisa dicairkan tahun 2023 ini, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. (her)

Pemprov NTB Dorong Kemitraan yang Kuat antara Pengusaha dan Petani Rumput Laut

0
H. Fathul Gani (ekbisntb.com/dok)

PEMPROV NTB mendorong dibangunnya kemitraan yang kuat antara pengusaha rumput laut lokal, dengan para petani rumput laut, untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara keduanya.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menekankan pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara pengusaha dan petani rumput laut. Menurutnya, para pengusaha harus lebih proaktif dalam memberdayakan petani sejak tahap awal budidaya, dimulai sejak pembibitan.

“Jangan sampai kita baru kebakaran jenggot ketika pembeli dari luar negeri langsung datang ke petani,” tegas Fathul Gani.

Menurutnya, pengusaha rumput laut lokal dengan petani rumput laut harus membangun kemitraan yang saling menguntungkan dari awal. Pengusaha lokal harus terlibat sejak proses sejak pembibitan hingga panen. Dengan begitu, petani akan lebih bergantung pada pengusaha lokal dan hubungan kerjasama dengan petani rumput laut bisa lebih terjaga.

Fathul Gani juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam membangun kemitraan ini.

“Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan petani. Jangan hanya datang ketika petani panen. Kita harus memberikan perhatian sejak awal, sehingga petani merasa diperhatikan dan termotivasi untuk meningkatkan produksi. Dan produksinya pasti dijualnya kepada pengusaha kita,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah dicanangkan, diharapkan sektor rumput laut di NTB dapat berkembang lebih pesat. Kemitraan yang kuat antara pengusaha dan petani serta adanya industri pengolahan akan memberikan nilai tambah bagi produk rumput laut NTB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada bagian lain, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini menyoroti pentingnya pengolahan rumput laut di NTB. Jangan hanya rumput laut dijual dalam kondisi mentah / gelondongan ke luar daerah.

“Dengan adanya industri pengolahan, nilai tambah produk akan meningkat dan petani pun akan mendapatkan harga yang lebih baik. Selain itu, industri hilir ini juga akan menjadi benteng bagi petani untuk tetap menjadi mitra utama pengusaha lokal,” tambahnya.

Asisten II Setda NTB ini mengingatkan kepada OPD terkait atau Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB untuk melakukan pembinaan intensif kepada petani rumput laut.

“Dislutkan harus melakukan perhitungan yang cermat terkait harga jual rumput laut, sehingga petani tidak dirugikan,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, S.T, M.Si., belum bisa berkomentar banyak terkait dengan anjloknya harga rumput laut di kalangan pengusaha.

Dalam hal ini, perlu melihat kondisi lapangan, khususnya pengusaha asal China yang langsung membeli ke petani, sehingga tahu kebijakan yang akan diambil. (bul)

Perbaiki Tata Niaga Rumput Laut

0
Made Slamet (ekbisntb.com/ist)

PERSAINGAN perdagangan komoditas rumput laut di NTB semakin ketat. Pengusaha lokal harus bersaing dengan pengusaha luar negeri. Belakangan, pengusaha dari China turun langsung ke petani rumput laut di NTB untuk membeli langsung komoditas tersebut. Sehingga pelaku usaha dalam daerah merasa dirugikan.

Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet mengatakan, lantaran pengusaha luar negeri memotong rantai tata niaga rumput laut, sehingga keuntungan akan diambil oleh mereka. Artinya perputaran uang di dalam daerah menjadi terbatas lantaran rantai dagang dipotong begitu saja.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meninjau ulang tata niaga penjualan rumput laut agar memberikan keuntungan bagi petani dan pengusaha rumput laut lokal.

“Ini bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Jalan satu-satunya pemerintah harus meninjau ulang tata niaga rumput laut ini yang seolah-oleha monopoli, padahal rumput laut ini barang langka karena tak semua negara di dunia memiliki potensi ini,” kata Made Slamet kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Politisi PDIP ini mengatakan, pemda melalui OPD teknis harus melakukan upaya serius untuk memperbaiki tata niaga rumput laut agar pembelinya tidak kemudian didominasi oleh pengusaha dari luar negeri yang membuat pengusaha lokal kalah bersaing.

“Dinas harus peka, melaporkan terkait hal ini. Bukan hanya ke gubernur, namun ke pusat karena sering kali kita mendapat dana dari pusat. Dana untuk pengelolaan rumput laut kan banyak dari pusat. Tak hanya laporan terkait dengan penggunaan dana yang sesuai, namun juga bagaimana manfaatnya untuk masyarakat,” katanya.

Yang tak kalah pentingnya yaitu pemerintah harus membantu petani untuk negosiasi terkait dengan harga jual. Jangan sampai harga jual di tingkat petani malah sangat rendah yang mengakibatkan minat untuk berproduksi menjadi rendah. Terlebih saat ini harga rumput laut dinilai sedang anjlok yaitu sekitar Rp15 per Kg dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kg sehingga pemerintah mengatur agar bisa lebih tinggi dalam rangka mensejahterakan petani.

Hal lainnya yaitu bagaimana agar kualitas rumput laut semakin ditingkatkan guna mendongkrak harga jual. Juga sarana atau alat pembersih rumput laut agar menjadi atensi pemerintah, sehingga daya saing komoditas ini semakin tinggi.(ris)

Merosot, Permintaan Pasar Rumput Laut

0
Rumput laut di Lombok Timur yang sedang dalam proses pengeringan. (ekbisntb.com/rus)

PEMPROV NTB mengaku tak bisa mengatasi rendahnya harga rumput laut saat ini. Pasalnya, alasan merosotnya harga rumput laut dikarenakan permintaan pasar China yang sedikit, sehingga berpengaruh pada harga.

“Kita enggak bisa apa-apa, kita tidak bisa .penyanggah harga. Dari mana kita bisa lakukan itu, kita kan enggak bisa mengontrol kebutuhan mereka,” ujar Fungsional Analisis Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan NTB,  Rachmat Wira Putra, ST., saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Ia menyatakan, saat ini proses ekspor rumput laut di China cukup ketat. Jika ingin mengekspor barang ke negara tersebut, petani atau pengepul rumput laut perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negeri tirai bambu tersebut.

“Diperketat sehingga para eksportir atau pengepul besar enggak bisa ekspor ke China. Jadinya di gudang numpuk rumput lautnya. Itu penyebab permintaan agak sedikit kurang,” ungkapnya.

Selain karena permintaan, jenis rumput laut juga menentukan harga komoditas ini. Wira menegaskan, turunnya harga rumput laut menjadi Rp15 ribu per kilo ini merupakan harga normal bagi rumput laut jenis Kotoni.

“Harga Rp40 ribu itu sudah lama, sudah dua tahun lalu. Memang rumput laut Kotoni di kisaran harga Rp15-16 ribu,” tegasnya.

Menurutnya, merosotnya harga rumput laut juga disebabkan komoditas ini bukan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga ketika harga komoditas ini naik ataupun turun, tidak begitu berpengaruh terhadap perekonomian. Sehingga tidak adanya pengendalian harga terhadap salah satu jenis komoditas perikanan ini.

Saat ditanya apakah penyebab turunnya harga ini diakibatkan kemudahan akses pengusaha China mengambil rumput laut ke petani. Wira mengatakan tidak demikian, karena ketika pengusaha China turun langsung ke petani, maka permintaan terhadap komoditas ini akan naik.

“Saya belum ada info kalau China turun langsung ke lapangan. Seharusnya kalau China turun kan permintaan tinggi,” katanya. (era)

Pengusaha Mengeluh, Harga Rumput Laut Anjlok

0
Rumput laut jenis Koloni yang banyak dipesan pengusaha asal China. Bahkan banyak pengusaha China dengan tujuan berwisata ke NTB memesan langsung rumput laut ke petani. (ekbisntb.com/ist)

Rumput laut merupakan salah satu komoditi andalan NTB sejak lama. Pantai bagian utara hingga selatan NTB sangat cocok untuk budidaya rumput laut. Selain itu, kualitas rumput laut NTB juga sangat bagus. Bahkan, ada beberapa pengusaha di luar negeri yang langsung membeli ke petani. Hal ini berpengaruh terhadap pesanan pengusaha rumput laut yang ada di daerah ini.

“ANJLOK,” itulah keluhan dari beberapa pengusaha rumput laut lokal dengan kondisi harga di lapangan saat ini.

Husnul Khatimah, salah satu pengusaha rumput laut di NTB mengakui jika harga pembelian rumput laut belakangan anjlok. Hal ini disebabkan pengusaha–pengusaha asal China yang mendapatkan akses terlalu bebas langsung turun belanja ke petani.

Pengusaha-pengusaha rumput laut asal China memutus langsung mata rantai perdagangan yang selama ini berjalan. Menurutnya, pembeli dari China turun langsung beli ke petani dan membeli dengan harga petani. “Kalau dulu, buyer nerima di China. Orang-orang sini yang suplai,” ungkapnya pada Ekbis NTB pekan kemarin.

Menurutnya, izin tinggal sementara yang diberikan oleh negara, kerap dimanfaatkan untuk turun langsung ke sentra-sentra produksi rumput laut. Sehingga, mata rantai bisnisnya yang tadinya melalui perusahaan-perusahaan lokal, atau mitra lokal menjadi terpangkas.

Husnul mengatakan, sebelumnya, harga jual rumput laut mencapai Rp40 ribu per kg dan diterima langsung di negaranya. Belakangan, pembeli ini menawarkan harga beli sangat rendah, yakni Rp15.000 per kg. Sesuai harga petani.

“Kalau ndak sanggup, ya mereka beli langsung ke petani. Makanya kita ngambil untungnya sekarang hanya Rp1.000 per Kg, dari harga petani. Terima di Surabaya. Rantai ekonominya menjadi terpangkas sekarang. Karena mereka leluasa turun langsung belanja ke petani,” keluhnya.

Harapannya, pola ini diproteksi oleh negara. Pembeli dari luar harusnya diatur mengikuti tata niaga yang berlaku, sehingga, nilai rantai ekonominya tetap dapat dipertahankan.

“Samalah, bagaimana China juga memproteksi orang luar negaranya masuk. Tidak bisa leluasa,” tambahnya.

Di sisi lain, Husnul mengatakan, permintaan pembeli dari China untuk rumput laut sangat tinggi. Bahkan unlimited. Untuk rumput laut jenis kotoni.

Rumput laut kotoni adalah salah satu jenis rumput laut merah (Rhodophyta) yang sangat populer di Indonesia. Jenis ini sering dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensi yang besar dalam berbagai industri.

Ciri-ciri rumput laut kotoni ini bagian tubuh berbentuk silindris atau pipih, dengan percabangan yang tidak teratur dan kasar.

Umumnya berwarna merah, namun dapat bervariasi tergantung kondisi lingkungan. Potensi dan manfaat rumput laut Kotoni di antaranya sebagai sumber utama karagenan, yaitu sejenis polisakarida yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik sebagai pengental, penstabil, dan pembentuk gel.

Kaya akan serat, vitamin, dan mineral, sehingga memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional. Dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti agar-agar, nata de sea, tepung rumput laut, dan suplemen makanan. Wilayah budidaya di Indonesia tersebar di Provinsi NTB, NTT, Bali, dan Sulawesi.

Husnul menambahkan, satu pembeli asal China permintaannya sampai seratus ton per bulan. Namun kendala yang dihadapi, masyarakat belum memiliki alat pembersih, sehingga prosesnya dilakukan di Surabaya, sebelum diekspor ke China.

“Barangnya ada, tapi kecenderungannya rumput laut kita masih kotor. Dan pola pembersihannya di sini masih manual. Melibatkan tenaga langsung manusia. Sehingga proses menjadi lama untuk memenuhi permintaan yang tinggi,” demikian Husnul.(bul)