Beranda blog Halaman 833

Harga Emas Antam Senin Tetap Rp1,514 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin tetap pada angka Rp1.514.000 juta per gram, setelah pada Sabtu 19 Oktober 2024 melonjak Rp11.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin 21 Oktober 2024 turut stabil pada angka Rp1.364.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

-Harga emas 0,5 gram: Rp807.000

  • Harga emas 1 gram: Rp1.514.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.968.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.427.000
  • Harga emas 5 gram: Rp7.345.000
  • Harga emas 10 gram: Rp14.635.000
  • Harga emas 25 gram: Rp36.462.000
  • Harga emas 50 gram: Rp72.845.000
  • Harga emas 100 gram: Rp145.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp363.765.000
  • Harga emas 500 gram: Rp727.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.454.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22 (ant)

Industri Transportasi Berbasis Aplikasi Dinilai Tumpuan di Tengah PHK

0
Demo Driver Ojol (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Industri transportasi berbasis platform digital alias ride hailing menjadi tumpuan bagi pekerja di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Pieter Abdullah mengatakan saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bukanlah menjadi buruh, tukang, atau pekerjaan non-formal lain seperti sopir pribadi namun masuk ke platform ride hailing.

“Pekerjaan sebagai driver ojol (pengemudi ojek online) menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka juga bisa melakukan hal yang lain,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil survei yang digelar Segara Research Institute di Jabodetabek, Yogyakarta dan Makassar, pekerjaan informal memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal, selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pekerjaan informal menjadi pilihan utama ketika pekerja di sektor formal harus berhenti bekerja, baik karena diberhentikan (PHK) atau karena mengundurkan diri secara sukarela dengan berbagai alasan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, menurut dia, ada berbagai kelebihan yang ditawarkan pekerjaan sebagai pengemudi ojol. Meski sama-sama memiliki karakteristik fleksibel, driver ojol tidak terikat pada jam kerja yang ketat bahkan mereka bisa menentukan sendiri hari kerja maupun jumlah jam kerja.

Pieter menambahkan pekerjaan informal di platform ride hailing juga menawarkan kelebihan dari sisi fasilitas. Pekerja informal pada umumnya tidak memperoleh jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan.

Namun, lebih dari 50 persen responden driver ojol menyatakan, mendapatkan bantuan fasilitas untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan sekitar 40 persen menyatakan adanya bantuan dari pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Meski biaya ditanggung sendiri, namun mereka difasilitasi oleh penyedia platform digital untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini berbeda dibandingkan pekerja informal lainnya yang dengan tegas menyatakan tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan,” tutur Pieter.

Selain itu, keunggulan lain dari pekerjaan driver ojol adalah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh oleh pekerja informal lainnya.

“Driver ojol ini merupakan pekerja mandiri. Mereka tidak menjadi pegawai platform, melainkan difasilitasi oleh platform digital. Dari sisi fleksibilitas, beban kerja, jaminan kesehatan, jaminan kesehatan, dan tingkat penghasilan, mereka relatif paling baik di antara seluruh pekerjaan informal,” tegas Pieter.

Menurut dia, semua orang menginginkan pekerjaan formal namun dari 3 juta-4 juta angkatan kerja baru setiap tahun, sekitar 1 juta orang. yang bisa masuk ke pekerjaan formal, sementara sebanyak 2 juta-3 juta orang lagi terpaksa masuk ke pekerjaan informal.

Hal itu, lanjutnya karena pemerintah tidak mampu untuk menyediakan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup.

“Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal sebab pekerjaan informal merupakan penampung sementara. Pemerintah harusnya fokus meningkatkan derap ekonomi kita untuk memberikan pekerjaan formal ke angkatan kerja kita,” ujarnya. (ant)

Profil Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

0
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama. (ant)

Menteri KKP Terus Soroti Pencurian Lobster dan Pasir Laut

0
Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan 2024-2029(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya akan terus menyoroti maraknya kasus pencurian lobster dan pasir laut di wilayah laut Indonesia pada pemerintahan baru periode 2024-2029.

“Pencurian itu bukan cuma pasir, lobster juga dicuri. Lobster ini udah setengah mati (memeranginya) sudah seperti narkoba, angkanya berapa saya belum tahu persis, tapi angkanya kurang lebih antara 300 juta sampai 500 juta bibit (lobster),” ujar Trenggono dalam Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan 2024-2029 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.

Untuk memerangi kedua pencurian tersebut, ia menjelaskan bahwa tantangannya cukup berat karena luasnya wilayah laut Indonesia, di sisi lain jumlah kapal milik KKP hanya sebanyak 30 kapal yang tersebar di seluruh wilayah.

Dengan alasan itu, pihaknya akan segera mengimplementasikan kebijakan Ocean Big Data pada periode pemerintahan baru mendatang.

“Kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 24 jam di sana. Ini yang kita mencoba kebijakan Ocean Big Data yang harus kita implementasikan dalam periode yang baru. Harapan saya tahun depan bisa selesai, tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa monitor,” ujar Trenggono.

Ia menyebut bahwa Indonesia harus menyadari bahwa saat ini sedang dalam situasi pertempuran dengan negara- negara lainnya, dalam cakupan ekonomi dan perdagangan.

“Hakekat peperangan adalah menguasai ekonomi, kalau dulu dengan tentara, senjata berat, kalau sekarang tidak perlu. Dengan teknologi, dengan cara memecah belah menjadikan orang- orang lokal menjadi bagian dari mereka, udah berhasil, selesai,” ujar Trenggono.

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lima program prioritas Kebijakan Ekonomi Biru untuk mencapai Indonesia Emas 2024.

Program-program tersebut, pertama, memperluas kawasan konservasi laut, dan kedua, penanganan ikan terukur berbasis kuota.

Ketiga, pengembangan perikanan budi daya di laut, pasir, dan darat yang berkelanjutan, dan keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (ant)

Pengembang di NTB Sambut Hadirnya Fahri Hamzah di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

0
H. Heri Susanto(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presien Gibran Rakabuming menajat Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman pada Kabinet Merah Putih.

Keberadaan politikus asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini di kabinet menjadi harapan baru, khususnya bagi pengembangan perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI hingga 2029 nanti.

Heri juga menyatakan, pengembang cukup bangga dengan terbentuknya Kementerian tersendiri yang mengurus perumahan. Yang selama ini sangat diharapkan. Karena perumahan adalah masalah serius di Indonesia. Dilihat dari tingginya angka backlog (kekurangan rumah).

“Di NTB juga persoalannya demikian. Dan kami bangga, akhirnya ada Putera NTB yang masuk ke kabinet Merah Putih, bapak Fahri Hamzah. Harapan kami, dengan adanya Fahri Hamzah di Kementerian Perumahan, dapat menyelesaikan persoalan backlog secara nasional, khususnya di NTB,” harapkan.

Pengembang di NTB juga menurutnya sangat mengapresiasi atas keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal program perumahan.

Secara umum, kekurangan perumahan dibanding populasi penduduk saat ini cukup berat. Untuk menyelesaikan backlog ini, katanya bisa diintervensi dari dua sisi. Pertama sisi penyelesaian kekurangan, yang kedua sisi penambahan jumlah rumah.

Heri menekankan pentingnya keseimbangan antara penyelesaian dan penambahan unit rumah untuk mengatasi backlog.

“Artinya, kalau berimbang saja antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah, itu tidak cukup, apalagi kekurangan. Harusnya, ketersediaan perumahan tetap surplus,” tegasnya.

Sebagai gambaran kondisi di NTB, data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB tercatat tingkat kekurangan rumah atau backlog masih tinggi, mencapai 204.492 unit rumah. Kekurangan rumah di Kota Mataram sebanyak 27.887 unit. Lombok Barat 27.376 unit. Lombok Tengah 31.074 unit. Lombok Timur 67.005 unit. Lombok Utara 4.991 unit. Sumbawa Barat 6.209 unit. Sumbawa 11.938 unit. Dompu 7.671 unit. Bima 2.746 unit dan Kota Bima 7.595 unit.

Kekurangan rumah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rumah baru, harga rumah yang semakin mahal, dan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

Kekurangan rumah ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni rentan terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit pernapasan. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Lebih lanjut, Heri berharap, dengan adanya Kementerian khusus perumahan, pemerintahan baru ini juga dapat membawa angin segar untuk meringankan persyaratan untuk masyarakat mendapatkan rumah subsidi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Mungkin harapan kedepan persyaratan perbankan terkait rumah subsidi terutama MBR dan masyarakat yang belum memiliki rumah agar diringankan,” ungkapnya.

Heri menyoroti masalah kolektabilitas kredit MBR yang sering menjadi kendala.
“Kalau sebelumnya, kolektabilitas 2 masih ditoleransi mendapatkan rumah subsidi. Mungkin perlu dinaikkan lagi, kalau kolektabilitas 3dan seterusnya masih bisa ditolerasi juga untuk mendapatkan rumah subsidi,” usulnya.

Menurut Heri, keringanan persyaratan akan sangat membantu MBR yang memiliki riwayat kredit dengan status kolektabilitas rendah, misalnya karena pinjaman kecil. Atau misalnya calon MBR ini statusnya di SLIK kolektabilitas sekian misalnya, karena persoalan pinjaman sejuta atau dua juta, apalagi yang tersisa ratusan ribuan hutang yang belum lunas di lembaga keuangan, tolong ditoleransi. Supaya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan MBR,” imbuhnya.
Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan yang fokus, Heri optimistis pembangunan rumah subsidi akan semakin masif.

“Pemerintahan baru dan pemerintahan baru, pembangunan rumah subsidi akan lebih kenceng jika diiringi dengan keringanan persyaratan bagi MBR mendapatkan rumah subsidi,” pungkasnya.(bul)

OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat NTB Melalui Pasar Keuangan Rakyat 2024

0
Puncak kegiatan pasar keuangan rakyat sebagai rangkaian dari BIK 2024 dipusatkan di Selong, Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 sebagai rangkaian dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 dengan tema “Industri Keuangan Inklusif: Menuju Indonesia yang Produktif”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat.

Pasar Keuangan Rakyat di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur dihadiri oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi NTB Fathul Gani, Pj. Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik dan pelaku usaha jasa keuangan. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 18- 20 Oktober 2024.

Sophia Wattimena dalam sambutannya menekankan bahwa peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus diiringi dengan penerapan tata kelola yang baik oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Hal ini akan membangun dan mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

“Penerapan tata kelola yang baik juga akan membangun kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan terutama bagi konsumen jasa keuangan yang baru. Inklusi keuangan yang meningkat dan industri jasa keuangan yang tumbuh akan berkontribusi pada perekonomian daerah,” kata Sophia.

Muhammad Juaini Taofik mengapresiasi langkah dan program kerja yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

“Kami berterima kasih atas terpilihnya Kabupaten Lombok Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat 2024. Kami akan terus mendukung program kerja OJK agar masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih memahami produk dan layanan jasa keuangan,” kata Muhammad Juaini Taofik.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pameran 29 stan industri jasa keuangan, 10 stan pemerintah daerah, bazar UMKM, edukasi keuangan, berbagai perlombaan, hiburan dan kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bukti kolaborasi dan sinergi yang terus dilakukan OJK dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan stakeholders lain di daerah. Kegiatan ini merupakan program rutin OJK dan dilaksanakan di kabupaten/kota secara bergantian setiap tahunnya.

Pemilihan Kabupaten Lombok Timur menjadi lokasi pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat NTB 2024 dikarenakan jumlah penduduk yang besar yaitu 1.404.300 jiwa (BPS, 2023). Sehingga, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Pada kegiatan ini juga dilangsungkan peluncuran Program Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan di NTB, di antaranya Penetapan Campaign Manager Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 10 Kabupaten/Kota di NTB.
Peluncuran Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pertama di NTB, yang berlokasi di Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Peluncuran Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Anugerah Desa Cakap Keuangan sebagai tindak lanjut program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB NGERAOS SOLAH (Ngobrol Literasi Keuangan Bersama OJK dan IJK), yang tahun ini diikuti perangkat desa dari 139 kelurahan/desa yang tersebar di 16 kecamatan dan 7 kabupaten/kota.

Simbolis penyaluran program TPAKD Lombok Timur BERKEMBANG (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga), hingga triwulan III/2024 telah disalurkan kredit modal kerja kepada 11.839 orang peternak sapi dan UMKM dengan nilai total Rp154.5 miliar.

Melalui penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ini, diharapkan awareness masyarakat terhadap layanan keuangan legal semakin meningkat, seiring dengan terbukanya akses keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.(bul)

Maraknya Pinjol jadi Perhatian Khusus DPRD NTB

0
Sembirang Ahmadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Akses kredit masyarakat Nusa Tenggara Barat di pinjaman online (Pinjol) cukup tinggi, lebih dari setengah teriliun. Namun tingkat kredit macetnya juga sangat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian di DPRD NTB. Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Sembirang Ahmadi mengungkapkan, tingginya minat masyarakat NTB pada pinjol disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu diantaranya, persyaratan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meskipun bunga yang ditawarkan cukup tinggi, namun hal ini dirasa sebanding dengan kemudahan yang didapatkan.

“Masyarakat kita sering terjepit secara ekonomi, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan meminjam melalui pinjol tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul,” ujar Sembirang yang juga Politisi PKS, di Mataram, Senin, 21 Oktober 2024.

Apalagi akses Pinjol ini sangat mudah, cukup hanya melalui handphone, pembiayaannya sudah ditransfer ke rekening, tanpa keluar rumah.

Untuk mengatasi masalah ini, Sembirang menyarankan agar perbankan konvensional dan syariah dapat lebih fleksibel dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Dengan memberikan bunga yang lebih kompetitif, perbankan dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari pinjol ke lembaga keuangan yang lebih resmi. Proses pengajuan kredit juga perlu dipermudah agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik agar tidak mudah terjebak dalam jeratan utang.

Sembirang juga menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencari solusi atas permasalahan ini. OJK diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dengan kepentingan industri keuangan.

“OJK harus mencari formula yang tepat agar perbankan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Karena tingginya angka kredit dan kredit macet pinjol menurutnya tidak hanya merugikan masyarakat secara individu, namun juga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat yang terjerat utang pinjol akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan.

“Sehingga, masalah kredit macet pinjol di NTB menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah, melalui OJK, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, perbankan perlu lebih proaktif dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang kompetitif,” tandasnya.(bul)

Kabinet Baru, Pengembang Berharap Kuota Rumah Subsidi Ditambah

0
H. Miftahuddin Ma`ruf (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet Merah Putih pada periode pemerintahannya hingga 2029 nanti. Salah satu nomenklatur dalam kabinet baru ini adalah dibentuknya Kementerian Perumahan dan Permukiman.

Sebagai menterinya, dipilih Maruarar Sirait, dan Fahri Hamzah sebagai wakil menteri. Pembentukan menteri baru, pecahan dari Kementerian PUPR yang dibentuk pada era Presiden Jokowi mendapat tanggap khusus dari pengembang perumahan di Provinsi NTB.

H. Miftahuddin Ma`ruf, Pemilik Perusahaan Baiti Jannati, mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB dua periode ini mengatakan, terlebih dengan hadirnya Fahri Hamzah, politikus asal NTB yang karirnya moncer di pusat.

“Sangat kita butuhkan adanya Kementerian khusus perumahan, terlebih ada Fahri Hamzah di Kementerian ini. sangat kita perlukan. Tidak saja untuk NTB, tetapi untuk bangsa,” kata H. Ma`ruf, Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya, dengan adanya Kementerian perumahan tersendiri, diharapkan Kementerian ini bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan perumahan bangsa ini. yang sangat perlu menjadi perhatian saat ini adalah rumah subsidi yang harus terus ditingkatkan kuoatanya.

“Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkannya. Kuota rumah subsidi tahun ini saja sudah habis. Ada kuota tambahan 36.000 unit se Indonesia langsung ludes. Berebutan seluruh Indonesia. Harus ditambah lagi kuotanya karena masyarakat kita masih sangat butuh dengan rumah subsidi,” ujarnya.

Menurut Koordinator Wilayah III Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI ini, jangan sampai subsisi rumah dihapus pada era pemerintahan baru ini. apalagi sebelumnya disebut-sebut rumah subsidi akan dihapus agar masyarakat bisa mandiri.

“Nah, kalau itu terjadi, subsidi rumah dihapus, kemudian masyarakat bilang oke, kita juga gak bayar pajak supaya pemerintah mandiri, kan repot,” katanya.

Karena itu, hal ini harapannya dapat menjadi perhatian. Apalagi, masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Sebagai politikus yang dikenal lantang bersuara, pengusaha property di NTB khususnya, mengharapkan Fahri Hamzah juga tetap lantang menyuarakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terkait perumahan.(bul)

Petani Garam Keluhkan Minimnya Pemasaran Hasil Produksi

0
Nampak salah satu tambak garam di Labuhan Kuris Sumbawa saat Pjs Bupati Sumbawa, Najamuddin Amy, melakukan kunjungan kerja.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Petani Garam di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape mengaku sangat kesulitan untuk memasarkan hasil produk mereka di tengah produksi garam yang sangat melimpah.

“Selama ini yang menjadi persoalan kami petani terkait pemasaran karena kami hanya bisa menjual ke masyarakat sekitar saja kalau keluar kami belum bisa, ” kata Mustaming, Ketua Kelompok Tani Garam Nanga Bangka, Desa Labuhan Kuris kepada Ekbis NTB, Sabtu 19 Oktober 2024.

Persoalan pemasaran ini juga sudah disampaikan ke pemerintah, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Akibatnya banyak juga petani yang terpaksa menumpuk hasil produksinya hingga waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu pembeli.

“Sekarang ini hampir semua gudang penyimpanan sudah penuh, apalagi saat ini musim panen dan didukung cuaca yang bagus sehingga produksi melimpah, ” ucapnya.

Mustaming mengaku sudah menjadi petani garam sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan total luas lahan garapan mencapai 3 hektare. Untuk satu kali produksi biasanya bisa menghasilkan garam dengan kualitas garam beryodium sekitar 1000 karung.

“Kalau untuk pembelian dengan jumlah besar belum ada pak, jadi kita hanya menjual ke masyarakat sekitar dan ke Kecamatan Lape termasuk juga Maronge,” sebutnya.

“Kami berharap supaya pemerintah biss memberikan atensi khusus terkait permasalahan pemasaran garam ini sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” tukasnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, memastikan akan mencari jalan keluar terbaik terkait pemasaran garam lokal tersebut. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait (Dikoperindag dan UMKM) untuk melakukan identifikasi kebutuhan garam terlebih dahulu di Kabupaten Sumbawa.

“Saya sudah minta ke dinas Koperindag UMKM dan Dislutkan untuk mendata jumlah produksi dan kebutuhan garam termasuk juga pasokan garam untuk Sumbawa darimana,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi konsumen garam lokal Sumbawa. Apalagi garam ini kualitas nya bagus dan sudah beryodium.

“Kalau sudah kita sudah pakai garam lokal, tidak usah lagi kita pakai garam dari luar daerah karena kita sudah mampu,” tambahnya.

Tentu yang dibutuhkan saat ini lanjut Doktor Najam adalah komitmen pemerintah saja untuk menjadikan garam lokal memiliki tempat di hati masyarakat. Tentu sebelum proses tersebut, pemerintah harus mengetahui jumlah produksi terlebih dahulu termasuk juga konsumen.

“Saya pikir ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan dan produksi Saya pikir untuk pemasaran nya sangat mudah. Karena garam ini kan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)

Hidupkan Aktifitas Ekonomi Ampenan

0
Muzakir Wallad. (ekbisntb.com/cem)

Pemerintah Kecamatan Ampenan telah menggelar berbagai kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali Kota Tua Ampenan. Diantaranya, pertunjukan barongsai, Ampenan Bersholawat dan lain sebagainya. Tujuannya menghidupkan aktifitas ekonomi di kawasan tersebut.

Camat Ampenan, Muzakir Wallad ditemui akhir pekan kemarin menerangkan, Pemkot Mataram dalam hal ini, Dinas Pariwisata telah menata kembali ‘Rumah Ampenan’ terletak di seputar Taman Jangkar. Meskipun belum diisi dengan klaster-klaster produk usaha kecil menengah, tetapi beberapa kegiatan telah digelar untuk meramaikan kembali kawasan tersebut. Seperti, Ampenan Bersholawat, pertunjukan barongsai, dan lain sebagainya. “Sudah sembilan bulan kita menggelar kegiatan di sana,” kata Muzakir.

Animo masyarakat sangat tinggi untuk hadir menyaksikan kegiatan tersebut. Hal ini juga menguntungkan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Ampenan. Mantan Lurah Banjar mengakui, kegiatan digelar di Kota Tua Ampenan sebenarnya untuk menghidupkan kembali aktifitas ekonomi di kawasan tersebut. Artinya, sentra kuliner tidak lagi terpusat di Cakranegara, melainkan warga Kota Mataram maupun pengunjung dari luar daerah dapat menikmati kuliner dengan nuansa kota tua. “Kita diuntungkan dalam urusan pelaku UMKM berasal dari Ampenan. Teman-teman Chinesse ini juga sudah mulai buka karena melihat peluang ekonomi,” jelasnya.

Kedepannya, kawasan Taman Jangkar akan dijadikan pusat kuliner. Lokasinya diuntungkan karena bukan jalan nasional melainkan jalan opsional sehingga tidak mengganggu aktifitas kendaraan yang melintas. “Jalan itu hanya opsional saja untuk pengendara putar balik, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pusat kuliner,” pungkasnya.

Pengelolaan kawasan Kota Tua Ampenan berada di Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pihaknya telah berkoordinasi agar kawasan itu dikelola oleh karang taruna atau kelompok sadar wisata baik dari sisi parkir, pengelolaan pedagang dan lain sebagainya. “Kita sudah sampaikan mengenai tarif retribusinya, mereka (karang taruna,red) siap menyetor,” pungkasnya.

Adapun rencana pembangunan air mancur berbentuk sampan yang akan dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, diapresiasi. Sampan akan menjadi simbol Silaturahmi Masyarakat Ampenan. (cem)