spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 8

Sumbawa Siapkan Strategi Khusus Tangani Kemiskinan Ekstrem

0
Andi Kusmayadi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku tengah menyiapkan strategi khusus terhadap 19.087 rumah tangga kategori kemiskinan ekstrem atau 64. 063 jiwa berdasarkan hasil rekap DTSEN yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Strategi yang kita siapkan dengan memberikan bantuan ayam kampung terhadap mereka dan nantinya akan kita buatkan dengan skema kelompok penerima beranggotakan 10 orang,” Kata Kepala Bappeda Litbang melalui Kabid perekonomian dan sumber daya alam, Andi Kusmayadi, kepada Ekbis NTB, Senin 28 Juli 2025.

Dia melanjutkan, bantuan ini sifatnya untuk menjaga mereka agar bisa terlindungi dari kondisi ekonomi yang sulit. Apalagi kategori kemiskinan ekstrem ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa bertahan hidup jika tidak diberikan bantuan.

“Jadi, bantuan ini sifatnya hibah untuk melindungi mereka. Bahkan mereka juga bisa menjadikan bantuan ini sebagai makanan untuk bisa dikonsumsi sehari-hari,” ucapnya.

Selain itu, rumah tangga miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus lainnya dengan harapan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) akan tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa terlindungi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, sementara jumlah penduduk miskin yang berada di desil dua kesejahteraan sosial mencapai 14.247 kepala keluarga atau 48.867 jiwa. Sedangkan untuk desil 3 kesejahteraan sosial mencapai 14.965 kepala keluarga atau 45.904 jiwa.

“Jadi, secara keseluruhan dari desil 1 kesejahteraan sosial hingga desil 10 jumlah penduduk miskin di Sumbawa mencapai 170.136 Kepala keluarga atau sekitar 529.192 jiwa,” ucapnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya sudah meminta ke Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut apakah berhak menerima bantuan atau tidak.

“Kita sudah minta Disos untuk tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya pemerintah kabupaten saja melainkan pemerintah desa juga ikut terlibat.

“Strategi ini tersebut kami lakukan agar masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem ini bisa terlindungi sehingga data mereka harus valid supaya bantuan yang disalurkan nanti tepat sasaran,” tukasnya. (ils)

Pemerintah Siapkan Strategi Dorong Ekonomi di Semester II-2025

0
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 lalu(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah mempersiapkan sejumlah strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2025.

Sejumlah langkah difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.

“Melihat berbagai tantangan perekonomian ke depan, kita perlu menyiapkan berbagai program yang dapat mendorong agar perekonomian Indonesia bisa berkembang di semester kedua dengan pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025, dikutip di Jakarta, Senin 28 Juli 2025.

Ia menjelaskan, melalui penguatan peran konsumsi dan investasi, khususnya lewat belanja pemerintah yang efektif, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri dan investor asing, sehingga dapat mengundang lebih banyak investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

“Dalam pelaksanaan program-program yang memerlukan rekrutmen tenaga kerja baru, termasuk di MBG, akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, guna mencapai target pertumbuhan di tahun 2025, Airlangga menilai sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN diperlukan.

Dari sisi konsumsi pemerintah, Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki alokasi anggaran besar. Percepatan ini diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.

Sedangkan di bidang investasi, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan target Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan implementasi Kredit Program Perumahan, dan penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kemudian, pemerintah juga melakukan penguatan di sisi konsumsi rumah tangga yang dilakukan melalui optimalisasi program padat karya tunai.

Selanjutnya, di sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan skema stimulus yang komprehensif guna menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026.

Stimulus tersebut mencakup penyediaan gelaran nasional dan bundling paket wisata, pemberian insentif PPN DTP untuk tiket pesawat, serta diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan jalan tol.

“Pemerintah akan mendorong ada event baru lagi untuk diskon. Nah kalau ke depan, ya kita persiapkan lagi untuk natal dan tahun baru di akhir tahun,” ujar Airlangga pula. (ant)

Penerima Bansos Diverifikasi Ulang

0
H. Lalu Winengan (ekbisntb.com/ist)

MASYARAKAT Lombok Barat (Lobar) diminta tidak menerima bantuan yang bukan haknya atau tidak berhak menerima. Warga diingatkan soal dampak bantuan jika tetap diterima baik dari sisi hukum pemerintah maupun agama yang tidak membolehkan.

Kepala Disos H. L. Winengan mengatakan Pemkab Lobar dalam hal ini Dinas Sosial tak tinggal diam terhadap persoalan adanya warga miskin yang dicoret dari data atau tidak mendapatkan bantuan sosial baik BPJS, JKN PBI maupun pangan beras yang beberapa waktu terakhir menyita perhatian lantaran penolakan dari desa.

Pihak Disos akan melibatkan desa untuk verifikasi dan validasi warga. “Ini kan kami sedang melakukan verifikasi dan validasi data, menang khusus beras ini yang menerima 91 ribu KK, sekarang hanya 70 ribu KK lebih, ada 21 ribu KK yang berkurang,” kata Winengan, Senin 28 Juli 2025.

Dikatakan, acuan data saat ini adalah DTSN. Data inipun sedang dalam proses verivali ulang untuk memastikan warga yang benar-benar berhak itu mendapatkan bantuan. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi, dimana penerima bantuan ini masuk kategori mampu. “Masak yang  dapat bantuan beras punya motor PCX, atau NMax, karena itu kami diminta pak bupati untuk verivali ulang,” tegasnya. Termasuk 39 ribu jiwa yang dinonaktifkan PBI JKN nya, juga diverivali ulang.

Dalam hal validasi ulang ini, Pihaknya melibatkan desa agar tidak ada warga berhak yang tertinggal atau dicoret dari data penerima bantuan. Sebab pihaknya ingin mengimplementasikan program Bupati dan Wabup, sejahtera dan berkeadilan. “Berkeadilan ini kami harus lihat, kalau ada desa komplain, menolak bantuan. Mari kita validasi ulang bersama-sama, mana masyarakat nya yang betul-betul tidak mampu akan kami usulkan, kami akan perjuangkan mendapatkan hanya,” tegas Winengan.

Pihaknya akan memvalidasi sekitar 96 ribu KK, sehingga membutuhkan waktu. Yang jelas, Pemkab Lobar, tegasnya tidak mungkin zalim pada warganya, sebab data penerima bantuan yang turun sendiri dari pusat, bukan dari daerah.

Beberapa faktor kenapa penerima bantuan berkurang atau dihapus? Sebab warga kemungkinan sudah mampu. Sebab, kata dia, berdosa kalau warga mampu menerima bantuan atau warga menerima yang bukan haknya. “Kalau bukan haknya, misal sudah mampu terus ngotot mau dapat bantuan. Kan ini bukan haknya. Apa yang didapatkan tidak berkah, bahkan haram,” katanya.

Kalau masuk desil 5-7 tergolong mampu, maka akan dihapus tidak boleh menerima bantuan. “Supaya apa yang dikonsumsi oleh mereka dan anak-anaknya halal, berkah. Kalau Allah berikan keberkahan, maka Allah ridho. Tapi kalau makan yang tidak berhak menerima lalu maksa menerima bantuan, itu berdosa kita,” kata dia.

Terkait tolok ukur, penilaian penilaian bantuan itu masuk Desil 1-5. Misalnya, kategori miskin itu memiliki penghasilan kurang dari Rp12 ribu per hari atau Rp360 ribu per bulan. Tidak mampu menghidupi keluarga. Dari sisi rumah, berlantai tanah. Kalau rumahnya layak, namun penghasilan kurang dari 12 ribu per hari, maka itu menjadi tolok ukur. “Itu masuk kriteria mendapatkan bantuan,” imbuhnya. (her)

Okupansi Hotel di Mataram Penuh Selama Fornas VIII 

0
Kegiatan di salah satu hotel di Kota Mataram dalam Fornas VIII 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat selama pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII, okupansi hotel di Mataram penuh dengan tingkat hunian rata-rata 95 persen.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa Kurniawan di Mataram, Senin, mengatakan, okupansi hotel tersebut terjadi secara merata baik untuk hotel bintang maupun nonbintang.

“Bahkan menurut informasi, tamu Fornas juga tersebar di sejumlah ‘guest house’,” katanya.

Okupansi hotel mencapai 95 persen itu merupakan tingkat hunian maksimal, karena setiap hotel juga harus menyiapkan kamar cadangan untuk antisipasi ketika ada gangguan teknis atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Para pelaku hotel dan pariwisata memberikan respons positif digelarnya Fornas VII di Provinsi NTB, sebab Fornas ini menjadi kegiatan skala nasional pertama di tahun 2025 setelah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan jumlah peserta dan tamu yang datang sekitar 15.000-20.000 orang, memberikan angin segar bagi para pelaku pariwisata di khususnya di Kota Mataram serta kembali mendongkrak geliat ekonomi sektor perhotelan.

“Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang dapat mendongkrak okupansi hotel di Mataram,” katanya pula.

Di sisi lain, Adiyasa memberikan catatan kepada panitia pelaksana kegiatan nasional, agar ke depan pihak hotel dapat dilibatkan atau setidaknya mendapatkan jadwal dan lokasi pertandingan, termasuk juga kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Hal itu dinilai penting, guna memberikan informasi kepada para peserta yang menginap di masing-masing hotel.

“Jadi kita tidak saling tanya lagi, ketika ada tamu yang bertanya terkait kegiatan tersebut,” katanya lagi. (ant)

Penumpang di Bandara Lombok Naik 9 Persen Dampak Fornas 2025

0
Petugas Bandara Lombok, saat memberikan informasi kepada peserta Fornas 2025 yang tiba melalui Bandara Lombok, di Lombok Tengah(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang sebanyak 9 persen sebagai dampak Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025, di Nusa Tenggara Barat (NTB), bila dibandingkan dengan kondisi normal.

“Terdapat kenaikan jumlah penumpang sebesar 9 persen jika dibandingkan dengan kondisi normal,” kata Humas Bandara Lombok Angga Maruli, di Lombok Tengah, Senin 28 Juli 2025.

Ia mengatakan jumlah pergerakan penumpang pada kondisi normal atau tanggal 14-19 Juli 2025 sebanyak 41.501 orang, baik yang datang maupun berangkat (rata-rata per hari 6.917 pax).

Sedangkan pergerakan penumpang pada tanggal 21-26 Juli 2025 sebanyak 45.380 orang (rata-rata per hari 7.563 pax).

“Kontingen Fornas 2025 di NTB ini datang pada Jumat 25 Juli 2025, yang melalui Bandara Lombok,” katanya lagi.

Sementara itu, untuk pergerakan pesawat pada tanggal 14-19 Juli 2025 sebanyak 430 pergerakan pesawat (rata-rata per hari 72).

Kemudian pada tanggal 21-26 Juli 2025 sebanyak 459 pergerakan pesawat (rata-rata per hari 76).

“Terdapat kenaikan pergerakan pesawat sebesar 6 persen jika dibandingkan dengan kondisi normal,” katanya pula.

Sebelumnya, pihak Bandara Lombok menyambut baik kedatangan para kontingen Fornas VIII yang digelar di NTB selama sepekan atau 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.

“Kami menyambut hangat kedatangan para kontingen Fornas VIII di Bandara Lombok. Hal ini merupakan momentum penting bagi NTB sebagai tuan rumah event berskala nasional,” kata General Manager Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana.

Sebagai pintu gerbang utama menuju NTB, Bandara Lombok berkomitmen penuh mendukung kelancaran dan kesuksesan Fornas VIII. Berbagai langkah telah disiapkan, mulai dari peningkatan layanan, koordinasi dengan panitia pelaksana dan instansi terkait, hingga penyediaan fasilitas penunjang bagi ribuan peserta, ofisial, dan tamu undangan dari seluruh penjuru Indonesia.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran arus kedatangan dan keberangkatan para peserta,” ujarnya.

“Kami senantiasa memastikan kesiapan infrastruktur Bandara Lombok guna mendukung berbagai event berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di NTB,” katanya lagi.

Tidak hanya dari sisi infrastruktur, Bandara Lombok juga menyemarakkan penyambutan Fornas VIII melalui nuansa dekoratif khas NTB dan penyediaan informasi seputar kegiatan di terminal.

Ornamen tematik, videotron informatif, hingga penyediaan booth resmi Fornas VIII di area publik terminal dihadirkan untuk menciptakan atmosfer meriah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat para kontingen sejak pertama kali menginjakkan kaki di bumi Gumi Sasak.

“Kami ucapkan selamat datang di Lombok dan selamat bertanding bagi seluruh kontingen, Bandara Lombok siap menjadi garda depan dalam menyukseskan Fornas VIII NTB 2025 sekaligus memperkuat citra pariwisata dan sport tourism NTB di mata nasional dan internasional,” kata dia pula. (ant)

Permudah Investasi, Pemprov NTB Dorong Percepatan Pembentukan NTB Capital

0
Plt Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Muslim saat menjelaskan terkait persiapan pembentukan NTB Capital, Senin, 28 Juli 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong percepatan pembentukan NTB Capital, badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mewadahi proses investasi di daerah.

Plt Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Muslim menjelaskan pihaknya mulai membuat konsep awal BUMD induk ini. Dia mengatakan, konsep besar NTB Capital untuk mendorong partisipasi daerah terhadap setiap aktivitas investasi, baik penyertaan modal maupun saham.

Sebab, selama ini aktivitas investasi di NTB cukup rumit, membutuhkan perizinan dari beberapa pihak.

“Kita permudah investasi di NTB. Ini baru tahap awal tapi konsepnya sudah ada,” ujarnya, Senin, 28 Juli 2025.

Muslim mengaku, pihaknya sudah menyusun konsep NTB Capital agar bisa beroperasi tahun depan. Penyusunan konsep BUMD khusus investasi ini melibatkan berbagai unsur di lingkup Pemprov NTB.

Tak hanya itu, Pemprov juga menggandeng para pakar ekonomi guna memperkaya substansi dan kajian akademik pendirian NTB Capital.

Saat ini, lanjut Muslim, Pemprov NTB mulai fokus pada penyusunan naskah akademik, pendalaman substansi melalui kajian tambahan, dan perumusan operasional kelembagaan BUMD Capital.

“Target kita tahun ini. Prosesnya sudah jelas, mulai dari naskah akademik hingga penyusunan operan Pemda terkait NTB Capital. Kita pastikan setiap progresnya terstruktur dan terpantau,” lanjutnya.

Dalam pembentukan NTB Capital, Pemprov NTB mempertimbangkan opsi penghapusan PT GNE karena kondisi Perusahaan yang dinilai mati suri.

DPRD NTB, sambung Muslim telah meminta kajian menyeluruh untuk menilai apakah PT GNE masih memiliki prospek keberlanjutan ke depan, atau mati total.

“Semua masukan akan kami pertimbangkan secara objektif. DPR pun telah memberi catatan dan meminta kajian, dan itu akan kami akomodir dalam desain kelembagaan NTB Capital ke depan,” tutupnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kendati NTB Capital fokus memfasilitasi proses investasi daerah, BUMD ini bukan duplikasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ia menjelaskan bahwa NTB Capital sendiri merupakan BUMD baru yang akan dibentuk oleh Pemprov NTB untuk menangani sektor-sektor investasi di wilayah itu. Sedangkan, Danantara, adalah lembaga dana investasi pemerintah yang berasal dari aset-aset BUMN.

Menurutnya, NTB Capital nantinya menjadi perusahaan induk untuk beberapa perusahaan yang akan menanamkan investasinya di NTB. Sedangkan untuk kepemilikan sahamnya, Pemprov NTB hanya menjadi pemegang saham minoritas bukan sebagai saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. (era)

Gubernur Ungkap Alasan Rombak Setengah Direksi BPR NTB

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat membeberkan alasan merombak direksi PT BPR NTB, Senin, 28 Juli 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan alasan merombak besar-besaran jajaran direksi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB.

Menurutnya, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut belum sesuai harapannya, terutama pada proses perubahan dari BPR menuju BPR Syariah.

“Belum sesuai dengan harapan terutama proses untuk menjadi BPR Syariah, macam-macam lah, tidak hanya satu,” ujarnya, Senin, 28 Juli 2025.

Iqbal mengatakan, dirinya membutuhkan kinerja yang lebih baik untuk mengelola BUMD ini. Langkah yang diambil adalah dengan melengserkan direksi sebelumnya, diganti dengan jajaran direksi baru.

“Catatan pertama kita butuh performance yang lebih baik dan kita butuh orang-orang yang lebih bagus untuk di situ. Nanti detailnya banyak,” katanya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki ini mengaku, pihaknya sudah mendalami masalah BPR NTB. Sejak awal dirinya terpilih sebagai Gubernur. Oleh karena itu, dirinya mengambil kebijakan mengubah struktur direksi di Perusahaan tersebut.

Nama-Nama Direksi yang Dirombak

Perombakan setengah dari direksi PT BPR NTB dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada Selasa, 15 Juli 2025 lalu.

Nama-nama pejabat yang diberhentikan dari posisi direksi di antaranya Direktur Utama, Ketut Sudharmana, Direktur Operasional, H. Usman, Komisaris Utama, Lalu Nofian Hadi Saputra, dan Komisaris Non Independen, M. Abduh.

Sementara, beberapa pejabat yang tetap dipertahankan antara lain Direktur Bisnis merangkat Plt Diretur Utama, Hj. Dende Suciati, Direktur Kepatuhan merangkap Plt Direktur Operasional, Zulkifli Hamdani. Selanjutnya Plt Komisaris Utama, Ria Prayuniarti, dan Komisaris Independen, Syarif Mustaan.

BPR Menyumbang PAD Senilai Rp9,7 Miliar ke Pemprov NTB

Kinerja PT BPR NTB menunjukan tren positif dari tahun ke tahun. Di tahun ini saja, Perusahaan tersebut menyumbang dividen senilai Rp9,7 miliar kepada Pemprov NTB, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Tahun buku 2022, BPR NTB menyetor Rp7,6 miliar kepada Pemprov NTB. Di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp8,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp9,7 miliar. (era)

Nazaruddin, dari Bank Pelat Merah ke Bank NTB Syariah

0
Nazaruddin(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Senin, 28 Juli 2025 menjadi hari istimewa bagi Nazaruddin. Bukan hanya karena ia merayakan ulang tahunnya yang ke-57, tetapi juga karena ini adalah tahun pertama ia mengabdi di Bank NTB Syariah sebagai Direktur Utama, setelah puluhan tahun berkarier di bank pelat merah.
Dari tanah kelahirannya di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, hingga menapaki tangga kepemimpinan di dunia perbankan nasional, Nazaruddin datang ke NTB dengan satu tekad, ikut membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Karier perbankan Nazaruddin bermula tahun 1995, ketika ia bergabung dengan BRI sebagai calon staf pimpinan. Sejak itu, ia menjalani lebih dari 29 tahun pengabdian di berbagai daerah. Dari Singkawang, Aceh, Bengkulu, Bali, Banda Aceh, Medan, hingga Bandung. Enam kali ia menjabat sebagai pemimpin cabang, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Wakil Pemimpin Wilayah dan kemudian Pemimpin Wilayah di Banjarmasin dan Jakarta.

Pada Mei 2024, Nazaruddin menyelesaikan masa pengabdian di BRI. Tak lama berselang, ia dipercaya menjadi Komisaris BSI (Bank Syariah Indonesia), mewakili BRI, hanya setahun hingga Mei 2025. Namun takdir membawanya lebih jauh.

Dan Juni 2025, ia resmi bergabung ke Bank NTB Syariah setelah ditunjuk melalui RUPS Luar Biasa sebagai Direktur Utama, dan akan efektif menjabat setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Figur Nazaruddin humble, namun sangat tegas dalam hal disiplin. Bankir nasional ini tak memberikan toleransi untuk hal-hal yang melanggar prinsip dasar disiplin. Kedisiplinan itu dibentuk dari pengalaman panjangnya memimpin di berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk saat ia menjadi korban tsunami Aceh 2004. Ia selamat, meski kantor cabang yang ia pimpin saat itu tidak luput dari dampak besar tsunami. Pengalaman itu tak hanya menguatkan mentalnya, tetapi juga menumbuhkan kepekaan dalam kepemimpinan berbasis kemanusiaan.

Lantas, apa yang membuat pria kelahiran 28 Juli 1968 ini memilih NTB?Jawabannya sederhana, namun kuat. Salah satunya, visi besar Gubernur NTB,

“Pak Gubernur punya pandangan yang luas tentang perbankan daerah, dan tagline ‘Makmur Mendunia’ itu sangat menyentuh saya,” ungkap Nazaruddin.

Sebagai mantan Duta Besar RI di Turki, Gubernur NTB dinilai memiliki wawasan internasional dan perhatian besar terhadap Bank NTB Syariah sebagai alat transformasi ekonomi daerah. Itulah yang membuat Nazaruddin yakin, bahwa Bank NTB Syariah bukan sekadar bank daerah biasa, tapi memiliki potensi menjadi pionir bank syariah berskala nasional.

“Ini bukan semata urusan karier. Ini panggilan untuk ikut mengabdi, untuk membangun NTB, agar Bumi Gora ini bisa benar-benar menjadi daerah yang makmur dan mendunia,” ucapnya.

Menurut Nazaruddin, NTB menyimpan potensi luar biasa di sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan, demikian juga kelautan dan perikanannya. Ia menyebutkan pengalamannya menjelajahi Lombok dan Sumbawa sebagai hal yang mengejutkan.

“Saya kaget melihat jalan-jalan penuh aktivitas, tidak ada yang sepi. Potensi pertanian dan UMKM di sini sangat kuat. Ini cocok sekali menurut saya, karena saya latar belakangnya disiplin kerja di bisnis mikro dan retail,” jelasnya.

Nazaruddin satu-satunya kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Direktur Utama oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Ia telah mulai bekerja. Namun belum dalam hal kebijakan-kebijakan strategis bank. Hingga keluar hasil fit and proper test OJK.

“Semoga ini menjadi awal dari kontribusi baru yang lebih besar untuk NTB dan Indonesia,” tutupnya.(bul)

Tren Umrah Agustus 2025 Menurun, AMPHURI Imbau Masyarakat Waspadai Travel Berbiaya Murah

0
Ibadah Umrah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tren keberangkatan umrah pada Agustus 2025 menunjukkan penurunan signifikan, terutama terlihat dari banyaknya tiket pesawat yang tidak terserap meski sudah dibooking sebelumnya.

Seperti diungkapkan Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, H. Zamroni.

Menurutnya, penurunan ini menjadi perhatian serius, terutama oleh pelaku travel umrah di Jakarta yang semula mengamankan banyak kursi pesawat untuk calon jemaah umrah.

“Di bulan Juli sangat tinggi sekali (pemberangkatan), tapi di Agustus tren menurun. Banyak tiket yang rontok—sudah dibooking tapi tidak terserap. Bahkan dijual rugi oleh teman-teman di Jakarta,” jelas Zamroni, Senin, 28 Juli 2025.

Zamroni menduga salah satu penyebab turunnya minat berumrah adalah kondisi ekonomi masyarakat yang tengah lesu.

“Beberapa kondisi belakangan ini, terutama kesulitan keuangan, membuat daya beli masyarakat melemah. Bahkan ada travel yang menjual paket umrah Rp25 juta dari harga normal Rp30 juta,” ungkapnya.

Meski demikian, Zamroni mengingatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran paket umrah dengan harga terlalu murah. Ia menekankan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah menetapkan standar harga minimal paket umrah.

“Standar minimal dari Kemenag itu Rp23 juta untuk paket 9 hari. Kalau ada yang jual di bawah itu, apalagi paket 16 hari hanya Rp23 juta, itu patut dicurigai,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa paket murah bisa jadi dikemas ala backpacker, bahkan tanpa layanan makan, yang akhirnya merugikan jamaah.

Zamroni juga menyoroti maraknya kasus penipuan travel umrah murah di daerah lain.

“Travel-nya sih tidak tutup, tapi banyak laporan jamaah gagal diberangkatkan karena tergiur harga murah,” tambahnya.

Sebagai langkah preventif, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan sebelum memilih penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

“Jangan mudah tergiur harga murah. Sebaiknya tanyakan dulu ke Kemenag kabupaten atau provinsi, atau hubungi asosiasi travel resmi seperti AMPHURI, PATUH, HIMPUH, atau KESTHURI,” tutupnya.(bul)

Dampak Fornas di NTB Lampaui Dampak Ekonomi dari MotoGP?

0
Event-Event Besar Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Panitia Fornas VIII memprediksi perputaran Ekonomi dari adanya gelaran Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII NTB lebih dari Rp800 miliar. Angka ini jauh melampaui dampak dari event balapan paling bergengsi di dunia, yaitu MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika.

Banyak yang meragukan, bahkan menganggap dampak Fornas yang hampir mendekati Rp1 triliun sebagaimana prediksi panitia Fornas adalah mengada-ada. Dan tidak berdasarkan basis data yang kuat. Apalagi, tidak sedikit pengusaha lokal yang mempertanyakan kemana saja dana Fornas mengalir.

Sebagaimana penjelasan Ketua Panitia Pelaksana Fornas VIII, Ibnu Sulistyo Riza Pradipto, event ini diselenggarakan mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Panitia menargetkan, perputaran ekonomi berdampak terhadap bangkitnya industri perhotelan, industri transportasi, logistik, hingga membuka 9.500 lapangan pekerjaan sementara baik lintas formal maupun non-formal.

Ibnu menyebut sebanyak 38 provinsi turut berpartisipasi sebagai peserta Fornas VIII NTB dengan total 12.378 pegiat pertandingan. Terdapat 3.878 perangkat pertandingan dan ofisial, 74 Inorga pertandingan dengan nomor pertandingan 847. Total peserta Fornas VIII NTB lebih dari 18 ribu orang.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal senada. Ia mengatakan Fornas bukan hanya ajang kompetisi, tetapi sebagai pemacu perekonomian daerah. Sebab, 90 persen kegiatan Fornas VIII NTB melibatkan unsur masyarakat. Mulai dari panggung, event organizer, lighting, dan lainnya.Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, komunitas, pelajar, hingga lansia.

Jika dibandingkan dengan dampak MotoGP di Sirkuit Mandalika yang pengunjungnya diatas 50 ribu, sebagaimana disampaikan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, dijelaskan dampak ekonomi dan sosial penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 dikaji secara independen oleh Litbang Kompas. Berdasarkan riset Litbang Kompas, total perputaran uang dari penonton MotoGP 2024 mencapai Rp544,41 miliar.

Angka ini dihitung dari estimasi belanja penonton MotoGP Mandalika 2024 sebesar Rp320,24 miliar dengan metode multiplier effect sebesar 1,7 kali. Priandhi juga menyebutkan event MotoGP 2024 memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana PDB Indonesia meningkat sebesar Rp542,9 miliar, sementara PDB NTB naik sebesar Rp291,9 miliar.

Selain itu, UMKM lokal mengalami peningkatan pendapatan antara 3 persen hingga 100 persen selama penyelenggaraan MotoGP 2024 berlangsung. Priandhi menambahkan bahwa pelaku usaha penginapan dan sektor pariwisata di sekitar Mandalika mengalami peningkatan kunjungan dan okupansi dibandingkan hari biasa.

Sebagian besar destinasi wisata di Lombok mengalami lonjakan kunjungan selama event MotoGP berlangsung.

Pada tahun 2022, ketika MotoGP pertama kali digelar di Indonesia ( di Sirkuit Mandalika), Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan penghitungan dampak pengeluaran penonton. Dimana penonton MotoGP saat itu rata-rata mengalokasikan biaya sebesar Rp12 juta per orang selama di Lombok untuk biaya tiket masuk MotoGP, tiket pesawat, hotel atau penginapan, makan dan minuman, transportasi lokal, belanja souvenir, dan wisata lokal. Sementara penoton perempuan rata-rata menyiapkan anggaran lebih besar yaitusekitar Rp16,5 juta per orang. Sementara penonton laki-laki Rp7,5 juta per orang.(bul)