Beranda blog Halaman 772

Organda NTB Dorong Pemerintah Siapkan Fasilitas Pembiayaan Tanpa Agunan ke Pemilik Angkot

0
Junaidi Kasum(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menghadirkan angkutan publik sebagai solusi untuk mengurangi potensi kemacetan di masa mendatang. Salah satu langkah yang mendapat perhatian khusus adalah kebijakan Pemkot Mataram untuk menghidupkan kembali armada bemo kuning yang sudah lama beroperasi di kota ini.

Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah luar biasa yang tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan, tetapi juga untuk menjaga eksistensi angkutan umum tradisional, seperti bemo kuning, yang mulai tergerus oleh pesatnya perkembangan taksi online dan moda transportasi modern lainnya. “Sejak lama kita sudah khawatir dengan nasib bemo kuning. Dengan hadirnya taksi online dan moda transportasi baru lainnya, bemo kuning seperti hidup segan mati tak mau,” kata Junaidi.

Namun, Junaidi menilai kebijakan Pemkot Mataram yang menghidupkan kembali bemo kuning sebagai angkutan umum, khususnya untuk mengangkut anak sekolah dan pegawai kantoran, dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi beban transportasi, tetapi juga memperpanjang usia operasional bemo kuning yang sudah ada.

“Saya memberikan apresiasi luar biasa terhadap kebijakan ini. Walaupun sampai hari ini belum sepenuhnya diterapkan, tapi informasinya sedang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan bemo kuning sebagai angkutan publik umum. Ini langkah yang sangat positif,” tambahnya.

Junaidi juga mengingatkan bahwa keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang lebih mudah bagi pemilik angkutan. Hal ini penting agar bemo kuning yang digunakan bisa diperbaharui dengan unit-unit baru yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. “Penting untuk memfasilitasi pembiayaan murah tanpa agunan agar armada bemo kuning ini bisa diremajakan. Dengan armada yang baru, masyarakat, baik anak sekolah maupun pegawai kantoran, akan merasa lebih nyaman menggunakan angkutan ini,” jelas Junaidi.

Menurut Junaidi, inisiatif Pemkot Mataram ini patut dicontoh oleh kabupaten dan kota lainnya, terutama daerah-daerah yang juga menghadapi masalah serupa terkait transportasi umum. Angkutan-angkutan umum di berbagai daerah sering kali mengalami kesulitan dalam bertahan hidup di tengah persaingan dengan moda transportasi baru yang lebih modern.

“Program ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga mendukung pemerintah pusat dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membantu UMKM serta sektor transportasi kecil untuk tetap eksis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junaidi juga memberikan perhatian pada upaya Pemerintah Kota Mataram untuk mengoperasikan angkutan umum massal seperti bus. Ia menilai bahwa upaya ini cukup menarik, namun untuk mencapai keberhasilan, infrastruktur penunjang bagi sarana dan prasarana angkutan massal harus dibangun lebih representatif. “Untuk mengoperasikan bus, infrastruktur pendukung seperti halte yang layak dan sistem pembayaran yang mudah harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Junaidi mengungkapkan, program transportasi publik yang sukses harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah, pengusaha angkutan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. “Tinggal diatur dan dikelola dengan baik. Semua pihak harus terlibat agar tujuan dari program ini tercapai,” imbuhnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, diharapkan inisiatif transportasi publik di Kota Mataram dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di NTB.(bul)

Tokoh Muda NTB Dorong Penggantian Komisaris Perwakilan NTB di ITDC

0
Dian Sandi Utama(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Usulan pergantian komisaris dari unsur daerah pada Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mulai mencuat, usulan pergantian ini datang dari salah satu tokoh muda NTB yang berasal dari Lombok Tengah, yakni Dian Sandi Utama (DSU). Saatnya H. Irzani diganti karena sudah menjabat selama 5 tahun.

Menurut DSU, jabatan Komisaris yang tengah diemban oleh H. Irzani pasca menggantikan Lalu Gita Aryadi yang dulu diberhentikan karena diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada tahun 2020 akan genap 5 tahun pada bulan Februari 2025 mendatang, sehingga menurutnya suatu hal yang wajar sebagai utusan daerah masyarakat mulai mengusulkan pergantiannya.

“Saya rasa sudah saatnya H. Irzani diganti, beliau sudah menjabat selama 5 tahun sebagai Komisaris ITDC, dulu beliau menggantikan L. Gita Aryadi pada bulan Februari 2020,” kata DSU, Selasa, 10 Desember 2025.

Selama ini banyak peristiwa yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terutama yang yang berkaitan dengan pembebasan lahan, sehingga pada tahun 2020 dulu terjadi RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada bulan Agustus 2020 namun saat itu nama H. Irzani tetap bertengger dijajaran Komisaris.

“Dulu memang ada RUPSLB oleh Menteri BUMN pada bulan Agustus 2022, disitu terjadi perombakan jajaran direksi dan komisaris dan H. Irzani tetap menjabat maka menurut saya H. Irzani tetap terhitung mulai resmi menjabat dari tahun 2020,” sambung DSU.

DSU juga menilai bahwa peran seorang Komisaris utusan daerah cukup strategis ditengah kisruh-kisruh yang selama ini terjadi di ITDC, menurutnya peran itu yang selama ini kurang maksimal dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah, bahkan DSU menyebut aspirasi masyarakat pada ITDC tidak tersalurkan dengan baik sehingga menjadi sebab mulai terdengar usulan-usulan dan hal tersebut ia suarakan.

“Selain soal aspirasi masyarakat, saya menilai bahwa saatnya kita usulkan ke Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC melakukan perombakan komisaris, selain karena H. Irzani telah menjabat selama 5 tahun, juga untuk mengakomodir usulan dari tokoh-tokoh masyarakat Lombok Tengah,” ujar DSU.

Oleh karena itu, DSU meminta agar Pihak ITDC kali ini mendengar usulan masyarakat, ini demi percepatan pembangunan KEK Mandalika kedepanya maka dibutuhkan Komisaris yang memahami karakter masyarakat dan paham kondisi lapangan. Sehingga kepentingan pembangunan kawasan dan kepentingan masyarakat bisa diakomodir dengan baik dan proporsional.

“Mereka ingin Pengembangan Pariwisata di kawasan tersebut yang saat ini dilaksanakan oleh ITDC memiliki karakter baik secara komunikasi maupun pendekatan, karena sampai hari ini masih ada problem-problem belum tuntas dan itu membutuhkan figur yang mampu melakukan pendekatan dengan baik.” tutup DSU.(bul)

Cuaca Ekstrem, Pelayaran Kayangan-Poto Tano Tetap Normal

0
Pelayanan kapal penyeberangan kayangan-poto tano(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meskipun cuaca ekstrem melanda wilayah perairan dalam beberapa hari terakhir, pelayaran di rute Kayangan-Poto Tano, yang menghubungkan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, tetap berlangsung normal.

Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Kayangan, Umar, layanan penyeberangan di rute tersebut berjalan sesuai dengan jadwal reguler, yakni 10 kali keberangkatan setiap harinya.

Umar menjelaskan, meskipun angin sedikit kencang dan cuaca tidak sepenuhnya mendukung, pihak syahbandar dan operator ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) telah memastikan keamanan pelayaran tetap terjaga.

“Cuaca memang sedikit kurang bersahabat, namun dari pihak syahbandar masih menyatakan kondisi aman untuk pelayaran. Semua berjalan normal,” ujar Umar, Selasa, 11 Desember 2024.

Gapasdap Kayangan juga terus memantau cuaca dan kondisi pelayaran secara berkala untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelancaran operasional, meskipun cuaca ekstrem terkadang mempengaruhi kondisi laut.

Pada bagian lain, Umar juga membeberkan persiapan menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Gapasdap Kayangan juga memastikan armada kapal siap mengangkut penumpang. Umar menambahkan, otoritas sudah mempersiapkan armada dengan baik, bekerja sama dengan ASDP.

“Saat ini total ada 28 armada kapal yang siap beroperasi. Dua kapal sedang dalam proses doking, sedangkan 25 kapal lainnya siap mengangkut penumpang,” ujarnya.

Selain itu, Umar menegaskan bahwa pelayaran di musim liburan akan tetap mengutamakan pola penjadwalan reguler.

“Kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Untuk sementara, 10 kapal yang beroperasi sudah cukup untuk menangani volume penumpang. Jika diperlukan, kami juga bisa menambah ekstra trip dengan armada yang ada,” tambahnya.

Umar menjelaskan bahwa, meski diperkirakan akan ada lonjakan penumpang pada libur Nataru, situasi seperti itu masih dapat diantisipasi dengan sistem ekstra trip.

“Jika ada lonjakan, kami akan menambah ekstra trip. Tapi selama ini, pada Nataru, biasanya kondisi masih dalam batas normal, yang ramai justru pada hari-hari raya saja,” terangnya.

Rencananya, Gapasdap Kayangan juga akan menghadiri pertemuan perhubungan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk koordinasi lebih lanjut terkait kelancaran angkutan penyeberangan di musim liburan.

Dengan persiapan yang matang dan kesiapan armada, Umar optimis bahwa layanan penyeberangan di rute Kayangan-Poto Tano dapat berjalan lancar selama musim liburan mendatang.(bul)

Harga Bapok di NTB Jelang Nataru Dinilai Masih Normal

0
Baiq Nelly Yuniarti (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga komoditas bahan pokok (Bapok) di wilayah NTB menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bulan Desember ini diklaim masih normal. Terlebih inflasi NTB bulan November kemarin berada di bawah angka nasional yang mengindikasikan bahwa tak ada kenaikan bapok yang mengkhawatirkan konsumen.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, rata-rata petani padi dan jagung sudah melakukan panen, sehingga stok yang tersedia tercukupi dengan baik, bahkan selalu surplus. Begitu juga komoditas pabrikan yang berasal dari luar daerah, pasokannya sejauh ini tetap lancar dan harganya normal.

“Kita masih bagus, kita baru selesai panen kan. Insya Allah kita masih baik, kemudian untuk komoditi yang  sumbernya dari NTB alhamdulillah kita baru selesai panen, baik padi, jagung dan lain sebagainya. Untuk komoditi yang berasal dari pabrikan di Jawa seperti minyak goreng dan lainnya harganya stabil,” kata Baiq Nelly Yuniarti kepada Ekbis NTB, Senin 9 Desember 2024.

Ia mengatakan, NTB dalam kondisi aman dan terkendali, termasuk pengaruh Pilkada terhadap perekonomian daerah. Bahkan dari pantauannya, pelaksaan Pilkada tak berdampak terhadap peningkatan harga bapok.

Adapun komoditas tomat dan bawang merah yang menyumbang inflasi di NTB bulan November kemarin, hal itu erat kaitannya dengan pola tanam petani. Begitu harga komoditas melonjak tinggi, banyak petani yang menanam, namun hal itu berpotensi over produksi dan harga jatuh saat panen.

“Banyak yang tak rutin, kalau petani kita menanam cabai dan tomat rutin sesuai jeda waktunya, sehingga tak ada istilah musim. Nah kita mencoba menjaga agar dia tetap musim, tetap ada. Ini yang kita harapkan dari Dinas Pertanian dan kelompok petani. Harapan kami agar tak mengenal musim,” katanya.

Berdasarkan data perkembangan harga Dinas Perdagangan Provinsi NTB per tanggal 6 Desember 2024, terlihat harga beras medium berada di angka Rp12.375 hingga Rp15.000 per kg. Sementara beras premium antara Rp14.000 hingga Rp16.500 per kg tergantung merek. Sedangkan beras SPHP dijual Rp12.157 per Kg.

Sedangkan cabai rawit merah seharga Rp21.800 per kg, cabai merah besar Rp26.567 per kg, minyak goreng curah Rp17367 per liter, minyak goreng premium Rp19.533 liter dan minyak kita Rp17.167 liter. Adapun tomat di pasar sekitar Rp17.933 per kg.(ris)

Loteng Alokasikan Rp 100 Miliar untuk Program UHC

0
Taufikurrahman PN (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menambah alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2025 mendatang. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat di daerah ini yang mendapat perlindungan program jaminan kesehatan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman PN., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Senin 9 Desember 2024.

Ia menjelaskan di tahun 2024 ini, untuk program UHC Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar lebih. Dan, itu sudah dibayarkan oleh Pemkab Loteng ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Adapun untuk tahun depan, ada tambahan anggaran lagi untuk program UHC sekitar Rp 20 miliar, sehingga tahun 2025 mendatang, total anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Loteng untuk program UHC mencapai Rp 101 miliar. “Dengan tambahan anggaran, tentu masyarakat yang tercover program jaminan kesehatan tentu lebih banyak lagi,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS cabang Selong Elly Widiani menambahkan, Loteng termasuk daerah dengan kontribusi program UHC terbesar. Hal ini dinilai wajar karena memang jumlah penduduknya banyak. Dari sisi kepesertaan JKN BPJS, Loteng juga tinggi. Di mana hingga bulan Desember ini cakupan kepesertaan JKN BPJS Loteng sudah mencapai 99,82 persen.

Bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Loteng sudah mendapat perlindungan kesehatan dari BPJS. “Pembiayaan dari pemerintah pusat masih menjadi yang tertinggi, sekitar 678 ribu. Baru kemudian pembiayan dari Pemkab Loteng sebesar 203 ribu orang. Sisanya dari anggaran provinsi, perusahaan swasta serta peserta mandiri,” sebutnya.

Lebih lanjut Elly mengatakan, mulai tahun 2025 mendatang pihaknya sudah menandatangani kesepakatan program sharing pembiayaan kesehatan dengan tiga rumah sakit swasta di Loteng. Rumah Sakit Islam (RSI) Yatofa, Rumah Sakit Cahaya Medika serta Rumah Sakit Adi Karsa, termasuk juga dengan Pemkab Loteng tentunya.

Program sharing pembiayaan kesehatan tersebut memungkinkan jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan kesehatan lebih banyak lagi. Karena ada sharing anggaran dalam hal ini dengan pihak ketiga, dalam hal ini rumah sakit. “Jadi pemerintah daerah bersama rumah sakit yang sudah menjadi mitra program, nanti bisa sama-sama sharring anggaran kesehatan bagi penerima program. Ini tentu akan semakin meringankan beban pembiyaan kesehatan, khususnya dari pemerintah daerah,” imbuh Elly.

Pihaknya mengajak pihak-pihak ketiga lainnya untuk ikut bergabung dalam program sharing pembiayaan kesehatan tersebut, bisa perseorangan maupun perusahaan, sehingga akan semakin banyak masyarakat di daerah ini yang mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan ke depannya. Kalau kesehatan sudah terjamin, maka kualitas kesehatan masyarakat Loteng tentunya akan semakin baik.(kir)

Sumbawa Tetap Optimis Target Kunjungan Wisatawan Tercapai

0
Muhamad Irfan(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa, masih sangat optimis target kunjungan wisatawan di angka 75.141 orang tercapai di tahun 2024 meski hingga saat ini dinas terkait belum menghitung realisasi angka kunjungan dari target yang ada.

“Kami sangat optimis target tersebut bisa tercapai di sisa waktu yang ada, apalagi tahun lalu (2023) jumlah kunjungan wisatawan kita juga melampaui target yang kita tetapkan di angka 73.000,” Kata Sekretaris Dinas Parpora Sumbawa, Muhammad Irfan, Senin 9 Desember 2024 kepada Ekbis NTB.

Irfan melanjutkan, salah satu destinasi unggulan yang menjadi pendongkrak angka wisatawan yakni keberadaan hiu paus (Whale Shark) di Labuhan Jambu. Bahkan per hari angka kunjungannya bisa mencapai 1000 lebih pengunjung.

“Angka 1000 lebih itu merupakan wisatawan dari luar daerah bukan operator lokal, sehingga kami sangat optimis target tersebut bisa tercapai di akhir tahun 2024,” Ucapnya.

Selain whale shark, destinasi wisata Pulau Moyo juga masih menjadi primadona bagi para wisatawan. Bahkan per harinya ada sekitar puluhan kapal yacht yang membawa wisatawan ke destinasi tersebut terutama ke destinasi wisata air terjun mata jitu.

“Hanya dua destinasi tersebut saja yang mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan sementara untuk destinasi wisata yang lainnya masih belum optimal,” jelasnya.

Meski angka kunjungan meningkat, tetapi untuk angka okupansi (keterisian hotel) Irfan mengaku belum bisa memastikan apakah terjadi kenaikan atau stagnan. Tetapi dengan melihat tidak ada satupun event besar yang dilaksanakan di Sumbawa salah satunya MXGP maka angka keterisian hotel cenderung stagnan.

“Tidak ada event internasional yang dilaksanakan di Sumbawa sehingga tingkat hunian hotel kita cenderung stagnan karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung menggunakan kapal pesiar,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski kondisi cenderung stagnan, tetapi sampai dengan saat ini belum ada satupun manajemen hotel yang mengeluhkan kondisi tersebut. Bahkan hasil tinjauan lapangan bahwa kondisi tersebut masih tergolong normal bagi hotel.

“Memang rendah, tetapi kondisinya kita anggap masih normal karena sampai saat ini belum ada keluhan dari hotel,”  tukasnya. (ils)

Dikes Sumbawa Temukan 68 Kasus HIV di Tahun 2024

0
H. Sarif Hidayat(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa, menemukan 68 kasus HIV atau meningkat satu kasus dibandingkan dengan tahun 2023 lalu sebanyak 67 kasus dengan rentan usai 20-60 tahun.

“Memang ada 68 kasus HIV yang kita tangani, dan rata-rata pasien tersebut saat ini masih dalam kondisi sehat dan tanpa gejala,” ungkap Kadikes kepada Suara NTB melalui Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL), H. Sarif Hidayat, Senin 9 Desember 2024.

Dikatakannya, kasus HIV menjadi atensi Pemerintah karena masih saja ditemukan setiap tahunnya.  Bahkan dari tahun 2010 hingga 2024 tercatat ada 361 kasus dan 110 diantaranya meninggal dunia termasuk di tahun 2024 ada satu kasus meninggal dunia.

“Kasus HIV ini tetap akan menjadi atensi kita karena tetap saja kita temukan setiap tahunnya dan trend kasusnya selalu meningkat,” ucapnya.

Penemuan kasus baru, tidak hanya karena kasusnya meningkat, melainkan aktifnya petugas medis melakukan kunjungan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk semakin menekan penyebaran kasus ini karena, masyarakat yang mengidap HIV pasti akan tertutup sehingga akan sangat sulit untuk dideteksi.

“Keaktifan kita menjadi faktor penting dalam meningkatkan temuan kasus tersebut dengan intens turun ke masyarakat sehingga tingkat penyebarannya bisa ditekan,” sebutnya.

Seraya menambahkan, selain melakukan upaya deteksi dini , pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, terkait penyakit ini serta dampak yang diakibatkan. Karena selama ini hasil pantauan dilapangan, masyarakat masih belum begitu faham terkait penyakit yang mematikan ini.

“Kita tetap memberikan pengarahan kepada masyarakat dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sekaligus pekerja hiburan malam. Sehingga angka penderita baru ini bisa semakin kita tekan,” ujarnya.

Disinggung terkait rentang usia yang paling banyak mengidap penyakit tersebut Haji Sarif menyebutkan, berdasarkan data yang diterima usia 20-29 tahun menjadi penyumbang tertinggi sebanyak 101 kasus. Dimana laki-laki sebanyak 67 orang dan perempuan sebanyak 34 orang.

“Kami akan terus masifkan sosialiasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut sehingga masyarakat lebih waspada dan kasus itu bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

PKL di Taman Udayana Segera Direlokasi

0
PKL memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan saat pelaksanaan car free day di Taman Udayana belum lama ini. Pemkot Mataram akan merelokasi PKL ke bekas Bandara Selaparang. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah merancang skenario untuk merelokasi pedagang kreatif lapangan di Taman Udayana. Pedagang isidentil akan dipindah ke bekas Bandara Selaparang di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang.

Rapat membahas penanganan PKL ini dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Miftahurrahman dan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Dr. Cahya Samudra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Nizar Denny Cahya, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM H. Muhammad Ramadhani dan Camat Selaparang Mulya Hidayat.

Miftah menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan dua skenario untuk memindahkan pedagang yang banyak berjualan di lokasi hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Taman Udayana. Jangka pendeknya berupa mengarahkan pedagang ke bekas Bandara Selaparang dengan mengatur zonasi pedagang isidentil tersebut. Pasalnya, berbagai macam jenis barang dijual pedagang saat pelaksanaan car free day. “Pedagang isidentil ini menjual berbagai macam jenis mulai dari sayuran, makanan, baju, dan lain-lain,” terangnya ditemui pada, Senin 9 Desember 2024.

Pengaturan zonasi dinilai penting sesuai dengan kewenangan pengelolaan yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok. Tujuannya agar tidak ada PKL yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Miftah menambahkan, permasalahan di Taman Udayana sedang dipetakan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pasca pengecekan lapangan kemudian dimatangkan konsepnya, maka hasil itu akan diekspose melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya. “Setelah kita ekspose baru disampaikan ke Pak Wali hasilnya untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jika oke akan dilanjutkan ke tahap sosialisasi,” terangnya.

Menurutnya, pemindahan pedagang tidak serta-merta dilakukan oleh pemerintah, melainkan diawali dengan gelar kegiatan di bekas Bandara Selaparang. Tujuannya memancing minat warga untuk berkunjung ke bekas bandara tersebut, sehingga titik kumpul tidak terkonsentrasi di satu lokasi saja.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram berharap, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipahami oleh pedagang sehingga pengunjung yang berolahraga di Taman Udayana bisa lebih aman dan nyaman. (cem)

Di Pemkot Mataram, Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Lebih dari 50 Persen

0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, anggaran perjalanan dinas organisasi perangkat daerah sejak tahun 2023 telah dipangkas. Pemangkasan dua tahun terakhir diklaim telah mencapai lebih dari 50 persen. “Sejak tahun 2023 sudah kita pangkas. Kalau dihitung sampai tahun 2025 lebih dari 50 persen,” sebutnya ditemui pada, Senin 9 Desember 2024.

Anggaran perjalanan dinas yang dipotong seperti studi tiru dan konsultasi ke pemerintah pusat. Kecuali kata Alwan, ada undangan khusus dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran dan lain sebagainya tetap dialokasikan anggaran.

Kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencapai 50 persen akan memiliki dampak bagi kabupaten/kota yang mengandalkan pendapatan asli daerah dari jasa dan perdagangan.

Pengurangan anggaran perjalanan keluar daerah berdampak terhadap usaha akomodasi. “Ada plus minusnya bagi kami di daerah  dengan sumber PAD diluar DAU. Hotel akan sepi karena tidak ada tamu dan pengurangan kegiatan di daerah. Teman-teman pengusaha juga sudah memberikan masukan,” jelasnya.

Sekda tidak menyebutkan secara detail anggaran perjalanan dinas di tahun 2025, tetapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram telah diminta merincikan atau menghitung semua jenis belanja. “Bukan hanya anggaran perjalanan dinas saja, tetapi semua anggaran saya minta dirincikan supaya lebih mudah kita ketahui,” jelasnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram memastikan pengurangan SPPD organisasi perangkat daerah tidak akan mengganggu program. Sebab, kegiatan misalnya difasilitasi atau membutuhkan konsultasi dari pemerintah pusat seperti SAKIP dan lain sebagainya bisa disiasati dengan mendatangkan narasumber dari Jakarta. Artinya, tidak perlu pimpinan OPD ramai-ramai ke Kementerian Dalam Negeri untuk belajar penyusunan SAKIP. “Kita datangkan langsung narasumbernya dari Jakarta sehingga tidak perlu semua datang hanya untuk kegiatan itu,” ujarnya.

Alwan menambahkan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 masih dievaluasi oleh Pemprov NTB. Ia berharap kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan. (cem)

Inflasi di NTB Aman Terkendali, Presiden Prabowo Beri Apresiasi

0
H. Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan inflasi November 2024 menurut wilayah (y-to-d) inflasi di Provinsi NTB menunjukan angka yang cukup terkendali yakni 1,45 %. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasinya kepada Provinsi NTB dan daerah lainnya yang berhasil menjaga inflasi di daerahnya tetap terkendali.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Upah Minimum (UMP)tahun 2025 yang digelar secara daring, Senin 9 Desember 2024.

Presiden tak hanya mengapresiasi setiap daerah yang berhasil menjaga inflasi, tetapi juga mengapresiasi sistem pengendalian inflasi terintegrasi yang merupakan inovasi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Lanjutkan terus sistem ini, ini gerakan yang luar biasa, terintegrasi, rumusan ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik lintas kementerian, pemerintah daerah, suatu saat ini akan jadi studi kasus, akan banyak negara lain yang belajar ke negara kita, karena mengendalikan inflasi di negara kita tidak ringan,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi pemerintah daerah yang terus bekerja mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Namun, Tito juga mengingatkan berhubung dengan semakin dekatnya perayaan natal dan pergantian tahun baru, seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota diharapkan dapat mengantisipasi inflasi yang mungkin saja terjadi.

Dalam rapat tersebut, Tito juga mengungkapkan bahwa trend inflasi terakhir pada bulan November 2024 berada pada angka 1,55 %. Angka ini menurut Tito merupakan angka terendah sejak tahun 1945.

Sementara itu, dalam Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam Sosialisasi Upah Minimum menyampaikan bahwa poin kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 menginstruksikan para gubernur wajib menetapkan UMP 2025 dan UMSP 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

“UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025 dan UMSK 2025 yang telah ditetapkan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025”, pungkasnya. (r)