Home Blog Page 734

Perayaan Anniversary ke-2 CRF Supermoto Lombok: Semangat Persaudaraan dan Keselamatan Berkendara

31 May 2024

RAYAKAN ULANG TAHUN - Komunitas pecinta motor CRF Supermoto Lombok merayakan ulang tahun kedua dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap keselamatan berkendara.(Ekbis NTB/ant)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Komunitas pecinta motor CRF Supermoto Lombok (CSL) merayakan ulang tahun kedua dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap keselamatan berkendara.

Acara ini berlangsung meriah di Alden Beach House, Sekotong, Lombok Barat 18 – 19 Mei 2024, dihadiri oleh semua member dan para undangan dari pengurus paguyuban Honda Asosiasi Lombok .

Acara dimulai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur dan harapan akan perjalanan komunitas yang semakin solid dan penuh prestasi di masa depan. Semua anggota dan tamu undangan yang hadir menikmati suasana kebersamaan ini dengan penuh antusiasme.

Ketua CRF Supermoto Lombok, I Wayan Januartha, S.T., menyatakan kebanggaannya atas pencapaian komunitas dalam dua tahun terakhir. “Kami sangat berterima kasih kepada semua member dan teman-teman pendukung yang telah bersama-sama membangun CSL menjadi komunitas yang solid dan penuh semangat,” ujarnya.

Acara ini diikuti oleh 41 member dan ikut serta juga beberapa keluarga atau pasangan dari memberi CSL, yang semuanya berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang digelar selama dua hari sehingga semakin membangun kesan kekeluargaan yang kuat.

Sebelum acara diimulai dengan konvoi bersama dari titik kumpul di Main dealer Astra Honda Internasional Regional NTB menuju lokasi acara, para peserta disambut dengan suasana meriah dan penuh keceriaan.

Sesi utama acara ini meliputi berbagai kegiatan menarik seperti sharing tentang otomotif dan menunjukkan hasil modifikasi Motor Honda CRF terbaik dari semua member, games dengan berbagai macam hadiah menarik, serta sesi berbagi pengalaman antar anggota.

Selain itu, untuk menambah semarak perayaan, diadakan juga sesi hiburan dengan penampilan musik dan karaokean bersama yang sangat menghibur.

Selain merayakan kebersamaan, CSL juga menekankan pentingnya keselamatan berkendara dalam setiap kegiatannya. “Kami berharap dijalan raya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat & setiap member CSL dapat menjadi contoh pengendara yang baik dan bertanggung jawab di jalan raya,” kata Kadek Ketua Acara Anniversary.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan komitmen CSL dalam mempromosikan keselamatan berkendara. Semoga CSL terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas motor lainnya di Lombok,” ungkap Chrystian David Marketing Manajer Astra Motor NTB.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai CRF Supermoto Lombok, bisa ikuti akun Instagram resmi mereka di @crfsupermotolombok atau hubungi Ardi di nomor 0853 3770 8633. (bul)

Artikel lainnya….

Apindo Rekomendasikan MLT BPJS Ketenagakerjaan Selain Tapera

Pemprov NTB Perkuat Ekspor ke Uni Emirat Arab

Perda dan Pergub Diharapkan Efektif Menekan Pengeboman Ikan

Kemendagri Minta Pemkab Lombok Tengah Tertibkan PKL Nakal di Bandara

ekbisntb.com

31 May 2024

Praya (Ekbis NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), agar membantu penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang nekat berjualan di kawasan terlarang Bandara Internasional Lombok.

“Keberadaan pedagang keliling di Bandara Lombok menjadi atensi kita sesuai surat edaran dari Kemendagri,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lombok Tengah) Zaenal Mustaqim di Praya, Kamis.

Ia mengatakan keberadaan PKL yang berjualan di area parkiran ataupun di lokasi area kedatangan penumpang atau drop zone membuat kawasan bandara terkesan kumuh atau tidak nyaman.

Sehingga, kata dia, hal itu menjadi atensi pihaknya bersama PT Angkasa Pura I untuk melakukan penertiban agar penumpang di Bandara Lombok merasa aman dan nyaman.

“Selama ini para pedagang tidak patuh untuk tetap berjualan di lapak yang telah disiapkan Bandara Lombok,” katanya.

Dia mengatakan pihak Bandara Lombok telah menyiapkan lokasi lapak untuk para PKL berjualan, namun sampai saat ini mereka tetap nekat berjualan keliling.

Selain melaksanakan penertiban bagi para PKL, kata dia, pihaknya juga melakukan penertiban kawasan parkir kendaraan mobil dan sepeda motor.

“Lapak PKL itu dekat dengan lokasi parkir kendaraan motor dan penumpang mobil pick up,” katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan pihak Bandara Lombok agar lokasi lapak PKL bisa ramai dan para pedagang tidak keliling berjualan ke area terlarang seperti di area drop zone.

“Kondisi pedagang kita yang masih nekat, meskipun telah dilakukan berbagai macam program dan sosialisasi,” katanya.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I telah membangun Lapak pedagang kaki lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok pada 2021, dengan kebutuhan anggaran Rp4 miliar.

“Fasilitas publik yang tersedia di Bandara Lombok telah dilengkapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto.

Ia mengatakan, jumlah lapak yang telah dibangun itu sekitar 90 unit dari jumlah PKL yang terdata itu sebanyak 60 pedagang, sehingga semua PKL yang berjualan di bandara ini bisa ditampung di area itu.

Menurut dia, dengan adanya lapak yang dibangun di sisi barat area parkir kendaraan roda dua dan roda empat tersebut diharapkan para PKL bisa berjualan dengan tertib supaya tidak mengganggu keamanan di kawasan bandara tersebut. (ant)

Artikel lainnya….

Ketahui Perkembangan IKN dan Larangan Saat di Dalam Kawasan

Apindo Rekomendasikan MLT BPJS Ketenagakerjaan Selain Tapera

Pemerintah Sebut Tiga KEK Baru Mampu Bangkitkan Ekonomi Kawasan

Realisasi Investasi Triwulan I Rp8,8 Triliun

ekbisntb.com

31 May 2024

REALISASI investasi di Provinsi NTB di triwulan I-2024 mengalami kenaikan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mencatat, investasi di sektor Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) masih menempati posisi tertinggi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Wahyu Hidayat mengatakan, di triwulan I-2023 lalu, nilai investasi yang dicatat oleh NTB sebesar Rp7,8 triliun. Sementara di triwulan I-2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp8,8 triliun.

‘’Anga investasi ini merupakan gabungan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sehingga angka investasinya naik menjadi 12 persen,’’ kata Wahyu Hidayat kepada Ekbis NTB, Kamis 30 Mei 2024 kemarin.

Ia mengatakan, target investasi di Provinsi NTB antara nasional dan daerah berbeda. Kalau target yang diberikan oleh pemerintah pusat di 2024 ini sebesar Rp26,9 triliun. Sedangkan target RPJMD NTB sebesar Rp25,4 triliun.

“Jika mengacu pada target nasional yang mencapai Rp26,9 triliun, maka realisasi investasi NTB di triwulan I 2024 ini sebesar 33 persen,” katanya.

Pertumbuhan investasi dan perekonomian di daerah dan di Indonesia secara umum memang menghadapi sejumlah tantangan global yang harus tetap diwaspadai.

Saat digelar Rapat Kordinasi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pertengahan Mei di Senggigi kemarin, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Ferry Akbar Pasaribu menekankan bagaimana memperkuat iklim investasi di daerah, khususnya NTB agar lebih baik dan lebih banyak.

Secara global, perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja yang juga berdampak pada Indonesia, misalnya harga minyak yang naik akibat konflik di Timur Tengah, sebab distribusi dan perdagangan dunia terganggu. Indonesia yang juga memiliki ketergantungan dalam import minyak akibat konflik membuat jalur distribusi barang (minyak) lebih panjang dan menimbulkan pembengkakan biaya.

Namun secara khusus pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 masih baik. Realisasi investasi mengalami peningkatan khususnya di luar Pulau Jawa. Lebih detail pertumbuhan ekonomi Bali -Nusra sebesar 5,08 persen dengan kontribusi nasional 2,72 persen.

Perkembangan perekonomian dan investasi di NTB berdasarkan besaran Produk Domestik Regulional Bruto (PDB) pada TW l mencapai mengalami pertumbuhan 4,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi menurut sektor lapangan usaha adalah pertambangan 12,48 persen, konstruksi 9,46 persen dan belanja pemerintahan, 8,71 persen. (ris)

Ketahui Perkembangan IKN dan Larangan Saat di Dalam Kawasan

ekbisntb.com

30 May 2024

Kaltim (Ekbis NTB) – Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus dikebut. Target pemerintah adalah memanfaatkan komplek istana baru presiden sebagai tempat melaksanakan apel bendera HUT RI pada 17 Agustus 2024 ini.

Gedung kementerian dan lembaga (Ekbis NTB/bul)

IKN tengah dikebut seperti legenda Roro Jonggrang membangun komplek candi Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika menengok kawasan IKN per 30 Mei 2024, pembangunan sejumlah infrastruktur dasar dan utama mulai dibangun. Bahkan sudah ada yang hampir selesai.

Terutama Istana Presiden yang mulai dibangun akhir Januari 2023 lalu secara konstruksi tengah memasuki tahap akhir. Kawasan istana presiden sendiri sebesar 50 hektare. Nantinya akan ada lokasi embung air, lapangan upacara, botanical garden, kantor presiden, hingga Istana Negara.

Pembangunan rumah susun atau apartemen untuk di IKN juga tengah berlangsung pembangunannya. Kantor-kantor lembaga dan Kementerian beberapa diantaranya juga tengah memasuki tahap-tahap akhir.

Target pembangunan terus dikebut. Memasuki kawasan IKN, terlihat betapa sibuknya alat-alat berat bekerja selama 24 jam. Menurut Andi Rustandi, Satgas PAM IKN, saat ini sebanyak 14.000 tenaga kerja membangun proyek IKN secara bergantian setiap hari setiap malam.

Kendaraan-kendaraan besar pengangkut material berlalu lalang cukup padat. Wajah kawasan IKN terlihat berdebu, dan becek. Dipengaruhi pengangkutan material. Suara mesin-mesin dan alat-alat berat menderu.

Andi mengatakan, saat ini tidak sembarang public masuk ke kawasan IKN yang sangat luas ini. karena kendaraan-kendaraan umum yang masuk dikhawatirkan akan menjadi sumber kemacetan dan menganggu proses pengangkutan material, dan berdampak kepada target penyelesaian IKN.

“Untuk umum, tidak diizinkan masuk. Kecuali untuk kepentingan dinas. Karena kendaraan yang masuk bisa mengganggu lalu lalang kendaraan proyek dan alat berat. Kalau macet, berpengaruh kepada penyelesaian IKN, itu yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Karena itu, proyek IKN dikawal ketat TNI-Polri. Setiap tamu-tamu yang masuk harus dikawal. Dan mendapatkan izin / id card berkunjung yang diterbitkan oleh Kementerian. Selain itu, bagi tamu yang berkunjung juga harus mematuhi aturan.

Taksi terbang yang akan digunakan di IKN nanti. (Ekbis NTB/bul)

Tidak diperbolehkan mengambil gambar secara bebas. Terutama untuk kepentingan media sosial.

“Tidak boleh live untuk medsos dari kawasan IKN. Boleh mengambil gambar, tapi tidak bisa leluasa,” ujarnya.

Selain itu, tidak diperbolehkan menerbangkan drone untuk pengambilan gambar, atau video di kawasan IKN. Ada tim khusus yang akan langsung menertibkan drone.

“Ada 60 titik CCTV untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada di IKN. Selain memantau kegiatan kunjungan tamu, CCTV ini juga untuk memantau pergerakan setiap pekerjaan,” tambah Andi.(bul)

Apindo Rekomendasikan MLT BPJS Ketenagakerjaan Selain Tapera

ekbisntb.com

30 May 2024

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sebagai ganti program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Rekomendasi kami adalah optimalkan apa yang sekarang dulu melalui BPJS Ketenagakerjaan MLT. Kemudian biar pemerintah terserah kalau mau mulai untuk ASN dan TNI/POLRI, silakan,” ujar Shinta seusai menghadiri acara Cakap 5 Tahun di Jakarta, Kamis 30 Mei 2024.

Shinta menyebut, Apindo selalu mendukung pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pekerja berupa hunian yang layak. Namun demikian, Apindo menilai bahwa program Tapera memiliki mekanisme yang sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Apindo telah melakukan inisiasi Kick Off penandatangan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan dua Bank Himbara yakni BTN dan BNI, serta empat bank daerah seperti Bank Jabar, Jateng, Bali, dan Aceh dalam rangka perluasan manfaat program MLT Perumahan Pekerja.

“Kita juga sudah sama dengan bank-bank, Bank Himbara, bank-bank daerah, dengan memberikan KPR Rp500 juta, ada uang muka Rp150 juta, ada untuk renovasi dan lain-lain. Jadi itu saya rasa memadai untuk bisa kita mulai dari situ,” kata Shinta.

Apindo merekomendasikan Pemerintah memanfaatkan program yang sudah ada. Apindo juga akan menyosialisasikan dan mendorong para pekerja untuk memaksimalkan layanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Prinsipnya, kita untuk jaminan sosial ini sudah meng-cover sebagian untuk perumahan, dan ini yang kita mau terus dorong dan mau kita optimalkan supaya lebih banyak pekerja yang bisa memanfaatkan,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo pada Senin 20 Mei 2024 telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Klasifikasi kelompok yang wajib mengikuti program ini yakni ASN, TNI, POLRI, pekerja BUMN/BUMD, serta pekerja swasta.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajiban, dan memungut simpanan peserta dari pekerja.

Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri.

Untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan masing-masing sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen, sedangkan Peserta Pekerja Mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan.(Ant)

Pemerintah Sebut Tiga KEK Baru Mampu Bangkitkan Ekonomi Kawasan

ekbisntb.com

30 May 2024

Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Airlangga Hartarto (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan 3 KEK baru dapat membangkitkan ekonomi kawasan.

Hal tersebut menyusul pembentukan 3 KEK baru, yakni KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, KEK di Kabupaten Tangerang dan KEK Kabupaten Morowali melalui Sidang Dewan Nasional.

“Dengan disetujuinya ketiga usulan KEK tersebut, diharapkan dapat mendorong daya saing Indonesia, sebanding dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. Lebih lanjut, kami mengharapkan bahwa ketiga KEK yang disetujui juga akan mampu mendukung ekosistem usaha di sekitar kawasan,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, usulan KEK di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Morowali kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Secara rinci, ketiga KEK itu mencakup yang pertama, KEK di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang yang merupakan KEK Kesehatan, Pendidikan, dan Teknologi.

Kedua, KEK Kesehatan di Pulau Batam yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Apollo dari India.

“(KEK Kesehatan) itu diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk masyarakat di Kepulauan Riau dan sekitarnya,” tutur Airlangga.

Ketiga, KEK pengembangan nikel yang berlokasi di Kabupaten Morowali yang juga melibatkan PT Vale.

Guna memastikan keberlangsungan dan perkembangan KEK, Airlangga juga menekankan pentingnya pengawasan pada masing-masing KEK.

Pemerintah sendiri mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.

Pengembangan KEK di sektor jasa diharapkan dapat menjadi penahan devisa yang keluar sekaligus meningkatkan pendapatan devisa negara.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Edwin Manansang berharap adanya KEK baru dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

“Saya berharap dengan disetujuinya 3 KEK baru yang telah disetujui oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini bisa mendorong lagi investasi masuk ke Indonesia,” ungkap Edwin.

Ia merinci, KEK di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten memiliki luas lahan 59, 68 hektare (ha) dengan target realisasi investasi saat beroperasi penuh sebesar Rp18, 8 triliun dan akan menyerap tenaga kerja 13.446 orang.

KEK yang terletak di kawasan BSD tersebut bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital. Kegiatan usaha di KEK tersebut yaitu bidang pendidikan dengan beroperasinya Monash University (PLTN), kemudian untuk bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 perusahaan rintisan (startup), bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta bidang industri kreatif.

Sementara itu, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam memiliki komitmen realisasi investasi Rp6,91 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 105.406 orang.

Apollo Hospital India selaku investor utama berkomitmen dengan target konstruksi pada bidang layanan kesehatan standar internasional dan peningkatan pariwisata medis atau medical tourism yang akan rampung dan beroperasi di 2026 mendatang.

Dengan dibentuknya KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, Indonesia diperkirakan akan menghemat devisa sebesar Rp500 miliar.

Untuk KEK di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan hilirisasi nikel berbasis industri hijau. KEK ini memiliki target investasi hingga beroperasi penuh sebesar Rp135,38 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 136.000 orang.

KEK tersebut bergerak di bidang produksi dan pengolahan nikel dengan keunggulan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PTLGU), teknologi Fully Enclosed Submerged Electric Furnace, daur ulang limbah tailing process High Pressure Acid Leaching (HPAL), hilirisasi Nickel Matte dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) untuk menjadi prekursor baterai mobil listrik, serta pasokan air baku dengan pembangunan waduk dan bendungan.(Ant)

APINDO NTB Tolak Pengesahan UU Tapera

ekbisntb.com

30 May 2024

Ketua APINDO NTB, Wayan Jaman Saputra (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menolak pengesahan undang-undang tabungan perumahan rakyat bagi pegawai swasta. Kebijakan pemerintah pusat ini, dinilai membebankan pengusaha.

Ketua APINDO NTB, Wayan Jaman Saputra menilai, rencana pemerintah pusat mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai penolakan dari masyarakat. Demikian pula, 493 pengusaha yang tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Teman pengusaha menolak pengesahan peraturan pemerintah (PP) Tapera,” tegasnya dikonfirmasi pada, Kamis 30 Mei 2024.

Program Tapera ini dinilai merugikan pengusaha. Menurut Wayan, kondisi pengusaha sudah terlalu banyak beban dan kembali dibebani oleh pemerintah dengan Tapera sebesar 0,5 persen.

Menurutnya, pemerintah perlu berdiskusi terlebih dengan pihak-pihak tertentu, termasuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Seharusnya sebelum diundangkan harus ada pertemuan secara tripartit dari unsur pemerintah, asosiasi pekerja dan asosiasi pengusaha,” jelasnya.

Adapun beban potongan 2,5 persen ini dikatakan memberatkan pekerja. Pasalnya, tidak semua karyawan/pekerja butuh rumah.

Selain itu, konsep potongan 2,5 persen tentu butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan tabungan untuk membeli rumah. Faktanya, sebagian daerah di Indonesia memiliki upah minimum provinsi dibawah Rp3 juta, sehingga perlu waktu puluhan tahun untuk membeli rumah dengan harga Rp200juta.

Sehingga, peraturan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera ini dinilai merugikan, baik itu oleh pengusaha dan pekerja itu sendiri. (era)

Pemprov NTB Perkuat Ekspor ke Uni Emirat Arab

ekbisntb.com

30 May 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi NTB akan memperkuat kerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk meningkatkan ekspor komoditi. Tata cara ekspor disosialisasikan kepada eksportir.

Kepala Dinas Perdagangan, Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si, mengatakan saat ini, pihaknya sedang berupaya dalam mensosialisasikan bagaimana tata cara ekspor ke luar negeri, khususnya Uni Emirat Arab.

Banyak komoditi NTB yang bisa di ekspor ke Timur Tengah seperti paling gula aren, bambu, mutiara, dan minyak kelapa. “Kita ingin teman-teman eksportir, maupun calon eksportir memahami dan mengetahui syarat tata cara ekspor ke Uni Emirat Arab,” katanya dikonfirmasi pada, Kamis 30 Mei 2024.

Meski Uni Emirat Arab menjadi daerah penghasil minyak, namun minyak yang dikelola seperti minyak sawit. Sementara, minyak kelapa asal NTB, masuk dalam daftar komoditi yang perlu di ekspor.

Selain itu, negara penghasil minyak itu, juga meminta produk olahan NTB, untuk di ekspor seperti sambel dan lain sebagainya. “Sambel khas Lombok juga diminta untuk di ekspor,” sebutnya.

Dalam pengembangan ekspor dan eksportir menurutnya, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pengolahan dan pengelolaan komoditas yang akan di ekspor. Kualitas produk atau barang yang dikirim harus memiliki kualitas tinggi, karena waktu pengiriman barang membutuhkan waktu sebulan.

Dicontohkan, pengiriman bambu asal NTB ke Uni Emirat Arab selalu melalui Tasikmalaya. Di Tasikmalaya diolah kembali untuk mengurangi kadar air pada bambu. Jika kadar air tidak dikurangi akan mengganggu kualitas produk, sehingga akan ditolak oleh negara tujuan. “Karena pengiriman lebih dari sebulan, maka bambu akan berjamur. Otomatis barang akan ditolak, sehingga perlu memperhatikan kualitas,” sarannya.

Kerjasama Pemprov NTB dengan Uni Emiral Arab memiliki titik temu yang difokuskan pada produk halal dan syariah. Ia menghimbau kepada pengusaha agar bisa menciptakan produk dengan kualitas terjamin agar bisa tembus pasar negara tujuan.

“Komitmen dengan buyer, itu yang penting, kemudian bagaimana memahami syarat-syarat negara tujuan, terutama UEA karena beda negara beda tujuan,” tandasnya. (era)

Perda dan Pergub Diharapkan Efektif Menekan Pengeboman Ikan

ekbisntb.com

30 May 2024

Mataram (Ekbis NTB)-Praktek penangkapan ikan dengan cara yang dikategorikan illegal dan menimbulkan kerusakan pada sumberdaya diduga masih marak terjadi. Padahal, Pemerintah NTB sudah membuat kebijakan khusus untuk untuk mengantisipasi praktek-praktek buruk seperti pengeboman ikan ini terus berlangsung.
Menurut Ketua Juang Laut Lestari (JARI ) Provinsi NTB, Taufik Hizbul Haq, sebetulnya pemerintah daerah di NTB tak tinggal diam. Salah satu perangkat hukum yang dibuat diantaranya, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak sumber daya perikanan.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi NTB Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengawasan Dan Penanggulangan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan Di Provinsi NTB Tahun 2023-2027.
Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan tempat penghidupan masyarakat tetap sehat dan lestari. Menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayah mereka secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong berdirinya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di desa-desa pesisir. Pokmaswas ini sekaligus pelaksana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang membantu tugas pemerintah di daerah/desanya masing-masing.
Pokmaswas ini diharapkan bisa membantu dalam pemantauan dan perlindungan lingkungan alam, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir, diharapkan dapat merasa memiliki tanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan desa mereka. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat solidaritas antarwarga.
“Seharusnya, melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya, Pokmaswas dapat menjadi salah satu instrumen penting dalammembangun desa pesisir yang aman, lestari, dan berkembang. Lantas mengapa pengeboman ikan itu masih marak terjadi? Dimana Polisi Pamong Praja sebagai pengawal Perda?,” tanyanya.
Haq mengatakan, praktik kasar dalam penangkapan ikan ini juga diketahui bersama menimbulkan beberapa masalah. Penggunaan bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan lingkungan laut lainnya, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, serta membahayakan keselamatan para nelayan itu sendiri.
Penangkapan ikan yang berlebihan (Overfishing) tanpa memperhatikan tingkat reproduksi dan pertumbuhan populasi ikan seperti ratio berat maupun ukuran ikan, dapat mengakibatkan penurunan stok ikan secara signifikan.
Praktik penangkapan ikan yang merusak habitat (Destructive Fishing Practices & IUU Fishing) seperti penangkapan dengan menggunakan bahan peledak, racun, penangkapan yang tidak diatur atau alat tangkap yang merusak terumbu karang (pukat trawl) dapat menghancurkan ekosistem laut dan mengurangi kelimpahan ikan.(bul)

Pertemuan Tertutup dengan PT. SEG, Pemkot Mataram Tetap Tolak Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

ekbisntb.com

30 May 2024

Rapat tertutup yang digelar pada, Kamis 30 Mei 2024 dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Lalu Martawang didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahurrahman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Irwan Rahadi, Kepala Satuan Bangsa dan Politik, Zarkasyi, perwakilan Dinas Pariwisata, dan Camat Selaparang, Mulya Hidayat. Sementara, dari PT. SEG dihadiri oleh Project Direct MXGP 2024, Diaz Rahmah Irhani. Pemkot Mataram tetap menolak penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang. (Ekbis NTB/cem)

Mataram (EkbisNTB.com) – Pemerintah Kota Mataram menggelar pertemuan tertutup dengan PT. Samota Enduro Gemilang pada, Kamis 30 Mei 2024. Dari hasil pertemuan tersebut, ibukota Provinsi Nusa Tenggara tetap menolak penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang.

Rapat tertutup dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Lalu Martawang didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahurrahman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Irwan Rahadi, Kepala Satuan Bangsa dan Politik, Zarkasyi, perwakilan Dinas Pariwisata, dan Camat Selaparang, Mulya Hidayat. Sementara, dari PT. SEG dihadiri oleh Project Direct MXGP 2024, Diaz Rahmah Irhani.

Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang menegaskan, pertemuan dengan perwakilan PT. Samota Enduro Gemilang berkaitan rencana penyelenggaraan Motorcross Grand Prix (MXGP) 2024 di Sirkuit Selaparang. Akan tetapi, posisi Pemkot Mataram sama seperti disampaikan Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yakni, tetap menolak penyelenggaraan MXGP. Meskipun mereka telah mengklarifikasi bahwa belum merilis lokasi pelaksanaan. “Tadi, kami sudah sampaikan bahwa Pemkot Mataram memiliki sikap yang sama seperti yang disampaikan Pak Walikota di media beberapa hari lalu,” tegas Martawang.

Setiap penyelenggaraan tidak ingin meninggalkan masalah dan multiplayer efek yang menggulirkan keberdayaan ekonomi rakyat. Pihaknya lanjut Martawang, tidak ingin terbangun kesan bahwa penyelenggaraan yang digelar tidak sukses. Oleh karena itu, siapa pun yang menyelenggarakan harus memastikan segala persiapan dan koordinasi yang lebih baik, supaya mencapai tiga sukses yakni, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, dan sukses pencitraan. “Mereka sudah klarifikasi semua dirilis mau sowan dulu ke Pemkot Mataram. Sebagai pembantu walikota dan melihat perkembangan. Sikap kami sama seperti disampaikan Pak Wali di media sebelumnya,” ucapnya.

Project Direct MXGP 2024, Diaz Rahmah Irhani menjelaskan, pertemuan dengan Pemkot Mataram untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan MXGP tahun 2024 di Sirkuit Selaparang untuk dua seri pada 27-29 Juni dan 6-7 Juli 2024.

Ia mengakui, pertemuan dengan pejabat teras di Lingkup Pemkot Mataram, adalah pertemuan pertama untuk membuka ruang dialog pascapemberitaan di media massa. “Kami ingin mengklarifikasi dan membuka ruang komunikasi juga,” kata Diaz.

Diaz menegaskan, PT. Samota Enduro Gemilang selaku penyelenggara sebenarnya belum merilis secara resmi penyelenggaraan MXGP 2024. Kemungkinan informasi menyebar sampai dimuat di media massa karena postingan di media sosial dari akun Chairman MXGP 2024, Dr. H. Zulkifliemansyah. “Saya rasa karena kebetulan beliau adalah sosok publik di sini, sehingga cuitan tersebut membuat beritanya jadi ramai,” jelasnya.

PT. SEG selaku penyelenggara tetap mengharapkan dukungan dari Pemkot Mataram, untuk penyelenggaraan MXGP 2024. Walaupun disampaikan posisi Pemkot Mataram tetap menolak sesuai disampaikan Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, tetapi masih ada ruang dialog karena ada miskomunikasi di awal saja, sehingga sama-sama perlu ditindaklanjuti lagi.

Bagaimana dengan residu masalah yang muncul akibat penyelenggaraan MXGP di tahun 2023? Diaz mengatakan, pihaknya akan merekonstruksi kembali permasalahan tersebut. Beberapa masukan seperti menjalin komunikasi dengan Pemprov, Angkasa Pura, dan Pemkot Mataram akan ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan dengan sisa waktu sebulan dipastikan bisa selesai. Sirkuit atau lintasan balap sudah rampung hanya tinggal merevitalisasi saja.

“Saya kira masih mencukupi waktunya karena lintasannya sudah jadi,” jawabnya.

Opsi memindahkan lokasi penyelenggaraan MXGP apabila tetap ditolak oleh Pemkot Mataram? Pihaknya mencoba membuka opsi di Sirkuit Lantan, Kabupaten Lombok Tengah. Akan tetapi, ia meyakini bahwa Pemkot Mataram terbuka dengan segala bentuk event, meskipun sebelumnya ada miskomunikasi. “Saya optimis bisa dilaksanakan dua seri di Lombok. Dimana, kami membangun komunikasi hari ini,” demikian kata Diaz. (cem)

1...733734735...802 Page 734 of 802

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA