Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 712

Riset Lanjutan Kapas Organik Digaransi Pasar Dalam Negeri

By
ekbisntb.com
-
0
Riset lanjutan Kapas Organik Diproyeksi sebagai Model Percontohan Pengembangan Kapas di NTB. (ekbisntb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Riset Kapas Organik tahap kedua di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menyasar 5 desa sebagai proyek percontohan. Kolaborasi lintas lembaga melibatkan Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah – Universitas Mataram, Yayasan Sukkha Citta, Sejati Farm Lombok, pakar ilmuan kapas dari BRIN, pegiat pertanian kapas, serta mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Pertanian Unram, akan diperluas dengan garansi hilirisasi (pasar) yang jelas. Sehingga ke depan, budidaya kapas di tingkat petani dapat berkelanjutan dan tidak “bernasib” sama seperti tanaman jarak pagar.

Fasilitator Kegiatan Pengembangan Kapas Organik Tumpangsari, Wawan Setiyawan, S.S., M.P., yang juga owner Sejati Farm Lombok, kepada Ekbis NTB.com, Kamis 20 Juni 2024 mengungkapkan, riset budidaya kapas di KLU akan dilanjutkan.

Riset kedua di KLU sekaligus yang ketiga di NTB (setelah riset pertama di Sumbawa), merupakan trial mendalam pengembangan kapas metode tumpang sari. Di sela-sela kapas, akan ada tanaman lain yang bernilai ekonomi untuk menambah penghasilan petani, seperti jagung, kacang tanah, dan tanaman palawija lainnya. Bahkan Wawan juga mendorong adanya integrasi usaha ekonomi petani dengan menyediakan ternak (sapi dan kambing) di lingkar petani kapas.

“Kita berpikir bagaimana membuat analisis usaha itu menarik, income datang dari tumpang sari dan integrasi ternak. Selain itu, karena program kapas organik membutuhkan pupuk alami (kohe), proyek ini dipromosikan untuk program kembali ke alam,” ungkap Wawan.

Lantas apa alasan memilih Lombok Utara? Dosen Universitas Mataram ini menjelaskan, dirinya melihat karakter wilayah. Zaman dulu (1980-an), masyarakat KLU menanam kapas. Karakteristik topografi wilayah (dominan lahan kering), daya dukung kearifan lokal (perajin tenun di wilayah Kecamatan Bayan), serta eksistensi petani yang sudah berkelompok di bawah binaan Guru Besar Fakultas Pertanian Unram, Prof. Ir. Suwardji, M. App.Sc., Ph.D., merupakan modal awal yang kuat di area hulu. Faktor inilah yang membuatnya tidak ragu terjun pada Riset Kapas Organik. Sejati Farm Lombok miliknya juga bersedia berkolaborasi dengan berbagai lembaga.

Wawan menegaskan, aktivitas hulu nantinya akan didukung oleh sumberdaya hilir sebagai penyedia pasar. Dalam hal ini, Sukkha Citta selaku pelaku bisnis tekstil dalam negeri yang dimiliki oleh investor asal Jerman, digandeng untuk menyerap hasil produksi petani.

“Tugas kita adalah mengembalikan motivasi petani dengan menyediakan analisis hasil usaha tani yang menjanjikan. Kita bantu nanti menghitung nilai tambah dengan kombinasi berbagai tanaman dan peternakan,” ujarnya.

Sebagai akademisi, Wawan tidak ingin mengajak petani di KLU hanya menerawang konsep saja. Dirinya juga bertindak selaku praktisi dimana dirinya terlibat di dalam Tim Investment Export ternak sapi ke negara Brunei Darussalam. Pengalaman dan link yang sudah ada, akan ia buka untuk menjembatani suksesnya proyek Kapas Organik di KLU – hingga NTB di masa depan.

Pada riset kedua ini, Sejati Farm dan lintas lembaga yang bermitra, akan mendukung penilitian ilmiah di area 5 hektar. Penelitian akan melibatkan sejumlah mahasiswa S1 dan S2 dengan difasilitasi bantuan biaya riset.

Wawan menegaskan, pihaknya akan lebih fokus pada riset kedua sebagai cikal bakal pengembangan jangka panjang melibatkan petani inklusif. Sebab, dirinya menyadari bahwa sampai saat ini, kebutuhan kapas dalam negeri masih dipasok oleh petani dari berbagai negara. “Status Indonesia sampai saat masih impor kapas sampai 90 persen,” imbuhnya.

Metode budidaya yang dibangun di KLU ke depan, diisyaratkan akan menjadi sebuah model bagi pengembangan kapas di NTB. Selain percontohan dimana komitmen terbangun dari akar rumput hingga manajemen rantai pasar, budidaya jangka panjang diupayakan sebagai solusi untuk menaikkan grade nilai tukar petani.

Sebagai bahan baku non primer yang tidak bisa dikonsumsi langsung, maka Sejati Farm menilai semua pihak yang terlibat harus berani mengembangkan secara industri. “Yang paling penting, petani dibantu analisa usaha tani. Tanpa ini, program apapun akan gagal karena tidak ada daya tarik. Kita juga menyiapkan market yang bertindak sebagai pembeli langsung. Harga beli perusahaan mengikuti Market Organic Cutton. Kita belum mau patok dulu angka, namun pengalaman Sukkha Citta, menyerap lebih tinggi dari harga pasar karena komoditas bergerak di isu lingkungan,” tandasnya. (ari)

Pasca Pendampingan KPK, Dua Pengembang Perumahan Serahkan PSU

By
ekbisntb.com
-
0
Pertemuan dinas pemukiman dan perumahan kota mataram dengan para pengembang(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Dua pengembang perumahan di Kota Mataram, akan menyerahkan prasarana sarana dan utilitas kepada Pemerintah Kota Mataram. Penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan hasil pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menyebutkan, dari 41 pengembang perumahan baru dua yang sudah menyerahkan persyaratan prasarana sarana dan utilitas. Yakni, PT. Varindo Lombok Inti dan PT. Citra Graha. Persyaratan yang diserahkan pengembang akan diverifikasi kembali. “Dari sejak pendamping KPK baru dua yang sudah melengkapi dan tinggal diverifikasi,” terangnya Kamis, 20 Juni 2024.

Dikatakan, pengembangan perumahan yang belum menyerahkan persyaratan PSU karena merupakan pengembang perumahan yang beroperasi sekitar tahun 1980-1990, sehingga butuh waktu untuk mencari dokumen-dokumen sebagai persyaratan PSU.
Kendala yang dihadapi pengusaha diminta kata Nazaruddin, dikomunikasikan atau disampaikan ke Pemkot Mataram untuk dicarikan solusi.

“Kendalanya kepada yang lama-lama ini, kalau terlalu lama juga kan ada beberapa yang hilang, nah saya bilang, ndak perlu harus lengkap, balas saja surat kita, apa yang kurang, setelah respon surat kita, nanti akan dibuatkan list,” lanjutnya.

Bagi pengembang yang tidak memenuhi persyaratan penyerahan PSU tidak bisa dilayani. Contohnya, apabila terdapat kerusakan di suatu kawasan permukiman, seperti lampu atau jalan yang rusak, maka Pemerintah Kota Mataram, tidak boleh membantu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Mantan Kadis Lingkungan Hidup Kota Mataram menegaskan, pengembang perumahan seharusnya tertib dalam melaksanakan kewajiban mereka, sehingga koordinasi penertiban aset antara Pemkot Mataram dan pengembang berjalan dengan baik.

Untuk penyerahan persyaratan lanjutnya,tidak ada batas waktu, tetapi disarankan lebih cepat agar dapat diverifikasi.

Ketua Real Estate Indonesia NTB, H. Heri Susanto mengatakan, pihaknya siap dan akan segera menyerahkan persyaratan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) kepada Pemkot Mataram.
Dia menyakini pengembang sebenarnya ingin segera menyerahkan PSU kepada pemerintah. Pasca diserahkan maka akan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk penataan.
“Sehingga antara pihak pemerintah kota dan developer memiliki keinginan yang sama,” terangnya.

Heri mengkritisi peringatan dari KPK dengan mendorong penyerahan PSU ke jalur hukum dinilai tidak tepat. Pasalnya, permasalahan ini terjadi semata-mata karena kurangnya komunikasi antara pengembang dengan pemerintah.
Menurutnya, perlu dirunut penyebab dari masalah tersebut. Di mulai tahun 2009-2010 belum clearnya SOP tata cara penyerahan PSU. ” Ada hal-hal yang tidak konek yang membuat tidak ketemunya permasalahan itu,” paparnya.

Sementara, 50 persen pengembangan perumahan di Kota Mataram yang belum menyerahkan PSU merupakan pengembang lama, sehingga peraturan penyerahan PSU tahun sebelumnya berbeda dengan yang sekarang. (era)

BMKG : Waspada Kekeringan Meteorologis di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Curah hujan di wilayah NTB pada dasarian II Juni 2024 secara umum dalam kategori Rendah (0 – 10 mm/das). Sifat hujan pada dasarian II Juni 2024 di wilayah NTB umumnya didominasi kategori Bawah Normal (BN). Curah hujan tertinggi di pos hujan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sebesar 3 mm/dasarian.

Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) provinsi NTB secara umumnya berada pada katagori Menengah hingga Sangat Panjang (11 – 60 hari). HTH terpanjang tercatat di Pos Hujan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa selama 57 hari.

Dalam rilis resmi BMKG, Kamis 20 Juni 2024 disampaikan, Hasil Monitoring ENSO terakhir menunjukkan indeks ENSO (+0.19) terpantau berada pada kondisi netral. Prediksi indeks ENSO akan beralih menuju La Nina mulai periode Juli-Agustus-September (JAS) 2024.
Sedangkan nilai anomali SST di Samudera Hindia menunjukkan nilai IOD Netral (-0.21) dan diprediksi IOD Positif akan berlangsung Juli hingga Oktober 2024 dan kembali Netral hingga akhir tahun 2024. Aliran masa udara wilayah Indonesia bagian Selatan termasuk NTB sudah didominasi angin timuran.

Update terakhir MJO terpantau tidak aktif di wilayah Indonesia dan diprediksi tetap tidak aktif hingga awal Juli 2024.

Aktifnya MJO berkaitan dengan potensi peningkatan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah NTB.

Pada dasarian III Juni 2024 (21 – 30 Juni 2024) peluang curah hujan diprediksi sangat rendah. Potensi hujan >20mm/dasarian diprediksi berpeluang terjadi <10% di seluruh wilayah NTB.

Berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologis (iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan indikator hari tanpa hujan dengan potensi siaga terjadi di daerah NTB antara lain.
Level siaga : Dompu : (Kec. Kilo, Pajo), Kabupaten Bima : (Kec. Belo, Lambitu, Palibelo), Kota Bima : (Kec. Raba), Lombok Barat : (Kec. Lembar), Sumbawa : (Kec. Labuhan Badas, Sumbawa, Unter Iwes), Sumbawa Barat : (Kec. Jereweh).

Saat ini seluruh wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat NTB dihimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien.

Masyarakat juga perlu mewaspadai akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang umumnya terjadi pada periode puncak musim kemarau.

Masyarakat diimbau memanfaatkan penampungan air seperti embung, waduk, atau penampungan air hujan lainnya guna mengantisipasi kekurangan air khususnya di wilayah-wilayah yang sering terjadi kekeringan.(bul)

Warga Gili Meno Semakin Kesulitan Penuhi Kebutuhan Air Bersih

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengusaha di gili membeli air galon(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Dusun Gili Meno Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Masrun menuturkan kondisi masyarakatnya saat ini yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi ini di perparah dengan belum adanya kejelasan solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
“Kondisi kami sudah semakin sulit, kami butuh solusi jelas,” katanya di Rabu (19/6/2024).
Menurut Masrun, warga tidak ingin dikaitkan dengan persoalan hukum yang terjadi saat ini. Terpenting mereka bisa segera kembali seperti dulu menikmati air bersih dengan harga terjangkau.

Warga gili meno saat ini hanya mengandalkan air bersih dari daratan. Namun, harga air pergalon akan mulai terjadi kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan. Harga saat ini sebesar Rp10 ribu pergalon.

“Saya aja habis 5 galon sehari, udah berapa uang yang kami keluarkan,” ujarnya.
Selain kebutuhan rumah tangga kata Masrun, kebutuhan untuk mobilitas wisatawan juga memperihatinkan. Banyak wisatawan sudah mengeluhkan kondisi ini. Apalagi, bulan – bulan ini kunjungan ke Gili Meno tengah tinggi-tingginya.

“Warga juga mulai kehilangan ternaknya, banyak sapi mati karena kekurangan air,” katanya.
Disinggung mengenai upaya pemerintah menghadirkan PT TCN sebagai perusahaan penyedia air bersih di gili terawangan saat ini, Masrun mengatakan masih ditolak oleh warga. Hal ini disebabkan karena dugaan kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Gili Meno. Kondisi itu tidak diinginkan warga juga terjadi di Gili Meno.

Belum lagi harga air bersih yang ditawarkan perusahaan tersebut diketahui cukup tinggi yakni Rp30 ribu perkubik. Jauh lebih mahal dari harga yang diberikan PT PAL yang bekerjasama dengan PT GNE sebesar Rp18 ribu perkubik.

“Saya lihat warga ada penolakan kalau TCN masuk, mahal pak kalau 30 ribu seperti di gili terawangan itu,” katanya.

Melihat fakta itu, Masrun berharap pemerintah mengambil langkah bijak agar permasalah air bersih di gili meno segera teratasi. Pasalnya, banyak dampak dari persoalan ini, terutama masalah kemanusiaan.(bul)

Ekspor NTB pada Mei Naik 50 Persen Didorong Sektor Tambang

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Nilai ekspor NTB pada Mei 2024 melonjak hingga 50 persen didorong bahan galian tambang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin mengatakan nilai ekspor pada Mei sebesar 503,02 juta dolar AS atau mengalami kenaikan sebesar 50 persen dibandingkan bulan April 2024.

‘’Jika dibandingkan bulan Mei 2023 mengalami kenaikan 12,761 persen,’’ ujarnya di Mataram, Rabu 19 Juni 2024. Nilai ekspor pada Mei yang terbesar ditujukan ke Jepang sebesar 40,98 persen, berikutnya India sebesar 38,92 persen kemudian Korea Selatan sebesar 19,25 persen.

Berdasarkan kelompok komoditas ekspor yang terbesar pada Mei adalah barang galian/tambang non migas sebesar 497,467 juta dolar AS atau 98,90 persen.

Selanjutnya disusul perhiasan/permata sebesar 3,282 ribu dolar atau 0,65 persen, ikan dan udang sebesar 1,813 ribu dolar AS atau 0,36 persen. Kemudian garam, belerang, kapur sebesar 235,510 ribu dolar AS atau 0,05 persen. “Terus daging dan ikan olahan sebesar 81,767 ribu dolar AS atau 0,02 persen, serta mesin/peralatan listrik 56,250 ribu dolar AS atau 0,01 persen,” katanya.

Sementara itu, untuk nilai impor terjadi penurunan pada Mei yang hanya sebesar 98,88 juta dolar AS. “Berarti impor mengalami penurunan sebesar 35,35 persen dibandingkan dengan impor April 2024 sebesar 152,96 juta dolar AS,” terang Wahyudin.

Untuk impor berasal dari Cina yang terbesar 45,92 persen, disusul Thailand 20,71 persen, Singapura 14,43 persen, Australia 5,88 persen, Amerika Serikat 3,39 persen dan lainnya sebesar 9,67 persen.

“Kelompok komoditas impor dengan nilai terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (66,36 persen), gula dan kembang gula (12,32 persen), plastik dan barang dari plastik (8,00 persen), serta perangkat optik sebesar 7,33 persen,” katanya. (ant)

Silo Penuh, Bulog Hentikan Penyerapan Jagung Petani di Dompu

By
ekbisntb.com
-
0
Kurnia Rahmawati (ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (BULOG) Cabang Bima yang membawahi wilayah Kabupaten Bima dan Dompu, serta Kota Bima menghentikan penyerapan jagung petani. Penghentian dilakukan sejak awal Juni 2024 ini setelah Silo atau gudang pengering jagung di CDC Kampasi Meci Manggelewa.

Pimpinan Cabang (Pinca) Bulog Cabang Bima, Kurnia Rahmawati kepada Ekbisn NTB mengaku, sudah tidak menyerap jagung petani. Silo tempat penyimpanan dan pengeringan jagung di CDC Kampasi Meci milik BULOG sudah penuh dengan jagung pipilan hasil penyerapan beberapa waktu lalu. “Sudah tutup pembelian, karena semua SILO sudah penuh,” katanya.

BULOG Bima, kata Kurnia Rahmawati, berhasil menyerap jagung pipilan hingga 10.550 ton di musim panen 2024 ini. Jagung ini nantinya akan dipasar kembali oleh Bulog, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan memberikan pasokan bagi terpenuhinya kebutuhan jagung pipilan untuk pakan ternak.

BULOG telah diperintahkan oleh Badan Pangan Nasional untuk menyerap jagung petani sesuai fleksibilitas harga jagung Rp.5 ribu per kg untuk jagung pipilan kadar air (KA) maksimal 15 persen. Fleksibilitas harga jagung ini untuk menyikapi gejolak harga jagung di lapangan yang anjlok hingga Rp.3 ribuan per kg pasca lebaran Idul Fitri 1445 H tahun 2024 ini.

Kendati telah diserap oleh BULOG, harga jagung petani yang sempat stabil di atas Rp.4 ribu per kg, menjelang lebaran Idul Fitri lalu hingga saat ini masih berada di bawah Rp.4 ribu per kg. BULOG sendiri tetap menyerap jagung sesuai harga fleksibilitas yang ditetapkan pemerintah. Tapi BULOG tidak mampu menyerap maksimal karena keterbatasan daya tampungnya dan ribetnya persyaratan yang harus dipenuhi penjual. Akibatnya, petani jagung memilih menjual ke gudang jagung yang ada dan tengkulak, kendati harganya jauh di bawah fleksibilitas yang ditetapkan pemerintah. (ula)

Hama Belalang Serang Tanaman Jagung di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Petugas saat melakukan eliminasi serangan hama belalang di kecamatan Empang.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 5 hektare jagung di kecamatan Empang dan sebagian di kecamatan Tarano, terserang hama belalang kembara (locusta migratoria).

“Kita kecolongan, karena lokasi tanaman jagung ini berada di area perbukitan dan tidak disarankan untuk menanam, tetapi kita tetap lakukan pengendalian,” kata Kadistan, melalui Kabid Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha, Toni Hamdani, kepada Suara NTB, Rabu 19 Juni 2024.

Dikatakannya, lokasi yang terserang ini diluar pengamatan tim karena berada di luar area yang disarankan menanam. Bahkan belalang yang menyerang tanaman ini berada dalam fase ganas, sehingga potensi rusaknya tanaman jagung sangat besar.

“Serangan belalang ini sedang ganasnya, sehingga tim kita terus turun melakukan pengendalian untuk menekan terjadinya kerusakan,” ucapnya.

Toni pun menyarankan untuk melakukan pengendalian terhadap hama ini harus dilakukan secara serentak. Jika tidak dilakukan demikian dikhawatirkan penanganannya akan sia-sia karena hama ini tetap akan mencari lokasi baru.

“Pengendaliannya harus serentak, karena jika kita eliminasi di lokasi tertentu maka hama ini akan mencari lokasi baru, sehingga pola eliminasi yang kita lakukan sia-sia,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam melakukan pengendalian hama ini harus dilakukan secara fogging (pengasapan) menggunakan insektisida. Jika tidak demikian, maka pola penanganannya tidak akan merata dan hasilnya tidak bisa maksimal.

“Kita sudah siapkan bantuan insektisida untuk melakukan pengendalian terhadap hama tersebut, tim kita juga sudah turun ke lokasi membantu petani,” sebutnya.

Dia pun menyebutkan, bahwa hama belalang ini sudah berada di pinggir kebun jagung dan belum menyerang ke lahan jagung. Tetapi karena ekosistemnya rusak akibat dari pembukaan lahan secara masif, sehingga belalang ini melakukan migrasi ke lokasi lain.

“Habitat aslinya kan berada di semak-semak, tetapi semak ini sudah habis karena pola tanam jagung yang masif, sehingga hama ini menyerang tanaman jagung,” tambahnya.

Seraya menambahkan, jika ada banyak semak di sekitar lokasi tersebut, maka dirinya yakin hama belalang ini tidak akan menyerang tanaman jagung. Tetapi karena kondisinya sudah rusak, maka hama ini melakukan migrasi.

“Dari dulu belalang kan ada, tetapi karena ekosistemnya rusak sehingga belalang ini merusak tanaman jagung milik warga,” tukasnya. (ils)

Bapenda akan Berlakukan Karcis, Kementerian Perintahkan Galian C Ilegal di Lobar Ditutup

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Adnan (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Galian C di Lombok Barat marak. Namun yang tercatat resmi dan memberikan kontribusi ke daerah berupa PAD baru tercatat 30 titik. Sementara dampak dari galian C menimbulkan kerusakan lingkungan, berupa lahan kritis, jalan rusak dan pencemaran udara. Karena itu, pihak Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait meminta agar galian C ilegal ditutup.

Untuk memaksimalkan kontribusi galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ini, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan berlakukan sistem karcis resmi. Dari data yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Setempat yang dihimpun dari petugas di masing-masing UPT, baru ditemukan ada 23 lokasi galian C yang berizin resmi. Sedangkan 7 titik galian C sedang dalam pendataan. Dari 7 titik galian ini, tengah dilakukan pengecekan apakah masih beraktivitas atau tidak.

“Ada 23 titik galian C atau MBLB, dan tujuh titik masih kami data,” jelas Kepala Bapenda Lobar H. Muhammad Adnan, kemarin. Pihaknya sudah melakukan rapat dengan semua unsur Kabid dan UPT untuk meminta data galian C baik yang sudah berizin dan berapa belum ada izinnya. Diakui dibanding dengan apa yang diperoleh atau PAD MBLB, tak sebanding dengan dampak kerusakan yang dipicu aktivitas galian C tersebut. “Memang Ndak sebanding dengan yang diperoleh daerah,” ujarnya.

Pihaknya pun akan memberlakukan karcis bagi galian C yang berizin tersebut. Begitu keluar dari lokasi galian C, baik tanah uruk maupun bebatuan sopir diberikan karcis resmi yang sudah ditempel. Karcis itu diberikan ke pengembang. Karcis itu menjadi dasarnya menagih ke pengelola galian C. Dan melalui penerapan karcis ini, Bapenda jemput bola ke masing-masing pengelola tambang. Pihaknya tidak sekedar menunggu dari pengelola yang setor ke daerah.

Namun sebelum menerapkan sistem karcis itu, pihaknya akan mendata secara lengkap dulu titik galian C ini, berapa yang sudah berizin maupun belum berizin. Kalau mengacu hasil zoom meeting dengan Kemendagri, galian C baik yang berizin maupun tidak berizin selama di daerah tambang tetap dipungut. Karena itu, tergantung nanti dilihat RTRW nya, apakah masuk daerah tambah atau tidak. “Kalau daerah tambang tetap dipungut, sambil diarahkan mengurus izin. Tapi kalau bukan daerah tambang ditutup, diminta ditutup,” tegasnya.

RTRW sendiri belum final, karena ada perubahan atau revisi, namun bisa dikoordinasikan lebih lanjut terkait daerah tambang ini. Menurutnya kalau melakukan aktivitas galian C di daerah bukan zona tambang, seharusnya ditutup saja. Sebab itu sesuai instruksi Kemendagri dari hasil zoom meeting. Diakui kendala dihadapi terkait galian C ini, izin dikeluarkan oleh provinsi, sementara yang memungut tarif MBLB di kabupaten. Sehingga pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pemprov. Pihaknya mengusulkan agar ada dibentuk semacam UPT di masing-masing daerah untuk memaksimalkan pengawasan dan pengendalian. (her)

Pemkot Mataram Tetapkan Target PAD Taman Loang Baloq Rp800 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Areal Taman Loang Baloq Kota Mataram (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) di Taman Loang Baloq sebesar Rp800 juta.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Rabu 19 Juni 2024, mengatakan, penetapan target itu seiring dengan telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Target PAD itu baru mulai ditetapkan setelah dengan disahkan regulasi tersebut dan diperlakukan 1 Juni 2024,” katanya.

Dikatakan, penetapan target itu berdasarkan pada peningkatan signifikan jumlah pengunjung serta berbagai inovasi yang telah diterapkan untuk menarik pengunjung.

“Karenanya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan PAD sebesar Rp800 juta untuk Taman Loang Baloq,” katanya.

Dengan demikian, pemerintah kota sekarang sekarang bisa menarik retribusi di Taman Loang Baloq untuk pengunjung sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Untuk penarikan retribusi di Taman Loang Baloq baru dimulai 1 Juni 2024 setelah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah disahkan.

Sementara sejak awal tahun sampai Mei 2024, pihaknya melakukan persiapan dan sosialisasi untuk penarikan retribusi di Taman Loang Baloq sehingga penarikan retribusi tidak langsung dilaksanakan sejak Januari.

“Kita juga menandatangani MoU atau nota kesepahaman dengan pedagang karena banyak lapak pedagang yang bisa ditarik retribusi,” katanya.

Lebih jauh Cahya mengatakan, beberapa sumber pendapatan daerah di Taman Loang Baloq diantaranya pengunjung yang masuk Taman Loang Baloq dikenakan karcis masuk Rp2.000 dan parkir Rp1.000 untuk roda dua dan Rp2.000 untuk roda empat.

Selain itu, lapak pedagang dengan tarif sewa beragam yakni untuk lapak lama yang berada di pnggir kolam ditetapkan tarif sewa Rp350 ribu per bulan.

“Sedangkan lapak baru dengan tarif sewa Rp600 ribu per bulan,” katanya.

Menurut dia, target PAD yang dibebankan TAPD dinilai sudah sesuai karena dengan fasilitas yang ada Taman Loang Baloq bisa menjadi penyumbang PAD potensial untuk Kota Mataram.

“Hanya saja karena tarif retribusi baru diberlakukan di bulan Juni, target PAD kemungkinan tidak bisa direalisasikan 100 persen. Kalau 50 persen, kami optimistis bisa tercapai,” katanya. (ant)

BI NTB Berhasil Menarik Puluhan Investor dan Peluang Pasar B2B pada Event Bali Jagadhita 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Bank Indonesia Provinsi NTB bersinergi dengan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bank Indonesia Provinsi NTT, dan Pemda BaliNusra serta kementerian terkait dalam event Bali Jagadhita ke-5. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Dalam rangka mendukung diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru, pengembangan quality tourism serta mendorong investasi, Bank Indonesia Provinsi NTB bersinergi dengan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bank Indonesia Provinsi NTT, dan Pemda BaliNusra serta kementerian terkait dalam event Bali Jagadhita ke-5.

Bali Jagadhita sendiri merupakan kegiatan Strategic Flagship Event yang bertujuan mempromosikan produk-produk UMKM agar naik kelas dan memperluas pasar baik di dalam maupun luar negeri, mendorong investasi yang berkualitas, dan mendukung pariwisata berkualitas sebagai bagian dari Gerakan Bangga Berwisata Indonesia.

Bali Jagadhita mencoba konsep baru pada pelaksanaannya di Tahun 2024, dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia NTB dan NTT. Mengangkat tema Trade, Investation, and Tourism : Guna Gina Wisata Bali Hita, rangkaian kegiatan Bali Jagadhita tahun ini tidak hanya mencakup promosi perdagangan, namun juga mencakup promosi investasi dan pariwisata.

Event yang dihadiri langsung oleh 30 calon investor dari 14 negara ini diselenggarakan selama empat hari pada tanggal 10 -13 Juni 2024 di Provinsi Bali. Memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata yang synergized, targetted dan outcome oriented, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED) NTB hadir mempromosikan 6 Project Investasi Clean and Clear.

Di antaranya: Tiga project renewable energy yang terdiri dari (1) Solar PV Plant (di Kabupaten Lombok Tengah), (2) Waste Inceneration (di Kabupaten Lombok Barat) dan (3) Wind Power Plant (di Kabupaten Lombok Timur). Dua project Pariwisata, yaitu (1) Hotel Bintang 5 Gili Gede (di Kabupaten Lombok Barat); (2) Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach (di Kabupaten Lombok Utara), dan; Satu project Seawed Integrated (budidaya rumput laut) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Khusus Project Investasi Clean and Clear , Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan rincian: Project Solar PV Plant oleh 12 calon investor, Waste Inceneration oleh 10 calon investor,  Wind Power Plant oleh 10 calon investor, Hotel Bintang 5 Gili Gede oleh 9 calon investor, Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor dan Seawed Integrated oleh 6 calon investor.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa event ini adalah peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB, melalui investasi, perdagangan dan sektor pariwisata berdasar keunggulan yang dimiliki NTB.

Banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi project untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan feasibility study yang telah dipersiapkan.

Dari sisi perdagangan, BI NTB mengikutsertakan perwakilan UMKM, di antaranya adalah produk Fashion (Concha (Mutiara), Waidah Lombok (Mutiara), dan Mawar Ketak (Tas)); produk Wastra (Tenun Sangkabira, Mawar Tenun, Pinalo, Erina Gallery (RTW), Sofizia (RTW), Nalani (RTW); dan produk Food and Beverage (Sate Rembiga, Zunafood, Bait, Yant Sorghum, Songgajah, Kopi Punik).

Selama penyelenggaraan showcasing UMKM Balijagadhita, produk UMKM BI NTB ramai dikunjungi hingga meraup penjualan yang melebihi target. UMKM Pinalo juga turut serta dalam sesi fashion show dengan konsep desain baju tenun karya desainer lokal Lombok yang telah mendapat coaching clinic dari Desainer Nasional di Bali (Deden Siswanto & Ali Kharisma).

Keikutsertaan UMKM dalam kegiatan showcasing tidak hanya membantu dalam kegiatan promosi langsung dengan end customer namun juga membantu UMKM mendapat peluang pasar Bisnis to Business to Business (B2B), yaitu Business Matching UMKM Zunafood, Bait, dan Sate Rembiga dengan Pasar Retail di Bali Bintang Supermarket Bali dengan supply produk Minyak Kelapa, aneka olahan cabai Zunafood; produk Bait dan Sate Rembiga.

Tidak hanya Investasi dan UMKM daerah, kegiatan promosi juga dilakukan pada sektor pariwisata yang dibalut dalam acara The 10th Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) pada Rabu-Jumat, 12-14 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Menparekraf (Salahudin Sandiaga Uno), Wakil Menteri Luar Negeri RI (Pahala Nugraha Mansury), Ketua DPD Asita Bali (Putu Winastra), Profesor dan Tourism Expert Universitas Udayana (Ida Pandita). Turut hadir juga Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Pengelolaan Event Kemenparekraf (Vinsensius Jamadu), General Manager Angkasa Pura Bali (Hanry Heryudigitiawan), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Provinsi Bali (Ida Ayu Indah Yustikarini) serta buyers dan sellers domestik dan mancanegara.

Dalam kesempatannya, Ketua DPD Asita Bali, Putu Winastra menyampaikan apresiasinya terkait pelaksanaan BBTF yang berjalan dengan lancar. Event yang dihadiri lebih dari 45 buyer companies, seller companies dari 8 negara, termasuk Indonesia ini diyakini akan menjadi market place yang berkualitas dan berpotensi mencatatkan transaksi hingga Rp 8,1 triliun. Dukungan atas terselenggaranya BBTF juga disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury.

Ia menyampaikan bahwa acara ini adalah ajang promosi destinasi pariwisata unggulan di Indonesia dan upaya membangun konektivitas dengan negara lain. Pembangunan konektivitas juga diupayakan di dalam negeri agar destinasi di nusantara terkoneksi dengan baik. Dijelaskan juga empat kunci dalam membangun pariwisata berkualitas yaitu infrastruktur, telekomunikasi, produk ekonomi kreatif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sementara itu, Profesor Pariwisata di Universitas Udayana, Ida Pandita Mpu Brahmananda, mengatakan bahwa kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Ia mengajak semua pengelola industri pariwisata di luar Bali untuk membangun sinergitas dan berkolaborasi dengan industri pariwisata di Bali dalam mengembangkan destinasi. Selaras dengan itu, Ibu Ida Ayu Indah Yustikarini selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga menyampaikan bahwa untuk mengelola pariwisata agar tetap mengedepankan pariwisata yang berbudaya, berkualitas, dan sustainable, diperlukan regulasi sebagai aturan yang harus ditaati bersama oleh semua stakeholders, tak terkecuali pelaku pariwisata.

Melalui kolaborasi antara BI NTB dan ASITA NTB, minat buyer terhadap sektor pariwisata NTB cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai transaksi trade deal sebesar Rp3,5 M (versi quick count), nilai ini diyakini akan terus bertambah seiring dengan minat buyer yang terus meningkat. Tentunya hal ini akan menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di NTB. (bul)

1...711712713...805Page 712 of 805

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami