Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 684

KPPU Usulkan Pemerintahan Baru Bangun Jaringan Gas Kota Hemat Energi

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang warga di Kota Mataram mengangkat tabung gas elpiji 3 kilogram baru-baru ini. KPPU mengusulkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membangun jaringan gas kota untuk menghemat anggaran pemerintah. (ekbisntb/cem)

Mataram (ekbisntb.com)-Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengusulkan kepada pemerintahan baru periode 2024-2029 agar membuat jaringan gas (jargas) kota, sebagai upaya penghematan penggunaan LPG.

“Guna menghemat anggaran pemerintah, kami mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi LPG 3 kg kepada pembangunan jargas kota, dan secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut,” kata Fanshurullah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, keberadaan jargas kota akan menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan LPG yang mencapai Rp830 triliun.

KPPU melihat kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas, sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran,” kata Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU itu pula.

Dia menerangkan, pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, dan telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta sambungan rumah (SR). Namun, realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN.

“Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota,” ujarnya lagi.

Keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3 kg. Data menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (nonsubsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat, kata Ifan, tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta metrik ton (MT) di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3 persen secara rata rata dalam lima tahun terakhir).

Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 kg terus meningkat (rata rata tumbuh 16 persen selama lima tahun), dari Rp54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp117,8 triliun di tahun 2023. Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp87,5 triliun.

Sehingga sejak tahun 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp460,8 triliun. Dengan fakta bahwa mayoritas LPG berasal dari impor, maka dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 triliun.

“Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp 373 triliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77 persen dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp833,8 triliun,” ujarnya lagi.

Besaran tersebut, menurut Ifan, sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama apabila dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota.

Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depannya.

“Sebagai ilustrasi, apabila 50 persen dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun,” katanya pula.

Tidak hanya akan melewati target RPJMN, peralihan itu juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Ketua KPPU juga berpendapat bahwa skema jargas dapat dikembalikan lagi ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR.

Kemudian, juga menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

“Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Batang, Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan,” kata Ifan pula.

Lebih lanjut, untuk menunjang adopsi penggunaan jargas tersebut, diperlukan kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementerian ESDM.

Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

Perimbangan harga jual jargas untuk rumah tangga dan industri kecil komersial dengan harga gas hulu juga dibutuhkan, agar menarik minat investasi badan usaha swasta dan BUMD.

Minat investasi ini perlu dibangun di daerah untuk mengembangkan jaringan retail gas terkoneksi dengan jaringan distribusi yang sudah berjalan dengan skema open access yang transparan dan nondiskriminatif dengan pengaturan oleh BPH Migas.

“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen, dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada,” kata Ifan lagi. (ant)

Bapanas : Fokus pada Petani Lokal Jadi Perhatian Pemerintah

By
ekbisntb.com
-
0
Petani di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menyemai tanaman padi belum lama ini. Pemerintah akan fokus memperhatikan petani lokal untuk mendukung swasembada pangan. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Pemerintah fokus memberikan dukungan kepada petani lokal sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas demi tercipta kemandirian pangan dalam negeri yang berkelanjutan.

“Keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri merupakan dua aspek yang menjadi perhatian Pemerintah dalam kerangka membangun kemandirian pangan,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Arief menyampaikan hal itu di sela menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia sebagai upaya mewujudkan ekosistem budi daya pertanian ideal.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Utama (Dirut) Bulog Bayu Krishnamurti dan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi terkait dengan optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat).

Ia mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Kolaborasi yang baik itu akan menghadirkan ekosistem pangan yang terintegrasi dengan bertumpu pada produksi pangan dalam negeri.

Menurut Arief, Bulog mencari pemasok beras dari dalam negeri, sementara Pupuk Indonesia melalui program Makmur ini menjadi standby buyer.

“Jadi, kami dorong sepenuhnya karena ini bentuk komitmen kami untuk membangun kemandirian pangan,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mengintensifkan dukungannya terhadap sektor pertanian lokal guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

Dengan mengutamakan keberpihakan pada petani dan peningkatan produktivitas, dia berharap Indonesia dapat menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan mandiri dalam jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti mengatakan bahwa Bulog akan menyerap atau menjadi offtaker (pembeli) 100 persen dari program Makmur.

Bayu mengemukakan bahwa pendapatan petani menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam mata rantai produksi pangan sehingga dengan kesiapan Bulog menyerap, pendapatan petani tetap terjaga.

“Dengan kesepahaman ini, Bulog siap menjadi offtaker untuk 100 persen produk dari program Makmur. Kami sangat nyaman bekerja sama dengan Pupuk Indonesia sebagai saudara sesama BUMN sehingga kerja sama ini merupakan suatu hal yang sangat baik,” ujar Bayu.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan peran BUMN pangan sebagai offtaker hasil pertanian. Dengan demikian, di satu sisi tetap menjaga semangat petani untuk berproduksi, di sisi lain mengoptimalkan peran BUMN pangan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

Program Makmur merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN sejak 2021 berupa pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi dengan target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi berharap sinergi antar-BUMN dapat mendorong produktivitas petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui dukungan sarana pertanian dan skema penjualan yang lebih menguntungkan.

Dalam nota kesepahaman itu, kata Rahmad, mengatur peran Pupuk Indonesia, yakni dalam penyediaan sarana input pertanian komersial seperti pupuk, pestisida, dan pendampingan teknologi serta digitalisasi pertanian kepada petani binaan program Makmur.

“Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan Bulog bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan Bulog, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia,” kata Rahmad. (ant)

Program Kementerian ATR/BPN dapat Dirasakan Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Agus Harimurti Yudhoyono. (ekbisntb/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan program-program Kementerian ATR/BPN dapat dirasakan masyarakat berbagai kalangan.

AHY mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyentuh masyarakat melalui program-program strategis nasional.

Diharapkan pula bahwa program yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dirasakan masyarakat berbagai kalangan hingga para pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini harus menjadi penyemangat karena memang apa yang dikerjakan benar-benar menyentuh urusan yang paling mendasar bagi masyarakat siapa pun dan di mana pun mereka berada,” katanya.

Menteri ATR/BPN berharap apa yang telah bagus dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Pada hari ini kami melakukan evaluasi terhadap semester satu yang sudah dilampaui. Apa kekurangannya, yang perlu diperbaiki secara jujur, terbuka, dan segera lakukan perubahan,” ujarnya.

Untuk menyukseskan target-target program Kementerian ATR/BPN di akhir tahun, AHY meminta agar pelaksanaan rapat evaluasi secara berkala.

“Saya tugaskan kepada Wamen, tentu Pak Sekjen, Irjen, dan semua agar membantu benar-benar mencari masalahnya di mana? Kalau perlu, ada solusi dan terobosan tertentu, waktunya masih ada, tetapi tidak banyak. Saya berharap di sela-sela kesibukan bapak/ibu sekalian fokus pada target pencapaian,” kata AHY.

AHY memimpin pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni beserta seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pertemuan ini membahas update pekerjaan serta melakukan evaluasi kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN pada Semester I 2024.

Evaluasi terhadap penyerapan anggaran, pembangunan zona integritas, layanan sertifikat tanah elektronik, pelaksanaan program strategis nasional, yaitu progres capaian rencana detail tata ruang (RDTR), reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), termasuk progres kabupaten/kota lengkap, pengadaan tanah, serta capaian tanah telantar dan penyelesaian kasus-kasus mafia tanah.

Sementara itu, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni menyatakan kesiapannya untuk mendorong realisasi anggaran dan capaian program Kementerian ATR/BPN.

Melalui rapat evaluasi ini, dia berharap program-program akan selesai dan menemukan solusi atas kendala di lapangan.

“Tujuannya adalah agar jangan sampai nanti di ujung tahun baru kalang kabut, rush, untuk menyelesaikan segala hal. Semacam anggaran kita bisa realokasi ke direktorat lain antar-kanwil yang bisa kita relokasi. Insyaallah dengan kekompakan dan kepemimpinan Pak Menteri, bersama Dirjen, Irjen, Sekjen, kami akan bisa lebih dari capaian-capaian sebelumnya,” kata Raja Juli Antoni. (ant)

Temui Pj Gubernur NTB, PT STM Laporkan Nilai Investasi Sudah Rp1,5 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Kadis ESDM, H. Sahdan (ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – PT Sumbawa Timur Mining (STM) menyampaikan progres pertambangan yang dilakukan di Blok Onto, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Progres ini disampaikan ke Pj. Gubernur, Mayjen TNI (Purn) Hassanuddin.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan, S.T.,M.T pada Selasa, 9 Juli 2024 mengemukakan, nilai Investasi PT STM selama kurun waktu 14 tahun melakukan eksplorasi sejak tahun 2010 ini dikatakan mencapai Rp1,5 triliun.

“Disampaikan (PT. STM) Rp1,5 triliun yang sudah dibelanjakan,” katanya.

Progres yang dilaporkan oleh Direksi PT STM memastikan bahwa ada potensi emas di desa Hu’u, Dompu sebagaimana hasil eksplorasi.

PT. STM sudah delapan kali melakukan perpanjangan ini diperkirakan akan mulai mengerjakan studi kelayakan atau feasibility study tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
Pun jika tahun 2028-2030 nanti TSM belum mulai membangun camp, pelabuhan, dan berbagai kebutuhan pertambangan lainnya, maka dipastikan tahun tersebut belum bisa dilakukan eksploitasi.

Sementara itu, menurut Sahdan, Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin, berharap bahwa dengan adanya tambang emas STM ini, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Artinya, pertambangan ini tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tetapi berdampak juga pada masyarakat secara luas.

Jika terjadi sebaliknya, pertambangan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, tentu hal iki membuat ketidak nyamanan pemerintah.

Sehingga, untuk mewujudkan harapan Pj Gubernur NTB, perlu adanya koordinasi anatar masyarakat, pihak tambang, juga pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Bagaimana menjaga lingkungan kita, bagaimana sumber daya masyarakat kita, bagaimana juga pertumbuhan ekonomi kita kedepan, itu yang kita harapkan,” lanjut Sahdan.

Selain itu, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, PT STM sudah memiliki PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) mengacu pada PPM pemerintah provinsi.
Dalam PPM ini, PT STM akan membangun infrastruktur, membangun masyarakat, pertanian, dan perekonomian masyarakat.

Menurut Sahdan, Pj Gubernur juga meminta meski PT STM masih dalam tahap eksplorasi, jangan sampai perusahaan tidak memperhatikan masyarakat. (era)

Pemdes Berperan Penting Mencegah Pemberangkatan PMI Non Prosedural

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala BP3MI Provinsi NTB, Noerman Adhiguna dan Kepala Unit Anti TPPO IOM Indonesia, Eni Rofiatul Ngazizah.(ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal menjadi hal penting yang harus diperhatikan semua pihak. Termasuk unsur level pemerintah desa (Pemdes) seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, hingga lingkup lokal terkecil seperti RT/RW.

Pemerintah desa memiliki peran sesuai yang tertuang dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2017 untuk memberikan informasi terkait dengan migrasi yang aman.

Meski demikian, Pemdes memiliki keterbatasan sehingga, perlu adanya kerja sama dari Disnakertrans Provinsi maupun Kabupaten untuk secara periodik mengupdate pengetahuan tentang pemberangkatan PMI secara prosedural. Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Anti TPPO IOM Indonesia, Eni Rofiatul Ngazizah.

“Para pemangku desa, baik itu sekretaris desa hingga kepala desa pokoknya yang berkaitan sama penempatan PMI keluar negeri, memiliki peran yang sangat penting juga,” jelasnya.

Kasus Pekerja Migran non-prosedural bisa terjadi karena dua hal, yaitu para pekerja migran berubah pikiran karena dalam proses pemberangkatan ke luar negeri menemukan informan lain yang menjanjikan proses yang lebih cepat.

Kemudian yang kedua, awalnya PMI yang sudah bekerja di luar negeri tidak diberikan upah yang sesuai dengan perjanjian bersama penyalur kerja sehingga mereka memilih kabur, dan status pekerja prosedural berubah menjadi pekerja non-prosedural.

“Misalnya, kata penyalur kerja gajinya Rp5 juta tapi cuma dikasih Rp3 juta terus dia kabur dari farm atau dari perkebunan itu mereka sudah jadi non prosedural. Sebab kalau visanya di Malaysia itu langsung melekat ke pemberi kerjanya untuk bekerja, jadi ketika dia udah keluar dari PT. visanya sudah tidak valid lagi,” jelasnya.

Hal itu yang menjadikan para pemangku desa memiliki peran yang penting untuk menyampaikan informasi, termasuk terkait koridor-koridor yang ditutup aksesnya untuk bekerja di luar negeri oleh pemerintah. Seperti di daerah Irak dan negara di Timur Tengah lainnya yang rawan konflik.

“Seperti contoh, kalau di timur tengah dan negara negara rawan konflik sekitarnya memang masih rentan untuk PMI kita datang ke sana. Sehingga jika ada tawaran bekerja ke luar negeri terutama timur tengah memang harusnya pemerintah desa bisa memberikan notifikasi,” ungkapnya.

Hal Senada juga disampaikan oleh Kepala BP3MI Provinsi NTB, Noerman Adhiguna, lowongan-lowongan pekerjaan yang ditawarkan secara instan oleh pihak-pihak tertentu perlu diwaspadai.

Ia menyarankan masyarakat untuk mencari informasi baik ke Kepala Desa, dan perangkat desa lainnya.

Ia menambahkan, Kepala desa yang menjadi jalan pemberangkatan non-prosedural perlu diberikan pemahaman juga oleh IOM, termasuk NGO-NGO perlu turun ke desa-desa.

“Logikanya kalau kita pergi kerja ke luar negeri itu gampang dan secara mandiri, untuk apa sekarang ada pemerintah, BP2MI, dan ada juga P3MI kalau memang bisa bekerja gampang ke luar negeri,” tutupnya. (ulf)

Kadispar NTB : 99 Desa Wisata NTB Berkembang Pesat

By
ekbisntb.com
-
0
Desa Wisata Jerowaru Lombok Timur (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com)-Kepala Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat, Jamaluddin Malady, S.Sos., M.T mengatakan bahwa 99 desa wisata yang ada di NTB masih dalam pemantauan Dispar NTB.

Saat ini, desa wisata yang ditetapkan pada masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTB Zul-Rohmi tersebut maju dan berkembang dengan pesat. Bahkan beberapa dari Dewi (Desa Wisata) sudah berhasil mendapatkan award dari pemerintah pusat.

Dari 99 desa wisata tersebut, beberapa desa sudah tidak lagi dalam pengelolaan dinas pariwisata NTB. Hal ini dikarenakan desa wisata tersebut sudah dirasa mandiri, artinya, desa wisata tersebut sudah bisa menghasilkan pendapatan, dan mendapat award dari pusat.

“Ini kan dalam proses, nah, 99 desa wisata ini maju terus, berkembang pesat, terus, sudah mandiri. Kalau sudah mandiri kita lepas, nanti, kita bisa mendukung support kepada desa wisata yang lain,” ujarnya pada Selasa, 9 Juli 2024.

Desa wisata NTB yang masuk 300 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di tahun 2023 ada Desa Wisata Labuhan Lombok, Desa Wisata Loyok, Tetebatu, Senggigi, Batukumbing, Sedau, Lembar Selatan, Halal Setanggor, Karang Sidemen, Janggo, Puyung, Bayan, Genggelang, dab Desa Wisata Tenun.

Di tahun 2024, Desa Wisata Aik Berik mewakili NTB masuk dalam daftar 50 besar penerima ADWI. Jamal menambahkan, belum adanya penambahan atau penetapan desa wisata baru karena NTB masih dalam masa transisi, artinya belum ada penetapan kepala daerah secara definitif.

“Belum ada desa wisata baru, tetap 99 desa wisata itu. Cuman dari 99 kan sudah ada desa wisata yang mendapatakan award dari pemerintah pusat,” lanjutnya. “Belum kita buka, karena sekarang kan masih Pj, kan biasanya program-program kan pemerintahan baru selama 5 tahun,” tambahnya.

Dari pemerintah provinsi, Desa Wisata diberikan dana atau bantuan kepada Kepala Desa untuk membantu mengelola dan mengembangkan desa wisata tersebut. Seperti membuat kawasan Camping Ground, sehingga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung dan menginap di desa tersebut. (era)

IOM Tingkatkan Kapasitas Puluhan Pelatih OPP Calon PMI NTB Sektor Kelapa Sawit

By
ekbisntb.com
-
0
Organiasai Internasional untuk Migrasi (IOM)(ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com) – Organiasai Internasional untuk Migrasi (IOM) meningkatkan kapasitas puluhan pelatih Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sektor kelapa sawit koridor Indonesia Malaysia.

Pelatihan dilakukan 9-11 Juli 2024 di Mataram, bekerja sama dengan BP3MI Provinsi NTB dan didukung oleh Consumer Goods Forum melalui the People Positive Palm Project. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pelatih OPP meliputi BP2MI, pengawas ketenagakerjaan, organisasi serikat pekerja terkait, dan LSM dalam memberikan materi OPP kepada calon PMI yang akan bekerja di sektor kelapa sawit di Malaysia. Fokus utamanya adalah memitigasi resiko kerja paksa dan meningkatkan perlindungan pekerja.

Kepala Unit Anti TPPO IOM Indonesia, Eni Rofiatul Ngazizah menyampaikan, salah satu langkah untuk memitigasi resiko pekerja paksa adalah dengan memberikan atau menyediakan informasi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan mudah dikases oleh para PMI.

Salah satu cara IOM adalah mengembangkan kurikulum OPP yang bekerja sama dengan BP2MI Jakarta, dikonsultasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3MI Provinsi NTB, Kemudian membentuk konsultasi dengan BP3MI NTT untuk menjaring materi yang harus dimasukkan dalam modul, yang mana sesuai untuk menjawab tantangan yang ada di sektor kelapa sawit.

Selain itu, materi yang disampaikan juga terkait dengan serangkaian pengelolaan dan aktivitas di perkebunan kelapa sawit. Meliputi kondisi kelapa sawit, karakteristik perkebunan, tata cara memanen, dan proses-proses produksi lainnya. Hal itu merupakan sesuatu yang harus disampaikan kepada para pekerja untuk mengetahui seberapa penting pekerjaan para PMI yang bekerja di sektor perkebunan.

Menurutnya, para pekerja juga harus mengetahui bagaimana mengamankan dirinya dari bahaya paparan bahan kimia. Karena dalam proses bekerja di perkebunan kelapa sawit tidak hanya dipetik buahnya, namun melalui proses pemupukan, penyemprotan dan sebagainya menggunakan bahan kimia.

“Agar selain mendapatkan uang dari gajinya, namun para pekerja ini ketika kembali ke daerah asal dalam keadaan sehat juga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, para pekerja harus mengetahui standar yang aman dalam menggunakan alat ketika bekerja di perkebunan seperti parang dan sejenisnya. Serta alat pelindung diri apa yang harus dipakai.

“Itu ada di modul yang cukup baru dan ini jadi aspek penting untuk bisa diketahui oleh para instruktur. Sehingga bisa memberikan materi yang valid gitu kepada para PMI sebelum mereka berangkat ke luar negeri,” tambahhnya.
Ia berharap dengan diadakannya kegiatan seperti ini, IOM dapat memberikan kontribusi terhadap pengingkatan migrasi pekerja yang aman di Provinsi NTB. Baik itu dalam hal mengurangi risiko kerja paksa dan eksploitatif bagi para PMI, atau menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna mengharapkan pelatihan ini bisa memperdalam pengetahuan semua pihak, pemerintah, NGO untuk mempersiapkan calon PMI khususnya sektor kelapa sawit sebelum diberangkatkan.

“Terima kasihlah kepada IOM sudah melaksanakan kegiatan ini yang memberi perhatian kepada NTB . Karena memang untuk bekerja keapa sawit NTB memang tinggi khususnya dari Pulau Lombok,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, menghadiri dan mendukung penuh kegiatan Pembukaan Pelatihan untuk Pelatih OPP bagi CPMI Sektor Kelapa Sawit Koridor Indonesia-Malaysia.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada BP3MI NTB dan IOM atas inisiatif mereka dalam memperkuat kompetensi PMI di sektor kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini sangat penting dalam mempersiapkan pekerja migran Indonesia untuk menghadapi tantangan di negara tujuan.

“Pelatihan ini sangat penting bagi calon pekerja migran kita, terutama dalam sektor kelapa sawit di koridor Indonesia-Malaysia. Pelatih harus mampu meyakinkan CPMI kita agar menempuh jalur prosedural. Dengan adanya pelatihan ini, kita dapat memastikan bahwa para pelatih ini nantinya akan melatih pekerja migran kita agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga dapat bekerja dengan aman dan produktif,” ujar Aryadi.(Ulf)

Denda PBB Rp30 Miliar Diusulkan Dihapus

By
ekbisntb.com
-
0
Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pasca pelimpahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, justru menimbulkan masalah. Ketidaksesuaian objek pajak menyulitkan petugas untuk mencari pemilik atau wajib pajak. Kondisi ini menimbulkan denda pajak bumi dan bangunan menjadi Rp30 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan pada 30 September 2024. Saat ini, progres sampai bulan Juni mencapai 17,79 persen atau Rp5,3 miliar dari target Rp30 miliar.

Pihaknya akan mengusulkan penghapusan sanksi administrasi pembayaran PBB selama dua bulan yakni, Oktober dan November. Upaya ini sebagai langkah mitigasi dan pengendalian piutang denda PBB mencapai Rp30 miliar. “Harapannya, dengan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bisa terbayar signifikan sekaligus kaitannya dengan hadiah HUT Kota Mataram,” terangnya.

Piutang denda PBB muncul sejak pelimpahan kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tahun 2009. Pemerintah pusat melimpahkan bersama denda mencapai Rp48 miliar. Piutang ini pelan-pelan ditelusuri objek pajaknya sehingga tersisa Rp30 miliar.

Amrin menegaskan, piutang itu bersumber dari banyaknya objek pajak tidak jelas kepemilikannya. Pihaknya mencoba menelusuri ternyata objek pajak dimaksud merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dan tempat pemakaman umum. “Setelah kita telusuri ternyata kuburan dan fasum-fasos,” sebutnya.

Penghapusan denda administrasi PBB belum final, karena menunggu surat keputusan dari kepala daerah. Adapun tunggakan denda pajak akan diusulkan untuk dihapus agar tidak menjadi temuan auditor negara.

Amrin mendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhan membayar pajak tepat waktu, sehingga tidak menjadi beban ketika dikenakan sanksi denda. “Kita berharap masyarakat meningkatkan kepatuhan membayaran pajak tetap waktu, sehingga kalau dibiarkan menumpuk akan semakin berat dan menjadi beban,” demikian kata dia. (cem)

Usia 40 Tahun Rentan Terserang Penyakit Ablasio Retina

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Penyakit Ablasio Retina (ekbinstb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com)-Dokter spesialis mata konsultan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo menyebut bahwa individu yang sudah berusia 40 tahun ke atas pada umumnya rentan terkena penyakit ablasio retina sehingga diharapkan dapat segera memeriksakan kondisi matanya.

“Memang penyandang ablasio retina ini umumnya berusia 40 tahun ke atas, yang lebih banyak itu. Jadi kami anjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata secara berkala,” kata Dr. dr. Gitalisa Andayani, Sp.M (K) dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Gita menuturkan ablasio retina adalah kondisi berbahaya di mana retina yang berada di bagian belakang mata terlepas dari posisinya. Hal ini menyebabkan penderita kesulitan untuk melihat suatu objek secara jelas.

Umumnya pasien akan melihat kilatan atau bintik-bintik terbang yang bergerak mengikuti pergerakan bola mata. Pada kondisi selanjutnya, pasien akan mengeluh bahwa ada bayangan yang mengganggu penglihatannya.

“Jadi pasien akan bilang tidak bisa melihat muka dokter karena tertutup bayangan tersebut. Tentu kalau ablasio retina terjadi, pasien tidak bisa melihat dan harus segera datang ke dokter mata,” ucap alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu.

Penyebab terjadinya ablasio retina bermacam-macam, mulai dari faktor bertambahnya usia dan adanya cairan yang menumpuk di bagian belakang retina. Terkait dengan penyebab kerobekan retina, ia menjelaskan bahwa pemicunya bisa berasal dari proses degeneratif usia atau trauma terbentur maupun bekas operasi.

“Satu lagi, kondisi ini (ablasio retina) juga lebih banyak didapat pada orang berkacamata minus, yang sering dianggap sebagai faktor risiko juga. Yang dianggap minus tinggi itu minus 6 ke atas ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang katanya kasus ditemukan pada minus yang lebih rendah,” katanya.

Maka dari itu sebagai bentuk antisipasi, ia menganjurkan agar masyarakat yang mengalami gejala maupun yang sudah berusia 40 tahun ke atas untuk mulai melakukan pemeriksaan secara berkala satu atau dua tahun sekali ke dokter mata.

Gita menjelaskan selain mengurangi potensi terkena ablasio retina, pemeriksaan juga dapat melihat apakah orang tersebut memiliki penyakit glaukoma, katarak atau sudah membutuhkan kacamata baca di usianya.

“Jadi kalau kita sudah melihat bintik-bintik ataupun serabut yang melayang atau melihat kilat itu segera kita periksakan mata kita,” ucap Gita.

Namun, ia tetap menekankan kesehatan mata harus sudah mulai diperhatikan sejak masih berusia anak-anak, supaya bisa meminimalisasi berbagai penyakit mata yang mengganggu penglihatan di usia lanjut. (ant)

OceanX Bantu Pemerintah Indonesia Petakan Potensi Laut untuk Manajemen Perikanan

By
ekbisntb.com
-
0
Organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com)-Organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX membantu Indonesia memetakan potensi lautnya melalui eksplorasi “Misi Indonesia 2024” yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manajemen perikanan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Kami memiliki teknologi yang dapat memperkirakan seberapa banyak ikan yang ada di laut Indonesia, sehingga para pembuat kebijakan dapat menentukan seberapa banyak ikan yang dapat diambil dari lautan pada periode tertentu,” ujar Co-CEO and Chief Science Officer OceanX, Vincent Pieribone ketika ditemui di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Vincent menjelaskan bahwa fasilitas laboratorium kapal OceanX bisa dipakai untuk sekuensing DNA guna melihat informasi genetik dari sampel-sampel yang dikumpulkan dari laut.

Fasilitas tersebutlah yang memungkinkan OceanX untuk mengetahui apa saja variasi ikan yang dimiliki oleh Indonesia, serta memperkirakan jumlahnya.

Vincent menggarisbawahi bahwasanya penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui kapan dan di mana ikan-ikan bertelur.

Apabila mengetahui jadwal dan lokasi para ikan bertelur, maka para pemangku kepentingan dapat menekan jumlah tangkapannya untuk sementara waktu.

“Dengan melindungi kawasan pemijahan (spawning) pada periode tertentu, terutama kawasan yang kaya akan tempat pemijahan, hal ini akan melindungi keseluruhan perikanan dan membantu mempertahankan ekosistem untuk jangka panjang,” kata Vincent.

OceanX bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia memulai misi eksplorasi “Misi Indonesia 2024” pada Mei 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan berharap agar penelitian dalam misi ini dapat mendukung kesejahteraan sosial melalui penemuan potensi inovasi dalam produk dan solusi untuk bidang-bidang seperti kedokteran atau bioteknologi.

Dikutip dari laman resmi Kemenko Marves, penelitian ini akan mencakup berbagai bidang penting, termasuk investigasi zona megathrust untuk menyempurnakan model gempa bumi dan tsunami, penelitian perikanan di Sumatera Barat untuk meningkatkan pemahaman dan memandu keputusan pengelolaan dan eksplorasi potensi keanekaragaman hayati, serta penilaian dampak terhadap manusia. (ant)

1...683684685...804Page 684 of 804

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami