Beranda blog Halaman 672

Pemkot Mataram Antisipasi Kenaikan Inflasi saat Ramadhan

0
Miftahurrahman (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melakukan kolaborasi dan integrasi dengan beberapa mitra pemerintah mengantisipasi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan. Langkah ini dilakukan dengan menggelar pasar murah dan kolaborasi pasar keliling (Kopling).

Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Miftahurrahman di ruang kerjanya, Rabu 26 Februari 2025.

Pemkot Mataram katanya, bersama beberapa stakeholder seperti Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan distributor melakukan kolaborasi dan integrasi bersama untuk menggelar pasar murah dan kolaborasi pasar keliling (Kopling).

Miftah mengatakan, bahan pangan akan mengalami kenaikan karena daya beli masyarakat meningkat. Hal ini biasanya menyebabkan harga barang pokok juga naik signifikan.

“Kebiasaan Bulan Ramadhan kan pasti ada kenaikan bahan pokok pangan. Daya beli meningkat, kemudian kebutuhan juga menjadi meningkat. Akhirnya juga harga-harga bahan pangan dan sebagainya juga akan meningkat,” jelasnya.

Kegiatan operasi pasar murah akan menyasar 50 kelurahan di Kota Mataram. Setiap kelurahan akan diadakan di dua titik, tetapi operasi ini hanya khusus untuk minyak goring bersubsidi. “Khusus untuk yang Minyakita,” jelasnya.

Sedangkan untuk Kopling kata dia, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Kota Mataram berkerja sama dengan BI, Bulog, dan distributor menyediakan bahan pokok pangan yang lainnya seperti beras, telur, cabai, dan lain sebagainya.

“Dinas Perdagangan dan Dinas Pertahanan Pangan akan segera menyusun jadwal untuk kegiatan OPM (Operasi Pasar Murah) di bulan Ramadhan ini,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Mataram akan melakukan pemantauan harga bahan pangan dengan turun langsung ke pasar tradisional untuk mengecek harga pasokan bahan. Dan juga turun ke para distributor langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan.(hir)

Komisi VII DPR Libatkan Pelaku Wisata NTB Bahas RUU Kepariwisataan

0
Foto bersama di sela kunjungan Komisi VII DPR RI di Lombok Tengah, dalam rangka menyerap aspirasi pelaku industri pariwisata dalam rangka RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Rabu 26 Februari 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi VII DPR RI melibatkan para pelaku pariwisata maupun asosiasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka membahas dan menyerap aspirasi kebutuhan industri pariwisata terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Kami datang hari ini untuk mendapatkan masukan dan informasi di NTB untuk RUU Kepariwisataan, agar dapat mengakomodir aspirasi masyarakat atau pelaku industri pariwisata,” kata Ketua Tim rombongan Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati di Mandalika, Rabu.

Ia mengatakan, Komisi VII DPR RI telah membentuk panja untuk pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan telah masuk Prolegnas Tahun 2025–2029.

“RUU ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sektor pariwisata sesuai dengan perubahan global,” katanya.

Menurut dia, ini salah satu upaya DPR untuk memastikan bahwa dengan perubahan zaman yang terjadi selama pandemi efeknya terhadap kepariwisataan Indonesia harus ada perbaikan.

Oleh karena itu, revisi RUU tentang Kepariwisataan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah yang relevan dengan perubahan zaman dan dapat memenuhi kebutuhan pariwisata di Indonesia.

“Kami hadir di Mandalika, karena ada Sirkuit yang telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi perlu ada masukan, supaya pengelolaan pariwisata bisa maksimal tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya serta aspek sosial,” katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya perubahan RUU tentang Kepariwisataan diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat secara luas dan bisa mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

“Jangan sampai semangat untuk mendatangkan wisatawan tidak bisa terkendali dan berdampak negatif ke wisatawan,” katanya.

Ia mengatakan, tujuan revisi UU Kepariwisataan ialah untuk mempertahankan aspek ekosistem, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Untuk kondisi global sekarang yang dibutuhkan adalah pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, dirinya bersama anggota lainnya datang untuk mendapat masukan mengenai revisi dari pada UU Kepariwisataan yang saat ini sedang digodok DPR RI.

“Banyak masukan yang sudah diterima dari beberapa daerah yang telah dikunjungi seperti Yogyakarta, Bali, Bandung dan di Lombok ini,” katanya.

Keberadaan undang-undang diharapkan dapat memberikan solusi tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang dari permasalahan-permasalahan yang ada di pariwisata.

“Perubahan undang-undang ini untuk memberikan solusi dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya. (ant)

Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Wakapolda NTB Pimpin Panen Raya Jagung di Desa Kembang Kerang Daya

0
Panen Raya Jagung di Desa Kembang Kerang Daya, Rabu kemarin(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Brigjen Pol Ruslan Aspan, bersama sejumlah pejabat pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), memimpin panen raya tahap pertama jagung di Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lotim, pada Rabu 26 Februari 2025. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pengembangan pertanian jagung yang terus menunjukkan pertumbuhan pesat.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Wakapolda NTB, Brigjen Pol Ruslan Aspan, mewakili Kapolda NTB, dijelaskan bahwa jagung merupakan salah satu komoditas pangan vital bagi kebutuhan rakyat. “Panen jagung serentak ini memberikan manfaat besar bagi petani, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari program Asta Cita pemerintah,” ujarnya.

Panen raya tahap pertama ini mencakup lahan seluas 10.387 hektare dengan hasil panen mencapai 72.720 ton. Untuk wilayah NTB sendiri, pada bulan Februari ini, panen jagung telah menunjukkan hasil yang signifikan. Diperkirakan, pada bulan April mendatang, panen raya akan meluas hingga 305.884 hektare dengan estimasi hasil mencapai 1.721.868,1 ton. “Semua ini bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Ruslan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan. “Tanpa koordinasi dan kolaborasi yang baik, tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Kita harus jelas siapa melakukan apa, dan apa yang kita kerjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, menyampaikan bahwa Kabupaten Lotim mampu menggelar panen raya hingga empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. “Adanya panen raya ini memberikan jaminan ketersediaan stok komoditas, khususnya jagung. Namun, kita juga harus memahami hukum ekonomi, di mana saat supply besar dan demand stagnan, harga akan turun. Sebaliknya, jika supply kecil dan demand besar, harga akan naik. Dengan empat kali panen raya, kita bisa menjaga keseimbangan ini,” ujar Juaini.

Dia juga menjelaskan bahwa luas lahan jagung di Lotim tidak seluas lahan padi, yaitu sekitar 30 ribu hektare, dengan sebagian besar mengandalkan lahan tadah hujan. “Lotim memang tidak sekuat daerah Dompu dan Bima dalam hal produksi jagung, namun wilayah seperti Jerowaru dan Pringgabaya menjadi penghasil jagung terbesar di Lotim,” jelasnya.

Panen raya jagung ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi petani, tetapi juga langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. (rus)

IPH Dompu Tertinggi Nasional, Cabe dan Pisang Jadi Pemicu

0
Armansyah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Kabupaten Dompu dikabarkan memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) urutan ke 6 tertinggi secara nasional. Kenaikan harga cabe dan pisang disebut mempengaruhi kenaikan IPH. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu tidak mempersoalkan kenaikan ini akibat tidak berdampak pada Masyarakat.

“Di  Kabupaten Dompu tidak ada gejolak masyarakat dengan adanya harga cabe yang naik. Kondisinya aman – aman saja. Karena masyarakat Dompu juga bukan masyarakat yang konsumsi cabe yang banyak, sehingga tidak dijadikan masalah,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Dompu, Ir Armansyah, MSI saat dihubungi, Selasa 25 Februari 2025 malam.

Harga cabe merah kecil dan cabe keriting di Dompu pada awal Januari 2025 Rp.90 ribu per kg dan pekan kedua Januari sempat naik hingga Rp.100 ribu per kg. Saat ini harga cabe di Dompu pada Februari 2025 ini turun menjadi Rp.80 ribu per kg. Kenaikan harga cabe di Dompu karena bukan sebagai daerah penghasil dan hanya mengandalkan pasokan dari pulau Lombok. Cabe sendiri tidak bisa bertahan lama dan stoknya yang terbatas, menyebabkan harga tidak stabil.

Arman mengatakan, dalam UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting di dalam negeri dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Perpres No 59 tahun 2020, pemerintah menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan atau barang penting. Diantaranya barang kebutuhan pokok hasil pertanian seperti beras, bawang merah, cabai, dan kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu. Barang kebutuhan pokok hasil industri, seperti minyak goreng, tepung terigu dan gula. Barang kebutuhan pokok hasil perikanan dan peternakan, seperti telur ayam ras, daging sapi, daging ayam ras, dan ikan segar.

Jenis barang barang penting meliputi gas LPG 3 kg, semen, triplek, benih (padi, kedelai dan jagung), besi baja konstruksi, baja ringan dan pupuk. “Setahu saya, pisang tidak termasuk Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting). Barang kebutuhan pokok adalah barang yang dibutuhkan banyak orang dan menjadi faktor kesejahteraan masyarakat. Sedangkan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional,” kata Armansyah.

Armansyah juga mengaku, pada 2025 ini pihaknya telah merencanakan operasi pasar untuk menstabilkan harga sembako pada awal puasa Ramadhan dan menjelang lebaran. Barang yang akan dijual khusus beras, gula, minyak goreng, dan telur. “Bukan cabe dan pisang ya. Karena itu bukan kebutuhan pokok. Kenapa? Karena meskipun tanpa cabe, orang Dompu yang penting ada nasi. Jadi persoalan harga cabe tidak berpengaruh pada Masyarakat Dompu, ngak perlu dimasalahkan,” katanya.

Tapi dengan kebijakan efisiensi anggaran, menyebabkan sejumlah anggaran pada Disperindag Kabupaten Dompu mengalami pemangkasan. Sehingga dirinya belum bisa memastikan alokasi untuk operasi pasar selama Ramadhan tahun 2025. “Kita lihat saja nanti,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dalam pemberitaan media mengungkap bahwa kenaikan IPH Kabupaten Dompu tertinggi ke 6 secara nasional. Pemicunya akibat kenaikan harga cabe dan pisang. (ula)

Puluhan BUMDes di Sumbawa Tidak Aktif

0
Rachman Ansori(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, mencatat ada sekitar 31 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak aktif dari total 157 berdasarkan pendataan yang dilakukan hinga akhir tahun 2024.

“Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan di tahun 2024 dan kami akan kembali melakukan pendataan dan evaluasi terhadap BUMDes tersebut di tahun ini untuk memastikan kondisi terkini,” kata Kepala Dinas PMD Rachman Ansori kepada Ekbis NTB, Rabu 26 Februari 2025.

Dikatakan Ansori, dari total BUMDes yang ada sekitar 76 BUMDes atau 48 persen yang Aktif. 50 BUMDes atau 31 persen kurang aktif dan sisanya sebanyak 31 BUMDes adalah BUMDes yang tidak aktif.

“Evaluasi melalui pembaharuan data perlu kami lakukan terutama BUMDes yang tidak aktif untuk kita aktifkan kembali sehingga bisa terus berkembang,” ucapnya.

Pendataan tersebut dilakukan berdasarkan Permendes nomor 3 tahun 2021 sebagaimana bentuk transformasi dalam empat kategori. Yakni kategori BUMDes perintis, pemula, berkembang dan maju untuk mendukung program pemerintah dan mensejahterakan masyarakat.

“Proses pendataan akan kita libatkan seluruh pihak terkait agar kami bisa mendapatkan gambaran sekaligus pembinaan kepada BUMDes agar bisa lebih berkembang,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, BUMDes ini merupakan amanat dari Undang-Undang desa sehingga wajib bagi desa untuk menyiapkan anggaran. Tentu peran dari BUMDes ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang ada di desa khususnya dalam menggerakkan ekonomi di desa.

“Peran BUMDes ini kami anggap sangat penting untuk menggerakkan ekonomi desa, sehingga pola pembinaan akan terus kami lakukan kepada seluruh BUMDes yang ada,” tambahnya.(ils)

Hidupkan Asa BUMDesMart, Lebihi Kuota Kesepakatan, Bupati Tegas Evaluasi Ritel Modern

0
Bupati KLU H. Najmul Akhyar memberikan keterangan pers terkait keberadaan ritel modern, Rabu 26 Februari 2025. (ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memberi asa untuk menghidupkan kembali usaha BUMDes Mart di semua desa di KLU. Sebaliknya, ia akan mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi keberadaan ritel modern yang diketahui beroperasi melebihi kuota kesepakatan dengan Pemda cq. Dinas PMPTSP dan Naker KLU.

“Tentu kami akan mengevaluasi kembali izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati sebelumnya. Kalau ada ritel modern yang beroperasi tanpa izin, maka akan kami hentikan,” tegas Najmul Akhyar menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Lotara Point Kecamatan Pemenang, Rabu 26 Februari 2025.

Dirinya akan melihat proses regulasi dan administrasi yang ada pada dinas terkait. Sebagaimana diketahui, kesepakatan pada Februari 2023 silam, Pemda melalui Dinas PMPTSP membatasi gerai ritel modern di daratan sebanyak 10 unit. Namun dugaan keterlibatan oknum, melenggangkan jumlah salah satu ritel modern bertambah 10 unit di luar kesepakatan awal. Oknum memanfaatkan peluang direksi permohonan izin secara online melalui OSS dengan tanpa mengantongi rekomendasi atau tanda tangan resmi Kepala Dinas.

Menurut Najmul, meski dirinya belum mendapat laporan perihal dugaan operasi ritel modern yang melanggar kesepakatan, persoalan ini tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, dirinya masih berkeyakinan mobilitas ekonomi warga masih dapat dipenuhi melalui keberadaan BUMDes Mart dan BUMDes Bersama.

“Ini persaingan bisnis maka kita harus lakukan hal yang sama dengan tingkatkan terus kemampuan BUMDes Mart,” tegasnya.

Najmul juga mengingatkan agar OPD dan Pemdes terkait memberikan intervensi langsung terhadap BUMDes Mart. Dalam hal ini, kemampuan SDM pengelola BUMDes di-upgrade melalui pelatihan.

“Kita juga akan mendorong supaya pemerintah desa memberikan (maksimal) 20 persen dari Dana Desa untuk dipakai mengembangkan usaha BUMDes Mart yang ada.” BUMDes saya yakin berjalan baik maka akan bisa berkembang. Dalam rangka imbangi ritel modern kita harus ikhtiar lakukan hal yang sama, bahkan lebih baik,” tandasnya.(ari)

Digelar Sepuluh Kali, Harga Barang di Pasar Rakyat Sesuai HET

0
Antusiasme masyarakat belanja dalam kegiatan pasar rakyat di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, akan menggelar pasar rakyat selama bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 kali dan dipastikan barang dijual sesuai harga eceran tertinggi.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto dikonfirmasi pada, Rabu 26 Februari 2025 menjelaskan, pemerintah pusat telah menggelar rapat secara virtual bersama kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kebijakan pusat meminta daerah tetap menggelar pasar rakyat selama bulan Ramadhan untuk menjaga stabilitas harga barang pokok. “Selama Ramadhan kita akan menggelar sebanyak sepuluh kali,” terangnya.

Kegiatan ini digelar di enam kecamatan di Kota Mataram. Uun mengakui, edaran dari Kementerian/Lembaga mengingatkan bahwa distributor yang ikut berpartisipasi dalam pasar rakyat harus menjual bahan pokok sesuai harga eceran tertinggi (HET). Artinya, masyarakat harus mendapatkan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah. “Edaran dari Kementerian ini menjadi pegangan kita di lapangan,” ujarnya.

Di satu sisi, ia memastikan stok barang pokok masih aman selama bulan Ramadhan. Pihaknya telah mengecek ketersediaan barang di distributor dan dipastikan ketersediaan aman selama bulan Ramadhan. Masyarakat diminta tidak punic buying karena akan berdampak terhadap gejolak harga. “Insya Allah, aman stok kita selama Ramadhan,” terangnya.

Harga kebutuhan pokok diakui, akan mengalami kenaikan. Hal ini dinilai wajar karena tingginya permintaan masyarakat selama bulan Ramadhan. Mantan Sekretaris KPU Kota Mataram menambahkan, akan berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik dan Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengajak binaan mereka mengikuti pasar rakyat sehingga barang dijual dapat dijangkau oleh masyarakat. “Kita sudah berkoordinasi dengan Bulog supaya mengajak binaan mereka untuk ikut pasar rakyat,” pungkasnya.

Pasar rakyat sebanyak sepuluh kali selama bulan Ramadhan, tujuannya guna memastikan keterjangkauan dan stabilisasi harga sampai lebaran.(cem)

1.640  Honorer Diduga Bermasalah

0
H.Lalu Gita Ariadi(ekbisntb.com/era)

SEBANYAK 1.640 honorer lingkup Pemprov NTB tidak boleh digaji melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD). Hal ini menyusul adanya surat Kemendagri nomor 900.1.1/664/Keuda yang menjawab pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu.

Salah satu poin dari surat Kemendagri ialah Pemerintah Daerah yang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, maka Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non ASN bersangkutan.

Menyikapi hal ini, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyatakan pegawai yang masih mengalami permasalahan administratif, seperti melewati batas usia pensiun atau belum memiliki ijazah yang sah, akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.

“Terhadap yang bermasalah sudah tadi ada beberapa opsi penyelesaian dan ini kami masih konsultasikan ke pusat, yang intinya kami sesuai dengan arahan pimpinan juga seoptimal mungkin tidak menyisakkan masalah,” ujarnya, Rabu 26 Februari 2025.

Sesuai dengan surat Kemendagri, pemerintah provinsi kini mulai melakukan pemetaan untuk mencari skenario terbaik pemberian gaji kepada 1.640 honorer yang bermasalah. Salah satunya adalah menggaji melalui dana BOS.

“1.640 itu yang sudah ada alternatif-alternatif untuk solusi masalahnya, ada penggajian dana BOS dan itu terpetakan,” sambungnya.

Penggajian melalui dana BOS ini diusahakan untuk seluruh honorer yang bermasalah, yaitu sekitar 1.640 honorer. “Sedang kita ikhtiarkan ke arah sana kami masih konsultasi juga. Kami ikhtiar ke sana,’’ ucapnya.

Selain dana BOS, Pemprov kata Gita masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dengan regulasi yang dinamis, keputusan yang diambil akan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan serta kepentingan daerah.

“Tapi sesuai arahan pimpinan kemudian RDP dan daerah lain ada juga solusi-solusinya. Maka kita cari solusi terbaik tidak merugikan, tetapi ada yang fatal-fatal, yang tidak sesuai ketentuan jelas ada treatmentnya sendiri,” ucapnya.

Meski ribuan honorer ini tidak mendapat alokasi gaji dari APBD, Pemprov NTB tengah mengupayakan agar semua pegawai yang terdampak dapat memperoleh hak mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gita menegaskan, dalam mengambil keputusan, pemerintah daerah tetap mengacu pada aturan serta aspirasi dalam rapat dengar pendapat (RDP), termasuk harapan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Nah tetapi kan ada harapan juga dari pemerintah waktu rapat dengar pendapat dan sebagainya itu aspirasi untuk tidak terjadi PHK dan sebagainya. Kita di daerah memperhatikan kepentingan-kepentingan,” jelasnya. (era)

NTB Kuatkan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Ekosistem Agro Maritim

0
Penyusunan RPJMD untuk lingkup Distanbun Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor Distanbun NTB, Selasa 25 Februari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB memiliki misi untuk menguatkan ketahanan pangan dan pembangunan ekosistem agro-maritim. Hal ini menjadi salah satu pembahasan penting dalam kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor Distanbun NTB, Selasa 25 Februari 2025.

Sekretaris Distanbun NTB Ni Nyoman Darmilaswati memberikan kesempatan kepada perwakilan Bappeda NTB untuk melaksanakan pendampingan dalam penyusunan RPJMD yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, Bappeda diwakili oleh  Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain.

Menurut Iskandar, RPJMD Pemerintah Provinsi NTB untuk periode 2025-2029 mencakup tujuh misi utama, 10 program unggulan, dan 106 kegiatan strategis. Ada tiga isu prioritas utama yang menjadi fokus utama dalam RPJMD yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Salah satu program unggulan yang diampu oleh Distanbun NTB adalah NTB Agro Maritim. Program ini memiliki mandat yang sangat penting, yaitu mengurangi angka kemiskinan serta membuka lapangan pekerjaan baru melalui pembangunan ekosistem yang kuat untuk industrialisasi berbasis pertanian, peternakan, dan kelautan-perikanan.

“Keberhasilan program ini diharapkan mampu menjadikan NTB sebagai kawasan industri agro-maritim yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Iskandar.

Dalam rapat ini juga dibahas isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, yang terkait dengan dua isu prioritas utama pemerintah daerah.

Beberapa isu yang dihadapi antara lain menurunnya produksi tanaman pangan, fluktuasi produksi hortikultura, belum optimalnya produksi perkebunan, alih fungsi lahan pertanian, dan terbatasnya ketersediaan benih unggul.

Selain itu, juga disoroti kurangnya minat generasi muda dalam menggeluti sektor pertanian, serta dampak perubahan iklim yang menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian dan perkebunan di NTB.

Dari evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi NTB, beberapa pencapaian yang perlu diapresiasi antara lain adalah produksi Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung kering pipil yang sudah melampaui target yang ditetapkan.

Selain itu, produksi tanaman hortikultura, seperti cabai, juga sudah melampaui target, meski untuk produk manggis dan bawang merah masih jauh dari target yang diinginkan. Di sektor tanaman perkebunan, seperti kopi, kakao, dan tembakau, sudah melampaui target, meskipun kelapa dan jambu mete masih berada di bawah target.

Meskipun banyak pencapaian yang sudah diraih, upaya untuk terus memperbaiki dan mengatasi tantangan yang ada dalam sektor pertanian dan perkebunan di NTB tetap menjadi fokus utama. NTP (Nilai Tukar Petani) Provinsi NTB juga telah melampaui target, namun keberlanjutan pencapaian ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait.(ris)

NTB Kembangkan Pariwisata Ramah Muslim Secara Jangka Panjang

0
H.Wirajaya Kusuma (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan arah kebijakan jangan panjang untuk pembangunan daerah berbasis penguatan ekonomi dan keuangan syariah salah satunya melalui pengembangan wisata ramah muslim.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Wirajaya Kusuma mengatakan Nusa Tenggara sudah menggaungkan pariwisata halal sejak tahun 2010 dan kini sudah dikenal luas sebagai daerah pariwisata ramah muslim oleh publik.

“Sekarang kami lebih memfamiliarkan lagi supaya lebih masuk ke dalam setiap orang, bukan hanya kepada orang Islam saja tetapi lebih kepada muslim friendly atau pariwisata ramah muslim,” ujarnya dalam rapat daring dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu.

Wira menuturkan Nusa Tenggara Barat memiliki dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa yang didukung aspek demografi berupa mayoritas penduduk muslim.

Apalagi Pulau Lombok sudah terkenal untuk ekonomi halal yang memiliki julukan Negeri Seribu Masjid, sehingga dengan sendirinya segala bentuk aktivitas ekonomi memang sudah melekat dengan nilai-nilai yang ramah muslim.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memasukkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024.

“Kami sedang menyiapkan Khazanah Ramadan dalam waktu 20 hari dengan berbagai kegiatan. Ini kami lakukan untuk memperkuat penjenamaan Nasional Halal Fair,” pungkas Wira.

Dalam pengembangan pariwisata berkualitas di Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah setempat mendorong segmen-segmen khusus wisatawan terutama konsep pariwisata ramah muslim dengan membangun kawasan wisata khusus dan tersegmentasi.

Berbagai destinasi wisata baru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bakal dikembangkan agar meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk peningkatan akses dan konektivitas antar destinasi pariwisata.(ant)