Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 663

Sirkuit Mandalika Jadi Saksi Kehadiran NMAX Turbo di Pasar NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Salah seorang konsumen Yamaha tengah menjajal NMAX TURBO, motor matic terbaru keluaran pabrikan Yamaha di area Sirkuit Mandalika, Sabtu 20 Juli 2024. (ekbisntb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – PRODUSEN sepeda motor dunia Yamaha resmi menghadirkan NMAX Turbo di pasar NTB. Peluncuran varian terbaru motor matic premium NMAX tersebut berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Sabtu, 20 Juli 2024 bersamaan dengan gelaran ajang bLU cRU Yamaha Sunday Race 2024.

Kehadiran varian teranyar NMAX series tersebut guna menjawab kebutuhan masyarakat NTB akan motor matik berteknologi canggih dengan fitur full digital. “Sebagai varian terbaru, NMAX Turbo juga mengusung mesin terbaru. Dengan berbagai teknologi serta fitur canggih yang ada di dalamnya,” terang Rifany Widjaja, Deputy Director Sales & Marketing Yamaha RSSM – distributor resmi Yamaha wilayah NTB.

Pengguna NMAX Yamaha dari waktu ke waktu terus bertambah. Antusias konsumen yang tinggi itulah yang akhirnya mendorong Yamaha untuk meluncurkan model teranyar yaitu NMAX Turbo pada bulan Juni lalu di Jakarta dan, kini resmi hadir di NTB.

NMAX Turbo memiliki banyak sekali pembaruan. Baik dari segi desain, fitur dan juga performa mesin, sehingga diyakini menjadi motor paling canggih di segmen skutik premium 150cc saat ini. Dikembangkan dengan konsep Evolution: Fun Tech X Prestige X Sporty, NMAX Turbo merupakan skutik yang menawarkan perpaduan antara nilai-nilai premium dengan teknologi canggih yang mendukung passion berkendara.

Nilai premium itu dapat dilihat pada tampilan desain dan juga kelengkapan fitur first class yang tersemat pada motor. Sementara Fun Tech, merujuk pada kehadiran teknologi terbaru Yamaha Electric Continuously Variable Transmission (YECVT) yang memberikan pengalaman berkendara menyenangkan dengan sensasi turbo. “Mengadopsi teknologi baru YECVT yang dapat memberikan sensasi ‘turbo’, konsumen dapat merasakan performa berkendara yang semakin maksimal,” ujarnya.

Dengan desain yang mewah NMAX Turbo memiliki tampilan DNA MAXi Yamaha yang lebih tegas, sporty dan juga mewah. Hadirnya sistem pencahayaan lampu depan Full LED mampu meningkatkan visibilitas saat berkendara. Begitu juga di bagian belakang pun sama, telah menggunakan teknologi Full LED dengan tampilan desain yang lebih modern dan menarik. (kir)

Kurasi Kembali Dilakukan, Diskop Berikan Kesempatan Bagi UMKM Pendatang Baru Saat MotoGP 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri. (ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com)-Sejumlah UMKM Provinsi NTB yang akan terlibat dalam gelaran MotoGP 2024 pada September mendatang akan dikurasi kembali. Hal itu dilakukan agar pelaku UMKM pendatang baru mendapatkan kesempatan yang sama pada event tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri menyatakan bahwa, saat ini pihaknya tengah mengupayakan dukungan dan sudah bersurat kepada Kementerian Koperasi untuk diberikan fasilitas sarana prasarana bagi para pelaku UKM yang ada di NTB. Seperti tahun pertama pelaksanaan, Kementerian Koperasi memberikan bantuan yang cukup besar bagi para pelaku UMKM, yaitu menyiapkan dua tenda roder dengan kapasitas 80 UMKM di satu tenda.

“Kalau sudah diarahkan untuk bersurat, kemungkinan ada lampu hijau dan dukungannya bisa 90 persen,” Ujar Ahmad Masyhuri.

Jumlah UMKM yang akan dilibatkan tahun ini minimal sama dengan tahun lalu sebanyak 60, dengan 80 persen didominasi oleh pelaku UMKM kuliner, dan diharapkan pelaksanaan tahun ini akan ada penambahan.

Untuk meningkatkan kualitas, pihaknya tengah melakukan kordinasi, pelatihan, dan diklat serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Seperti peningkatan kapasitas produk untuk mendapatkan sertifikat UMKM, kemudian permodalan dibantu aksesnya ke perbankan, hingga kebutuhan kemasan produk dari pelaku UMKM itu sendiri.

“Sekarang sedang ada diklat, memang ini koperasi tapi koperasi biasanya diisi juga oleh UMKM, seperti itu, nanti ada bagian khusus UMKM sendiri,” jelasnya.

Terkait ketersediaan lokasi untuk pelaku UMKM, ia mengakui sudah bersurat ke pihak ITDC dan belum ada jawaban. Namun, melihat dari dua tahun pelaksanaan MotoGP sebelumnya, ia menyatakan ITDC selalu menyediakan tempat dan Provinsi NTB selalu mendapatkan manfaat lebih dibanding Provinsi lain, mengingat posisinya sebagai tuan rumah.

“Untuk lokasi mudah-mudahan aman,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hasil yang diharapkan para pelaku UMKM pada event internasional tersebut tidak hanya pendapatan penjualan saja. Melainkan bagaimana mendidik UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya. Baik bersaing dengan UMKM lain, berbisnis, maupun melakukan transaksi digital. Mengingat ini adalah bagian dari kesempatan internasional dan terbuka bagi mereka.

“Jadi ada cerita untuk UMKM lain. 60 UMKM yang masuk harapannnya bisa bercerita, dan berkomunikasi, karena rata-rata kan mereka punya komunitas untuk bergaul dengan sesama pelaku UMKM. Efeknya itu bukan hanya di uang saja, walaupun juga penting, tapi tidak melulu,” jelasnya.

Para pelaku UMKM diharapkan bisa menjemput bola dan memanfaatkan ruang kosong yang disediakan ITDC di luar sirkuit. Pun hotel-hotel yang ada Mataram dan sekitarnya untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menjajalkan jualannya, mengingat wisatawan yang berkunjung tidak hanya tinggal di Area Mandalika.

“Dan biasanya setiap tahun kami mengirim surat untuk pelaku hotel maupun restoran untuk menyiapkan space bagi pelaku UMKM,” pungkasnya.(ulf)

Tolak Pemberlakukan Kebijakan Kendaraan Bermotor Wajib Asuransi Mulai 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Suryadi Jaya Purnama(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Ketentuan ini mengacu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 39A.

Pada pasal tersebut ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk ikut serta dalam Program Asuransi Wajib tersebut dan membayar Preminya.

Sedangkan pada Pasal 339 ayat (1), disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, atau pada Januari 2025 nanti.

Fraksi PKS di DPR-RI menolak kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor, apalagi hanya karena pendapat OJK yang asal-asalan mengutip UU P2SK di atas, dengan alasan sebagai berikut.

Alasan pertama, menurut Pimpinan Fraksi PKS DPR-RI, Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan resminya menyampaikan, program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor belum menjadi solusi komprehensif untuk permasalahan yang sesungguhnya.

Penjelasan Pasal 39A UU P2SK secara gamblang menyebutkan bahwa Program Asuransi Wajib itu di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas.

Artinya, tidak sekonyong-konyong kendaraan bermotor itu wajib asuransi, melainkan musababnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, Pemerintah berharap kerugiannya dapat ditekan seminimal mungkin dengan asuransi.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor tersebut merupakan tindakan kuratif dan rehabilitatif jika terjadi kecelakaan lalu lintas, tapi belum mencakup tindakan promotif dan preventifnya.

Jika memang Pemerintah benar-benar serius mencari solusi atas kecelakaan lalu lintas secara komprehensif, seharusnya jangan asal bunyi (asbun) asuransi wajib bagi kendaraan, melainkan juga merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Revisi UU LLAJ telah lama dibahas di Komisi V, tapi Baleg (Badan Legislasi) DPR menghapusnya begitu saja dari Prolegnas Prioritas 2023. Padahal RUU ini telah mendapatkan berbagai masukan dari para pakar transportasi, praktisi dan beberapa asosiasi.

Fraksi PKS berharap agar revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan Pemerintah agar kecelakaan lalu lintas dapat dicarikan solusinya secara komprehensif, bukan dengan gampangnya membebani masyarakat dengan asuransi, apalagi alasannya karena praktik asuransi wajib ini sudah berlaku di berbagai negara lain.

Di Korea Selatan, asuransi menjadi bagian dari solusi yang komprehensif dari permasalahan lalu lintas. Misalkan truk ODOL (Over Dimension Over Load) tidak berlaku asuransinya karena biasanya truk semacam itu melibatkan modifikasi ilegal.

Alasan kedua, jangankan membayar premi asuransi, pajak kendaraan bermotor (PKB) saja masyarakat masih banyak yang menunggak.

Data Korlantas Polri tahun 2022, sebanyak 50% kendaraan bermotor di Indonesia masih mempunyai tunggakan PKB dengan nilai mencapai Rp 100 triliun. Persoalannya bisa jadi karena mekanisme membayar pajaknya tidak efektif atau memang masyarakat tak sanggup dengan beban biayanya.

Premi asuransi kendaraan bermotor akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Karena kendaraan dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk alat transportasi tapi juga alat produksi. Sebagai alat produksi, jelas tambahan beban ini berpotensi akan merembet kepada kenaikan harga berbagai barang jasa.

Alasan ketiga, asuransi wajib bagi kendaraan tersebut baru berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari DPR, seperti tercantum dalam Pasal 39A UU P2SK ayat (4).

“Oleh karena itu, jika ternyata kewajiban asuransi bagi kendaraan tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sehingga PP-nya tidak disetujui oleh DPR, maka Pemerintah tidak boleh memberlakukan asuransi tersebut,” tandasnya.(bul)

Komunitas Sahabat UMKM NTB Siap Menyambut MotoGP 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua Komunitas Sahabat UMKM NTB, Ika Asni Susanthi(ekbisntb.com/ulf)

Mataram (ekbisntb.com)-Ketua Komunitas Sahabat UMKM NTB, Ika Asni Susanthi menyatakan pihaknya telah siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika dua bulan mendatang.

Komunitas ini beranggotakan 300 UMKM yang berproduksi setiap hari, dengan berbagai sub sektor yaitu kriya, kuliner, dan passion.

“Kalau di komunitas kami UMKMnya selalu produksi, mereka memiliki usaha dan mereka sudah siap dalam event apapun, begitu pun untuk masalah produk,” ujar Ika.

Pengalaman tahun lalu, UMKM yang ditunjuk pemerintah untuk event MotoGP sekitar 20 persen dari jumlah anggota. Tahun ini diakuinya belum ada pemilihan oleh dinas terkait untuk dilibatkan dalam event tersebut, melainkan biasanya akan ada penunjukkan mendekati hari pelaksanaan event.

Terkait jumlah produk yang disiapkan, UMKM yang telah dipilih menyediakan stok dua kali lipat dari hari biasanya. Kemudian, penambahan stok akan dilakukan pada hari selanjutnya jika produk UMKM banyak terjual.

“Kalau pengalamannya tahun lalu, mereka saya dengar lumayan penjualannya,” ungkapnya.

Ia berharap, untuk pelaksanaan tahun ini, fasilitas yang diberikan bagi para pelaku UMKM lebih ditingkatkan lagi meskipun diberikan secara gratis. Baik dari segi tenda dan lokasi yang mudah dijangkau pengunjung MotoGP.

Mengingat modal usaha dari para pelaku UMKM yang tidak sedikit, yang meliputi biaya operasional dan modal produksi yang dikeluarkan. Kemudian, dinas-dinas terkait merangkul UMKM-UMKM baru, dan memberikan kesempatan kepada UMKM tersebut yang memiliki produk bagus, layak untuk dijual dan dikonsumsi.

“Biasanya ada kurasi, jadi dikurasi dulu dan berikan kesempatan kepada UMKM yang baru. Dan terkait fasilitas, memang tahun sebelumnya sudah baik sekali, namun perlu ditingkatkan lagi supaya mendongkrak penjualan para pelaku UMKM,” pungkasnya. (ulf)

Mentan-Wamentan Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Presiden Terpilih

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono siap mendukung dan menyukseskan program makan bergizi yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami melakukan persiapan program (untuk mendukung program makan bergizi), bahkan kami sudah memulai. Dan nanti kami kawal bersama-sama dengan Pak Wamentan,” kata Amran di Jakarta, Jumat.

Menurut Amran, saat ini ketersediaan pangan seperti sayur-mayur, telur, dan daging ayam dalam keadaan yang melimpah bahkan swasembada sehingga siap mendukung program makan siang gratis dan bergizi yang diusung pemerintahan baru 2024-2029.

“Harapan kami adalah pangan bergizi. Pangan bergizi di situ komponen di dalamnya adalah sayur, itu kita tidak impor, telur kita swasembada, daging ayam kita swasembada, ikan melimpah,” kata Amran.

Dia juga berharap agar ke depan produktivitas pertanian utamanya beras dapat meningkat, sehingga tidak lagi dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

“Beras yang dikatakan impor, moga-moga ke depan dalam waktu singkat (bisa) swasembada,” ucapnya.

Selain itu Amran berharap pula agar program makan bergizi yang diusung oleh Prabowo-Gibran dapat disuplai dari pangan yang ada di dalam negeri.

“Jadi dipenuhi dalam negeri. Semua komponen untuk pangan bergizi ini Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa penuhi dengan baik termasuk susu,” terang Amran.

Amran juga mengaku optimistis siap membawa pertanian Indonesia lebih baik bersama Wamentan Sudaryono, utamanya dalam mewujudkan kembali swasembada pangan, yang pernah diraih pada tahun 2017, 2019, dan 2020.

Ia mengaku bahwa hal itu juga menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto, agar mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Pesan beliau selalu katakan bagaimana kita menyediakan pangan untuk penduduk (Indonesia) 280 juta. Mandiri pangan dalam arti swasembada. Dan hal ini tidak sulit. Kenapa? Kita pernah capai tiga kali di masa pemerintahan Pak Joko Widodo 2017, 2019, 2020,” katanya.

Amran juga menilai bahwa Wakil Menteri Pertanian Sudaryono merupakan putra terbaik bangsa yang mempunyai segudang pengalaman.

“Program yang visi misi presiden. Kita di sektor pertanian kita jalankan bersama satu kesatuan. Kami dengan Wamen (Wakil Menteri Pertanian) satu kesatuan,” kata Amran.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa dirinya siap memberikan yang terbaik untuk menyukseskan program Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sudaryono juga mengaku siap membangun konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan swasembada pangan dan mendukung program makan bergizi dari pemerintahan baru.

“Karena saya paham target yang dicanangkan yang dimaui oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto clear dan jelas bagaimana sektor pertanian ini, Kementerian Pertanian ini sebagai panglima pangan. Artinya panglima penyediaan pangan dan bagaimana kesejahteraan petani juga ikut menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” kata Sudaryono.

Sudaryono menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang sudah mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Mantan asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menjabat sebagai Wamentan RI selama tiga bulan ke depan, menjelang purna tugas kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Oktober 2024.(ant)

Harga Emas Antam Merosot, Kini Jadi Rp1,404 Juta Per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu pagi, turun sebesar Rp15.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.404.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.419.000 per gram pada Jumat 19 Juli 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Sabtu, yakni sebesar Rp1.257.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Sabtu:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp752.000
  • Harga emas 1 gram: Rp1.404.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.748.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.097.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.795.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.535.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.712.000
  • Harga emas 50 gram: Rp67.345.000
  • Harga emas 100 gram: Rp134.612.000
  • Harga emas 250 gram: Rp336.265.000
  • Harga emas 500 gram: Rp672.320.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.344.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

BSI Telah Masuk 5 Besar BUMN Kapitalisasi Pasar Terbesar

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BSI telah berhasil masuk dalam jajaran 5 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah berhasil masuk dalam jajaran 5 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia setidaknya per Juli 2024. Di mana kapitalisasi pasar emiten bank berkode saham BRIS tersebut mencapai Rp116 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko pada acara Market Outlook 2024 dengan tema Cruising the Crossroads on the Narrow Strait yang diadakan oleh Mandiri Manajemen Investasi. Menurut Tiko, capaian BSI ini sejalan dengan cita-cita awal merger BSI untuk menciptakan bank syariah yang inklusif, modern, dan digital.

“BSI milik Bank BUMN yang sekarang menjadi salah satu best performing di market. BSI tentunya menjadi salah satu star selama beberapa tahun terakhir. Dari awal pada waktu merger konsepnya sangat clear bahwa kita ingin membangun bank syariah yang inklusif, modern, dan digital,” kata Tiko.

Sebagai gambaran, BSI pun sempat membukukan kapitalisasi pasar lebih besar dari angka yang diungkapkan Tiko tersebut. Yaitu pada 30 April 2024 yang mencapai Rp121,78 triliun. Alhasil, pada kurun waktu tersebut BRIS menjadi saham paling berharga di urutan ke-13 yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bahkan sebelumnya, BSI resmi masuk jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar pada 14 Maret 2024. Saat itu kapitalisasi pasar BRIS mencapai Rp131,47 triliun. Raihan tersebut lebih cepat dari target yang ingin dicapai untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank pada 2025.

Oleh karena itu, Tiko mengapresiasi kinerja positif yang dicapai oleh BSI selama 3 tahun berdirinya bank syariah terbesar di Indonesia itu. Dia menilai, kehadiran BSI tidak hanya sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, namun sebuah keberhasilan membangun konsep baru di mana bank syariah menjadi lebih inklusif dan moderat.

“Sampai saat ini BSI bisa punya nasabah hingga 20 juta dengan pertumbuhan BSI mobile yang cepat sekali juga. Ini kita senang sekali karena kita bukan cuma merger tapi membangun ekosistem dan membangun kompetensi baru,” ucapnya.

Keberhasilan BSI terlihat pula dari economic value yang dihadirkannya. Pada tahun buku 2023, BSI membagikan dividen tunai Rp855,56 miliar atau Rp18,54 per saham. Jumlah dividen BSI tersebut naik sebesar 100% dibandingkan dengan tahun buku 2022 yang senilai Rp Rp9,24 per lembar saham.

Besaran dividen itu setara 15% laba tahun buku 2023 yang sebesar Rp5,7 triliun. Sebesar 20% laba 2023 atau senilai Rp1,14 triliun disisihkan sebagai cadangan wajib. Sisanya sebesar 65% atau sejumlah Rp3,7 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan.

BSI juga terus menunjukkan kinerja yang positif pada 2024 ini. Pada kuartal I-2024, BSI mencetak laba senilai Rp1,71 triliun. Pencapaian positif BSI didorong oleh pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh pesat, yaitu 10,43% secara tahunan (yoy) mencapai Rp297 triliun yang didominasi oleh dana murah. Di mana tabungan tumbuh 8,75% dan giro tumbuh hingga 10,52%.

Pada Maret 2024, jumlah pengguna BSI Mobile melonjak 29,35% yoy menjadi 6,70 juta orang. BSI mobile mencatatkan jumlah transaksi sebesar 118,5 Juta dengan volume transaksi mencapai Rp145,1 triliun. Jumlah nasabah yang membuka rekening secara online pun mencapai 93,6% dari nasabah baru BSI.

Sementara itu Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, manajemen perseroan memiliki komitmen untuk terus mendorong laju pertumbuhan secara berkelanjutan.BSI memiliki aspirasi untuk menjadi Top 3 Bank Syariah Global dan menjadi Top 3 Bank di Indonesia dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang.

“Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap dan menjadi top 3 bank di Indonesia,” ujarnya secara terpisah belum lama ini.

Visi tersebut sangat realistis dicapai. Sebab, pasca merger BSI terus membukukan rekam jejak positif. BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18%. Setelah merger, nasabah BSI meningkat sekitar 5 juta nasabah. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri perbankan hanya tumbuh satu digit. Saat ini BSI pun telah menjadi bank kelas menengah terbaik di Indonesia, dengan status sebagai bank papan tengah terkemuka.

Kerjasama Lotim – Jember, Bermuara Keuntungan pada Petani

By
ekbisntb.com
-
0
HM. Juaini Taofik(ekbisntb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com)-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Jember telah resmi menjalin kerja sama strategis untuk memasarkan dan mengolah hasil pertanian pada Kamis 18 Juli 2024. Kerjasama yang  khususnya klaster cabai itu diharapkan ke depan bisa lebih menguntungkan petani. Utamanya saat produksi melimpah.

Hal itu diterangkan Pj Bupati dalam rilisnya, Jumat 19 Juli 2024. Menurut Pj. Bupati, kerja sama ini akan menguntungkan petani dan pengusaha cabai di kedua daerah. Terutama dalam stabilisasi harga dan peningkatan produksi cabai.

Kabupaten Lotim merupakan sentra penghasil cabai dengan kualitas sangat baik. Kerja sama dengan Jember, yang memiliki pengalaman kerja sama dengan Indofood, diharapkan dapat memperkuat pasar dan menguntungkan petani pada masa produksi berlebih.

Dalam kunjungannya ke Jember, Pj. Bupati juga turut didampingi oleh pengusaha cabai terkemuka dari Lombok Timur, H. Subhan, yang telah melakukan MoU dengan pengusaha lokal di Jember. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berpotensi meningkatkan pengendalian inflasi secara keseluruhan di kedua daerah.

Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan sektor pertanian dan ekonomi lokal, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat kedua daerah. (rus)

Ratusan Ribu Rumah di Lotim Belum Miliki SPPT

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Tohri Habibi (ekbisntb.com/tribunlombok.com)

Selong (ekbisntb.com)-Jumlah rumah warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebanyak 350 ribu. Pada tahun 2024 ini diprediksi jumlahnya sudah mencapai 400 ribu lebih. Akan tetapi dari data tersebut, 300 ribu rumah belum memiliki Surat Peemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Hanya 100 ribu rumah sekarang yang memiliki SPPT, seperti di kelurahan Pancor itu dalam dana Indeks Desa Membangun jumlah rumah 4 ribu lebih, tapi yang memilliki SPPT hanya 1.000 unit rumah,” ungkap Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Tohri Habibi menjawab Ekbis NTB di ruang kerjanya, belum lama ini.

Data ini diakui Tohri cukup jomplang. Melihat fakta itu, Bapenda mencoba untuk melakukan perbaikan data. Menurutnya, masih kecilnya jumlah SPPT ini dikarenakan minimnya laporan pemecahan waris dari masyarakat.  Banyak kawasan tanah yang masih dibayarkan pajaknya oleh orang lain.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2023 targetnya Rp 15 miliar. Tahun 2024, target meningkat Rp 23 miliar atau naik  Rp 8 miliar dari tahun sebelumnya. Kondisi ini diakui membuat sejumlah wajib pajak ada yang melonjak hingga 1.000 persen dari nilai pajak tahun sebelumnya.

Tohri Habibi mengakui adanya lonjakan kenaikan PBB P2 tersebut. Dia menyebutkan tidak semua Wajib Pajak (WP) yang mengalami kenaikan. Dasar hukum perubahan tarif PBB P2 adalah Perbup 31/ 2023 tentang NJOP. Perda baru no 6 2023 tentang pajak daerah dan adanya Perbup No. 9 tahun 2024 tentang PBB. Atas dasar aturan-aturan tersebut tidak mengherankan sebelumnya hanya bayar pajak Rp 15 ribu melonjak menjadi Rp 121 ribu per objek pajak.

Tohri Habibi menjelaskan, SPPT dibuat Bapenda terbaru telah disesuaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak. Adanya warga yang proses disadari karena sejauh ini sosialisasi mungkin kurang maksimal. Kita akui situasi pemerintah daerah. NJOP terbaru diterbitkan sejak 2023 yang telah disesuaikan berdasarkan Perbup hang diteken Bupati pada  bulan Agustus 2023 lalu.

Mengapa NJOP ini diperlukan, katanya berdasarkan temuan BPK sejak 2019-2021 dan Monitoring KPK menjadi dokumen yang dipertimbangkan. NJOP sangat penting bukan sekadar tingkatkan nilai pajak tapi bantu ekonomi pemerintah dan masyarakat.

Pemda Lotim sudah melakukan survei zona objek pajak dan muncul dalam bentuk SK Bupati 2014. Survei se Kabupaten Lotim melihat harga zona nilai tanah. Lotim tidak menggunakan tenaga konsultan appraisal karena melihat kondisi anggaran daerah yang terbatas. Untuk appraisal miliaran dana dibutuhkan.

Gunakan peta NJOP yang merupakan hasil kerja dari tim yang melakukan survei zona tanah. Sehingga dari hasil itu alasan tidak ada rotan akarpun jadi keluarlah Perbup NJOP dengan mengacu zona nilai tanah tersebut.

Manfaat NJOP memilah jumlah pajak berdasarkan luas tanah dma kondisi bangunan. Bangunan yang bagus dan mewah akan lebih tinggi pajaknya dari yang biasa. Aplikasi standar nasional.

PBB P2 gunakan aplikasi. Menurut Tohri Habibi, semestinya diperbaharui  tiga tahun sekali. Akan tetapi kita tidak pernah dilakukan sejak Lotim ada. Tohri mengakui, masyarakay wajib pajak pasti banyak yang kaget dengan perubahan nilai SPPT. Karenanya, diterapkan  manajemen risiko. Katanya, cukup banyak daerah belum berani naikkan NJOP. Lotim sebenarnya sudah terlambat. Lotim berani Perbup NJOP Karena ada Perda baru.

Meskipun ada yang naik, pajak juga banyak yang turun. Contoh tanah warga di Terara sebelum regulasi terbaru diterapkan total pajaknya Rp 2 juta per hektar lahan. Sekarang dengan dasar tarif NJOP baru, pajaknya Rp 600 ribu per hektar lahan. Padahal dari segi nilai jual lahan tersebut sekarang sudah mencapai  Rp 3 miliar.

Berikutnya bagi yang wajib pajak yang mengalami kenaikan sampai 1.000 persen itu dipersilakan mengajukan pengaduan jika menganggap terlalu mahal. Angka itu dihitung mungkin karena masih satu lokasi dengan bangunan bangunan di dalamnya. Pajak tidak sama yang pinggir jalan dengan di tengah. Ada beberapa faktor lain yang memungkinkan kesalahan teknis petugas dalam menghitung. Namun, karena menjadi keputusan maka tetap dilaksanakan dan akan ditagih. (rus)

Tingkatkan Harapan Hidup, Wamenkes Apresiasi Lobar Terapkan Program ILP

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono  meluncurkan program ILP di Puskesmas Perampuan, Kecamatan Labuapi. (ekbisntb.com/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi seluruh puskesmas yang ada di Lobar sudah melakukan program Integrasi Layanan Primer (ILP). ILP ini diharapkan meningkatkan harapan hidup masyarakat dengan mampu menekan biaya kuratif atau pengobatan, karena ILP ini lebih mengedepankan tindakan promotif dan pencegahan integrasi puskesmas dan posyandu tingkat bawah.

Hal ini disampaikan Wamenkes saat meluncurkan program ILP di Puskesmas Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lobar, Jumat 19 Juli 2024. “Kabar baiknya, untuk wilayah NTB khususnya Lombok Barat dengan 10 kecamatannya Puskesmas yang sudah berstandar ILP,” katanya dalam sambutannya.

Ikut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, Direktur RSUD Tripat, para kepala puskesmas, camat dan jajaran terkait.

Dante Saksono mengatakan, rencananya Kemenkes RI akan membuat sekitar 4.078 ILP di seluruh Indonesia. Sampai saat ini sudah 43,1 persen ILP yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

‘’ILP adalah, upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada di Puskesmas dan Posyandu, sehingga kombinasi antara Posyandu, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas itulah yang disebut sebagai ILP. Untuk membina, mengedukasi, dan menyehatkan masyarakat sedekat mungkin agar program berjalan secara maksimal,’’ terangnya.

Ia mengatakan, masalah kesehatan bukanlah masalah eksklusif milik Kementerian Kesehatan saja. Namun, masalah kesehatan adalah masalah inklusif milik seluruh kementerian yang ada. Termasuk juga aparat pembina dan aparat yang berwenang di semua sektor di wilayahnya. “Itu semua terlibat di dalamnya. Karena membangun masalah kesehatan secara bersama maka kita berusaha untuk menekan biaya kesehatan, dan angka harapan hidup masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

 Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham mengatakan, beberapa persoalan kesehatan memang sedang dialami Lobar. Seperti beberapa waktu lalu telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD yang kemudian akan disusul dengan adanya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. “Dalam beberapa minggu terakhir kita lakukan Safari Jumat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya vaksinasi polio,” kata Ilham.

Kemudian, beberapa permasalahan kesehatan juga seperti stunting, angka kematian ibu, angka kematian anak.

Beberapa hal ini disosialisasikan melalui program Safari Jumat, karena diakuinya bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemda Lobar, jika tidak bersama-sama masyarakat Lobar. Begitu juga dengan penyakit menular dan tidak menular lainnya.

 Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan mengatakan, saat ini semua Puskesmas di Lobar telah melakukan sistem ILP sejak pada Maret 2023 lalu.

Sebagian besar puskesmas di Lobar sudah menyediakan layanan rawat inap dan sebagiannya lagi masih dalam proses, meski kendala keuangan yang rendah. Namun, diharapkannya, kehadiran posyandu juga dapat lebih cepat menemukan masyarakat yang sakit. “Ini sebagai langkah pencegahan. Jangan tunggu sakit parah baru berobat. Ini tujuan ILP,” terangnya. (her)

1...662663664...801Page 663 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami