Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 657

Dispar NTB Mengkritik Minimnya Penerangan di Jalan Baypass Mandalika

0
Kadispar, Jamaluddin Malady(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pariwisata provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengkritik minimnya penerangan di jalan Baypass Mandalika, akibat kerap kali raibnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan tersebut.

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ini kan tugas dinas perhubungan kabupaten dan provinsi. Kami akan menyampaikan kepada beliau-beliau sebagai pemangku kebijakan yang mengurus terkait lampu jalan,” ujarnya.

Menurutnya, minimnya penerangan ini akan mempengaruhi keamanan wisatawan, apalagi dua bulan lagi akan diselenggarakan perhelatan MotoGP Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang.

“Berpengaruh, kemarin saya mengikuti kegiatan diskusi publik di hotel Raja yang dilaksanakan oleh Karantaruna kecamatan Pujut, memang itu yang disampaikan kemarin,” katanya.

Ia melanjutkan, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, jalan di kawasan Mandalika harus difasilitasi penerangan. Apalagi seringkali acara nasional maupun internasional digelar di kawasan ini.

“Mandalika ini kan destinasi pariwisata super prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), nah harapan masyarakat bukan saja pada saat event dinyalakan. Tapi, tiap hari, sepanjang tahun,” lanjutnya.

Untuk menjaga fasilitas penerangan yang ada di jalan Baypass Mandalika, Jamal berharap adanya keterlibatan dari Badan Keamanan Desa (BKD) setempat untuk bisa membantu keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut.

“Mudah-mudahan teman-teman BKD yang ada disana bisa membantu untuk Kamtibmas untuk Lombok Tengah dan sekitarnya termasuk Baypass,” tutupnya. (era)

BLUD Sektor Kelautan Perikanan Bisa jadi Tulang Punggung PAD NTB

0
Muslim(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Tiga UPTD Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sektor Kelautan Perikanan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bisa diandalkan menjadi tulang punggung sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB.

Tiga BLUD ini diantaranya, BLUD Kawasan Lombok yang membawahi kawasan konservasi perairan di Lombok. BLUD Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat. serta BLUD Kawasan Bima dan Dompu. Tiga BLUD ini sudah diresmikan oleh Pemprov NTB sejak Mei 2024 lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si mengatakan, dengan adanya BLUD ini, pemerintah daerah dapat menjaring potensi PAD dari sektor keluautan perikanan hingga puluhan miliar setahun.

“Aktivitas di kawasan konservasi itu cukup banyak. Aktivitas wisata, untuk edukasi, penelitian dan lainnya. Dengan pengelolaan kawasan konservasi laut oleh BLUD, pendapatan dari kawasan konservasi ini bisa dioptimalkan,” katanya.

Muslim menambahkan, sebagaimana ketentuannya, wisatawan yang masuk ke kawasan konservasi harus menggunakan karcis. Sama halnya seperti membayar karcis untuk mendaki kawasan Gunung Rinjani. Demikian juga kapal-kapal wisatawan yang masuk ke kawasan konservasi, idealnya bisa membayar hingga Rp10 juta untuk sepuluh hari, katanya.

Muslim menyebutkan, salah satu contoh kapal-kapal wisata milik pribadi, yaitu kapal yacht yang masuk dan parkir lama di perairan Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Potensi pemasukan dari parkir kapal yacht ini menurutnya cukup besar. dan dapat dioptilkan pendapatannya dengan BLUD Wilayah Lombok.

“Begitu juga di Bima dan Dompu. Ada Pulau Banta yang merupakan kawasan konservasi yang bisa dioptimalkan pemasukannya oleh BLUD yang ada di sana. Ini yang perlu kita dukung terus. BLUD di sektor kelautan perikanan ini hanya kasarnya tinggal ambil PADnya saja. Karena hampir tidak ada pengeluarannya,” tammbahnya.

Selama ini potensi-potensi PAD itu tidak dapat ditarik secara optimal, masuknya kecil. Karena itu, menurut Muslim, setelah diresmikan tiga BLUD kelautan perikanan di NTB, kedepan potensi-potensi PAD itu dapat digarap dan dikelola secara maksimal untuk kepentingan kawasan setempat, dan pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi. Saat ini masih diperlukan kegiatan edukasi dan sosialiasi BLUD kepada seluruh stakeholder. Agar masayarakat, hingga pelaku usaha memahami tugas dan fungsi BLUD ini.

“Dalam dua tahun kedepan, BLUD ini harus terus sosialisasi. Seluruh stakeholder bisa didatangi, diperkenalkan. Datang bersama aparat sebagai stakeholder penegak hukum. Sehingga pemilik kapal memahami kemana berkoordinasi bisa membawa kapal wisata masuk ke kawasan konservasi. Begitu juga wisatawan, tau kemana mereka berkoordinasi kalau mau masuk kawasan konservasi laut, dan tata cara serta syaratnya,” katanya.

Dalam masa sosialisasi ini, menurut kepala dinas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) idealnya dapat memberikan dukungan untuk operasional.

“Sementara BLUD menghasilkan PAD besar, dukung dulu operasionalnya. Tidak besar kebutuhannya, minimal Rp150 juta setahun, untuk operasional tiga BLUD ini. supaya posisinya kuat, stakeholder faham. Kalau sudah dikenal BLUDnya, kedepan dengan sendirinya stakeholder kelautan perikanan tertib ketika masuk kawasan konservasi. Kalau sudah tertib melalui BLUD, otomatis PAD makin besar,” demikian Muslim.

Ia menambahkan, dalam beberapa bulan setelah diremsikan, BLUD-BLUD ini sudah menghasilkan puluhan juta. Targetnya tahun ini bisa berkontribusi diatas Rp200 juta kepada PAD. Jika operasional BLUD ini dapat didukung daerah secara optimal, Muslim menegaskan, BLUD-BLUD ini bisa menjadi sumber besar PAD NTB.(bul)

Bulog NTB – Peternak Unggas di Jawa Timur Jalin Kerjasama Menyerap Jagung dari NTB

0
Penandatanganan kerjasama antara Bulog NTB dengan peternak unggas di Jawa Timur(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah NTB menjalin kerja sama dengan Koperasi Pinsar Petelur Nasional (KPPN) untuk menyerap jagung hasil produksi petani di Provinsi NTB.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara Pimwil Bulog NTB Raden Guna Dharma dan Ketua KPPN, di Hotel Santika, Senin 22 Juli 2024.

Penandatanganan MoU ini dihadiri juga Asisten II Setda NTB H Fathul Gani, Ketua Presidium Pinsar Petelur Indonesia Yudi Yugiarso, Deputi Direktur Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa dan sejumlah peternak dari Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Pimwil Bulog NTB Raden Guna Dharma mengatakan, kerja sama Bulog NTB dengan KPPN ini merupakan langkah awal untuk memasok produk jagung kering pipil kepada peternak ayam petelur yang ada di Pulau Jawa dan juga beberapa provinis lainnya di Indonesia.

“Bulog NTB akan menjual jagung kering pipil kepada Koperasi Pinsar Petelur Nasional secara bertahap. Untuk MoU pertama ini, kami akan mengirimkan sebanyak 1.300 ton jagung pipil ke sejumlah daerah di Pulau Jawa melalui KPPN ini,” kata Raden Guna Dharma.

Awang sapaan akrab Raden Guna Dharma, menyambut baik kerja sama antara Perum Bulog NTB dan KPPN untuk memasok jagung hasil produk petani di NTB. Pasalnya, potensi jagung di NTB sangat besar setiap tahunnya. Awang menyebutkan, Perum Bulog Kanwil NTB saat ini memiliki stok jagung sebanyak 56.520 ton dan jumlah ini akan terus bertambah, karena penugasan untuk pembelian jagung petani di NTB masih berlaku belum dicabut oleh pemerintah pusat. Jagung yang sudah dibeli Bulog NTB, disimpan di sejumlah gudang dan bahkan melakukan penyewaan gudang kepada pihak swasta untuk menampung jagung hasil pembelian dari petani di NTB.

“Kerja sama ini setiap tiga bulan dievaluasi, dan bisa saja semakin banyak kita pasok untuk KPPN. Untuk 1.300 ton jagung ini kita kirim dalam waktu tiga bulan. Selanjuta MoU bisa diperbaharui, bisa saja semakin banyak nanti permintaanya,” ucap Awang.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, kerja sama ini adalah langkah nyata daerah dalam menyelesaikan masalah jagung.

“Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya Bulog NTB dalam membantu menyelesaikan masalah komoditas jagung ini dengan bekerja sama KPPN,” ucapnya.

Ia menegaskan, jika peternak tidak bisa berdiri sendiri dalam mendorong ketahanan pangan dari sektor peternakan tanpa dukungan petani jagung. Untuk itu penting kolaborasi yang kuat antara pengusaha peternakan dengan petani yang di fasilitasi oleh Bulog.

“Kami berharap kerja sama pasokan jagung antara Bulog NTB dan KPPN ini terus berlanjut, tidak hnya sebatas 1.300 ton ini,” harapnya.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Indonesia, Yudi Yugiarso mengatakan, jagung tidak bisa dipisahkan dengan industri peternakan. Hasil produksi peternakan tergantung dari besaran harga jagung di pasar. Kondisi yang sama juga pernah dialami pada tahun 2022. Ia mengaku perihatin dengan harga jagung yang seringkali melonjak tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Kami beruntung, hadirnya Bapanas yang selalu mendukung, tidak hanya peternak, tapi seluruh persoalan pangan lainnya,” katanya.

Yudi mengajak para peternak ayam petelur agar semangat dengan kerja sama ini, karena menjadi gambaran perhatian pemerintah kepada peternak. Peternak sebagai pekerja industri biologis membutuhkan pangan yang sehat, termasuk yang berasal dari jagung berkualitas.

“Kami berharap kerja sama ini akan terus berkelanjutan untuk mendukung program pangan nasional melalui sektor peternakan. Apalagi ketersediaan jagung di NTB juga melimpah dengan dukungan teknologi penyimpanan Bulog yang sudah berpengalaman,” katanya.

Sementara itu, Assisten II Setda NTB, H Fathul Gani memberikan apresiasi kepada Bulog NTB yang telah membuka peluang pasar produksi jagung petani di NTB dengan bermitra dengan KPPN.

“Potensi produksi jagung NTB, sebesar 1,2 juta ton. Dengan dibukanya peluang pasar oleh Bulog NTB melalui kemitraan dengan KPPN, menjadi angin segar produksi jagung di NTB,” tandasnya.(bul)

Nol Kasus, NTB Bebas Polio

0
Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin mengatakan sampai dengan saat ini, tidak ditemukan satu kasus polio di NTB. Hal ini menurutnya patut disyukuri, sebagai bukti baiknya koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kota untuk mencegah adanya kasus polio di provinsi ini.

“Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat tidak ada yang terpapar polio. Namun demikian, hal yang paling positif adalah pencegahan,” ujarnya setelah acara Pekan Imunisasi Nasional Polio di Posyandu Amal Sejati 1, Selasa, 23 Juli 2024.

Pada acara pekan polio ini, Pj Gubernur menghimbau kepada sebanyak 802.000 anak NTB untuk divaksinasi. Karena, penyakit polio merupakan penyakit menular yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut kecuali dengan pencegahan melalui imunisasi polio.

“Kepada para bupati dan walikota se NTB, khususnya stakeholder terkait mensukseskan program ini, 802.000 anak lebih harus tervaksinisasi PIN polio” lanjutnya.

Target imunisasi PIN polio di NTB tahun ini ialah 95 persen, namun, jika bisa NTB sampai 102 persen, sehingga provinsi ini terbebas dari bahaya polio.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes NTB, Badarudin, S.Kep.,Ners, yang menghimbau untuk seluruh masyarakat yang memiliki anak usia 0-7 tahun untuk melakukan imunisasi polio. Menurutnya PIN polio tahun ini berbeda dengan PIN polio lainnya, yang mana di PIN tahun ini diberikan anti gen yang tidak diberikan pada PIN polio manapun.

“PIN polio tahun ini tidak akan diberikan di priode lain, karena PIN ini diberikan anti gen yang tidak diberikan PIN reguler yang disebut dengan NOVP (Nopel Vaksin Polio),” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri.,MM.,MARS., mengatakan hal yang sama bahwa untuk mendapatkan vaksin PIN polio ini, Indonesia harus bersaing dengan berbagai negara di dunia.

“Indonesia mendapatkan vaksin polio ini dengan susah payah, bersaing dengan negara India dan Afrika juga ada yang memang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB),” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa Indonesia khususnya NTB beruntung mendapatkan dosis vaksin PIN Polio tahun ini, karena memang masih ada KLB di tujuh provinsi di Indonesia. Meski Indonesia tidak termasuk daerah dengan KLB polio, namun tetap dibutuhkan pencegahan agar penyakit ini tidak menyerang anak NTB.

“Tidak akan ada lagi, dan ini gratis. Tidak boleh ada pemungutan satu sen,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komite Daerah (Komda) KIPI Provinsi NTB, dr Djelantik, menjelaskan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), ia mengatakan, laporan masyarakat menjadi salah satu bentuk pertama penanganan pasca imunisasi.

Yang mana masyarakat yang anaknya mengalami sakit setelah melaksanakan PIN polio bisa langsung melaporkan keluhan anaknya kepada pihak terkait atau fasilitas kesehatan. Namun menurutnya, PIN polio menjadi salah satu imunisasi yang tidak pernah meninggalkan kasus serius.

“Keamanan vaksin sangat kita jaga betul. Kalau polio paling aman, hampir tidak pernah terjadi kejadian pasca imunisasi yang serius, paling ada yang diare, tapi jarang sekali,” ujarnya. (era)

Pemesanan Kamar Homestay untuk MotoGP Mandalika Baru 10,5 Persen

0
Azis Junaidi (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com)-Pemesanan kamar homestay untuk perhelatan MotoGP yang akan digelar pada 27-29 September 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit sampai saat ini baru mencapai 10,5 persen.

“Untuk pemesanan kamar homestay baru 10,5 persen. Itu khusus homestay di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” kata Ketua Indonesia Homestay Asosiation (IHSA) NTB, Aziz Junaidi di sela-sela pelantikan anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB di Kota Mataram, Senin 22 Juli 2024.

Ia mengatakan bila merujuk data tahun 2023, dari 400 kamar homestay yang ada di lingkar KEK Mandalika, tidak semua kamar terisi oleh penonton MotoGP. Meski idealnya jumlah kamar tersebut masih kurang. Sebab, idealnya untuk KEK Mandalika dibutuhkan 800 sampai 1.000 kamar homestay. “Tahun lalu tidak 100 persen terisi. Yang ada 50-60 persen,” ujarnya.

Namun demikian, kata Aziz, mengingat pelaksanaan MotoGP baru akan dimulai akhir September mendatang, pihaknya optimis pemesanan kamar bisa lebih banyak menjelang pelaksanaan. Bahkan, diperkirakan akhir Agustus atau awal September sudah mulai ramai pemesanan kamar.

“Ini kan masih berproses, mudah-mudahan mendekati MotoGP pemesanan sudah mulai ramai. Itu harapan kita ya,” ucap Aziz.

Untuk tamu yang memesan kamar sebagian besar merupakan wisatawan atau penonton dalam negeri, seperti Jakarta, Sumatera, Sulawesi, dan kota-kota yang ada di Pulau Jawa.

“Jadi kalau tamu rata-rata domestik,” ujarnya.

Sedangkan untuk tarif per kamar, Azis menyebutkan sama seperti harga saat MotoGP 2023. Artinya harga tersebut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB, Nomor 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi berdasarkan tarif batas atas pada saat MotoGP Mandalika.

“Kalau untuk tarif kamar kami sesuaikan dengan Pergub, karena kita harapkan pariwisata berlanjutan. Kalau terlalu naik nanti nggak ada yang mau datang,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mengingatkan para pelaku usaha perhotelan/homestay di daerah ini untuk menaati Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi.

“Pergub ini lahir sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam menetapkan tarif batas atas pada saat kegiatan internasional seperti MotoGP Mandalika,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam Pergub tersebut diatur terkait zona untuk harga hotel/homestay maupun transportasi. Ada tiga zona yang di atur. Di antaranya zona utama yaitu hotel-hotel di wilayah Lombok Tengah hanya diperbolehkan menaikkan tarif hotel maksimal tiga kali lipat saja. Zona dua di Kota Mataram hanya boleh menaikkan tarif maksimal dua kali lipat.

“Untuk di wilayah Senggigi dan sekitarnya masuk dalam zona tiga yang hanya boleh menaikkan tarif maksimal satu kali lipat,” katanya. (ant)

Buka Rute Potensial

0
Arif Haryanto (ekbisntb.com/ham)

PENERBANGAN dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menuju Kuala Lumpur, Malaysia memiliki potensi yang cukup besar. Sekarang, penerbangan dari BIZAM -Kuala Lumpur dilayani AirAsia dan Super Airjet. Satu lagi maskapai internasional Malindo siap membuka rute, BIZAM -Kuala Lumpur.

Demikian disampaikan Stakeholder Relation Manager PT. Angkasa Pura I Lombok International Airport (LIA) Arif Haryanto yang dikonfirmasi usai pelantikan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB periode 2024-2027 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin 22 Juli 2024.

Diakuinya, pihak Angkasa Pura menunggu surat resmi dari Malindo yang berencana membuka rute penerbangan dari BIZAM -Kuala Lumpur. Begitu juga ke rute penerbangan lainnya di Indonesia, khususnya menjelang MotoGP September mendatang.

“Kalau rencana penambahan penerbangan domestik atau internasional itu memang ada beberapa, khususnya jelang MotoGP ini ada beberapa maskapai yang siap membuka rute baru seperti Malindo, Garuda Indonesia. Malindo baru, tapi masih sampai saat ini kami masih menunggu surat resmi dari pihak Malindo,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, pihak Malindo sudah melakukan pertemuan dengan pihak PT AP I LIA yang berencana membuka rute penerbangan dari BIZAM -Kuala Lumpur. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu yang pasti pihak maskapai merealisasikan rencananya.

“Jadi prinsipnya, kami siap menerima baik penambahan rute baru, penambahan frekuensi penerbangan. Prosesnya seperti yang kami harapkan nggak lama lagi. Ada update lagi,” terangnya.

Sementara penerbangan domestik, ungkapnya , kemungkinan jelang MotoGP akan ada penambahan penerbangan. Ada juga penambahan rute baru dari Pelita Air, tapi pihaknya masih menunggu.

“Kalau sounding dari maskapai sudah lumayan banyak. Cuma kita masih menunggu resmi. Karena bagaimana pun kita tunggu surat resmi, kapan mau terbang, jamnya berapa, nanti kita tinggal eksekusi di lapangan,” ujarnya .

Sementara terkait penambahan jam operasional, pihaknya selalu siap. Beberapa waktu lalu, pihaknya pernah beroperasi 24 jam. Namun, pihak bandara harus berhitung soal biaya operasional.  Sekarang ini jam operasional bandara sampai jam 21.00 WITA. Sedangkan, di atas jam 9 malam permintaan dari maskapai sedikit.

Menurutnya, jika hanya 1 atau 2 maskapai yang beroperasi di atas jam 9 malam tidak akan menutup biaya operasional. Namun, jika ada maskapai lainnya seperti Garuda, Lion Air di jam yang sama ingin menambah frekuensi penerbangan, pihaknya siap.

‘’Soalnya setiap 1 jam penambahan jam penerbangan, operasional kan nambah. Lampu, SDM yang stand by di terminal juga, itu harus kita perhitungkan. Jadi misalkan dalam evaluasi kami memungkinkan, kenapa nggak kita tambah. Prinsipnya kita siap tambah jam operasional, tapi kita evaluasi seperti apa biaya operasional yang dikeluarkan,” terangnya. (ham)

UMKM yang Tidak Lolos Kurasi Saat MotoGP, Dihadirkan Pada Festival Kuliner Kota Mataram

0
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. H. M.Ramdhani (ekbisntb.com/rri)

Mataram (ekbisntb.com)-Perhelatan event internasional MotoGP menjadi ajang pelaku UMKM Kota Mataram untuk turut terlibat dalam upaya mendongkrak omzetnya. UMKM yang lolos tahapan kurasi akan ditampilkan dalam gelaran event MotoGP.Sementara UMKM yang tidak lolos kurasi akan disiapkan wadah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram pada Festival Kuliner.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, H. M. Ramdhani mengungkapkan bahwa, seperti tahun-tahun sebelumnya UMKM yang tidak terkurasi akan dilibatkan dalam kegiatan festival kuliner di Kota Mataram. Hal tersebut menjadi upaya Pemkot agar para penonton MotoGP yang tinggal di area Mataram dapat berbelanja kuliner atau yang lainnya di Festival tersebut.

“Untuk menampung mereka yang tidak bisa diakomodir oleh pihak penyelenggara. Karena mungkin pihak penyelenggara kan punya standar tinggi. Jadi Mataram bikin acara sendiri. Karena asumsinya banyak penonton yang nonton MotoGP nginapnya di Mataram,” terang Ramdhani.

Kegiatan Festival Kuliner tersebut bersifat kolaboratif, yang melibatkan Dinas Perdagangan maupun Dinas Pariwisata untuk mengakomodir berbagai pelaku UMKM di Kota Mataram. Lebih lanjut ia menerangkan, festival tersebut tidak hanya menampilkan kuliner, pun meliputi merchandise, oleh-oleh, makanan olahan, kopi, cendramata, dan lain-lain.

“Kami juga sebenarnya kan punya galeri Dekranasda, jadi harapannya tamu-tamu yang datang untuk nonton MotoGP itu nanti kita kerja sama dengan travel guide untuk diarahkan ke galeri Dekranasda. Galeri itu isinya adalah karya-karya UMKM kota mataram yang terpilih,” ujarnya.

Sementara, ia menyampaikan untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang akan dikurasi pihak penyelenggara MotoGP, pihaknya secara rutin melakukan pelatihan. Seperti pelatihan kemasan, branding produk, hingga pelatihan digital marketing, tergantung kebutuhan masing-masing UMKM yang berproduksi. (ulf)

Pemkot Mataram Anggarkan Subsidi Bemo Kuning Rp50 Juta untuk Tiga Bulan

0
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin(ekbisntb.com/rri)

Mataram (ekbisntb.com) – Transportasi umum (bemo kuning) yang tengah dicanangkan sebagai angkutan pelajar, saat ini sedang dalam persiapan untuk memastikan percobaan penggunaannya benar-benar aman bagi siswa-siswi yang akan menggunakan fasilitas ini.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin. Ia menyampaikan, unit angkutan pelajar bemo kuning masih dipersiapkan karena anggaran yang tersedia hanya Rp.50 juta untuk tiga bulan.

“Jadi kita mulai supaya tidak terputus nanti Oktober, November, dan Desember,” ungkap Zulkarwin.

Dari segi kelayakannya, mulai dari rem hingga lampu-lampu akan dipastikan aman di Pengujian Kelayakan Bermotor (PKB) untuk setiap unit. Apabila kelayakannya sudah mumpuni, angkutan pelajar tersebut akan diluncurkan penggunaannya.

“Sebelum uji coba, kita apel di SMP yang bersangkutan, yang menjadi lokusnya, supaya kita kasih tau informasi ke siswa-siswanya bahwa ada pelayanan angkutan gratis menggunakan bemo kuning,” terangnya.

Dari sisi interior, Pemkot Mataram belum menyediakan anggaran bagi pemilik bemo kuning. Sepenuhnya tetap dibebankan kepada pemilik angkutan. (ulf)

Selain Finance, Pengaduan Pengembang Perumahan Terbanyak Dilaporkan ke BPSK

0
Muna’im, SE., M.Si(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbsntb.com)-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima pengaduan terbanyak, diantaranya pengaduan ke lembaga finance, dan pengaduan konsumen terhadap pengembang perumahan tertentu.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Muna’im, SE., M.Si mengatakan, untuk pengaduan finance, tidak jauh-jauh dari penarikan kendaraan oleh pihak ketiga yang digunakan olleh finance, dan membengkaknya bunga tunggakan kredit.

“Umumnya nasabah yang wan prestasi. Misalnya tidak bayar kredit kendaraan berbulan-bulan. Posisi konsumen memang selalu lemah. Tetapi tidak boleh kemudian konsumen menerima konsekuensi yang berat, seperti bunga kredit yang membengkak. Inilah perlunya BPSK hadir, untuk melindung konsumen, tetapi tidak juga merugikan financenya,” ujarnya.

Muna’im menambahkan, pengaduan terbanyak kedua setelah finance adalah soal pengembang perumahan tertentu. Untuk pengaduan ini, umumnya persoalannya ada di pengembang.

Beberapa pengaduan konsumen yang dilaporkan ke BPSK diantaranya, tidak sesuainya perjanjian antara konsumen dan pengembang perumahan tertentu terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).

Tidak sesuainya spek rumah yang dibeli konsumen dengan kualitas yang ditawarkan oleh pengembang yang dilaporkan. Selain itu, belum terpasangnya kebutuhan utama seperti PDAM.

“Laporan-laporan ini ditindaklanjuti oleh BPSK. Dan biasanya, setelah dituruni, dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pengembang,” ujarnya.

BPSK adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Jika merasa hak sebagai konsumen dilanggar, bisa mengadu ke BPSK.

Tugas utama BPSK adalah menjadi mediator antara Anda dan pihak perusahaan. BPSK akan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak melalui proses yang disebut konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Secara lebih rinci, tugas dan wewenang BPSK antara lain. Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.

Jika terbukti ada pelanggaran, BPSK akan memberitahu pihak perusahaan dan meminta perusahaan bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, BPSK bisa memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan perlindungan konsumen.

Saat ini, kata Muna`im, baru empat BPSK terbentuk di NTB. BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara, dan BPSK Kabupaten Sumbawa. Menyusul dibentuk BPSK Kabupaten/Kota lainnya.
Keberadaan BPSK sangat penting karena: Memudahkan dan mempercepat penyelesaian sengketa, dimana BPSK memberikan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan.

Memberikan kepastian hukum, keputusan yang dikeluarkan BPSK memiliki kekuatan hukum tertentu, sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen.
Menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. bahwa BPSK memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, namun juga tidak merugikan pelaku usaha yang bertindak sesuai dengan aturan.(bul)

BPPD NTB Pasang Target Jangka Pendek, Dibuka Kembali Penerbangan Australia-Lombok

0
Sahlan M Saleh(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2024-2027 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juli 2024.

Kepengurusan baru ini langsung melakukan rapat perdana untuk menyusun program-program strategis kepariwisataan, jangka pendek, dan jangka panjang. Salah satu program strategis jangka pendek yang ingin diwujudkan adalah dibukanya kembali penerbangan internasional, Australia-Lombok.

Ketua BPPD Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh usai menggelar rapat perdana BPPD Provinsi NTB mengemukakan, program strategis secara umum yang ingin terus dilakukan adalah promosi pariwisata Lombok dan Sumbawa.

“Kita terus mengangkat budaya dan alam kita di sini yang lebih kuat image-nya untuk pariwisata kita yang lebih baik,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, kegiatan utama yang dilakukan BPPD adalah sales mission, promosi, dan kegiatan-kegiatan di dalam dan luar negeri. Agar wisatawan domestic dan mancanegara yang datang ke NTB terus naik.

Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan BPPD, urai Sahlan. Bagiaman melawan image bahwa pariwisata domestic itu mahal.

“Itu tantangan kita untuk terus bergerak supaya pariwisata kita lebih familiar, walaupun harga tiket pesawat relative lebih mahal,” katanya.

Image pariwisata NTB mahal karena image MotoGP mahal. Mahalnya harga tiket pesawat domestic, dibanding ke luar negeri. Tantangan lainnya adalah destinasi wisata NTB yang masih belum tumbuh. Masih tetap yang diandalkan adalah Gili Trawangan, Kuta, dan Senggigi.

“Tidak ada yang baru. Sehingga kita ingin bantu destinasi kita terus tumbuh dengan konsep pariwisata yang kekinian,” katanya.

Untuk menjawab tantangan pariwisata NTB ini, lanjut Sahlan, yang akan dilakukan adalah meningkatkan demand (permintaan). Maskapai penerbangan menurutnya akan memilih destinasi-destinasi yang demandnya tinggi untuk mendukung potensi bisnisnya.

Begitu pula dengan destinasi wisata, menurutnya, harus dilakukan peningkatan SDM pariwisata di NTB dengan pelatihan-pelatihan. Agar faham tentang destinasi yang baik, dengan standar wisatawan.

“Baru penerbangan internasional bisa masuk ke Lombok. Penerbangan dari mana saja di dunia, bisa masuk Lombok, asal demandnya tinggi. Dari Inggrispun bisa. Tapi potensi penumpangnya ada atau ndak. Supaya load factor itu minimal 80 persen. Baru bisa pesawat luar negeri masuk. Dan potensi yang paling realistis ada di Asutralia,” ujarnya.

Pengalaman salah satu maskapai yang melayani penerbangan langsung Peart, Australia – Lombok rata – rata penumpangnya mencapai 80 persen. Kembalinya, dari Lombok ke Australia hanya 40 persen. Sehingga penerbangannya tidak berlangsung konsisten.

“Kita ingin penerbangan Australia-Lombok, dan sebaliknya bisa dibuka kembali. Kita sudah berdiskusi dengan Jet Start. Kami akan berupaya mendorong peningkatan wisatawan Australia ke Lombok, atau sebaliknya, dengan cara bekerjasama promosi dengan stakeholder pariwisata di Australia,” demikian Sahlan.(bul)