Sunday, April 5, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 655

Nol Kasus, NTB Bebas Polio

0
Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin mengatakan sampai dengan saat ini, tidak ditemukan satu kasus polio di NTB. Hal ini menurutnya patut disyukuri, sebagai bukti baiknya koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kota untuk mencegah adanya kasus polio di provinsi ini.

“Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat tidak ada yang terpapar polio. Namun demikian, hal yang paling positif adalah pencegahan,” ujarnya setelah acara Pekan Imunisasi Nasional Polio di Posyandu Amal Sejati 1, Selasa, 23 Juli 2024.

Pada acara pekan polio ini, Pj Gubernur menghimbau kepada sebanyak 802.000 anak NTB untuk divaksinasi. Karena, penyakit polio merupakan penyakit menular yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut kecuali dengan pencegahan melalui imunisasi polio.

“Kepada para bupati dan walikota se NTB, khususnya stakeholder terkait mensukseskan program ini, 802.000 anak lebih harus tervaksinisasi PIN polio” lanjutnya.

Target imunisasi PIN polio di NTB tahun ini ialah 95 persen, namun, jika bisa NTB sampai 102 persen, sehingga provinsi ini terbebas dari bahaya polio.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes NTB, Badarudin, S.Kep.,Ners, yang menghimbau untuk seluruh masyarakat yang memiliki anak usia 0-7 tahun untuk melakukan imunisasi polio. Menurutnya PIN polio tahun ini berbeda dengan PIN polio lainnya, yang mana di PIN tahun ini diberikan anti gen yang tidak diberikan pada PIN polio manapun.

“PIN polio tahun ini tidak akan diberikan di priode lain, karena PIN ini diberikan anti gen yang tidak diberikan PIN reguler yang disebut dengan NOVP (Nopel Vaksin Polio),” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri.,MM.,MARS., mengatakan hal yang sama bahwa untuk mendapatkan vaksin PIN polio ini, Indonesia harus bersaing dengan berbagai negara di dunia.

“Indonesia mendapatkan vaksin polio ini dengan susah payah, bersaing dengan negara India dan Afrika juga ada yang memang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB),” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa Indonesia khususnya NTB beruntung mendapatkan dosis vaksin PIN Polio tahun ini, karena memang masih ada KLB di tujuh provinsi di Indonesia. Meski Indonesia tidak termasuk daerah dengan KLB polio, namun tetap dibutuhkan pencegahan agar penyakit ini tidak menyerang anak NTB.

“Tidak akan ada lagi, dan ini gratis. Tidak boleh ada pemungutan satu sen,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komite Daerah (Komda) KIPI Provinsi NTB, dr Djelantik, menjelaskan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), ia mengatakan, laporan masyarakat menjadi salah satu bentuk pertama penanganan pasca imunisasi.

Yang mana masyarakat yang anaknya mengalami sakit setelah melaksanakan PIN polio bisa langsung melaporkan keluhan anaknya kepada pihak terkait atau fasilitas kesehatan. Namun menurutnya, PIN polio menjadi salah satu imunisasi yang tidak pernah meninggalkan kasus serius.

“Keamanan vaksin sangat kita jaga betul. Kalau polio paling aman, hampir tidak pernah terjadi kejadian pasca imunisasi yang serius, paling ada yang diare, tapi jarang sekali,” ujarnya. (era)

Pemesanan Kamar Homestay untuk MotoGP Mandalika Baru 10,5 Persen

0
Azis Junaidi (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com)-Pemesanan kamar homestay untuk perhelatan MotoGP yang akan digelar pada 27-29 September 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit sampai saat ini baru mencapai 10,5 persen.

“Untuk pemesanan kamar homestay baru 10,5 persen. Itu khusus homestay di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” kata Ketua Indonesia Homestay Asosiation (IHSA) NTB, Aziz Junaidi di sela-sela pelantikan anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB di Kota Mataram, Senin 22 Juli 2024.

Ia mengatakan bila merujuk data tahun 2023, dari 400 kamar homestay yang ada di lingkar KEK Mandalika, tidak semua kamar terisi oleh penonton MotoGP. Meski idealnya jumlah kamar tersebut masih kurang. Sebab, idealnya untuk KEK Mandalika dibutuhkan 800 sampai 1.000 kamar homestay. “Tahun lalu tidak 100 persen terisi. Yang ada 50-60 persen,” ujarnya.

Namun demikian, kata Aziz, mengingat pelaksanaan MotoGP baru akan dimulai akhir September mendatang, pihaknya optimis pemesanan kamar bisa lebih banyak menjelang pelaksanaan. Bahkan, diperkirakan akhir Agustus atau awal September sudah mulai ramai pemesanan kamar.

“Ini kan masih berproses, mudah-mudahan mendekati MotoGP pemesanan sudah mulai ramai. Itu harapan kita ya,” ucap Aziz.

Untuk tamu yang memesan kamar sebagian besar merupakan wisatawan atau penonton dalam negeri, seperti Jakarta, Sumatera, Sulawesi, dan kota-kota yang ada di Pulau Jawa.

“Jadi kalau tamu rata-rata domestik,” ujarnya.

Sedangkan untuk tarif per kamar, Azis menyebutkan sama seperti harga saat MotoGP 2023. Artinya harga tersebut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB, Nomor 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi berdasarkan tarif batas atas pada saat MotoGP Mandalika.

“Kalau untuk tarif kamar kami sesuaikan dengan Pergub, karena kita harapkan pariwisata berlanjutan. Kalau terlalu naik nanti nggak ada yang mau datang,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mengingatkan para pelaku usaha perhotelan/homestay di daerah ini untuk menaati Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi.

“Pergub ini lahir sebagai acuan atau pedoman bagi setiap pelaku usaha di bidang usaha jasa akomodasi dalam menetapkan tarif batas atas pada saat kegiatan internasional seperti MotoGP Mandalika,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam Pergub tersebut diatur terkait zona untuk harga hotel/homestay maupun transportasi. Ada tiga zona yang di atur. Di antaranya zona utama yaitu hotel-hotel di wilayah Lombok Tengah hanya diperbolehkan menaikkan tarif hotel maksimal tiga kali lipat saja. Zona dua di Kota Mataram hanya boleh menaikkan tarif maksimal dua kali lipat.

“Untuk di wilayah Senggigi dan sekitarnya masuk dalam zona tiga yang hanya boleh menaikkan tarif maksimal satu kali lipat,” katanya. (ant)

Buka Rute Potensial

0
Arif Haryanto (ekbisntb.com/ham)

PENERBANGAN dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menuju Kuala Lumpur, Malaysia memiliki potensi yang cukup besar. Sekarang, penerbangan dari BIZAM -Kuala Lumpur dilayani AirAsia dan Super Airjet. Satu lagi maskapai internasional Malindo siap membuka rute, BIZAM -Kuala Lumpur.

Demikian disampaikan Stakeholder Relation Manager PT. Angkasa Pura I Lombok International Airport (LIA) Arif Haryanto yang dikonfirmasi usai pelantikan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB periode 2024-2027 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin 22 Juli 2024.

Diakuinya, pihak Angkasa Pura menunggu surat resmi dari Malindo yang berencana membuka rute penerbangan dari BIZAM -Kuala Lumpur. Begitu juga ke rute penerbangan lainnya di Indonesia, khususnya menjelang MotoGP September mendatang.

“Kalau rencana penambahan penerbangan domestik atau internasional itu memang ada beberapa, khususnya jelang MotoGP ini ada beberapa maskapai yang siap membuka rute baru seperti Malindo, Garuda Indonesia. Malindo baru, tapi masih sampai saat ini kami masih menunggu surat resmi dari pihak Malindo,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, pihak Malindo sudah melakukan pertemuan dengan pihak PT AP I LIA yang berencana membuka rute penerbangan dari BIZAM -Kuala Lumpur. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu yang pasti pihak maskapai merealisasikan rencananya.

“Jadi prinsipnya, kami siap menerima baik penambahan rute baru, penambahan frekuensi penerbangan. Prosesnya seperti yang kami harapkan nggak lama lagi. Ada update lagi,” terangnya.

Sementara penerbangan domestik, ungkapnya , kemungkinan jelang MotoGP akan ada penambahan penerbangan. Ada juga penambahan rute baru dari Pelita Air, tapi pihaknya masih menunggu.

“Kalau sounding dari maskapai sudah lumayan banyak. Cuma kita masih menunggu resmi. Karena bagaimana pun kita tunggu surat resmi, kapan mau terbang, jamnya berapa, nanti kita tinggal eksekusi di lapangan,” ujarnya .

Sementara terkait penambahan jam operasional, pihaknya selalu siap. Beberapa waktu lalu, pihaknya pernah beroperasi 24 jam. Namun, pihak bandara harus berhitung soal biaya operasional.  Sekarang ini jam operasional bandara sampai jam 21.00 WITA. Sedangkan, di atas jam 9 malam permintaan dari maskapai sedikit.

Menurutnya, jika hanya 1 atau 2 maskapai yang beroperasi di atas jam 9 malam tidak akan menutup biaya operasional. Namun, jika ada maskapai lainnya seperti Garuda, Lion Air di jam yang sama ingin menambah frekuensi penerbangan, pihaknya siap.

‘’Soalnya setiap 1 jam penambahan jam penerbangan, operasional kan nambah. Lampu, SDM yang stand by di terminal juga, itu harus kita perhitungkan. Jadi misalkan dalam evaluasi kami memungkinkan, kenapa nggak kita tambah. Prinsipnya kita siap tambah jam operasional, tapi kita evaluasi seperti apa biaya operasional yang dikeluarkan,” terangnya. (ham)

UMKM yang Tidak Lolos Kurasi Saat MotoGP, Dihadirkan Pada Festival Kuliner Kota Mataram

0
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram. H. M.Ramdhani (ekbisntb.com/rri)

Mataram (ekbisntb.com)-Perhelatan event internasional MotoGP menjadi ajang pelaku UMKM Kota Mataram untuk turut terlibat dalam upaya mendongkrak omzetnya. UMKM yang lolos tahapan kurasi akan ditampilkan dalam gelaran event MotoGP.Sementara UMKM yang tidak lolos kurasi akan disiapkan wadah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram pada Festival Kuliner.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, H. M. Ramdhani mengungkapkan bahwa, seperti tahun-tahun sebelumnya UMKM yang tidak terkurasi akan dilibatkan dalam kegiatan festival kuliner di Kota Mataram. Hal tersebut menjadi upaya Pemkot agar para penonton MotoGP yang tinggal di area Mataram dapat berbelanja kuliner atau yang lainnya di Festival tersebut.

“Untuk menampung mereka yang tidak bisa diakomodir oleh pihak penyelenggara. Karena mungkin pihak penyelenggara kan punya standar tinggi. Jadi Mataram bikin acara sendiri. Karena asumsinya banyak penonton yang nonton MotoGP nginapnya di Mataram,” terang Ramdhani.

Kegiatan Festival Kuliner tersebut bersifat kolaboratif, yang melibatkan Dinas Perdagangan maupun Dinas Pariwisata untuk mengakomodir berbagai pelaku UMKM di Kota Mataram. Lebih lanjut ia menerangkan, festival tersebut tidak hanya menampilkan kuliner, pun meliputi merchandise, oleh-oleh, makanan olahan, kopi, cendramata, dan lain-lain.

“Kami juga sebenarnya kan punya galeri Dekranasda, jadi harapannya tamu-tamu yang datang untuk nonton MotoGP itu nanti kita kerja sama dengan travel guide untuk diarahkan ke galeri Dekranasda. Galeri itu isinya adalah karya-karya UMKM kota mataram yang terpilih,” ujarnya.

Sementara, ia menyampaikan untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang akan dikurasi pihak penyelenggara MotoGP, pihaknya secara rutin melakukan pelatihan. Seperti pelatihan kemasan, branding produk, hingga pelatihan digital marketing, tergantung kebutuhan masing-masing UMKM yang berproduksi. (ulf)

Pemkot Mataram Anggarkan Subsidi Bemo Kuning Rp50 Juta untuk Tiga Bulan

0
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin(ekbisntb.com/rri)

Mataram (ekbisntb.com) – Transportasi umum (bemo kuning) yang tengah dicanangkan sebagai angkutan pelajar, saat ini sedang dalam persiapan untuk memastikan percobaan penggunaannya benar-benar aman bagi siswa-siswi yang akan menggunakan fasilitas ini.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin. Ia menyampaikan, unit angkutan pelajar bemo kuning masih dipersiapkan karena anggaran yang tersedia hanya Rp.50 juta untuk tiga bulan.

“Jadi kita mulai supaya tidak terputus nanti Oktober, November, dan Desember,” ungkap Zulkarwin.

Dari segi kelayakannya, mulai dari rem hingga lampu-lampu akan dipastikan aman di Pengujian Kelayakan Bermotor (PKB) untuk setiap unit. Apabila kelayakannya sudah mumpuni, angkutan pelajar tersebut akan diluncurkan penggunaannya.

“Sebelum uji coba, kita apel di SMP yang bersangkutan, yang menjadi lokusnya, supaya kita kasih tau informasi ke siswa-siswanya bahwa ada pelayanan angkutan gratis menggunakan bemo kuning,” terangnya.

Dari sisi interior, Pemkot Mataram belum menyediakan anggaran bagi pemilik bemo kuning. Sepenuhnya tetap dibebankan kepada pemilik angkutan. (ulf)

Selain Finance, Pengaduan Pengembang Perumahan Terbanyak Dilaporkan ke BPSK

0
Muna’im, SE., M.Si(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbsntb.com)-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima pengaduan terbanyak, diantaranya pengaduan ke lembaga finance, dan pengaduan konsumen terhadap pengembang perumahan tertentu.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Muna’im, SE., M.Si mengatakan, untuk pengaduan finance, tidak jauh-jauh dari penarikan kendaraan oleh pihak ketiga yang digunakan olleh finance, dan membengkaknya bunga tunggakan kredit.

“Umumnya nasabah yang wan prestasi. Misalnya tidak bayar kredit kendaraan berbulan-bulan. Posisi konsumen memang selalu lemah. Tetapi tidak boleh kemudian konsumen menerima konsekuensi yang berat, seperti bunga kredit yang membengkak. Inilah perlunya BPSK hadir, untuk melindung konsumen, tetapi tidak juga merugikan financenya,” ujarnya.

Muna’im menambahkan, pengaduan terbanyak kedua setelah finance adalah soal pengembang perumahan tertentu. Untuk pengaduan ini, umumnya persoalannya ada di pengembang.

Beberapa pengaduan konsumen yang dilaporkan ke BPSK diantaranya, tidak sesuainya perjanjian antara konsumen dan pengembang perumahan tertentu terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).

Tidak sesuainya spek rumah yang dibeli konsumen dengan kualitas yang ditawarkan oleh pengembang yang dilaporkan. Selain itu, belum terpasangnya kebutuhan utama seperti PDAM.

“Laporan-laporan ini ditindaklanjuti oleh BPSK. Dan biasanya, setelah dituruni, dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pengembang,” ujarnya.

BPSK adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Jika merasa hak sebagai konsumen dilanggar, bisa mengadu ke BPSK.

Tugas utama BPSK adalah menjadi mediator antara Anda dan pihak perusahaan. BPSK akan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak melalui proses yang disebut konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Secara lebih rinci, tugas dan wewenang BPSK antara lain. Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.

Jika terbukti ada pelanggaran, BPSK akan memberitahu pihak perusahaan dan meminta perusahaan bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, BPSK bisa memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan perlindungan konsumen.

Saat ini, kata Muna`im, baru empat BPSK terbentuk di NTB. BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara, dan BPSK Kabupaten Sumbawa. Menyusul dibentuk BPSK Kabupaten/Kota lainnya.
Keberadaan BPSK sangat penting karena: Memudahkan dan mempercepat penyelesaian sengketa, dimana BPSK memberikan mekanisme yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan.

Memberikan kepastian hukum, keputusan yang dikeluarkan BPSK memiliki kekuatan hukum tertentu, sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen.
Menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. bahwa BPSK memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, namun juga tidak merugikan pelaku usaha yang bertindak sesuai dengan aturan.(bul)

BPPD NTB Pasang Target Jangka Pendek, Dibuka Kembali Penerbangan Australia-Lombok

0
Sahlan M Saleh(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2024-2027 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juli 2024.

Kepengurusan baru ini langsung melakukan rapat perdana untuk menyusun program-program strategis kepariwisataan, jangka pendek, dan jangka panjang. Salah satu program strategis jangka pendek yang ingin diwujudkan adalah dibukanya kembali penerbangan internasional, Australia-Lombok.

Ketua BPPD Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh usai menggelar rapat perdana BPPD Provinsi NTB mengemukakan, program strategis secara umum yang ingin terus dilakukan adalah promosi pariwisata Lombok dan Sumbawa.

“Kita terus mengangkat budaya dan alam kita di sini yang lebih kuat image-nya untuk pariwisata kita yang lebih baik,” katanya.

Untuk merealisasikan itu, kegiatan utama yang dilakukan BPPD adalah sales mission, promosi, dan kegiatan-kegiatan di dalam dan luar negeri. Agar wisatawan domestic dan mancanegara yang datang ke NTB terus naik.

Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan BPPD, urai Sahlan. Bagiaman melawan image bahwa pariwisata domestic itu mahal.

“Itu tantangan kita untuk terus bergerak supaya pariwisata kita lebih familiar, walaupun harga tiket pesawat relative lebih mahal,” katanya.

Image pariwisata NTB mahal karena image MotoGP mahal. Mahalnya harga tiket pesawat domestic, dibanding ke luar negeri. Tantangan lainnya adalah destinasi wisata NTB yang masih belum tumbuh. Masih tetap yang diandalkan adalah Gili Trawangan, Kuta, dan Senggigi.

“Tidak ada yang baru. Sehingga kita ingin bantu destinasi kita terus tumbuh dengan konsep pariwisata yang kekinian,” katanya.

Untuk menjawab tantangan pariwisata NTB ini, lanjut Sahlan, yang akan dilakukan adalah meningkatkan demand (permintaan). Maskapai penerbangan menurutnya akan memilih destinasi-destinasi yang demandnya tinggi untuk mendukung potensi bisnisnya.

Begitu pula dengan destinasi wisata, menurutnya, harus dilakukan peningkatan SDM pariwisata di NTB dengan pelatihan-pelatihan. Agar faham tentang destinasi yang baik, dengan standar wisatawan.

“Baru penerbangan internasional bisa masuk ke Lombok. Penerbangan dari mana saja di dunia, bisa masuk Lombok, asal demandnya tinggi. Dari Inggrispun bisa. Tapi potensi penumpangnya ada atau ndak. Supaya load factor itu minimal 80 persen. Baru bisa pesawat luar negeri masuk. Dan potensi yang paling realistis ada di Asutralia,” ujarnya.

Pengalaman salah satu maskapai yang melayani penerbangan langsung Peart, Australia – Lombok rata – rata penumpangnya mencapai 80 persen. Kembalinya, dari Lombok ke Australia hanya 40 persen. Sehingga penerbangannya tidak berlangsung konsisten.

“Kita ingin penerbangan Australia-Lombok, dan sebaliknya bisa dibuka kembali. Kita sudah berdiskusi dengan Jet Start. Kami akan berupaya mendorong peningkatan wisatawan Australia ke Lombok, atau sebaliknya, dengan cara bekerjasama promosi dengan stakeholder pariwisata di Australia,” demikian Sahlan.(bul)

Pasca Dilantik, BPPD NTB akan Berpromosi Secara Massif

0
Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Untuk mempromosikan pariwisata NTB, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang baru dilantik hari ini, Senin, 22 Juli 2024 akan melakukan promosi secara massif dan merata di Provinsi NTB.

Ketua BPPD, Sahlan M. Saleh mengatakan pihaknya bersama dengan anggota BPPD lainnya siap optimalkan anggaran yang diberikan dengan melakukan promosi pariwisata NTB, tidak hanya di pulau Lombok, juga pariwisata yang ada di pulau Sumbawa.

“Bukan hanya di Lombok kita fokuskan, tetapi kita fokus juga di pulau Sumbawa supaya tidak ada dikotomi bahwa pariwisata NTB lebih maju pulau Lombok,” ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk menarik minat dan jumlah wisatawan untuk berwisata ke NTB, pihaknya akan membuat paket-paket wisata yang berkaitan dengan Lombok maupun Sumbawa.

Selain itu, BPPD juga akan mempromosikan pariwisata NTB secara optimal di dalam maupun luar negeri. Pun dalam hal ini, supaya upaya promosi BPPD dapat tersebar luas, dibutuhkan peran media untuk mengoptimalkan promosi pariwisata daerah NTB.

“Membuat paket-paket wisata yang relevan dengan Lombok dan Sumbawa, kedua, kita akan terus melakukan promosi di dalam maupun luar negeri, dan tentu media, media online dan media sosial kita maksimalkan,” lanjutnya.

Ketua Asosiasi Travel Indonesia ini mengatakan bahwa peningkatan wisatawan ke NTB menjadi fokus utama Badan Promosi Pariwisata Daerah, sehingga akan dilakukan pula sales vision atau sales promotion atau promosi pariwisata NTB ke kota-kota baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, BPPD juga berupaya untuk membuat direct flight atau membuka jalur penerbangan Lombok – Australia karena banyaknya wisatawan asal negeri Kanguru tersebut.

“Sekarang BPPD fokus pada bagaimana terciptanya direct flight Australia – Lombok, karena kita tahu pasar Australia cukup tinggi yang datang ke Lombok,” paparnya.

Tidak hanya itu, ia juga berupaya menambah jalur penerbangan Lombok – Malaysia, karena banyak wisatawan asal negeri Jiran berkunjung ke NTB. Begitu pula dengan Cina, BPPD mencoba untuk menjadikan Lombok sebagai pangsa pasar wisatawan asal Cina.

“Nanti kita komunikasi dengan tourism boat yang ada di Cina supaya fong choo Lombok bisa tercipta,” tutupnya. (era)

Sekda NTB Lalu Gita Lantik Pengurus BPPD NTB Periode 2024-2027

0
Pengurus BPPD NTB periode 2024-2027 pose bersama Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi usai dilantik di gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juli 2024. (ekbisntb.com/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2024-2027 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juli 2024.

Hadir juga Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya mengingatkan pengurus BPPD NTB yang baru dilantik bersama-sama membangun NTB, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Selain itu, dengan pelantikan ini bisa menciptakan destination image, kabupaten menciptakan objek image, pelaku usaha membentuk product image.

“Ini adalah pembagian tugas-tugas yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengkonsolidasikan teman-teman pelaku usaha sesuai dengan bidang asosiasi masing-masing untuk memberikan yang terbaik,” ujar mantan Penjabat Gubernur NTB ini.

Lalu Gita Ariadi menegaskan jika pengurus BPPD Provinsi NTB sekarang ini benar-benar bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Bahkan, sebelum undang-undang kepariwisataan lahir, di era awal 2002 ada Lombok Sumbawa Promo yang diketuai langsung Wakil Gubernur. Di Lombok Sumbawa Promo ini anggotanya terdiri dari anggota DPRD, Dinas Pariwisata dan unsur lainnya.

Namun, lahirlah Undang-Undang Kepariwisataan menuntut transparansi, maka kepengurusan BPPD di dalamnya diserahkan pada perwakilan dari kalangan seperti asosiasi pariwisata (travel, hotel, pramuwisata) akademisi, penerbangan hingga konten kreator.

Pihaknya mengingatkan ada pengurus BPPD NTB yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi personal. Meski satu dengan yang lainnya sudah saling mengenal satu sama lain, tetapi tugas dan tanggung jawab yang kini diberikan unsur-unsur yang tergabung di dalam penentu kebijakan, bukan lagi menjadi aktor-aktor yang bersifat personal untuk kepentingan individu. Namun, berpikir lagi tentang keseluruhan dari yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus BPPD.

“Seperti Bu Wolini ini tentu tidak hotelnya sendiri, tetapi bagaimana ke depan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ketika kemarin MotoGP untuk yang pertama kali, harga kamar hotel sampai 8 hingga 9 dari harga normal, sementara pemerintah pada saat itu mentoleransi sampai dengan tiga kali harga normal pada saat itu,” ujarnya, seraya menambahkan agar jangka panjang mesti dipikirkan.

Yang kedua, tambahnya, yang harus dilakukan adalah konsolidasi program. Sebagai koordinator promosi pariwisata, BPPD harus menginventarisir promosi pariwisata yang efektif, termasuk tujuan promosi.

“Demikian juga kendala kita destinasinya bagus, sarana prasarana lengkap. Tapi aksessibilitas harga tiket yang mahal dan lain sebagainya. Untuk itu, keberadaan unsur penerbangan, mari apa yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga permasalahan harga tiket dapat ditekan,” terangnya.

Sekda berharap pengurus BPPD NTB yang ada sekarang ini tetap bersatu dan kompak dalam melaksanakan tugasnya. Segala macam persoalan internal harus cepat diselesaikan, sehingga tidak berdampak pada kinerja dan tugas melakukan promosi.

Berikut ini nama nama anggota BPPD NTB periode 2024-2027, Ni Ketut Wolini, Ketua PHRI NTB, Dewantoro Umbu Joka, Ketua ASITA NTB, Sahlan M. Saleh, Ketua ASTINDO NTB, Badrun, Ketua ASPPI NTB, Abdus Syukur, PWI NTB, Lalu Fatwir Uzali, Ketua HPI NTB, Ali Muhtasom, Direktur Poltekpar Lombok, Mohammad Mustamar Natsir, Pakar Sosial Media dan Valentry Akila dari Garuda Indonesia Branch Manager Mataram. (ham)

BBPOM di Mataram Gagalkan Peredaran Obat Keras Oleh Sales Kanvas di Lombok Timur

0
Kegiatan operasi penindakan terhadap sales kanvas yang menjual obat keras jenis Antibiotika dan Analgetik di Kecamatan Selong - Kabupaten Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Komitmen BBPOM di Mataram dalam melindungi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dari peredaran produk Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan terus dilakukan, salah satunya melalui penegakan hukum (law enforcement).

Tanggal 10 Juli 2024 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BBPOM di Mataram bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap sales kanvas yang menjual obat keras jenis Antibiotika dan Analgetik di Kecamatan Selong – Kabupaten Lombok Timur.

Sebanyak 136 box (13.600 tablet) yang terdiri dari 36 box Supertetra, 30 box Ampicillin dan 40 box Metrolet dan 30 box Asam Mefenamat diamankan oleh Tim dari rumah pelaku.

“Merespon laporan masyarakat Tim segera bergerak, upaya ini juga untuk memutus mata rantai peredaran obat bukan pada jalur yang seharusnya. Obat hanya boleh dijual pada sarana berizin seperti Toko Obat, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Klinik. Obat harus dikelola oleh Tenaga Kefarmasian, yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jika dikelola bukan ahlinya bisa beresiko terhadap kesehatan bahkan kematian” ujar Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Setiawan.

Sebagian besar temuan merupakan obat golongan Antibiotik (Supertetra, Ampicillin dan Metrolet), yang berpotensi meningkatkan kejadian Resistensi Antimikroba (Anti Microbial Resistance-AMR), terlebih yang menjual per orangan tanpa keahlian dan kewenangan.

“Ini salah satu sebab obat keras sering kita temukan di sarana-sarana yang tak memiliki izin menjual obat seperti kios, toko dan lapak di pasar tradisional” ungkap Yosef

Saat ini resistensi antimikroba telah menjadi salah satu ancaman besar terhadap keamanan kesehatan secara global. Selain berpotensi menimbulkan dampak kematian, Resitensi Antimikroba (AMR) juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi.

Pada tahun 2050 AMR akan menyebabkan sepuluh juta orang meninggal per tahunnya secara global. Selain itu, Resistensi Antimikroba juga diperkirakan menyebabkan reduksi GDP (Gross Domestic Product) sejumlah 2 – 3,5%. Total kerugian perekonomian dunia dilansir mendekati angka $100 triliun.

“Perlu kolaborasi dan komitmen bersama dalam pengendalian AMR ini, silent pandemik yang mengancam kesehatan dan finasial secara global. Masyarakat jangan sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter, terlebih bukan pada sarana yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas ataupun Klinik. Toko Obat juga dilarang menjual antibiotik karena masuk kategori obat keras. Jika masyarakat melihat atau menemukan adanya pelanggaran silahkan laporkan ke BBPOM di Mataram, bisa datang langsung di Jl. Catur Warga – Mataram atau melalui Telp / WA ke 087871500533 selain itu masyarkat juga dapat melaporkan ke Dinas Kesehatan terdekat” ujar Yosef

Berdasarkan hasil gelar terhadap kasus tersebut telah ditetapkan satu orang Tersangka dengan inisial MW umur 46 tahun.

Terhadap Tersangka dikenakan UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 436 yaitu penjualan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan gentar terhadap pelaku kejahatan lainnya. Kepala BBPOM di Mataram mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Tanggal Kadaluarsa) sebelum membeli atau mengkonsumsi Obat dan Makanan.(bul)