Beranda blog Halaman 654

PDIP Tegaskan Tak Bertanggung Jawab atas Program Bansos Rp40 Miliar

0
Ahmad Amrullah(ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Polemik program Bantuan Sosial (Bansos) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menjadi sorotan publik. Program yang menyedot anggaran APBD Lombok Timur 2025 sekitar Rp40 miliar ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk DPRD, aktivis, dan pengamat.

Sejumlah pihak menyayangkan munculnya program tersebut dalam APBD. Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Amrullah, kembali angkat bicara mengenai proses penganggaran bansos ini. Ia menyoroti tahapan pembahasan R-APBD 2025 yang dilakukan tak lama setelah Pilkada Serentak 2025.

“Prosesnya seperti ‘bimsalabim’. Paripurna pengesahan APBD hendak dilaksanakan, tetapi beberapa menit sebelumnya, Pj Sekda baru menyampaikan program ini di luar ruang rapat paripurna. Ini menunjukkan proses yang tidak visioner. Sebuah program seharusnya dikaji secara matang, mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya, bukan muncul tiba-tiba,” ujar Amrullah pada Rabu 12 Maret 2025.

Amrullah juga menanggapi pernyataan Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, yang menyebut bahwa Fraksi PDI Perjuangan ikut membahas program bansos dalam APBD 2025.

“Coba diingat kembali, dalam pandangan umum fraksi, kami membahas APBD secara keseluruhan sesuai mekanisme pembahasan berjenjang. Sementara program bansos ini diusulkan di menit-menit terakhir sebelum penetapan APBD. Bagaimana mungkin kami bisa memberikan pandangan yang komprehensif?” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memang mengikuti rapat paripurna, tetapi bukan dalam konteks menyetujui anggaran Rp40 miliar untuk bansos.

“Di R-APBD yang dibagikan kepada kami tidak ada program ini. Jadi bagaimana kami bisa mengulasnya dalam pandangan umum fraksi? Sekali lagi, ini muncul secara ‘bimsalabim’,” katanya.

Lebih lanjut, Amrullah mempertanyakan permintaan sinkronisasi APBD 2025 yang terjadi saat kepemimpinan masih berada di tangan Pj Bupati, bukan kepala daerah terpilih.

“Saat APBD dibahas, pemerintah daerah masih dipimpin oleh Pj Bupati, bukan oleh Iron-Edwin (kepala daerah terpilih). Saat itu, Iron-Edwin baru ditetapkan sebagai pemenang Pilkada, tetapi belum dilantik. Apa kewenangan mereka untuk memberikan arahan kepada eksekutif dan legislatif? Ini jelas keliru secara aturan,” tandasnya.

Amrullah juga mengkritisi argumen pimpinan DPRD yang menyebutkan bahwa program bansos ditempatkan di Dinas Perdagangan karena sasarannya bukan hanya masyarakat miskin.

“Jumlah penerima bansos ini 273 ribu jiwa, sedangkan jumlah masyarakat miskin di Lombok Timur sekitar 183 ribu jiwa. Lalu, siapa 90 ribu penerima lainnya?” tanyanya.

Amrullah menegaskan bahwa sikap Fraksi PDI Perjuangan sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nota Keberatan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Jangan tanya lagi sikap kami. Sudah jelas bahwa kami tidak bertanggung jawab atas program ini,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung jika program tersebut tetap dilaksanakan, ia menegaskan bahwa mereka telah memberikan peringatan sejak awal.

“Silakan saja jika program ini tetap dijalankan. Yang terpenting, Fraksi PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jika di kemudian hari muncul masalah, kami sudah mengingatkan sejak awal,” pungkasnya. (ndi)

Sumbawa Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah

0
Penandatanganan kerja sama Kabupaten Sumbawa dengan Kemenkeu dalam mengoptimalkan sektor pendapatan dari pajak.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah, secara virtual, Rabu 12 Maret 2025.

Dirjen pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah daerah dalam program tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak hotel dan restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi parkir.

“Kami berharap PAD di semua daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kolaborasi ini membantu optimalisasi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak kepada wajib pajak secara bersama,” ucapnya.

Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot seusai acara menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh implementasi perjanjian kerja sama ini demi meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mendorong kemandirian fiskal daerah. “Semoga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat terus terjalin dengan baik serta memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah,” ucapnya.

Ia berharap dengan adanya kerja sama ini penerimaan pajak pusat dan daerah dapat lebih optimal. Tentu tujuan akhirnya akan mampu mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

“Kami berharap pembangunan di daerah bisa maksimal dengan optimal nya penerimaan dari sektor pajak karena masih banyak wilayah kita yang butuh perhatian, ” tukasnya. (ils)

Satgas Atensi Ketersediaan Pangan Selama Bulan Ramadhan

0
AKBP Gede Bagus Nyoman Junaedi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Satuan Tugas (Satgas) Polres Sumbawa, memastikan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) jelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah dalam keadaan aman termasuk tingkat inflasi juga masih aman yakni berada dibawa 1 persen.

“Sebelumnya kita sudah turun melakukan pemantauan harga ke sejumlah pasar dan hasil pantauan itu kita pastikan ketersediaan pangan masih aman,” kata Kasatgas Pangan Polres Sumbawa, AKBP Gede Bagus Nyoman Junaedi kepada wartawan, Rabu 12 Maret 2025.

Jun pun memastikan, pihaknya bersama dengan nstansi lainnya juga tetap melakukan kunjungan ke sejumlah pasar memastikan kondisi harga tetap stabil. Apalagi dalam beberapa minggu kedepan masyarakat akan melaksanakan hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Meski bapok aman, pengawasan tetap akan kita lakukanRabu  untuk menekan terjadinya hal tidak diinginkan,” ujarnya.

Diapun meyakinkan ketersediaan Bapok aman bukan hanya ucapan saja. Melainkan berdasarkan hasil pemantauan lapangan bersama TPID NTB, mulai dari tingkat produsen, distributor, sampai pada pengecer di pasar.

“Hasil pantauan, stok itu ada, harga normal, dan tidak terjadi kelangkaan terjadi menjelang hari raya idul fitri tahun 2023,” sebutnya.

Begitu juga dengan rantai distribusi minyak dan gas (migas). Berdasarkan hasil pantau dan koordinasi bersama BPH Migas, ia meyakinkan bahwa penyediaan maupun pendistribusian migas masih terbilang lancar dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk stok Migas masih aman, distribusi juga demikian sampai dengan sampai saat ini,” cetusnya.

Tentu jika ada yang sengaja melakukan penimbunan Bapok, dia memastikan akan memberikan tindakan tegas. Dia juga berharap dukungan masyarakat maupun para pelaku usaha bahan pangan maupun migas untuk tidak melakukan penimbunan.

“Kami berharap tidak ada pihak melakukan perbuatan curang, yang dapat merugikan masyarakat. Kalau ada, kami akan tindak sesuai aturan perundang-undangan. Ada pidana menanti,” tegasnya. (ils)

Petani di Seteluk Terancam Gagal Panen

0
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah saat memberikan sambutan di acara Safari Ramadan di kecamatan Seteluk.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah dan Hj. Hanipah mengawali kegiatan Safari Ramadan 1446 H di Kecamatan Seteluk, pada Selasa 11 Maret 2025.

Dalam agenda Safari Ramadan perdananya itu, seperti biasa bupati sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dan salah satu laporan yang diterima Bupati Amar, yakni mengenai adanya ancaman gagal panen yang bakal dihadapi petani salah satu wilayah lumbung padi KSB itu.

Camat Seteluk, Syamsul Hadi dalam laporannya menyampaikan, ancaman gagal panen di wilayahnya itu berpotensi terjadi di Desa Meraran. Di desa itu sekitar 80 persen lahan persawahan petani masih terendam air akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Akibatnya petani yang sudah terlanjur menanam atau menyiapkan lahannya tidak dapat melanjutkan proses tanamnya. “Untuk itu kami mengharapkan adanya bantuan dari instansi terkait untuk mengatasi masalah tersebut,” pintanya.

Tanpa bantuan pemerintah, Syamsul Hadi mengatakan, petani di Desa Meraran tidak dapat melanjutkan kegiatan tanamnya berikutnya. Mengingat modal yang akan digunakan untuk musim tanam berikutnya, petani mengandalkan dari hasil panen tanaman saat ini. “Kalau ini gagal. Maka tidak ada modal lagi petani kita untuk menanam berikutnya,” urainya.

Selain meminta bantuan untuk mengatasi ancaman gagal panen, Syamsul Hadi juga melaporkan kepada Bupati agar harga jual gabah tetap stabil. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana harga gabah anjlok saat puncak masa panen.

“Sebagai gambaran pak Bupati, harga jual gabah kering giling tahun 2024 hanya Rp3.500/kilogram ini belum mampu menutupi biaya operasional petani kita. Kami berharap agar ada intervensi dari pemerintah untuk membantu meningkatkan harga jual gabah tahun ini, seiring dengan visi pak Bupati KSB yang ingin membawa kemajuan di sektor pertanian,” pinta Syamsul Hadi.

Menanggapi laporan Camat Seteluk itu, Bupati Amar dalam sambutannya, menegaskan bahwa harga gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp6.500/kilogram. Karenanya ia meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga harga tersebut dan turut mengawal keberlanjutan harga yang adil bagi para petani. “Harga ini sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah pusat, harga tersebut adalah harga gabah panen,” katanya seraya menegaskan kesulitan yang dihadapi petani pasti akan dicarikan solusinya oleh pemerintah. “Kita akan pastikan petani kita dapat tetap melanjutkan usaha pertaniannya,” janjinya.

Mengenai agenda Safari Ramadannya, H. Amar menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi pemerintah dengan masyarakat. Ia berharap lewat agenda ini pemerintah dapat mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan yang dirasakan masyarkat. “Kami baru dilantik 21 hari lalu, dan Seteluk adalah tempat pertama yang kami pilih untuk bersilaturahmi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya H. Amar meminta doa dan dukungan dari masyarakat untuk kelancaran program-program pemerintahannya. Menurutnya, tanpa ada dukungan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat kesejahteraan akan sulit tercapai. “Tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakat jika tidak ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Di akhir kegiatan, Bupati memberikan paket sembako kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Selain itu Bupati juga menyerahan dana hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan di Kecamatan Seteluk. (bug)

Akhir Maret, Puncak Panen Raya di Loteng

0
Seorang petani di Loteng tengah merapikan tanaman padi setelah diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu, jelang puncak musim panen yang diperkirakan berlangsung akhir bulan Maret mendatang. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Musim tanam pertama tahun 2025 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah mulai masa panen. Dengan puncak masa panen diperkirakan bakal berlangsung akhir bulan Maret mendatang. Melihat kondisi tanaman padi petani saat ini, Dinas Pertanian Loteng memperkirakan produksi gabah pada musim tanama pertama kali ini bisa menebus angka 330 ribu ton lebih.

Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Loteng Zaenal Arifin, kepada Ekbis NTB, Rabu 12 Maret 2025 mengatakan, saat ini luas tanam padi di Loteng sekitar 56 ribu hektar dengan rata-rata produksi padi perhektar sebesar 5,7 ton, maka produksi gabah pada panen musim tanam pertama bisa mencapai 330 ton.

Jumlah produksi tersebut setara 60 persen dari target produksi gabah selama musim tanam tahun 2025 ini yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 ribu ton. “Musim tanam pertama memang jadi andalan utama untuk bisa memenuhi target produksi gabah dalam satu musim tanam,” terangnya.

Pihaknya optimis produksi gabah pada musim tanam pertama tahun ini tinggi karena melihat kondisi tanaman padi petani yang rata-rata baik. Nyaris tidak ada laporan terkait serangan hama yang bisa mengganggu produksi gabah petani. Ditunjang juga dengan kondisi cuaca yang sangat mendukung dengan curah hujan tinggi.

“Kalau laporan serangan hama hampir tidak ada kita terima. Jadi ini yang membuat kita optimis produksi gabah di panen pertama ini cukup tinggi,” imbuh Zainal.

Kekurangan sisa target produksi gabah nanti akan diupayakan pada musim tanam kedua dan ketiga. Untuk musim tanam kedua, tahun ini ditargetkan antra 25-30 ribu hektar yang tanam. Karena faktor cuaca sangat mendukung tahun. Dengan intensitas hujan masih cukup hingga bulan Mei mendatang.

Adapun di musim tanam ketiga luas tanamnya tidak begitu besar. Hanya sekitar 5 ribu hektar. Kebanyakan di wilayah utara dan beberapa area di depan sumber air baku. “Kalau secara total target luas tanam tahun ini sekitar 96 ribu hektar. Sehingga kita bisa menyumbang produksi gabah di atas 500 ribu ton,” pungkasnya. (kir)

Investasi 54 Tambak Udang di Lotim Mencapai Lebih dari Rp 1 Triliun

0
Husnul Basri (ekbisntb.com/rus)

Lombok(ekbisntb.com) – Sepanjang pesisir pantai Lombok Timur (Lotim) dan Sambelia sampai Jerowaru berjejer tambak udang. Jumlahnya berdasarkan dasboard data Online Sigle Submision (OSS), jumlahnya saat ini sudah mencapai 54 unit. Nilai investasinya dihitung lebih dari Rp 1 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Husnul Basri kepada Ekbis NTB, Rabu 12 Maret 2025 menjelaskan sebagian besar tambak udang sudah mulai beroperasi. Ada juga yang masih dalam proses melakukan perencanaan investasi.

Jumlah investasi tambak udang itu dihitung berdasarkan nilai per hektar lahan. Di mana, total lahan yang digunakan untuk tambak udang ini mencapai 500-600 ha. Nilai investasi per hektar lahan Rp 2 miliar.

Laporan nilai investasinya dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hanya saja, tidak semua perusahaan yang sudah berinvestasi ini mengisi LKPM. Semua, investor tambak udang di Lotim katanya merupakan PenanamAN Modal Dalam Negeri (PMDN). “Semua dalam negeri,” imbuhnya.

Banyaknya tambak udang di Lotim karena perizinan sekarang dipermudah. Negara memberikan kesempatan untuk berinvestasi seluas-luasnya dan diberikan pelayanan perizinan dengan mudah.

Setelah lahirnya UU Omnibus Law, aspek perizinan ini memang dituntut dipermudah. Saat ini, pemerintah daerah memang tidak dapat apa-apa selain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PBG ini pun sekarang menjadi kewenangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PBG sendiri dikeluarkan sekali seumur hidup, kecuali penambahan bangunan baru.

Sampai sejauh ini, belum ada dasar hukum yang membolehkan daerah menarik pungutan baik berupa pajak ataupun retribusi. Terakhir, tahun 2021 lalu daerah diperbolehkan menarik retribusi sebesar Rp 1,5 juta per hektar untuk tambak udang sekarang sudah tidak diperbolehkan.

Manfaat investasi tambak udang yang diterima Lotim tidak secara langsung. Tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lotim yang menjadi pekerja. Rata-rata satu tambak ini memiliki pekerja 10-50 orang. “Ada tenaga kerja yang diserap,” paparnya lagi.

Diyakini, dengan aktivitas bisnis tambak udang itu pasti ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Pasti terjadi pergerakan ekonomi. Ada dana Cotporate Social Responsibility (CSR). Setidaknya untuk masyakarat sekitar lokasi tambak.

Harapan Pemkab Lotim, CSR ini bisa ke depan masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Hal ini dimaksudkan agar manfaat yang dirasakan bisa lebih luas. Masyarakat Lotim bisa lebih banyak dapat manfaat dari kehadiran tambak udang.(rus)

Loteng Siap Angkat Tenaga PPPK Paruh Waktu, Meski Akui Tak Mampu Bayar Upah Sesuai UMR

0
H. L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan siap menjalankan kebijakan soal pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun, standar upah nantinya akan mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan daerah atau besarannya dipastikan jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ada.

“Kalau standar penggajiannya mengikuti UMR jelas kita tidak mampu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski nominalnya di bawah UMR yang berlaku,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., kepada Ekbis NTB di sela-sela kegiatan Musrenbang RKPD kecamatan di Kecamatan Praya Timur, Selasa 11 Maret 2025.

Dikatakannya, soal pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan, Pemkab Loteng tentu akan mengikuti kebijakan tersebut. Karena ke depan dalam komposisi kepegawaian di lingkup pemerintah daerah tidak ada lagi pegawai honorer. Yang ada hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga PPPK.

Tinggal sekarang Pemkab Loteng masih menunggu berapa jumlah tenaga PPPK paruh waktu yang akan diangkat. Karena yang diangkat menjadi tenaga PPPK paruh waktu ialah tenaga honor yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Yang utama ialah sudah mengikuti seleksi tenaga PPPK, baik itu seleksi tahap pertama maupun tahap kedua.

“Jadi yang tidak pernah mengikuti seleksi tenaga PPPK tidak bisa diangkat sebagai tenaga PPPK paruh waktu. Karena hakekatnya tenaga PPPK paruh waktu itu ialah tenaga honor peserta seleksi tenaga PPPK yang tidak lolos seleksi menjadi tenaga PPPK,’’ terangnya.

Menyinggung mengenai waktu pengangkatan, Firman menegaskan masih menunggu petunjuk pusat atau setelah proses pengangkatan tenaga PPPK tuntas. Karena untuk jumlah yang diangkat menjadi tenaga PPPK paruh waktu harus menunggu pengangkatan tenaga PPPK selesai. Sementara pengangkatan tenaga PPPK saja ditunda sampai bulan Maret 2026 mendatang.

“Kita tunggu saja kebijakan pemerintah pusat. Baik itu soal kapan pengangkatan dan teknisnya bagaimana, pemerintah yang punya kebijakan untuk mengaturnya,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Loteng Lalu Wardihan Supriadi, mengungkapkan untuk jumlah tenaga PPPK paruh waktu yang akan diangkat berjumlah sekitar 4.500 orang. Jumlah tersebut masih bisa berubah karena proses seleksi tenaga PPPK tahap kedua masih berjalan.

“Kalau dari proses seleksi tenaga PPPK tahap pertama itu ada sekitar 2.729 tenaga honor yang berpeluanga diangkata sebagai tenaga PPPK paruh waktu. Sedangkan dari proses seleksi tenaga PPPK tahap dua, potensinya ada sekitar 1.867 orang. Jadi kalau ditotal sekitar 4.596 orang,” sebut Wardihan. (kir)

Dukung Pembentukan Koperasi Desa

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, mendukung pembentukan koperasi desa di kabupaten/kota. Harapannya mampu menggerakan perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat mengaktifkan kembali koperasi unit desa (KUD), karena pada zaman orde baru KUD mengelola berbagai usaha serta memiliki gudang. Kementerian Koperasi melihat peluang tersebut, sehingga KUD dihidupkan kembali untuk mendukung program makan bergizi gratis atau bersinergi dengan program pemerintah pusat. “Saya ingat dulu KUD punya gudang dan memiliki usaha. Hal itulah dimaksud untuk menghidupkan kembali KUD,” jelasnya.

Pihaknya akan mengecek kembali eksistensi KUD di Kota Mataram. Berdasarkan data diterima kata Dhani, KUD Mataram yang masih eksis melayani masyarakat. Namun, ia perlu memverifikasi kembali jenis usaha yang dijalankan. “Saya mau cek lagi eksistensi KUD Mataram,” ujarnya.

Kebijakan penghidupkan kembali KUD dengan tujuan membangun citra dinilai bagus. Tetapi kata dia, tidak boleh menghapus koperasi yang sudah ada dengan alasan tidak aktif atau lain sebagainya. Pemerintah pusat menurutnya, perlu mengidentifikasi persoalan mendasar yang dihadapi koperasi.

Mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram mengatakan, pemerintah pusat kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga semangat membentuk koperasi tidak sama. “Saya hanya tahu rapat koordinas lewat zoom atau menerima surat undangan menghadiri rapat zoom. Soal teknis yang dibahas saya tidak tahu. Semestinya ini yang diperdalam di seluruh daerah,” jelasnya.

Ia berharap koperasi unit desa bisa menjadi alternatif atau solusi agar pergerakan ekonomi di tengah masyarakat berjalan dengan baik. (cem)

Pabrik Garam Terbesar di Indonesia

0
Muslim (ekbisntb.com/era)

GUBERNUR NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal akan meresmikan pabrik garam terbesar di NTB yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Peresmian rencananya dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri, bersama dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., MT di Mataram, Rabu 12 Maret 2025. Muslim mengatakan pabrik ini menjadi yang terbesar di NTB. Dengan investasi hampir Rp11 miliar, pabrik garam Bima masuk jajaran pabrik garam terbesar di Indonesia.

“Total investasi hampir 11 miliar. Insyaa Allah, salah satu terbesar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan operasional. Pabrik yang sudah rampung di akhir tahun 2024 lalu sudah mulai beroperasi sejak awal tahun 2025. Namun, belum bisa bersaing secara bisnis karena mengalami kendala di bagian modal.

Untuk mengembangkan industri ini, Pemprov NTB akan mengadakan rapat koordinasi bersama Gubernur NTB dan Bupati Bima terpilih. Rapat bertujuan membahas pengelolaan pabrik garam agar lebih optimal, termasuk dengan bagaimana mitigasi koperasi ketika bisnis ini mengalami kegagalan.

Kendala utama, kata Muslim terletak pada keterbatasan modal dan kekurangan peralatan yang dimiliki oleh koperasi pengelola. Sementara, kebutuhan pokok seperti bahan baku, Bima menjadi daerah penghasil garam terbesar di NTB. Yang mana Kabupaten Bima menyumbang sekitar 80 persen dari total produksi garam di NTB.

“Bukan bahan bakunya kurang, jadi ada peralatan juga yang mereka support, salah satu pertimbangannya. Ya keterbatasan modal juga lah koperasi ini,” lanjutnya.

Kendati memiliki kendala, pabrik ini bisa menghasilkan 24 ton garam konsumsi per harinya. Yang mana satu kali produksi memakan waktu delapan jam, dan menghasilkan delapan ton. Sementara, produksi garam di NTB mencapai lebih dari 160 ribu ton per tahun.

“Kapasitas pabrik bisa dalam satu kali proses sampai 24 ton, kan dia per delapan jam satu kali proses,” katanya.

Pabrik ini, lanjut Muslim fokus melakukan diversifikasi produk. Garam dari kategori K2 dan K3 akan diolah menjadi garam halus siap konsumsi serta garam industri untuk kebutuhan spa dan kesehatan.

Terkait rencana pemasaran, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli garam produksi lokal. Kebijakan ini, sambung Muslim sempat diterapkan pada pabrik garam yang berlokasi di Sekotong, Lombok Barat.

“Itu mungkin opsi ke depan (ASN wajib beli garam daerah, red). Tergantung bagaimana komunikasi pimpinan,” pungkasnya. (era)

Promosikan Pariwisata NTB Melalui Sepak Bola, Gubernur Iqbal Gelar Karpet Merah untuk Emil Mulyadi

0
Emilio Audero Mulyadi bersama Joey Pelupessy dan Dean James saat disumpah sebagai WNI di KBRI Roma, Italia, 10 Maret 2025. (ekbisntb.com/PSSI)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bangga dengan bergabungnya Emilio Audero Mulyadi atau Emil Mulyadi pada Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Apalagi Emilio Audero Mulyadi adalah kiper asal Lombok Tengah (Loteng) yang sebelumnya berganung dengan klub Serie B, Palermo pinjaman dari Como

Bergabungnya Emil Mulyadi di Skuad Garuda, ujarnya, patut disyukuri, karena akan semakin menambah lini pertahanan Timnas Indonesia. ‘’Kita jadi punya opsi kiper yang bertaraf Eropa,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB via ponselnya, Rabu 12 Maret 2025.

Gubernur juga berharap, kehadiran Emil Mulyadi di skuad Timnas Garuda mampu menginspirasi sepakbola, khususnya generasi muda NTB. Generasi muda NTB bisa berprestasi sebagaimana halnya yang ditunjukkan Emil Mulyadi.

Selain itu, ungkap mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini adalah salah satu program prioritas dirinya bersama dengan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri adalah menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang menitikberatkan salah satunya pada sport tourism.

‘’Kami akan memberikan karpet merah untuk Emil jika ingin mempromosikan NTB melalui sepakbola,’’ ujarnya singkat.

Dikutip dari Wikipedia, Emilio Audero Mulyadi lahir 18 Januari 1997 di Mataram dari ayah yang berasal dari Praya Lombok Tengah, yakni Edy Mulyadi dan ibu berkebangsaan Italia, Antonella Audero. Ia pindah bersama keluarganya ke kampung halaman ibunya di Cumiana, Italia pada tahun 1998. Emilio Audero Mulyadi adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Serie B, Palermo pinjaman dari Como.

Sebelumnya, tiga punggawa baru Timnas Indonesia, Emilio Audero Mulyadi, Joey Pelupessy dan Dean James sudah resmi menjalani naturalisasi dan menyandang status WNI.

Ketiganya sudah mengikuti pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma, Italia, Senin 10 Maret 2025. Dengan demikian, Emilio Audero Mulyadi, Joey Pelupessy dan Dean James kemungkinan besar sudah bisa dibawa membela Timnas Indonesia ke Australia.

Sebelumnya diberitakan suarantb.com, Tim Kementerian Hukum yang dipimpin Sekjen Komjen Nico Afinta mengambil sumpah tiga pemain naturalisasi di Kedubes Italia, Roma, Senin, 10 Maret 2025.

Tiga pemain naturalisasi yang  akan diambil sumpah menjadi warga negara tersebut adalah  Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

“Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia,” kata jenderal polisi bintang tiga itu.

Proses pengambilan sumpah dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain berdarah Indonesia sedang berkompetisi di Italia dan Eropa.

“Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain Timnas. Jadi kami membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia,”tegasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Dr Widodo S.H, M.H, memastikan pemerintah Indonesia sdh melalui tahapan yang bener dalam proses naturalisasi tiga pemain sepakbola tersebut.

Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026. (ham)