Sunday, April 5, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 654

BMKG: Sejumlah Daerah Kekeringan Setelah Nyaris Tiga Bulan Tanpa Hujan

0
Ilustrasi kekeringan(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sudah mulai mengalami kekeringan ekstrem setelah nyaris tiga bulan tidak diguyur hujan.

Deputi Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta, Rabu, mengatakan 18 kabupaten/kota dan puluhan kecamatan di tiga provinsi tersebut mengalami kekeringan akibat kurang hujan dengan kategori ekstrem.

BMKG menilai atas kondisi tersebut semua pihak secara lintas sektor pada tingkat pusat maupun daerah harus mengambil langkah mitigasi dan penanggulangan secara saksama demi mengurangi dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.

Kekeringan ekstrem dapat berimplikasi terhadap potensi gagal panen atau perubahan periode tanam, semakin berkurang ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di NTB, NTT, Jatim.

Oleh karena itu, BMKG berharap, upaya mitigasi dan penanggulangan perlu ditingkatkan khususnya pada sejumlah sektor tersebut setidaknya sampai dengan September yang diprakirakan menjadi akhir puncak musim kering tahun ini.

“Termasuk potensi gangguan kesehatan masyarakat salah satunya dari penyebaran penyakit demam berdarah juga perlu diperhatikan karena musim kering dapat meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk,” kata dia.

Tim ahli klimatologi BMKG melaporkan sampai dengan Sabtu 20 Juli 2024 setidaknya ada lima kabupaten dan kota di Provinsi NTT yang mengalami kekeringan ekstrem karena tidak diguyur hujan dalam waktu yang lama, sejak akhir Mei 2024.

Sebanyak lima kabupaten dan kota di NTT itu, Kota Kupang (Kecamatan Kota Raja, Alak, Maulafa, Kota Lama, Oebobo, Kelapa Lima selama 92 hari tanpa hujan), Kabupaten Belu (Kecamatan Atambua Selatan selama 91 hari), Sumba Timur (Pandawai, Kahaungu Eti selama 89 hari tanpa hujan), Sabu Raijua (Sabu Barat, Hawu Mahera selama 76 hari), dan Kupang (Sulamu selama 64 hari).

Untuk Provinsi NTB tercatat tiga kabupaten dan kota meliputi Lombok Timur (Kecamatan Sambelia selama 88 hari tanpa hujan), Bima (Belo, Palibelo selama 85 hari), dan Dompu (Pajo selama 85 hari).

Kekeringan melanda 10 kabupaten dan kota di Provinsi Jatim meliputi Kota Probolinggo (Kecamatan Kademangan, Leces, Mayangan selama 90 hari), Probolinggo (Gending, Sumber, Sumberasi, Kraksaan, Pajarakan selama 90 hari), Jember (Gumuk Mas selama 87 hari), Kediri (Ngadiluwih, Kras selama 87 hari).

Kabupaten Pasuruan (Gondang Wetan, Pohjentrek selama 86 hari), Situbondo (Kapongan, Mangaran selama 86 hari), Banyuwangi (Pesawaran, Bajulmati, Alas Buluh selama 85 hari), Blitar (Kanigoto, Wonodadi, Udanawu, Sanakulon, Serengat selama 85 hari), Mojokerto (Tromilulan selama 85 hari), dan Tulungagung (Kalidawir, Karang Rejo, Rejotangan selama 85 hari).

Musim kering juga mulai melanda 45 persen zona musim Indonesia sampai dengan pertengahan Juli 2024, meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Bengkulu, sebagian Jambi, sebagian sumatera Selatan, sebagian Lampung sebagian Banten, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, dan sebagian Papua Selatan. (ant)

Airlangga: Tiga Mesin Utama untuk Pertumbuhan Ekonomi Menuju 2045

0
Aktifitas pekerja industri(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat tiga mesin utama yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Ada tiga mesin ekonomi yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata kata Airlangga dalam Tatap Muka – Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa.

Dia merinci tiga mesin utama itu yakni pertama, mesin ekonomi konvensional yang telah ada, seperti infrastruktur, perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang harus direvitalisasi dan ditingkatkan kapasitasnya melalui investasi dan perluasan akses pasar.

Kedua, membangun mesin ekonomi baru seperti digitalisasi, kecerdasan artifisial, semikonduktor, ekonomi hijau dan transisi energi, yang akan berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan untuk generasi masa depan.

ketiga, mesin ekonomi Pancasila yaitu mesin ekonomi berkeadilan dan inklusif, yang harus disempurnakan untuk menjaga kesinambungan sosial ekonomi.

Menurut dia, salah satu upaya mengembangkan ekonomi baru untuk transformasi ekonomi ke depan yaitu dalam program hilirisasi industri.

“Ini bertujuan untuk penciptaan nilai tambah sehingga daya saing produk kita semakin baik, investasi lebih banyak masuk, dan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat,” jelasnya.

Bila dilihat secara spasial, lanjut Airlangga, hilirisasi berhasil mengerek perekonomian, terutama di provinsi-provinsi di wilayah timur yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi.

Dia menyebutkan, tiga wilayah di Indonesia Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua (12,15 persen), Sulawesi (6,35 persen), dan Kalimantan (6,17 persen), yang didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan IKN.

Transformasi itu menunjukkan bagaimana hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Arilangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini sebagaimana diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan World Bank akan berada pada kisaran 2,6 persen hingga 3,2 persen. Di tahun depan diperkirakan tidak jauh berbeda yakni berada pada kisaran 2,7 persen hingga 3,2 persen.

Sementara itu, perekonomian Indonesia masih memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan melalui pertumbuhan volume ekspor negara berkembang yang diproyeksikan akan meningkat dari 3,7 persen pada tahun ini menjadi 3,9 persen pada tahun 2025.

Permintaan domestik juga masih memiliki prospek kuat, tercermin dari PMI (Purchasing Managers Index) manufaktur (50,7) yang ekspansif, Indeks Keyakinan Konsumen (123,3) yang terus optimis, serta indeks penjualan riil (232,8) yang kembali tumbuh positif 4,4 persen (yoy).

Capaian perekonomian hingga Triwulan I 2024 menjadi modal memperkuat fondasi transformasi ekonomi ke depan. Namun, untuk bisa keluar dari middle income trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen belum cukup.

“Sehingga harus bisa didorong di kisaran 6-7 persen disertai investasi yang tumbuh sekitar 6,8 persen hingga dua dekade mendatang,” ujar dia pula.

Di akhir tahun ini, tambah Airlangga, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 5 ribu dolar.

Namun, Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah lolos dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

Dia berharap agar daerah-daerah tersebut bisa menjadi contoh bagi provinsi yang lainnya sehingga secara nasional Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menderek provinsi atau kabupaten/kota lain untuk juga keluar dari middle income trap, sehingga secara nasional kita juga bisa keluar dari middle income trap. Syaratnya yaitu harus punya SDM kuat,” kata Airlangga. (ant)

Menko Perekonomian: Pemerintah Dorong Pengembangan Bioavtur

0
Keterangan foto: Airlangga Hartarto (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mendorong keberadaan industri bioavtur untuk mewujudkan energi baru terbarukan.

“Tentu hilirisasi dari gas alam, dari hilirisasi dari agrikultur, termasuk sawit, sekarang kita akan dorong untuk pengembangan bioavtur,” kata Airlangga, dalam acara Tatap Muka – Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa.

Dia menyatakan bahwa potensi Indonesia dalam industri bioavtur sangat besar. Hal ini didasarkan pada ketersediaan minyak sawit mentah (CPO) yang melimpah di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk produksi bioavtur.

“Dan CPO (crude palm oil)di dunia, kita juga menjadi salah satu produsen CPO terbesar,” ujarnya.

Pengembangan industri bioavtur diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan.

“Dan ke depan kita akan siapkan bioavtur, karena kita sekarang sudah menggunakan biodiesel 35 persen (B35). Ke depan bioavtur 3-5 persen, sehingga dengan hilirisasi di berbagai sektor, kita akan menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan industri bioavtur di Indonesia bukan hanya tentang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Airlangga juga menjelaskan bahwa pengembangan bioavtur sangat penting untuk mewujudkan penerbangan yang menggunakan energi terbarukan di masa depan.

“Di teknologi penerbangan juga membutuhkan renewable energy ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) meminta ada hilirisasi pada komoditas kelapa dengan mengolah limbahnya menjadi bioenergi dan bioavtur agar dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi hijau.

“Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi. Ini penting saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian kelapa juga bisa jadi bioavtur,” kata Presiden Jokowi dalam Konferensi Cocotech ke-51 di Surabaya, Jawa Timur, Senin 22 Juli 2024.

Presiden Jokowi menuturkan proses hilirisasi ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar sehingga diminati oleh banyak negara di dunia.

Indonesia menjadi produsen komoditas kelapa kedua di dunia setelah Filipina dengan lahan kelapa seluas 3,8 juta hektare dan produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun serta nilai ekspor mencapai 1,55 miliar dolar AS.

“Ini sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia,” kata Jokowi. (ant)

Bank NTB Syariah Jalin Kerjasama dengan Muhammadiyah NTB untuk Perkuat Ekonomi Syariah di NTB

0
Kerjasama Bank NTB Syariah dengan Muhammadiyah NTB(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Bank NTB Syariah menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah NTB dalam rangka memperkuat ekonomi syariah di provinsi ini.

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada kegiatan Konsolidasi Persyarikatan dan Gathering yang diselenggarakan di Raudhah Auditorium Bank NTB Syariah, Selasa 23 Juli 2024.

MoU ini juga merupakan wujud komitmen Bank NTB Syariah dan Muhammadiyah NTB untuk mengembangkan nilai-nilai muamalah sesuai dengan ajaran Islam.

Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini bukan hanya sebuah kesepakatan baru, tetapi merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah terjalin lama antara Bank NTB Syariah dengan berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah di NTB.

“Kerjasama ini merupakan bentuk keselarasan visi dalam mengembangkan nilai muamalah dalam ajaran Islam,” ujar H. Nurul Hadi.

Lebih lanjut, H. Nurul Hadi menjelaskan bahwa Muhammadiyah dengan berbagai amal usahanya telah lama menjadi inspirasi bagi Bank NTB Syariah dalam menjalankan perbankan syariah.

“Muhammadiyah selalu bergerak dan berkembang, dan semangat ini kami jadikan inspirasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Dr. Falahuddin, S.Ag., M.Ag., menyampaikan bahwa kerjasama ini didasari oleh komitmen bersama untuk menghindari riba dan membangun masyarakat Islam yang sejahtera.

“Kerjasama ini didasari oleh ajaran Islam, Tuntunan Tarjih Muhammadiyah, Program Kerja, dan AD/ART Muhammadiyah,” jelas Dr. Falahuddin.

Kerjasama antara Bank NTB Syariah dan Muhammadiyah NTB meliputi berbagai bidang, antara lain, layanan haji dan umrah. Pembuatan Kartu ATM Muhammadiyah. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas gedung Bank NTB Syariah untuk kegiatan Muhammadiyah.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat ekonomi syariah di NTB.

Bank NTB Syariah dan Muhammadiyah NTB berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mewujudkan masyarakat NTB yang maju dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam.

Turut hadir dalam kegiatan ini, unsur dari PWI, OJK, Pimpinan Majelis PW Muhammadiyah, organisasi Otonom se-NTB, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota/Kab se-NTB, Pimpinan Amal Usaha se-NTB dan Pemerintah Provinsi NTB(r/bul)

Laporan Pembuangan Limbah Tambang AMNT Diharapkan Disampaikan Terbuka

0
Muslim ST., M.Si (Ekbis NTB/Dok)

Mataram (ekbisntb.com)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan NTB meminta kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk menyampaikan laporan pembuangan limbah tambang yang ke laut dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh stakeholder.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kepada seluruh stakeholder, bahwa pengelolaan limbah hasil tambang konsentrat di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat bisa meyakinkan semua orang. Terutama masyarakat nelayan yang melakukan penangkapan sumber daya laut di sekitar wilayah pembuangan limbah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim.,ST.,M.Si menerangkan, pemmbuangan limbah tambang PT. AMNT ditempatkan di palung laut dengan titik diatas 12 mil laut. Sebagaimana pengaturan kewenangannya, izin-izin pengelolaan wilayah perairan diatas 12 mil laut, menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“laporan penelitiannya (terkait dampak pembuangan limbah ke biota laut) rutin disampaikan ke pusat. Kami menerima tembusan laporan itu,” kata Muslim, “Tapi karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah ekspose terkait dengan kondisi faktualnya, bukan sekedar laporan yang sangat tebal itu, mana bisa kita sempat baca semuanya,” ujarnya, Selasa 23 Juli 2024.

Menurutnya dengan dieksposnya secara terbuka laporan oleh perusahaan soal pembuangan limbah, maka Pemprov NTB bisa mengundang masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perwakilan seluruh stakeholder. Dari nelayan, asosiasi-asosiasi nelayan, dan yang terkait lainnya untuk diskusi terbuka.

Kelompok-kelompok masyarakat terkait ini, menurutnya perlu diberitahukan secara langsung.

“Artinya ada forumlah. Untuk kita berdialog langsung. Sehingga dapat disampaikan secara terbuka, apa saja isi laporan perusahaan, agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan,” jelasnya.

Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan langsung, bahwa ikan-ikan hasil tangkap nelayan, apalagi biota laut yang tak jauh dari kawasan pembuangan limbah tambang yang sebelumnya dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini tidak menimbulkan efek negative terhadap kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

Superintendent Public Affairs PT. AMNT, Zulkifli Fajariadi secara terpisah menyampaikan, kewajiban pelaporan perusahaan kepada pemerintah telah disampaikan oleh perusahaan kepada yang menerbitkan izin, yaitu Kementerian LHK.

Ditembuskan ke gubernur dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui dinas LHK NTB dan LH KSB. Dalam laporan tersebut, menurutnya sudah format kewajiban yang PT Amman penuhi. Dan berdasarkan kewajiban tersebut, PT Amman telah memenuhinya kewajibannya.(bul)

Ada Pohon Impian di Bandara Lombok

0
Pohon impian di ruang tunggu keberangkatan domestik(ekbisntb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com)-PT Angkasa Pura I Bandara Lombok menempatkan pohon impian di ruang tunggu keberangkatan domestik. Menempatkan pohon Impian ini dikaitkan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2024 , yang jatuh setiap tanggal 23 Juli.

“Pohon impian ini merupakan media bagi para penumpang anak-anak untuk menyampaikan apa yang menjadi impian atau cita-cita mereka di masa mendatang. Di sini, anak-anak menuliskan impian atau cita-cita mereka pada sebuah lembar kertas kecil lalu ditempelkan di pohon impian ini,” ujar General Manager Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono dalam keterangan resmi, Selasa 23 Juli 2024.

Selain itu, Bandara Lombok juga membagikan bingkisan berupa kue dan susu kepada anak-anak yang dilakukan bekerja sama dengan Hotel Swiss-Belcourt Lombok, Bingkisan ini dibagikan oleh badut bernama Bernie kepada anak-anak yang turut berpartisipasi dalam mengisi pohon impian.

“Kegiatan ini membuat anak saya merasa senang dan terhibur. Selain itu, kami sebagai wisatawan internasional jadi mengetahui jika ada Hari Anak di Indonesia. Selamat Hari Anak dan terima kasih Bandara Lombok untuk bingkisannya,” kata Creya, penumpang pesawat udara asal Australia yang turut berpartisipasi dalam mengisi pohon impian bersama kedua anaknya.

Bandara Lombok secara konsisten menyelenggarakan thematic event yang direncanakan dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk dapat memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang.

“Thematic event ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di bandara serta membuat penumpang merasa nyaman saat berada Bandara Lombok,” tandas Barata. (bul)

Dispar NTB Mengkritik Minimnya Penerangan di Jalan Baypass Mandalika

0
Kadispar, Jamaluddin Malady(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pariwisata provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengkritik minimnya penerangan di jalan Baypass Mandalika, akibat kerap kali raibnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan tersebut.

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ini kan tugas dinas perhubungan kabupaten dan provinsi. Kami akan menyampaikan kepada beliau-beliau sebagai pemangku kebijakan yang mengurus terkait lampu jalan,” ujarnya.

Menurutnya, minimnya penerangan ini akan mempengaruhi keamanan wisatawan, apalagi dua bulan lagi akan diselenggarakan perhelatan MotoGP Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang.

“Berpengaruh, kemarin saya mengikuti kegiatan diskusi publik di hotel Raja yang dilaksanakan oleh Karantaruna kecamatan Pujut, memang itu yang disampaikan kemarin,” katanya.

Ia melanjutkan, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, jalan di kawasan Mandalika harus difasilitasi penerangan. Apalagi seringkali acara nasional maupun internasional digelar di kawasan ini.

“Mandalika ini kan destinasi pariwisata super prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), nah harapan masyarakat bukan saja pada saat event dinyalakan. Tapi, tiap hari, sepanjang tahun,” lanjutnya.

Untuk menjaga fasilitas penerangan yang ada di jalan Baypass Mandalika, Jamal berharap adanya keterlibatan dari Badan Keamanan Desa (BKD) setempat untuk bisa membantu keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut.

“Mudah-mudahan teman-teman BKD yang ada disana bisa membantu untuk Kamtibmas untuk Lombok Tengah dan sekitarnya termasuk Baypass,” tutupnya. (era)

BLUD Sektor Kelautan Perikanan Bisa jadi Tulang Punggung PAD NTB

0
Muslim(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Tiga UPTD Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sektor Kelautan Perikanan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bisa diandalkan menjadi tulang punggung sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB.

Tiga BLUD ini diantaranya, BLUD Kawasan Lombok yang membawahi kawasan konservasi perairan di Lombok. BLUD Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat. serta BLUD Kawasan Bima dan Dompu. Tiga BLUD ini sudah diresmikan oleh Pemprov NTB sejak Mei 2024 lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si mengatakan, dengan adanya BLUD ini, pemerintah daerah dapat menjaring potensi PAD dari sektor keluautan perikanan hingga puluhan miliar setahun.

“Aktivitas di kawasan konservasi itu cukup banyak. Aktivitas wisata, untuk edukasi, penelitian dan lainnya. Dengan pengelolaan kawasan konservasi laut oleh BLUD, pendapatan dari kawasan konservasi ini bisa dioptimalkan,” katanya.

Muslim menambahkan, sebagaimana ketentuannya, wisatawan yang masuk ke kawasan konservasi harus menggunakan karcis. Sama halnya seperti membayar karcis untuk mendaki kawasan Gunung Rinjani. Demikian juga kapal-kapal wisatawan yang masuk ke kawasan konservasi, idealnya bisa membayar hingga Rp10 juta untuk sepuluh hari, katanya.

Muslim menyebutkan, salah satu contoh kapal-kapal wisata milik pribadi, yaitu kapal yacht yang masuk dan parkir lama di perairan Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Potensi pemasukan dari parkir kapal yacht ini menurutnya cukup besar. dan dapat dioptilkan pendapatannya dengan BLUD Wilayah Lombok.

“Begitu juga di Bima dan Dompu. Ada Pulau Banta yang merupakan kawasan konservasi yang bisa dioptimalkan pemasukannya oleh BLUD yang ada di sana. Ini yang perlu kita dukung terus. BLUD di sektor kelautan perikanan ini hanya kasarnya tinggal ambil PADnya saja. Karena hampir tidak ada pengeluarannya,” tammbahnya.

Selama ini potensi-potensi PAD itu tidak dapat ditarik secara optimal, masuknya kecil. Karena itu, menurut Muslim, setelah diresmikan tiga BLUD kelautan perikanan di NTB, kedepan potensi-potensi PAD itu dapat digarap dan dikelola secara maksimal untuk kepentingan kawasan setempat, dan pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi. Saat ini masih diperlukan kegiatan edukasi dan sosialiasi BLUD kepada seluruh stakeholder. Agar masayarakat, hingga pelaku usaha memahami tugas dan fungsi BLUD ini.

“Dalam dua tahun kedepan, BLUD ini harus terus sosialisasi. Seluruh stakeholder bisa didatangi, diperkenalkan. Datang bersama aparat sebagai stakeholder penegak hukum. Sehingga pemilik kapal memahami kemana berkoordinasi bisa membawa kapal wisata masuk ke kawasan konservasi. Begitu juga wisatawan, tau kemana mereka berkoordinasi kalau mau masuk kawasan konservasi laut, dan tata cara serta syaratnya,” katanya.

Dalam masa sosialisasi ini, menurut kepala dinas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) idealnya dapat memberikan dukungan untuk operasional.

“Sementara BLUD menghasilkan PAD besar, dukung dulu operasionalnya. Tidak besar kebutuhannya, minimal Rp150 juta setahun, untuk operasional tiga BLUD ini. supaya posisinya kuat, stakeholder faham. Kalau sudah dikenal BLUDnya, kedepan dengan sendirinya stakeholder kelautan perikanan tertib ketika masuk kawasan konservasi. Kalau sudah tertib melalui BLUD, otomatis PAD makin besar,” demikian Muslim.

Ia menambahkan, dalam beberapa bulan setelah diremsikan, BLUD-BLUD ini sudah menghasilkan puluhan juta. Targetnya tahun ini bisa berkontribusi diatas Rp200 juta kepada PAD. Jika operasional BLUD ini dapat didukung daerah secara optimal, Muslim menegaskan, BLUD-BLUD ini bisa menjadi sumber besar PAD NTB.(bul)

Bulog NTB – Peternak Unggas di Jawa Timur Jalin Kerjasama Menyerap Jagung dari NTB

0
Penandatanganan kerjasama antara Bulog NTB dengan peternak unggas di Jawa Timur(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah NTB menjalin kerja sama dengan Koperasi Pinsar Petelur Nasional (KPPN) untuk menyerap jagung hasil produksi petani di Provinsi NTB.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara Pimwil Bulog NTB Raden Guna Dharma dan Ketua KPPN, di Hotel Santika, Senin 22 Juli 2024.

Penandatanganan MoU ini dihadiri juga Asisten II Setda NTB H Fathul Gani, Ketua Presidium Pinsar Petelur Indonesia Yudi Yugiarso, Deputi Direktur Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa dan sejumlah peternak dari Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Pimwil Bulog NTB Raden Guna Dharma mengatakan, kerja sama Bulog NTB dengan KPPN ini merupakan langkah awal untuk memasok produk jagung kering pipil kepada peternak ayam petelur yang ada di Pulau Jawa dan juga beberapa provinis lainnya di Indonesia.

“Bulog NTB akan menjual jagung kering pipil kepada Koperasi Pinsar Petelur Nasional secara bertahap. Untuk MoU pertama ini, kami akan mengirimkan sebanyak 1.300 ton jagung pipil ke sejumlah daerah di Pulau Jawa melalui KPPN ini,” kata Raden Guna Dharma.

Awang sapaan akrab Raden Guna Dharma, menyambut baik kerja sama antara Perum Bulog NTB dan KPPN untuk memasok jagung hasil produk petani di NTB. Pasalnya, potensi jagung di NTB sangat besar setiap tahunnya. Awang menyebutkan, Perum Bulog Kanwil NTB saat ini memiliki stok jagung sebanyak 56.520 ton dan jumlah ini akan terus bertambah, karena penugasan untuk pembelian jagung petani di NTB masih berlaku belum dicabut oleh pemerintah pusat. Jagung yang sudah dibeli Bulog NTB, disimpan di sejumlah gudang dan bahkan melakukan penyewaan gudang kepada pihak swasta untuk menampung jagung hasil pembelian dari petani di NTB.

“Kerja sama ini setiap tiga bulan dievaluasi, dan bisa saja semakin banyak kita pasok untuk KPPN. Untuk 1.300 ton jagung ini kita kirim dalam waktu tiga bulan. Selanjuta MoU bisa diperbaharui, bisa saja semakin banyak nanti permintaanya,” ucap Awang.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, kerja sama ini adalah langkah nyata daerah dalam menyelesaikan masalah jagung.

“Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya Bulog NTB dalam membantu menyelesaikan masalah komoditas jagung ini dengan bekerja sama KPPN,” ucapnya.

Ia menegaskan, jika peternak tidak bisa berdiri sendiri dalam mendorong ketahanan pangan dari sektor peternakan tanpa dukungan petani jagung. Untuk itu penting kolaborasi yang kuat antara pengusaha peternakan dengan petani yang di fasilitasi oleh Bulog.

“Kami berharap kerja sama pasokan jagung antara Bulog NTB dan KPPN ini terus berlanjut, tidak hnya sebatas 1.300 ton ini,” harapnya.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Indonesia, Yudi Yugiarso mengatakan, jagung tidak bisa dipisahkan dengan industri peternakan. Hasil produksi peternakan tergantung dari besaran harga jagung di pasar. Kondisi yang sama juga pernah dialami pada tahun 2022. Ia mengaku perihatin dengan harga jagung yang seringkali melonjak tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Kami beruntung, hadirnya Bapanas yang selalu mendukung, tidak hanya peternak, tapi seluruh persoalan pangan lainnya,” katanya.

Yudi mengajak para peternak ayam petelur agar semangat dengan kerja sama ini, karena menjadi gambaran perhatian pemerintah kepada peternak. Peternak sebagai pekerja industri biologis membutuhkan pangan yang sehat, termasuk yang berasal dari jagung berkualitas.

“Kami berharap kerja sama ini akan terus berkelanjutan untuk mendukung program pangan nasional melalui sektor peternakan. Apalagi ketersediaan jagung di NTB juga melimpah dengan dukungan teknologi penyimpanan Bulog yang sudah berpengalaman,” katanya.

Sementara itu, Assisten II Setda NTB, H Fathul Gani memberikan apresiasi kepada Bulog NTB yang telah membuka peluang pasar produksi jagung petani di NTB dengan bermitra dengan KPPN.

“Potensi produksi jagung NTB, sebesar 1,2 juta ton. Dengan dibukanya peluang pasar oleh Bulog NTB melalui kemitraan dengan KPPN, menjadi angin segar produksi jagung di NTB,” tandasnya.(bul)

Nol Kasus, NTB Bebas Polio

0
Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin(ekbisntb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin mengatakan sampai dengan saat ini, tidak ditemukan satu kasus polio di NTB. Hal ini menurutnya patut disyukuri, sebagai bukti baiknya koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kota untuk mencegah adanya kasus polio di provinsi ini.

“Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat tidak ada yang terpapar polio. Namun demikian, hal yang paling positif adalah pencegahan,” ujarnya setelah acara Pekan Imunisasi Nasional Polio di Posyandu Amal Sejati 1, Selasa, 23 Juli 2024.

Pada acara pekan polio ini, Pj Gubernur menghimbau kepada sebanyak 802.000 anak NTB untuk divaksinasi. Karena, penyakit polio merupakan penyakit menular yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut kecuali dengan pencegahan melalui imunisasi polio.

“Kepada para bupati dan walikota se NTB, khususnya stakeholder terkait mensukseskan program ini, 802.000 anak lebih harus tervaksinisasi PIN polio” lanjutnya.

Target imunisasi PIN polio di NTB tahun ini ialah 95 persen, namun, jika bisa NTB sampai 102 persen, sehingga provinsi ini terbebas dari bahaya polio.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes NTB, Badarudin, S.Kep.,Ners, yang menghimbau untuk seluruh masyarakat yang memiliki anak usia 0-7 tahun untuk melakukan imunisasi polio. Menurutnya PIN polio tahun ini berbeda dengan PIN polio lainnya, yang mana di PIN tahun ini diberikan anti gen yang tidak diberikan pada PIN polio manapun.

“PIN polio tahun ini tidak akan diberikan di priode lain, karena PIN ini diberikan anti gen yang tidak diberikan PIN reguler yang disebut dengan NOVP (Nopel Vaksin Polio),” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri.,MM.,MARS., mengatakan hal yang sama bahwa untuk mendapatkan vaksin PIN polio ini, Indonesia harus bersaing dengan berbagai negara di dunia.

“Indonesia mendapatkan vaksin polio ini dengan susah payah, bersaing dengan negara India dan Afrika juga ada yang memang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB),” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa Indonesia khususnya NTB beruntung mendapatkan dosis vaksin PIN Polio tahun ini, karena memang masih ada KLB di tujuh provinsi di Indonesia. Meski Indonesia tidak termasuk daerah dengan KLB polio, namun tetap dibutuhkan pencegahan agar penyakit ini tidak menyerang anak NTB.

“Tidak akan ada lagi, dan ini gratis. Tidak boleh ada pemungutan satu sen,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komite Daerah (Komda) KIPI Provinsi NTB, dr Djelantik, menjelaskan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), ia mengatakan, laporan masyarakat menjadi salah satu bentuk pertama penanganan pasca imunisasi.

Yang mana masyarakat yang anaknya mengalami sakit setelah melaksanakan PIN polio bisa langsung melaporkan keluhan anaknya kepada pihak terkait atau fasilitas kesehatan. Namun menurutnya, PIN polio menjadi salah satu imunisasi yang tidak pernah meninggalkan kasus serius.

“Keamanan vaksin sangat kita jaga betul. Kalau polio paling aman, hampir tidak pernah terjadi kejadian pasca imunisasi yang serius, paling ada yang diare, tapi jarang sekali,” ujarnya. (era)