Praya (ekbisntb.com) – Pemprov NTB dan Pemprov Bali memperkuat kerja sama pengembangan daerah, terutama di bidang pariwisata dan pangan. Hal tersebut ditandai dengan digelarnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kerjasama antara Provinsi NTB dan Provinsi Bali yang berlangsung di Hotel Pullman Mandalika, Lombok Tengah, Rabu 31 Juli 2024.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Iswandi, M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan musyawarah ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di antara Provinsi NTB dan Bali yang sebelumnya juga sudah tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati di akhir 2023 lalu.

“Memuat kerja sama di urusan kelautan, pariwisata, koperasi, pertanian, industri, perdagangan, dan perhubungan. Maka pagi ini (kemarin, red) kita laksanakan musyawarah bersama untuk menentukan mana yang prioritas untuk lima tahun ke depan, “ujar Iswandi.

Menurutnya, pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang diharapkan dapat berkembang sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJPN 2025-2045. Menjadikan Bali Nusra sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara bertaraf Internasional.  “Oleh karena itu dalam konteks ini, diharapkan pariwisata diantara Bali Nusra dapat terintegrasi” tambahnya.

Untuk mencapainya, menurutnya, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah mencari solusi dari kondisi mahalnya harga tiket pesawat keluar dan masuk Pulau Lombok.

“Mari kita dengarkan masukan dari para praktisi yang hadir, apa yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah NTB untuk menurunkan harga tiket ini,” pungkasnya menutup sambutan.

Melengkapi apa yang telah disampaikan Kepala Bappeda NTB, Direktur Regional II, Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D dari Bappenas RI yang hadir langsung dalam kegiatan ini juga menjelaskan untuk mencapai arah pembangunan Bali Nusra yang tertuang di dalam RPJPN tersebut, RKP tahun 2025 yang telah disusun menyebutkan akan dibuatnya pengembangan paket perjalanan antara Bali dan NTB, juga penambahan rute penerbangan domestik dan internasional.

Tidak hanya pariwisata, menurutnya pengembangan sektor pangan juga jadi prioritas di NTB. Oleh karena itu Pemerintah di tahun 2025 akan mendukung penguatan kemandirian daerah berbasis perikanan perkebunan, peternakan,

Memiliki potensi besar di dalam pariwisata, Bali yang memiliki brand dan pasar wisman terbaik juga pintu masuk utama wisatawan mancanegara diharapkan dapat menjadi titik inlet dan outlet wisman menuju destinasi wisata di sekitarnya seperti Banyuwangi, Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Bromo-Tengger-Semeru).

“Oleh karena itu untuk mencapainya dibutuhkan ketuntasan pembangunan destinasi pariwisata, dalam hal atraksi, amenitas, aksesibilitas, infrastruktur, dan SDM,” ujarnya.

Roudo berharap, Provinsi NTB dan Bali serius menjalin kerjasama dalam dua sektor. Pengembangan paket wisata terpadu untuk sektor pariwisata, dan penguatan rantai pasok pangan.  “Provinsi NTB yang memiliki beragam potensi komoditas unggulan di sektor pangan menjadi pemasok bagi Provinsi Bali sebagai pasarnya,” ujarnya. (ris)

Mataram (ekbisntb.com) – NTB sekarang ini menjadi tuan rumah sejumlah event berskala internasional. Banyaknya event berskala internasional yang digelar di NTB ini belum mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dan juga pelaku pariwisata yang ada. Meski banyak event internasional yang digelar, seperti MotoGP di Sirkuit Mandalika, perkembangan pariwisata NTB disebut jalan di tempat.

 Kondisi ini diakui Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh, karena pariwisata NTB belum memiliki branding atau ciri dalam pengembangan pariwisatanya. Untuk itu, hal ini menjadi dasar dari pihaknya dalam mengembangkan pariwisata NTB jauh lebih baik di masa mendatang.

 ‘’Karena kehilangan ciri. Kita akan fokus pada satu ciri, sehingga kita punya kemampuan mem-branding secara tepat. Katakan saja seperti sport tourism, wisata halal, budaya segala macam, cob akita kaji sama-sama. Apakah linier dengan pemerintah daerah atau desa? Itu yang harus kita ukur, sehingga ketika kita menyampaikan fokus branding kita satu spot, maka kita harus fokus pada satu spot,’’ ungkapnya saat ditemui usai Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Promosi Pariwisata Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Rabu 31 Juli 2024.

Hal ini, tambah Ketua Astindo Provinsi NTB ini, akan menjadi pekerjaan rumah pihak BPPD NTB dalam memperjuangkan ciri pariwisata NTB seperti yang sudah ditetapkan, sehingga harus disatukan persepsinya satu sama lain.  Pihaknya ingin ketika pariwisata NTB sudah memiliki branding yang tepat, maka upaya menjadikan pariwisata NTB bersaing di skala nasional dan internasional bisa terwujud.

Selain masalah branding, ungkapnya, hal yang mesti diselesaikan adalah masalah hospitality (keramahan atau kenyamanan) bagi wisatawan saat berkunjung ke objek wisata. Menurutnya, masalah hospitality tidak hanya menjadi tugas BPPD NTB dalam menuntaskannya, namun menjadi tugas bersama pemerintah daerah, pemerintah desa hingga pelaku pariwisata.

Dalam hal ini, peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus dilakukan dengan pelatihan, kampanye sadar wisata, sehingga hospitality membaik. Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan semua elemen pariwisata, sehingga wisatawan merasa aman, nyaman ketika berkunjung ke satu objek wisata.

Menurutnya, jika keramahan pada wisatawan juga akan berpengaruh pada masa lama tinggal (length of stay) di NTB. Apalagi selama ini yang menjadi kendala, lama tinggal wisatawan masih singkat, sehingga perlu ada upaya yang dilakukan pemerintah dan juga industri wisata di daerah ini.

Diakuinya, lama menginap wisatawan di satu daerah disebabkan dua faktor. Pertama, destinasi wisata yang dituju dan atraksi. ‘’Bila kita menyediakan atraksi dengan baik dan menarik bagi mereka, tentu mereka terus menunggu untuk atraksi itu. Bila destinasi terus banyak, terus tumbuh itu, maka mereka akan ada khasanah untuk pergi. Sehingga itu yang perlu kita kembangkan inovasi,’’ terangnya.

BPPD NTB dengan 9 anggota  dari sejumlah asosiasi pariwisata, media, penerbangan, akademisi akan berusaha melakukan inovasi mengembangkan atraksi hingga destinasi. Dalam mengembangkan atraksi ini, NTB memiliki budayawan yang harus diminta masukannya. ‘’Suatu waktu kita akan undang budayawan yang ada di daerah ini untuk kita gali atraksi-atraksi. Contoh sederhana yang paling dekat akan kami lakukan adalah suara musik di hotel-hotel tidak lagi memutar musik dari Sunda. Kita akan kumpulkan budayawan untuk menghadirkan musik-musik NTB,’’ tambahnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan Izzudin Mahili, S.STP., mengingatkan terkait pengembangan pariwisata NTB yang belum memiliki arah dan tujuan yang pasti. Menurutnya, pengembangan pariwisata di NTB ini harus memiliki branding yang jelas, sehingga berbagai macam potensi atau event yang digelar di NTB mampu memberikan hasil maksimal.

Kritikan senada juga disampaikan Prof. Dr. Halus Mandala. Akademisi yang sudah lama bergelut dalam pengembangan pariwisata di NTB ini meminta agar pemerintah daerah dan juga pengurus BPPD NTB memperhatikan masalah kenyamanan dan keramahan saat wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Pihaknya tidak ingin lagi mendengar ada wisatawan yang kapok berkunjung ke NTB, karena saat mereka berkunjung tidak nyaman dan aman. Inilah yang menjadi tugas besar pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah ini. (ham)