Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 634

BPKH : Bank NTB Syariah Sukses Kelola Dana Haji

0
Kegiatan safari haji BPKH RI di Lantai 6 Gedung Bank NTB Syariah Jalan Udayana Mataram, Kamis, 8 Agustus 2024.

Mataram (ekbisntb.com)- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia memastikan pengelolaan dana haji di Bank NTB Syariah dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan sukses. Pengelolaan yang dilakukan juga sudah menghasilkan keuntungan yang sepenuhnya digunakan untuk menyubsidi jemaah calon haji.

Harry Alexander, Anggota Bidang Penghimpunan dan Teknologi Informasi BPKH RI mengatakan, BPKH menginvestasikan dana sebesar Rp1 triliun di Bank NTB Syariah. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan yang sudah ditentukan.

Kegiatan safari haji BPKH RI di Lantai 6 Gedung Bank NTB Syariah Jalan Udayana Mataram, Kamis, 8 Agustus 2024.

Kegiatan safari haji BPKH RI di Lantai 6 Gedung Bank NTB Syariah Jalan Udayana Mataram, Kamis, 8 Agustus 2024.

Menurutnya, pengelolaan dana haji secara profesional belakangan ini berdampak terhadap kinerja Bank NTB Syariah yang lebih baik. Selain itu berkontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di daerah ini.

“Bank NTB syariah bagi kami memiliki peranan penting, bank ini bekerja dengan baik dan hasil dari usaha ini keuntungannya 100 persen untuk mensubsidi jamaah calon haji untuk berangkat haji,” kata Harry pada acara safari haji BPKH RI di Lantai 6 Gedung Bank NTB Syariah Jalan Udayana Mataram, Kamis, 8 Agustus 2024.

Keberhasilan Bank NTB Syariah dalam mengelola dana haji juga disampaikan Harry Alexander dalam pertemuan BPKH dengan Islamic Development Bank (IDB) beberapa waktu lalu. Harapannya, dana yang diinvestasikan IDB selanjutnya mengarah pada bank daerah tersebut.

“Saya sampaikan pada saat ini, bank syariah yang kredibel untuk investasi itu di Bank NTB Syariah,” katanya.

Harry mengatakan, besarnya dana yang disimpan BPKH di Bank NTB Syariah juga diharapkan berimbas terhadap tingginya animo masyarakat untuk mendaftar setoran awal haji melalui Bank NTB Syariah. Apalagi potensi jemaah calon haji dari NTB sangat besar hingga 450 ribu orang. Bahkan, BPKH menginginkan agar Bank NTB Syariah menjadikan haji sebagai bisnis utama dalam mendongkrak pendapatan.

Besarnya dana yang disimpan BPKH di bank syariah juga tergantung dari sejauh mana performa bank tersebut dalam menarik jemaah calon haji. Bahkan bisa saja, BPKH melakukan penarikan dana jika performa bank syariah tersebut tidak sesuai harapan. Untuk itu, ikhtiar dan semangat Bank NTB Syariah ini harus mendapat dukungan dari seluruh stakholder terkait.

“Saya mengajak seluruh stakholder, ayo dukung ikhtiar Bank NTB Syariah. Saya yakin bank ini akan mampu mengalahkan BSI,” ujar Harry.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah H Kukuh Raharjo mengakui, BPKH menjadi mitra strategis dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Penempatan dana BPKH di Bank NTB Syariah juga berpengaruh besar terhadap performa bisnis yang dikembangkan.

“Kami harus akui BPKH adalah mitra setrategis kami. Semoga semua stakholder haji di NTB akan melakukan kerjasama dengan kami,” demikian Kukuh.(bul/*)

OJK Terbitkan Aturan Baru Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK

0
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan serta infrastruktur pasar keuangan.

Perubahan kedua POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK ditambah lima yaitu, Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah.

Perusahaan Penjaminan.Perusahaan Penjaminan Syariah dan , Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Fintech Peer to Peer Lending),dengan batas waktu menjadi pelapor paling lama satu tahun sejak POJK SLIK ini diundangkan.

Sebagaimana keterangan resmi OJK yang disampaikan OJK NTB, Jumat, 9 Agustus 2024.

Sebelumnya, pihak yang wajib menjadi Pelapor SLIK meliputi Bank Umum. Bank Perekonomian Rakyat.Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.

Lembaga Pendanaan Efek. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil, dan menengah.

LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK.

Dengan adanya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK, informasi terkait debitur akan menjadi lebih komprehensif dan mendukung industri jasa keuangan dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK.(bul)

Maksimalkan Satgas Haji dan Umrah di Bandara

0
Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz,.S.Hi.,MH(ekbisntb.com/ulf)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB memaksimalkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah untuk memperketat pemberangkatan calon – calon jemaah umrah secara ilegal.

Hal ini ditegaskan Kepala Kemenag Provinsi NTB, H. Zamroni Azis.,MH menanggapi masih adanya potensi travel umrah bodong.

Zamroni menegaskan, pengawasan terhadap travel – travel umrah bodong tetap dilakukan. Dengan adanya Satgas Haji dan Umrah yang terdiri dari seluruh stakeholder terkait. Diantaranya Angkasa Pura selaku pengelola bandara, Imigrasi, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Karena itu, kita minta kepada Angkasa Pura supaya kita diberikan satu space untuk menempatkan Satgas Haji dan Umrah,” katanya.

Satgas ini nantinya akan memantau secara langsung pergerakan masuarakat di bandara yang terindikasi akan melakukan perjalanan ibadah umrah.

“Nanti Satgas ini yang akan mengecek jemaah – jemaah yang akan beragkat ke Tanah Suci. Dipastikan siapa travel yang memberangkatkannya. Kalau resmi travelnya kan aman masyarakat kita,” tambahnya.

H. Sabarudin dari Kanwil Kemenag NTB juga mengharapkan, keberadaan DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusa Tenggara yang dilantik pada 18 Juni 2024 diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan seluruh Kementerian dan lembaga yang ada di daerah ini untuk memberikan pelayanan haji dan umrah terbaik kepada calon jemaah.

“Data kami di Kanwil Kemenag NTB, kita termasuk penyumbang terbesar calon jemaah di Nusantara. Saat ini sudah ada 9.155, itu diluar data dimiliki Kementerian Agama. Artinya ada saja jemaah kita yang melakukan umrah secara backpacker. dia berangkat dari sini menggunakan atribut bebas, sehingga tidak tercatat. Nanti setelah di kantor penyelenggaranya di daerah lain, baru diseragamkan berangkat umrah,” katanya.

Jangan sampai, menurutnya, saat berangkat tidak terdeteksi di daerah. saat bermasalah, mengadunya justru di daerah. harapannya, keberadaan AMPHURI Bali Nusra dan seluruh stakeholder bisa memperkuat upaya menertibkan praktik-praktik nakal yang dapat merugikan calon jemaah haji dan umrah.(bul)

Harga Emas Antam Naik Rp10.000 jadi Rp1,409 Juta per gram

0
Emas Batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi, meningkat Rp10.000 menjadi di angka Rp1.409.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.399.000 per gram pada Kamis 8 Agustus 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat, yakni sebesar Rp1.259.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Jumat:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp754.500
  • Harga emas 1 gram: Rp1.409.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.762.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.123.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.849.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.620.000
  • Harga emas 25 gram: Rp33.887.500
  • Harga emas 50 gram: Rp67.655.000
  • Harga emas 100 gram: Rp135.190.000
  • Harga emas 250 gram: Rp337.587.500
  • Harga emas 500 gram: Rp674.875.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.349.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menparekraf Apresiasi Komitmen Investasi Eiger Adventure di Parapuar

0
Sandiaga Uno (ekbisntb.com/ist)

Labuan Bajo (ekbisntb.com) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi komitmen investasi Eiger Adventure yang telah melakukan groundbreaking Eiger Hill Parapuar Flagship Store Parapuar di kawasan pariwisata terpadu Parapuar Labuan Bajo.

“Luar biasa, terima kasih atas komitmennya untuk berinvestasi,” katanya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.

Menparekraf juga mengapresiasi pembangunan dan pengembangan investasi Eiger Adventure di Parapuar Labuan Bajo yang memprioritaskan prinsip sustainability atau keberlanjutan lingkungan.

“Setelah melalui beberapa tahapan mudah-mudahan ke depan Eiger akan memberikan kebermanfaatan dengan konsep keberlanjutan,” jelasnya.

Ia juga berpesan kepada Eiger Adventure agar investasi yang dilakukan melibatkan masyarakat sekitar di Labuan Bajo.

“Terus melibatkan masyarakat Labuan Bajo, karena masyarakat Labuan Bajo menjadi garda terdepan dari pembangunan kita dan mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran dalam upaya membangun konsep store yang mudah-mudahan bisa membawa Indonesia emas 2045,” katanya.

Direktur Eiger Adventure Imanuel N Wijaya menjelaskan pembangunan Eiger Hill Flagship Store Parapuar yang akan dilengkapi dengan Eiger Coffe nantinya akan menjadi sebuah hub bagi pecinta alam, pemerhati budaya, penyuka olahraga juga kegiatan ridding hingga komunitas yang berkaitan dengan gaya hidup.

“Lebih dari sekadar sebuah toko, jadi kami berharap ada Eiger store yang terintegrasi dengan lifestyle atau gaya hidup dimana ada toko kopi, tempat nongkrong, ada tempat dimana komunitas-komunitas bisa kumpul bersama, kami mau merangkul semua komunitas di Labuan Bajo para pelari, pegiat sepeda dan komunitas lainnya dimana semua pemuda-pemudi ini bisa berkreasi dan terinspirasi untuk menjaga alam kita lebih baik,” katanya.

Ia menjelaskan pihaknya berkomitmen melakukan pengembangan di Parapuar Labuan Bajo dengan tujuh pilar utama yakni ekologi, etnologi, ekonomi, edukasi estetika, etika, dan entertainment (7E).

“Mimpi kami tidak hanya menyediakan produk-produk yang memenuhi kebutuhan outdoor saja, namun juga membangun konektivitas tempat terhubungnya setiap komunitas, alam dan juga budaya tempat dimana para pemuda dan pemudi dapat terinspirasi dan teredukasi perihal sustainability dan juga keberlangsungan bumi kita dimana kita berpijak.” katanya.

Lebih lanjut ia juga berharap kawasan tersebut bisa menjadi inspirasi dalam pengelolaan objek wisata yang selaras dengan kelestarian alam, pemberdayaan masyarakat sekitar, pelestarian budaya, peningkatan ekonomi daerah dan juga meningkatkan daya tarik wisata di Labuan Bajo.

“Kami berharap itikad baik kami dapat menjadi tonggak awal bagi peluang kolaborasi di hari-hari esok serta mudah-mudahan kita juga menjadi motor inspirasi untuk pihak swasta dan juga investor lain-lainnya agar dapat turut berperan dalam melakukan investasi di Parapuar, khususnya sebagai green destination yang profitable dan juga berkelanjutan,” katanya. (ant)

Bapanas Perkuat Validasi Data Penerima Bantuan Pangan Beras 10 kg

0
Penyaluran beras(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami terus melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap program bantuan pangan beras, sehingga penyalurannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai ke tangan penerima yang benar-benar membutuhkan,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan, di Jakarta, Jumat.

Dalam melakukan verifikasi dan validasi, Bapanas melakukan hal itu dengan Perum Bulog, dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap terhadap data penerima bantuan.

Menurut Ketut, mekanisme verifikasi dan validasi data penerima diperlukan, karena data keluarga penerima manfaat bisa terjadi pembaruan akibat perubahan status sosial ekonomi, perpindahan lokasi, dan kondisi lainnya.

Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat pusat Bapanas berkoordinasi dengan Kemenko PMK sebagai wali data KPM, kemudian ditindaklanjuti oleh Perum Bulog bersama dengan unsur perangkat daerah, yaitu Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Sehingga dengan demikian bantuan pangan ini tersalurkan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran,” kata Ketut.

Penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga dimulai 1 Agustus 2024 di beberapa daerah yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi data.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti mengatakan, saat ini terdapat sembilan provinsi yang data penerimanya telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DIY, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Riau.

Ia menyebut provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan bantuan pangan dalam satu dua hari ke depan.

Bantuan pangan beras tahap ketiga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 kepada 22 juta KPM di seluruh Indonesia. Masing-masing KPM menerima 10 kg beras per bulan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, program bantuan pangan beras ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan pangan dasar masyarakat, sekaligus mendorong upaya pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian gejolak harga pangan dan inflasi. (ant)

Lampaui Target UHC JKN, Pj Bupati Lotim Terima Penghargaan

0
Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik menerima penghargaan UHC Award. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melampaui target Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Target kepesertaan semesta di seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia ditarget 98 persen. Sementara Lotim sudah mencapai 99,35 persen.

Karenanya pada Kamis 8 Agustus 2024, bertempat di Jakarta, Penjabat Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik menerima penghargaan UHC Award. Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis Wakil Presiden RI, H. Ma’ruf Amin.

Penjabat Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik menyampaikan Pemkab Lotim berkomitmen untuk meningkatkan terus kualitas pelayanan. Terhadap warga yang kurang mampu, dipastikan akan ditanggung iuran BPJS Kesehatan.

Harapannya di samping menuntaskan jangkauan kepesertaan sedikit lagi mencapai 100 persen, maka perbaikan kualitas layanan Faskes yang semakin mudah cepat dan setara menjadi fokus di Lotim.

Disampaikan, saat ini Lotim sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Warga yang datang mengurus pembuatan JKN akan cepat dilayani. Terpenting datanya lengkap, antara lain sudah punya KTP online, ada surat keterangan tidak mampu dari desa maka pasti dapat BPJS kesehatan. Bagi yang belum online KTPnya di MPP tersebut juga disediakan layanan buat KTP elektronik.

Sejak diluncurkan 1 Juli 2024 lalu, dicatat pelayanan pembuatan JKN BPJS Kesehatan paling banyak. Dengan UHC nyaris mendekati 100 persen jumlah penduduk Lotim 1,4 juta lebih semua faskes diminta terus tingkatkan kualitas layanan. Warga yang belum menunjukkan JKN, maka diberikan waktu 3 x 24 jam untuk membuatnya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Selong, Gusti Ngurah Catur Wiguna menambahkan jumlah kepesertaan JKN Lotim 99,35 persen. Atau, sebanyak 1.403.112 jiwa dari jumlah penduduk 1.412.321 jiwa ini sudah menjadi peserta JKN.

Soal keaktifan disebut memang masih menjadi soal. Keaktifan peserta 76,23 persen atau 1,1 juta. Tidak aktif 23,77 persen.

Kepesertaan JKN di Lotim didominasi oleh Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN

sebanyak 957.505 jiwa. PBI APBD Kabupaten Lotim 187.217 jiwa. Sisanya badan usaha, peserta mandiri atau Pekerja Penerima Upah dengan jumlah 63.656 jiwa.

Dalam rilis BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti menyebutkan, secara keseluruhan Indonesia sangat cepat capai UHC. Yakni hanya dalam waktu 10 tahun. Hal ini selaras dengan visi misi Presiden. Indonesia menjadi negara tercepat di dunia yang bisa mencapai target UHC hanya dalam waktu 10 tahun.

Indonesia maju mewujudkan UHC. 276 juta lebih peserta dan belum ada cost sharing.

2024 ditargetkan UHC 98 persen dari total penduduk. “Sekarang bisa dicapai hari ini dan melampaui,” terangnya. Sebanyak 460 Kabupaten Kota dari 33 provinsi se Indonesia yang dapat penghargaan.

Wapres H. Ma’ruf  Amin menyatakan pemberian penghargaan ini dapat jadi motivasi untuk mengaktifkan peserta. Harapanmya semua peserta dapat wujudkan kepesertaan 100 persen. Perlu keterlibatan semua tokoh masyarakat untuk mencapai target tersebut.

Diminta evaluasi sistem bayar iuran. Bisa dengan pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal bayar iuran.  Wapres juga meminta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan soal kualitas pelayanan. (rus)

Unizar Dorong Jiwa Wirausaha Mahasiswa Lewat Monev P2MW 2024

0
Suasana kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pembimbingan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2024 di Aula Abdurrahim Unizar, pada Selasa 6 Agustus 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Biro Kemahasiswaan Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) menggelar kegiatan Monitoring, Evaluasi (Monev), dan Pembimbingan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2024, di Aula Abdurrahim, pada Selasa 6 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk memantau perkembangan dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang terlibat dalam program tersebut.

Acara ini mengusung tema “Agro Eco-Waste” dengan fokus pada inovasi produk pupuk organik yang terbuat dari limbah baglog jamur tiram dan limbah kulit pisang. Program ini diharapkan dapat memberikan solusi ramah lingkungan dan sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi para mahasiswa.

Wakil Rektor I Unizar, Dr. Sri Karyati, SH., MH., menekankan pentingnya kreativitas dalam mengembangkan produk-produk yang bermanfaat dari limbah sehari-hari. “Produk yang dikembangkan ini benar-benar ada di sekitar kita setiap hari, seperti limbah dari tukang gorengan yang ternyata bisa menjadi media tanam. Ide kreatif seperti ini harus dikembangkan dengan seksama,” kata Sri Karyati.

Sri Karyati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini, terutama kepada dr. Mirah Wulandari, M.Biomed (AAM) yang turut hadir sebagai narasumber. Sri Karyati juga mengapresiasi dedikasi Kepala Biro Kemahasiswaan Unizar, dr. Mirzaulin Leonaviri, S.Ked., dan Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Unizar, Sutammy Neliana Hardi, SH., yang telah bekerja keras untuk menyukseskan program ini.

“Saya sangat terkejut dan bangga mengetahui bahwa dr. Mirah Wulandari, selain menjadi seorang dokter, juga seorang pengusaha muda yang luar biasa. Terima kasih kepada beliau karena bersedia bergabung dalam kegiatan monitoring ini, yang merupakan kegiatan wajib bagi penerima P2MW,” ujar Sri Karyati.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Nurlailah Mappanganro, SP., MP, yang telah dua tahun berturut-turut membimbing para mahasiswa dalam program ini. “Bimbingan Ibu Nurlailah sangat berharga bagi institusi ini karena turut meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk prestasi mahasiswa. Tahun ini, saya berharap jumlah peserta yang lolos pembiayaan semakin banyak dan Unizar dapat berpartisipasi lebih aktif di masa depan,” tambahnya.

Selain itu, dr. Mirah Wulandari, M.Biomed (AAM), sebagai narasumber utama, membagikan materi yang sangat inspiratif dan aplikatif. Dalam sesinya, Mirah menekankan pentingnya membangun strategi offline dengan melibatkan orang terdekat dan mencari pengguna, seperti penjual bibit dan pupuk. Ia juga menyoroti strategi daring yang meliputi promosi dengan iklan dan membangun branding yang kuat.

Prinsip-prinsip penting yang disampaikan oleh Mirah untuk sukses dalam bisnis meliputi: Kerja Keras, Bangun Sistem Kerja, Pantang Menyerah, Kembangkan Ide, Optimis, Open Minded, Profesional, Tekun dan Berdoa, serta Support. Mirah juga menekankan pentingnya membangun merek di media sosial dengan konsisten. “Perusahaan yang sukses itu konsisten memastikan jadwal hari ini, menjawab pertanyaan segera, dan berinteraksi dengan pengikut,” ujarnya.

Acara ini ditutup dengan doa dan harapan agar program P2MW dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa dan masyarakat. “Saya berharap, setelah kegiatan ini, mahasiswa dapat menciptakan proyek-proyek baru yang lebih inovatif dan bermanfaat. Semoga tahun depan, jumlah kelompok yang berpartisipasi semakin banyak,” tutup Sri Karyati dengan penuh optimisme. (ron)

Pemkot Bima Serahkan Pengelolaan Pantai Lawata kepada Investor

0
Mahfud(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Bima, menyerahkan pengelolaan Pantai Lawata pada investor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Mahfud dalam keterangan tertulis di Mataram, Kamis 8 Agustus 2024, mengatakan Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mohammad Rum pada Mei lalu telah memaparkan langkah yang diusulkan untuk perbaikan Pantai Lawata, antara lain revitalisasi infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, dan pembangunan fasilitas publik, seperti pembangunan ‘tracking’ mangrove dan pembuatan sarana panjat tebing.

“Tujuan utama dari usulan tersebut adalah penataan kawasan Lawata dan kawasan Amahami untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi para pedagang dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.

Pantai Lawata sudah menjadi tempat wisata sejak tahun 1960-an dan aktif dibuka hingga sekarang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima hingga sekarang.

Pantai Lawata sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Bima. Kerap kali, dikunjungi oleh masyarakat setempat, wisatawan lokal maupun asing sebagai bagian dari tujuan wisata-nya.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bima terus berinovasi melakukan pengelolaan serta pengembangan terhadap Pantai Lawata, baik dari aspek infrastruktur hingga pada penyediaan wahana dan hiburan di dalamnya.

Mahfud juga mengatakan, guna mendukung serta meningkatkan pengelolaan Pantai Lawata agar dikelola secara profesional sehingga diyakini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, memang diperlukan dan ditangani secara profesional.

“Beberapa hari lalu telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima bersama investor yang akan mengelola Pantai Lawata. Semua fasilitas yang dimiliki saat ini akan dilengkapi oleh pengelola yang baru yakni oleh investor,” terang Mahfud.

Ia menepis bahwa ada yang menyebut nasib Pantai Lawata sedang di ujung tanduk.

“Tidak benar jika ada yang menyebut bahwa Lawata di ujung tanduk, bahkan Lawata akan semakin dipercantik lewat tangan profesional,” ucapnya.

Tujuan utama diserahkan pengelolaan Pantai Lawata ke investor agar lokasi wisata andalan Pemerintah Kota Bima tersebut bisa lebih dikenal, dapat mendatangkan turis lokal, turis mancanegara karena ditangani secara profesional.

“Dengan begitu, PAD dapat meningkat dan Lawata semakin diminati oleh masyarakat secara luas,” katanya. (ant)

Pj. Gubernur NTB Ajak Pemilik Kendaraan Daftar Subsidi Tepat Pertalite

0
Pj. Gubernur NTB, Hassanudin dan jajaran foto bersama usai menerima audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Aji Anom Purwasakti dan jajaran, salah satunya membahas subsidi tepat Pertalite. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin mengajak warga segera mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan QR Code bagi pengguna kendaraan roda empat yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

“Saya Hassanudin, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat NTB utamanya kendaraan roda empat pengguna Pertalite Subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id.,” ujar Hassanudin pada saat audiensi Pertamina, Kamis, 1 Agustus 2024 lalu.

Ia mengatakan hal ini untuk mendukung program pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pemerintah Provinsi NTB mendukung pelaksanaan subsidi tepat Pertalite agar konsumen yang berhak mendapatkan subsidi dilindungi dan mendapatkan kepastian serta bertanggung jawab dalam menggunakan BBM dengan anggaran negara di dalamnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Aji Anom Purwasakti, saat melaksanakan audiensi kepada Pj. Gubernur NTB mengatakan, untuk melanjutkan keberhasilan pelaksanaan program QR Code Biosolar yang telah dilakukan secara merata, dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota, Pertamina Patra Niaga saat ini melanjutkan perluasan proses pendataan transaksi pengguna Pertalite berbasis QR. Penerapan full QR ini akan dilakukan secara bertahap dan saat ini dalam tahap sosialisasi dan pendaftaran registran.

“Masyarakat silahkan mendaftar secara online dan jika terkendala, dapat menghubungi call center kami (135) atau datang mengunjungi helpdesk di SPBU yang tersedia,” jelas Aji Anom.

Aji Anom menambahkan bahwa saat ini proses yang berjalan adalah tahapan sosialisasi dan pendaftaran. Program Subsidi Tepat Pertalite ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang berhak. Dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, menunjukkan komitmen pemerintah daerah ikut mengawasi dan mensukseskan program Subsidi Tepat agar peruntukan BBM subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

“Dengan adanya data yang akurat tentang pengguna bahan bakar bersubsidi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Area Manager Comm., Rel. & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka.

“Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR,” terang Ahad.

“Saat ini jumlah pendaftar kendaraan roda empat untuk Program Subsidi Tepat Pertalite tercatat sudah sekitar 26.000 kendaraan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Progress ini akan terus bertambah, seiring dengan perluasan pendataan QR Code Pertalite yang akan dilakukan secara bertahap”, katanya.

Untuk diketahui, sesuai Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran menggunakan sistem MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @mypertamina, @ptpertaminapatraniaga dan @patraniaga.jatimbalinus. (bul)