Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB memaksimalkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah untuk memperketat pemberangkatan calon – calon jemaah umrah secara ilegal.
Hal ini ditegaskan Kepala Kemenag Provinsi NTB, H. Zamroni Azis.,MH menanggapi masih adanya potensi travel umrah bodong.
Zamroni menegaskan, pengawasan terhadap travel – travel umrah bodong tetap dilakukan. Dengan adanya Satgas Haji dan Umrah yang terdiri dari seluruh stakeholder terkait. Diantaranya Angkasa Pura selaku pengelola bandara, Imigrasi, Kejaksaan dan Kepolisian.
“Karena itu, kita minta kepada Angkasa Pura supaya kita diberikan satu space untuk menempatkan Satgas Haji dan Umrah,” katanya.
Satgas ini nantinya akan memantau secara langsung pergerakan masuarakat di bandara yang terindikasi akan melakukan perjalanan ibadah umrah.
“Nanti Satgas ini yang akan mengecek jemaah – jemaah yang akan beragkat ke Tanah Suci. Dipastikan siapa travel yang memberangkatkannya. Kalau resmi travelnya kan aman masyarakat kita,” tambahnya.
H. Sabarudin dari Kanwil Kemenag NTB juga mengharapkan, keberadaan DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusa Tenggara yang dilantik pada 18 Juni 2024 diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan seluruh Kementerian dan lembaga yang ada di daerah ini untuk memberikan pelayanan haji dan umrah terbaik kepada calon jemaah.
“Data kami di Kanwil Kemenag NTB, kita termasuk penyumbang terbesar calon jemaah di Nusantara. Saat ini sudah ada 9.155, itu diluar data dimiliki Kementerian Agama. Artinya ada saja jemaah kita yang melakukan umrah secara backpacker. dia berangkat dari sini menggunakan atribut bebas, sehingga tidak tercatat. Nanti setelah di kantor penyelenggaranya di daerah lain, baru diseragamkan berangkat umrah,” katanya.
Jangan sampai, menurutnya, saat berangkat tidak terdeteksi di daerah. saat bermasalah, mengadunya justru di daerah. harapannya, keberadaan AMPHURI Bali Nusra dan seluruh stakeholder bisa memperkuat upaya menertibkan praktik-praktik nakal yang dapat merugikan calon jemaah haji dan umrah.(bul)
