Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 624

Perumahan di Lobar Dipasangkan Plang KPK

By
ekbisntb.com
-
0
Pemkab dan KPK pasang plang di lokasi perumahan di wilayah Lobar.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Berdasarkan Data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lombok Barat, terdapat 157 perumahan yang dibangun oleh 101 Pengembang di Lobar belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemkab. Sehingga hal ini menjadi sorotan KPK. Bahkan sejumlah perumahan ini pun menjadi sasaran pemasangan plang oleh Lembaga Antirasuah tersebut.

Pekan lalu, KPK turun langsung mengawasi fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat atau PSU sejumlah perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Lobar. Pasalnya, selain menjadi sektor yang rentan temuan kasus korupsi. PSU perumahan ini disoroti KPK karena Pemerintah belum pernah menyerahkan laporan Fasum dan Fasos  perumahan sejak tahun 2020.

Belum adanya laporan penyerahan ketersediaan Fasum ini rawan disalahgunakan oleh oknum baik dari pemerintah maupun pengembang sehingga rentan terjadi penyalahgunaan dana pemeliharaan Fasum.

Kepala Dinas Perkim Lobar, Baharuddin Basya menyebut, terdapat sekitar ratusan perumahan yang dibangun oleh 101 Pengembang yang belum menyerahkan PSU, bahkan laporannya pun juga belum diserahkan ke Pemda.

Karena itu, pihak KPK dan Pemkab dalam hal ini OPD turun memperingati para pengembang perumahan untuk segera memenuhi syarat fasilitas umum dengan memasangkan plang peringatan di areal perumahan. Dikatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada para pengembang melibatkan Inspektur. “Sudah (sosialisasi) dari tahun sebelumnya,” kata Baharuddin Basya saat turun mendampingi KPK.

Tidak sekadar sosialisasi, pihaknya juga sudah mengedarkan surat edaran (SE) Bupati kepada para pengembang. “Surat juga sudah semua kami ingatkan, tapi responnya belum,” ujarnya. Sejauh ini kata dia, respon dari pengembang masih rendah, sehingga belum banyak yang menyerahkan PSU ke Pemkab Lobar. (her)

Wilayah Terdampak Kekeringan di Sumbawa Meluas

By
ekbisntb.com
-
0
BPBD Sumbawa saat melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa wilayah yang mulai terdampak.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 19 desa yang terdampak kekeringan dari sebelumnya hanya 16 desa di 11 kecamatan sesuai dengan SK siaga ditetapkan.

“Jadi, saat ini ada ada tambahan tiga desa yang mengajukan permohonan permintaan air bersih dari jumlah yang kita tetapkan sebanyak 16 desa,” kata Kepala pelaksana BPBD Sumbawa kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Rusdianto, Rabu 21 Agustus 2024.

Desa tersebut yakni berada di Kecamatan Moyo Hilir Desa Poto, Moyo Utara di desa Pungkit dan Sebewe. Desa-desa tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan disribusi air bersih tetapi tahun ini ada permintaan.

“Tambahan tiga desa ini yang terdampak kekeringan tetap akan kita intervensi dan dalam waktu dekat akan segera kita lakukan pendistribusian,” ucapnya.

Diakuinya, pendistribusian air bersih saat ini sifatnya sporadis sesuai dengan surat permintaan air bersih dari desa. Hanya saja dalam penanganannya, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena tidak ada anggaran yang tersedia di BPBD.

“Kita sifatnya sporadis saja, karena untuk anggaran BTT tidak ada di BPBD melainkan tetap mengajukan ke Pemerintah dulu baru bisa kita lakukan pendistribusian air bersih,” sebutnya.

Pemerintah juga sudah menetapkan status siaga kekeringan selama 125 hari dan darurat selama 10 hari dengan harapan dampak yang timbul bisa diminimalisir. Terutama di wilayah yang rawan yakni di wilayah pesisir yang selalu menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya.

“SK siaga dan darurat kekeringan sudah kita keluarkan, jika kondisinya semakin parah maka status tanggap juga akan kita perpanjang nantinya sesuai kondisi dilapangan,” ujarnya.

Sejauh ini sudah ada beberapa kecamatan yang meminta pendistribusian air bersih seperti Kecamatan Plampang, Lape, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Rata-rata desa yang berada di Kecamatan tersebut berada di pinggir laut dan kaki gunung.

“Baru beberapa desa yang sudah mulai kita lakukan pendistribusian air bersih, kalau untuk desa lainnya belum bisa kita lakukan karena masih menunggu anggaran,” pungkasnya. (ils)

APBD NTB 2025 Ditetapkan, Pj Gubernur Puji Komitmen dan Kesamaan Sikap Eksekutif -Legislatif

By
ekbisntb.com
-
0
Ekesekutif dan legislatif menyepakati Raperda APBD 2025 menjadi Perda APBD NTB 2025 yang berlangsung di DPRD NTB, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna yang digelar di gedung DPRD NTB, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin. Proses pembahasan hingga penetapan APBD ini berjalan dengan lancar dan nyaris tanpa dinamika antara eksekutif dan legislatif.

Pj Gubernur NTB H. Hassanudin mengatakan, perjalanan dalam proses pembahasan ranperda APBD ini tentu diwarnai dengan adanya perdebatan akibat dari perbedaan pendapat dan pandangan. Namun dengan semangat persatuan, eksekutif dan legislatif dapat menselaraskan dan menyamakan pemahaman, sehingga tercapai titik sepakat antara kedua belah pihak.

“Tingginya komitmen dan kesamaan sikap, antara eksekutif dan legislatif, yang telah dibangun dengan baik selama pembahasan ranperda ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, sebagai kekuatan dan modal dasar kita bersama dalam membangun daerah, menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Pj Gubernur saat memberikan sambutan.

Ia berharap ke depan NTB akan terus mampu eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan perhelatan nasional maupun internasional. NTB akan terus mengupayakan agar segala even di Bumi Gora ini, kemudian akan memberikan dampak positif terutama bagi meningkatnya aktifitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Kesepakatan yang telah kita capai bersama pada hari ini, baik terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggarran 2024, serta Ranperda prakarsa gubernur tentang penyelenggaraan penanaman modal, semoga mampu kita khidmatkan menjadi kerja-kerja ihlas dan nyata, demi kemaslahatan segenap masyarakat NTB,” katanya.

Sementara itu juru bicara Badan Anggaran DPRD NTB TGH Mahalli Fikri menjabarkan terkait dengan komposisi APBD 2025.  Pendapatan pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 5,787 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp393,7 miliar atau 6,37 persen dari pendapatan pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6,181 triliun.

Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,510 triliun atau turun sebesar Rp592 miliar atau 19,08 persen dari PAD pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,102 triliun.

Penurunan ini terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 19,79 persen dan lain lain PAD yang sah sebesar 90,80 persen. Sementara itu kenaikan juga terjadi pada pos retribusi daerah sebesar 26,95 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 22,45 persen.

Pendapatan transfer sebesar Rp3,066 triliun, turun sebesar Rp11,8 miliar atau 0,38 persen dari pendapatan transfer pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,078 triliun.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada apbd tahun anggaran 2025 sebesar Rp 210 miliar, sementara pada APBD tahun anggaran 2024 tidak ditargetkan.

Sementara itu belanja ditargetkan sebesar Rp 5,689 triliun, menurun sebesar Rp418,8 miliar atau turun sebesar 6,86 persen dari belanja pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp6,108 triliun.

Adapun belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4,474 triliun. Belanja modal sebesar Rp 523 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 5,7 miliar, belanja transfer sebesar Rp686 miliar, sehingga defisit sebesar Rp 97,7 miliar.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp25 miliar atau 50 persen dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp50 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp122 miliar, naik 0,03 persen dari pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp122 miliar

Pembiayaan netto pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 97 miliar, naik sebesar 34,40 persen dari pembiayaan netto pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 72,7 miliar.(ris)

APBD NTB 2025 Ditetapkan Tepat Waktu, Penyehatan Anggaran Jadi Fokus Utama

By
ekbisntb.com
-
0
H.Muzihir(kiri) dan  H.Wirawan Ahmad(kanan)(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad, S.Si.MT menyatakan, setelah penetapan RAPBD NTB 2025, tahapan selanjutnya yaitu dokumen RAPBD 2025 ini akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Poin-poin hasil evaluasi nantinya akan ditindaklanjuti sehingga Raperda APBD 2025 dapat diundangkan menjadi Perda APBD 2025.

Menurut Wirawan, ada dua langkah maju yang dilakukan dalam proses penyusunan APBD 2025. Pertama, Raperda APBD 2025 ini ditetapkan tepat waktu sebelum deadline tanggal 31 November 2025. Proses pembahasannya berlangsung secara dinamis dan dalam suasana saling memahami terkait adanya penurunan belanja yang diusulkan secara teknokratik oleh OPD, usulan Musrenbang maupun usulan masyarakat melalui reses DPRD akibat penurunan target pendapatan daerah.

Kemudian kedua, proses penyusunan APBD mulai dari tahap menyusun RKPD maupun proses penganggaran dalam menyusun KUA PPAS sampai dengan penyusunan Raperda APBD sudah terintegrasi dalam satu sistem melalui aplikasi SIPDRI.

“Sehingga dari sisi akuntabilitas terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya,” kata Wirawan Ahmad kepada Ekbis NTB, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin.

Menurutnya, kemajuan ini tidak terlepas dari atensi yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Pj Gubernur NTB yang mampu mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh OPD dan membangun kolaborasi yang sinergis dengan seluruh perangkat DPRD.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, angka APBD tahun 2025 yang turun membuat pembahasan anggaran berjalan dengan lancar. Penurunan angka APBD dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk regulasi pendapatan daerah.

“Yang pasti kita mau sehat, insya Allah sangat sehat APBD 2025 ini,” kata Muzihir.

Lancarnya pembahasan APBD 2025 juga tak lepas dari peran Pj Gubernur NTB. Ia dinilai tak memiliki kepentingan apapun terkait dengan anggaran daerah. “Beliau tidak ada cawe-cawe , tak ada ini dan itu. Beliau apa adanya dan satu penekanannya yaitu APBD yang harus sehat,” katanya.

Pj Gubernur ingin meninggalkan Provinsi NTB tanpa utang, baik di 2024 maupun 2025. “Yang tahun 2024 saja Insya Allah sudah habis (utang jangka pendek-red),” katanya.

Juru Bicara Banggar DPRD NTB TGH Mahalli Fikri mengatakan, turunnya target pendapatan di APBD 2025 memang merujuk pada estimasi yang sesungguhnya. “DPRD pun harus rela pokirnya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada kemauan kita menyehatkan APBD,” katanya. (ris)

Disnaker ajak warga Mataram manfaatkan kegiatan bursa kerja

By
ekbisntb.com
-
0
Para pencari kerja mendatangibursa kerja atau "job fair" yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Kota Mataram, Rabu 21 Agustus 2024 (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, mengajak pencari kerja agar memanfaatkan kegiatan bursa kerja (job fair) yang dilaksanakan di Islamic Center.

“Para pencari kerja, kita harapkan bisa datang dan mencoba keberuntungan mendapatkan peluang kerja yang dibuka dalam kegiatan tersebut,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Rabu.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pembukaan “Job Fair” yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Ballroom Islamic Center Kota Mataram.

Dalam kegiatan itu, terdapat sekitar 43 perusahaan yang ikut dan rata-rata perusahaan itu ada di Kota Mataram. Puluhan perusahaan itu, membuka lowongan kerja sekitar 2.000.

“Jumlah lowongan kerja yang tersedia cukup banyak, karena itu masyarakat kami harapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut sesuai kualifikasi yang dimiliki,” katanya.

Lebih jauh, Rudi mengakui, dalam rekrutmen pekerja melalui kegiatan bursa kerja yang hanya berlangsung sehari, pihaknya tidak dapat mengintervensi agar perusahaan memprioritaskan pencari kerja dari Kota Mataram.

“Semua dilakukan secara terbuka, sehingga warga atau pencari kerja dari luar Kota Mataram bisa ambil kesempatan dalam kegiatan itu,” katanya.

Namun demikian, pihaknya berharap agar para perusahaan bisa kooperatif terhadap para pencari kerja yang sudah melamar, dengan memberikan tindak lanjut.

“Jangan sampai, pendaftar hanya mendaftar tapi tidak dipanggil-panggil atau ditindaklanjuti,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, apa yang menjadi salah satu target kegiatan “job fair” yakni mengurangi angka pengangguran di daerah ini bisa tercapai.

Data terakhir Disnaker Kota Mataram pada November 2023, menyebutkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Mataram tercatat sebanyak 10.550 orang atau 4,78 persen.

Jumlah itu turun dibandingkan dari TPT 2022 sebesar 6,03 persen atau sebanyak 15.420 orang.

“Artinya, ada penurunan 1,25 persen atau 4.870 orang terhadap tingkat pengangguran terbuka di Mataram,” katanya. (ant)

HUT ke – 79 RI jadi Momentum OJK Memperkuat Peran Mendukung Perekonomian Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Peringatan HUT RI ke-79 (ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Peringatan HUT RI ke-79 menjadi momentum bagi OJK untuk semakin memperkuat perannya dalam mendukung perekonomian nasional dengan menjaga stabilitas dan membentuk sektor jasa keuangan yang semakin modern, maju, stabil dan tumbuh pesat menuju Indonesia Emas.

“OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil sehingga Indonesia berdaya saing global bukanlah sebuah impian yang tak terjangkau, tetapi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam pidato pada upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-79 yang digelar OJK di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Mirza mengatakan, pasca-penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pada Maret 2023, OJK dari segi kewenangan, tanggung jawab dan cakupan menjadi lembaga dengan tugas dan tanggungjawab yang terbesar di antara otoritas sektor keuangan lain di seluruh dunia.

Pada tahun 2025, OJK akan menerima kewenangan untuk mengawasi koperasi open loop serta aset kripto serta mandat lain yang diberikan oleh UU P2SK untuk mengembangkan sektor jasa keuangan sekaligus melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Menurut Mirza, bertambahnya kewenangan besar tersebut menjadi tantangan baru bagi OJK untuk menyiapkan berbagai hal untuk menghadapinya, mulai dari isu integritas, governansi dan tantangan digitalisasi.

“Dalam konteks mandat pengawasan industri yang baru, kita perlu bersiap agar transisi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak di sektor jasa keuangan,” katanya.

Menurut Mirza, berbagai hal telah disiapkan OJK dalam melakukan transformasi dan perubahan mendasar yang harus dilakukan merespons bertambahnya kewenangan tersebut, mulai dari struktur organisasi dan pengembangan SDM, yang didesain untuk mempersiapkan infrastruktur organisasi OJK menjadi lebih terintegrasi dan adaptif, mekanisme kerja yang lebih cepat serta penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas OJK.

”Kita mendorong transformasi agar OJK dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi industri keuangan maupun konsumen, antara lain melalui efisiensi pelaporan, peningkatan layanan perizinan, maupun layanan konsumen,” katanya.

Berbagai penyempurnaan juga terus dilakukan OJK, antara lain optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengawasan, penyempurnaan terhadap metodologi pengawasan SJK, infrastruktur produk derivatif, penegakan ketentuan PKPU hingga pengembangan sistem informasi jejak negatif pelaku SJK.

Upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-79 diikuti semua pegawai OJK di Jakarta serta juga digelar di semua Kantor OJK di daerah. Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengikuti upacara Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara.(bul)

Satgas PASTI Blokir 1.001 Entitas Ilegal Di Juni – Juli 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI(ekbisntb.com/aksesjambi)

Jakarta (ekbisntb.com) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Juni – Juli 2024 menemukan 850 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 59 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Rabu, 21 Agustus 2024, Satgas PASTI juga memblokir 65 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 27 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal yang terdiri dari.

11 entitas melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu. 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin Satu entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; dan 8 entitas melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 hingga 31 Juli 2024, Satgas telah menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.(bul)

OJK Dorong Jiwasraya Selesaikan Penyelamatan Pemegang Polis

By
ekbisntb.com
-
0
Jiwasraya (ekbisntb.com/detik.com)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7 persen) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Rabu, 21 Agustus 2024, IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. RPK dimaksud telah disesuikan terakhir melaui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek pelindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis.

RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk dilakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life.

Untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis ex-Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi tersebut, IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya.

Sampai dengan saat ini, sebanyak 68 persen pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi telah menyetujui skema tersebut. Oleh karen itu, masih terdapat 0,3 persen pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya. Namun demikian, Jiwasraya akan tetap mengimbau kepada para pemegang polis ini untuk mengikuti skema restrukturisasi.

Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi yang menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.(bul)

Perkuat Ketahanan Perbankan, OJK Luncurkan Panduan Resiliensi Digital

By
ekbisntb.com
-
0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience) bagi industri bank umum untuk semakin memperkuat ketahanan industri perbankan di era digital (ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience) bagi industri bank umum untuk semakin memperkuat ketahanan industri perbankan di era digital serta mengawal transformasi digital perbankan sesuai Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang telah diterbitkan 2022 lalu.

Peluncuran dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama pimpinan asosiasi dan industri perbankan pada Peluncuran Panduan Resiliensi Digital dan Diskusi Tata Kelola Artificial Intelligence di Sektor Perbankan di Jakarta, Selasa.

Dalam sambutannya, Dian menyampaikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi di berbagai aspek dan juga menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko bagi perbankan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi. Digitalisasi juga memungkinkan industri perbankan untuk berkolaborasi dengan sektor lainnya melalui interkoneksi dalam suatu ekosistem digital.

“Hal tersebut menuntut sistem perbankan yang resilien karena dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dan usaha bank. Pada kondisi demikian, kerangka resiliensi digital menjadi krusial untuk diterapkan,” kata Dian.

Kerangka resiliensi digital sebagaimana disusun pada Panduan Resiliensi Digital, secara umum menitikberatkan pada tiga aspek utama yaitu sebagai berikut:

  1. Aspek ketahanan terhadap dinamika bisnis yang tercermin dalam dimensi Digital Competitiveness. Hal ini meliputi pengembangan produk yang berorientasi konsumen, adopsi teknologi terkini secara cepat, tepat, dan bertanggungjawab, serta transformasi desain organisasi, kepemimpinan digital, budaya digital, dan talenta digital.
  2. Aspek ketahanan terhadap disrupsi/gangguan yang tercermin dalam kerangka manajemen kelangsungan bisnis atau Business Continuity Management (BCM), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yakni: a. Tahap Antisipasi (Anticipate) yang merupakan proses mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan gangguan atau ancaman pada lingkungan digital. b. Tahap Bertahan dan Pulih (Withstand and Recover) yang merupakan proses dalam menghadapi insiden keamanan atau gangguan dengan tetap memastikan operasional bank secara efektif. c. Tahap Berkelanjutan (Sustain) yang merupakan proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai upaya untuk mengembangkan prosedur ketahanan yang lebih baik.
  3. Sebagai bagian dari pelindungan konsumen di era digital, kerangka resiliensi digital juga memperhatikan aspek nasabah yang meliputi customer incident management, customer incident recovery, dan customer post-recovery services.

Kerangka resiliensi digital berserta aspek yang terkait telah dimuat dalam Panduan Resiliensi Digital dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi bank dalam mempersiapkan, menghadapi, dan kembali pulih setelah terjadinya gangguan operasional teknologi atau disrupsi/insiden siber dengan meminimalkan antara lain kerugian nasabah, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial.

Hal tersebut juga merupakan salah satu wujud dukungan OJK terhadap perbankan Indonesia dalam peningkatan akselerasi transformasi digital serta memperkuat ketahanan bisnis dan operasional bank di era digital dalam mendukung perekonomian nasional.

Panduan Resiliensi Digital bagi industri bank umum ini semakin melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.

Peluncuran Panduan Resiliensi Digital dilanjutkan dengan diskusi Tata Kelola Artificial Intelligence (AI) yang menghadirkan berbagai pembicara kunci dari perusahaan teknologi dan dari bank umum yang kompeten di bidangnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendapatkan berbagai insight mengenai pemanfaatan AI termasuk berbagai advanced AI systems serta tata kelola yang diperlukan, sehingga pengembangan dan penggunaan AI mampu memberikan manfaat teknologi yang maksimal sekaligus memitigasi berbagai risiko yang ada. Ke depan, OJK juga berencana akan menerbitkan panduan spesifik bagi sektor perbankan terkait dengan penerapan AI, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa regulator lain di berbagai negara.(bul)

    Oleh-oleh Lombok UD.Ares, Berkembang dari Modal Rp300 Ribu

    By
    ekbisntb.com
    -
    0
    Baiq. Rokh menunjukkan beragam produk cemilan UD.Ares, usaha rumahan rintisannya yang sekarang dibantu Astra Motor NTB(ekbisntb.com/bul)

    Lombok (ekbisntb.com) – Dengan modal awal Rp300 ribu, UD. Ares kini terus berkembang menjadi produsen aneka cemilan oleh-oleh khas Lombok. Di tangan ownernya, Baiq. Rokh Hilmi, usaha ini kini menjadi UMKM penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Mataram, dan Lombok Barat.

    UD. Ares adalah sentra produksi aneka cemilan berbahan dasar rumput laut di Jalan Dr. Soetomo, Gg. 1 No 3 Karang Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. produksinya berkembang tidak hanya berbagai macam cemilan, usaha UD. Ares juga berkembang hingga ke penyediaan kopi khas Lombok dalam kemasan.

    UD. Ares dirintis sejak tahun 2011 lalu oleh Baiq. Rokh, saat itu ia berkesempatan mengikuti pelatihan UMKM selama tiga hari untuk membuat cemilan kripik. Dengan honor yang diterima sebesar Rp500 ribu, ia sisihkan Rp300 ribu untuk membeli bahan memulai usahanya. Sisanya Rp200 ribu ia gunakan untuk kebutuhan operasional merintis UD.Ares.

    Awalnya, menurut Baiq. Rokh, ia membuat cemilan dari bongkol batang pisang. Di Lombok, bongkol dan batang pisang dibuat menjadi sayur ketika ada hajatan, atau acara-acara adat. Masyarakat mengenalnya dengan sayur ares.

    Bongkol pisang, dijadikan bahan baku, dicampur dengan sedikit tepung, dan rumput laut. Sehingga dinamakanlah usaha rintisannya ini UD. Ares. Membangun usaha tentu tidak serta merta bim salabim, atau seperti membalik telapak tangan.

    Baiq. Rokh mengatakan, cemilannya ia tawarkan ke siapa saja, ke kios-kios, dan dijual eceran. Waktu itu, cemilan yang diproduksinya masih sangat sederhana, hanya dikemas biasa. Pangsa pasarnya juga ke masyarakat biasa.

    Seiring berjalannya waktu, Baiq. Rokh didukung keluarganya terus berusaha mengembangkan usahanya, memperluas jaringan pemasaran, dan satu per satu mulai memperkerjakan orang-orang sekitarnya.

    Sudah lebih dari satu dasawarsa kini Baiq. Rokh tetap istiqomah menekuni usahanya ini. rumah produksinya yang dulunya hanya seadanya, berlantai tanah, dan menggunakan peralatan seadanya, kini telah berkembang. Dari cemilan, UD. Ares kini sudah mendistribusikan produksinya menggunakan kendaraan khusus roda empat.

    Rumah produksi UD. Ares kini lebih higienis, peralatannya juga menggunakan peralatan-peralatan produksi yang standar. Begitu juga dengan aneka cemilan yang diproduksinya. Kini jauh lebih memenuhi standar pasar.

    “Saya berkesimpulan, memulai usaha itu ternyata tidak harus dengan modal besar, peralatan yang lengkap. Asal keinginan kuat, bisa,” katanya. Sembari menyebut rumah prouksinya yang kini sudah menjelma menjadi sangat layak.

    UD. Ares kini menjadi pemasok aneka cemilan di pusat-pusat penjualan oleh-oleh. Yang dulunya hanya dijual di lingkungan sekitar, dan kepada pembeli-pembeli tradisional. Kini cemilan UD. Ares menjadi sajian wisatawan, bahkan menjadi buah tangan khas Lombok, ketika wisatawan kembali ke daerahnya. Apalagi dengan dukungan Astra Motor melalui bantuan dan pendampingan untuk standarisasi produk, serta kemasan, hingga pemasaran, menjadikan UD. Ares semakin optimis berkembang.

    Produksi UD. Ares tidak hanya di Kota Mataram. Rumah produksinya dikemlbangkan hingga ke Kabupaten Lombok Barat. Baiq. Rokh sudah mempekerjakan puluhan orang, terutama perempuan-perempuuan rumah tangga dan yang putus sekolah. Sebagai tokoh inspirasi UMKM, kini Baiq. Rokh sudah mendapatkan berbagai penghargaan atas kiprahnya merintis usaha dan memberikan kebermanfaatan bagi lingkungannya.

    Gayung bersambut, Astra Motor NTB sebagian bagian dari perusahaan otomotif raksasa , Astra Group yang sangat konsen mendukung pengembangan UMKM. Melalui jaringannya, Astra Motor Ampenan, sejak tahun 2024 ini membantu pendampingan mengembangan UD. Ares.

    Pendampingan dan bantuan diberikan dalam bentuk pemenuhan standar kemasan produk, memperkuat branding, hingga pemasaran.

    Menurut Arif Aprilliawan, Kepala Cabang Astra Motor Ampenan, selain pendampingan, dari sisi pemasaran, Astra Motor menyediakan rak khusus untuk display produk yang ditempatkan cukup strategis dengan konsumen yang datang ke dealer Astra Motor Ampenan.

    “Setiap bulan ada ribuan kunjungan konsumen. Baik yang membeli sepeda motor Honda, atau yang service. Biasanya cemilan UD. Ares di pajangan cukup laku. Bahkan kami di Astra Motor juga merekomendasikan kepada semua stakeholder untuk membeli oleh-oleh UD. Ares salah satunya,” demikian Arif.(bul)

    1...623624625...802Page 624 of 802

    EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

    Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

    JARINGAN MEDIA

    Ketentuan Pengguna

    Pedoman Media Siber

    Tentang Kami