spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 593

Karantina NTB : Tiga Ton Manggis Lombok Siap Diekspor ke China

0
Balai Karantina Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2024 (Ekbis NTB/bul)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Manggis asal Lombok kembali ramaikan pasar Ekspor. Balai Karantina Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2024 ini mencatat, setidaknya enam ton manggis ekspor tujuan negeri tirai bambu (China) telah disertifikasi.

Pada Selasa 27 Maret 2024, petugas Karantina NTB Agus Mugiyanto, S.P., Kepala Karantina NTB, sudah melakukan pemeriksaan fisik terhadap tiga ton atau 3.150 Kg manggis siap ekspor di Packing House milik PT. Bintang Agro Sentosa, Lingsar, Lombok Barat.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Petugas Karantina NTB harus memastikan bahwa manggis yang akan diberangkatkan telah memenuhi standar ekspor dan terbebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) agar nantinya dapat diterbitkan sertifikat phytosanitary.

Agus menegaskan, bahwa Karantina juga hadir untuk memfasilitasi perdagangan dan memberikan layanan sertifikasi sebaik mungkin, dan secepat mungkin agar tidak menghambat proses bisnis dari pengguna jasa.(bul)

Tinggi, Penukaran Valas dari Hasil Bekerja di Kapal Pesiar dan Australia

0
Penukaran valuta asing di money changer PT. Tri Putra Darma Valuta di Jalan Langko Mataram (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Nilai penukaran valuta asing (Valas) terbantu dengan adanya penukaran mata uang hasil bekerja di kapal pesiar dan di negara Asutralia.

Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Provinsi NTB, Darda Subarda penukaran valas dari hasil bekerja di kapal pesiar dan Asutralia ini cukup membantu nilai penukaran valas, khususnya di money changer miliknya, PT. Tri Putra Darma Valuta.

“Kalau penukaran dari wisatawan asing, di Kota Mataram tidak besar. yang membantu yang dari kapal pesiar dan hasil kerja dari Australia ini,” kata Darda di Mataram, Kamis 28 Maret 2024.

Karena itu, menurutnya, SDM lokal bisa didorong untuk mengisi lowongan-lowongan bekerja di kapal pesiar dan di Asutralia ini lebih massif.

“Karena kalau saya amati, yang kerja di kapal pesiar ini misalnya, bekerjanya enam bulan. Sekali nuker nilainya bisa sampai Rp400an juta (dengan nilai tukar rupiah yang berlaku sekarang). Menurut saya, ini potensi untuk mendorong pergerakan ekomomi di daerah ini,” ujarnya.

Selain itu, untuk pekerja – pekerja di Asutralia, pendapatannya juga tidak kalah menggiurkan. Sehingga peluang-peluang bekerja di negara Kanguru dimaksud layak terus ditingkatkan.

Darda mengatakan, dalam setiap penukaran valas yang jumlahnya besar, harus diketahui sumber-sumber uang pendapatan uang asing dimaksud. Sebab setiap transaksi penukaran dalam jumlah besar harus dilaporkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya indikasi money laundry.

“Penukaran – penukaran besar harus kita tanya sumbernya, karena kita juga harus laporkan. Atau penukaran senilai seratusan juta dan rutin, itu harus kita tanyakan dan laporkan. Makanya kita tau sumber dananya,” jelas Darda.

Sementara itu, penukan valas dari wisatawan asing sejauh ini belum menunjukkan trend yang menonjol. Kecuali money changer yang lokasinya di tempat-tempat wisata. Seperti Gili Trawangan, Meno, Air, Senggigi, dan Kuta.

“Kalau di Kota selain didukung penukaran valas dari PMI (Pekerja Migrant Indonesia/TKI), seperti Arab Saudi, Malaysia, itu yang rutin. Kalau penukaran dari wisatawan asing seperti biasa. Tidak terlalu signifikan. Kecuali di Kuta dan Gili Trawangan,” demikian Darda.(bul)

TPID Luncurkan Warung Pangan Percontohan Pengendali Inflasi

0
Peresmian Warung Pantasi Mentaram, warung percontohan untuk pengendalian inflasi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Bank Indonesia bersama stakeholder Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) meresmikan warung yang menjual komoditas pangan strategis. Warung percontohan di Provinsi NTB ini dinamai Warung Pantasi Mentaram (Warung Pantau Tanggap Inflasi Menuju Target Aman).

Peresmian dilakukan Kamis 28 Maret 2024. Lokasinya di sebelah timur pasar Kebon Roek, Ampenan, Kota Mataram. Peresmian dilakukan oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap, Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman, dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya. Dan unsur TPID NTB dan Kota Mataram lainnya.

Warung Pantasi Mentaram ini menjual kebutuhan pangan strategis, seperti beras, cabai, minyak goreng, bawang merah, telur. Harganya dibawah harga penjualan pada umumnya. Karena komoditas pangan ini didatangkan langsung dari para petani dan binaan-binaan Bank Indonesia dan Perum Bulog.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap menyampaikan, warung ini dihadirkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat.

“Biasanya komoditas yang harganya sering bergejolak terakhir belakangan itu beras dan lain-lain sering ada kenaikan harga. Inilah kita bikin warung Pantatsi Mentaram. Tujuan akhirnya bagaimana kita mengurangi rantai pasar, sehingga harga yang diterima konsumen dan produsen adalah harga idel,” kata Berry.

Dengan memotong rantai pemasaran, lanjut Berry, harga yang idel ini akan membantu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dan diuntungkan.

Berry menambahkan lagi, komoditas yang dipasok di Warung Pantasi Mentara mini adalah komoditas hasil pertanian yang dikelola dengan secara organik. Pemupukan menggunakan pupuk organic. Sehingga dijamin kualitas serta harganya yang lebih bersahabat. Karena biaya produksi dapat ditekan.

“Pasokan hariannya kita bekerjasama dengan klaster termasuk secara reguler, berapa butuhnya akan disampaikan seperti bawang dan cabai. Sementara untuk komoditi beras, gula, dan minyak kita bekerjasama dengan Bulog,” terang Berry.

Di warung Pantasi Mentaram ini, jumlah pembelian diatur untuk mengendalikan adanya pihak – pihak yang memanfaatkan warung ini untuk spekulasi. Misalnya, pembelian dengan borongan kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

“Memang sebenarnya tidak dibatasi untuk jumlah pembelian, cuma kita harus hati-hati agar tidak menyebabkan mengganggu ketersediaan barang,” demikian Berry.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman menyampaikan, Warung Pantasi Mentaram ini dimaksud untuk memantau ketersedian stok dan juga keterjangkauan harga. Bagian dari upaya kehadiran pemerintah secara keseluruhan untuk membantu mengendalikan inflasi, kenaikan harga, agar bisa dijangkau oleh warga masyarakat.

“Jadi warung ini akan menjadi mitra seluruh warga yang berpartisasi dalam kegiatan ekonomi di sini supaya bersama sama untuk menjaga kestabilan harga supaya bisa dijangkau oleh warga. Kita mengetahui bahwa inflasi di kota mataram ini utamanya disebabkan oleh kelompok makanan dan minuman, dalam pengedalaian inflasi, TPID telah melakukan banyak kegiatan secara rutin, dan ini akan terus dilakukan bagiama stok tersedia terjangkau, distribusi bisa disediakan dengan lancar dan komunikasi lebih di efektifkan. Artinya bagaimana perkembangan harga agar terus disampaikan melalui komunikasi kominukasi yang intensif kepada warga masyarakat sehingga tidak terjadi kepanikanan dalam berbelanja,” ujarnya.

Pemkot Mataram, Pemprov NTB bekerjasama dengan BI, Bulog dan beberapa lembaga terkait lainnya di TPID akan tetap hadir untuk berupaya menjamin ketersedian stok dan keterjangkauan harga.

Salah satu pembeli di warung ini pasca diluncurkan, Sri Endang, mengaku sangat terbantu dengan adanya Warung Pantasi Mentaram.

“Saya beli bawang merah dan beras, harganya cukup stabil dan bagus. Ini untuk kebutuhan Lebaran. Beras ini untuk zakat fitrah, dan bawang merahnya sangat murah dibandingkan di pasar. Di sini hanya Rp 14.000 per kilogram, kalau di pasar Rp 22.000-23.000 per kilogram,” ungkap Endang.(bul)

Lalu Gita Ariadi dan Dirut Bank NTB Syariah Sabet Penghargaan Top BUMD Award 2024

0
Top BUMD Award 2024 (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Top BUMD Awards 2024 kembali digelar di Jakarta pada 20 Maret 2024. Dalam kesempatan ini Bank NTB Syariah untuk keempat kalinya kembali meraih Penghargaan Bintang 5 TOP BUMD Awards. Tidak hanya itu, Bank NTB Syariah mampu menyabet 2 gelar penghargaan yakni, Top Pembina BUMD 2024 yang diberikan kepada Drs. H. Lalu Gita Ariadi selaku Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Top CEO BUMD 2024 kepada H. Kukuh Rahardjo selaku Direktur Bank NTB Syariah.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank NTB Syariah berhasil menjalankan bisnis dengan amanah dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Bank yakni, “Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.”

“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali mendapatkan penghargaan Bintang 5 TOP BUMD Awards untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Apresiasi ini tentu memberi motivasi tambahan bagi kami, untuk terus meningkatkan performa di masa mendatang,” kata Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo.

Acara yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, diketuai oleh M. Lutfi Handayani mengatakan TOP BUMD Awards 2024 mengangkat tema Penguatan Tata Kelola Dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD.

Lutfi memaparkan, berdasarkan tema tersebut, yang dinilai dari BUMD adalah keberhasilan kinerja dan layanan. Tentunya, kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung peningkatan kinerja dan layanan BUMD.

Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mendorong impelementasi tata kelola perusahaan yang baik dan dilakukannnya inovasi-inovasi dari BUMD-BUMD di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan layanan BUMD.

Untuk diketahui, Ketua Dewan Juri TOP BUMD Awards 2023, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A, menjelaskan kriteria penilaian yang digunakan dalam penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang diberikan melalui Achievement (prestasi), Improvement (perbaikan), dan Contribution (Kontribusi) BUMD yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.(bul)

Bank Indonesia Perkuat Peran UMKM untuk Ekonomi Inklusif di NTB

0
Acara Penutupan Silaturahmi dan Capacity Building UMKM Tahun 2024 turut dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Ir. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang juga memberikan sambutan dan apresiasi kepada BI NTB (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki konsen yang sangat tinggi terhadap pengembangan UMKM baik di Indonesia maupun di NTB.

Mengingat sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14% atau senilai dengan Rp7.034,14 triliun dengan serapan tenaga kerja hingga 96,92% dari total tenaga kerja.

Karena itu, Bank Indonesia Provinsi NTB menggelar kegiatan Silaturahmi dan Capacity Building UMKM Tahun 2024 dalam rangka mempererat engagement dengan para UMKM Binaan dan UMKM Mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan UMKM di Provinsi NTB tersebut dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 25 Maret hingga 27 Maret 2024.

Kegiatan ini dirangkai dengan acara Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui aplikasi SIAPIK, Pelatihan Sertifikasi Halal, Sosialisasi Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan dan Fasilitas Business Matching Pembiayaan, Pelatihan Fundamental Bisnis UMKM dan UMKM Go Digital, Coaching Clinic dan Kurasi Modest Fashion serta Focus Group Discussion (FGD) Pengelola Halal Value Chain di Provinsi NTB.

Rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan melalui sinergi dengan Dekranasda, NTB Mall, MES, KDEKS, ISEI, OPD Provinsi terkait dan Pemko Bima.

Tidak hanya UMKM Binaan, BI NTB juga melibatkan UMKM Mitra yang merupakan binaan dari Dinas Perindustrian NTB, PT Amman Mineral dan PT PLN.

Hal ini sebagai wujud kolaborasi dan sinergi Bank Indonesia dengan stakeholder untuk bersama membangun dan memajukan UMKM di Provinsi NTB.

Kegiatan Silaturahmi dan Capacity Building UMKM ini juga merupakan milestone pengembangan ekonomi dan keuangan syariah provinsi NTB, oleh karena itu BI NTB turut mengundang dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Wignyo Rahadi (CEO dan Founder Tenun Gaya) dan Jaya Setiabudi (Founder Yuk Bisnis).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menyampaikan bahwa penyelarasan program pengembangan UMKM konvensional dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif di NTB.

Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi NTB baik dari sisi pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis masjid, pengembangan ekonomi berbasis pesantren hingga pengembangan dana sosial syariah.

“Kegiatan Silaturahmi dan Capacity Building UMKM ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat ,” ujar Berry.

Dalam hal perkembangan teknologi digital para UMKM dituntut untuk melakukan ragam inovasi dari sisi hulu ke hilir. Merespon kondisi tersebut, Bank Indonesia senantiasa mendorong akselerasi transformasi digital UMKM melalui: pemanfaatan digital farming pada sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan perluasan akses pasar
Onboarding UMKM dalam rangka perluasan akses pemasaran UMKM dan Pondok Pesantren melalui kanal pemasaran digital
Digital Payment melalui QRIS UMKM sebagai sarana pembayaran digital
Pendukung E-Finance melalui pelatihan SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan).

Acara Penutupan Silaturahmi dan Capacity Building UMKM Tahun 2024 turut dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Ir. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang juga memberikan sambutan dan apresiasi kepada BI NTB, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB, Rico Rinaldy, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Perdagangan NTB, Dinas Perindustrian NTB, Dinas Pariwisata NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, Dinas Pariwisata Kota Bima, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi NTB, serta Pimpinan Perbankan.(bul)

Pakaian Muslim Banyak Diminati Pengunjung

0
Salah Satu Fashion Store di Mataram Mall yang Sedang Didatangi Pengunjung pada Rabu, 27 Maret 2024. (Ekbis NTB/Glo)

Mataram (Ekbis NTB. com) – Toko pakaian di Kota Mararam, mulai ramai pengunjung. Pengunjung banyak memburu pakaian muslim untuk persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Seperti salah satu toko pakaian di Jalan Pejanggik, Kecamatan Cakranegara memilih menambah produk pakaian muslim selama bulan Ramadhan. Berbagai merk dan mode dipajang di etalase untuk menambah pilihan masyarakat. Pakaian dan beberapa barang penunjang gaya akan menjadi perhatian publik menjelang lebaran.

Ardian Yusron Hamzani selaku Supervisor Marketing Apollo Fashion menyampaikan, produk pakaian bernuasa islami sangat diminati oleh pengunjung selama bulan Ramadhan. Tingginya permintaan ini memacu managemen untuk menambah koleksi pakaian muslim dengan berbagai merk dan mode untuk memenuhi kebutuhan pengunjung.

“Kalau itu sudah pasti. Kita memang jualan pasti di pakaian muslim seperti misalnya baju koko, gamis, hijab, tunik, kurta, dan lain sebagainya,” ujarnya ditemui pada, Rabu 27 Maret 2024.

Untuk menarik minat pengunjung, pihaknya menonjolkan harga murah dan tingkat variasi yang lebih beragam serta harga yang mampu bersaing dengan toko-toko pakaian lainnya. Ia menyebutkan, pakaian muslim pria dijual kisaran Rp40 ribu hingga Rp150 ribu. Artinya, pihaknya menyediakan harga mulai dari segmentasi rendah sampai menengah. “Yang murah ada dan yang menengah juga ada kita sediakan,” sebutnya.

Berbeda halnya dengan pakaian muslim wanita sebut Ardian, harganya relatif murah dengan kisaran harga Rp Rp30.000 – Rp300.000,. Harga tergantung dari jenis dan kualitas pakaian. Saat ini, pengunjung belum mengalami lonjakan. Biasanya kata dia, kepadatan pengunjung terjadi pada H-7 lebaran. “Biasanya ramai pada H-7 lebaran,” ucapnya

Pantauan Ekbis NTB. com, toko pakaian di Kota Mataram telah mendekorasi ruangan dengan nuansa islami. Berbagai ornamen bertulisan I’d Mubarrok menghiasi dinding dan plafon toko. Hal ini menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk mencari pakaian secara yang diminati. (glo)

Disnakertrans NTB Buka Posko Pengaduan THR

0
I Putu Gde Aryadi (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah membuka posko layanan pengaduan dan konsultasi tunjangan hari raya bagi pekerja. Pekerja dipersilahkan melapor jika belum menerima tunjangan hari raya keagamaan.

Kepala Disnakertrans NTB, I Gde Putu Aryadi menerangkan, posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya telah dibuka sejak pekan lalu. Posko ini bukan hanya untuk pengaduan, melainkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berkonsultasi tunjangan yang harus dibayarkan kepada pekerja.

Sesuai edaran Kementerian Tenaga Kerja RI bahwa pembayaran THR kepada pekerja atau buruh maksimal diberikan H-7 lebaran. “Adanya tambahan konsultasi pemberian THR ini merupakan salah satu bentuk evaluasi yang kita lakukan,” kata Gde.

Tahun 2023, pihaknya hanya membuka posko pengaduan. Di satu sisi kata dia, banyak perusahaan bingung cara menghitung besaran tunjangan keagamaan yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan.

“Kami melihat kegamangan sejumlah perusahaan yang membayar THR, karena sulit menghitung. Ada juga pekerja yang menganggap tidak dibayar sesuai gajinya karena selama ini dia menerima insentif. Dia (pekerja,red) tidak paham bahwa insentif itu bukan komponen gaji,” terangnya.

Posko pengaduan THR dipastikan juga dibuka di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gde menyebutkan, sejumlah 14 laporan pengaduan yang diterima dari pekerja. Bentuk laporannya berupa keterlambatan pembayaran dan konsultasi dari beberapa perusahaan tentang besaran tunjangan yang harus dibayar ke karyawan.

Saat ini, pihaknya sudah menerima laporan dari pekerja di Kabupaten Lombok Timur. Pihaknya akan turun untuk mengecek ke lokasi.

“Tahun lalu hanya empat belas dan itupun kita sudah tindaklanjut. Hari kemarin sudah ada laporan secara online yang mengatakan tahun lalu dia melapor, tetapi ndak ada datanya,” demikian kata Gde. (era)

Ripparkab, Ikhtiar Pemkab Lotim Tata Sektor Pariwisata Biar Tak Semerawut

0
OBJEK WISATA –Objek wisata Pantai Kerakat Kabupaten Lotim yang tidak pernah sepi dikunjungi pengunjung. (Ekbis NTB.com/rus)

Selong (Ekbis NTB.com) – Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) Mirzoan Ilhamdi menyambut baik rencana pemerintah melalui hak inisiatif anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) membuat regulasi tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab). Setelah nanti diundangkan, pemerintah tak lagi dihadapkan dengan semerawutnya dalam mengurus sektor pariwisata ini.

Menjawab Ekbis NTB.com, Rabu 27 Maret 2024, dalam penyusunan regulasi ini disarankan juga melibatkan para praktisi wisata. ‘’Sepertinya perlu ada keterlibatan teman-teman pelaku wisata untuk ikut terlibat, agar Ripparkab yang disusun berdasarkan data aktual dan ter-update,” sarannya.

Menurut Miing, sapaan akrab Mirzoan Ilhamdi ini bersama para pelaku wisata, Regulasi tersebut sebelum diberlakukan perlu dibedah secara bersama. Dengan demikian, pelaku, pengusaha dan pemerintah dan stakeholder lainnya terakomodir semua keinginannya.

Para pelaku wisata sejauh ini sudah banyak melakukan berbagai hal dalam mengembangkan pariwisata. Pelaku tidak jarang menggelar promosi sendiri untuk memancing minat wisatawan datang.

Akan tetapi, yang kerap menjadi sorotan adalah perhatian pemerintah yang disebut masih sangat lemah dan semerawut. Hal ini terlihat dari minimnya bahkan tidak adanya keberpihakan anggaran dalam menata kelola objek wisata.

Sektor pariwisata ini kita dikatakan masih semerawut, karena pemerintah belum memasukkan sebagai program prioritas dalam pembangunan daerah. Mirzoan menyatakan, sektor pariwisata di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim ada di posisi buntut, yakni berada pada posisi 21 dari sektor lain yang dikembangkan. “Jadi mau apalagi?” ungkapnya.

Mirzoan mengatakan Pemda tidak akan maksimal untuk membangun dan mengembangkan pariwisata kalau tidak ada keberpihakan anggaran. Setelah hadirnya Riparda perlu Kolaborasi antar dinas.

Disarankan, PJ. Bupati Lotim H.M. Juaini Taofik sebagai komandan lapangan untuk memberi instruksi untuk mengalokasikan anggaran bersama para Dewan untuk pembangunan.

Mirzoan menyebut destinasi yang perlu ditangani serius oleh Lotim mungkin 3 saja tahun ini. Sebut saja Sembalun, Labuan Haji dan Joben. Baru kemudian tahun depan Gili Kondo, Tetebatu dan Ekas. Berikutnya lagi bisa tiga atau 4 destinasi dalam setahun. Hal ini supaya pemerintah bisa fokus dalam penataan dan promosi wisata hingga lebih luas.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Yayan Sugian mengatakan Ripparkab ini sangat penting bagi pelaku wisata, pemerintah dan stakeholder lainnya untuk kemajuan wisata Kabupaten Lotim.

Sebelumnya, Pj Sekda Lotim, H. Hasni mengakui banyak yang harus dibenahi di sektor wisata. Kehadiran aturan yang khusus tentang pariwisata ini bisa memperkuat pembangunan pariwisata menjadi lebih berkembang.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori menilai selama ini pembangunan pariwisata semerawut. Padahal, Lotim memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Banyak destinasi wisata yang butuh sentuhan penataan. Selama ini minim keberpihakan anggaran, karena belum ada aturan. Setelah adanya aturan dalam bentuk Perda ini diharapkan ke depan pembangunan wisata menjadi lebih terarah dan anggarannya bisa lebih besar. (rus)

2024, Seluruh Desa Harus Terapkan Siskeudes Link

0
Kasri Rahman (Ekbis NTB.com/rus)

Selong (Ekbis NTB.com) – Tahun 2024, seluruh desa harus menerapkan transaksi keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link. Sejak Januari 2024 ini dari 239 desa, baru lima sudah diuji coba dan dua desa yang sudah siap. Sisanya 237 akan segera menyusul. Penerapan Siskeudes Link ini diyakini bisa menjadi salah satu cara akselerasi pertumbuhan ekonomi desa.
Demikian dikemukakan Kepala Bank NTB Syariah Cabang Selong, Kasri Rahman Rabu, 27 Maret 2024. Siskeudes Link ini katanya merupakan program baru kerjasama dengan Kemendagri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim dan Bank NTB Syariah.

Siskeudes Link merupakan perkawinan antara sistem Siskeudes dengan Cash Management System (CMS) Bank NTB Syariah. CMS sendiri sudah lama diterapkan bank NTB Syaria, baik dengan swasta maupun Pemda.

Dibentuknya Siskeudes Link ini semata untuk tata kelola keuangan. Seluruh desa bisa melakukan transaksi sendiri tanpa datang ke bank. Bendahara desa dalam hal ini bisa melakukan sendiri transaksi, seperti dilakukan para teller bank.

Siskeudes Link ini dihajatkan Kementerian Dalam Negeri, agar transparansi keuangan di desa makin bagus. Terjadi kecepatan dalam transaksi di desa, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi desa.

Melalui dana desa masing-masing yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat langsung dieksekusi baik untuk pembelian barang maupun jasa di lingkup desa. Hal ini juga menarik bagi pemerintah desa karena bisa lebih cepat dalam melakukan transaksi keuangan. Cepat dalam melakukan pembayaran gaji, insentif maupun kebutuhan di desa sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bagian keuangan di desa tak lagi kesulitan buat laporan penggunaan dana desa. Termasuk pembayaran pajak. Guna menerapkan sistem ini ke seluruh desa, saat ini pihak Bank NTB Syariah bersama dengan DPMD akan gelar sosialisasi ke seluruh desa. “Karena bertemu bulan puasa, Pasca lebaran akan sosialisasi ke seluruh desa telah diagendakan,”terangnya. (rus)

Penerima Beasiswa NTB Dipastikan Nihil Jadi Korban TPPO di Jerman

0
Kepala Badan Riset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Suryadi, S.P.,MM., (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB.com) – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Riset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Suryadi, S.P.,MM., memastikan tidak ada satupun penerima beasiswa NTB, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jerman.

Meskipun diakui, ada sebagian mahasiwa yang berangkat lewat jalur mandiri dipastikan aman, karena bukan termasuk dalam 1.047 korban TPPO modus magang. “Jadi untuk awardee kita tidak ada di Jerman. Jadi sudah dipastikan yang kerusahaan itu tidak ada dari awardee kita. Informasi ada yang berangkat mandiri, tetapi tidak ada jadi korban di sana,” terang Suryadi pada, Rabu 27 Maret 2024.

Suryadi menegaskan, tidak ada satupun penerima beasiswa NTB yang berada di Jerman saat ini. Persoalan keamanan mahasiswa asal NTB, pihaknya meminta semua mahasiswa berkoordinasi melalui kanal grup media sosial, sehingga jika ada yang berkaitan dengan keamanan diminta segera mengkomunikasikan sehingga segera diantisipasi.”Kita punya grup What’sApp berkaitan dengan informasi teman-teman awardee. Jadi deteksi dini melalui komunikasi di grup itu,” jelasnya.

Pihaknya menurut Suryadi, tidak mungkin untuk melakukan pemantauan secara langsung, sehingga komunikasi paling efektif untuk mengetahui perkembangan mahasiswa adalah melalui grup media sosial tersebut.

Perihal peristiwa yang menimpa mahasiswa di luar negeri, ia berdalih tidak ada koordinasi apapun dari mahasiswa penerima beasiswa NTB. “Karena intinya, awal-awal ada kasus itu karena mereka tidak komunikasi di grup. Tidak diinformasikan kita kalau ada problem apa,” dalihnya.

Suryadi meminta keluarga penerima beasiswa NTB, yang berada di luar negeri untuk tidak takut dan panik dengan kondisinya keluarganya. Sampai saat ini, tidak ada mahasiswa NTB berada di Jerman. (era)