Sunday, April 5, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 550

Memoria akan “Guncang” Mataram, Hadirkan Event Seni Rupa, Musik Hingga Olahraga

By
ekbisntb.com
-
0
Dari kiri ke kanan, Aji Perdana, Jamaludin Malady, Cahya Samudera, bersiap, berkolaborasi menyelenggarakan Memoria di Kota Mataram, NTB pada Desember 2024 (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – ASTHA akan menggelar event spektakuler di Kota Mataram pada penghujung tahun ini. event Memoria yang merupakan kombinasi musik, seni rupa, olahraga dan komunitas.

Event yang akan jadi ajang berkumpulnya anak muda Nusa Tenggara Barat tanggal 17-19 Desember 2024, akan digelar di Eks Bandara Selaparang. Masyarakat Lombok dan Sumbawa, bersiaplah merayakan perjumpaan pada momentum ini.

Memoria disambut dan didukung oleh Pemprov NTB, dan Pemkot Mataram. Direktur PT Muda Kreasi Sejahtera, Aji Perdana mengemukakan, PT Muda Kreasi Sejahtera sebagai penyelenggara Memoria, menyampaikan kejutan berupa announcement line up fase 1 Memoria.

Juicy Luicy dan Mahalini akan hadir di Memoria di Mataram. Kedua performer ini adalah sosok yang telah lama ditunggu oleh masyarakat NTB.

“Memoria akan menghadirkan sebuah event perayaan selama 3 hari, dari tanggal 17-19 Desember 2024. Kami mengundang semua Masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk dapat hadir dan tentunya memenuhi area Eks Bandara Selaparang dengan keceriaan bersama teman, sahabat, dan keluarga,” kata Aji.

Penyelenggara menyediakan tiket sebanyak 61.200 fcs tiket, harganya mulai dari Rp75 ribu untuk tiket harian. Penjualan tiket akan dibuka mulai tanggal 18 oktober 2024, secara online melalui website www.memoria.co.id atau dapat membeli tiketnya langsung di di outlet Bento Kopi, Karang Pule, Mataram.

Tidak hanya tentang musik, Memoria juga akan menghadirkan berbagai kompetisi olahraga, esport, band & dance competition. Serta berbagai aktivitas seni rupa di area event. Penyelenggara mengundang berbagai komunitas untuk dapat berkompetisi secara sehat dan menjadi ajang unjuk kemampuan, melalui Streetball King (3on3 Basket & 3on3 Futsal), Rockstar Stage (Band Competition), Star Dance (Dance Competition), M-League (Esport Competition).

Event Memoria di Kota Mataram ini, lanjut Aji, bukan sekedar event biasa. Namun event ini menciptakan peluang menggerakkan mata rantai ekonomi.

“Karena itu, kami mengundang para pedagang, para PKL untuk membuka stand selama event berlangsung. Gratis. Sudah dipertimbangkan, bahwa event ini harus memberi multiflier effect bagi perekonomian di Kota Mataram, dan NTB,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady, bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, juga menyampaikan komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap event Memoria.

“Dinas Pariwisata Provinsi NTB mendukung penyelenggaraan event-event semacam Memoria ini. kita juga mengharapkan bila perlu dibuatkan event yang lebih besar untuk komuinitas -komunitas seni yang ada di Provinsi NTB,” ujar Jamal.

“ini event yang ditunggu-tunggu di Mataram, geliat event nasional di Lombok, khususnya Kota Mataram, tentunya akan banyak memberikan dampak positif terhadap ekosistem di Kota Mataram, dan menumbuhkan multiplier effect kepada Masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas UMKM. Pemkot Mataram. Ada 17 subsektor pendukung kita siapkan. Kalau event ini bisa jadi event tahunan, Pemkot Mataram bisa mempersiapkan lebih besar segala sesuatunya,” demikian Cahya.

Informasi lebih lanjut tentang event Memoria, stay update di akun Instagram @IGnyaMemoriaaa dan website www.memoria.co.id mulai tanggal 18 oktober 2024.(bul)

Dinkes Mataram Temukan 1.280 Kasus TBC

By
ekbisntb.com
-
0
H .Emirald Isfihan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram, menemukan sebanyak 1.280 kasus tuberkulosis (TBC) di Kota Mataram dari target 1.601 kasus. ‘’Data temuan kasus TBC itu tercatat pada Januari-Agustus 2024,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram dr. H .Emirald Isfihan, di Mataram, Kamis 10 Oktober 2024.

Data Dinkes Kota Mataram mencatat, jumlah temuan kasus tersebut masih di bawah temuan kasus tahun 2023 sebanyak 1.974 orang dari target 2.414 orang, dengan keberhasilan pengobatan (succses rate) mencapai 90 persen.

Menurut dia, sebanyak 1.280 temuan kasus TBC itu merupakan angka secara keseluruhan berdasarkan laporan fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Mataram.

Temuan kasus TBC dari sejumlah fasilitas kesehatan itu di antaranya berasal dari 11 puskesmas serta 16 rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Mataram. “Dari data temuan 1.280 kasus itu, belum bisa kami pilah khusus untuk warga Kota Mataram karena laporan sesuai faskes,” katanya.

Menurut dia, setelah ada temuan kasus di fasilitas kesehatan, pasien akan diberikan penanganan lebih lanjut dan disarankan untuk melakukan pengobatan di masing-masing puskesmas terdekat dari tempat tinggal.

“Sebelas puskesmas di Kota Mataram saat ini sudah memiliki tim khusus yang fokus melakukan penanganan, penanggulangan, dan pencegahan kasus TBC sebagai upaya percepatan mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 sesuai target nasional,” katanya.

Di Puskesmas, pasien TBC akan mendapatkan pengobatan secara rutin tanpa putus dan pendampingan selama enam bulan secara gratis. “Kecuali jika temuan kasus terjadi pada pasien dalam kondisi gawat darurat atau sudah TBC akut, maka pasien akan kami rujuk ke rumah sakit,” katanya.

Ia mengatakan, kendala yang sering dihadapi di lapangan dalam proses pengobatan pasien TBC adalah pengobatan tidak tuntas, umpan balik, stigma malu berobat, dan perlu edukasi masyarakat bahwa pengobatan TBC semua gratis.

“Selama ini banyak yang mengira bahwa berobat TBC itu berbayar, padahal semua layanan kesehatan untuk TBC gratis,” katanya.

Menjawab pertanyaan apakah pasien TBC harus diisolasi, Emirald mengatakan, selama penderita TBC menerapkan etika proteksi terhadap orang lain, penderita TBC tidak harus diisolasi.

Proteksi terhadap orang lain yang dimaksudkan seperti menggunakan masker, menjaga etika batuk, tidak kontak langsung dengan orang lain, rajin cuci tangan dan lainnya. “Namun, jika kondisi pasien memburuk harus dibawa ke rumah sakit untuk diisolasi,” katanya. (ant)

Pemkab Diduga Kecolongan Retribusi Parkir Senggigi Sunset Jazz

By
ekbisntb.com
-
0
Penonton membeludak menyaksikan event SSJ 2024 di Senggigi. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Event Senggigi Sunset Jazz (SSJ) ke enam di Pantai Kerandangan, Lombok Barat (Lobar) diklaim mengundang hampir ribuan penonton. Namun, setelah gelaran tersebut usai, Pemkab Lobar diduga kecolongan retribusi dari kantong parkir.

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Shantia Sari Dewi mengatakan, parkir itu masuk di Bapenda. Pihaknya pun tak tahu soal penarikan retribusi dari SSJ tersebut. Bahkan mengaku, parkir bukan dikelola langsung oleh Pemda. Sehingga otomatis Dishub Lobar tidak mendapatkan pemasukan apapun dari event itu. Karena untuk pengelolaan atau penarikan retribusi parkir yang dapat dilakukan Dishub jika lahan yang digunakan merupakan lahan milik daerah.

“Karena kalau kita yang kelola neraca asetnya harus nama kita, atau diserahkan ke kita. Karena kemarin tidak diserahkan ke kita, tidak bisa kita kelola langsung,” terangnya.

Lebih lanjut, Shintia mengatakan jika tahun depan apabila SSJ tersebut kembali dilakukan dan pihak penyelenggara menyerahkan pengelolaan parkir ke Dishub. Maka Dishub Lobar bisa menjadikan area parkir tersebut sebagai lokasi khusus. “Tapi kemarin kan sudah tidak bisa kita. Karena mungkin sudah ada pembicaraan dikelola oleh pihak disana,” sebutnya.Menurut informasi yang didapatkan dari tim nya, pengelolaan parkir dilakukan oleh Kepala Dusun setempat.

Terpisah, Kepala Bappenda Lobar Muhammad Adnan mengatakan, dari SSJ ada sekitar Rp 11 juta untuk penarikan tarif parkir. Kemudian Pemda pun menarik 10 persen dari hasil tersebut. “Berarti kita dapatnya Rp. 1,1 juta masuk ke pajak parkir,” kata Adnan.

Jumlah yang didapat Pemkab pun jika diamati tidak sebanding dengan ribuan penonton yang datang pada acara musik tersebut. Ternyata, jumlah tersebut hanya didapatkan dari penarikan tarif parkir di dalam area event. Sedangkan diluar atau parkir tepi jalan tidak dikelola oleh Bapenda. Adnan mengatakan, itu menjadi bagian dari Dishub Lobar.“Kita hanya pajak di dalam itu saja. Itupun tidak terlalu banyak,” cetusnya.

Menurutnya, kendaraan yang banyak datang pada saat event itu roda dua. Tarif parkir ditarik Rp 2 ribu untuk roda dua, dan Rp 4 ribu untuk rosa empat. Perihal soal pajak dari puluhan UMKM yang ada di SSJ, dirinya mengaku tidak tahu.“Mungkin itu masuk ke Disperindag,” imbuhnya. (her)

Orong Bukal “Raja Ampat”nya Lombok, Dispar Lobar Susun Master Plan dan DED Kawasan Wisata Buwun Mas

By
ekbisntb.com
-
0
Salah seorang pengunjung berswafoto di Kawasan Wisata Orong Bukak Desa Buwun Mas Sekotong. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah melalui tahap survei dan observasi sejak Juli lalu, pagi tadi 10 Oktober 2024 Dinas Pariwisata Lombok Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pendahuluan dalam rangka penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) Daya Tarik Wisata di Buwun Mas Sekotong.

Pelaksanaaan FGD Pendahuluan sendiri bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari peserta untuk kesempurnaan masterplan dan DED yang sedang disusun. Kegiatan yang digelar di Hotel Puri Saron Senggigi ini dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai unsur. Mulai dari unsur pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup NTB, Dinas Pertambangan NTB, KPH Pelangan Tastura, BPN Lombok Barat, serta berbagai instnasi yang tergabung dalam Rumpun Pariwisata Lombok Barat. Selain itu juga ada pihak akademisi yakni STP Mataram, dan pelaku pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan pemilihan kawasan Desa Buwun Mas di wilayah Sekotong untuk dibuatkan Master Plan tidak terlepas dari potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Tengah ini.

“Kita tunjuk di Buwun Mas itu sebagai salah satu destinasi yang favorit ke depan di Kabupaten Lombok Barat, karena masa depan Lombok Barat itu salah satunya berada di wilayah selatan yaitu kawasan Sekotong yang salah satunya di Buwun Mas ini,” ucap Agus.

Selain itu letak Desa Buwun Mas yang terbilang cukup dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diharapkan dapat menjadi desa penyangga yang bisa dimaksimalkan untuk kemajuan pariwisata di Lobar.Tidak hanya terhubung dengan KEK Mandalika, dengan penyusunan Master Plan ini, Agus berharap akses pariwisata di Lobar dengan kawasan wisata di daerah lain bisa lebih terhubung.

“Dengan adanya Master Plan  ini kita harapkan ada aksesibilitas antara Bali melalui Benoa di Nusa Penida, kita di Sekotong dengan gili-gilinya dan Senggigi dengan Gili Trawangan,” lanjut Agus.Kemudian lanjutnya, Master Plan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan para investor untuk besinvestiasi di wilayah Sekotong khususnya Buwun Mas.

Terakhir, Master Plan  diharapkan Agus bisa berujung kepada pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang harus ditaati oleh semua investor, masyarakat hingga stakeholder saat membuat program di kawasan Desa Buwun Mas.“Tahun ini Master Plannya selesai, kita mulai implementasinya itu di tahun 2025. Kita mulai garap dengan salah satu zonasi saja, tidak bisa semua dengan kapasitas anggaran yang ada. Akan kita lakukan bertahap, mana yang menjadi potensi prioritas kita di antara zonasi tersebut. Sesuai dengan potensi karakteristik, misal pantai kah dia atau apa gitu,” pungkasnya.(her)

Lindungi Pendapatan Negara, Pemda Kembali Razia Cukai Ilegal

By
ekbisntb.com
-
0
Rakor operasi bersama penertiban rokok ilegal di Lombok Utara. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara kembali akan menggelar razia gabungan untuk mencegah maraknya peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dianggap penting karena pencegahan rokok ilegal berarti mengamankan pendapatan negara dari Cukai Tembakau.

Hal itu dikatakan Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH., saat memimpin Rakor dalam rangka operasi Bersama pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Lombok Utara, di Tanjung, Kamis 10 Oktober 2024.

Djohan menyampaikan, operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal ini ditujukan untuk membersihkan pasar-pasar tradisional dan area perdagangan lainnya dari produk rokok ilegal. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum dan peraturan terkait perdagangan rokok, sekaligus melindungi negara dari dampak ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh rokok ilegal.

“Operasi bersama ini merupakan upaya untuk melindungi pendapatan negara serta mencegah kerugian ekonomi yang disebabkan oleh rokok ilegal,” ucap Bupati.

Ditegaskan Djohan, dalam operasi bersama nanti penting diperhatikan adanya kolaborasi bersama antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas peredaran cukai tembakau ilegal atau rokok ilegal. Ia tidak ingin, operasi bersama nanti menimbulkan konflik antara aparat pemerintah dengan masyarakat selaku pemilik tempat usaha. Bagaimanapun, operasi nanti agar dijalankan dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa peredaran Rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Bupati mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen penuh dalam mendukung operasi pemberantasan rokok ilegal tersebut.

“Sinergi antara instansi penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan operasi ini. Pengawasan ketat perlu diupayakan untuk meminimalisir kerugian negara,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada rakor kemarin dihadiri antara lain perwakilan Bea Cukai Mataram, Dandim 1606/Mataram yang diwakili oleh Pabung KLU Mayor Inf. Ngakan Made Marjana, S.Pd., serta para pejabat lingkup OPD Pemda Lombok Utara. (ari)

Jadi Ikon Baru Sirkuit Mandalika, Mandiri Mandalika Festival of Speed 2024 Hadir Lagi

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah mobil balap sudah berada di Sirkuit Mandalika untuk ambil bagian pada ajang MFoS putaran kedua tahun 2024 yang akan berlangsung pada 11-13 Oktober 2024. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah sukses merampungkan ajang balap dunia MotoGP 2024, Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) bersiap kembali untuk menggelar ajang Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) mulai Jumat 11 Oktober 2024 hari ini hingga di Minggu 13 Oktober 2024 besok, bertempat di Pertamina Mandalika International Circuit. Ini merupakan gelaran MFoS yang kedua. Setelah yang pertama digelar pada 31 Agustus sampai 1 September 2024 kemarin.

Digelarnya kembali MFoS menjadi penanda keberadaan ajang yang memadukan berbagai jenis balapan  tersebut sebagai ikon baru sirkuit internasional Mandalika. “MFoS adalah ajang balap yang memadukan berbagai jenis balapan yang mampu memacu adrenalin,” terang Direktur Utama MGPA Priandi Satria, Kamis 10 Oktober 2024 kemarin.

Beberapa ajang balapan yang akan digelar diantaranya Porsche Sprint Challenge Indonesia, One Make Race BMW M2, Time-Attack untuk mobil JDM dan mobil Eropa, balapan Radical hingga serta mobil Toyota Agya. Ada juga Drift Show yang akan juga akan digelar di tikungan 16 sirkuit Mandalika.

Sebagai identitas baru, MFoS diharapkan mampu meningkatkan minat para pembalap profesional hingga komunitas otomotif. Sekaligus bisa menggerakkan ekonomi. Dengan hadirnya banyak penonton untuk menyaksikan ajang tersebut nantinya. “Diputaran putaran pertama yang lalu, ada sekitar 6.700 penonton yang hadir. Diputaran kedua kali ini antusiasme penonton diharapkan lebih besar lagi,” sebutnya.

Nantinya, penonton berkesempatan untuk melihat mobil-mobil sport dari dekat dengan mengikuti sesi pitwalk. Bahkan bagi lima pengujung yang beruntung  nanti bisa merasakan keseruan taxi drift bersama drifter nasional untuk melakukan drifting dengan kecepatan tinggi di tingkungan 16. Tikungan tersebut merupakan satu-satunya lintasan sirkuit di Indonesia yang memungkinkan drifting dengan kecepatan tertinggi.

Tidak kalah menarik, untuk kelas Mandiri Livin Agya Time Attack para pembalap akan adu kecepatan menggunakan mobil Toyota Agya. Mobil yang biasa digunakan dalam program Arrive and Drive di sirkuit Mandalika. Kompetisi yang diharapkan semakin meningkatkan antusiasme penonton dan partisipasi komunitas dalam ajang MFoS putaran dua tahun 2024 ini.

“Ajang ini sendiri bisa disaksikan secara gratis. Di mana nantinya grandstand K akan dibuka supaya bisa diakses oleh masyarakat maupun wisatawan,” imbuh Priandhi.

Menariknya lagi, sejumlah stand yang ada akan hadir dengan berbagai promo dan hadiah. Ada juga stand UMKM dengan berbagai produk unggulannya. Jadi Mandiri MFoS ini pada akhirnya tidak hanya menjadi ajang motorsport saja, tetapi bisa mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (kir)

Kuots Gas Elpiji Masih Belum Terpenuhi di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Khairuddin(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, menyebutkan kuota gas Elpiji untuk tahun 2024 baru terpenuhi sekitar 47 persen dari kuota yang diberikan pemerintah sebanyak 12.194 metrik ton atau sekitar 4.064.666 tabung dengan cadangan 807 metrik ton.

“Jadi, jika kita angkakan kuota yang dipenuhi Pertamina baru sekitar 1.909.328 tabung sehingga masih sangat jauh dari kuota yang seharusnya diterima Sumbawa,” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khairuddin kepada Ekbis NTB, Kamis 10 Oktober 2024.

Diakuinya, terhadap kebutuhan terhadap pemerintah terus melakukan kordinasi secara intensif ke pihak Pertamina. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas Elpiji tiga kilogram yang kerap dikeluhkan.

“Kita tetap berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota itu bisa segera dipenuhi sehingga keterbatasan gas Elpiji saat ini bisa diminimalisir,” ucapnya.

Dia pun memastikan, karena saat ini jumlah gas Elpiji masih sangat terbatas, maka pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang seharusnya menikmati haknya bisa mendapatkan dan tidak disalahgunakan.

“Kami tetap akan melakukan pengawasan untuk menekan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian gas Elpiji tiga kilogram tersebut,” jelasnya.

Pemerintah juga memastikan akan memberikan sanksi tegas jika ada agen yang melakukan penyimpangan dalam pendistribusian gas Elpiji tersebut. Bahkan pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izinnya jika ditemukan adanya praktik penyimpangan di lapangan nantinya.

“Pasti akan kita berikan tindakan tegas, karena pada prinsipnya pendistribusian gas Elpiji ini harus sesuai dengan penerima bantuan yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. (ils)

10 Desa di Sumbawa Masuk Kategori Rentan Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Irin Wahyu Indarni(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, mencatat ada sekitar 10 desa yang masuk dalam kategori rentan pangan (prioritas dua dan tiga) di tahun 2024 yang tersebar di lima Kecamatan.

 

“Memang untuk desa rentan masih ada di Sumbawa, yang masuk prioritas dua hanya desa Mungkin dan Kelawis, kalau untuk desa rawan, alhamdulillah sudah berhasil kita tuntaskan,” kata Kadis DKP Sumbawa, Irin Wahyu Indarni kepada Ekbis NTB, Kamis 10 Oktober 2024.

 

Dia pun merincikan, di kecamatan Utan ada satu yang masuk kategori prioritas tiga yakni desa Pukat, di Kecamatan Alas ada empat desa yakni, Juran Alas, Labu Burung, Pulau Bungin, dan Pulau Kaung. Di Kecamatan Moyo Hulu ada dua desa yakni Desa Lito dan Leseng dan Desa Lopok di kecamatan Lopok.

 

“Terhadap desa-desa tersebut sudah masuk dalam kategori prioritas tiga dalam penanganan kerentanan pangan,” ucapnya.

 

Disebutkannya, ada beberapa indikator sehingga desa-desa itu masuk dalam kategori rentan pangan baik itu prioritas dua maupun tiga. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.

 

Selain itu lanjutnya, rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk di desa. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di desa.

 

“Indikatornya sudah sangat jelas dan untuk mengintervensi terhadap persoalan ini kita tidak bisa kerja sendiri melainkan butuh kerja kolektif,” ucapnya.

 

Terhadap desa-desa rentan pangan tersebut, pihaknya tengah berupaya untuk melakukan intervensi lebih lanjut salah satunya bantuan pangan murah. Selain itu ada juga bantuan tunai langsung, bantuan sosial (bansos) namun hingga saat ini belum bisa terealisasi.

 

“Memang untuk bantuan itu khusus tahun 2024 belum bisa kita realisasikan meskipun sudah kita usulkan ke Pemerintah kalau tahun kemarin ada,” sebutnya.

 

Tentu untuk program jangka panjang terhadap desa ini, pihaknya sudah memberikan indikator tersebut ke masing-masing OPD untuk diintervensi lebih lanjut. Sementara DKP  hanya mampu untuk mengintervensi masalah ketersediaan pangan saja sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

“Data dan indikator itu sudah kita serahkan ke masing-masing OPD yang memiliki bidangnya, dengan harapan bisa segera dilakukan penanganan lebih lanjut,” tukasnya. (ils)

Bebani Daerah, Lobar Bayar Rp800 Juta hingga Rp1 Miliar Buang Sampah di TPAR Kebon Kongok

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi TPA Regional Kebon Kongok di Kecamatan Gerung. Setahun, Lobar membayar Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk biaya pembuangan sampah. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) membayar Rp800 juta hingga Rp1 miliar untuk biaya pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang ada di Desa Kebon Kongok Kecamatan Gerung. Kendati TPA ini berlokasi di Lobar dan menampung sampah dari dua daerah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Meski TPA ada di wilayah kita (Lobar), Pemda bayar biaya pembuangan sampah ke TPA ini sekitar Rp800 juta sampai Rp 1 miliar setahun,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar Hermansyah, Kamis (10/10) pada acara bersih-bersih  sungai di kawasan Narmada.

Dikatakan, dengan kondisi TPA Kebon Kongok yang overload, Lobar pun tengah berupaya membangun TPA sendiri.

Pihaknya pun tengah mengkaji ini. Sejauh ini pihaknya telah melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat di sejumlah titik bisa dijadikan lokasi TPA. Lobar, kata Hermansyah, bisa punya TPA sendiri khusus untuk menampung sampah yang diproduksi warga Lobar mengingat kondisi TPA regional Kebon Kongok juga overload. Hanya saja rencana membutuhkan lokasi yang pas. Penentuan lokasi TPA tergantung persetujuan warga.

Sampah masih menjadi problem utama daerah ini. Dalam sehari produksi sampah di Lobar mencapai 300 ton, sementara yang bisa dikelola baik dibuang dan diolah mencapai 60 persennya. Sedangkan sisanya 40 persen belum bisa ditangani, sehingga ini yang menjadi persoalan.

Sementara dalam penanganan pengangkutan sampah ini terkendala keterbatasan armada. Armada yang dimiliki hanya sekitar 20 unit. Jumlah ini tidak bisa mengakomodir kebutuhan pengangkutan sampah Lobar setiap hari.

Karena itu pejabat asal Kediri ini memberikan apresiasi jika ada desa yang berinisiatif menangani masalahnya sendiri, misalnya dengan membeli kendaraan pengangkut sampah lewat dana desa masing-masing.

Sebagai bentuk apresiasi, bagi desa yang punya kendaraan pengangkut sampah akan diberi rekomendasi oleh dinas untuk boleh membuang sampah di TPA Kebon Kongok tanpa biaya-biaya. “Cuma kita memang ketat supaya tidak bocor anggaran. Sampah yang diangkut adalah sampah yang benar-benar dari rumah tangga warga,” ungkapnya.

Hermansyah juga mendorong pemerintah desa berkreasi memgolah sampah mereka. Ia mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.

Sekretaris Desa Peresak Hariyadi Susanto mengatakan desanya berkomitmen menjadi desa mandiri sampah. Ia ingin dibantu alat pengolah sampah serta pelatihan penanganan sampah. “ Kebetulan di desa kami ada lahan Pemprov yang bisa dipakai. Kita larang orang buang sampah di sungai, tapi kita tidak menyiapkan tong maupun membekali mereka cara mengolah sampah,” ungkapnya.(her)

Inflasi Kota Mataram Mengalami Penurunan

By
ekbisntb.com
-
0
Badan Pusat Statistik Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi inflasi di Kota Mataram, terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 2,45 persen di Bulan Agustus menjadi 1,97 persen pada September 2024. Pengendalian harga serta ketersediaan barang tetap menjadi prioritas.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri menerangkan, data inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Mataram pada bulan September terjadi inflasi year on year 1,97 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 105,97. Inflasi terus mengalami penurunan dari Bulan Agustus sebesar 2,45 persen. ‘’Kondisi inflasi kita terus turun mulai dari Bulan Juli sampai September,’’ terangnya.

Pemerintah pusat memberikan batas tidak boleh inflasi di daerah, tiga plus minus satu. Artinya kata dia, kondisi inflasi di Kota Mataram masih wajar.

Secara detail disampaikan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Yaitu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,82 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,97 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,14 persen.

Kelompok transportasi sebesar 1,90 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,75 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,77 persen. “Kondisi inflasi di Kota Mataram masih wajar,” katanya.

Adapun perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Mataram, pada September 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,97 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,92 pada September 2023 menjadi 105,97 pada September 2024. Sedangkan untuk tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,94 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Diantaranya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,82 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,97 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,14 persen. Kelompok transportasi sebesar 1,90 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,75 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen.

Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,77 persen. Sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada September 2024, antara lain, emas perhiasan, sewa rumah, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, sigaret kretek mesin (SKM), pisang, nasi dengan lauk, kopi bubuk, minyak goreng dan air kemasan. Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tomat, telepon seluler, cabai merah, beras, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, sabun mandi cair, ikan pencaran, pengharum cucian/pelembut, bawang merah dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada September, antara lain beras, pisang, upah asisten rumah tangga, ayam hidup, bawang merah, nasi dengan lauk, pemeliharaan/service, jeruk nipis/limau, kopi bubuk dan sabun mandi cair. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada  September 2024, antara lain: cabai rawit, cabai merah, bensin, semangka, kangkong, daging ayam ras dan anggur.

Pada September 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,46 persen. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,33 persen. Kelompok penyediaan makanan  dan minuman/restoran sebesar 0,25 persen. Kelompok transportasi sebesar 0,24 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Kelompok pendidikan sebesar 0,08.

persen. Kelompok kesehatan. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dan masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y,  yaitu, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen.

Pihaknya akan berupaya menekan kenaikan harga serta memastikan ketersediaan barang pokok untuk menekan inflasi. “Kita terus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan keterjangkauan harga,” demikian kata dia. (cem)

1...549550551...795Page 550 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami