Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 540

Maraknya Pinjol jadi Perhatian Khusus DPRD NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Sembirang Ahmadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Akses kredit masyarakat Nusa Tenggara Barat di pinjaman online (Pinjol) cukup tinggi, lebih dari setengah teriliun. Namun tingkat kredit macetnya juga sangat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian di DPRD NTB. Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Sembirang Ahmadi mengungkapkan, tingginya minat masyarakat NTB pada pinjol disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu diantaranya, persyaratan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meskipun bunga yang ditawarkan cukup tinggi, namun hal ini dirasa sebanding dengan kemudahan yang didapatkan.

“Masyarakat kita sering terjepit secara ekonomi, sehingga mereka memilih jalan pintas dengan meminjam melalui pinjol tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul,” ujar Sembirang yang juga Politisi PKS, di Mataram, Senin, 21 Oktober 2024.

Apalagi akses Pinjol ini sangat mudah, cukup hanya melalui handphone, pembiayaannya sudah ditransfer ke rekening, tanpa keluar rumah.

Untuk mengatasi masalah ini, Sembirang menyarankan agar perbankan konvensional dan syariah dapat lebih fleksibel dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Dengan memberikan bunga yang lebih kompetitif, perbankan dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari pinjol ke lembaga keuangan yang lebih resmi. Proses pengajuan kredit juga perlu dipermudah agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik agar tidak mudah terjebak dalam jeratan utang.

Sembirang juga menekankan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencari solusi atas permasalahan ini. OJK diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dengan kepentingan industri keuangan.

“OJK harus mencari formula yang tepat agar perbankan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Karena tingginya angka kredit dan kredit macet pinjol menurutnya tidak hanya merugikan masyarakat secara individu, namun juga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat yang terjerat utang pinjol akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan angka kemiskinan.

“Sehingga, masalah kredit macet pinjol di NTB menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah, melalui OJK, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, perbankan perlu lebih proaktif dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang kompetitif,” tandasnya.(bul)

Kabinet Baru, Pengembang Berharap Kuota Rumah Subsidi Ditambah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Miftahuddin Ma`ruf (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet Merah Putih pada periode pemerintahannya hingga 2029 nanti. Salah satu nomenklatur dalam kabinet baru ini adalah dibentuknya Kementerian Perumahan dan Permukiman.

Sebagai menterinya, dipilih Maruarar Sirait, dan Fahri Hamzah sebagai wakil menteri. Pembentukan menteri baru, pecahan dari Kementerian PUPR yang dibentuk pada era Presiden Jokowi mendapat tanggap khusus dari pengembang perumahan di Provinsi NTB.

H. Miftahuddin Ma`ruf, Pemilik Perusahaan Baiti Jannati, mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB dua periode ini mengatakan, terlebih dengan hadirnya Fahri Hamzah, politikus asal NTB yang karirnya moncer di pusat.

“Sangat kita butuhkan adanya Kementerian khusus perumahan, terlebih ada Fahri Hamzah di Kementerian ini. sangat kita perlukan. Tidak saja untuk NTB, tetapi untuk bangsa,” kata H. Ma`ruf, Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya, dengan adanya Kementerian perumahan tersendiri, diharapkan Kementerian ini bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan perumahan bangsa ini. yang sangat perlu menjadi perhatian saat ini adalah rumah subsidi yang harus terus ditingkatkan kuoatanya.

“Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkannya. Kuota rumah subsidi tahun ini saja sudah habis. Ada kuota tambahan 36.000 unit se Indonesia langsung ludes. Berebutan seluruh Indonesia. Harus ditambah lagi kuotanya karena masyarakat kita masih sangat butuh dengan rumah subsidi,” ujarnya.

Menurut Koordinator Wilayah III Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI ini, jangan sampai subsisi rumah dihapus pada era pemerintahan baru ini. apalagi sebelumnya disebut-sebut rumah subsidi akan dihapus agar masyarakat bisa mandiri.

“Nah, kalau itu terjadi, subsidi rumah dihapus, kemudian masyarakat bilang oke, kita juga gak bayar pajak supaya pemerintah mandiri, kan repot,” katanya.

Karena itu, hal ini harapannya dapat menjadi perhatian. Apalagi, masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Sebagai politikus yang dikenal lantang bersuara, pengusaha property di NTB khususnya, mengharapkan Fahri Hamzah juga tetap lantang menyuarakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terkait perumahan.(bul)

Petani Garam Keluhkan Minimnya Pemasaran Hasil Produksi

By
ekbisntb.com
-
0
Nampak salah satu tambak garam di Labuhan Kuris Sumbawa saat Pjs Bupati Sumbawa, Najamuddin Amy, melakukan kunjungan kerja.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Petani Garam di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape mengaku sangat kesulitan untuk memasarkan hasil produk mereka di tengah produksi garam yang sangat melimpah.

“Selama ini yang menjadi persoalan kami petani terkait pemasaran karena kami hanya bisa menjual ke masyarakat sekitar saja kalau keluar kami belum bisa, ” kata Mustaming, Ketua Kelompok Tani Garam Nanga Bangka, Desa Labuhan Kuris kepada Ekbis NTB, Sabtu 19 Oktober 2024.

Persoalan pemasaran ini juga sudah disampaikan ke pemerintah, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Akibatnya banyak juga petani yang terpaksa menumpuk hasil produksinya hingga waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu pembeli.

“Sekarang ini hampir semua gudang penyimpanan sudah penuh, apalagi saat ini musim panen dan didukung cuaca yang bagus sehingga produksi melimpah, ” ucapnya.

Mustaming mengaku sudah menjadi petani garam sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan total luas lahan garapan mencapai 3 hektare. Untuk satu kali produksi biasanya bisa menghasilkan garam dengan kualitas garam beryodium sekitar 1000 karung.

“Kalau untuk pembelian dengan jumlah besar belum ada pak, jadi kita hanya menjual ke masyarakat sekitar dan ke Kecamatan Lape termasuk juga Maronge,” sebutnya.

“Kami berharap supaya pemerintah biss memberikan atensi khusus terkait permasalahan pemasaran garam ini sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” tukasnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, memastikan akan mencari jalan keluar terbaik terkait pemasaran garam lokal tersebut. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait (Dikoperindag dan UMKM) untuk melakukan identifikasi kebutuhan garam terlebih dahulu di Kabupaten Sumbawa.

“Saya sudah minta ke dinas Koperindag UMKM dan Dislutkan untuk mendata jumlah produksi dan kebutuhan garam termasuk juga pasokan garam untuk Sumbawa darimana,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi konsumen garam lokal Sumbawa. Apalagi garam ini kualitas nya bagus dan sudah beryodium.

“Kalau sudah kita sudah pakai garam lokal, tidak usah lagi kita pakai garam dari luar daerah karena kita sudah mampu,” tambahnya.

Tentu yang dibutuhkan saat ini lanjut Doktor Najam adalah komitmen pemerintah saja untuk menjadikan garam lokal memiliki tempat di hati masyarakat. Tentu sebelum proses tersebut, pemerintah harus mengetahui jumlah produksi terlebih dahulu termasuk juga konsumen.

“Saya pikir ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan dan produksi Saya pikir untuk pemasaran nya sangat mudah. Karena garam ini kan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)

Hidupkan Aktifitas Ekonomi Ampenan

By
ekbisntb.com
-
0
Muzakir Wallad. (ekbisntb.com/cem)

Pemerintah Kecamatan Ampenan telah menggelar berbagai kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali Kota Tua Ampenan. Diantaranya, pertunjukan barongsai, Ampenan Bersholawat dan lain sebagainya. Tujuannya menghidupkan aktifitas ekonomi di kawasan tersebut.

Camat Ampenan, Muzakir Wallad ditemui akhir pekan kemarin menerangkan, Pemkot Mataram dalam hal ini, Dinas Pariwisata telah menata kembali ‘Rumah Ampenan’ terletak di seputar Taman Jangkar. Meskipun belum diisi dengan klaster-klaster produk usaha kecil menengah, tetapi beberapa kegiatan telah digelar untuk meramaikan kembali kawasan tersebut. Seperti, Ampenan Bersholawat, pertunjukan barongsai, dan lain sebagainya. “Sudah sembilan bulan kita menggelar kegiatan di sana,” kata Muzakir.

Animo masyarakat sangat tinggi untuk hadir menyaksikan kegiatan tersebut. Hal ini juga menguntungkan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Ampenan. Mantan Lurah Banjar mengakui, kegiatan digelar di Kota Tua Ampenan sebenarnya untuk menghidupkan kembali aktifitas ekonomi di kawasan tersebut. Artinya, sentra kuliner tidak lagi terpusat di Cakranegara, melainkan warga Kota Mataram maupun pengunjung dari luar daerah dapat menikmati kuliner dengan nuansa kota tua. “Kita diuntungkan dalam urusan pelaku UMKM berasal dari Ampenan. Teman-teman Chinesse ini juga sudah mulai buka karena melihat peluang ekonomi,” jelasnya.

Kedepannya, kawasan Taman Jangkar akan dijadikan pusat kuliner. Lokasinya diuntungkan karena bukan jalan nasional melainkan jalan opsional sehingga tidak mengganggu aktifitas kendaraan yang melintas. “Jalan itu hanya opsional saja untuk pengendara putar balik, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pusat kuliner,” pungkasnya.

Pengelolaan kawasan Kota Tua Ampenan berada di Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pihaknya telah berkoordinasi agar kawasan itu dikelola oleh karang taruna atau kelompok sadar wisata baik dari sisi parkir, pengelolaan pedagang dan lain sebagainya. “Kita sudah sampaikan mengenai tarif retribusinya, mereka (karang taruna,red) siap menyetor,” pungkasnya.

Adapun rencana pembangunan air mancur berbentuk sampan yang akan dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, diapresiasi. Sampan akan menjadi simbol Silaturahmi Masyarakat Ampenan. (cem)

Nunggak PBB, Tempat Usaha di Mataram akan Disegel

By
ekbisntb.com
-
0
Ahmad Amrin. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah telah mengirimkan surat peringatan kepada salah satu pengusaha di Kota Mataram, agar segera membayar pajak bumi dan bangunan. Teguran itu tidak digubris dengan alasan belum ada respon dari kantor pusat di Jakarta. Tempat usaha akan disegel atau dipasangkan spanduk sebagai penunggak pajak sebagai bentuk efek jera.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada akhir pekan kemarin menerangkan, realisasi pendapatan pajak daerah dari pajak bumi dan bangunan pada triwulan ketiga melampui target yakni, 85 persen atau Rp26 miliar lebih dari target Rp30 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Capaian ini dinilai cukup membantu meringankan kerja di triwulan keempat. “Tetapi memang harus kita capai 100 persen untuk target PBB tahun ini,” terangnya.

Meskipun demikian, pihaknya masih menemukan pengusaha belum membayar pasca jatuh tempo 30 September. Salah satu wajib pajak besar di Kota Mataram, sama sekali belum memberikan kejelasan kapan melunasi pembayaran PBB. Mereka berasalan belum ada respon dari kantor pusat.

Langkah tegas dilakukan adalah menyegel dan atau menempelkan spanduk bahwa objek pajak itu menunggak pajak. Hal ini dinilai efektif sebagai sanksi sosial kepada pengusaha. “Kita tempelkan saja stiker sebagai efek jera,” pungkasnya.

Sebelum penempelan dijelaskan Amrin, prosedur dilakukan adalah mengirimkan surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga. Surat peringatan dikirim dua pekan setelah jatuh tempo tanggal 30 September 2024.

Di satu sisi, pelayanan menggunakan kendaraan keliling tetap dilakukan sekaligus mengingatkan masyarakat belum melaksanakan kewajiban atas pembayaran pajak mereka. Keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 1 persen dari pokok pajak yang harus dibayar. “Karena aturan baru keterlambatan pembayaran pajak dikenakan denda keterlambatan 1 persen,” demikian kata dia. (cem)

Dispar Dukung “Sport Tourism”

By
ekbisntb.com
-
0
Jamaluddin (ekbisntb.com/ham)

NTB memiliki banyak potensi olahraga yang bisa menjadi lokasi penyelenggaraan bertaraf nasional dan internasional. Selain MotoGP, keberadaan olahraga paralayang atau paragliding di Sky Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu spot terbaik di Indonesia.

Lokasi Sky Lancing beberapa kali menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan paralayang tingkat nasional dan internasional. Bahkan, sejak Kamis 17 Oktober 2024 lalu menjadi lokasi kejuaraan paralayang tingkat nasional Piala Panglima TNI serangkaian memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke 79.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos. M.T., menilai semakin banyaknya kejuaraan yang berfokus pada sport tourism (wisata olahraga) berdampak besar pada pengembangan pariwisata di daerah ini. Jika sebelumnya ada event MotoGP, MXGP dan kejuaraan nasional motocross, adanya kejuaraan paralayang ini juga akan semakin berdampak pada kunjungan wisatawan ke daerah ini.

“Selain para atlet, mereka akan datang bersama kru dan juga keluarganya. Artinya akan memberikan dampak besar bagi kunjungan wisatawan ke daerah ini. Termasuk hotel dan restoran akan terisi,” ujarnya pada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Pihaknya mengharapkan dengan semakin banyaknya event atau kejuaraan di NTB akan meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga target 2,5 juta wisatawan tahun 2024 bisa tercapai.

Selain itu, ujarnya, hal yang paling penting adalah masyarakat bisa menjaga suasana yang kondusif dan nyaman, sehingga wisatawan bisa betah berkunjung ke daerah ini. Diakuinya dengan banyaknya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara akan berpengaruh terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nantinya wisatawan bisa membeli kuliner, oleh-oleh atau suvenir. “Paling tidak wisatawan kita bisa rojali (rombongan jadi beli) bukan rohali (rombongan hanya lihat -lihat),” ujarnya. (ham)

Gas to HBD 2024, Astra Motor NTB Siapkan Skill Berkendara Aman untuk MemberKomunitas HALO

By
ekbisntb.com
-
0
Astra Motor NTB siapkan skill berkendara aman untuk memberkomunitas HALO (ekbisntb.com/ist)

ASTRA Motor NTB menggelar kegiatan safety riding di kantor Main Dealer Astra Motor NTB sebagai persiapan menuju Honda Bikers Day 2024 untuk member dari Honda Asosiasi Lombok. Acara ini diikuti oleh para member komunitas yang akan melakukan touring ke lokasi Honda Bikers Day, bertujuan untuk memberikan pembekalan mengenai keselamatan berkendara dalam perjalanan jarak jauh sekaligus penyegaran (refreshment) pengetahuan berkendara aman.

Acara dibuka oleh Yuli Israno, Presidium Paguyuban Honda Asosiasi Lombok, yang menekankan pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan.

“Touring adalah bagian dari perjalanan yang menyenangkan, tapi juga harus dijalani dengan kesadaran penuh akan pentingnya keselamatan. Mari kita jaga kebersamaan dan keselamatan di sepanjang perjalanan menuju Honda Bikers Day 2024,” tegas Yuli dalam sambutannya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan materi safety riding yang disampaikan oleh Satria Wiman Jaya, instruktur safety riding Astra Motor NTB. Satria menjelaskan berbagai teknik berkendara aman, termasuk cara mengatur postur tubuh yang benar, teknik pengereman yang tepat, dan pentingnya menjaga fokus di jalan. Ia juga mengingatkan penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang wajib digunakan selama perjalanan.

Satria juga menyampaikan bahwa edukasi ini sangat penting untuk mempersiapkan para peserta touring agar dapat menjaga keselamatan dan menikmati perjalanan dengan baik.

“Safety riding bukan hanya soal teori, tapi praktik sehari-hari yang harus diterapkan, khususnya saat melakukan perjalanan jarak jauh seperti touring menuju Honda Bikers Day,” jelasnya.

Selain pembekalan safety riding, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi Honda Bikers Day 2024 yang disampaikan oleh Satria Wiman Jaya, PIC Community Astra Motor NTB. Dalam sosialisasi tersebut, Satria menjelaskan rangkaian acara Honda Bikers Day 2024 yang akan menjadi ajang kumpul bikers terbesar di Indonesia.

“Honda Bikers Day bukan hanya perayaan, tetapi juga wadah untuk mempererat persaudaraan antar bikers Honda dari seluruh Indonesia. Acara tahun ini akan lebih meriah dengan banyak kegiatan seru, mulai dari hiburan, kontes modifikasi, hingga kompetisi antar komunitas,” jelas Satria.

Ia juga menambahkan, pentingnya persiapan mental dan fisik bagi para member yang akan ikut serta, juga memastikan kondisi kendaraan siap untuk perjalanan jauh.

“Persiapkan motor dan diri kita sebaik mungkin, karena perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Marketing Manager Astra Motor NTB Chrystian David berharap agar seluruh member komunitas yang akan mengikuti Honda Bikers Day 2024 dapat menerapkan apa yang dipelajari dari pembekalan safety riding ini.

“Kami harap semangat keselamatan ini tidak hanya diterapkan saat touring, tetapi juga dalam setiap aktivitas berkendara sehari-hari. Nikmati perjalanan, tapi selalu utamakan keselamatan,” ungkap Chrystian.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Astra Motor NTB bersama komunitas Honda dalam menanamkan pentingnya keselamatan berkendara, serta menyiapkan para bikers untuk perjalanan jauh menuju Honda Bikers Day 2024 dengan penuh kesadaran akan keselamatan.(bul)

Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Sosial bagi Kelembagaan Desa

By
ekbisntb.com
-
0
Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi kelembagaan desa.(ekbisntb.com/ist)

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi kelembagaan desa.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang dilaksanakan di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 di Jakarta.

Penandatangan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa (kades), perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD).

La Ode menerangkan bawah perjanjian ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, dan Pasal 62 huruf f.

Ketiga pasal ini menegaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan BPD berhak mendapatkan jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dalam perjanjian ini, cakupan program jaminan sosial yang sebelumnya hanya ditujukan untuk pemerintah desa, kini diperluas menjadi kelembagaan desa secara keseluruhan.

Dengan adanya adendum dalam perjanjian kerja sama ini, kata dia, program jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat desa kini terbuka untuk badan permusyawaratan desa (BPD), sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa.

“Dengan perluasan ini, kami berharap seluruh kelembagaan desa dapat terlindungi dalam aspek jaminan sosial,” kata La Ode.

Dalam perjanjian ini, juga diatur sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kepesertaan dan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan bagi kelembagaan desa.

Ia menyebutkan beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam kerja sama ini, antara lain, fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan untuk kelembagaan desa peningkatan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa.

Selain itu, optimalisasi pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan untuk kelembagaan desa, sinergi data dan informasi terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung koordinasi antara pihak terkait.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan BPD mendapatkan perlindungan sosial yang memadai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, La Ode menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk perhatian serius dari pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur desa, yang memegang peran penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna memastikan efektivitas implementasi program ini, pihak Ditjen Bina Pemdes dan BPJS Ketenagakerjaan juga sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Ia mengemukakan bahwa evaluasi minimal setiap 6 bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk memantau kemajuan dan pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan hingga 14 Desember 2025 dengan harapan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih aman dan terlindungi.

Dengan adanya kerja sama ini, dia berharap semua pihak, baik pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, maupun kelembagaan desa, dapat bersinergi lebih baik dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan terlindungi.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan di Mataram juga menyambut positif addendum perjanjian kerjasama ini.

“Kepala desa, perangkat desa dan BPD merupakan garda terdepan di suatu desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perluasan ini, kesejahteraan dan kenyamanan dalam bekerja menjadi prioritas bagi kelembagaan desa untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.” tutup Boby.(bul/*)

Sembalun Masih Jadi Sentra Produksi Kentang, Varietas Chitra Diharapkan Menjadi Andalan

By
ekbisntb.com
-
0
Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik melakukan panen raya kentang di Sembalun, Sabtu 19 Oktober 2024. (ekbisntb.com/ist)

Sembalun terus mempertahankan posisinya sebagai sentra produksi kentang di Lombok Timur (Lotim) . Dengan potensi lahan yang luas, kawasan ini juga menjadi sentra pembenihan kentang. Pada Sabtu, 19 Oktober 2024, Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, menghadiri acara panen perbenihan kentang varietas Chitra di Gapoktan Sembalun Makmur Sejahtera.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan apresiasinya atas kehadiran pengusaha dan akademisi dalam pengembangan kentang di Sembalun. Kehadiran mereka memberikan harapan baru untuk suksesnya pengembangan varietas Chitra, serta menunjukkan sinergi dari hulu ke hilir yang dijalankan dengan penuh optimisme oleh berbagai pihak.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dari perusahaan dalam pengembangan perbenihan dan pemanfaatan hasil panen kentang Chitra Sembalun. Pj. Bupati berharap langkah ini menjadi awal perubahan yang harus disertai dengan kerja keras dan inovasi berkelanjutan.

Selain itu, ia mendorong agar tidak hanya Kelompok Tani Sembalun Makmur Sejahtera yang terlibat dalam pengembangan varietas ini, tetapi juga kelompok tani lain. Harapannya, keberlanjutan pasokan dapat terjaga mengingat sudah ada perusahaan yang siap menampung hasil panen dari petani.

Kepala Dinas Pertanian Lotim, Sahri, dalam laporannya pada acara yang berlangsung di Sajang tersebut, mengungkapkan potensi pengembangan perbenihan kentang di Sembalun. Dukungan teknis dari Petrokimia Gresik telah memberikan hasil positif, terutama untuk varietas Chitra. Menurut Sahri, dengan teknologi pemupukan yang tepat, satu hektar lahan mampu menghasilkan 25 ton kentang. Dengan potensi lahan lebih dari 2.800 hektar, ia optimistis hasil panen akan sangat menjanjikan, terutama jika penanaman bisa dilakukan dua kali dalam setahun.

Selain potensi lahan, Sahri juga menekankan kesiapan sumber daya manusia (SDM) petani di Sembalun untuk mengembangkan varietas ini.

Sementara itu, direksi Wings Food dan Aims yang siap bekerja sama mengungkapkan keyakinannya bahwa pengembangan perbenihan ini dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian kentang di Sembalun. Mereka berharap, Lombok Timur dapat menjadi sentra pengembangan komoditas kentang di masa mendatang.

Acara tersebut ditutup dengan panen perbenihan kentang, yang didahului oleh penyerahan bantuan mesin pompa air secara simbolis kepada kelompok tani. Hal ini diharapkan dapat semakin mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian kentang di Sembalun. (rus)

Lobar Dapat Bagi Hasil Perusahaan Tambang PT AMNT Rp16,9 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
H. Fauzan Husniadi (ekbisntb.com/dok)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) memperoleh bagian dari bagi hasil perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Bagi hasil itu diperoleh dari 2,5 persen jatah kabupaten/kota di NTB, di luar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memperoleh bagi hasil lebih besar. Di mana Lobar mendapatkan Rp16,9 miliar lebih.

Penjabat (Pj) Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, bagi hasil dari PT AMNT diperoleh 10 kabupaten/kota dan provinsi. Untuk kabupaten/kota, mendapat bagi hasil Rp 16,9 miliar. “DBH yang kita peroleh tahun ini untuk hasil rekon 2023 sebesar Rp16,9 miliar,” katanya, pekan  kemarin.

DBH ini merupakan jatah tahun 2023 yang masuk pada APBD murni 2024. Sedangkan untuk tahun 2024 masih menunggu hasil rekon. “Untuk 2025 belum keluar,”sebutnya. DBH ini pun akan diperoleh Lobar tiap tahun.

Di mana 2,5 persen bagi hasil itu dibagi ke semua daerah, di luar KSB mendapatkan bagian lebih besar. Tahun lalu bagi hasil ini belum dicairkan, sehingga kalau itu dicair, maka kemungkinan Pemkab Lobar tidak berutang proyek di pihak ketiga. Sebab bisa dibayarkan dari bagi hasil tersebut.

Dijelaskan, bagi hasil itu diestimasikan mencapai puluhan miliar, sehingga sangat diharapkan mampu menutupi pembiayaan daerah. Di tengah kondisi pendapatan yang masih belum normal.

Diketahui, dalam UU Nomor 3 2020 dijelaskan, perusahaan pemegang IUP itu wajib memberikan keuntungan bersih pada pemerintah sebesar 10 persen. Dengan rincian 4 persen pemerintah pusat, 6 persen pemerintah daerah. Dirinci lagi, 1,5 persen untuk pemerintah provinsi, 2,5 persen kabupaten/kota penghasil dan 2 persen dibagi kepada kabupaten/kota di satu provinsi. Tapi untuk bisa dilaksanakan, harus ada PP.

Dana Bagi Hasil (DBH) atas keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2021 dan 2020 senilai US$6,71 juta atau Rp104,62 miliar. Pemprov NTB bersama DPRD NTB akan terus mengawal agar PP ini bisa terbit, sehingga DBH keuntungan bersih PT. AMNT bisa segera dicairkan.

Atas dasar itu, Pemprov terus berkoordinasi ke pemerintah pusat agar PP pencairan DBH PT. AMNT ini segera terbit. Apabila ini tidak bisa dicairkan tahun 2023 ini, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. (her)

1...539540541...797Page 540 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami