Wednesday, April 8, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 537

Ketua Komite: Perpres Publisher Rights Ciptakan Ekosistem Media Sehat

0
Konfrensi pers Perpres Publisher Rights Ciptakan Ekosistem Media Sehat(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights merupakan fondasi penting untuk menciptakan ekosistem media yang lebih sehat menurut Ketua Komite Pelaksana Perpres Publisher Rights.

“Perpres Publisher Rights ini fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan media dan ekosistem media yang lebih sehat,” kata Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Suprapto Sastro Atmojo saat dihubungi ANTARA pada Rabu.

Dia menyampaikan bahwa tujuan utama penerapan peraturan ini adalah untuk mendorong kerja sama yang adil antara platform digital dan penerbit media.

Peraturan ini mewajibkan platform digital memberikan imbal balik yang sepadan atas penggunaan konten dari penerbit melalui mekanisme kerja sama bisnis ke bisnis.

Suprapto juga mengemukakan peran penting Perpres Publisher Rights dalam upaya memastikan media massa tetap independen dan tidak tertekan akibat dominasi platform digital besar.

“Outcome atau impact yang diharapkan dari dukungan seperti ini adalah hadirnya jurnalisme yang berkualitas, yang merupakan pilar penting ruang publik yang sehat dan demokrasi,” katanya.

Dia mengatakan, Perpres Publisher Rights menuntut platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas serta tidak memfasilitasi penyebaran berita bohong, hoaks, atau misinformasi.

Pasal 5 Perpres No. 32 Tahun 2024 menyatakan bahwa platform digital tidak boleh melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers.

Suprapto menyatakan bahwa sebagai mediator antara penerbit dan perusahaan platform digital, komite memiliki tanggung jawab untuk memastikan platform digital mematuhi aturan dan berkontribusi secara adil terhadap pendapatan media massa.

Komite akan terus membangun dialog antara kedua pihak serta mengawasi proses implementasi peraturan.

“Jika diperlukan, komite tidak ragu untuk merekomendasikan intervensi pemerintah guna menghadapi tantangan dari platform digital yang tidak patuh,” kata Suprapto.

Dia mengemukakan, komite akan mendata kerja sama media massa dengan platform digital untuk meningkatkan transparansi dalam pembagian pendapatan antara kedua belah pihak.

Suprapto menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pengelola media massa dalam melakukan valuasi terhadap konten mereka.

“Sehingga dia bisa mendapatkan nilai yang pantas dalam kerja sama tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, komite selanjutnya akan memberikan perhatian pada upaya peningkatan kemampuan media massa dalam melakukan valuasi konten. (ant)

BI Sebut Uang Logam Masih Berlaku

0
Saleman (53), salah satu warga Pulau Geser(ekbisntb.com/ant)

Maluku (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa uang logam pecahan Rp50 sampai Rp1.000 sampai saat ini masih berlaku dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk Wilayah Maluku Desi Muriany sebagai respons adanya aduan masyarakat Pulau Geser bahwa para pedagang menolak untuk menerima uang logam saat bertransaksi.

“Penjual-penjual itu tidak terima, tidak menerima uang logam. Jadi, uang logam itu mereka kalau ada yang mau bertransaksi, penjualnya enggak mau. Padahal masih berlaku,” kata Desi di Pulau Geser, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, Rabu.

Desi mengatakan, selama jenis uang logam belum dicabut, masyarakat masih bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Temuan itu didapat saat seorang siswa sekolah dasar (SD) bertanya, “Kenapa uang logam tidak laku di Pulau Geser? “’ dalam acara sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah (CBP) yang digelar BI.

Sebagai langkah, Desi menyampaikan akan berkoordinasi dengan Bank Maluku agar melakukan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat sekitar, bahwa uang logam masih berlaku.

“Mungkin nanti kita akan coba bicarakan dulu dengan pimpinan, juga dengan rekan-rekan dari perbankan ya. Sosialisasi mungkin kita akan sampaikan ke Bank Malukunya juga,” ujar Desi.

Pada kesempatan yang sama, Saleman (53), salah satu warga Pulau Geser juga mengatakan bahwa uang logam memang banyak ditolak di daerahnya.

“Iya, (uang logam) sudah lama ditolak, sudah lima tahun lebih,” tuturnya.

Saleman yang berprofesi sebagai nelayan mengaku masih menyimpan banyak uang logam karena tidak bisa untuk transaksi.

Adapun Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang kartal sebesar Rp5 miliar untuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di wilayah Provinsi Maluku.

Total uang kartal Rp5 miliar itu disediakan dengan berbagai nominal pecahan untuk menyediakan layanan penukaran rupiah layak edar bagi masyarakat di Pulau Banda Neira, Pulau Gorom, Pulau Geser, Pulau Tifu, hingga Pulau Manipa pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2024.

“Kami menyediakan uang yang berkualitas, dengan menarik uang yang lusuh, yang jelek, dengan mengganti uang yang baru atau clean money policy. Kegiatan ini sejatinya sudah kita mulai di 2012, tetapi baru kita membuat kegiatan yang terpola, terprogram itu sejak tahun 2021,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim.

Di setiap pulau, BI menyiapkan uang rupiah baru dengan pecahan yang berbeda-beda.

Untuk Pulau Banda Neira, BI menyiapkan Rp2 miliar, Pulau Geser sebesar Rp1,64 miliar, Pulau Gorom Rp630 juta, Pulau Manipa Rp387 juta, dan Pulau Tifu sebesar Rp336 juta.

Marlinson menilai rangkaian Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 bisa terwujud karena adanya kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Berkat pendampingan dari TNI AL, pengangkutan ekspedisi menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Teluk Lada 521 mampu menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Kegiatan ekspedisi tahun ini dilakukan di 18 provinsi di Indonesia dengan target jangkauan 90 pulau di wilayah 3T. (ant)

Rupiah Merosot di Tengah Ketegangan Geopolitik di Timur Tengah

0
Kurs rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu, merosot di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah.

Pada akhir perdagangan Rabu, rupiah tergelincir 60 poin atau 0,38 persen menjadi Rp15.627 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.567 per dolar AS.

“Geopolitik juga mendukung dolar AS karena dolar AS adalah mata uang safe haven dimana geopolitik yang memanas membawa aliran menuju ke mata uang safe haven dunia,” kata analis Finex Brahmantya Himawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Meski rupiah sempat mendapatkan dampak positif setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prawbobo Subianto dan GIbran Raka Buming Raka, namun, menurut Brahmantya, penguatan dolar AS terjadi lebih karena naiknya imbal hasil obligasi Treasury AS yang melonjak lebih dari sepuluh basis poin.

Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun sebesar 4,192 persen. Hal itu memberi dorongan pada penguatan mother currency yaitu dolar AS terhadap mata uang utama lainnya.

Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed diperkirakan akan memangkas 25 basis poin (bps) lagi pada pertemuan Fed berikutnya. Namun, hal tersebut kemungkinan besar masih dipertimbangkan melihat kondisi pasar tenaga kerja terbaru yang dapat mempengaruhi besaran pemangkasan suku bunga.

Jika Donald Trump menang dalam Pemilihan Presiden AS pada November 2024, maka hal itu dapat mendukung penguatan dolar AS karena agenda kebijakan yang akan dijalankannya dan memulai perang dagang dengan China dan mendukung kembali ekonomi Amerika untuk menggeliat, yang memberi pajak tinggi pada EV buatan China.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu turun ke level Rp15.620 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.560 per dolar AS. (ant)

Emas Antam Rabu Melonjak Rp11.000 Jadi Rp1,521 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu melonjak Rp11.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.521.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu 23 Oktober 2024 turut naik ke angka Rp1.371.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

-Harga emas 0,5 gram: Rp810.500

– Harga emas 1 gram: Rp1.521.000

– Harga emas 2 gram: Rp2.982.000

– Harga emas 3 gram: Rp4.448.000

– Harga emas 5 gram: Rp7.380.000

– Harga emas 10 gram: Rp14.705.000

– Harga emas 25 gram: Rp36.637.000

– Harga emas 50 gram: Rp73.195.000

– Harga emas 100 gram: Rp146.312.000

– Harga emas 250 gram: Rp365.515.000

– Harga emas 500 gram: Rp730.820.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.461.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Pemuda NTB Bentuk Komunitas Bisnis Digital

0
Komunitas bisnis digital(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah kalangan pemuda dari berbagai daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk komunitas bisnis digital dengan melihat peluang dari perkembangan teknologi saat ini.

Pembentukan komunitas itu lahir dari inisiasi kaum muda yang tergabung dalam NTB Youth Forward di Kota Mataram.

“Komunitas ini lahir dari keresahan terhadap kesulitan yang dihadapi anak muda dalam mendapatkan penghasilan,” kata Founder NTB Youth Forward Andrean di Mataram, Rabu.

Sebagai langkah awal, NTB Youth Forward mengajak ratusan pemuda dalam sebuah pertemuan guna membahas peluang di bidang pemasaran digital dan bisnis lainnya dengan memberikan solusi bagi generasi muda yang menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja.

“Rencananya, NTB Youth Forward akan membuat kalangan-kalangan khusus untuk berbagai bidang, seperti digital marketing, start-up, dan cryptocurrency,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kepada komunitas ini agar pemuda-pemuda di NTB dapat bersinergi menciptakan peluang kerja melalui bisnis digital.

Seorang pengamat pendidikan NTB Dr. Ahmad Munjizun yang turut hadir dalam pertemuan yang diinisiasi NTB Youth Forward juga menyuarakan rasa kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Ia menekankan bahwa banyak peluang pendidikan gratis, baik di dalam maupun luar negeri, namun sering kali generasi muda tidak siap memanfaatkan.

“Banyak anak muda yang tidak bisa melihat peluang karena kurangnya kemampuan berbahasa Inggris,” ujar akademisi itu.

Ia menekankan pentingnya persiapan keterampilan sejak di tingkat pendidikan menengah agar lulusan dapat bersaing di pasar kerja yang semakin global.

Munjizun menjelaskan bahwa menciptakan iklim pariwisata yang menarik bagi investor akan sulit tanpa dukungan keterampilan yang memadai dari generasi muda.

“Kita ingin menarik banyak investor, tetapi akan menjadi masalah jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik,” ucapnya.

Ia juga berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan pendidikan sejak dini, agar generasi muda NTB dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada. (ant)

Mentan Pastikan Proyek Rintisan “Food Estate” Berlanjut

0
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate atau lumbung pangan di daerah rintisan terus berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka.

“Oh iya, harus lanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis, food estate itu untuk masa depan negara, untuk negara, untuk pangan. Ingat, ketahanan pangan ini identik dengan ketahanan negara,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Proyek food estate rintisan tersebut, salah satunya yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencakup lahan seluas 30.000 hektare di kawasan eks lahan gambut.

Dikatakan Amran, food estate yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi di Kalteng itu telah dilengkapi sistem irigasi tanaman padi pada bentang cetak lahan sawah sekitar 100 ribu hektare.

“Kita perbaiki. Jadi Kalteng ini ada lahan yang irigasinya sudah ada 100 ribu hektare. Bisa dikembangkan 200 ribu hektare, itu untuk sawah, padi,” katanya.

Instalasi irigasi tersebut, kata Amran, juga telah dipersiapkan untuk mengairi lahan sawah hingga 500 ribu hektare.

Dikatakan Amran, sebanyak 1.000 hektare di antaranya sudah siap untuk ditanam padi.

“Sayang ada irigasi tapi tidak ada sawah. Kita lanjutkan, ada 100 ribu, kemungkinan nanti menuju 200 ribu, dan target kita 400 ribu sampai 500 ribu hektare,” katanya. (ant)

Kementan Perkirakan RI akan Kehilangan Rp50 Triilun Akibat EUDR

0
Proses produksi minyak sawit(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pertanian memperkirakan Indonesia akan kehilangan 2,17 miliar dolar AS atau Rp30 triliun sampai Rp50 triliun per tahun jika Indonesia tidak dapat memenuhi regulasi Uni Eropa terkait antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Muhammad Fauzan Ridha mengatakan kontribusi ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa mencapai sekitar 10 persen, menjadikan Indonesia sebagai pemasok kelapa sawit terbesar keempat di Eropa.

“Indonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia,” kata Fauzan dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu.

“Meski secara produksi, (Malaysia) masih jauh di bawah kita, hampir setengahnya, tetapi Malaysia secara pengelolaannya bisa dibilang patuh terhadap EUDR,” lanjutnya.

Fauzan, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut nilai ekspor kelapa sawit pada 2023 mencapai 25,61 miliar dolar AS. Kelapa sawit juga berkontribusi 10,2 terhadap total nilai ekspor nasional, melampaui kontribusi sektor minyak dan gas bumi.

Ia menuturkan jika akses pasar sawit Indonesia ke Eropa terhambat, maka neraca perdagangan pertanian negara akan mengalami defisit signifikan. Pasalnya, komoditas sawit berkontribusi sebesar 75,8 persen terhadap total nilai ekspor komoditas perkebunan.

Selain berpotensi menurunkan devisa negara, Fauzan menyebut EUDR juga akan mengganggu penyerapan produksi kelapa sawit dari petani kecil, yang menguasai 41,3 persen areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Ia menambahkan aturan baru dari Uni Eropa ini juga berpotensi mengancam keberlangsungan lapangan kerja di sektor perkebunan. Kementerian Pertanian mencatat terdapat 5,5 juta tenaga kerja langsung dan 17 juta tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam industri kelapa sawit.

“Mereka ini akan terdampak jika penyerapan produk sawitnya terganggu akses pasarnya,” kata dia.

Kementan mencatat total produksi minyak sawit nasional pada 2023 mencapai 51,98 juta ton.

Uni Eropa telah mengumumkan penundaan penerapan EUDR yang semula 30 Desember 2024 ke tahun depan. Keputusan ini memberikan waktu tambahan bagi negara-negara produsen sawit, termasuk Indonesia untuk lebih mempersiapkan diri dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. (ant)

Disperin NTB Sertifikasi Calon Penguji Pangan Olahan

0
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE.,ME membuka kegiatan sertifikasi calon penguji pangan olahan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti, ME, secara resmi membuka acara Sertifikasi Penguji yang digelar di Mataram. Dikuti 10 peserta dari berbagai kalangan yang kedepannya akan berperan aktif dalam sektor teknologi pangan.

Hj. Nuryanti saat pembukaan kegiatan, Rabu, 23 Oktober 2024 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi pangan, khususnya dalam pengujian F0 yang kian dibutuhkan dalam pengembangan usaha pangan olahan yang disterilisasi.

“Sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi bukti kompetensi bagi para penguji FO, sehingga mampu mendukung kemajuan produk-produk makanan olahan dengan daya simpan yang lama,” ungkapnya.

Ketua Panitia, Dr. Aryanti Dwiyani menyampaikan, bahwa sertifikasi ini merupakan bagian dari program strategis Dinas Perindustrian NTB dalam menciptakan kualitas penguji yang kompeten di bidang teknologi pangan.

“Melalui sertifikasi ini, para peserta diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam memastikan kualitas penguji F0 yang akan mendukung berbagai produk olahan lokal di NTB,” ujar Dr. Aryanti.

Acara sertifikasi ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan ujian teori dan praktik langsung di lapangan.(bul)

Transaksi Pembiayaan Kendaraan pada Expo BIK Mencapai Rp1 Miliar

0
Ketua APPI NTB, Iwan Hermawan dan pimpinan multifinance lainnya pada kegiatan puncak BIK 2024 di Lombok Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar di Selong, Lombok Timur mencatatkan transaksi pembiayaan kendaraan sebesar Rp1 miliar.

Tercatat sebanyak 79 transaksi pembiayaan kendaraan, dengan nominal pembiayaan Rp1.084.300.000. Multifinance yang berpartisipasi pada event ini diantarnya, FIF Group, JACCS MPM Finance, BAF, Adira.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) FKD NTB, Iwan Hermawan mengatakan, APPI NTB mendukung kegiatan BIK dengan digelarnya Pasar Keuangan Rakyat di Taman Selong, Lombok Timur, Minggu, 20 Oktober 2024.

“Transkasi cukup bagus selama kegiatan Pasar Keuangan Rakyat. Selama 3 hari expo, ada dil pembiayaan kendaraan. Karena teman teman juga support dengan promo,” kata Iwan.

Event BIK menurutnya dapat meningkatkan market tersendiri bagi multifinance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat 2024 sebagai rangkaian dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 dengan tema “Industri Keuangan Inklusif: Menuju Indonesia yang Produktif”.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 18- 20 Oktober 2024. Diisi dengan pameran 29 stand industri jasa keuangan, 10 stan pemerintah daerah, bazar UMKM, edukasi keuangan, berbagai perlombaan, hiburan dan kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini merupakan program rutin OJK dan dilaksanakan di kabupaten/kota secara bergantian setiap tahunnya. Kolaborasi dan sinergi yang terus dilakukan OJK dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan stakeholders lain di daerah.

Melalui penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ini, diharapkan awareness masyarakat terhadap layanan keuangan legal semakin meningkat, seiring dengan terbukanya akses keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.(bul)

Gula Semut Organik Lombok Barat Dikirim Hingga ke Newzeland

0
Abdul Hadi menunjukkan gula aren semut organik yang sudah dikemas dan siap dipasarkan.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gula aren organik produksi Kelompok Tani Aren Longserang, Desa Langko Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat semakin diminati pasar. Setelah Kementerian Pertanian menerbitkan sertifikat organik.

Abdul Hadi, Ketua Kelompok Tani Aren Longserang, mengungkapkan bahwa permintaan gula aren semut organik semakin meningkat. Hingga ke luar negeri.

“Permintaan gula aren semut organik sangat tinggi. Banyak konsumen yang beralih dari gula pasir ke gula aren organik karena lebih sehat dan alami,” ujar Abdul Hadi di rumah produksi Serbat Jahe LBS miliknya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pemasarannya sudah menembus jaringan pasar ritel modern, hotel, hingga ke luar negeri, ke Newzeland.

“Sudah tiga kali kita ngirim ke Newzeland. Melalui diaspora yang ada di Mataram. Meskipun tidak besar,”katanya di temui di Longsorang, Desa Langko, Lombok Barat, Rabu, 23 Oktober 2024.

Keberhasilan kelompok tani mengembangkan aren organik ini tidak lepas dari sertifikasi organik yang telah diraih sejak satu tahun terakhir. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian setelah melalui proses verifikasi yang ketat.

“Sertifikasi organik ini sangat penting karena meningkatkan nilai jual produk kami. Konsumen semakin percaya dengan kualitas gula aren organik yang bebas dari bahan kimia,” tambah Abdul Hadi.

Saat ini terdapat 32 petani aren yang menjadi anggota kelompoknya. Mengelola kebun aren di lahan puluhan hektar di kawasan hutan di daerahnya. Setiap hari produksi aren menjadi gula bungkulan disetorkan anggota kelompok untuk diolah menjadi gula semut. Ada juga yang menyerahkannya dalam bentuk gula aren cair yang diolahnya kembali.

Untuk menjaga kualitas gula aren semut organik ini, menurutnya, kelompok tani menerapkan sistem produksi yang ketat. Mulai dari pengawasan di kebun, antisipasi penggunaan pupuk pada pohon aren dan pohon di sekitarnya, hingga proses panen air aren sampai kepada pengemasan produk.

“Petani kami sudah terbiasa dengan praktik pertanian organik. Tapi tidak mudah memang. Karena harus dijaga pohon arennya, jangan sampai ada pemupukan, pembakaran, pembuangan limbah plastic di sekitar, atau hasil abu pembakaran. Tidak boleh itu. Dan harus diawasi. Setiap enam bulan sekali, kebun kami diinspeksi untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan kimia,” jelasnya.

Meski demikian, menurutnya wajar. Sebagai sertifikat satu-satunya gula aren semut organik yang diterbitkan Kementerian Pertanian di NTB, potensi dampak yang dihasilkan seimbang. Gula aren organik Longserang telah berhasil menembus pasar nasional, salah satunya ke Surabaya dan pengiriman ke Newzeland. Produk ini dipasarkan di berbagai tempat, mulai dari hotel, supermarket, hingga toko retail.

Hanya saja, tambah Hadi, meskipun berlabel organik, harga gula aren organik Longserang tidak jauh berbeda dengan gula aren biasa. Hal ini menunjukkan bahwa produk organik tidak selalu identik dengan harga yang mahal.

“Harga gula aren organik kami memang sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Misalnya gula bungkulan di pasar saat ini Rp55 ribu perkilo, gula aren organiknya Rp60 ribu perkilo, tetapi kualitasnya jauh lebih baik,” tegas Abdul Hadi.

Keberhasilan Kelompok Tani Aren Longserang membuktikan bahwa pertanian organik memiliki potensi besar di Lombok Barat. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, diharapkan semakin banyak petani yang beralih ke pertanian organik.(bul)