Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 531

KPPU dan UMMAT Bekerjasama untuk Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Universitas Muhammadiyah Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Universitas Muhammadiyah Mataram telah menandatangani kerja sama dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum serta tridharma perguruan tinggi untuk bidang persaingan usaha dan kemitraan.

Anggota KPPU Periode 2024 – 2029, Dr. Rhido Jusmadi S.H., M.H., menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama antara KPPU dengan Fakultas Hukum serta Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram yang dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU dengan Dekan Fakultas Hukum Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M. serta Dekan Fakultas Teknik Dr. H. Aji Syailendra Ubaidillah., S.T.,M.T., Kamis 31 Oktober 2024 di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ketua KPPU melalui Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU mengharapkan kerja sama nantinya dapat menjadi sinergi kedua belah pihak dalam upaya terwujudnya iklim persaingan usaha dan kemitraan yang sehat di Indonesia dan khususnya di NTB yang berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satunya melalui mitra strategis KPPU dalam program sejuta penyuluh kemitraan yang sedang diakselerasi jumlahnya oleh KPPU saat ini.

“Mahasiswa dan dosen memiliki potensi besar untuk menciptakan kemitraan yang berkelanjutan di lingkungan bisnis dan kemitraan. Melalui Program Sejuta Penyuluh Kemitraan, dapat membantu KPPU dalam mendisiplinkan kemitraan, mengidentifikasi peluang kemitraan, mengembangkan strategi kolaborasi, dan memastikan kemitraan berjalan efektif, efisien, serta sesuai prinsip-prinsip kemitraan,” ujar Deswin.

Tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, sinergi dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan oleh Anggota KPPU Dr. Rhido Jusmadi, S.H.M.H., kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram melalui acara kuliah umum yang mengangkat tema “Tugas dan Fungsi KPPU dalam Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan untuk Ekonomi Berkeadilan”.

Rhido Jusmadi mengurai empat tugas utama yang diemban KPPU, yaitu Penegakan Hukum, Advokasi Kebijakan, Pengawasan Merger dan Akuisisi, serta Pengawasan Kemitraan. Guna memberikan pemahaman secara mendalam, Rhido Jusmadi juga menjelaskan tentang aspek-aspek kelembagaan KPPU, inti dari Undang-Undang Persaingan Usaha, mekanisme penegakan hukum, upaya pencegahan pelanggaran, proses notifikasi dan penilaian merger dan akuisisi, serta rincian mengenai pengawasan kemitraan dan beragam statistik kinerja KPPU.

Pada saat beersamaan, Kepala Bidang Penegakan Hukum, T. Haris Munandar menyampaikan bahwa pada tanggal 1 November 2024 di Kota Mataram KPPU akan memulai Sidang Perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha Penyedia Air Bersih dengan Teknologi SWRO (Prakarsa Badan Usaha) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.(bul)

Heboh Soal Anggur Impor, Bapanas Dorong Konsumsi Buah Lokal

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi anggur muscat (ekbisntb.com/suryakepri.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangak Yusra Egayanti dalam keterangan resmi, Kamis, 31 Oktober 2024 mengungkapkan, uji rapid test dilakukan di hampir 100 titik kab/kota dan hasilnya sebagian besar 90% negatif, 10% ada kandungan residu dalam jumlah aman, sehingga aman dikonsumsi.

“Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya,” ujar Yusra.

Sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada Rabu 30 Oktober 2024 menegaskan akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait pemberitaan di media mengenai anggur Shine Muscat di Thailand. Ia mengatakan, telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi untuk mengetatkan pengawasan keamanan pangan segar guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

“Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional tersebut, kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala” ujar Yusra.

Adapun kasus ini bermula di Thailand di mana dilaporkan ditemukan adanya residu pestisida di atas batas aman pada Anggur Shine Muscat yang diimpor dari China. Berkaitan dengan itu, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Adminsitration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk Anggur Shine Muscat aman untuk dikonsumsi.

Meskipun hasil pengujian cepat menunjukkan anggur tersebut aman dikonsumsi, NFA juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain: pilih anggur yg memiliki izin edar; cuci dengan air mengalir yg bersih sebelum dikonsumsi.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional juga tengah menggencarkan konsumsi buah lokal. Menurut Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA Rinna Syawal, buah lokal memiliki keunggulan antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena kita mengonsumsi buah sesuai musimnya.

“Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas,” ujar Rinna.

Ia juga mengungkapkan ajakan konsumsi buah lokal selaras dengan Perpres 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

“Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 tahun 2024 ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat.” ujarnya.(bul)

Pemdes Perlu Anggarkan dari DD, Pokir Pimpinan DPRD Lobar Alokasikan Bangun Sumur Bor Tangani Kekeringan

By
ekbisntb.com
-
0
Tim PMI Lobar droping air ke warga yang dilanda kekeringan. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Bencana kekeringan yang tiap tahun melanda sebagian besar daerah Lombok Barat menjadi atensi sejumlah pihak, termasuk para wakil rakyat dalam hal ini pimpinan DPRD setempat. Untuk menanggulangi bencana kekeringan ini, Wakil Ketua DPRD TGH Hardyatullah mengalokasikan program pokok pikiran (Pokir) untuk membangun sumur bor.

Selain melalui Pokir, Pemdes di Lobar juga diharapkan menganggarkan dari dana Desa (DD). Wakil ketua DPRD Lobar TGH Hardiyatullah mengatakan bahwa ia telah mengalokasikan untuk pembangunan sumur bor dari Pokir tahun 2025. “Tiga titik sumur diusulkan, dan itu saya ajukan (dibangun) untuk tahun 2025,”kata Politisi PKB itu, kemarin. Tiga titik ini tersebar di beberapa daerah, khusus di daerah pemilihannya (dapil) Gerung- Kuripan.

Pembangunan sumur bor ini akan direalisasikan tahun depan. Diantaranya di wilayah Banyu Urip, Tempos dan lainnya. Masing-masing titik sumur bor dialokasikan Rp100 juta. Sumur ini begitu diperlukan warga, lebih-lebih ditengah kondisi kekeringan yang begitu parah seperti saat ini. Bahkan di daerah perkotaan mulai dilanda oleh krisis air. “Di wilayah kami (Babusalam  Gerung) saja alami kekurangan air,”imbuhnya.

Dari sisi agama juga lanjut dia, amal kebaikan dari air ini terus mengalir sepanjang dipergunakan oleh warga. Pihaknya mendorong untuk menangani bersama kekeringan ini, maka pemdes perlu mengalokasikan DD untuk sumur bor. Sebab hal ini menjadi solusi jangka panjang memudahkan warga mendapatkan ketika kekeringan. Kades Banyu Urip H Selamat Riadi mengatakan soal Pembangunan Sumur Bor dari DD, Pihaknya tentu akan berupaya.

Diakui, kendala yang dihadapi soal penentuan lokasi pembangunan sumur bor. “Kesulitan kita itu untuk menentukan titik sumur bor, paling tidak perlu ahli, perlu uji geo listrik,”jelasnya. Terkait hal ini pihaknya butuh backup dukungan dari BPBD. Di desanya sendiri kekeringan melanda empat dusun dan satu dusun terkena setengahnya. Diantaranya dusun Bantir, Kondak, Bentenu, Sambiratik dan Pesanggrahan.

Suplai air dilakukan Pemda dan pihak terkait secara terjadwal. Selain itu warga sudah diberikan jeriken sebanyak 30 unit. Sedangkan tandon air sudah diajukan ke Pemkab. Dari 5 dusun itu terdapat 2 ribu KK dengan 6000 jiwa lebih. (her)

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, Sehari Perumdam Tiara Loteng Saluran 45 Ribu Liter Air

By
ekbisntb.com
-
0
Aparat Polres Loteng menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan diwilayah Kelurahan Panji Sari Praya, Rabu kemarin. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Musim kemarau yang tengah berlangsung saat ini cukup dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Di mana hamper disemua wilayah di daerah ini masyarakatnya mengeluh kekurangan air bersih. Untuk membantu mengurangi dampak kekeringan tersebut, sejak sebulan terakhir Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng intens turun menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.

Terutama ke daerah-daerah yang paling parah terdampak kekeringan. Di mana total dalam sehari Perumdam Tiara Loteng bisa menyalurkan hingga 15 tangki air bersih atau setara 45 ribu liter. “Sejak kekeringan mulai berdampak, dalam sehari rata-rata kita menyalurkan air bersih antara 10 sampai 15 tangki berkapasitas 3 ribu liter,” ungkap Direktur Utama Perumdam Tiara Loteng Bambang Supratomo, S.IP., kepada wartawan, di Kantor DPRD Loteng, Rabu 30 Oktober 2024 kemarin.

Area penyalurannya pun merata, sudah hamper ke semua kecamatan. Kecuali Kecamatan Batukliang Utara. Mengingat, dampak kekeriangan saat ini cukup luas. Tidak hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Itulah yang menyebabkan, pihaknya harus ekstras keras turun menyalurkan air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki ini juga bagian dari pelayanan Perumdam Tiara Loteng kepada pelanggan yang wilayahnya terdampak kekeriangan,” sebutnya.

Pasalnya, kekeringan juga menyebabkan suplai air baku dari sumber-sumber mata air yang selama ini dikelola jauh berkurang hingga 50 persen. Akibatnya, banyak pelanggan Perumdam Tiara Loteng yang tidak maksimal mendapat pelayanan air bersih. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut dilakukan penyaluran menggunakan mobil tangki.

“Terus terang kita juga sangat merasakan dampak musim kemarau ini. Di mana debit air baku yang bisa diolah jauh berkurang  sampai 50 persen. Sehingga menyebabkan banyak pelanggan kita terganggu suplai air bersihnya,” terangnya seraya menambahkan, untuk mengatasi kekurangan debit air baku tersebut pihaknya terpaksa harus menerapkan sistem jadwal ke pelanggan.

Polisi Turut Membantu

Tidak hanya Perumdam Tiara Loteng, Polres Loteng juga mulai turun membantu menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Seperti pada Rabu kemarin, sebanyak 5 ribu liter air bersih disalurkan bagi warga di Kelurahan Panji Sari Praya. Penyaluran air bersih dipimpin langsung Kapolsek Praya Iptu Susan V. Sualang.

“Hari ini kami salurkan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada warga. Ini bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari,” ungkapnya.

Dikatakannya, kondisi masyarakat saat ini cukup sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Karena sebagian besar sumur warga yang menjadi salah satu sumber air bersih mengalami kekeringan. Dampak musim kemarau yang cukup dengan cuaca yang begitu panas.

Memang air bersih yang disalurkan tidak banyak. Tapi tidak bantuan tersebut bisa meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ditengah situasi sulit seperti sekarang ini. (kir)

Disnakertrans KSB Bersiap Bahas UMK 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan pihaknya saat ini tengah bersiap untuk mengawal pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2025.

“Kalau untuk UMK kami sedang siap-siap ini karena bulan depan (November) sudah harus kita mulai,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, Rabu 30 Oktober 2024.

Salah satu hal yang saat ini tengah disiapkan oleh Disnakertrans adalah mengumpulkan data elemen-elemen penentuan UMK. Slamet menyebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melalukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). “Komponen KHL tetap kami akan jadikan salah satu bahan perhitungan UMK tahun depan,” ujarnya.

Mewakili pemerintah dikatakan Slamet, pihaknya dalam pembahasan UMK sebenarnya sebagai fasilitator. Sementara yang berperan aktif adalah pekerja dan pengusaha yang diwakili oleh masing-masing asosiasinya di rapat dewan pengupahan kabupaten (DPK) nantinya. “Perwakilan pekerja dan pengusahalah yang harus aktif. Kami di situ sebagai fasilitator,” cetusnya.

Sebagai informasi UMK KSB tahun 2024 ini ditetapkan sebesar Rp2.650.862. Slamet memperkirakan, menilik kondisi lapangan saat ini ada kemungkinan UMK tahun 2025 akan tetap mengalami kenaikan. “Upah minimum kita pasti naik karena inflasi cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir dan itu akan mempengaruhi perhitungan UMK,” katanya. (bug)

Musim Kemarau, Sumbawa Klaim Produksi Padi Capai 300 Ribu Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Ni Wayan Rusmawati(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mengklaim produksi padi hingga bulan Oktober tahun 2024 mencapai 300 ribu ton dengan total luas tanam mencapai 72.000 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah setempat.

“Memang saat ini kondisi musim kemarau sangat ekstrem, meski demikian kita sudah mampu mencapai produksi padi di angka 300 ribu ton hingga bulan Oktober dan masih terus bertambah,” kata Kadistan Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati kepada Ekbis NTB, Rabu 30 Oktober 2024.

Wayan pun memastikan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat apalagi di sejumlah negara sudah mulai mengalami kritis pangan.

“Kita tetap berusaha meningkatkan produksi padi meski di tengah musim kemarau dalam menyukseskan program swasembada pangan,” ucapnya.

Pemerintah pun dalam mendukung program swasembada pangan telah menerima sekitar 81 unit pompa air besar dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyukseskan program swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi, yang kita terima dari Kementerian baru 81 unit dan 144 unit untuk program mesin barigade yang akan dikelola oleh BPP di masing-masing Kecamatan,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, saat ini mesin-mesin tersebut sudah berada di Kecamatan dan di Dinas untuk pengentasan masalah kekeringan. “Mesin-mesin tersebut sudah kita salurkan untuk membantu petani ketika terjadi kekeringan,” tukasnya. (ils)

IPM NTB Naik ke Posisi Sedang

By
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (ekbisntb.com/dok)

BADAN Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pelaksanaan MotoGP berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) di NTB dari 71,65 pada 2022 menjadi 72,37 pada 2023.

‘’IPM NTB sekarang sudah pada posisi yang cukup lumayan 72,37 poin. IPM NTB sudah mulai masuk pada IPM yang sedang, tetapi tinggi,’’ kata Kepala BPS NTB, Wahyudin dalam konferensi pers kinerja fiskal dan ekonomi di Bukit 360 Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Rabu 30 Oktober 2024.

Wahyudin menjelaskan bahwa peningkatan IPM akibat MotoGP itu secara spesifik bisa dilihat dari naiknya IPM Lombok Tengah dari 69,57 pada 2022 menjadi 70,41 pada 2023.

Penentuan IPM dilihat dari tiga aspek, yakni kesehatan yang diukur dari umur harapan hidup, pendidikan dari rata-rata lama sekolah juga harapan lama sekolah, dan standar hidup layak dari pengeluaran per kapita per tahun.

Umur harapan hidup saat lahir di NTB pada 2023 berada pada angka 72,02 tahun, naik 0,36 tahun dibandingkan dengan tahun 2022. Di Lombok Tengah, umur harapan hidup naik 0,37 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada angka 71,39 tahun pada 2023.

Rata-rata lama sekolah di NTB pada tahun 2023 adalah 7,74 tahun, naik 0,13 tahun dari tahun 2022. Sementara itu, di Lombok Tengah naik 0,17 tahun dari tahun sebelumnya dan mencapai 6,61 tahun pada 2023.

Untuk harapan lama sekolah, NTB mencatat angka 13,97 tahun pada 2023, bertambah 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Lombok Tengah juga menunjukkan kenaikan yang sama dari 13,86 tahun pada 2022 menjadi 13,87 tahun pada 2023.

Pengeluaran per kapita naik Rp414 ribu pada 2023, yaitu Rp11,10 juta dan Rp10,68 juta pada 2022. Pengeluaran per kapita di Lombok Tengah juga mengalami peningkatan dari Rp10,47 juta pada 2022 menjadi Rp10,95 juta pada 2023, naik sebesar Rp478 ribu.

Wahyudin mengungkapkan dari beberapa tolak ukur IPM, hanya usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah. ‘’Yang masih cukup rendah itu adalah usia harapan hidup dan juga rata-rata lama sekolah, kalau pengeluaran per kapita dan jumlah harapan lama sekolah kita sudah lumayan,’’ pungkasnya. (ant)

Selama 2020-2023, Dukungan APBN untuk Pengembangan Mandalika Rp1,3 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Sirkuit Mandalika dari bukit 360 (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat terus memberikan atensi yang tinggi terhadap pembangunan dan penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Pada tahun 2020 – 2023 saja, realisasi belanja untuk pengembangan kawasan ini mencapai Rp1,3 triliun.

Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Maryono mengatakan, selama 2020 – 2021, anggaran APBN dialokasikan sebesar Rp813,06 miliar untuk Mandalika. Jika dirinci, untuk kegiatan penataan kawasan destinasi wisata Lombok Mandalika sebesar Rpp57,68 miliar.

Kemudian, Rp29,31 miliar untuk pengendalian banjir KEK Mandalika, Rp20 miliar untuk penyediaan air baku, Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika, serta Rp706 miliar untuk pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika.

“Sedangkan di tahun 2022, alokasi APBN untuk KEK Mandalika sebesar Rp482,12 miliar. Rinciannya yaitu untuk penyediaan air baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika sebesar Rp130,19 miliar serta Rp351,93 miliar untuk pembangunan jalan Bypass BIL – Mandalika dan pelebaran jalan Kuta Keruak,” kata Maryono dalam kegiatan Konferensi Pers Kinerja Fiskal dan Perekonomian Usai Pagelaran MotoGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Rabu 30 Oktober 2024.

Adapun di tahun 2023, APBN mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan destinasi wisata Lombok Mandalika sebesar Rp5,24 Miliar.

“Pemerintah terus berupaya mendukung penciptaan Kawasan ekonomi di KEK Mandalika dengan pembangunan proyek dukungan dan mendorong kemudahan investasi agar membentuk economy vehicle yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, ada banyak capaian hasil pembangunan KEK Mandalika. Salah satunya yaitu Realisasi Investasi di KEK Mandalika sebesar Rp 722,97 Miliar atau 76,41 persen dari target tahun 2024. Kemudian sebanyak kurang lebih 3000 tenaga kerja lokal terlibat dalam berbagai aspek operasional.

Salah satu destinasi wisata utama bagi masyarakat lokal maupun internasional. Dimana penonton MotoGP 2024 berhasil mencapai 120.000 penonton, sedangkan pada 2023 mencapai 102.929 orang.

“KEK Mandalika juga menjadi katalisator pariwisata berkelanjutan. Kawasan ini mengundang wisatawan untuk turut mengunjungi destinasi wisata di sekitarnya seperti Pantai Kuta, Bukit Merese, Desa Sade dan lain sebagainya,” katanya.(ris)

Penerimaam Pajak di NTB Terealisasi Rp3,2 Triliun, PPh Paling Dominan

By
ekbisntb.com
-
0
Konferensi Pers Kinerja Fiskal dan Perekonomian Usai Pagelaran MotoGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Rabu 30 Oktober 2024.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja penerimaan pajak di wilayah Provinsi NTB sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp 3,2 triliun lebih atau sudah mencapai 73,22 persen dari target pajak 2024. Berdasarkan nominal capaian penerimaan per jenis pajak 2024 di Provinsi NTB didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1,95 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp886,41 miliar.

Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Maryono menjelaskan, proporsi PPh yang besar, membuat pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga positif diangka 33,38 persen.

“Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan positif didukung oleh peningkatan hampir di semua jenis pajak penghasilan dan semua sektor yang berkaitan,” kata Maryono dalam kegiatan Konferensi Pers Kinerja Fiskal dan Perekonomian Usai Pagelaran MotoGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Rabu 30 Oktober 2024.

Ia mengatakan, PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan positif dikarenakan adanya aktivitas pembangunan. Sedangkan PBB dan BPHTB mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp365,90 miliar atau tumbuh 241 persen didukung oleh setoran PBB sektor pertambangan, serta Pajak Lainnya sebesar Rp 53,77 miliar dan mengalami pertumbuhan negatif 1,50 persen dikarenakan penurunan penjualan Benda Meterai.

Maryono menambahkan, mayoritas neto jenis pajak utama tumbuh positif kecuali Penjualan Meterai. PPh Pasal 21 mencapai Rp938,33 miliar, yang setara dengan 28,82 persen dari total penerimaan pajak. Capaian ini meningkat 38,38 persen (yoy), sejalan dengan kondisi pasar tenaga kerja dan upah yang baik, PPN DN pertumbuhan positif dikarenakan adanya aktivitas pembangunan.

Sedangkan PPh Final mencapai Rp403,87 miliar atau tumbuh 40,65 persen (yoy). Kenaikan ini ditopang oleh berbagai objek PPh Final, termasuk penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, persewaan tanah dan/ atau bangunan, serta jasa konstruksi.

“PBB Pertambangan mengalami pertumbuhan positif didorong oleh setoran PBB sektor pertambangan PPh Badan mencapai Rp286,83 Miliar atau tumbuh 24,12 persen (yoy),” imbuhnya.

Kinerja PPh Badan didorong oleh kenaikan setoran atas pajak penghasilan tahunan dan ketetapan yang dibayar oleh wajib pajak badan. Adapun PPh 23 mengalami pertumbuhan positif didorong oleh peningkatan pembayaran pajak atas jasa, PPh 22 mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.

“Penjualan Meterai mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan penurunan penjualan Benda meterai khususnya daerah Mataram dan Lombok Timur,” imbuhnya.(ris)

Triwulan III, Realisasi Investasi Capai Rp11 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Wahyu Hidayat (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Perkembangan investasi di NTB tahun 2024 menunjukkan tren positif. Pada triwulan III (bulan Juli hingga September) ini nilai realisasi investasi mencapai Rp11.400.304.162.111. Dibandingkan realisasi pada triwulan III tahun 2023, capaian ini meningkat 1,5 persen.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB Wahyu Hidayat, SSTP., M.M., dalam keterangannya pada Ekbis NTB, Rabu 30 Oktober 2024.

Wahyu menyebut jika realisasi investasi di Provinsi NTB dari bulan Januari sampai dengan September tahun 2024 sebesar Rp36.949.506.369.660,00., yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp28.313.383.145.500,00 dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 8.636.123.224.160,00.

Sementara target nilai investasi yang harus dipenuhi dalam RPJMD tahun 2024 sebesar Rp25.400.000.000.000,- dengan persentase 145% atau melampaui target RPJMD yang sudah ditetapkan. ‘’Sedangkan pemerintah pusat menetapkan target nilai investasi untuk NTB sebesar Rp 26.900.000.000.000,- dengan persentase 137%. Capaian ini melampaui target pusat/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI,’’ terang Sekretaris DPMPTSP Provinsi NTB ini.

Adapun pada PMDN nilai realisasi pada Triwulan III tahun 2024 ini sebesar Rp 6.413.870.221.947. Sedangkan untuk PMA nilai realisasinya yaitu sebesar Rp4.986.433.940.164. Namun, untuk kabupaten/kota yang memiliki nilai tertinggi pada Triwulan III tahun 2024 dengan posisi pertama, tambahnya, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan nilai realisasi sebesar Rp8.667.903.928.217 disusul urutan kedua Kabupaten Dompu dengan nilai Rp 854.100.147. 419 dan yang terbesar ketiga adalah Kota Mataram sebesar Rp501.037.993.116.

Sementara kabupaten/kota yang memiliki nilai terendah pada Triwulan III tahun 2024, tambahnya, dengan posisi terendah pertama adalah Kota Bima dengan nilai sebesar Rp19.221.053.668. Terendah kedua yaitu Kabupaten Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp46.595.592.039 dan yang terakhir yaitu Kabupaten Lombok Barat dengan nilai sebesar Rp157.845.771.749.

Wahyu juga mengakui, kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki kontribusi cukup besar pada bulan Juli hingga September 2024. Nilai kontribusi yang ditetapkan sebesar Rp5.819.015.008.491. Sementara pada posisi kedua adalah sektor perindustrian sebesar Rp3.859.282.264.748 dan disusul sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp1.463.522.800.302.

Diakuinya, nilai investasi yang cukup besar ini juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di NTB pada periode Triwulan III tahun 2024 ini sebanyak 2.344 orang. ‘’Yang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 2.228 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 116 orang. Untuk penyerapan tenaga kerja terbanyak pada kabupaten/kota yaitu Kota Mataram (1.308 orang), Kabupaten Sumbawa Barat (365 orang) disusul Kabupaten Lombok Barat (176 orang),’’ ujarnya.

Terkait asal negara dari investor ini, ujarnya, gabungan negara dengan persentase 96,26% (US$ 319.989.561 ) disusul Australia 0,84% (US$ 2.784.113), Spanyol 0,66% (US$ 2.188.009), Inggris 0,51% (US$ 1.682.924) dan terakhir Prancis 0,43% (US$ 1.427.299).

Pihaknya berharap nilai investasi pada triwulan IV akan meningkat dan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah dan berdampak baik bagi masyarakat. (ham)

1...530531532...802Page 531 of 802

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami