Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 527

Dikes Lotim Tegaskan Tak Ada Alasan Puskemas Tak Punya Obat

0
Gudang farmasi Dikes Lotim. Dikes mengingatkan pengelola puskesmas tidak ada alasan tidak memiliki obat. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan tidak ada alasan bagi puskesmas tidak punya obat untuk diberikan kepada pasien. Obat esensial yang dibutuhkan masyarakat sesuai tugas pokok puskesmas harus tetap tersedia.

“Kami di Dikes berupaya berupaya seoptimal mungkin untuk memenuhinya,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Dr. H. Pathurrahman menjawab Ekbis NTB di ruang kerjanya, Senin 4 November 2024.

Dikes juga menjalin komunikasi dengan baik soal pengadaan obat ini dengan Dikes Provinsi NTB guna mengantisipasi ketika terjadi kelangkaan dan penuhi kekurangan. Untuk teknis di lapangan, puskesmas bisa kerjasama dengan apotek untuk penuhi kebutuhan obat. Pasien bisa mengambil obat di apotek yang sudah bekerja sama dengan puskesmas.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Lalu Bagus Wikrama menambahkan beberapa waktu lalu sudah dikumpulkan semua kepala puskesmas dan petugas farmasi di masing-masing puskesmas. Diingatkan, tenaga kesehatan yang bertugas hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pasien dan memberikan pelayanan dengan senyuman.

 Pasien BPJS Kesehatan jelas ketika tidak ada obat di puskesmas bisa diminta langsung mengambil di apotek yang sudah bekerjasama. Pasien tidak boleh mengeluarkan biaya lagi untuk membeli obat.

“Sekiranya distribusi obat terlambat sesuai dengan formularium nasional, sudah diantisipasi dengan bekerjasama dengan apotek,” terangnya.

Bagus Wikrama menjelaskan semua pengeluaran obat sekarang harus dengan resep sesuai ketentuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga tidak sembarangan juga mengeluarkan obat.

Diterangkan, puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memberikan pelayanan 144 jenis diagnosa medis. Puskesmas tidak boleh merujuk pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Di luar itu, baru boleh merujuk. Karenanya, ketersediaan obat pada 144 jenis diagnosa tersebut dipastikan harus tetap tersedia. Ketika tidak ada di apotek puskesmas, baru bisa mengambil di apotek yang sudah kerjasama. (rus)

Daerah Merah Bencana, Stok Bantuan Beras untuk Bencana di Lobar hanya Lima Ton

0
H. Khalid (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah merah dengan potensi bencana tinggi. Namun itu tidak dibarengi dengan komitmen Pemkab dalam penanganan dari sisi alokasi bantuan. Itu dibuktikan dengan minimnya stok bantuan beras yang tersedia hanya 5 ton. Sementara potensi bencana begitu besar pada akhir tahun hingga awal tahun ini.

Sekdis Ketahanan Pangan Lobar, H Khalid, yang dikonfirmasi media mengatakan bahwa bantuan pangan beras untuk penanganan bencana yang tersedia sebanyak 5 ton. “Pengadaan pada perubahan (APBD Perubahan) tahun 5 ton,” katanya.

Jumlah ini, menurutnya, tidak akan cukup, menyusul bencana masih berpotensi melanda daerah Lobar.  Seharusnya yang ideal bantuan beras yang disiapkan 10 ton untuk mengantisipasi bencana di Lobar, sehingga Pemda tidak perlu pusing-pusing mencari back up di tempat lain, seperti bantuan beras 5 ton yang diserahkan ke nelayan terdampak banjir rob wilayah Gerung belum lama ini, diberikan oleh Pemprov NTB.

Namun yang diberikan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan ke Dinas Ketahanan Pangan sekadar saja. Pada APBD perubahan diberikan anggaran beberapa puluh juta saja untuk pengadaan beras sekitar 5 ton. Dengan beras 5 ton ini, hanya sebagian saja yang kemungkinan bisa disasar. Sementara fakta di lapangan kekeringan makin meluas. “Kekeringan ini menyeluruh,” imbuhnya.

Menurutnya kalau ditanya cukup atau tidak? Tidak mencukupi karena luas wilayah Lobar 10 kecamatan, kalau semuanya meminta bantuan tentu pihaknya akan kewalahan. Karena ditambah lagi tidak ada biaya droping, sebab anggaran yang diberikan murni untuk bantuan saja.

Belum lagi, lanjutnya, potensi bencana pada akhir tahun ini. Khalid tak menampik, jika Dinas Ketahanan Pangan dianaktirikan dalam pengalokasian bantuan. Padahal menurutnya dinas ini sangat vital dalam penanganan bantuan bencana yang tiap tahun melanda daerah ini. (her)

Dinkes Mataram Gencarkan Pembentukan Sekolah Sehat

0
Emirald Isfihan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram, menggencarkan pembentukan program Sekolah Sehat untuk membentuk kader-kader kesehatan di kalangan pelajar di kota itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan di Mataram, Senin 4 November 2024, mengatakan program itu bertujuan agar siswa memiliki teman bicara yang memahami pentingnya kesehatan mental dan dapat mencegah mereka dari permasalahan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, pernikahan usia dini, hingga depresi.

“Program Sekolah Sehat akan dilaksanakan dengan pendekatan peer to peer (P2P) atau model komunikasi dua arah,” katanya.

Pendekatan komunikasi dua arah atau P2P, lanjutnya, dilakukan melalui kader-kader sekolah, yang diharapkan mampu menjangkau dan mengedukasi teman sebaya.

Melalui sekolah-sekolah sehat, pihaknya berupaya menciptakan komunitas yang peduli dan mampu mendampingi para pelajar untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam lingkungan yang tidak sehat atau terpapar hal-hal negatif.

Emirald mengatakan program Sekolah Sehat itu tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental agar siswa merasa didukung dan tidak perlu mencari jalan pintas untuk mengatasi permasalahan mereka.

“Anak-anak kita sekarang rawan terpapar dengan tren media sosial dan konten yang kurang sesuai,” katanya.

Seperti maraknya drama-drama yang menonjolkan gaya hidup berlebihan, yang dinilai bisa memicu mereka mengikuti pola hidup yang tidak realistis dan bahkan mengambil jalan pintas, seperti pernikahan usia anak atau tindakan lain yang berisiko.

Oleh karena itu, Dinkes Kota Mataram mencanangkan dua sekolah model sehat jiwa, yaitu di SMPN 5 dan SMPN 7 Kota Mataram dengan pembentukan kader kesehatan yang berperan sebagai pendamping untuk berkomunikasi dan berbagi keluh kesah siswa atau teman sebaya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengadakan pelatihan bagi guru-guru, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengembangkan keterampilan dalam mendampingi siswa yang membutuhkan dukungan dengan membentuk teman bicara sejiwa.

Program itu dimaksudkan untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak agar mereka dapat mengekspresikan emosi dan berkomunikasi dengan teman sebaya, sehingga dapat menekan angka depresi dan mencegah bunuh diri di kalangan remaja.

“Harapan kami, program itu dapat memberikan dampak positif, terutama bagi remaja di Kota Mataram, sehingga mereka bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan,” katanya. (ant)

NTB Disarankan Bangun Pabrik Pakan

0
Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

PRODUKSI jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen dari Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,56 juta ton. Angka sementara ini mengalami penurunan sebesar 172,62 ribu ton atau 9,96 persen dibanding 2023 yang sebesar 1,73 juta ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, jika produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen yang sebanyak 1,56 juta ton tersebut dikonversikan ke jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen, maka produksi jagung di NTB sepanjang Januari hingga Desember 2024 diperkirakan sebesar 1,15 juta ton. Angka ini  mengalami penurunan sebesar 127,61 ribu ton (9,96 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,28 juta ton.

Wahyudin mengatakan, NTB adalah salah satu provinsi penghasil jagung terbesar nasional. Karena itu ia memandang NTB perlu memiliki pabrik pakan ternak, karena bahan bakunya melimpah. Terlebih di daerah ini banyak konsumen pakan ternak yang membutuhkan pakan industri.

“Jagung banyak, ikan banyak, namun memang ada komponen yang harus didatangkan dari luar daerah. Kalau kita punya pakan ternak sendiri, itu lebih bagus untuk menghidupi penernak unggas, misalnya ayam petelur atau pedaging. Pabrik pakan ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, padahal ada sekitar 6 pengumpul jagung di NTB. Pas kalau kita bikin pabrik pakan ternak di sini,” saran Wahyudin saat menyampaikan berita resmi statistik di kantornya akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, potensi luas panen jagung pipilan pada Oktober-Desember 2024 diperkirakan sekitar 27,99 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 173,19 ribu hektare atau mengalami penurunan sebesar 5,84 ribu hektare (3,26 persen) dibanding 2023 yang sebesar 179,03 ribu hektare.

Puncak panen jagung pipilan pada 2024 terjadi di bulan April, dengan luas panen sebesar 40,23 ribu hektare. Sementara puncak panen pada 2023 terjadi di bulan Maret, dengan luas panen sebesar 41,98 ribu hektare.

Luas panen jagung hasil Survei KSA Jagung terdiri dari tiga jenis panen yaitu panen hijauan, panen muda, dan panen pipilan. Luas panen jagung hijauan sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai sekitar 2,86 ribu hektare atau 1,85 persen dari total luas panen jagung. Sementara luas panen muda pada periode yang sama mencapai 6,82 ribu hektare atau 4,40 persen dari total luas panen jagung, 93,75 persen sisanya adalah luas panen pipilan sebesar 145,21 ribu hektare.

Luas panen jagung. Jagung kita banyak ditanam di lahan negara atau di hutan lindung, terutama di sumbawa. Sehingga belum bisa hita hitung total, kalau kita hitung nanti dianggap legal. Kita ga bisa hitung karena ilegal. Kalau kita lihat data dari teman2 hamoir 2 juta ton produksi jagung kita.

Terkait dengan saran BPS NTB, Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, dengan bahan baku jagung yang melimpah setiap tahun, memang sudah waktunya Provinsi NTB memiliki pabrik pakan sendiri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan bisa melakukan intervensi untuk membangun pabrik pakan di daerah ini.

“Indusatri pakan harus kita upayakan bagaimanpun caranya. Dengan fakta ini, Bulog atau BUMN diharapkan hadir membangun pabrik pakan di sini. Bulog saja kemarin menghadirkan RMU (Rice Milling Unit) modern. Bila perlu Bulog menghadirkan pabrik pakan. Bukan hanya membuat Selo, namun membuat pakan untuk kebutuhan nasional di wilayah timur,” kata Lalu Gita.(ris)

Distanbun NTB Pastikan Stok Pangan Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis

0
Ni Nyoman Darmilaswati (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB menyatakan stok pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh pemerintan pusat dinyatakan aman. Komoditas bahan pangan di NTB tak ada masalah. Semua pangan tersedia dengan cukup, kecuali untuk segelintir komoditas yang masih terbatas di dalam daerah.

Sekretaris Distanbun Provinsi NTB Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan sosialisasi Permentan tentang Pengembangan Kawasan. Sehingga jika ada kebijakan pengembangan kawasan, maka produk komoditi di NTB akan tersentra, misalnya di wilayah mana sentral hortikultura, begitu juga sentra pangan, dan sentra perkebunan.

“Ini bagus, sehingga kita tak susah untuk mengembangkan komoditi yang dibutuhkan pada saat melaksanakan program makan siang bergizi ini,” kata Ni Nyoman Darmilaswati kepada Ekbis NTB, Senin 4 November 2024.

Ia mengatakan, untuk komoditas unggulan, pihaknya menyatakan masih tetap aman. Hanya saja ada satu komoditas yang masih didatangkan dari luar daerah atau impor yaitu bawang putih. Sebab pengembangan bawang putih di NTB masih terbatas di Sembalun dan sebagian di Bima. Produk yang dihasilkan kawasan ini tak mampu memenuhi kebutuhan lokal.

“Tidak semua lahan bisa ditanam, hanya ada di Sembalun dan Bima namun sedikit, yang banyak kan Sembalun. Kita agak tergantung bawang putih luar,” katanya.

Ia menambahkan, petani di NTB sebenarnya bisa meningkatkan luas areal penanaman bawang putih jika ada permintaan pasar. Namun demikian, pertanian bawang putih ini membutuhkan kecocokan lahan dan iklim yang pas agar mampu tumbuh dengan baik.

“Kalau bawang putih itu paling kita produksi 20 ribuan (ton) setahun, sementara untuk kebutuhan itu sekitar 70 ribuan, sehingga sekitar 50 ribuan  masih impor,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si meminta kepada seluruh jajaran OPD untuk memastikan ketersediaan semua komoditas yang dibutuhkan agar tetap stabil seperti beras, sayur mayur, telur, daging, ayam, serta bumbu-bumbu dapur. Pihaknya tak menginginkan program tersebut terganggu dengan inflasi.

“Kebutuhan program ini ril, bagaimana agar produksi ini jangan ada turun naik. Bagaimana kita menjamin pada saat inflasi produksi, kita simpan dengan baik untuk cadangan kebutuhan pada saat nanti tidak berproduksi,” kata Lalu Gita.

Ia mengatakan, Pemprov NTB akan membuat kebijakan untuk mensukseskan program makan siang bergizi gratis yang menjadi program Prabowo-Gibran. Saat beberapa komoditas kebutuhan pokok sedang melimpah, maka harus dipastikan semua komoditas tersebut tidak ada yang mubazir atau terbuang begitu saja karena harganya anjlok. Sehingga sentuhan teknologi perlu dilakukan untuk menstabilkan pasokan komoditas bahan pokok.(ris)

Segara Beroperasi, PLTU Lombok FTP-2 Sambelia Bisa Menghemat Biaya Produksi Listrik Rp1,2 Setahun

0
PLTU Lombok FTP-2 Sambelia(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mencatatkan pencapaian penting dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lombok FTP-2 (2×50 MW) yang berlokasi di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Keberhasilan pelaksanaan First Steam Blow Unit #1 pada 22 Oktober 2024 ini menjadi tonggak utama dalam tahapan menuju perkuatan pasokan listrik di sistem Lombok.

First Steam Blow merupakan proses pembersihan saluran pipa uap pada boiler yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memastikan pipa-pipa di boiler tersebut bersih dan siap untuk tahapan selanjutnya menuju sinkronisasi dengan jaringan kelistrikan Lombok sampai dengan beroperasi penuh.

“Penyelesaian PLTU Lombok FTP-2 (2x50MW) yang dapat menambah keandalan pasokan listrik di Sistem Kelistrikan Lombok dan juga berkontribusi dalam penghematan BPP (Biaya Pokok Produksi) kelistrikan senilai Rp1,2 Triliun per tahunnya,” kata General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Abdul Nahwan.

PLTU Lombok FTP-2 (2×50 MW) dibangun dengan teknologi modern yang mendukung efisiensi tinggi dan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Proyek ini juga mendukung peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi wisata dan pusat event internasional, serta memperkuat keandalan listrik di Lombok.

Abdul Nahwan, menyampaikan bahwa PLTU Lombok FTP-2 (2x50MW) berkapasitas total 100 MW ini berkontribusi besar dalam meningkatkan keandalan listrik Lombok.

“Dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 735.233 GWh, PLTU Lombok FTP-2 (2x50MW) akan menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat Lombok,” ungkap Abdul Nahwan.

PLTU Lombok FTP-2 (2x50MW) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah membuka lapangan pekerjaan selama proses konstruksi.

”PLTU Sambelia telah membuka lapangan pekerjaan selama konstruksi dan komisioning. Harapannya terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal di sekitar lokasi proyek,” demikian Abdul Nahwan.(bul)

PMI Ditolak Di Luar Negeri Karena Sakit, Disnakertrans NTB Akan Turunkan Tim Pengawas ke Klinik Kesehatan

0
I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H menegaskan akan menerjunkan tim pengawasnya ke klinik-klinik kesehatan yang melayani pemeriksaan kesehatan para calon-calon Pekerja Migrant Indonesia (PMI).

Penegasan ini disampaikan Gede Aryadi, menyusul temuan-temuan kasus PMI NTB yang ditolak di negara tujuan penempatan setelah dilakukan pengecekan kesehatan oleh otoritas setempat dan dinyatakan tidak sehat.

“Tes kesehatan di sini lolos, tapi ketika di tes di Malaysia, tidak dinyatakan lolos. Saya akan turunkan tim pengawas, apakah di sini dilakukan pemeriksaan kesehatan, atau hanya diberikan surat keterangan sehat,” kata mantan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB ini di kantornya, Senin, 4 November 2024.

Gede Aryadi menambahkan, pengawasan klinik ada di bawah Kemenkes, namun pihaknya hanya akan melakukan cross ceck dengan adanya kasus-kasus pemulangan PMI setelah diberangkatkan.

Ia megungkapkan, salah satu kasus terbaru adalah pemulangan sebanyak sembilan PMI yang sudah diberangkakan ke Malaysia oleh salah satu perusahaan di NTB. Pemulangan Sembilan PMI ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Malaysia.

“Sebagai syarat mengeluarkan Permit di Malaysia, harus diperiksa dulu kesehatannya di sana. Ini ada kasus pemberangkatan PMI, semua sudah lolos kesehatannya di sini. Tapi setelah dicek, tidak memenuhi syarat sehat dan tidak bisa diterbitkan visa kerjanya,” tambahnya.

Gede Aryadi mengatakan, jika dipulangkan sebelum bekerja. Hal ini bisa menambah persoalan baru. Beban sosial, dan beban pembiayaan untuk pemulangan kepada PMI, atau kepada perusahaan pengirim.

Lalu Didiek Yuliadi(ekbisntb.com/bul)

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Provinsi NTB, Lalu Didiek Yuliadi, agar persoalan ini juga diharapkan menjadi perhatian Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI.

Menurutnya, dimana saja standar pengecekan kesehatan oleh otoritas kesehatan itu sama. Di Indonesia, ataupun di Malaysia. Namun ada saja kasus pemulangan PMI setelah dilakukan pengecekan kesehatan kembali di Malaysia.
“Karena ini sudah ranahnya antar negara, pemerintah pusat yang harus berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia,” katanya.

Menurutnya, perusahaan pengirim PMI sudah berusaha memenuhi syarat untuk mengirim PMI. Salah satunya harus dinyatakan sehat. Item pemeriksaan kesehatan juga diyakini sama. Negara penerima harusnya menggunakan acuan syarat kesehatan PMI yang diterbitkan oleh otoritas negara pengirim PMI.

“Pemerintah di sana juga harus arif. Terutama soal beban moral dan biaya yang dikeluarkan PMI atau perusahaan kalau dilakukan pemulangan. Kita harap sih kalau sudah dinyatakan sehat dari sini, biarkan saja dia kerja dulu satu tahun. tahun berikutnya di cek up. Ini tidak, orang baru sampai seminggu dua minggu di cek kesehatannya. Bisa saja orang masih lelah dan lain lain dalam persiapan dan perjalanan, itu bisa mempengaruhi kesehatannya PMI saat itu. Tapi jangan lantas dijadikan acuan. Kita harapkan ini akan menjadi perhatian menteri baru,” demikian Lalu Didiek.(bul)

Kaji Kualitas Dampak Remitansi PMI

0
Lalu Gita Ariadi (ekbisntb.com/ist)

PEMPROV NTB sedang berupaya melakukan kajian terhadap kualitas dampak remitansi atau kiriman uang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri ke kampung halamannya. Sebab sangat diperlukan data bagaimana remitansi tersebut dibelanjakan oleh masyarakat, apakah lebih banyak untuk kegiatan produktif atau konsumtif.

Sekda NTB Drs H.Lalu Gita Ariadi M.Si mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemda baru mencatat besaran remitansi secara bulanan, belum dilakukan kajian terkait dengan kualitas dampak atau manfaat dari remitansi tersebut.

“Itu tadi saya kasi PR Kadisnaker carikan saya data itu. Kalau desa memiliki remitansi terbesar dan bisa menjadikan stimulan pembangunan percepatan di desa, maka desa-desa itu bagus,” kata Lalu Gita Ariadi saat menghadiri kegiatan penyampaian berita statistik di Kantor BPS NTB akhir pekan kemarin.

Sekda mendorong agar masyarakat memanfaatkan remitansi tersebut untuk hal-hal yang bersifat produktif atau pengembangan usaha. Remitasi bisa dijadikan modal usaha UMKM di kampung halaman, sehingga keluarga menjadi sejahtera dan wajah desa menjadi berubah.

Menurutnya, ada banyak contoh mantan PMI di NTB yang mampu membuat usaha di kampung halaman bahkan mampu membuka lapangan usaha bagi anak-anak muda. Mereka ada yang membuka usaha rumah makan dan sangat berkembang.

Sehingga di momentum peringatan hari buruh migran sedunia bulan Desember 2024 ini, Pemprov NTB akan memberikan award atau anugerah bagi desa-desa yang mampu mengelola remitansi serta bagi PMI atau kelompok warga yang mampu mengembangkan usaha dengan dana remitansi tersebut.

“Jadi bukan hanya pada saat jadi PMI dia jadi pahlawan devisa, namun saat purna PMI itu bagaimana dia menjadi zero to hero. Nanti kita kasi reward,” katanya.

  Adapun angka remitansi PMI NTB hingga triwulan III 2024 ini tercatat sebesar Rp179 miliar. Angka tersebut diperoleh dari remitansi yang dikirim melalui Bank Indonesia serta dari PT.Pos Indonesia. Angka remitansi tahun ini diperkirakan akan turun jauh dari tahun 2023 lalu yang sebesar Rp524,63 miliar.

“Januari- September 2024, remitansi NTB sebesar Rp 179 miliar. Turun jauh dari tahun sebelumnya. Bisa setengahnya dari tahun 2023. Turunnya remitansi ini bisa jadi karena pengirman PMI kita berkurang, ini yang coba kita perhatikan,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin.(ris)

Event MFoS Ramaikan Sirkuit Mandalika, Penonton Gelar “Pit Walk”

0
Gelaran MFoS kembali bergulir di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 1 -3 November 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gelaran Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) kembali bergulir di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 1 -3 November 2024. Kegiatan seperti ini dinilai sangat penting dalam upaya mempromosikan Mandalika sebagai destinasi balap internasional.

Acara seremoni semakin meriah dengan penampilan tim marching band dari IPDN. Di mana sebanyak 106 orang praja IPDN tampil memukau penonton dengan irama musik yang energik dan atraktif. Penampilan mereka menambah suasana ceria dan semangat, menciptakan atmosfer yang penuh antusiasme menjelang serangkaian perlombaan yang akan digelar.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria mengatakan, Mandiri Mandalika Festival of Speed diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang semakin menarik bagi pecinta otomotif, sekaligus memperkuat posisi Mandalika di kancah balap internasional.

“Dengan semangat yang tinggi dan dukungan dari berbagai pihak, festival ini siap menyajikan pertunjukan balap yang spektakuler dan pengalaman tak terlupakan bagi semua yang hadir,” ujar Priandhi Satria dalam keterangannya, Minggu 3 November 2024.

Di event ini, digelar pula sesi Pit Walk yang berlangsung di arena sirkuit. Pada kesempatan ini, penonton dari Grandstand A diberikan akses untuk lebih dekat dengan mobil-mobil balap dan para pembalap yang berlaga. Ini menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi penggemar otomotif.

Selama sesi Pit Walk, para pengunjung terlihat antusias saat mengunjungi area pit untuk melihat langsung kendaraan-kendaraan yang akan berlaga, serta berinteraksi dengan para pembalap. Mereka berkesempatan bercengkerama, berfoto bersama, dan meminta tanda tangan dari idola mereka, menciptakan momen-momen berharga yang akan dikenang.

Para penonton juga dimanjakan dengan berbagai suvenir menarik dari para pembalap dan sponsor, yang menjadi koleksi istimewa bagi setiap penggemar. Mandalika Grand Prix Association menyediakan berbagai jajanan, es krim, puding, dan minuman gratis untuk menyegarkan para pengunjung yang hadir meramaikan sesi Pit Walk.

“Acara ini sangat menyenangkan, kami bisa melihat mobil-mobil balap dari dekat dan berinteraksi langsung dengan para pembalap dan berfoto dengan berbagai kendaraan balap. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah membuat pengalaman ini begitu spesial,” ungkap salah satu penonton yang datang bersama keluarga.

Dengan suksesnya sesi Pit Walk, Mandiri Mandalika Festival of Speed semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu event otomotif yang tidak hanya menyajikan balapan seru, tetapi juga menjalin kedekatan antara pembalap dan penggemar. Event ini menjadi bukti bahwa dunia otomotif dapat menyatukan berbagai kalangan dan menciptakan kenangan berharga bagi semua yang terlibat.

Priandhi Satria menyatakan, MGPA tidak hanya menjalankan event balap mobil prestisius, pada penyelenggaraan event MFoS ini, tapi pihaknya juga memberikan kesempatan untuk penonton di Grandstand A melihat lebih dekat suasana dalam garasi pada sesi pitwalk.

“Dengan track invasion, penonton dapat merasakan sensasi masuk ke area track dan pit lane. Sesi pit walk juga akan semakin meriah dengan berbagai hadiah menarik dan makanan yang beragam,” ujarnya.(ris)

Pelaku Hotel di Mataram Prediksi November Jadi Puncak Okupansi

0
Rofinus Sudri (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaku hotel di Kota Mataram,  menyebutkan, Bulan November 2024 akan menjadi puncak okupansi hotel dengan tingkat hunian mencapai hingga 70 persen.

“Pengalaman dari tahun ke tahun, tingkat hunian khusus untuk city hotel di Kota Mataram terjadi pada bulan Oktober-November dengan hunian maksimal mencapai 70 persen,” kata General Manager (GM) Lombok Plaza Mataram Rofinus Sudri di Mataram, Sabtu 2 November 2024.

Dikatakan, okupansi saat ini sudah memasuki “high season” sebab untuk bulan Desember okupansi hotel di Kota Mataram biasanya mengalami penurunan karena masyarakat lebih banyak menginap di resort.

“Oktober dan November hotel di kota hunian tinggi dan turun lagi di bulan Desember sebab biasanya akhir tahun tamu-tamu lari ke resort,” katanya.

Menurutnya, dari hunian 70 persen tersebut didominasi kunjungan untuk kegiatan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions) yang dilaksanakan oleh tamu domestik. “Kalau untuk tamu liburan di kota termasuk kurang. Yang banyak itu kami terima untuk kegiatan pertemuan dan rata-rata tamu dari wilayah NTB,” katanya.

Kondisi itu terjadi karena, perhotelan di Kota Mataram berbeda dengan resort yang akan ramai setiap akhir pekan. Sebaliknya, di Kota Mataram pengunjung paling banyak pada saat hari kerja. “Kunjungan hotel rami hari Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu okupansi turun,” katanya.

Di sisi lain, Rofinus mengatakan, berbagi kegiatan yang digelar khususnya skala internasional memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kunjungan. Seperti pada saat MotoGP 2024 di bulan September lalu okupansi mencapai 100 persen. “Saat MotoGP kemarin okupansi hotel sangat bagus. Khusus untuk kami, semua kamar penuh,” katanya.

Terkait dengan itu, di berharap pelaksanaan kegiatan khususnya yang skala internasional bisa lebih banyak lagi sebab dampak dari kegiatan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara luas. “Kami berharap pemerintah lebih sering dan memperbanyak mengadakan kegiatan skala nasional dan skala internasional,” katanya.

Hal senada juga disampaikan GM Nutana Hotel sekaligus Ketua Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa Kurniawan mengatakan, okupansi hotel di Kota Mataram pada bulan Oktober 2024 mencapai rata-rata 47 persen hingga 60 persen.

“Data itu dihimpun berdasarkan hasil laporan anggota AHM di Kota Mataram. Forecast (hitungan) hunian hotel di Mataram untuk November bisanya jadi puncak okupansi,” katanya.

Dia mengakui, ada beberapa hotel yang mencatat akupansi tinggi karena hotel tersebut menjadi tempat kegiatan-kegiatan “meeting” yang tidak semua hotel kebagian tamu kegiatan tersebut.

Dalam hal ini, pihaknya menilai pentingnya ada data yang valid dan terpercaya soal tingkat hunian, tingkat kunjungan ke Kota Mataram yang selama ini AHM belum punya data pasti.

“Beberapa hari lalu kami sempat diskusi dengan wakil rakyat di DPRD Kota Mataram terkait hal itu, semoga ada tindakan konkret secepatnya,” katanya. (ant)