Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 526

Penarikan Retribusi dan Pajak akan Gunakan Non Tunai

0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram merancang sistem penarikan retribusi dan pajak daerah menggunakan digitalisasi. Pembayaran non tunai diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada, Selasa 5 november 2024 menjelaskan, dalam rapat paripurna kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, legislatif menyoroti kenaikan sumber pendapatan asli daerah mencapai 23 persen atau mencapai Rp585 miliar. Kenaikan PAD didorong untuk dilakukan digitalisasi dalam penyerapan retribusi dan pajak daerah.

Pembayaran non tunai atau digital sebenarnya telah diterapkan di beberapa retribusi dan pajak daerah. Seperti sebut Alwan, penarikan retribusi parkir, pajak hotel, restauran dan lain sebagainya. “Kita sudah mulai penarikan retribusi parkir,” terangnya.

Uji coba juga sedang dilakukan untuk penarikan retribusi pasar dan reklame. Pihaknya telah membicarakan konsep ini dengan badan usaha milik negara maupun mitra pemerintah lainnya untuk mendukung digitalisasi pendapatan daerah.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram mengakui, transaksi non tunai melibatkan perbankan memiliki konsekuensi biaya. Artinya, perbankan membebankan biaya terhadap sistem atau aplikasi yang dibangun. “Kita sedang mencarikan formulasi karena peraturan dari perbankan uang yang masuk harus 1×24 jam,” ujarnya.

Pemkot Mataram kata Alwan, kesulitan menggunakan perbankan lain di luar bank daerah. Kas daerah di simpan di Bank NTB Syariah, sehingga diharapkan ada perubahan aturan dalam sistem pengelolaan keuangan di BUMN tersebut.

Apakah seluruh retribusi dan pajak daerah akan menerapkan pembayaran non tunai? Alwan menegaskan, konsep ini sedang dirancang secara menyeluruh, tetapi digitalisasi pembayaran retribusi dan pajak daerah tidak biasa menyeluruh seperti pembayaran retribusi sampah. Pihaknya akan melihat peluang pembayaran non tunai seperti pajak reklame, hotel, dan restaurant. Tujuannya guna menghindari kebocoran sumber pendapatan asli daerah. (cem)

Komisi V DPR RI, Dukung Instruksi Presiden Prabowo Turunkan Harga Tiket Pesawat

0
H. Abdul Hadi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI H.Abdul Hadi menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat yang masih tinggi. Upaya penurunan harga tiket pesawat ini dinilai sebagai kebijakan yang sangat relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pariwisata seperti Provinsi NTB dan daerah pariwisata lainya di Indonesia.

Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok tersebut juga menekankan soal pentingnya pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dimana hal ini sejalan dengan pandangannya yang telah mendorong agar pemerintah tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga langkah-langkah jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor.

‘’Kenaikan harga tiket pesawat telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah, terutama di NTB yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber ekonomi utama. Dengan tiket pesawat yang lebih terjangkau, masyarakat akan lebih terdorong untuk melakukan perjalanan,’’ kata Abdul Hadi dalam keterangan yang diterima Ekbis NTB, Selasa 5 November 2024.

Ia mengatakan, meningkatnya perjalanan wisata ke NTB akan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini dan secara nasional, seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo yaitu 8 persen.

Anggota Fraksi PKS tersebut berharap upaya menurunkan harga tiket penerbangan ini bisa menjadi salah satu prioritas dalam program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Selain memberikan dampak positif bagi industri pariwisata, langkah ini juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Kemudian, hal ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menggerakkan roda perekonomian, khususnya di wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pariwisata seperti Pulau Lombok.

“Dengan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, aksesibilitas masyarakat terhadap destinasi wisata akan meningkat, yang tentu akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lokal,” tegas Eks Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB tersebut.

“Kami sangat berharap langkah ini dapat segera terealisasi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya di NTB,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memastikan bahwa satuan tugas atau satgas penurunan tiket pesawat masih berlanjut di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan fokus kerja Kementerian Pariwisata yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dalam beberapa waktu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas tersebut akan fokus pada penurunan harga tiket penerbangan domestik yang sering disebut mahal. Ke depan, Kementerian Pariwisata akan menggelar rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan dan juga Pertamina.(ris)

Konsesi 18.500 Hektare Lahan di Sumbawa oleh Orang Terkaya Indonesia Perlu Dievaluasi

0
Sambirang Ahmadi(ekbisntb.com/mediasumbawa.com)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu rupanya memiliki portofolio atau aset bisnis di NTB. Aset itu adalah 18.500 hektare konsesi pertambangan emas di Kecamatan Lantung, Ropang dan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Melalui salah satu anak usahanya, PT. Intam, perusahaan milik Prajogo Pangestu telah mengantongi izin usaha pertambangan di Lantung, sejak 22 Oktober 2015 silam. Tahun depan, izin itu akan genap berusia 1 dekade. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat NTB dari terbitnya izin tersebut?

PT. Intam menguasai 18.500 hektare konsesi pertambangan emas di Kecamatan Lantung itu melalui izin bernomor 503/02/IUP-OP/2015. Prajogo Pangestu tercatat sebagai pemegang saham pengendali PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang menjadi induk dari PT. Intam.

Bagi Prajogo Pangestu, penguasaan Intam atas 18.500 hektare lahan di Sumbawa itu jelas telah berkontribusi pada peningkatan pundi-pundi kekayaannya yang saat ini sudah sangat menggiurkan jumlahnya.

Prajogo sendiri, bertengger di puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Ia tercatat memiliki kekayaan senilai 55,4 miliar dollar AS atau setara Rp866 triliun, hingga akhir Oktober 2024. Catatan ini tentu tak lepas dari kapitalisasi pasar Petrindo yang di pasar saham, dikenal dengan kode emiten CUAN.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 yang dipublikasikan PT. Petrindo Jaya Kreasi, aset PT. Intam selaku pemilik konsesi pertambangan di Lantung, tercatat senilai Rp52.888.244.854.

Sementara, hingga 4 November 2024, nilai kapitalisasi pasar Petrindo mencapai Rp81,22 triliun.

Per 4 November 2024, saham CUAN ditutup di harga 7.225. Padahal, saat melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Maret 2023, harga saham CUAN hanya mencapai Rp220 per saham. Itu artinya, nilai saham Petrindo telah tumbuh sebesar 3.184 % dalam waktu kurang dari 2 tahun.

Secara otomatis, menggelembungnya harga saham CUAN tersebut, telah melipatgandakan nilai kekayaan Prajogo Pangestu selaku pemilik mayoritas saham CUAN.

Sekilas, nilai aset berupa lahan tambang emas di Sumbawa itu, terlihat begitu kecil jika dibandingkan dengan total nilai aset Petrindo secara keseluruhan. Namun, kepemilikan aset berupa lahan tambang emas di Sumbawa merupakan bagian dari proyeksi masa depan CUAN yang sedikit banyak turut menopang stabilitas harga sahamnya.

Sebagai perusahaan tambang batubara, saat ini CUAN dan berbagai perusahaan batubara lainnya, tengah berhadapan dengan ancaman eksistensial. Hampir seluruh perusahaan tambang batubara, kini dipaksa untuk melakukan diversifikasi ke bisnis yang lebih hijau.

Meski sama-sama penambangan, tambang emas, dianggap jauh lebih bersahabat ketimbang tambang batubara yang dianggap telah berkontribusi besar dalam kerusakan iklim global. Hal inilah yang menjadi nilai penting dari kepemilikan portofolio bisnis di Sumbawa tersebut.

Dengan penguasaan atas lahan tambang yang punya deposit cadangan emas di Sumbawa, masa depan Petrindo dianggap masih cukup terjamin. Dengan kata lain, aset tambang di Sumbawa, turut menjaga stabilitas masa depan bisnis Prajogo Pangestu. Hal ini juga tampak dari penjelasan manajemen Petrindo.

Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi Michael, dalam sebuah keterangan, Selasa, 12 September 2023 lalu menyebutkan, masuknya CUAN ke bisnis emas tidak terlepas dari adanya potensi mineral emas sebagai salah satu komoditas pertambangan yang penting dan bernilai tinggi.

Dijelaskan bahwa diversifikasi usaha melalui penambangan emas ini merupakan bentuk transformasi perusahaan dalam memperkuat portofolio untuk bisnis yang lebih berkelanjutan.

“Melalui Intam, CUAN berharap dapat memberikan peningkatan kinerja yang substansial sehingga mampu berkontribusi memberikan nilai yang lebih baik bagi pemegang saham, perekonomian Indonesia, dan juga masyarakat sekitar,” kata Michael, seperti dilansir Kontan.co.id, Rabu, 13 September 2023.

Jika Prajogo Pangestu telah menikmati kapitalisasi pasar yang terjaga dari kepemilikan lahan tersebut, lantas bagaimana dengan masyarakat Sumbawa?

Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Sumbawa dan Sumbawa Barat, Sambirang Ahmadi, menilai kepemilikan lahan tersebut belum mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa.

Sambirang menegaskan, izin untuk Intam seharusnya ditindaklanjuti dengan aktivitas yang nyata. Dengan demikian, aktivitas tersebut bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja dan bisa ikut mengembangkan kualitas sumber daya manusia NTB.

Kenyataannya, setelah hampir 1 dekade, Intam sama sekali tidak melakukan aktivitas di lahan konsesi tersebut. “Jadi sama sekali tidak ada yang diuntungkan kecuali dia (pemilik konsesi) yang untung,” serunya.

Sambirang menegaskan perlunya pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap aktivitas seperti PT. Intam yang dianggap hanya memanfaatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mempertebal portofolio bisnis dan menjaga kapitalisasi perusahaan.

“Kita dorong pemerintah pusat untuk mencabut IUP itu jika tidak ada aktivitasnya. Kalau ada multipier effectnya untuk masyarakat, ngapain kita pertahankan IUP itu?” tandas Sambirang.

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahdan yang dikonfirmasi terpisah, mengaku tak mengetahui dengan pasti perusahaan tersebut. Bahkan ia menyatakan tak percaya jika ada perusahaan tambang yang belum beroperasi sudah melantai di bursa.

“Masa ada tambang belum beroperasi sudah bisa menjual saham ? Saya ndak percaya ini,” kata Sahdan saat dikonfirmasi, Minggu 3 November 2024.

Sahdan mengaku tak ingin memberikan komentar tambahan terkait dengan dugaan adanya perusahaan tambang yang disebut-sebut pemegang konsesi di Sumbawa tersebut. “Ini ndak usah kita bahas ya, saya ndak tahu ujung pangkalnya nanti kita salah,” ujarnya. (aan/ris)

TPT NTB 2024 Turun menjadi 2,73 Persen, Berkat Pepadu Plus

0
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB terus mencatatkan kemajuan pesat dalam sektor ketenagakerjaan berkat terobosan strategis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. Melalui berbagai program inovatif Disnakertrans Provinsi, seperti PePadu Plus, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,73 persen pada Agustus 2024, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Berdasarkan rilis BRS BPS, selama tiga tahun terakhir, TPT NTB menunjukkan tren menurun. TPT NTB pada tahun 2021 sebesar 3,01%, tahun 2022 sebesar 2,89%, tahun 2023 sebesar 2,80%, dan pada tahun 2024 menjadi 2,73%.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya.

Namun jika dibandingkan Agustus 2023, TPT kategori pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mengalami penurunan tertinggi, dari 8,24% pada Agustus 2023 menjadi 4,73% di 2024 atau turun sebanyak 3,51%.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., saat rilis resmi BPS NTB, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, sejak tiga tahun terakhir, Disnakertrans NTB terus menggencarkan program PePadu Plus untuk memperkuat peluang kerja, khususnya untuk lulusan SMK dan pendidikan vokasi lainnya dilakukan pembinaan dan pendampingan masif melalui program bursa kerja khusus (BKK).

“Program PePadu Plus yang kami luncurkan 3 tahun lalu memang berfokus pada peningkatan keterampilan dan link and match dengan industri, sehingga lulusan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lebih siap bekerja,” ungkap Aryadi.

PePadu Plus, akronim dari ‘Pelatihan Plus Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu, plus pendampingan pelatihan produktivitas untuk wira usaha, memiliki tujuan utama untuk menekan angka pengangguran melalui tiga pendekatan strategis.

Yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembukaan akses informasi dan pasar kerja, serta penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan.

Program ini berkolaborasi dengan sekolah-sekolah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, serta mitra perusahaan di NTB, guna memastikan para lulusan siap kerja dan terserap di berbagai sektor yang membutuhkan.

Program PePadu Plus di NTB juga memberikan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemagangan terstruktur di berbagai sektor industri. Melalui program ini, lulusan SMK dan pendidikan vokasi dapat memperoleh pengalaman kerja langsung yang relevan dengan kebutuhan industri, memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi yang penting dalam pengembangan karier mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan program PePadu Plus, khususnya yang telah menyelesaikan pemagangan, dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, bahkan untuk posisi internasional. Dengan pengalaman pemagangan yang berkualitas, peserta tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kesiapan bekerja yang profesional,” ujar Aryadi.

Untuk pembukaan akses informasi dan pasar kerja, Disnakertrans NTB rutin menyelenggarakan job fair setiap bulan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui job fair, kami bisa menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, bukan hanya dengan perusahaan lokal atau nasional, tapi juga dengan perusahaan yang menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri,” ujar Aryadi.

Terakhir, penguatan kemitraan dengan berbagai industri dan lembaga pendidikan pada program PePadu Plus terlihat dari pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang terus mendorong LPK/S, BLK, dan Lembaga Pendidikan Vokasi untuk berkolaborasi memperluas skill SDM dengan DuDi. Disnaker dalam hal ini berperan dalam membina dan menjalin kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK maupun perguruan tinggi seperti Unram, Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Kesehatan, dan lainnya.

Program PePadu Plus ini telah mendapat penghargaan nasional dan menjadi salah satu inovasi unggulan Disnakertrans NTB. Pada tahun ini, program tersebut juga menjadi lokasi studi lapangan bagi peserta Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA), dari BPS Pusat, Kejaksaan Agung RI dan BPKP Pusat yang ingin menjadikan program PePadu Plus sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.(bul)

87,01 Ribu Penduduk NTB Berstatus Pengangguran

0
Ilustrasi Pengangguran (Ekbis NTB-Ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis profil ketenagakerjaan di Provinsi NTB terbaru. Diketahui, penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 4,13 juta orang, naik sebanyak 74,18 ribu orang dibanding Agustus 2023.

Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,19 juta orang (77,23 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 3,11 juta orang yang bekerja dan 87,01 ribu orang pengangguran.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 216,34 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 212,57 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 3,77 ribu orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 27,16 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,33 persen.

Apabila dibandingkan Agustus 2023, penurunan penduduk bekerja terjadi pada status berusaha sendiri (1,80 persen poin), berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (1,37 persen poin), berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja bebas non pertanian (masing-masing 0,03 persen poin dan 1,46 persen poin).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,19 juta orang (70,51 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 915,85 ribu orang (29,49 persen). Penduduk yang bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 naik sebesar 1,79 persen poin jika dibandingkan Agustus 2023.

Masih pada periode Agustus 2024, disampaikan Wahyudin, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 41,49 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 13,43 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Agustus 2023 maupun Agustus 2022.

Dibandingkan dengan Agustus 2023, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, dan Universitas turun masing-masing sebesar 0,59 persen poin, 0,38 persen poin, dan 0,56 persen poin.

Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,50 persen poin, 0,58 persen poin, dan 0,45 persen poin. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 5,04 persen poin.

TPT hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 sampai 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.(bul)

Hingga Triwulan III 2024, Ekonomi NTB Tumbuh 7,32 Persen

0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin dalam keterangan resmi di kantor BPS NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III-2024 dibanding triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,23 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,32 persen.

Sementara dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2024 dibanding triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,22 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,05 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin dalam keterangan resmi di kantornya, Selasa, 5 November 2024 menyampaikan, ekonomi Nusa Tenggara Barat selama Triwulan I-2024 sampai triwulan III-2024 (Januari – September 2024) dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 7,32 persen (c-to-c).

Wahyudin menyampaikan, pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan terjadi pada 17 lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,17 persen.

Disusul Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,35 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,74 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 6,82 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,68 persen. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,73 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 5,54 persen. Dan Jasa Perusahaan tumbuh 5,34 persen.

Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki share paling dominan terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 1,19 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi yang share-nya tertinggi keempat tumbuh sebesar 2,91 persen.(bul)

BPSK Terima Puluhan Aduan Konsumen di NTB

0
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menerima puluhan aduan dari konsumen. Aduan-aduan yang masuk ini diproses dan hampir seluruhnya tuntas diselesaikan.

Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Muna`im, SE.,M.Si didampingi Analis Perdagangan Ahli Muda, M. Ihsanul Akbar di ruang kerjanya, Selasa, 5 November 2024 merinci.

Di Provinsi NTB terbentuk empat BPSK di kabupaten/kota, diantaranya, BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Barat, BPSK Kabupaten Lombok Utara, dan BPSK Kabupaten Sumbawa.

Di BPSK Kota Mataram, per November 2024 ini, sudah menerima 23 aduan. Kasus yang diadukan konsumen paling mendominasi terkait finance, menyusul perumahan, kemudian perbankan.

Sementara BPSK Lombok Barat menerima sebanyak 10 aduan konsumen, didominasi aduan finance. Di BPSK Lombok Utara ada 6 aduan masuk, juga didominasi kasus finance. Dan di BPSK Kabupaten Sumbawa, terdapat 6 aduan perbankan dan perumahan.

Ihsan merinci, terkait aduan-aduan finance, konsumen mempersoalkan penyitaan-penyitaan kendaraan oleh finance dan pelelangan kendaraan.

“Penyitaan kendaraan oleh oknum petugas – petugas finance ini dilakukan tidak sesuai aturan fidusia. Makanya konsumen lapor ke BPSK,” jelasnya.

Begitu juga kasus-kasus yang dilaporkan ke BPSK terkait perumahan. Yang diadukan konsumen adalah spek bangunan yang diterima saat promosi dengan realitanya tidak sesuai. Ada juga laporan perumahan yang sudah dilunasi namun konsumen tak menerima sertifikat.

“Kalau terkait perbankan, soal negosiasi cicilan,” jelas Ihsan.

Ihsan menambahkan, keberadaan BPSK ini cukup membantu masyarakat yang notabenenya sebagai konsumen. Dari puluhan aduan yang masuk, 98 persen dapat diselesaikan. Penyelesaiannya adalah win-win solution para pihak.

Karena itu, BPSK di kabupaten/kota seyogyanya terbentuk BPSK. Walaupun saat ini, laporan-laporan dari konsumen di kabupaten/kota yang belum terbentuk BPSK masih ditangani oleh BPSK terdekat. Dari enam kabupaten/kota di Provinsi NTB yang belum membentuk BPSK, dua diantaranya akan membentuk BPSK dalam waktu dekat. Diantaranya Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

“BPSK Kabupaten Sumbawa juga sudah berakhir masa kepengurusannya pada Desember 2024 ini. dan saat ini tengah proses untuk seleksi pengurus untuk periode lima tahun mendatang,” tandasnya.

BPSK memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembentukan BPSK sangat penting:
Kewajiban Hukum, BPSK dibentuk sebagai tanggapan terhadap mandat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan lembaga semacam ini di setiap kabupaten/kota. Ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen.(bul)

Ajang Balap Mobil Putaran 4 di Sirkuit Mandalika Digelar Desember 2024

0
Kejuaraan balap mobil nasional Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) round ke 4 di Pertamina Sirkuit Mandalika, digelar awal Desember 2024. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan kejuaraan balap mobil nasional Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) round ke 4 di Pertamina Sirkuit Mandalika, digelar awal Desember 2024.

“Ajang MFoS round 3 telah sukses digelar di Sirkuit Mandalika, 1-3 November dan round 4 ajang tersebut digelar di Desember 2024 mendatang,” kata Direktur Utama MGPA Priandhi Satria di Lombok Tengah, Senin 4 November 2024.

Ia mengatakan ajang balap mobil tersebut telah sukses memukau puluhan ribu pecinta otomotif tanah air, baik itu penonton yang menyaksikan event ini secara langsung di Sirkuit Mandalika atau melalui live streaming.

Kejuaraan balap mobil nasional itu memiliki daya tarik tersendiri dengan hadirnya balapan mobil kelas atas seperti Forsche Sprint Challenge, BMW M2 dan Time Attck yang di dalamnya ada kelas radical dan campuran. “Hal tersebut membuat para pecinta otomotif tertarik untuk menyaksikannya,” katanya.

Ia mengatakan ajang balap mobil nasional di Sirkuit Mandalika ini digelar mulai pada bulan Agustus 2024 dan untuk putaran keempat yang menjadi seri terakhir MFoS ini akan digelar pada minggu pertama tanggal 6 sampai 8 Desember 2024 mendatang. “Tentunya dengan konsep yang sama yakni gratis tanpa biaya tiket,” katanya.

Mandiri Mandalika Festival of Speed ini digelar sebanyak empat kali tahun 2024 ini, tahun 2025 juga demikian akan digelar sebanyak empat kali juga, namun jenis balapan rencananya akan ditambah.

“Tahun 2025 mendatang telah kami sepakati dengan empat putaran seperti tahun ini, namun kategori balapan akan kita tambah, semoga peserta juga semakin bertambah,” katanya

Ajang ini diyakini membawa dampak yang baik bagi Sirkuit Mandalika dan Indonesia, terlebih NTB, karena dapat mengundang orang dari berbagai kalangan, baik daerah, luar daerah bahkan luar negeri.

Yang hadir pada ajang ini bukan hanya orang lokal saja, banyak dari luar daerah dan ada juga yang dari luar negeri,” katanya.

Berikut hasil final race ajang MFoS round ke-3 tahun 2024 di antaranya pada kelas balapan Nasional Porsche Sprint Challenge, Moreno Soeprapto keluar sebagai juara, disusul Aldio Oekon sebagai juara kedua, sementara Hendrik Jaya Soewatdy hanya mampu finish pada posisi ketiga.

Sementara seri pamungkas race ke-2 kelas balapan BMW M2 pada ajang Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFOS) round ke-3 ini, Takuma tim dari Suade Motorsport keluar sebagia juara pertama, disusul Dicko Prasetyo dari Risqi Motorsport sebagai juara kedua, berikutnya Michael dari tim Dplus Racing berhasil finish di posisi ke-3.

Terakhir, kelas time attack, tiga pembalap lokal berhasil meningkatkan performa dari MFoS sebelumnya, catatan waktu yang dicapainya terjadi peningkatan, Edi Sopyan mengalami peningkatan 2,5 detik dari yang sebelumnya 1:56,130 detik, menjadi 1:54.134 pada MFoS round 3 ini.

Tidak hanya Edi, Firman juga mengalami peningkatan kurang lebih 4,5 detik dari yang sebelum 1:58,322, menjadi 1:53.604 detik. Sementara lokal hero satunya lagi Viktal Farid juga berhasil merubah pencapaian kurang lebih 3 detik dari yang sebelumnya 2:12,962 detik, menjadi 2:09.682 detik. (ant)

Beberapa Wilayah di Sumbawa Rawan Destructive fishing

0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, masih menemukan beberapa wilayah yang kerap dijadikan sebagai tempat pencarian dengan cara merusak (destructive fishing) baik menggunakan bom maupun kompresor.

“Sekarang kan masih sering terjadi (destructive fishing) seperti Labuhan Jambu, perairan Prajak, Pulau Bungin, dan Labuhan Bajo, meski dengan intensitas ringan,” kata Kepala Dinas Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Senin 4 November 2024.

Rahmat pun meyakinkan, berdasarkan laporan yang diterima, aksi tersebut kerap dilakukan dalam rentan waktu yang tidak sering melainkan hanya beberapa kali. Bahkan rata-rata pelaku ini menggunakan bom dan ada juga sebagian kecil yang memakai kompresor.

“Penggunaan bom yang masih banyak kita temukan, kalau kompresor juga masih ada yang menggunakan untuk mencari ikan,” jelasnya.

Hanya saja berdasarkan hasil pantauan di sejumlah pasar, tidak ditemukan adanya ikan yang mati akibat penggunaan bom dan kompresor. Aktivitas pengecekan dan pemantauan sudah tiga kali dilakukan di sejumlah pasar, termasuk organ dalam ikan.

“Memang hasil pengecekan di sejumlah pasar tidak kita temukan ikan yang terkontaminasi potasium di pasar kecamatan Alas, Seketeng, Brang Bara, dan Brang Biji,” ucapnya.

Meski demikian pengawasan tetap melakukan pengawasan kendati pengawasannya berada di Provinsi. Hal itu dilakukan, sebagai salah satu tanggung jawab moral ke daerah salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan.

“Memang untuk pengawasan lautnya sudah berada di Provinsi, tetapi kami tidak tinggal diam melainkan tetap melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan pola pembinaan dengan cara membentuk kelompok Budi daya ikan beberapa wilayah yang rentan tersebut sudah memberikan manfaat. Bahkan di Perajak, pihaknya sudah menfasilitasi untuk pembentukan kelompok Budi daya ikan kerapu, lobster menggunakan keramba apung.

“Kita berharap dengan pola demikian, masyarakat sudah tidak lagi melakukan aksi destructive fishing dan mulai terlihat hasilnya,” ucapnya.

Diakuinya, memang untuk menghilangkan masalah destructive fishing tidak bisa langsung dilakukan melainkan harus dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas merusak tersebut.

“Tentu butuh proses untuk menekan kasus tersebut terjadi, tetapi kita berupaya maksimal dengan sosialisasi kepada masyarakat supaya kasus itu bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

100 Pelaku UMKM di Sumbawa Ikuti Kegiatan Stakeholders Update

0
Kegiatan stakeholders update terkait pengembangan UMKM di Sumbawa. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan akses pasar dan mempermudah akses keuangan bagi UMKM yang mengikuti program Bale Berdaya.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Sebanyak 100 pelaku UMKM dari tujuh Kecamatan yang merupakan hasil seleksi program Bale Berdaya tahun 2024 yang diinisiasi oleh Kumpul. ID bersama PT Amman dievaluasi melalui program stakeholders update.

“Stakeholders update kita lakukan untuk meningkatkan akses pasar dan mempermudah akses keuangan bagi UMKM yang mengikuti program Bale Berdaya,” kata Priyo Pramono, selaku Vice President Social Impact AMMAN, Senin 4 November 2024.

Program Bale Berdaya, berjalan sejak Mei 2024 telah menjaring 100 UMKM dari 500 pendaftar yang tersebar di tujuh kecamatan. Selama hampir satu tahun pelaksanaan di tengah tantangan akses di beberapa wilayah sasaran dalam kebutuhan mendistribusikan ahli serta pendamping program, Bale Berdaya berhasil menunjukkan hasil positif.

“Program Bale Berdaya sudah memfasilitasi UMKM dalam pengurusan legalitas seperti NIB, BPOM, Halal, HAKI, dan mendukung peningkatan kapasitas di bidang kewirausahaan, pengembangan bisnis, branding, dan promosi,” ucapnya.

Ia menambahkan, sehingga pendapatan UMKM peserta Bale Berdaya meningkat sebanyak 29 persen dan 95 persen UMKM kini telah memiliki NIB. Selain itu 94 persen telah mengadopsi teknologi dalam operasionalnya, serta pengetahuan UMKM mengenai kewirausahaan naik 43 persen.

Selain itu, 30 persen produk inovasi baru lahir, seperti produk lip balm dari ampas madu di Kecamatan Lunyuk. Selain itu, partisipasi 60 persen pemilik UMKM perempuan sebagai peserta program ini menunjukkan komitmen inklusivitas Bale Berdaya.

“Dukungan Bale Berdaya dalam mendukung UMKM lokal Sumbawa juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja hingga 135 orang di masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pencapaian ini lanjutnya, tidak terlepas dari kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan. Selain itu dukungan pemantauan Program Associate yang juga memberikan dampak maksimal karena memastikan kelancaran program di lapangan dan evaluasi pasca kegiatan.

Selain mendapatkan pembelajaran langsung dari praktisi bisnis dalam pengelolaan usaha, peserta UMKM Bale Berdaya juga dibimbing oleh Residence Buddy.  Residence Buddy merupakan pemuda daerah yang diberdayakan dan dilatih khusus oleh Bale Berdaya untuk mendampingi pertumbuhan UMKM di tiap kecamatan.

“Bimbingan ini mencakup perumusan visi dan misi, proposal usaha, rencana produksi, alur rantai pasok, serta strategi branding dan promosi,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga didorong untuk melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi produk unggulan, menggunakan kanvas model bisnis. Menerapkan kontrol kualitas, dan mengadopsi teknologi dalam menjalankan bisnis, yaitu pembukuan elektronik yang efisien serta pengurusan legalitas UMKM.

“Di tahun kedua Bale Berdaya akan akan berfokus pada pendampingan sertifikasi BPOM, penetrasi pasar, dan pengenalan ke akses permodalan,” tambahnya.

Program Bale Berdaya terus mendukung keberlanjutan UMKM di Kabupaten Sumbawa melalui kolaborasi AMMAN, Pemerintah Daerah Sumbawa, dan KUMPUL. Program ini membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh, berkontribusi pada ekonomi lokal, dan membangun kemandirian usaha.

“Melalui inisiasi dan kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekonomi Sumbawa melalui pemberdayaan dan meningkatan kapasitas UMKM, membantu meningkatkan pendapatan,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mengatakan, program Bale Berdaya merupakan  gerakan pemberdayaan. Sehingga UMMM di Sumbawa bisa dengan mudah melakukan akses pasar dan permodalan.

“Kalau kita lihat memang persoalan UMKM kita tidak jauh dari itu (akses pasar dan modal) sementara untuk persoalan perizinan sudah selesai sehingga dari segi legalitas sudah aman,” ucapnya.

Selain persoalan tersebut, poin penting untuk UMKM yakni literasi keuangan terutama dari dunia perbankan. Sehingga UMKM ini bisa didampingi dan diberikan pemahaman untuk mengelola keuangan yang baik.

“Akses permodalan juga kami anggap sangat penting di samping  digital marketing. Sehingga branding produk yang dimiliki bisa go online, dan kontribusi pemerintah wajib,” tukasnya. (ils)