Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 525

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ekbisntb.com/bul)

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, 6 November 2024 dijelaskan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut.

Namun pada kenyataannya pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan, sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.(bul)

NTB Akan Bangun Fasilitas Pendukung untuk Menjaring Potensi PAD dari Pengiriman Benih Lobster

By
ekbisntb.com
-
0
Muslim, ST.,M.Si(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejak dibukanya keran ekspor benih lobster satu pintu melalui Badan Layan Usaha (BLU) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Provinsi NTB sebagai daerah sumber benih tak kecipratan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekstremnya, daerah hanya jadi penonton atas komersialisasi sumber daya alamnya, khususnya Benih Bening Lobster (BBL).

KKP telah membuka kembali keran ekspor BBL setelah kebijakan ini ditutup pada tahun 2021. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portnusspp.) yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024.

Salah satu poin yang diatur dalam Permen KP terbaru ini yaitu, investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari BLU KKP yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia.

Sistem yang menjadi kebijakan KKP untuk tata kelola ekspor BBL jelas tidak memberi manfaat langsung kepada daerah. Sejak dibukanya keran ekspor BBL dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, sudah 1,5 juta benih lobster NTB yang terkirim.

Karena itu, NTB, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si akan membangun fasilitas untuk pengelolaan BBL. Sehingga, nelayan pemilik BBL kedepan tidak lagi akan menjual BBLnya ke BLU KKP di Jakarta.

“Cukup jualnya di sini (NTB) tanpa harus jauh-jauh. NTB akan membangun fasilitasnya, gedung dan lahannya menggunakan asset Pemprov NTB. Operatornya nanti tetap BLU KKP,” katanya.

Menurut Muslim, dengan akan dibangunnya fasilitas ini, NTB hanya ingin mendapatkan sedikit retribusi dari tata kelola BBL.

“Dengan adanya fasilitas ini nantinya, kita hanya minta Rp1.000 per setiap ekor pengiriman benih lobster. Bayangkan, kalau dari yang 1,5 juta benih lobster yang sudah dikirim, mengendap Rp1000 per ekor, sudah Rp1,5 miliar masuk ke PAD. Kalau setahun, berapa besar PAD yang akan masuk ke daerah. Tapi kan sampai sekarang potensi itu los hanya ke pusat, kita hanya jadi penonton,” kata Muslim.

Menurutnya, hal ini sudah disampaikan kepada Pj. Gubernur, Mayjen. Hassanudin. Gayung bersambut, PJ. Gubernur NTB turut mendorong kemandirian daerah ini untuk mendapatkan sumber PAD dari pengelolaan BBL.

“Salah satu bentuk dukungan Pak Pj. Gubernur, menyetujui langsung anggaran untuk membangun fasilitas untuk pengelolaan BBL sebelum diekpsor. Tahun ini tender, pengerjaan dan pengoperasian tahun depan,” katanya.

Menurutnya, dukungan kebijakan dari Pj. Gubernur NTB ini menjadi bentuk kepekaan kepala daerah terhadap potensi sumber daya alamnya untuk dikelola semaksimal mungkun guna kepentingan masyarakat dan daerah.

“Pak Pj. Gubernur sangat faham, kalau daerah ini ingin kaya, sumber daya kelautan perikanan ini memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. catatannya harus dikelola dan perlu kebijakan pendukung yang proporsional,” demikian Muslim.(bul)

Musim Panen Tembakau Dongkrak Pertumbuhan Industri Pengolahan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang petani memperlihatkan hasil panen daun tembakau di Lombok Tengah beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut produksi daun tembakau yang mencapai puncaknya pada triwulan III 2024 mendongkrak laju pertumbuhan industri pengolahan di NTB.

Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan pertumbuhan ekonomi secara kuartal ke kuartal sebesar 0,23 persen dan ditunjang oleh industri pengolahan mencapai 40,32 persen. ‘’Musim tembakau menjadi penunjang industri pengolahan, sehingga mengalami peningkatan yang cukup besar,’’ ujarnya di Mataram, Selasa 5 November 2024.

Wahyudin menuturkan siklus panen daun tembakau tidak berlangsung sepanjang tahun. Puncak musim panen berlangsung pada triwulan III 2024, sehingga peningkatan produksi dari industri pengolahan tembakau cukup besar dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data BPS, luar tanaman perkebunan tembakau di NTB mencapai 34 ribu hektar pada tahun 2023. Nilai produksi perkebunan tembakau rakyat sebanyak 55 ribu ton.

Selain industri pengolahan yang mencatatkan pertumbuhan tingi, imbuhnya, sektor konstruksi mengalami peningkatan hingga 8,23 persen. Hal itu disebabkan meningkatnya realisasi pengadaan semen dan mulai banyaknya realisasi proyek pemerintah.

“Pada triwulan III biasanya proyek pemerintah sudah mulai banyak, termasuk juga triwulan IV. Kejar tayang nanti di akhir tahun semua proyek diusahakan supaya tidak ada silpa,” kata Wahyudin.

Lebih lanjut dia menyampaikan sektor lapangan usaha akomodasi juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,83 persen yang ditopang dari jumlah tamu menginap di hotel yang meningkat 25,52 persen dibandingkan pada triwulan II 2024.

Secara year on year atau tahunan, laju pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6,22 persen pada triwulan III 2024. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,95 persen. (ant)

Nelayan Desa Banjar Pasang Rumpon Mandiri

By
ekbisntb.com
-
0
Proses pemasangan rumpon secara mandiri oleh nelayan Desa Banjar.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Para nelayan Desa Banjar, kecamatan Taliwang patut diacungi jempol. Upayanya dalam meningkatkan jumlah tangkap tidak main-main, di mana mereka memasang rumpon (rumah ikan) secara mandiri.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Noto Karyono mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi usaha para nelayan Desa Banjar tersebut. Sebab untuk membuat rumpon selain membutuhkan usaha juga butuh biaya. “Mahal biaya membuat rumpon itu. Tapi nelayan kita ternyata bisa melakukannya secara mandiri,” sebutnya, Selasa 5 November 2024.

Rumpon mandiri milik nelayan Desa Banjar itu dipasang di perairan depan Desa Kertasari tepatnya sekitar Pulau Satu. Menurut Noto, meski baru dipasang pada bulan Oktober lalu, tapi hasilnya sudah dapat dirasakan para nelayan. “Laporan ke saya kemarin, tiga hari menangkap ikan di rumpon itu hasilnya sudah jutaan rupiah,” urai Noto.

Meski dibuat oleh para nelayan Desa Banjar, rupon itu dapat digunakan oleh nelayan lain. Noto mengatakan, nelayan Desa Banjar membolehkan siapa saja datang menangkap ikan selama menggunakan peralatan yang tidak merusak ekosistem rumpon.

“Mereka bilang rumpon itu punya nelayan KSB jadi siapa saja boleh datang menangkap ikan. Dan menurut saya ide ini bagus ya karena dengan begitu rumponnya jadi aman dari para perusak,” kata Noto.

Untuk mendukung pemasangan rumpon mandiri itu, Dinas Perikanan KSB pun telah mendaftarkan posisi titik koornat rumpon ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPSL). Dengan begitu rumpon tersebut terdata pada titik Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). “Ini sebagai bentuk dukungan kami kepada para nelayan,” sambung Noto.

Selanjutnya ia menyampaikan, penempatan rumpon sebagai rumah ikan untuk membantu nelayan melakukan penangkapan ikan sangat bagus. Saat ini di KSB sudah ada total 2 rumpon yang ditempatkan di laut dangkal. Selain rumpon milik nelayan Desa Banjar, pada tahun 2023 lalu Dinas Perikanan telah menempatkan jenis rumpon yang sama di sekitar pulau Panjang, kecamatan Poto Tano. “Yang di pulau Panjang itu juga sudah kita catatkan ke BPSPL,” imbuhnya. (bug)

UMK 2025 Diproyeksi Naik 0,1 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
H. Varian Bintoro(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 diproyeksi kembali meningkat dengan selisih 0,1 persen dari tahun berjalan (2024) dengan beberapa pertimbangan salah satunya tingkat inflasi dan PDRB tahun berjalan.

“Memang untuk UMK kita proyeksikan kembali naik meski tidak signifikan seperti tahun berjalan (2024) yang mencapai 3,25 persen atau sekitar Rp2,4 juta,” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) H. Varian Bintoro, kepada Ekbis NTB, Selasa 5 Nvember 2024.

Varian meyakinkan, tentu untuk memastikan terjadinya kenaikan atau tidaknya UMK tersebut, maka pemerintah tetap membahas masalah ini terlebih dahulu di dewan pengupahan. Selain itu, Pemerintah juga masih menunggu hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) dan menunggu rilis PDRB dari BPS.

“Yang berhak menentukan naik atau tidak UMK adalah dewan pengupahan, sedangkan kami hanya melakukan survey KHL saja,” sebutnya.

Diakuinya, penerapan UMK tahun 2024 sebesar Rp2,4 juta belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Tentu terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta memberikan sanksi karena yang dikhawatirkan terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Jujur saja, mohon maaf banyak perusahaan yang tidak bisa menerapkan besaran UMK sesuai dengan angka yang kita tetapkan dan pekerja juga memahami kondisi tersebut,” ujarnya.

Proyeksi kenaikan UMK minimal 0,1 persen juga akan tetap dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan.  Pihaknya juga akan melakukan survey lanjutan untuk memastikan kondisi ekonomi Sumbawa, jika kondisinya minus, maka UMK akan tetap sama seperti saat ini.

“Kami tetap akan melakukan survey lanjutan terkait kondisi ekonomi Sumbawa supaya tidak menimbulkan kegaduhan dalam penetapan besaran UMK nanti,” tukasnya. (ils)

Bantu Korban Angin Puting Beliung, BPBD Lobar Akui Kekurangan Logistik

By
ekbisntb.com
-
0
Warga korban bencana angin puting beliung di Kuripan diberikan bantuan, namun bantuan masih kurang. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Untuk penanganan sementara berupa bantuan ke korban bencana angin puting tengah diupayakan oleh pihak Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, logistik masih kurang sehingga sisanya sedang dalam proses usulan untuk  anggaran pengadaan bantuan melalui BTT (belanja tak terduga).

“Kami sedang usahakan menganggarkan ini, kami usulkan,” ungkap Kalak BPBD Lobar H. Sabidin, Selasa 5 November 2024.

Sesuai perintah Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham saat turun meninjau lokasi bencana, penanganan bantuan dari OPD harus cepat, tidak boleh lama apalagi diperlambat. Pihaknya pun merespon dengan mengajukan kebutuhan anggaran untuk pembelian atau pengadaan bantuan logistik kepada korban tersebut.

Untuk logistik bantuan lanjut dia, sebagian sudah diberikan ke warga. Sedangkan sisanya masih dalam proses usulan anggarannya. “Sisa (kekurangannya) masih diusulkan pembelian, dalam waktu dekat ini kita akan antarkan (salurkan),”ujarnya. Apakah ada upaya menalangi biaya pengadaan bantuan agar cepat disalurkan ke warga? Pihaknya tak menjawab secara pasti, sebab masih berusaha mengusulkan ke Pemkab.

Sementara itu, Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengatakan warga yang terdampak bencana membutuhkan bantuan logistik yang masih kurang. Sebelumya sudah didistribusikan 45 lembar terpal dan selimut serta air minum. “Tapi itu masih kurang, warga kami butuh terpal, selimut, makanan siap saji, dan logistik lainnya,” terang Hasbi.

Diterangkan, susuai usulan surat yang diajukan ke Pemkab Lobar dalam hal ini Pj Bupati ditembuskan ke beberapa OPD terkait, pihaknya mengusulkan terpal besar sebanyak 100 buah, 50 buah terpal kecil, selimut 200 buah, mie instan 50 kotak, beras 5 ton, telur 100 teray, spandek ukuran 5 meter sebanyak 1.000 lembar, dan 1.000 lajur kayu.

Pihaknya berharap agar bantuan yang diperlukan warga tersebut segera didrop. “Dengan makanan siap saji juga kami butuh,” imbuhnya.

Sejauh ini, Kepala BPBD Provinsi dan tim BPBD Lobar telah turun ke lokasi membantu penanganan. Kemudian disusul Pj Bupati Lobar bersama jajaran Kepala OPD pada Senin 4 Oktober 2024 turun mengecek kondisi warga terdampak bencana.

Dirinya mengapresiasi gerak cepat Penjabat Bupati yang turun melihat kondisi warga. Dalam arahannya Pj bupati memerintahkan langsung OPD terkait agar segera memenuhi kebutuhan warga. (her)

Terbesar Se Bali-Nusra, Jumlah Penunggak Iuran JKN Lotim

By
ekbisntb.com
-
0
Elly Widiani (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai 1.427.856. Dari jumlah itu, sebanyak  1.411.556 atau 98,86 persen telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya saja, dari jumlah itu  peserta aktif 1.066.861 atau 74,72 persen. Masih banyak peserta yang tidak aktif, khususnya peserta mandiri. Tunggakannya mencapai Rp 37 miliar lebih dan angka itu merupakan terbesar se Bali Nusa Tenggara (Nusra).

Demikian dikemukakan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong, Elly Widiani saat bertemu media di kantornya, Selasa 5 November 2024. Kepada seluruh penunggak iuran ini diharapkan bisa memanfaatkan program Rehap, yakni akronim dari Rencana Pembayaran Bertahap yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Elly menjelaskan, JKN itu penting dan wajib bagi semua warga. Kenapa harus jadi peserta karena menjadi program perlindungan kesehatan. Sebagian besar penunggak ini merupakan pendaftar hanya saat ketika sakit. Karenanya, diminta kepada seluruh peserta yang belum daftar hendaknya jangan daftar saat sakit. Pasalnya, saat sehat juga butuh proteksi.

Selain itu, ujarnya, melalui Program JKN ada sharing atau gotong royong dengan mengedepankan prinsip saling peduli. “Orang sehat bayar iuran itu kita berbagi,” ungkapnya.

Dia menggambarkan, kasus cuci darah saja butuh biaya Rp 1 juta setiap kali dapat penanganan di rumah sakit. Pasien yang menjalani cuci darah ini melakukan pelayanan medis sepekan dua kali. Cuci darah atau hemodialisis adalah prosedur untuk membuang racun dari dalam tubuh akibat ginjal yang telah rusak. Tindakan medis ini harus dilakukan sebulan sebanyak delapan kali. Dalam satu bulan butuh Rp 8 juta agar bisa bertahan hidup.

Sementara dibandingkan dengan besaran Iuran paling mahal Rp 150 ribu untuk kelas I, kelas II Rp 100 ribu dan kelas III hanya Rp 42 ribu, itupun dapat subsidi sehingga dibayarkan hanya Rp 35 ribu per bulan.

Prinsip saling berbagi dalam JKN ini bukanlah soal untung rugi. Peserta diminta jangan merasa rugi jadi peserta karena merasa tak pernah pakai.

Ditambahkan, BPJS Kesehatan telah memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran. Kanal pembayaran cukup banyak tersedia. “Ribuan kanal disediakan,” demikian sebutnya. (rus)

Mustahil Capai Target PBB-P2

By
ekbisntb.com
-
0
Tohri Habibi (ekbisntb.com/rus)

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim) mengakui mustahil bisa mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Target Rp 37 miliar itu dianggap tak mungkin bisa dicapai karena terlalu besar.

Demikian pengakuan Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda Lotim, Tohri Habibi kepada Suara NTB. Diakuinya, capaian PBB-P2 saat ini baru  Rp 14 miliar. Jumlah realisasi capaian penarikan PBB-P2 itu belum separuhnya dari target. Menurut Tohri, angka yang paling rasional bisa dicapai Rp 25 miliar tahun 2024 ini.

Diketahui, jumlah tunggakan wajib pajak PBB-P2 ini cukup besar. Sebanyak 250 ribu Surat Penagihan Pajak Terhutang (SPPT) yang sudah diterbitkan, namun belum terbayar.

Bapenda Lotim terus menggencarkan penagihan ke seluruh wajib pajak yang menunggak. Alasan itu pula beberapa waktu lalu, Pemkab Lotim memperpanjang jatuh tempo atau batas akhir pembayaran PBB-P2 serta penghapusan denda 1 persen perbulan. “Kita tidak ingin ada yang kembali menunggak,” paparnya.

Tohri berharap, target realistis Rp 25 miliar sampai akhir tahun 2024 mendatang tercapai. Katanya, target tersebut akan tercapai ketika 400 ribu wajib pajak yang ada saat ini tertagih dan membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik. (rus)

Alokasikan Pokir, Ketua DPRD Lobar Bakal Jadikan Orong Bukal Jadi Ikon Pariwisata Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi bersama Kepala Dispar dan jajaran serta konsultan turun mengecek lokasi wisata Orong Bukal Sekotong akhir pekan kemarin. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Lalu Ivan Indaryadi mengatakan akan berupaya mewujudkan pengembangan tempat wisata Orong Bukal Kecamatan Sekotong menjadi ikon pariwisata di Lobar dan NTB umumnya. Karena keindahan Orong Bukal yang disebut “Raja Ampatnya Lombok” tak kalah dengan keindahan lokasi wisata lain di dunia.

“Insya Allah, kita akan kembangkan wisata orong buka sebagai icon wisata Lombok Barat seperti Nusa Penida,” ucap Lalu Ivan ketika dikonfirmasi, Selasa 5 November 2024.

Politisi Golkar itu turun bersama Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Agus Gunawan bersama jajaran dan tim pendamping ke lokasi wisata yang kini sedang naik daun tersebut.  Menurut Ketua DPRD termuda ini, penataan tempat wisata Orong Bukal yang terletak di Desa Persiapan Belongas Kecamatan Sekotong ini, sumber anggarannya berasal dari dana aspirasinya sebagai wakil rakyat.

“Kami alokasikan dari dana aspirasi saya sebagai DPRD Lombok Barat,”jelasnya.

Menurutnya wisata Orong Bukal merupakan salah satu destinasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah baik daerah maupun pusat. “Banyak hal yang bisa dikembangkan di kawasan itu, untuk itu perlu perhatian serius berupa penataan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah daerah Lobar, Pemprov NTB, bahkan hingga pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata,” ungkapnya.

Sebagai salah satu objek wisata yang dikatakan hampir mirip dengan objek wisata Raja Ampat dan juga Kelingking Beach di Nusa Penida, Klungkung Bali, objek wisata Orong Bukal harus dibangkitkan. “Sudah saatnya kita bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi masyarakat Lobar, khususnya masyarakat Sekotong. Konon, Orong Bukal itu dikatakan Raja Ampatnya Lobar,” tegasnya

Dijelaskannya, objek wisata Orong Bukal tersebut memiliki empat pintu masuk atau yang disebut Pelawangan, dalam bayangannya, untuk membangkitkan objek wisata yang sering disebut The Hidden Paradise (surga yang tersembunyi) itu maka ke empat pintu masuk harus ditata. “Selain empat pintu masuk, akses menuju ke Lokasi juga harus mendapat perhatian serius. Dan kami pastikan, aksesnya akan dibangun berupa jalan hingga tangga untuk menuju ke lokasi, seperti yang ada di Bali (Kelingking Beach),” jelasnya.

Dirinya terobsesi betul untuk menjadikan objek wisata Orong Bukal sebagai ikon pariwisata Lobar, bahkan NTB. ”Itu mimpi yang harus kita wujudkan bersama, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan baik itu dari masyarakat, kalangan anggota legislatif, terutama pihak eksekutif. Mimpi kami adalah berusaha mewujudkan dan menjadikan Orong Bukal sebagai ikon pariwisata Lobar,” tegas politisi muda tersebut.

Disampaikan Lalu Ivan juga, objek wisata Orong Bukal sendiri sudah dikenal di kalangan wisatawan luar. Terbukti, saat kunjungannya bersama Kepala Dinas Pariwisata Lobar, dia bertemu dengan beberapa orang wisatawan asing. ”Artinya apa, Orong Bukal ini sudah dikenal, tinggal bagaimana konsep penataannya agar membuat wisatawan datang untuk menikmati pemandangan yang menurut kami sangat indah,” sambungnya kemudian.

MBS sapaan akrab putra kandung mantan Bupati Lobar Hj. Sumiatun itu mengatakan, kengototannya ingin objek wisata Orong Bukal dikembangkan dan ditata bukan semata hanya untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (her)

Pemkot Mataram Pesimis Dukung Swasembada Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang petani penggarap di Lingkungan Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela membajak sawah yang akan ditanami padi pada, Selasa 5 November 2024. Pemkot Mataram pesimis mampu mendukung swasembada pangan. Pasalnya, luas lahan pertanian di Kota Mataram terus mengalami penyusutan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan di tahun 2025. Target ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Di satu sisi, Pemerintah Kota Mataram pesimis mampu mendukung program swasembada pangan dengan keterbatasan lahan pertanian.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah ditemui pada, Selasa 5 November 2024 menjelaksan, di era kepemimpinan Presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki kebijakan swasembada pangan di tahun 2025. Kebijakan ini dinilai sangat bagus, tetapi khusus di Kota Mataram program swasembada pangan harus didukung dengan mempertahankan lahan sawah dilindungi serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Saat ini, kawasan pertanian pangan berkelanjutan terus mengalami penyusutan dari luas 580 hektar menjadi 388 hektar. Penyusutan ini akibat alih fungsi lahan. “Bagaimana sekarang kita mempertahankan ketahanan pangan tersebut,” terangnya.

Justru, ia pesimis mampu mendukung program swasembada pangan. Sebab, pemilik lahan tergiur dengan harga tanah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga menjual lahan mereka. Salah satu yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada pemilik lahan seperti pupuk dan alat pertanian. Tujuannya pemilik lahan mempertahankan sawahnya atau tidak berubah fungsi. “Kebanyakan di Kota Mataram petani penggarap, maka perlu kita berikan insentif kepada pemilik lahan supaya tidak menjual atau alih fungsi lahannya,” pungkasnya.

Dinas Pertanian lanjutnya, sedang memverifikasi dan memvalidasi pemilik lahan pertanian di Kota Mataram. Alih fungsi lahan KP2B dari sebelumnya 580 hektar menjadi 338 hektar mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, pendataan ini dinilai penting untuk mengetahui siapa pemilik lahan sebenarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Endang Utami Rahayu menambahkan, lahan baku sawah Kota Mataram sesuai data yang dimiliki Dinas Pertanian seluas 1.458,71 hektar. Sementara, data dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Kota Mataram memiliki data LBS 1.381,84 hektar. Perbedaan data ini dilakukan pendataan by name by addres untuk memastikan luas baku sawah. “Dan, kita ingin menyamakan persepsi terkait dengan perbedaan data tersebut,” terangnya.

Dalam lahan sawah baku terdapat kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 338,65 hektar. Pendataan ini berkaitan dengan langkah strategis dilakukan pemerintah untuk mengintervensi kepemilikan lahan tersebut. (cem)

1...524525526...803Page 525 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami