Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 523

Kementan: Bantuan Alsintan Gratis, Bila Ada Pungli Segera Laporkan

By
ekbisntb.com
-
0
Bantuan Alsintan Gratis(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa bantuan alat mesin pertanian (alsintan) diberikan gratis tanpa pungutan biaya, dan masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan liar terkait bantuan tersebut.

“Kementan menegaskan, segala bentuk bantuan alsintan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan merupakan gratis tanpa ada pungutan biaya apapun dan tidak untuk diperjualbelikan,” kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat petani (Poktan/Gapoktan/UPJA) dan Brigade dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota.

Kementan turut menanggapi pemberitaan sejumlah petani penerima bantuan alsintan di Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, yang mengaku dimintai Rp3 juta agar bisa mendapatkan hand traktor dari Kementerian Pertanian.

Andi menegaskan, Kementan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang diakibatkan apabila ada pihak/oknum melakukan pungutan dan memperjualbelikan bantuan alsintan tersebut.

“Bila ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Petani apabila mempunyai informasi adanya pungutan liar (pungli) terkait alsintan, diharapkan melaporkan ke pihak yang berwenang,” kata Andi.

Andi menjelaskan, semua sumber pembiayaan alsintan sudah diatur dalam Pedoman Umum Bantuan alsintan sejak 2015.

Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran alsintan bersumber dari DIPA Satuan Kerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada belanja barang (belanja peralatan dan mesin) untuk diserahkan kepada pemerintah desa dan petani.

“Jadi tidak ada biaya yang dibebankan ke petani selain bahan bakar dan perawatan mesin saja,” ujar Andi.

Diterangkannya, pendistribusian bantuan alsintan APBN Pusat dilaksanakan oleh penyedia alsintan sampai titik bagi dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota (sesuai kontrak).

Sedangkan pengambilan bantuan alsintan dari dari dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota sampai kepada penerima bantuan menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

“Bantuan alsintan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah tiba di titik bagi Dinas lingkup Pertanian agar segera disalurkan kepada penerima bantuan sesuai SK Penetapan PPK,” kata Andi.

Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan bantuan alsintan dan mencegah terjadinya penyimpangan bantuan alsintan di lapangan, dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota dimohon bantuan dan kerjasamanya agar dapat meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan alsintan dan pemanfaatannya di wilayah kerjanya.

“Alsintan ini agar dimanfaatkan sebaik baiknya untuk mendukung Swasembada Pangan, sesuai cita-cita kita bersama. Dengan pertanian modern maka upaya peningkatan produksi dapat terwujud,” ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi pamanfaatan bantuan alsintan APBN, lanjutnya, maka bantuan alsintan yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh penerima bantuan (mangkrak) agar dilakukan relokasi kepada kelompok lainnya yang lebih membutuhkan.

“Syaratnya bersedia dan sanggup memanfaatkan bantuan alsintan sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, dan Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan alsintan secara berjenjang kepada kami,” kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan, digelontorkannya bantuan alsintan ini untuk mengubah wajah pertanian.

Jika selama ini bertani identik dengan sesuatu yang kotor, maka ke depan tidak lagi. Dengan alsintan, petani bisa langsung mengolah lahan secara modern.

“Kita berikan peralatan modern, tidak tradisional seperti cangkul, sabit atau semacamnya. Semuanya Gratis,” ujar Mentan. (ant)

Penghapusan Piutang Jangkau 600 Ribu Petani hingga Nelayan Berusaha

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi(ekbisntb.com/ant)

Bogor (ekbisntb.com) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya berpotensi membantu 600 ribu petani hingga nelayan untuk mengembangkan usaha mereka.

“Jadi kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa dicover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas,” kata Hasan di Bogor, Kamis.

Hasan menyebutkan hadirnya kebijakan ini memang ditujukan untuk membantu petani, nelayan, hingga UMKM agar tidak lagi terlilit utang.

Secara khusus kebijakan ini juga hanya menyasar pelaku UMKM, petani, hingga nelayan yang merupakan nasabah bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara, dan telah melewati masa jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun.

“Mereka tidak mampu membayar utang, sudah lebih dari 10 tahun, sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, sudah ada restrukturisasi hutangnya, tapi tetap tidak bisa membayar. Nah, dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang,” kata Hasan.

Harapannya dengan penghapusan piutang tersebut maka para pelaku usaha bisa kembali mengajukan kredit sebagai modal usaha.

Sebelumnya, Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 November 2024.

Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM,” kata Presiden. (ant)

Gerakan Pangan Murah Menyasar Ponpes

By
ekbisntb.com
-
0
GPM ke 24 yang digelar di Ponpes Al Amin Pejeruk, Ampenan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Garakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan dukungan Pemprov NTB dan Bapanas tidak hanya digelar di pusat-pusat keramaian. Kegiatan pengendalian harga ini juga dilakukan hingga ke Pondok Pesantren (Ponpes).

Seperti halnya kegiatan GPM ke 24 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Kamis, 7 November 2024, lokasinya di Yayasan Ponpes Al-Amin Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Seperti biasa, GPM menyediakan berbagai jenis kebutuhan pokok pangan strategis, dan kebutuhan pelengkap lainnya. Diantaranya beras, cabai, tomat, bawang, telur, ikan, daging, ayam, pangan olahan kemasan, dan sejumlah komoditas pangan lainnya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menghadirkan langsung para produsen, dari kelompok tani, hingga distributor. Sehingga harga kebutuhan pangan straegis ini dijual dengan harga ditingkat petani. Bukan harga pasar.

Tak ayal, GPM di Ponpes Al-Amin ini dikunjungi sangat antusias oleh warga sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga tangga, yang berburu kebutuhan dapur tak jauh-jauh ke pasar dan harganya lebih rendah dari harga pasar.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Provinsi NTB, Raisah menyampaikan, GPM yang digelar kali ini di Ponpes, sesuai permintaan Yayasan dan Lurah setempat kepada Pemprov NTB.

Kegiatan GPM sebagaimana disampaikan tujuannya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan. Untuk pengendalian inflasi dan deflasi tidak naik atau turun sebagaimana target pemerintah.

“Pengendalian inflasi sangat perlu dilakukan, jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, atau terjadi deflasi karena harga-harga kebutuhan pokok terlalu rendah. Harus seimbang, inflasi dan deflasi. GPM ini adalah salah satu caranya,” ujarnya.

GPM menurut Raisah, akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun. ada hari besar nasional diakhir tahun yang juga diantisipasi kebutuhan masyarakat. yaitu Natal dan Tahun Baru.

“Tahun 2024 ini digelar 29 kali GPM, hari ini sudah ke 24. Masih ada kegiatan GPM yang akan dilaksanakan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Biasanya hari-hari besar terjadi lonjakan harga. Lonjakan harga kebutuhan pokok itu yang dinetralisir oleh GPM ini,” tambahnya.

Dengan menyediakan kebutuhan pokok melibatkan kelompok-kelompok tani, dan distributor, serta Bulog, diharapkan masyarakat tidak tergiur memborong kebutuhan di pasar. Sehingga, dapat memicu spekulan menaikkan harga kebutuhan.

GPM merupakan program yang diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional sebagai upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. GPM juga melibatkan Bulog dan BUMN Pangan, asosiasi, dan pelaku usaha pangan lainnya.(bul)

Polres Loteng Galakkan Program Ketahanan Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Polres Loteng mulai menggalakkan program ketahanan pangan di tengah masyarakat. Dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat bercocok tanam.(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) diintruksikan untuk mulai menggalakkan program ketahanan pangan mandiri d itengah masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan. Dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah ataupun lahan kosong sebagai tempat bercocok tanam.

Dari sana, masyarakat minimal bisa memenuhi kebutuhan pangan harianya. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli kebutuhan pokok. “Pentingnya kita ingatkan para Bhabinkamtibmas supaya  berperan aktif mendorong dan menginspirasi warga untuk memanfaatkan lahan kosong serta sumber daya yang ada disekitarnya,” sebut  Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK., di Praya, Rabu 6 November 2024 kemarin.

Selain tugas-tugas membina  keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, personel Polres Loteng diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat binaannya, bagaimana memanfaatkan lahan dan sumber daya untuk ketahanan pangan. Dengan menanam berbagai jenis kebutuhan pangan sehari-hari. Supaya masyarakat bisa mengurangi beban kebutuhan untuk membeli bahan pangan. Karena sudah bisa dipenuhi secara mandiri.

“Beberapa personel Bhabinkamtibmas kita sudah implementasikan program tersebut. Dengan memanfaatkan lahan kosong baik pekarangan maupun lahan milik masyarakat sebagai sebagai tempat bercocok tanam, berternak hingga budidaya. Diharapkan langkah ini semakin digalakkan dan diperluas lagi,” tegasnya.

Dikatakannya, masyarakat terkadang mau melakukan sesuatu kalau sudah ada contoh baiknya. Maka penting bagi para personel Polres Loteng yang ada di bawah untuk bisa memberikan motivasi bagi warga binaannya dengan menjadi contoh bagaimana mengelola lahan kosong yang ada. Sehingga bisa menghasilkan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

“Ini semua merupakan langkah konkret Polri guna mendukung tercapainya ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” pungkas mantan Kapolres Dompu ini. (kir)

Penetapan UMP NTB 2025 Dijadwalkan 21 November

By
ekbisntb.com
-
0
I Gede Putu Aryadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) siap membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Pekan ini, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja sudah akan diterima oleh Pemprov yang berisi data-data statistik dari BPS sebagai bahan informasi terkait dengan instrumen yang dibutuhkan untuk penyusunan UMP tersebut.

Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan, mulai tanggal 10 – 20 November akan digelar Sidang Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja  dalam rangka membahas besaran UMP tahun 2025 sebelum akhirnya akan ditetapkan tanggal 21 November 2024.

“Untuk kabupaten/kota itu penetapannya tanggal 30 November. Untuk saat ini kami masih menunggu data resmi dari statistik pusat,” kata I Gede Putu Aryadi kepada wartawan, Rabu 6 November 2024.

Ia mengatakan, pekan kemarin digelar rapat di Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) baru terkait dengan masalah pengupahan, terutama penyesuaian instrumen alfa 0,1 – 0,3 persen. Di Permenaker yang baru ini, instrumen perhitungan rasio alfa berubah menjadi 0,2 – 0,8 persen.

“Karena masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nanti dari situ kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi seperti apa, inflasi seperti apa, karena pemerintah mempertimbangan aspirasi dari dua pihak ini yaitu pengusaha dan buruh,” terang Aryadi.

Ia mengatakan, pihaknya tak bisa memprediksi berapa besaran kenaikan UMP Provinsi NTB tahun 2025 karena harus melalui pembahasan yang sesuai dengan SE Menteri Tenaga Kerja. Pembahasan UMP tak bisa lepas dari mekanisme yang telah diatur. “UMP ini kan pasti akan naik, namun besarannya yang kita tunggu,” katanya.

Memang BPS telah merilis secara resmi angka pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran secara nasional dan setiap provinsi untuk tahun 2024, namun untuk pembahasan UMP ini dibutuhkan surat edaran yang resmi dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai sebuah menkanisme dan alur pembahasan UMP.

Untuk diketahui, di 2024 ini UMP Provinsi NTB sebesar Rp2,44 juta, naik sebesar 3,06 persen atau Rp72.660 dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp2,37 juta. Penetapannya dilakukan bulan November 2023.(ris)

Penghapusan Utang Nelayan, Dislutkan NTB Tunggu Perintah Resmi Pusat

By
ekbisntb.com
-
0
Muslim(ekbisntb/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, ST., MT., mengatakan pihaknya kini sedang menunggu petunjuk resmi dari Pemerintah Pusat terkait dengan penghapusan utang nelayan.

“Kalau kita kan belum mendapat petunjuk resmi dari Kementerian Teknis,” katanya kepada Ekbis NTB, Rabu, 6 November 2024.

Ia menyatakan, untuk mengetahui bagaimana regulasi penghapusan utang nelayan ini nantinya akan dijabarkan dan diturunkan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP). Sampai saat ini, belum ada regulasi dari KKP terkait bagaimana skema penghapusan upah karena PP tersebut baru diteken.

“Kita tunggu KKP yang akan menjabarkan sampai ke bawah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menertibkan aturan untuk menghapus utang macet pelaku UMKM, nelayan, dan petani Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada hari Selasa, 5 November 2024.

Penghapusan utang ini bertujuan untuk membantu para petani, nelayan, dna UMKM untuk meneruskan usaha mereka tanpa perlu memikirkan kredit yang telah dipinjamnya.

Muslim mengaku sembari menunggu petunjuk pusat, NTB sudah memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan kemudahan kredit kepada nelayan pelaku usaha perikanan.

BLU ini dikatakan sudah banyak membantu para nelayan, yang mana mereka diberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pendapatan mereka. Pengajuan kredit BLU ini bisa diajukan melalui Bank dan koperasi yang ada di daerah nelayan.

 “BLU di NTB cukup banyak yang difasilitasi. Cuma peunjuk teknis kami belum tau karena baru dibacakan kemarin keputusan dari pak Presiden,” lanjutnya.

Berdasarkan data terakhir yang dikirimkan oleh Muslim, sampai dengan September 2024 total pengajuan kredit nelayan khusus di Pulau Sumbawa mencapai Rp2,8 miliar. Namun realisasi kredit yang bisa diberikan belum mencapai setengahnya, yaitu hanya Rp1,2 miliar.

Sementara untuk nelayan pulau Lombok belum diketahui karena data terkait dengan kredit nelayan di pulau ini belum diberikan. Yang pasti, dengan adanya penghapusan utang para nelayan ini diharapkan dapat membantu para nelayan untuk melanjutkan usaha mereka. (era)

Toilet di Objek Wisata di Lobar Tidak Memadai

By
ekbisntb.com
-
0
H Abubakar Abdullah dan Irman Sumantri (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Beberapa tahun terakhir Dermaga Gili Mas, Lembar,  Lombok Barat (Lobar) menjadi pintu masuk kapal pesiar, dimana puluhan kapal raksasa tersebut singgah membawa para wisatawan asing. Namun potensi besar puluhan ribu tamu kapal pesiar ini masih belum maksimal ditangkap oleh Pemkab Lobar. Masih ada 5 kapal pesiar yang akan singgah hingga Desember 2024.

Pasalnya, masih ada beberapa kendala dialami yang harus dibenahi Pemkab kedepannya. Salah satunya amenitas seperti ketersediaan kamar mandi dan toilet yang memadai sesuai standar bagi tamu asing. Wakil ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah mengatakan potensi kunjungan wisatawan melalui kapal pesiar sangat luar biasa manfaatnya bagi daerah. Karena kedatangannya tidak kosong, tapi mereka ingin tahu seperti apa Lombok, keunikannya dengan destinasi yang lain. Termasuk kuliner dan atraksinya.

“Kalau ini dikelola dengan baik, bisa ditampilkan kepada seluruh wisatawan yang datang, bisa mendatangkan nilai tambah, bisa menjadi potensi pendapatan bagi warga dan daerah,”kata dia. Kaitan dengan tamu yang datang, ada dari planning travel agen dan mandiri. Sehingga memang kalau ada yang berkunjung ke lokasi yang unik, mungkin dianggap berbeda bagi tamu. Dan ini sebagai bagian diversifikasi produk dari travel agen. Namun tentu ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar menjadi kesan baik bagi wisatawan. ‘’Yang paling penting adalah, kehadiran tamu ini membawa kesan dan pengalaman yang baik,’’ imbuhnya.

Menyoal bagaimana koordinasi antara Pemkab dengan travel agent  mengarahkan wisatawan ke destinasi wisata, pihaknya mendorong Pemkab, Pelindo, travel agent, pelaku wisata dapat menjalankan fungsi fasilitasi. Belum lagi jasa usaha transportasi, kuliner dan lainnya yang perlu ditata dan diatur sedemikan rupa. Semua pihak perlu kolaborasi, pelaku travel agent tidak bisa berjalan sendiri agar bisa mendatangkan benefit kepada masing-masing pihak, termasuk tax atau pajak bagi daerah yang masuk menjadi PAD.

Pihaknya juga mendorong OPD untuk membenahi dan menata kawasan wisata, lebih-lebih itu didatangi oleh kapal pesiar. Sebab menurutnya, persoalan seperti toilet masih menjadi kendala di lapangan. Ia juga mendorong OPD untuk lebih inovatif untuk mempromosikan atau menjual destinasi wisata Lobar. Salah satunya menyiapkan pusat informasi atau TIC (Tourism Information Center) di pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Pelindo.

Sementara itu Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Barat, Irman Sumantri tak menampik jika kendala dihadapi dari sisi kesiapan amenitas seperti toilet di masing-masing destinasi. Seperti di Narmada, itu kesiapan dari PT Tripat. Kemudian di Lingsar, diakui secara amenitas belum siap. Persoalan amenitas belum memadai ini pun sudah didiskusikan dengan pimpinan OPD. Sebab toilet bagi para tamu asing ini perlu disiapkan toilet duduk.

Hal ini pun juga sudah dievaluasi oleh OPD, termasuk mengajak diskusi dari pihak Asosiasi, mengigat kendala di Narmada dan Lingsar masih kurang memadainya toilet tersebut. Padhal ini sangat vital bagi pengunjung. Kendala penyiapan toilet seperti di Narmada dan Lingsar, karena masuk Cagar budaya maka harus diusulkan ke Bali. Selain itu di pasar seni Sesela juga kendala toilet yang memadai. Sementara lokasi itu dikelola Pemdes, sehingga perlu juga disiapkan oleh Pemdes. Diakui kendala yang dihadapi juga terkait anggaran untuk penanganan berbagai fasilitas tersebut. (her)

Pusat Mutiara Terlengkap Hadir di Kawasan The Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Komersial ITDC Troy Reza Warokka melihat-lihat koleksi mutiara di pusat penjualan mutiara Lipco Jewerly di kawasan The Mandalika, Rabu kemarin.(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Fasilitas penunjang pariwisata kian lengkap tersedia di kawasan The Mandalika yang dipastikan bakal semakin memudahkan para wisatawan yang datang berwisata ke kawasan ini. Dengan hadirnya Lipco Jewerly, pusat mutiara terlengkap di NTB. Pengoperasian pusat penjualan mutiara tersebut dilakukan Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka, Rabu 6 November  kemarin.

“Kehadiran pusat mutiara ini kian menambah lengkap fasilitas penunjang pariwisata di kawasan The Mandalika,” terang Troy Reza Warokka, kepada wartawan.

Hebatnya lagi, fasilitas pusat mutiara tersebut dibangun oleh investor local NTB. Artinya, investor NTB juga punya kemauan dan kemampuan untuk berinvestasi di kawasan The Mandalika. Pihaknya pun  memastikan, kawasan The Mandalika sangat terbuka bagi investor local yang mau dan serius berinvetasi di kawasan pariwisata unggulan ini.

Dikatakannya, sejauh ini setidaknya sudah ada lima investor local yang berinvestasi di kawasan The Mandalika. Rata-rata  perkembangannya cukup bagus. Yang menunjukkan bahwa kawasan The Mandalika juga terus berkembang. Sehingga turut membawa dampak bagi investor yang berinvestasi di kawasan The Mandalika, khususnya investor lokal.

“Kami selaku pengelolan kawasan The Mandalika mendorong dan sangat berharapan akan semakin banyak investor-investor local NTB yang masuk berinvestasi di kawasan The Mandalika. Harapanya, juga bisa ikut mendorong perkembangan kawasan The Mandalika itu sendiri kedepan,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Lily, owner Lipco Jewerly, mengaku tertarik berinvestasi di kawasan The Mandalika karena prospeknya yang sangat bagus. Bisa dilihat dari semakin banyak wisatawan yang datang berwisata di kawasan ini. Terutama wisatawan mancanegeranya. Di mana hamper 80 persen wisatawan yang ada di kawasan The Mandalika sekarang ini ialah wisatawan mancanegara.

Ia pun mengaku tertarik membuka pusat mutiara di kawasan The Mandalika karena juga melihat pasarnya cukup bagus. Mengingat, mutiara khususnya mutiara Lombok cukup diminati oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan domestic, termasuk juga mancanegara. “Wisatawan yang dari Jakarta dan lainya, itu kalau ke Lombok pasti mencari mutiara Lombok. Nah, kita hadir di kawasan The Mandalika untuk menjawab itu,” tegas Lily.

Dengan begitu wisatawan yang menginap di kawasan The Mandalika kalau mau mencari mutiara tidak perlu harus ke Mataram lagi. Karena sudah tersedia di kawasan The Mandalika. Apalagi kawasan The Mandalika dengan Bandara Internasional Lombok jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi wisatawan pemburu mutiara semakin mudah. (kir)

ITDC Bakal Selektif Terima Calon Investor

By
ekbisntb.com
-
0
Troy Reza Warokka (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan bakal lebih selektif dalam menerima calon investor yang akan berinvestasi di kawasan The Mandalika. Di mana calon investor haruslah yang benar-benar siap dan serius untuk berinvestasi di kawasan The Mandalika. Tidak hanya sekedar bermodalkan kemauan saja, tetapi tidak punya komitmen dan kemampuan untuk merealisasikan rencana investasinya.

Demikian ditegaskan Direktur Komersial ITDC Troy Reza Warokka, kepada wartawan di kawasan The Mandalika, Rabu 6 November 2024. “Kita ingin memastikan kawasan The Mandalika berkembang. Untuk itu, investor yang  masuk benar-benar terseleksi dan harus sanggup memenuhi persyaratan yang kita minta,” terangnya.

Misalnya bagi investor yang mau membangun hotel atau resort, harus yang kelas bintang lima. Kemudian sanggup memenuhi time line yang disiapkan, sehingga ada kepastian kalau investasi tersebut bisa terealisasikan dalam waktu yang ditentukan. Artinya, tidak hanya asal mau berinvestasi saja. Tetapi tidak jelas target realisasinya.

“Karena bagi kami soal investor yang ada di dalam kawasan The Mandalika, tidak masalah sedikit tetapi pasti. Dari pada banyak, namun tidak pasti,” ujarnya.

Ia pun memastikan kalau bicara soal laju investasi yang masuk ke kawasan The Mandalika, masih terus berproses. Sejauh ini pihaknya sudah membuka komunikasi dengan dua calon investor baru. Satu investor dalam negeri. Satu lagi investor luar negeri asal Jepang. Keduanya berencana membangun hotel dan resort di dalam kawasan The Mandalika.

Komunikasinya masih terus berjalan. Kedua investor tersebut diharapkan sudah mulai membangun tahun depan. “Soal detail investasinya seperti ada maupun nilai investasinya nanti kalau sudah groundbreaking,” imbuh Troy.

Selain itu saat juga sedang berproses pembangunan hotel bintang lima di kawasan Kuta lama atau area barat kawasan The Mandalika. Hotel tersebut nantinya bakal menjadi hotel terbesar di kawasan The Mandalika dengan kapasitas kamar yang lebih banyak serta memiliki fasilitas ballroom berkapasitas di atas 600 orang. Bahkan, rencananya bisa menampung sampai 1.000 orang.

Keberadaan hotel itu nantinya, bisa mendukung event-event MICE yang membutuhkan ruang pertemuan dengan kapasitas banyak, sehingga ke depan kawasan The Mandalika bisa menjadi lokasi gelaran event MICE skala nasional bahkan internasional. Karena fasilitas penunjangnya sudah tersedia.

“Hotel-hotel yang ada di kawasan The Mandalika saat ini belum memiliki fasilitas ruang pertemuan dengan kapasitas banyak. Nah, dengan hadirnya hotel baru di kawasan The Mandalika ini nantinya, maka ketersediaan ruang pertemuan dengan kapasitas banyak bisa terjawab. Supaya event-event MICE skala besar bisa digelar di kawasan The Mandalika ke depannya,” tandasnya. (kir)

Disdag Pantau Harga Minyak Goreng

By
ekbisntb.com
-
0
Kabid Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengecek ketersediaan pasokan dan harga minyak goreng kemasan di salah satu retail modern di Kota Mataram pada, Rabu 6 November 2024. (ekbisntb.com/ist) 

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram turun memantau harga minyak goreng di retail modern. Langkah ini dilakukan pasca isu kenaikan harga oleh pemerintah pusat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Rabu 6 November 2024 menyampaikan, pemantauan harga di retail modern untuk memastikan ketersediaan pasokan serta mengontrol harga menjelang pelaksanaan pasar rakyat yang akan digelar pekan depan. Selain itu, pihaknya ingin memastikan tidak ada gejolak harga pasca isu kenaikan minyak goreng dari pemerintah pusat. “Ada rencana kenaikan minyak goreng kemasan walaupun hanya Rp100-Rp200. Ini kita antisipasi jangan sampai ada gejolak di tengah masyarakat,” terangnya.

Pemantauan dari sejumlah retail modern di Kota Mataram, tidak ada kenaikan harga minyak goreng kemasan. Pasokan minyak goreng berbagai merk masih aman sampai akhir awal tahun 2025. Nida menyebutkan, harga minyak goreng subsidi dijual Rp15.700 perliter dari harga eceran tertinggi sebelumnya Rp14.000. Artinya, distributor diperbolehkan menjual minyak subsidi Rp15.700 saat pasar rakyat.

Selain minyak goreng lanjutnya, pihaknya juga melihat peminat beras SPHP di retail modern sangat tinggi. Hal ini dilihat dari stok beras SPHP yang disediakan retail modern untuk memenuhi kebutuhan warga. Pasalnya, harga beras premium di pasar melonjak drastis. “Beras SPHP ini sangat tinggi peminatnya. Makanya, beras SPHP menjadi primadona di tingkat masyarakat,” ujarnya.

Nida memastikan, pemantauan dilakukan di retail modern sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan barang dan harga barang pokok menjelang pasar rakyat. Pihaknya ingin pasar rakyat memiliki dampak terhadap pengendalian harga barang pokok menjelang akhir tahun, sehingga retail modern dilibatkan untuk mendekatkan masyarakat dengan distributor.

Ia mengimbau kepada masyarakat bahwa ketersediaan pasokan aman sampai tahun depan terutama untuk minyak goreng, beras, dan gula pasir. Selain itu, harga hortikultura juga stabil sehingga diingatkan tidak terjadi kepanikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (cem)

1...522523524...803Page 523 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami