spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 5

Kolaborasikan Pariwisata dan Selancar, Tekad Nurbaya Sari Pimpin PSOI NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengurus PSOI NTB pose bersama usai pemilihan di Legend Lake, Kerandangan – Lombok Barat, Minggu, 27 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Nurbaya Sari Terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Pengprov NTB Masa Bakti 2025–2028 di Kerandangan, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu 27 April 2025.

Pemilihan ini berlangsung dalam suasana yang penuh semangat dan demokratis di Legend Lake, Kerandangan – Lombok Barat, dihadiri oleh anggota PSOI NTB, pelaku industri pariwisata, serta berbagai pihak terkait.

Nurbaya Sari, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang sangat aktif dalam dunia pariwisata dan olahraga selancar, terpilih setelah melalui proses pemilihan yang ketat, dengan mengedepankan visi dan misi yang berorientasi pada kemajuan dunia selancar di NTB. Termasuk, peningkatan sektor pariwisata berbasis selancar.

Nurbaya Sari menegaskan komitmennya untuk menjadikan NTB sebagai destinasi utama untuk olahraga selancar di Indonesia, bahkan di dunia. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi besar olahraga selancar untuk mendongkrak pariwisata NTB dan memperkenalkan keindahan alam NTB kepada dunia.

“NTB memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan spot-spot surfing yang tidak kalah dengan destinasi-destinasi kelas dunia lainnya. Dalam kepemimpinan saya, kita akan lebih fokus pada pengembangan atlet selancar dari berbagai usia, memperkuat jaringan antar komunitas, dan tentunya meningkatkan event surfing baik tingkat lokal maupun internasional,” ujarnya.

Sebagai Ketua Umum PSOI Pengprov NTB, Nurbaya Sari bertekad untuk memperkenalkan program kerja yang lebih terarah dan berbasis pada pembinaan jangka panjang atlet-atlet selancar muda. Bahkan, dalam visi dan misinya, ia mencanangkan beberapa langkah strategis, seperti Pengembangan Atlet Selancar Usia Dini Mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet muda NTB, dari tingkat daerah hingga nasional. Namun, dalam melaksanakan ini butuh dukungan fasilitas pelatihan yang memadai serta kompetisi berjenjang.

Selain itu, penyelenggaraan kompetisi selacar nasional dan internasional. Dalam hal ini, menggelar lebih banyak kompetisi selancar baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menguji kemampuan atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari NTB kepada dunia.

Tidak hanya itu, kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku pariwisata menjalin hubungan erat dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis olahraga selancar. Salah satunya adalah dengan menciptakan event-event besar yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dirinya bersama pengurus yang lain akan menggadakan pelatihan untuk pelatih dan juri , sehingga memiliki sertifikasi internasional yang dapat mendukung kualitas kompetisi serta peningkatan standar pelatihan di NTB.

Meski demikian, ungkapnya, yang paling penting mempromosikan NTB sebagai tujuan wisata utama bagi para peselancar dunia, dengan menggandeng media internasional, influencer, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Apalagi tantangan di masa mendatang cukup besar, khususnya membangun infrastruktur dan fasilitas yang mendukung. Namun, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan NTB sebagai tempat yang ideal bagi pengembangan olahraga selancar. (ham)

Penyakit Jantung Koroner Kini Banyak Menyerang Anak Muda

Penulis
ekbisntb.com
-
0
dr. Yusra Pintaningrum(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyakit jantung koroner (PJK) kini tak lagi identik dengan usia lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, tren menunjukkan peningkatan signifikan kasus PJK di usia muda, terutama pada rentang usia 30–40 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi dunia medis, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Dr. dr. Yusra Pintaningrum, Sp.JP(K), FIHA, FAPSC, FAsCC, FAPSIC, menjelaskan bahwa penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah jantung yang mengganggu aliran darah ke otot jantung. Jika tidak segera ditangani, dapat berujung pada serangan jantung.

“Trennya sekarang memang mulai banyak menyerang usia muda, umur 30 sampai 40 tahun, dan salah satu faktor utamanya adalah merokok,” ucapnya saat diwawancarai pada Jumat, 25 April 2025.

Kata dr. Yusra, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, baik perokok konvensional maupun rokok elektrik. Nikotin dalam rokok menyebabkan kecanduan dan dapat merusak fungsi endotel pembuluh darah, sehingga mempercepat terbentuknya plak yang menyumbat aliran darah.

Selain merokok, gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam, serta kurangnya aktivitas fisik, juga menjadi pemicu utama. “Sekarang ini, orang tinggal klik-klik pesan makanan online. Makannya dapat, tapi jalan kakinya nggak ada. Akhirnya obesitas meningkat, disusul hipertensi dan dislipidemia,” tambahnya.

Ia juga menjabarkan jika faktor risiko PJK sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Faktor yang tidak bisa diubah meliputi jenis kelamin (laki-laki lebih berisiko), usia (semakin tua, semakin tinggi risiko), dan riwayat keluarga atau genetik. Sementara itu, faktor yang bisa dikendalikan antara lain merokok, obesitas, hipertensi, dan dislipidemia.

Kabar baiknya, NTB kini sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menangani kasus jantung koroner. Prosedur intervensi seperti kateterisasi jantung dan pemasangan stent sudah bisa dilakukan di rumah sakit provinsi. Bahkan, kurang lebih dari 11 pasien telah menjalani operasi bypass jantung (CABG) di NTB sepanjang satu tahun terakhir.

“Kerja sama dengan RS Jantung Harapan Kita masih terus berjalan, terutama untuk kasus penyakit jantung bawaan yang memerlukan operasi terbuka, karena yang itu memang belum bisa kita tangani sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya kasus pada usia muda, edukasi dan deteksi dini menjadi kunci. “Gaya hidup sehat harus dimulai sejak dini agar generasi produktif tetap terjaga kesehatannya,” tutupnya. (hir)

Disperindag Sulit Awasi Pengusaha yang Manipulasi Alat Timbang dan Alat Ukur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Armansyah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu mengaku sulit mengontrol alat timbang dan alat ukur pengusaha tanpa ada kesadaran mematuhi aturan dari pelaku usaha. Kendati demikian, Dinas akan tetap melakukan tera terhadap alat timbang dan alat ukur milik SPBU maupun pengusaha perdagangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Ir Armansyah, MSi yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengaku kesulitan menemukan praktik kecurangan pengusaha mempermainkan timbangan dan alat ukur di SPBU maupun di Gudang – Gudang jagung. “Untuk benar – benar menemukan praktik kecurangan, harus benar – benar menempatkan orang yang mengawasi atau menempatkan alat kita,” katanya.

Untuk mengecek keakuratan alat ukur dan timbangan, maka harus ditera. Sementara tidak mungkin setiap saat alat timbang dan alat ukur pengusaha ditera. “Sehingga butuh kesadaran bersama dari para pengusaha kita untuk tidak mempermainkan timbangan dan alat ukurnya,” harap Armansyah.

Belakangan beredar video pembeli BBM memprotes aksi manipulasi takaran di salah satu SPBU di Kabupaten Dompu. Praktik ini seolah membuka tabir upaya manipulasi takaran dan timbangan.

Salah satu pengusaha jual beli jagung di Dompu menceritakan pengalamannya jual beli jagung. Sering kali permainan yang membuat pihaknya merugi, tidak hanya pada timbangan Gudang, tapi pada alat ukur kadar air (KA). Di parkiran Gudang, KA jagung sama seperti KA yang diukur saat menimbang jagung petani. Ketika berada berada di dalam Gudang, KA cenderung meningkat dari 15 menjadi 17 – 18 persen.

“Sehingga terjadi refaksi atau pengurangan harga, bahkan hingga 10 persen. Itu yang membuat kita rugi, hanya untung di sewa mobil saja. Ini yang butuh pengawasan ketat pemerintah,” kalah salah seornga pengusaha dalam sesi diskusi beberapa waktu lalu. (ula)

Dompu Kirim Hewan Qurban Pertama melalui Tol Laut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengiriman hewan qurban melalui tol laut Pelabuhan Bima – Jakarta dilepas, Kamis 24 April 2025.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pengusaha ternak Dompu juga ikut memasarkan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan pasar hewan qurban di Jabodetabek tahun 2025. Ribuan ekor sapi potong dikirim melalui kapal laut dalam program tol laut Pelabuhan Bima – Jakarta dan mobil tronton.

Pengiriman pertama sapi potong melalui tol laut sebanyak 350 ekor berhasil dilepas, Kamis 24 April 2025. Sementara menggunakan mobil tronton sebanyak 500 ekor. “Pada hari ini sudah terbit izin sebanyak 800 ekor sapi potong tujuan Jabodetabek. Ini akan dikirim secara bertahap oleh para pengusaha menggunakan mobil tronton,” ungkap Muhammad Abduh, M.Si kepada Ekbis NTB, Jumat 25 April 2025.

Abduh juga mengungkapkan, kasus kematian ternak di Pelabuhan Gilimas Lembar Kabupaten Lombok Barat beberapa waktu lalu telah disikapi pemerintah untuk tidak terulang Kembali. Rapat yang dilakukan dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI itu disepakati untuk pembatasan izin rekomendasi pengeluaran ternak. “Termasuk membuka rute jalur penyeberangan lewat Denpasar Bali,” katanya.

Itu dilakukan karena kematian ternak di Pelabuhan Lembar disebabkan karena lamanya mengantri. Karena ternak yang diangkut menggunakan mobil tronton hanya bisa melalui Pelabuhan Gilimas Lombok Barat ke Banyuwangi dan tidak ada pengangkutan melalui Pelabuhan Lembar Lombok Barat ke Padangbai Bali atau Pelabuhan Lembar – Surabaya. Sehingga terjadi penumpukan mobil pengangkut ternak tujuan Jabodetabek.

Dengan dibukanya penyeberangan Lembar – Padangbai Bali, maka ternak harus dilengkapi dokumen persyaratan sesuai peraturan Mentri Pertanian No 17 tahun 2023, ternak sapi tidak menunjukkan gejala klinis penyakit ternak pada saat akan dilalulintaskan, tidak juga dibolehkan bongkar muat ternak selama di perjalanan, dan persetujuan lalu lintas ini hingga 30 April 2025. (ula)

297 Koperasi di Lotim Mati Suri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
M. Safwan (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Lombok Timur (Lotim) mengungkapkan dari total 612 koperasi yang terdaftar di wilayahnya, hanya 315 yang masih aktif. Artinya ada 297 koperasi di Lotim ini masih mati suri.

Kepala Diskop UKM Lotim, Muhammad Safwan, menjelaskan indikator aktifnya sebuah koperasi adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

“Koperasi dinyatakan aktif jika tetap menjalankan RAT. Sayangnya, hampir separuh dari koperasi yang ada tidak memenuhi kriteria ini,” terang Safwan.

Pemerintah kini menggalakkan pembentukan koperasi desa (kopdes) sebagai upaya memperkuat perekonomian di tingkat desa. Berbeda dengan koperasi umum yang dikelola oleh masyarakat, Kopdes melibatkan kepala desa sebagai ketua pengawas.

“Dari segi jenis usaha, Kopdes memiliki cakupan lebih luas, mencakup koperasi serba usaha, koperasi konsumen, produsen, hingga jasa simpan pinjam,” jelas Safwan.

Safwan menekankan tantangan terbesar dalam menghidupkan koperasi adalah komitmen pengurus, pengawas, dan anggotanya. “Jangan sampai koperasi dibangun, tapi kemudian dibiarkan tidur. Koperasi harus dikelola secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya pendampingan dari pihak dinas karena terbatasnya personel. Harapan ke depan, ujarnya, pendampingan bisa lebih baik dan koperasi tumbuh sebagai soko guru ekonomi rakyat.

Selanjutnya, diketahui dulu ada KUD (Koperasi Unit Desa) yang masih bertahan saat ini 23 unit namun dari jumlah itu juga hanya 16 rutin menggelar RAT.

Dengan kebijakan baru Koperasi Desa, Diskop Lotim berharap dapat memperkuat struktur perekonomian lokal. Namun, perlu adanya sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan masyarakat untuk memastikan koperasi benar-benar berfungsi optimal.

“Kami berkomitmen mendorong koperasi yang ada agar lebih produktif, termasuk melalui pendampingan meski dengan sumber daya yang terbatas,” pungkas Safwan.  (rus)

PAD Belum Optimal, Isti Minta Pemkot Tingkatkan Pembinaan Jukir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hj. Istiningsih(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengelolaan parkir di Kota Mataram masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi penataan maupun pengawasan terhadap para juru parkir. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., sistem perparkiran yang ada saat ini belum optimal. Baik dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pengelolaan parkir liar yang kerap muncul di sejumlah titik.

Isti menekankan pentingnya penertiban terhadap keberadaan juru parkir dan titik parkir. Salah satunya adalah pentingnya pendataan yang lebih terstruktur terkait jukir yang bekerja di wilayah Mataram. “Juru parkir ini harus jelas, titiknya di mana, orangnya siapa, sehingga ada daftar resmi yang mencatat siapa saja yang berhak bertugas,” ujarnya.

Masalah utama yang dihadapi adalah masih banyaknya jukir yang tidak resmi atau parkir liar. Hal ini, menurut para ahli, sangat merugikan potensi pendapatan daerah dari sektor perparkiran. “Parkir bisa menjadi salah satu sumber PAD yang sangat potensial, namun selama ini hasilnya belum maksimal,” ujar politisi PKS ini. Dalam kondisi saat ini, parkir liar sering kali terjadi di titik-titik strategis yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk meningkatkan PAD.

Selain itu, masalah terkait integritas dan tanggung jawab juru parkir juga disoroti. Banyak di antara mereka yang kurang bertanggung jawab, baik dalam hal menyetorkan hasil parkir ke kas daerah maupun dalam hal pelaksanaan tugasnya. “Kami mengusulkan agar ada pembinaan yang lebih rutin dan evaluasi berkala terhadap para juru parkir. Hal ini penting agar mereka dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik,” kata orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini.

Menurut Isti, jukir yang sudah melunasi kewajibannya tetap harus dipertahankan, namun dengan pembinaan yang lebih ketat. “Kalau sudah ada yang nakal, ada sanksi yang lebih tegas, bahkan bisa diganti,” tambahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem parkir yang ada berjalan dengan adil dan transparan, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD.

Isti menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap titik-titik parkir, terutama yang berada di tempat-tempat umum. Dia menilai bahwa keberadaan plang yang jelas di setiap titik parkir akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada tindakan yang merugikan, seperti parkir liar atau pungutan liar yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, isti menekankan pentingnya keberadaan PD Parkir yang sudah lama disarankan namun belum terwujud hingga saat ini. “Dengan adanya PD Parkir yang jelas, pengelolaan parkir bisa lebih terstruktur dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Kendati demikian, masih ada keyakinan bahwa jika dikelola dengan benar, sektor perparkiran di Kota Mataram dapat menjadi sumber pendapatan yang besar. “Kalau kita semua jujur dan bekerja sama, sektor parkir ini bisa jadi lahan pekerjaan yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar,” tambahnya. (fit)

Pemkab Dompu Optimalkan DBHCHT untuk Lindungi Buruh Tani Tembakau lewat BPJamsostek

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 6.000 petani(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 6.000 petani, buruh tani tembakau, dan pekerja bukan penerima upah (BPU) dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Nasrullah Umar.

Kepala Disnakertrans NTB menyebutkan, dari total 6.000 peserta, sekitar 3.800 orang didaftarkan oleh Pemkab Dompu dan sekitar 2.200 lainnya oleh Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok pekerja rentan dari risiko sosial dan ekonomi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, mengapresiasi inisiatif Pemkab Dompu dan menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial. Ia menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan mencakup dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program JKK melindungi peserta dari risiko kecelakaan kerja, termasuk saat berangkat atau pulang kerja, dengan manfaat perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh. Jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak atas santunan sebesar 48 kali upah serta beasiswa untuk dua anak hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.

Untuk peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, santunan sebesar Rp42 juta akan diberikan kepada ahli waris.

Nasrullah berharap cakupan perlindungan ini terus meningkat guna mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh serta mencegah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Dompu. (bul/*)

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan kepada Pekerja Migran yang Meninggal di Korsel

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada pekerja migran yang meninggal di Korea Selatan(ekbisntb.com/ist)

Tangerang (ekbisntb.com) – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sinergi antar lembaga. Hari ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp85 juta kepada ahli waris almarhum Musthakfirin, seorang PMI yang meninggal dunia saat bekerja di atas kapal di Korea Selatan.

Penyerahan santunan dilakukan langsung di Gateway Human Remains – Cargo Jenazah, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sesaat setelah jenazah almarhum tiba dari Incheon, Korea Selatan, menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA 879 pada pukul 16.05 WIB.

Musthakfirin adalah PMI skema Government to Government (G to G) yang ditempatkan di sektor perikanan Korea Selatan dengan visa kerja E-9. Berdasarkan laporan resmi dari KBRI Seoul, almarhum jatuh dari kapal tempatnya bekerja dan meninggal dunia pada 15 April 2025 pukul 23.52 waktu setempat akibat tenggelam di perairan Hongdo, Sinan-gun, Jeollanam-do.

Peristiwa ini menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk kehadiran negara, BPJS Ketenagakerjaan memastikan hak-hak almarhum sebagai peserta aktif tetap diberikan secara penuh.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Abdul Kadir Karding, yang turut hadir dalam prosesi penyerahan, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memenuhi segala hak yang dimiliki setiap warga negaranya.

“Kami mewakili Bapak Prabowo menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga almarhum dan berdoa agar beliau diterima di sisi Allah SWT,” ujarnya.

Menteri Karding juga menekankan bahwa ahli waris almarhum Musthakfirin akan mendapatkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, yang akan membantu melanjutkan kehidupan keluarga sepeninggal almarhum. Ia menegaskan pentingnya keberangkatan bekerja secara prosedural, agar setiap PMI terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan jaminan sosial yang melindungi mereka dari risiko kerja.

“Dengan prosedural, kita dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikasi, dan kontrak kerja, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, seperti ini, ada jaminan sosial yang melindungi,” tegasnya.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, dalam kesempatan terpisah, menegaskan bahwa seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Santunan ini merupakan hak almarhum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami hadir untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak menanggung beban sendiri. Inilah fungsi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai payung perlindungan di tengah risiko kehidupan,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, KP2MI, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Seoul, serta berbagai pihak yang memastikan pemulangan jenazah berjalan lancar hingga ke rumah duka di Dusun Campursari, Desa Tegalombo, Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah.

Penyerahan manfaat Jaminan Kematian ini menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap pekerja, terutama PMI yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas jangkauan peserta PMI agar seluruhnya dapat bekerja dengan aman di luar negeri tanpa cemas terhadap risiko yang mungkin timbul.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah yang terjadi pada almarhum Musthakfirin. Ia menekankan pentingnya perlindungan risiko sosial bagi para pekerja migran.

“Pekerja migran adalah pahlawan devisa negara dan wajib mendapatkan perlindungan dari risiko sosial. Santunan ini merupakan bukti negara hadir dalam melindungi dan peduli terhadap pekerja serta keluarganya. NTB, sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar, akan terus sinergi dengan stakeholder terkait untuk memastikan seluruh CPMI mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya. (bul/*)

Hingga Maret 2025 – Bima, Kota Bima dan Lotim Paling Tinggi Ketergantungan TKD di APBD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi NTB mengalami penyesuaian menjadi Rp19,48 triliun atau sudah terealisasi sebesar 25,90 persen sampai dengan Maret 2025. Secara umum, ketergantungan anggaran TKD di postur APBD seluruh Pemda di NTB masih sangat tinggi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, ada beberapa daerah yang memiliki ketergantungan dengan jumlah yang signifikan terhadap TKD di dalam APBD masing-masing.

Misalnya Kabupaten Bima persentase TKD di dalam APBD mencapai 99,38 persen hingga bulan Maret. Kemudian Kabupaten Lombok Timur sebesar 98,71 persen, dan Kota Bima sebesar 96,06 persen.

“Ini menunjukkan ketergantungan yang cukup signifikan terhadap dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat dan ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Jumat 25 April 2025.

Selain tiga kabupaten/kota di atas, beberapa daerah juga memiliki persentase dana TKD di atas 90 persen hingga Maret 2025 seperti Kabupaten Sumbawa sebesar 94,31 persen, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 93,51 persen, Dompu sebesar 93,04 persen dan Kabupaten Lombok Utara 92,16 persen.

Menurutnya, pihak Bappenda Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, daerah seperti Kota Mataram, dengan realisasi TKD sebesar 27,54 persen, menunjukkan upaya untuk lebih menyeimbangkan anggaran dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

Perhatian khusus juga diberikan pada alokasi Dana Desa yang sangat signifikan, dengan daerah seperti Kabupaten Lombok Utara sebesar 56,47 persen dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar 44,81 persen untuk memastikan pembangunan yang merata dan inklusif.

Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang berkelanjutan.(ris)

Belanja APBD Alami Kontraksi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

APBD 10 Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar 22,32 persen (YoY) di sisi pendapatan. Sebab realisasi pendapatn mencapai Rp2,407 triliun atau 9,22 persen.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, penurunan ini bersumber dari seluruh komponen pendapatan, baik PAD minus 12,51 persen, pendapatan transfer dari pemerintah pusat minus 23,26 persen, maupun komponen lain-lain PAD yang sah yang mencatatkan penurunan signifikan.

“Kondisi ini menjadi tantangan struktural dalam optimalisasi pendapatan daerah, khususnya terkait akurasi basis data wajib pajak, penyesuaian regulasi retribusi, dan keterlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) akibat perubahan pola penjadwalan oleh pemerintah pusat,”kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya, Jumat 25 April 2025.

Pada sisi belanja, realisasinya mencapai Rp1,456 triliun atau 5,57 persen dari pagu, terkontraksi 28,41 persen yoy. Penurunan signifikan terjadi pada belanja transfer yaitu minus 83,96 persen, belanja barang dan jasa minus 28,20 persen, dan belanja pegawai minus 17,78 persen.

Ratih mengatakan, adanya kontraksi ini terindikasi adanya pola penyesuaian belanja pada awal tahun, baik karena siklus administratif seperti proses pengadaan barang/jasa yang belum rampung, maupun adanya kehati-hatian dalam mengeksekusi belanja operasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Meskipun demikian, belanja modal menunjukkan kenaikan sebesar 5,74 persen, sebagai komitmen daerah dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang,” katanya.

Ia menambahkan, dengan target pendapatan sebesar Rp26,11 triliun, APBD 11 Pemda di NTB tahun 2025 dirancang dalam posisi defisit sebesar Rp30,45 miliar. Namun, realisasi

fiskal hingga akhir triwulan I justru menunjukkan kondisi surplus kas sebesar Rp951 miliar, yang turut didukung oleh SILPA tahun-tahun sebelumnya yang masih tersedia sebesar Rp914,02 miliar.

Ratih mengatakan, kondisi surplus anggaran saat ini memberi ruang fiskal yang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi program prioritas secara terarah dan berdampak langsung ke masyarakat.

Manajemen kas yang cermat dan produktif menjadi kunci, terutama dalam mengelola saldo kas daerah agar tidak sekadar menjadi idle cash di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melainkan dapat dimanfaatkan melalui skema pembiayaan inovatif seperti dana abadi daerah, penyertaan modal ke BUMD, atau pembiayaan program pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

“Dengan perencanaan dan eksekusi yang tepat, belanja daerah tidak hanya menjadi instrumen belanja, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan inklusif dan menurunkan kesenjangan antarwilayah,” sarannya. (ris)

1...456...488Halaman 5 dari 488

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami