Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 5

Pecahan Rp5.000 dan Rp10.000 Paling Diburu, Penukaran Uang di NTB Tembus Rp2,28 Triliun

0
Kegiatan penukaran uang pecahan kecil. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Program SERAMBI 2026 di NTB mencatat 26.111 penukar dengan total uang keluar Rp2,28 triliun. Pecahan kecil seperti Rp5.000 dan Rp10.000 menjadi yang paling diminati masyarakat selama Ramadan.

Kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2026 di Provinsi NTB mengalami lonjakan signifikan. Dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI), pecahan Rp5.000 dan Rp10.000 tercatat menjadi yang paling banyak ditukarkan oleh masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan SERAMBI 2026, total uang yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia mencapai Rp2,28 triliun.

“Jumlah tersebut terdiri dari penarikan oleh perbankan sebesar Rp1,77 triliun, layanan kas keliling Rp25,19 miliar, serta penukaran langsung kepada masyarakat sebesar Rp487,24 miliar,” ujarnya dalam rapat evaluasi bersama perbankan, Jumat (27/3/2026).

Sebagaimana diketahui, Program SERAMBI sendiri berlangsung sejak 19 Februari hingga 17 Maret 2026 dan dibagi dalam tiga termin layanan. Kegiatan mencakup kas keliling ke berbagai daerah seperti Selong, Jerowaru, Tanjung, Sembalun, hingga Pulau Bungin dan Maluk. Selain itu, layanan penukaran juga dilakukan melalui 85 titik kantor bank yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.

Pada termin kedua, layanan penukaran terpadu dipusatkan di halaman parkir Islamic Center Mataram dengan melibatkan 11 perbankan, di antaranya Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Bank Syariah Indonesia, hingga Bank Muamalat.

Sementara itu, pada termin ketiga, layanan kas keliling difokuskan untuk mendukung arus mudik, yang digelar di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid serta Pelabuhan Lembar.

Hario menyebutkan, selama periode SERAMBI, jumlah masyarakat yang melakukan penukaran mencapai 26.111 orang. Tingginya minat tersebut terlihat dari kuota penukaran yang selalu penuh di setiap kegiatan.

Uang yang ditukarkan pun dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama untuk kebutuhan berbagi kepada keluarga dan kerabat selama Ramadan. (bul)

Pasca-Lebaran Ketupat, Kebutuhan Pokok di Mataram Masih Mahal

0
H. Nursan sedang melayani pembeli cabai rawit di Pasar Induk Mandalika, pada Senin, (30/3/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pasca-Lebaran Ketupat, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar pantauan di Kota Mataram masih terpantau tinggi.

Salah satunya adalah komoditas cabai rawit yang masih berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras tercatat Rp44 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram di Pasar Induk Mandalika, Senin (30/3/2026).

Seorang pedagang cabai rawit di Pasar Induk Mandalika, H. Nursan, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah sudah terjadi sejak bulan Ramadan. Bahkan, harganya sempat menembus Rp200 ribu per kilogram.

Ia menambahkan, harga cabai rawit merah sejak Ramadan hingga usai Lebaran Ketupat bersifat fluktuatif atau terus berubah. Saat ini, harga cabai mencapai Rp100 ribu per kilogram untuk yang masih bertangkai dan Rp125 ribu per kilogram untuk yang sudah dibersihkan.

“Harganya naik turun tergantung kondisi kebutuhan masyarakat dan stok barang,” jelasnya.

Nursan juga menyebutkan bahwa cabai yang dijual didatangkan dari Pulau Jawa karena stok cabai rawit lokal di pasar tradisional, termasuk Pasar Induk Mandalika dan pasar lainnya di Kota Mataram, sangat terbatas, bahkan tidak tersedia. Sementara itu, harga cabai lokal dinilai lebih mahal dibandingkan cabai dari Jawa.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya cabai rawit yang banyak dicari masyarakat, berdampak pada menurunnya daya beli. Menurutnya, pembeli di pasar induk umumnya membeli untuk dijual kembali, sedangkan masyarakat untuk konsumsi rumah tangga cenderung membeli dalam jumlah kecil.

“Kalau untuk konsumsi, biasanya masyarakat hanya membeli setengah kilogram atau seperempat kilogram,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pembeli bernama Milhana mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang masih mahal, terutama cabai. Ia mengaku hanya mampu membeli seperempat kilogram dengan harga Rp10 ribu.

“Harganya masih naik sejak bulan puasa, jadi saya beli sedikit,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, menjelaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok memang terjadi sejak menjelang Ramadan dan cenderung fluktuatif.

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pengawasan harga di sejumlah pasar, terutama pasar pantauan seperti Pasar Induk Mandalika, Kebon Roek, dan Pagesangan.

“Beberapa harga kebutuhan pokok sudah mulai normal, seperti daging sapi Rp140 ribu per kilogram dan telur ayam Rp28 ribu per tray,” ujarnya.

Menurutnya, tingginya harga bahan pokok pasca-Lebaran Ketupat disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat. Meski demikian, pihaknya akan segera menindaklanjuti kondisi tersebut dengan menelusuri penyebab di lapangan. (pan)

Syarat Pencairan Anggaran Desa Berdaya, Setiap Desa Harus Ubah Angka Pendapatan

0
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp128 miliar untuk 256 desa lebih pada tahap pertama program Desa Berdaya. Untuk mendapatkan anggaran tersebut, setiap desa diberikan persyaratan, salah satunya yaitu harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengdes).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan Musrengdes dilakukan oleh desa untuk mengubah angka pendapatan. Setelah proses ini beres, Pemprov akan segera mentransfer anggaran sesuai dengan kebutuhan desa dengan nominal antara Rp300-500 juta.

“Kan kalau untuk anggaran desa berdaya sudah. Makanya kita untuk setahun ini kan 256 desa,” ujarnya, pekan kemarin.

Khusus program desa berdaya tematik, akan diberikan bantuan sebesar Rp300 juta per desa. Bantuan keuangan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Misalnya saja, di Desa Batu Mekar di Lombok Barat akan diberikan bantuan Rp300 juta untuk membangun akses jalan untuk agrobisnis para petani di desa tersebut.

“Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kita tata. Seperti itu harapan kita program ini,” katanya.

Nelly mengaku, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma kepada desa. Melainkan melalui verifikasi yang ketat. Desa, lanjutnya harus mampu mengembangkan desa sesuai dengan tema Desa Berdaya dan anggaran yang mereka dapatkan.

“Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kita sosialisasikan. Kemungkinan kita akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, untuk program Desa Berdaya tematik prinsipnya sudah mulai berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari masing-masing kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.

“Nanti kadesnya sebelum membuat proposal, harus betul-betul mempelajari kebutuhan desanya. Untuk pariwisatakah, sampah lingkungankah, atau untuk ketahanan pangankah, nah itu yang harus kita lihat,” sambungnya.

Sementara itu, program desa berdaya transformative, kata dia, lebih kepada transfer aset yang diberikan Pemprov NTB kepada warga miskin ekstrem. Semisal, ada masyarakat membutuhkan program ayam petelur untuk bisa mandiri maka akan diberikan pendampingan membuat usahanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi mengatakan, untuk desa berdaya tematik yang menyasar seluruh desa di NTB, akan diberikan sekitar Rp300 juta uang tunai oleh Pemprov NTB.

Penyaluran anggaran untuk desa berdaya tematik dilakukan secara bertahap. Sampai dengan akhir masa kepemimpinan Iqbal-Dinda pada tahun 2029 mendatang.

“Karena desa berdaya tematik kan ada 1.166 desa/kelurahan. Penyalurannya di tahun pertama sekian, tahun kedua, tahun ketiga sampai 1.166 desa terakomodir semua,” ujarnya, Kamis, 5 Maret 2026 lalu.

Dari anggaran tersebut, desa harus mengembangkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hamdi mengaku, telah ada petunjuk teknis yang harus diikuti oleh desa dalam memanfaatkan anggaran senilai Rp300 juta itu.

Dalam implementasinya, Pemprov NTB tetap melakukan pengawasan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini guna memastikan dana yang telah diberikan oleh Pemprov tidak disalahgunakan.

Di samping desa berdaya tematik, Pemprov NTB juga akan menyalurkan Rp500 juta untuk desa berdaya transformative. Yaitu desa dengan kategori miskin ekstrem. Skemanya, Rp300 juta diberikan langsung kepada desa, sementara Rp200 juta dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman (PUPR-Perkim) untuk membantu melakukan pembangunan. (era)

MFoS Jadi Balap Pendukung GT World Challenge Asia 2026

0
Ajang GT World Challenge Asia akan kembali hadir di Sirkuit Mandalika awal bulan Mei mendatang. Dengan ajang MFoS bakal jadi balapan pendukung. (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Kejuaraan dunia balap mobil GT World Challenge Asia 2026 akan kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 1–3 Mei 2026 mendatang. Dengan ajang Mandalika Festival of Spedd (MFoS) dipastikan turut mentas sebagai balapan pendukung. Kehadiran kejuaraan nasional balap mobil tersebut bakal membuat gelaran GT World Asia Challenge tahun ini semakin menarik dan seru.

“Dengan adanya kombinasi antara balapan internasional dan nasional ini penonton tidak hanya disuguhkan aksi mobil GT3 kelas dunia saja. Tetapi bisa melihata langsung persaingan pembalap tanah air yang tentunya tidak kalah menarik,” sebut Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

GT World Challenge Asia akan menghadirkan balapan yang diikuti mobil-mobil GT3 dari pabrikan ternama dunia. Mulai dari Ferrari, Porsche, Lamborghini hingga Mercedes. Sedangkan MFoS akan menghadirkan berbagai kelas balap seperti BRZ Super Series Radical & Time Attack hingga Kartini Cup – AGYA One Make Race (OMR). Ajang tersebut menjadi wadah bagi pembalap nasional untuk menunjukkan kemampuan balapanya di lintasan bertaraf internasional. Sekaligus memperkuat pembinaan dan ekosistem motorsport di Indonesia.

Gelaran GT World Challenge Asia yang kedua kalinya di Sirkuit Mandalika merupakan wujud komitmen MGPA dalam menghadirkan event internasional berkualitas di tanah air. Ajang yang tidak hanya menghadirkan balapan kelas dunia, tetapi juga pengalaman yang menyeluruh bagi para penggemar otomotif.

“Melalui MFoS kami juga ingin membuka peluang bagi talenta lokal untuk berkembang dan memiliki jalur menuju kompetisi internasional. Ini semua merupakan bagian dari visi jangka panjang kami dalam membangun ekosistem motorsport nasional,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat Indonesia khususnya penggemar otomotif tanah air untuk datang penonton dan merasakan langsung suasana balapan dunia tersebut. Di sela-sela balapan nantinya, penonton bisa menikmati berbagai aktivitas menarik di sirkuit. Salah satunya pit walk, di mana nantinya pentonton bisa melihat langsung aktivitas tim di area pit. Sekaligus berinteraksi dengan pembalap serta berfoto dengan mobil balap dari jarak dekat.

“Kehadiran ajang GT World Challenge Asia 2026 yang dipadukan dengan pengalaman interaktif dan supporting race MFoS diharapkan dapat semakin memperkuat daya tarik The Mandalika sebagai destinasi sportainment yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan The Mandalika,” tambah Priandhi.

Untuk tiket nonton, MGPA telah menyiapkan beberapa kategori tiket dengan harga terjangkau. Untuk tiket Grandstand A misalnya, harganya hanya Rp 50.000. Dengan opsi tambahan pit walk sebesar Rp100.000 bagi 150 pembeli pertama.

Kemudian ada juga kategori Royal Box seharga Rp3.250.000 serta paket Royal Box grup maksimal 30 orang sebesar Rp75 juta. Dengan tiket tersebut penonton dapat menikmati seluruh rangkaian balapan selama tiga hari penuh. Mulai dari sesi latihan, kualifikasi hingga balapan utama. (kir)

Lebaran Topat, Spirit Religi dan Pesona Wisata NTB

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Hj. Sinta Agathia Iqbal saat menghadiri Lebaran Topat di Makam Batulayar, Sabtu (28/3). (Suara NTB/ist)

Lebaran Topat kembali menegaskan posisinya bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai warisan religius dan budaya yang hidup sekaligus menjadi daya tarik pariwisata unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah daerah di Pulau Lombok menggelar Lebaran Topat di objek wisata yang ada di daerahnya pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Seperti Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang menggelar Lebaran Topat dengan pusat di kawasan Makam Batulayar dan Amphitheater Senggigi. Pemerintah Kota Mataram di objek wisata Bintaro, Makam Loang Baloq, dan Pemkab Lombok Tengah di Bencingah Kantor Bupati.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. SInta Agathia Iqbal menghadiri perayaan Lebaran Topat di Makam Batulayar. Ribuan masyarakat memadati lokasi sejak pagi hari, membawa dulang berisi ketupat dan hidangan khas, menciptakan panorama budaya yang kaya warna dan penuh kebersamaan.

Suasana pesisir Senggigi dipenuhi nuansa tradisi yang berpadu dengan geliat pariwisata. Wisatawan domestik maupun mancanegara turut hadir, menyaksikan secara langsung kekhasan budaya Suku Sasak yang hanya dijumpai di Lombok.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur, menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat filosofi luhur Lebaran Topat di tengah perkembangan pariwisata modern.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Lebaran Topat memiliki makna mendalam yang tidak boleh tergerus oleh modernisasi.

“Lebaran Topat bukan sekedar perayaan penutup Idulfitri, tetapi refleksi spiritual dan sosial masyarakat Sasak. Di dalamnya ada nilai ibadah, kebersamaan, dan kearifan lokal yang harus terus kita jaga,” pesannya.

Ia menjelaskan, filosofi ketupat yang menjadi simbol utama tradisi ini mengandung empat makna, yakni Lebaran (penyempurnaan ibadah), Luberan (berbagi rezeki), Leburan (saling memaafkan), dan Labur (kembali pada kesucian). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun harmoni antara manusia dengan Tuhan dan sesama.

Menurut Gubernur, penguatan makna filosofis ini penting agar Lebaran Topat tidak hanya menjadi atraksi budaya, tetapi tetap berakar pada nilai religius dan identitas masyarakat.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa Lebaran Topat merupakan warisan leluhur yang terus hidup dan dijaga oleh masyarakat Sasak dari generasi ke generasi.

“Tradisi ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang jati diri masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur,” katanya.

Secara historis, Lebaran Topat yang diperingati setiap 8 Syawal identik dengan ziarah ke makam ulama, doa bersama, serta tradisi makan bersama keluarga di kawasan pantai. Nilai religius dan sosial ini menjadi inti yang terus dipertahankan hingga kini.

Namun dalam perkembangannya, Lebaran Topat juga bertransformasi menjadi event budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata. Tahun ini, berbagai atraksi budaya seperti parade kreatif, pertunjukan seni tradisional, hingga arak-arakan ketupat turut memeriahkan suasana.

Partisipasi pelaku pariwisata, termasuk hotel dan resort di kawasan Senggigi, semakin memperkuat posisi Lebaran Topat sebagai kalender event unggulan daerah.

Transformasi ini dinilai sebagai bentuk adaptasi budaya yang positif, selama tidak menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi ruh tradisi.

“Pariwisata dan budaya harus berjalan seimbang. Kita ingin Lebaran Topat dikenal dunia, tetapi tetap menjaga autentisitas dan makna spiritualnya,” tegas Miq Iqbal.

Lebaran Topat 2026 pun menjadi bukti bahwa tradisi lokal dapat berkembang seiring zaman, tidak hanya sebagai simbol kebersamaan dan religiusitas, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi dan daya tarik wisata yang berkelanjutan bagi NTB.

Di Makam Bintaro, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan Lebaran Topat merupakan tradisi yang memiliki nilai positif dan terus dilestarikan hingga saat ini. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjaga keberlangsungan tradisi tersebut dari generasi ke generasi.

“Kita bersyukur hari ini kembali bisa melaksanakan tradisi Lebaran Topat dengan suasana penuh sukacita. Ini adalah kegiatan yang terus kita jaga konsistensinya dari tahun ke tahun, meskipun ada sedikit penyesuaian,” ujarnya, Sabtu (28/3).

Menurutnya, secara makna, perayaan Lebaran Topat menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan saling bermaafan setelah masyarakat menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal.

Lebaran Topat juga, lanjutnya, menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idulfitri 1447 Hijriah/2026 yang tidak hanya merefleksikan nilai religius, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan toleransi antarwarga di tengah dinamika global.

“Saya mengimbau masyarakat agar merayakan dengan penuh sukacita, namun tetap menjaga ketertiban dan keselamatan,” pesannya. (r/ham)

Belanja Pegawai hingga 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP

0
Ilustrasi pemangkasan TPP Pemprov NTB. (Suara NTB/artificial intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Belanja pegawai di Pemprov NTB melebihi batas yang telah ditetapkan pusat, yaitu mencapai 33,3 persen, padahal, pusat telah menetapkan maksimal 30 persen. Kelebihan belanja pegawai hingga tiga persen lebih ini menyebabkan NTB diancam sanksi jika belanja pegawai tidak bisa dikendalikan hingga akhir tahun 2026 nanti.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan salah satu langkah yang dilakukan NTB yaitu dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Paling kita mainnya di pengurangan TPP,” ujarnya pekan kemarin.

Kepala Bappeda NTB ini mengakui total belanja pegawai Pemprov NTB dalam APBD tahun 2026 masih di atas batas maksimal 30 persen. Mencapai sekitar 33,3 persen dari total APBD. Walau demikian, ia optimis pada tahun 2027 nanti, belanja pegawai Pemprov NTB bisa ditekan menjadi 30 persen. Menyesuaikan aturan yang berlaku tersebut.

“InsyaAllah kita akan mengejar 30 persen itu batas maksimal. Karena kalau tidak akan kena sanksi. Itu wajib dan harus,” katanya.

Hal serupa disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, H. Nursalim yang mengatakan belanja pegawai NTB berkisar di angkat 33 persen hingga 35 persen. Tingginya persentase tersebut, bukan disebabkan penambahan jumlah pegawai maupun kenaikan gaji, tetapi karena total APBD yang berkurang.

“Bukan karena jumlah pegawai bertambah atau gaji naik, tetapi karena total APBD yang berkurang. Persentase belanja pegawai otomatis naik ketika total APBD menurun,” katanya.

Adapun dengan menurunnya APBD hingga 900 miliar berdampak pada semakin meningkatnya belanja pegawai. Belanja pegawai, dikatakan memiliki komponen sendiri, sehingga semakin kecil nilai APBD, komponen belanja itu terlihat membesar.

Meski demikian, ia optimis pada saat batas akhir yang diberikan oleh pusat, yaitu pada tahun 2027, Pemprov NTB bisa mengendalikan belanja pegawai, setidaknya bisa pas di angka 30 persen atau kurang dari itu. Optimisme itu muncul karena adanya perombakan formula perhitungan belanja pegawai, yang mana belanja barang dan jasa akan keluar dari komponen belanja pegawai.

“Bukan karena jumlah pegawai bertambah atau gaji naik, tetapi karena total APBD yang berkurang. Persentase belanja pegawai otomatis naik ketika total APBD menurun,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dialami oleh Provinsi NTB, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia karena kebijakan pemotongan dana transfer berlaku secara nasional.

“Bukan hanya NTB, seluruh daerah. Seluruh daerah akan mengalami hal yang sama. Karena dipotong semua. Total belanja daerahnya. Itulah penyebabnya,” lanjutnya.

Terkait dengan penambahan 9 ribu pegawai yang dikhawatirkan akan memengaruhi belanja pegawai pada 2027, ia memastikan hal tersebut telah diperhitungkan. Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak dibebankan pada belanja pegawai.

“Tetapi kalau yang PPPK paruh waktu itu kan bukan di belanja pegawai. Tetapi di jasa. Di belanja jasa, karena PPPK ini kan kontrak sebenarnya,” jelasnya.

Menghadapi target persentase belanja pegawai di tahun 2027, Nursalim mengaku Pemprov telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari berharap pengembalian dana transfer oleh pemerintah pusat, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), hingga merasionalisasi belanja lain di luar komponen belanja pegawai.

“Makanya strateginya mudah-mudahan pemerintah pusat mengembalikan pemotongan dana transfer kita. Kemudian kita meningkatkan PAD. Kemudian mencoba merasionalisasi belanja-belanja yang tidak beririsan dengan komponen belanja pegawai,” terangnya. (era)

Lebaran Topat, Momentum Silaturahmi dan Toleransi di Kota Mataram

0
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Ketua DPRD Kota Mataram beserta Kapolresta Mataram memotong Ketupat Agung pada perayaan Lebaran Topat di Makam Bintaro, Jalan Selah Sungkar, Ampenan, Sabtu (28/3/2026). (Suatu NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menegaskan perayaan Lebaran Topat atau Ketupat merupakan bagian penting dalam menjaga konsistensi tradisi sebagai identitas budaya sekaligus sarana mempererat hubungan sosial masyarakat.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan Lebaran Topat merupakan tradisi yang memiliki nilai positif dan terus dilestarikan hingga saat ini. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjaga keberlangsungan tradisi tersebut dari generasi ke generasi.

“Kita bersyukur hari ini kembali bisa melaksanakan tradisi Lebaran Topat dengan suasana penuh sukacita. Ini adalah kegiatan yang terus kita jaga konsistensinya dari tahun ke tahun, meskipun ada sedikit penyesuaian,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, secara makna, perayaan Lebaran Topat menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan saling bermaafan setelah masyarakat menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal.

Lebaran Topat juga, lanjutnya, menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idulfitri 1447 Hijriah/2026 yang tidak hanya merefleksikan nilai religius, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan toleransi antarwarga di tengah dinamika global.

“Saya mengimbau masyarakat agar merayakan dengan penuh sukacita, namun tetap menjaga ketertiban dan keselamatan,” pesannya.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini juga menjelaskan, tradisi Lebaran Topat tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mengandung filosofi mendalam, termasuk makna ketupat sebagai simbol kebersamaan, kesederhanaan, dan nilai-nilai kehidupan.

Lebih lanjut, Mohan menekankan pentingnya pelestarian tradisi sebagai tanggung jawab bersama, terutama dalam membina generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai positif di tengah perkembangan zaman.

“Kita harus terus mengingatkan generasi muda untuk merawat tradisi. Di tengah perkembangan masyarakat, ada nilai positif dan negatif. Tugas kita memastikan nilai-nilai yang baik tetap bertahan,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Menurutnya, perbedaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, baik dalam aspek agama, politik, maupun pandangan sosial.

“Perbedaan itu pasti ada, bahkan dalam satu agama sekalipun. Namun, semuanya harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga semangat toleransi,” pungkasnya.

Pelaksanaan Lebaran Topat di Kota Mataram dipusatkan di dua lokasi, yakni Makam Bintaro di Jalan Saleh Sungkar, Kecamatan Ampenan, serta Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

Masing-masing lokasi mengusung tema berbeda. Di Makam Bintaro mengangkat tema “Mataram Religi Ketupat” (Ma’ripat), sedangkan di kawasan Makam Loang Baloq dan Taman Loang Baloq mengusung tema “Berkah Topat Mentaram”. (pan)

Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik

0
Inspeksi stok LPG di Depo Sekotong, Lombok Barat. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketahanan energi di daerah masih dalam kondisi aman, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik di tengah kekhawatiran krisis energi global yang berkembang belakangan ini.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mengalami krisis energi, melainkan hanya potensi tekanan yang juga dirasakan banyak negara. Sebagai akibat dampak perang yang dilakukan oleh Israel dan AS terhadap Iran, yang mengakibatkan diblokadenya jalur angkut BBM dunia (Selat Hormuz).

“Secara umum, kondisi energi kita masih aman. Belum ada krisis, yang ada baru potensi kekurangan energi secara global, sehingga banyak negara mulai mengurangi konsumsi atau menerapkan pembatasan,” ujarnya, kepada media ini, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi. Dari sisi pemerintah pusat, strategi yang dilakukan antara lain penguatan cadangan (buffer stock) energi primer, prioritas pasokan untuk pembangkit listrik, diversifikasi sumber impor BBM dan gas, serta penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, di tingkat daerah, Pemprov NTB fokus pada pengawasan distribusi subsidi agar tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan PLN, serta mendorong transisi energi secara bertahap.

“Koordinasi terus kami lakukan, termasuk pengecekan langsung ke depo LPG dan instalasi BBM untuk memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar,” kata Niken.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan bersama BPH Migas, Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc anggota Dewan Energi Nasional, SAM Pertamina Patra Niaga mas Dany Aji dan PLN UIW NTB, diketahui, stok energi di NTB dipastikan mencukupi. Bahkan, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan BBM yang masuk ke daerah untuk memperkuat ketersediaan.

“Pada akhir bulan ini dijadwalkan ada kapal yang membawa tambahan BBM, sehingga stok tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk elpiji, pemerintah juga telah melakukan langkah antisipatif dengan menambah pasokan secara signifikan. Penambahan ini mencapai hingga 250 persen dari kuota normal di masing-masing kabupaten/kota.

Penambahan ini, menurut Niken, dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri dan tradisi Lebaran Topat di NTB.

Di tengah kondisi global yang dinamis, Niken menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas energi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang justru dapat mengganggu distribusi.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak panic buying. Gunakan energi secara bijak, sesuai kebutuhan, agar distribusi tetap merata dan semua bisa terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, penggunaan energi secara bijak berarti tidak menimbun BBM atau elpiji, serta menggunakan energi secara efisien dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan kondisi stok yang masih aman dan langkah antisipasi yang terus dilakukan, Pemprov NTB optimistis kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Namun, dukungan masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar dinilai menjadi kunci agar stabilitas energi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (bul)

Komisi X DPR RI Minta NTB Ikut Alokasikan Anggaran Penyelenggaraan PON 2028

0
Lalu Hadrian Irfani (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Komisi X DPR RI yang membidangi urusan olahraga meminta Pemprov NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 untuk ikut mengalokasikan anggaran penyelenggaraan. Pasalnya ditengah efisiensi, tidak mungkin semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dia mengatakan bahwa ditengah kebijakan efesiensi pemerintah pusat dan ditambah dengan gejolak global yang masih tidak menentu. Penyelenggara PON 2028 tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan sepenuhnya dari APBN.

“Kalau mau jadi tuan rumah PON, daerah juga harus siapkan APBD. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Karena pemerintah pusat sedang melakukan efesiensi,” kata Lalu Hadrian.

Disampaikannya bahwa NTB maupun NTT selaku tuan rumah bersama PON 2028 tidak bisa bergantung dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun diminta menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran di APBD.

Karena itu, Ketua DPW PKB NTB itu mendorong agar alokasi anggaran sudah mulai disiapkan di APBD 2026. Sebab keputusan resmi terkait tuan rumah PON 2028 ditargetkan keluar dalam waktu dekat ini. “Kalau bisa ya mulai disiapkan dalam APBD tahun ini,” ujar Hadrian.

Menurutnya, dukungan melalui APBD sangat dibutuhkan untuk membenahi sejumlah fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Salah satu yang paling menjadi sorotan soal kondisi fasilitas olahraga di NTB. Khususnya Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember di Turida Mataram.

Gedung olahraga itu membutuhkan sejumlah revitalisasi agar memenuhi standar penyelenggaraan PON. Apalagi GOR Turida menjadi tumpuan venue jika PON 2028 benar-benar digelar di Bumi Gora.

Meski demikian, pihaknya tidak menampik kalau pemerintah pusat juga akan menggelontorkan bantuan perbaikan fasilitas. Tapi dengan catatan daerah terlebih dahulu menunjukkan komitmen nyata melalui APBD.

“Kalau mau jadi tuan rumah, perbaiki fasilitasnya. Pemerintah pusat akan melihat keseriusan daerah jadi tuan rumah,” cetusnya.

Dalam pelaksanaan PON ke depan, sambung Hadrian, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar tidak dilakukan pembangunan venue baru secara besar-besaran yang menguras anggaran negara.

“Presiden tidak ingin membangun venue baru dengan anggaran besar, tapi pengalaman sebelumnya, banyak yang tidak terkelola setelah PON selesai,” pungkasnya. (ndi)

Baru Sembilan Desa Mencairkan DD, Dinas PMD Lobar Ungkapkan Alasan Keterlambatan

0
Mahnan (Suara NTB/her), M. Tajudin (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Dari 119 desa di Lombok Barat (Lobar), baru sembilan desa yang bisa mencairkan Dana Desa (DD). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar berdalih keterlambatan pencairan DD ini akibat kendala penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah Pusat yang diterima desa.

Dari data yang diterima media, sembilan desa yang sudah penyaluran DD RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dan RKD (Rekening Kas Desa), di antaranya Desa Dopang dan Jeringo Kecamatan Gunungsari. Desa Dasan Baru dan Kediri Selatan Kecamatan Kediri. Selanjutnya Desa Lebah Sempage dan Golong Kecamatan Narmada. Desa Beleka dan Taman Ayu Kecamatan Gerung serta Desa Langko Kecamatan Lingsar.

Kepala Dinas PMD Lobar, Mahnan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan OPD terkait dan pusat. Setelah ada konfirmasi dari Kementerian Keuangan, barulah pihaknya mengajukan untuk pembayaran. Ia mengatakan, keterlambatan itu terjadi karena adanya penyesuaian di rencana kerja desa.

“Awalnya kan menyusun dengan pagu indikatif sama dengan tahun sebelumnya, tapi faktanya kan berubah. Itu salah satu yang membuat mereka (desa) melakukan penyesuaian kembali,” kata dia.

Disebutkan dari 119 desa, masih ada 110 desa yang dalam proses pencairan, sedangkan sisanya sembilan desa sudah cair. Pencairan ini butuh proses verifikasi, sehingga nanti ketika persyaratannya, tidak ada kendala.

Sementara itu Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin mengaku DD-nya telah cair. Pencairan DD dilakukan pada tiga hari sebelum Lebaran, setelah melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan sesuai ketentuan.

Hanya sembilan desa yang bisa direalisasikan sebelum terjadi gangguan sistem aplikasi OMSPAN. Sebab desa-desa ini lebih cepat mengajukan sehingga bisa lebih cepat terealisasi. Desa harusnya bisa lebih cepat mengajukan karena tergantung kecepatan usulan dari desa ke OPD.

Sementara itu, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Lobar, Maryuki mengakui belum banyak desa yang mencairkan DD. Penyebab belum cairnya bukan kesalahan di Pemkab, namun lebih pada teknis di pusat yakni pada aplikasi OMSPAN yang mengalami gangguan. Walaupun syarat telah dipenuhi desa tetapi kalau aplikasi OMSPAN terganggu, maka tentu tidak bisa diunggah. Kendalanya bukan ada di Pemda, sebab sepanjang berkas itu masuk, pihaknya mengajukan untuk pencairan.

Sesuai alur, pada saat desa mengajukan syarat, kemudian dicek kelengkapannya oleh Dinas PMD. Kalau sudah lengkap semua persyaratan, barulah diusulkan ke BKAD Lobar. Selanjutnya dari BKAD nanti melanjutkan ke KPPN, untuk verifikasi terakhir. “Kalau sudah, nanti dia unggah ke aplikasi, yang unggah BPKAD. Kalau servernya ada gangguan kita tidak bisa berbuat banyak karena itu di pusat,” pungkasnya.

Diakui, keterlambatan pencairan DD ini membuat program desa mandek, sehingga pihaknya pun berupaya mempercepat melalui berkoordinasi dengan BKAD. (her)