Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 484

Kukuh Rahardjo akan Pamit dari Bank NTB Syariah, Berlabuh ke Bank Muamalat Indonesia

0
H. Kukuh Rahardjo(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo ditetapkan sebagai Direktur pada Perseroan Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penetapananya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Dalam RUPS ini, juga ditetapkan Direktur Utama perseroan, yaitu, Imam Teguh Saptono, yang dulunya menjadi tandem H. Kukuh Rahardjo di BNI Syariah sebelum ke Bank NTB.

H. Kukuh Rahardjo yang dikonfirmasi soal ini membenarkan namanya sudah ditetapkan sebagai salah seorang direksi Bank Muamalat Indonesia pada RUPS LB. Menurutnya, proses hingga namanya masuk sebagai salah satu direksi sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir.

“Karena nampaknya, BMI membutuhkan orang-orang yang berkomitmen ingin membesarkan bank syariah di Indonesia,” katanya.

“Setelah diajak diskusi, ada tujuan yang ingin dicapai. Yaitu ingin membesarkan keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat adalah salah satu kekuatan bank siyariah di Indonesia. Karena semangat ini, saya bersedia,” tambahnya.

Lantas bagaimana dengan status di Bank NTB Syariah? H. Kukuh Rahardjo menegaskan, enam tahun sudah pemegang saham memberikan kepercayaan kepadanya untuk membangun bank daerah ini menjadi bank syariah yang kuat. Dalam pencapaiannya sejak konversi dari bank konvensional ke bank syariah penuh tahun 2018 lalu, kinerja Bank NTB Syariah terus menunjukkan trend yang positif.

“Saya melihat, Bank NTB Syariah ini sudah kuat. Enam tahun saya membantu membangunnya, infrastruktur, teknologinya sudah cukup mapan. Bank ini sudah cukup stabil. Apa salahnya kemudian saya berkontribusi juga untuk nasional,” tambahnya.

Kukuh Rahardjo menyampaikan juga, penetapannya sebagai salah seorang direksi di Bank Muamalat Indonesia juga sudah disampaikan kepada komisaris Bank NTB Syariah.

“Dalam waktu secepat mungkin saya akan melapor kepada pemegang saham Bank NTB Syariah, termasuk kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Termasuk kepada Bank Jatim yang sudah ber KUB dengan Bank NTB Syariah untuk pemenuhan modal inti. Saya akan mengundurkan diri,” katanya.

Sebab, setelah penetapan namanya di RUPS LB Bank Muamalat Indonesia, secara otomatis, tanggung jawab perseroan sudah diemban.(bul)

Distanbun NTB Tetap Berupaya Pertahankan Padi Gogo di Wilayah Kering

0
Ni Nyoman Darmilaswati (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB terus berupaya mempertahankan eksistensi padi gogo di daerah ini. Penanaman padi gogo dikhususkan untuk lahan-lahan kering yang terdapat di beberapa wilayah di NTB, baik di Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Sekretaris Distanbun NTB Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, para petani tetap mempertahankan varietas padi gogo agar tidak punah. Terlebih NTB memiliki sejarah yang panjang terkait kesuksesan padi gogo dalam mengentaskan kelapaaran di daerah ini.

“Kita tetap gencar untuk mempertahankan padi gogo ini jangan sampai punah. Dia tetap ada meskipun sekarang petani lebih suka tanaman (padi-red) Inpari 32, selera pasar yang ditanam biar laku teman-teman petani untuk menjual, namun pagi gogo tetap kami pertahankan,” kata Ni Nyoman Darmilaswati kepada Ekbis NTB, Selasa 10 Desember 2024.

Padi gogo sendiri adalah jenis padi yang ditanam di ladang atau kebun, bukan di sawah, dan tidak memerlukan irigasi khusus. Padi gogo merupakan padi kering yang dapat tumbuh di lahan kering atau dataran tinggi.

Dari data Distanbun NTB, hingga awal Desember 2024, realisasi penanaman padi gogo di NTB seluas 1.897 hektare dari target seluas 2.463 hektare. Varietas padi gogo paling banyak terdapat di Lombok Utara seluas 762 hektare, disusul Lombok Tengah 558 hektare dan Lombok Barat 420 hektare.

Provinsi NTB memiliki historis yang gemilang terkait dengan penanaman padi gogo. Produksi padi di NTB melonjak drastis setelah munculnya bencana kelaparan . Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan petani NTB menjadi salah satu penyumbang terbanyak swasembada beras pada 1984. Hal ini merupakan keberhasilan dari sektor pertanian yang membanggakan.

Sistem ini menjadi salah satu kebanggaan Gatot Suherman, Gubernur NTB pada saat itu. Lantaran keberhasilan swasembada pangan di NTB, Gatot Suherman ikut mendampingi Presiden RI kedua, Presiden Soeharto, untuk menghadiri undangan Food Agriculture Organization (FAO) di Roma.(ris)

Selamatkan BUMD, Pemprov NTB Ajukan Raperda Penyertaan Modal ke DPRD

0
Lalu Gita Ariadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke DPRD NTB. Pengajuan Rapeda ini atas dasar untuk menyelamatkan dan meningkatkan produktifitas badan perseorangan di daerah.

Diketahui, dua BUMD yang menjadi fokus Pemprov NTB dalam penyertaan modal adalah PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda). Khusus untuk PT Jamkrida, Pemprov NTB berupaya mencari jalan cepat dan tepat supaya BUMD ini bisa terselamatkan dan kembali produktif dalam membantu masyarakat.

“Ini kan kita mencari kiat-kiat bagaimana BUMD bisa kita selamatkan bahkan bisa produktif. Ini (raperda penyertaan modal, red) bagian dari strategi kita mendukung dan menyelamatkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., kepada Suara NTB, Selasa, 10 Desember 2024.

Mantan Pj Gubernur NTB ini menilai bahwa penyertaan modal kepada dua BUMD tersebut merupakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh Pemprov mengingat BUMD termasuk penyumbang PAD bagi daerah.

“Kondisi ekonomi kita itu tugas kami mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan urgensi dan kemanfaatannya. Kedepan, Jamkrida dan BPR harapan kita tentu menjadi BUMD yang produktif berperan dalam sumber-sumber pendapatan daerah. Membantu tumbuhnya perekonomian masyarakat, UMKM, penguatan UMKM di daerah kita,” katanya.

Karena BUMD menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah, sehingga perlu untuk memperjuangkan keberlanjutan operasional badan usaha yang ada di NTB, termasuk Jamkrida dan BPR.

Sehingga, dengan kondisi salah satu BUMD yaitu Jamkrida yang hampir mati akibat modal inti dan ekuitas belum mencapai target, perlu adanya bantuan penyertaan modal dari daerah agar operasional BUMD terus berjalan.

Diketahui, untuk mendapatkan ekuitas pemegang saham 51 Persen Jamkrida NTB, Pemprov perlu menyiapkan anggaran senilai Rp51 miliar. Sementara untuk BPR, Pemprov NTB perlu menyiapkan senilai 221 miliar.

Adapun dengan kondisi fiskal NTB saat ini, Gita mengaku pihaknya tetap berusaha memperjuangkan BUMD tersebut. Karena menurutnya, perlu adanya BUMD yang sehat untuk memperkuat pendapatan asli daerah.

“Dalam rangka memperkuat pendapatan asli daerah kita dividen, tentunya diindikasikan lewat sebuah kondisi BUMD yang sehat. Pembukuannya baik, dan lain sebagianya, bidang usahanya menguntungkan dan sebagainya,” terangnya.

Pun dengan Jamkrida yang dinilai belum maksimal memberikan bantuan kredit kepada masyarakat, menurutnya hal ini karena kemampuan finansial yang dimiliki PT tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan penyertaan modal untuk meningkatkan produktifitas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Belum dilayani (masyarakat, red) secara maksimal mungkin karena keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya. Itulah esensi dari dokumean permohonan penyertaan modal agar lebih optimal lagi daya dukung yang diberikan oleh daerah kita,” pungkasnya. (era)

Terdampak Banjir, Puluhan Hektar Sawah Terancam Gagal Tanam

0
M. Nur Hidayat(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, mencatat sedikitnya sekitar 80 hektar lahan di Desa Kerongkeng, Kecamatan Tarano terancam gagal tanam akibat banjir bercampur lumpur.

“Jadi, banjir yang terjadi di desa Kerongkeng tersebut akibat sampah menumpuk di jembatan sehingga air sungai meluap dan merendam sekitar 80 hektar areal persawahan,” kata Pelaksana BPBD Sumbawa, M. Nur Hidayat kepada wartawan, Selasa 10 Desember 2024.

Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lebih lanjut dan mendata masyarakat yang terdampak. Hal itu dilakukan untuk penanganan lebih lanjut atas kerusakan yang timbul akibat banjir.

“Kami sudah turunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengecekan dalam penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Selain itu, ada juga banjir terjadi di Desa Tolo’oi Kecamatan Tarano yang mengakibatkan jembatan penghubung di desa setempat, putus. Banjir yang terjadi di Desa Ongko, Kecamatan Empang menyebabkan tebing pengaman sungai di sekitar pemukiman warga sepanjang 60 meter ambruk.

Di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, sebuah embung jebol akibat banjir termasuk juga jembatan limpas di Desa Tatebal, Kecamatan Lenangguar juga putus diterjang banjir. Akibatnya, akses pemukiman penduduk ke areal pertanian menjadi putus.

“Atas bencana tersebut kami telah menerbitkan surat tanggap darurat bencana dan kami sudah menurunkan tim asesmen untuk perhitungan cepat dalam penanganan darurat terhadap infrastruktur yang terdampak bencana,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada OPD, camat, lurah dan kepala desa untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Seperti menyiagakan seluruh aparatur pemerintah serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta relawan siaga bencana dalam rangka kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama mereka yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana,” tukasnya. (ils)

Dapat BHPRD, Bapenda Dorong Desa ikut Semangat Kejar Target PAD

0
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim), Muksin (Ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim), Muksin  mendorong 239 desa se Kabupaten Lotim untuk ikut bersemangat dalam mengejar capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang akan didapatkan oleh desa dihitung dari persentase capaian PAD masing-masing desa.

“Makanya kita dukung aturan ini dan kita minta desa juga gereget meningkatkan capaian PAD di masing-masing desa,” terang Muksin menjawab Ekbis NTB, kemarin.

Aturannya, kata Muksin, besaran BHPRD yang akan ditransfer daerah ke desa itu 10 persen dari realisasi PAD. Semakin besar capaian di masing-masing desa, maka semakin besar pula BHPRD yang akan diterima desa.

Dijelaskan, objek pajak dan retribusi di desa itu cukup banyak. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), retribusi pasar, pajak makan minum, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan beberapa jenis sumber PAD lainnya.

“Semisal Rp 100 miliar capaian realisasi pajak di desaz maka desa bisa dapat Rp 10 miliar atau 10 persen dari capaian target PAD itu,” terangnya lagi.

Ditambahkan, pola pembagian BHPRD untuk desa ini jelas pasti akan membuat desa akan lebih bersemangat. “Dengan cara ini, desa gereget cari PAD karena akan menerima BHPRD,” imbuhnya.(rus)

DPRD NTB Minta Pemprov Perhatikan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Nataru

0
Abdul Rauf(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lebih memperhatikan ketersediaan bahan pokok (bapok) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menjaga kecukupan bapok dinilai sangat penting, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga di pasar.

Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Rauf, Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan perekonomian dan perdagangan. Menurutnya, Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Dinas Perdagangan (Disdag) diminta untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok.

“Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah harga beras yang sering mengalami fluktuasi. Saat ini, harga beras berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, dan perlu diwaspadai agar harga tersebut tidak terus meningkat, karena dapat menyulitkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga,” ujar Rauf pada Selasa 10 Desember 2024.

Ia menambahkan, pemerintah melalui berbagai pihak diminta untuk menyediakan cadangan beras dan bahan pangan lainnya guna memastikan ketersediaan bahan pokok selama periode Nataru. “Diharapkan agar bahan pangan tetap tersedia dan tidak terjadi kekurangan menjelang Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya.

Selain itu, Rauf juga menekankan pentingnya operasi pasar (OP) yang optimal untuk menstabilkan harga, serta menghindari lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, selama periode Nataru, permintaan terhadap bahan pokok, terutama beras, diprediksi akan melonjak. Oleh karena itu, pengawasan yang memadai di lapangan sangat penting untuk mencegah spekulan yang memanfaatkan momen kenaikan permintaan untuk menaikkan harga secara sepihak.

“Terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pedagang mungkin akan menaikkan harga dengan memanfaatkan momentum kenaikan permintaan pada musim liburan, seperti Natal dan Tahun Baru,” kata Rauf. “Karena itu, penting untuk menjaga harga tetap stabil dan mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.”

Abdul Rauf juga mengakui bahwa beberapa bahan pokok di NTB masih didatangkan dari luar daerah, seperti telur, daging ayam, dan minyak goreng. Untuk itu, pihaknya berharap agar ada upaya untuk mengembangkan sektor peternakan lokal, sehingga masyarakat bisa memperoleh pasokan bahan pangan dari sumber lokal yang lebih terjamin ketersediaannya, seperti telur dan daging ayam.

“Penting bagi kita untuk mengembangkan sektor peternakan lokal, sehingga masyarakat dapat memperoleh pasokan bahan pangan yang lebih stabil dan terjamin,” pungkasnya. (ndi)

Rayakan Ulang tahun ke-15, Garda Express Berikan Diskon Spesial Dan Santuni Panti Asuhan

0
Rangkaian acara Ultah ke-15 Garda Express, Selasa, 10 Desember 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-15, Ekspedisi Garda Express memberikan diskon 10 persen kepada pelanggan yang khusus mengirim dari Mataram khusus di hari jadi Garda Express yaitu tanggal 10 Desember. Pemberian diskon ini merupakan bentuk rasa terima kasih dan rasa syukur Garda Express karena telah dipercaya oleh masyarakat NTB sejak pertama kali ekspedisi ini dibentuk.

Selain memberikan diskon, Garda Express juga menyantuni anak yatim piatu di berbagai panti asuhan yang berbeda setiap tahunnya dan pada tahun ini Garda Express menyantuni Panti Asuhan Ibu Aminah, Tembelok. Santunan yang diberikan berupa sembako atau kebutuhan anak-anak yang berada di Panti Asuhan tersebut.

Rangkaian acara Ultah ke-15 Garda Express, Selasa, 10 Desember 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/ist)

General Manager Garda Express, Helin Djuniati, S.Adm., mengungkapkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pihaknya di hari ulang tahun Garda Express yang ke-15, diantaranya pemotongan tumpeng di kantor Pusat Mataram dan seluruh kantor cabang kami yang ada di setiap kabupaten/kota di NTB, dan penyantunan anak yatim piatu ke Panti Asuhan.

“Di hari ulang tahun ke- 15 ini kami ada pemberian diskon untuk pelanggan kami yang mengirim dari kantor pusat (Mataram) ke seluruh tujuan NTB Area yaitu diskon 10 persen bagi pelanggan yang mengirim barang dengan metode pembayaran cash di kantor. Untuk yang lainnya kita ada acara makan tumpeng bersama, doa bersama, dan ada santunan ke panti asuhan yang rutin kita lakukan setiap merayakan ulang tahun perusahaan” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 10 November 2024.

Helin berharap, di usia Garda Express yang ke-15 ini pihaknya bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. Sehingga ekspedisi ini makin tetap eksis dan mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan dengan para kompetitor.

“Semoga kami semakin eksis, terus tumbuh, dan kedepannya selalu memberikan layanan yang maksimal untuk mampu memenuhi kebutuhan pengiriman seluruh masyarakat NTB,” harapnya.

Hal senada disampaikan oleh Marketing Manager Garda Express, Gerry Gantara, SM., mengatakan di hari jadinya Garda Express yang ke-15, pihaknya berharap Garda Express bisa terus memberikan banyak manfaat kepada masyarakat NTB. Selain itu, ia berharap Garda Express bisa terus berkembang dengan menambah armada, layanan, dan jaringan kantor cabang di berbagai daerah baik di NTB ataupun luar NTB sebagai sarana penunjang kebutuhan pengiriman logistik yang semakin meningkat tiap tahunnya.

“Tema ulang tahun kami yang ke-15 kali ini adalah “semua bisa” yang artinya di Garda Express pelanggan kami bisa kirim semua jenis barang selama barang tersebut bukan barang yang dilarang dan beresiko dalam pengiriman serta mampu kami handle sesuai dengan kemampuan dan pengalaman team kami. ” katanya.

“Kedepannya perusahaan Garda Express akan terus konsisten memberikan pelayanan terbaik dan bisa memenuhi segala kebutuhan pengiriman pelanggan setia kami,” sambungnya.(era)

Jelang Akhir Tahun, Tren Inflasi Daerah Cenderung Normal

0
H. Khairuddin(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memprediksi tren inflasi di akhir tahun 2024 cenderung normal, meski potensi kenaikan tetap terjadi terutama jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetapi kenaikannya tidak signifikan.

“Prediksi kami di akhir tahun tetap akan terjadi inflasi, tetapi kenaikannya kurang dari dua persen, sehingga masih dalam kategori aman,” kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khairuddin kepada Ekbis NTB, Selasa 10 Desember 2024.

Meski terjadi kenaikan lanjut nya, namun angka tersebut masih normal sehingga tidak mengalami gejolak di masyarakat. Apalagi selama ini Sumbawa dianggap masih sangat terjaga untuk inflasinya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

“Kalau terjadi kenaikan paling di angka nol koma sekian persen, itu dianggap masih sangat normal jika kenaikannya mencapai 2 persen atau lebih baru menjadi persoalan,” ucapnya.

Haji Her pun meyakinkan, penyumbang inflasi tertinggi diprediksi oleh Bawang Merah terutama di musim penghujan. Bahkan berdasarkan hasil zoom meeting beberapa hari yang lalu sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai terdampak kenaikan harga bawang termasuk juga beras dan tanaman jenis holtikultura lainnya.

“Jadi, di sejumlah daerah, bawang merah ini menjadi penyumbang tertinggi inflasi dan kita sangat bersyukur Sumbawa untuk pasokan bawang merah cenderung sama,” ucapnya.

Tentu untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan pihaknya meminta kepada sejumlah pihak untuk memberikan atensi khusus dalam pengendalian inflasi daerah. Pertama yakni memastikan pasokan tetap tersedia termasuk juga produksi bahan pangan yang menjadi bahan pokok masyarakat.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan intervensi gerakan pangan murah bagi daerah rawan pangan atau terindikasi potensi itu. Ketiga, aksesibilitas distribusi menjadi fokus yang harus diperhatikan baik itu pangan, maupun hasil kelautan, perikanan, dan pertanian.

“Terakhir yakni menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak, mulai dari Bulog, penyedia, pasar, termasuk pegerakan keuangan dalam rangka memastikan semua harus betul-betul terkendali, ” tambahnya.

Ia menambahkan, yang menjadi fokus dalam mengantisipasi nanti yakni di akhir bulan Desember terutama jelang natal dan tahun baru.  Haji Her mengingatkan selama waktu tersebut harus betul-batul melakukan startegi dalam pengedalian Inflasi daerah.

“Perlu upaya bersama menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi semua pihak adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” tukasnya. (ils)

UMK KSB akan Dibahas Senin Pekan Depan

0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat akan memulai pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) 2025 pada Senin, 16 Desember mendatang. Kepastian tersebut disampaikan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi.

“Kami di dewan pengupahan sudah menjadwalkan untuk pembahasan UMK, Senin depan,” kata Slamet, Selasa 10 Desember 2024.

Sebelum memasuki proses pembahasan, dewan pengupahan KSB terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan dewan pengupahan dan Disnakertrans Provinsi NTB. Menurut Slamet hal itu sesuai kesepakatan yang diambil saat rapat pra yang digelar pekan lalu.

Sejumlah hal akan dikonsultasikan pada pertemuan dengan provinsi itu. Salah satu hal krusial sebut Slamet mengenai upah sektoral yang kembali dapat diberlakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum 2025.

“Karena teman-teman ada keinginan mendorong diterapkannya upah sektoral. Karena itu kami ingin tahu mekanismenya seperti apa,” papar Slamet.

Menengenai kenaikan UMK sendiri, Slamet menyampaikan, dewan pengupahan pastinya akan mengikuti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Permenaker 16/2024. Dimana keanikannya ditetapkan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun 2024.

“Nah saat pertemuan pra pembahasan UMK, diskusi teman-teman adalah, apakah 6,5 persen itu nilai maksimal atau minimal? Kalau minimal, kemudian berapa maksimalnya? Ini juga yang akan kita konsultasikan di provinsi nanti,” cetusnya.

Sebagai informasi, UMK KSB tahun 2024 ini senilai Rp2.650.862. Slamet mengatakan, jika dewan pengupahan memutuskan kenaikan sesuai persentase yang ditetapkan pusat, maka UMK tahun 2025 mendatang pada kisaran Rp2.850.000. “Dan pengalaman kita, hampir tiap tahun kenaikan upah minimum kita selalu yang paling tinggi NTB. Artinya ada kemungkinan tahun ini kita tertinggi lagi,” imbuhnya. (bug)

Musim Tanam, Petani Diminta Segera Tebus Pupuk

0
Ni Wayan Rusmawati(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, meminta kepada para petani agar segera melakukan penebusan pupuk yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.

“Kuota pupuk kita sudah 100 persen direalisasikan oleh Pemerintah pusat, sementara yang menjadi masalah saat ini penebusan pupuk yang dilakukan petani masih belum maksimal sehingga harus segera,” Kata Kadistan Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati kepada Ekbis NTB, Selasa 10 Desember 2024.

Berdasarkan data lanjutnya, untuk pupuk urea Sumbawa mendapatkan kuota sebanyak 62.598, 90 ton sementara realisasinya sekitar 44. 534, 14 ton. Sehingga masih ada sisa 18. 064, 76 ton atau sekitar 28, 86 persen yang harus segera diserap oleh para petani.

“Kalau untuk pupuk NPK kuota alokasi untuk Kabupaten Sumbawa sebanyak 48. 574 ton sementara realisasi hingga saat ini baru di angka 27. 156, 96 ton  atau sekitar 55, 91 persen,” ujarnya.

Wayan pun mengimbau kepada seluruh petani untuk bisa segera melakukan penebusan terhadap pupuk tersebut karena waktunya sudah semakin mepet. Hal itu perlu dilakukan, jangan sampai pupuk yang tersedia saat ini dialihkan ke daerah lain karena pupuk tidak kunjung ditebus.

“Jika kita hitung waktu yang tersisa kurang dari satu bulan, sehingga kami mengimbau kepada petani untuk segera melakukan penebusan,” ujarnya.

Ia menambahkan, para petani yang bisa melakukan penebusan terhadap pupuk tersebut yakni petani yang namanya sudah masuk dalam kelompok Simluhtan yang terdapat di 24 kecamatan. Jika tidak terealisasi 100 persen, maka pupuk tersebut akan dialihkan ke daerah lain.

“Kita tidak ingin jangan sampai pupuk tersebut dialihkan ke daerah lain karena Sumbawa juga masih membutuhkan. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh petani untuk segera melakukan penebusan,” tukasnya. (ils)