Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 483

Investor Timur Tengah Siap Bangun Satu Juta Rumah Per tahun

0
Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun kami sanggup,” ujar Wamen Fahri setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu.

Namun demikian, Wamen Fahri menekankan ke para investor itu bahwa besaran imbal hasil (bunga) investasi, harus tetap membuat harga rumah tetap terjangkau dalam program tiga juta rumah pemerintah.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

“Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun,” ujar Maruarar Sirait. (ant)

Angin Kencang Ganggu Jaringan Listrik di Sejumlah Wilayah di NTB

0
Angin Kencang Ganggu Jaringan Listrik di Sejumlah Wilayah di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Angin kencang disertai hujan deras yang melanda Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beberapa waktu ini menyebabkan gangguan pada jaringan listrik di sejumlah wilayah. Pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik dan beberapa tiang roboh menjadi tantangan utama dalam menjaga keandalan pasokan listrik di tengah cuaca ekstrem ini.

Lokasi terdampak mencakup beberapa daerah strategis seperti Senggigi di Lombok Barat, Desa Akar-Akar di Lombok Utara, Desa Penujak di Lombok Tengah, serta Desa Jeringo dan Desa Buwun di Lombok Barat, dan Latung di Sumbawa. Tim PLN dengan sigap melakukan langkah-langkah pemulihan untuk menormalkan suplai listrik yang terdampak.

“Curah hujan dan angin kencang saat ini sedang melanda yang menjadi penyebab gangguan di beberapa titik. PLN terus bekerja keras di lapangan untuk memulihkan pasokan listrik di daerah terdampak. Kami berterima kasih kepada masyarakat atas pengertian dan dukungannya selama proses pemulihan,” ujar GM PLN UIW NTB, Sudjarwo.

PLN menerjunkan tim tambahan dari berbagai unit untuk mempercepat proses pemulihan. Dengan semangat yang tinggi, petugas bekerja siang dan malam untuk mengamankan jaringan listrik dan menormalkan suplai listrik di wilayah terdampak.

Sudjarwo juga menambahkan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pemulihan.

“Kami memastikan setiap proses recovery dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi keselamatan masyarakat dan petugas PLN. Dengan koordinasi yang baik, alhamdulillah pemulihan gangguan dapat diselesaikan lebih cepat,” tambah Sudjarwo.

Dalam waktu dekat, PLN juga akan menghadapi masa siaga Natal dan Tahun Baru. Sudjarwo menegaskan komitmen PLN untuk terus memberikan pelayanan terbaik meskipun di tengah tantangan cuaca buruk.

“Kami berupaya maksimal untuk menjaga keandalan listrik di NTB. Cuaca buruk tidak menyurutkan semangat kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tegas Sudjarwo.

PLN mengimbau masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri saat menghadapi gangguan kelistrikan terutama pada saat cuaca ekstrem seperti ini. Masyarakat diharapkan segera melaporkan gangguan tersebut melalui aplikasi PLN Mobile, yang dirancang untuk memberikan layanan dalam satu genggaman.

Dengan aplikasi ini, laporan akan langsung ditanggapi, memastikan penanganan gangguan dapat dilakukan secara aman, efisien, dan profesional. Langkah ini juga mendukung upaya PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.(bul)

Emas Antam 11 Desember Naik Rp17.000 ke Angka Rp1,534 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Rabu, mengalami kenaikan Rp17.000 dari hari sebelumnya yang sebesar Rp1.517.000 per gram menjadi Rp1.534.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.384.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:
-Harga emas 0,5 gram: Rp817.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.534.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.008.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.487.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.445.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.835.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.962.000.
– Harga emas 50 gram: Rp73.845.000.
– Harga emas 100 gram: Rp147.612.000.
– Harga emas 250 gram: Rp368.765.000.
– Harga emas 500 gram: Rp737.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.474.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Penjualan Sepeda Motor Honda di NTB Tumbuh Optimis

0
Jeffry Mei Gamastra Runawang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Astra Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan optimisme tinggi terhadap prospek penjualan sepeda motor Honda di wilayah ini, seiring dengan pertumbuhan pasar yang stabil.

Menurut Jeffry Mei Gamastra Runawang, Kepala Wilayah Astra Motor NTB, perusahaan telah mencatatkan peningkatan penjualan yang signifikan pada tahun ini, khususnya pada produk-produk unggulan Honda seperti New Scoopy, PCX, dan model lainnya yang sangat diminati konsumen.

Jeffry mengungkapkan bahwa kinerja penjualan Astra Motor NTB tahun ini mengalami kenaikan yang cukup berarti, dengan target pertumbuhan penjualan yang mencapai 10 hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan, penjualan sepeda motor Honda di NTB cukup positif, dan kami sangat bersyukur dengan pencapaian ini. Peningkatan penjualan ini tidak terlepas dari produk-produk unggulan kami, seperti New Scoopy dan PCX yang memang memiliki daya tarik luar biasa di pasar,” ujarnya di Mataram, Rabu, 11 Desember 2024.

Untuk terus mempertahankan momentum positif ini, Astra Honda Motor (AHM) berkomitmen untuk menghadirkan inovasi yang menarik bagi konsumen. Jeffry menyatakan bahwa perusahaan akan terus mengoptimalkan penjualan dengan menghadirkan sepeda motor Honda terbaru yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen.

“AHM akan terus berinovasi dengan menghadirkan sepeda motor Honda yang tidak hanya memiliki desain menarik, tetapi juga fitur-fitur baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, khususnya di NTB,” tambahnya.
Ditambahkan, salah satu faktor utama yang mendukung kenaikan penjualan sepeda motor Honda di NTB adalah sektor pertanian yang terus berkembang, terutama di bidang pertanian padi, jagung, dan tembakau. Selain itu, berbagai event internasional yang diselenggarakan di NTB turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah ini.

“Event-event internasional di NTB juga berperan penting dalam mendorong penjualan sepeda motor, karena mereka memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah ini,” ungkap Jeffry.

Dan, sebagai salah satu merek sepeda motor terkemuka, Honda memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan konsumen di NTB. Jeffry menambahkan bahwa kekuatan merek Honda yang sudah sangat dikenal dan terpercaya menjadi salah satu faktor utama yang membuat konsumen tetap memilih produk Honda.

“Honda memiliki reputasi yang sangat baik, dan ini menjadi nilai tambah bagi kami. Konsumen di NTB sudah sangat percaya dengan produk-produk yang kami hadirkan, dan ini tentu saja mendukung kesuksesan penjualan kami,” tuturnya.

Melihat kinerja yang sangat positif tahun ini, Astra Motor NTB memiliki harapan besar untuk tahun depan. Jeffry yakin bahwa penjualan sepeda motor akan semakin meningkat, didukung oleh faktor-faktor ekonomi lokal yang terus berkembang dan inovasi produk yang akan terus dihadirkan.

“Kami optimis bahwa penjualan kami akan semakin baik tahun depan, dan kami akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk-produk terbaik,” demikian Jeffry.

Dengan dukungan produk-produk unggulan, inovasi berkelanjutan, serta faktor-faktor eksternal yang mendukung, Astra Motor NTB siap untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan memperkuat posisi Honda sebagai merek sepeda motor terdepan di NTB.(bul)

Kukuh Rahardjo akan Pamit dari Bank NTB Syariah, Berlabuh ke Bank Muamalat Indonesia

0
H. Kukuh Rahardjo(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo ditetapkan sebagai Direktur pada Perseroan Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penetapananya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Dalam RUPS ini, juga ditetapkan Direktur Utama perseroan, yaitu, Imam Teguh Saptono, yang dulunya menjadi tandem H. Kukuh Rahardjo di BNI Syariah sebelum ke Bank NTB.

H. Kukuh Rahardjo yang dikonfirmasi soal ini membenarkan namanya sudah ditetapkan sebagai salah seorang direksi Bank Muamalat Indonesia pada RUPS LB. Menurutnya, proses hingga namanya masuk sebagai salah satu direksi sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir.

“Karena nampaknya, BMI membutuhkan orang-orang yang berkomitmen ingin membesarkan bank syariah di Indonesia,” katanya.

“Setelah diajak diskusi, ada tujuan yang ingin dicapai. Yaitu ingin membesarkan keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat adalah salah satu kekuatan bank siyariah di Indonesia. Karena semangat ini, saya bersedia,” tambahnya.

Lantas bagaimana dengan status di Bank NTB Syariah? H. Kukuh Rahardjo menegaskan, enam tahun sudah pemegang saham memberikan kepercayaan kepadanya untuk membangun bank daerah ini menjadi bank syariah yang kuat. Dalam pencapaiannya sejak konversi dari bank konvensional ke bank syariah penuh tahun 2018 lalu, kinerja Bank NTB Syariah terus menunjukkan trend yang positif.

“Saya melihat, Bank NTB Syariah ini sudah kuat. Enam tahun saya membantu membangunnya, infrastruktur, teknologinya sudah cukup mapan. Bank ini sudah cukup stabil. Apa salahnya kemudian saya berkontribusi juga untuk nasional,” tambahnya.

Kukuh Rahardjo menyampaikan juga, penetapannya sebagai salah seorang direksi di Bank Muamalat Indonesia juga sudah disampaikan kepada komisaris Bank NTB Syariah.

“Dalam waktu secepat mungkin saya akan melapor kepada pemegang saham Bank NTB Syariah, termasuk kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Termasuk kepada Bank Jatim yang sudah ber KUB dengan Bank NTB Syariah untuk pemenuhan modal inti. Saya akan mengundurkan diri,” katanya.

Sebab, setelah penetapan namanya di RUPS LB Bank Muamalat Indonesia, secara otomatis, tanggung jawab perseroan sudah diemban.(bul)

Distanbun NTB Tetap Berupaya Pertahankan Padi Gogo di Wilayah Kering

0
Ni Nyoman Darmilaswati (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB terus berupaya mempertahankan eksistensi padi gogo di daerah ini. Penanaman padi gogo dikhususkan untuk lahan-lahan kering yang terdapat di beberapa wilayah di NTB, baik di Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Sekretaris Distanbun NTB Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, para petani tetap mempertahankan varietas padi gogo agar tidak punah. Terlebih NTB memiliki sejarah yang panjang terkait kesuksesan padi gogo dalam mengentaskan kelapaaran di daerah ini.

“Kita tetap gencar untuk mempertahankan padi gogo ini jangan sampai punah. Dia tetap ada meskipun sekarang petani lebih suka tanaman (padi-red) Inpari 32, selera pasar yang ditanam biar laku teman-teman petani untuk menjual, namun pagi gogo tetap kami pertahankan,” kata Ni Nyoman Darmilaswati kepada Ekbis NTB, Selasa 10 Desember 2024.

Padi gogo sendiri adalah jenis padi yang ditanam di ladang atau kebun, bukan di sawah, dan tidak memerlukan irigasi khusus. Padi gogo merupakan padi kering yang dapat tumbuh di lahan kering atau dataran tinggi.

Dari data Distanbun NTB, hingga awal Desember 2024, realisasi penanaman padi gogo di NTB seluas 1.897 hektare dari target seluas 2.463 hektare. Varietas padi gogo paling banyak terdapat di Lombok Utara seluas 762 hektare, disusul Lombok Tengah 558 hektare dan Lombok Barat 420 hektare.

Provinsi NTB memiliki historis yang gemilang terkait dengan penanaman padi gogo. Produksi padi di NTB melonjak drastis setelah munculnya bencana kelaparan . Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan petani NTB menjadi salah satu penyumbang terbanyak swasembada beras pada 1984. Hal ini merupakan keberhasilan dari sektor pertanian yang membanggakan.

Sistem ini menjadi salah satu kebanggaan Gatot Suherman, Gubernur NTB pada saat itu. Lantaran keberhasilan swasembada pangan di NTB, Gatot Suherman ikut mendampingi Presiden RI kedua, Presiden Soeharto, untuk menghadiri undangan Food Agriculture Organization (FAO) di Roma.(ris)

Selamatkan BUMD, Pemprov NTB Ajukan Raperda Penyertaan Modal ke DPRD

0
Lalu Gita Ariadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke DPRD NTB. Pengajuan Rapeda ini atas dasar untuk menyelamatkan dan meningkatkan produktifitas badan perseorangan di daerah.

Diketahui, dua BUMD yang menjadi fokus Pemprov NTB dalam penyertaan modal adalah PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda). Khusus untuk PT Jamkrida, Pemprov NTB berupaya mencari jalan cepat dan tepat supaya BUMD ini bisa terselamatkan dan kembali produktif dalam membantu masyarakat.

“Ini kan kita mencari kiat-kiat bagaimana BUMD bisa kita selamatkan bahkan bisa produktif. Ini (raperda penyertaan modal, red) bagian dari strategi kita mendukung dan menyelamatkan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., kepada Suara NTB, Selasa, 10 Desember 2024.

Mantan Pj Gubernur NTB ini menilai bahwa penyertaan modal kepada dua BUMD tersebut merupakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh Pemprov mengingat BUMD termasuk penyumbang PAD bagi daerah.

“Kondisi ekonomi kita itu tugas kami mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan urgensi dan kemanfaatannya. Kedepan, Jamkrida dan BPR harapan kita tentu menjadi BUMD yang produktif berperan dalam sumber-sumber pendapatan daerah. Membantu tumbuhnya perekonomian masyarakat, UMKM, penguatan UMKM di daerah kita,” katanya.

Karena BUMD menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah, sehingga perlu untuk memperjuangkan keberlanjutan operasional badan usaha yang ada di NTB, termasuk Jamkrida dan BPR.

Sehingga, dengan kondisi salah satu BUMD yaitu Jamkrida yang hampir mati akibat modal inti dan ekuitas belum mencapai target, perlu adanya bantuan penyertaan modal dari daerah agar operasional BUMD terus berjalan.

Diketahui, untuk mendapatkan ekuitas pemegang saham 51 Persen Jamkrida NTB, Pemprov perlu menyiapkan anggaran senilai Rp51 miliar. Sementara untuk BPR, Pemprov NTB perlu menyiapkan senilai 221 miliar.

Adapun dengan kondisi fiskal NTB saat ini, Gita mengaku pihaknya tetap berusaha memperjuangkan BUMD tersebut. Karena menurutnya, perlu adanya BUMD yang sehat untuk memperkuat pendapatan asli daerah.

“Dalam rangka memperkuat pendapatan asli daerah kita dividen, tentunya diindikasikan lewat sebuah kondisi BUMD yang sehat. Pembukuannya baik, dan lain sebagianya, bidang usahanya menguntungkan dan sebagainya,” terangnya.

Pun dengan Jamkrida yang dinilai belum maksimal memberikan bantuan kredit kepada masyarakat, menurutnya hal ini karena kemampuan finansial yang dimiliki PT tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan penyertaan modal untuk meningkatkan produktifitas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Belum dilayani (masyarakat, red) secara maksimal mungkin karena keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya. Itulah esensi dari dokumean permohonan penyertaan modal agar lebih optimal lagi daya dukung yang diberikan oleh daerah kita,” pungkasnya. (era)

Terdampak Banjir, Puluhan Hektar Sawah Terancam Gagal Tanam

0
M. Nur Hidayat(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, mencatat sedikitnya sekitar 80 hektar lahan di Desa Kerongkeng, Kecamatan Tarano terancam gagal tanam akibat banjir bercampur lumpur.

“Jadi, banjir yang terjadi di desa Kerongkeng tersebut akibat sampah menumpuk di jembatan sehingga air sungai meluap dan merendam sekitar 80 hektar areal persawahan,” kata Pelaksana BPBD Sumbawa, M. Nur Hidayat kepada wartawan, Selasa 10 Desember 2024.

Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lebih lanjut dan mendata masyarakat yang terdampak. Hal itu dilakukan untuk penanganan lebih lanjut atas kerusakan yang timbul akibat banjir.

“Kami sudah turunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengecekan dalam penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Selain itu, ada juga banjir terjadi di Desa Tolo’oi Kecamatan Tarano yang mengakibatkan jembatan penghubung di desa setempat, putus. Banjir yang terjadi di Desa Ongko, Kecamatan Empang menyebabkan tebing pengaman sungai di sekitar pemukiman warga sepanjang 60 meter ambruk.

Di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, sebuah embung jebol akibat banjir termasuk juga jembatan limpas di Desa Tatebal, Kecamatan Lenangguar juga putus diterjang banjir. Akibatnya, akses pemukiman penduduk ke areal pertanian menjadi putus.

“Atas bencana tersebut kami telah menerbitkan surat tanggap darurat bencana dan kami sudah menurunkan tim asesmen untuk perhitungan cepat dalam penanganan darurat terhadap infrastruktur yang terdampak bencana,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada OPD, camat, lurah dan kepala desa untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Seperti menyiagakan seluruh aparatur pemerintah serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta relawan siaga bencana dalam rangka kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama mereka yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana,” tukasnya. (ils)

Dapat BHPRD, Bapenda Dorong Desa ikut Semangat Kejar Target PAD

0
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim), Muksin (Ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim), Muksin  mendorong 239 desa se Kabupaten Lotim untuk ikut bersemangat dalam mengejar capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang akan didapatkan oleh desa dihitung dari persentase capaian PAD masing-masing desa.

“Makanya kita dukung aturan ini dan kita minta desa juga gereget meningkatkan capaian PAD di masing-masing desa,” terang Muksin menjawab Ekbis NTB, kemarin.

Aturannya, kata Muksin, besaran BHPRD yang akan ditransfer daerah ke desa itu 10 persen dari realisasi PAD. Semakin besar capaian di masing-masing desa, maka semakin besar pula BHPRD yang akan diterima desa.

Dijelaskan, objek pajak dan retribusi di desa itu cukup banyak. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), retribusi pasar, pajak makan minum, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan beberapa jenis sumber PAD lainnya.

“Semisal Rp 100 miliar capaian realisasi pajak di desaz maka desa bisa dapat Rp 10 miliar atau 10 persen dari capaian target PAD itu,” terangnya lagi.

Ditambahkan, pola pembagian BHPRD untuk desa ini jelas pasti akan membuat desa akan lebih bersemangat. “Dengan cara ini, desa gereget cari PAD karena akan menerima BHPRD,” imbuhnya.(rus)

DPRD NTB Minta Pemprov Perhatikan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Nataru

0
Abdul Rauf(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lebih memperhatikan ketersediaan bahan pokok (bapok) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menjaga kecukupan bapok dinilai sangat penting, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga di pasar.

Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Rauf, Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan perekonomian dan perdagangan. Menurutnya, Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Dinas Perdagangan (Disdag) diminta untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok.

“Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah harga beras yang sering mengalami fluktuasi. Saat ini, harga beras berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, dan perlu diwaspadai agar harga tersebut tidak terus meningkat, karena dapat menyulitkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga,” ujar Rauf pada Selasa 10 Desember 2024.

Ia menambahkan, pemerintah melalui berbagai pihak diminta untuk menyediakan cadangan beras dan bahan pangan lainnya guna memastikan ketersediaan bahan pokok selama periode Nataru. “Diharapkan agar bahan pangan tetap tersedia dan tidak terjadi kekurangan menjelang Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya.

Selain itu, Rauf juga menekankan pentingnya operasi pasar (OP) yang optimal untuk menstabilkan harga, serta menghindari lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, selama periode Nataru, permintaan terhadap bahan pokok, terutama beras, diprediksi akan melonjak. Oleh karena itu, pengawasan yang memadai di lapangan sangat penting untuk mencegah spekulan yang memanfaatkan momen kenaikan permintaan untuk menaikkan harga secara sepihak.

“Terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pedagang mungkin akan menaikkan harga dengan memanfaatkan momentum kenaikan permintaan pada musim liburan, seperti Natal dan Tahun Baru,” kata Rauf. “Karena itu, penting untuk menjaga harga tetap stabil dan mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.”

Abdul Rauf juga mengakui bahwa beberapa bahan pokok di NTB masih didatangkan dari luar daerah, seperti telur, daging ayam, dan minyak goreng. Untuk itu, pihaknya berharap agar ada upaya untuk mengembangkan sektor peternakan lokal, sehingga masyarakat bisa memperoleh pasokan bahan pangan dari sumber lokal yang lebih terjamin ketersediaannya, seperti telur dan daging ayam.

“Penting bagi kita untuk mengembangkan sektor peternakan lokal, sehingga masyarakat dapat memperoleh pasokan bahan pangan yang lebih stabil dan terjamin,” pungkasnya. (ndi)