Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 477

Sopir Bemo Harap Pemkot Sederhanakan Persyaratan Angkutan Pelajar

0
Sopir angkot di Kota Mataram, Wayan bersama angkutannya. (ekbisntb.com/era)

SOPIR angkutan kota (Angkot) yang ada di Kota Mataram berharap Pemkot Mataram memudahkan persyaratan untuk bisa bergabung dalam program angkutan gratis untuk pelajar. Salah satu sopir angkot yang telah menggeluti profesi tersebut selama 40 tahun, Wayan mengaku merasa sangat senang dengan program baru Pemkot Mataram tersebut. Namun, dirinya tidak bisa bergabung menjadi partner Pemkot karena terhalang persyaratan yang dinilai rumit.

“Senang sekali kalau digunakan angkot ini, yang penting persyaratannya tidak terlalu sulit,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 7 Desember 2024.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sopir adalah surat atau dokumen mobilnya harus hidup, beserta dengan SIM sang sopir. Wayan mengaku, persyaratan ini cukup memberatkan mengingat banyaknya surat yang mati akibat sedikitnya pendapatan harian mereka.

“SIM tidak bisa perpanjang karena perpanjang SIM aja Rp1,7 juta. Bagaimana mau cari sedangkan untuk makan saja sulit,” katanya.

Ia mengungkapkan, selain meminta untuk menghidupkan surat mobil dan SIM, para sopir juga diminta untuk menservis mobil mereka dengan mengganti ban harus baru, lampu menyala, klakson harus bunyi. “Memang kalau sekedar klakson bisa teman-teman penuhi persyaratannya, tapi kalau surat ini agak kesulitan. Terutama SIM,” ucapnya.

Diketahui, Pemkot Mataram sudah melakukan sosialisasi kepada para sopir. Hanya saja saat ini belum banyak sopir yang bergabung pada program Pemkot tersebut. Dikatakan, untuk tergabung dalam program angkutan pelajar gratis, siapa saja bisa masuk, hanya saja harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Terjangkau ini pakainya, bukan tidak terpilih. Siapa saja bisa masuk yang penting memenuhi persyaratan. Tapi untuk sementara ini cuma 14 unit yang dipakai,” terangnya.

Wayan mengungkapkan, pendapatan para sopir angkot di Mataram sangat minus. Bahkan tidak bisa menutupi harga bensin. Yang mana sekali jalan, para sopir hanya bisa mendapatkan Rp20 ribu, sedangkan harga bensin per liternya Rp25 ribu.

Menurutnya, Pemkot Mataram khususnya Dinas Perhubungan harus membenahi perihal ini agar sopir tidak lagi hanya mendapatkan sisa angkutan. Artinya, Pemkot harus membuat regulasi untuk tidak membiarkan ojek online dan taksi online untuk mangkal di lokasi yang biasanya ditempati oleh mobil angkot.

“Taksi sama drive tidak punya izin beroperasi untuk masuk terminal. Kenapa dibiarkan. Menurut saya ini pilih kasih, belum menjalankan tugasnya sesuai prosedurnya,” pungkasnya. (era)

PGI NTB Sukses Gelar Turnamen Golf, Berikut Jawaranya

0
PGI NTB Sukses Gelar Turnamen Golf(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Paguyuban Golf Indonesia (PGI) NTB sukses menggelar Amatir Golf Tournament Seri ke-4 di Lapangan Golf 18 Hole Sire Golf Kosaido, Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang juga merupakan salah satu kandidat venue untuk cabang olahraga (Cabor) Golf pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendatang.

Ketua PGI NTB sekaligus Bupati Lombok Timur (Lotim) terpilih, H. Haerul Warisin, menjelaskan bahwa event yang digelar Sabtu, 14 Desember 2024 ini menjadi ajang yang melahirkan jawara-jawara baru, yang sekaligus merupakan langkah awal dalam upaya PGI NTB untuk menjaring calon atlet yang akan dipersiapkan untuk mewakili NTB dalam ajang nasional.

Dalam turnamen ini, sejumlah kategori bergengsi dipertandingkan, berikut jawaranya.

* Best Gross Overall (BGO): Ryan Rajab dengan skor 75

* Best Net Overall (BNO): Ari Nusantara dengan skor nett 61

Selain itu, turnamen ini juga mempertandingkan berbagai kelas lainnya yang menguji ketangkasan para peserta.

Ketua PGI NTB berharap event-event serupa dapat digelar lagi pada tahun depan dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, digelar 4 seri, dan pada 2025 diharapkan bisa mencapai 5 hingga 6 seri.(bul)

Lihat Budidaya Kerang Mutiara, Wamendag Kunjungi Mutiara Autore Pearl Farm Teluk Nara

0
Wamendag RI, Dyah Roro Esti Widya Putri meluangkan waktu melihat dari dekat proses budidaya kerang mutiara di KLU, Sabtu 14 Desember 2024.(ekbisntb.com/ari)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., mengunjungi Eksportir Mutiara Autore Pearl Farm, di Dusun Teluk Nara, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Sabtu 14 Desember 2024. Ia menyempatkan diri melihat proses budidaya kerang hingga menjadi mutiara. Ia menilai produk ini punya potensi, sehingga layak menembus pasar global.

Pada kunjungan tersebut Wamendag, Roro menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan berkomitmen terus mendukung UMKM Indonesia agar makin dikenal baik secara nasional maupun internasional.

Ia mengisyaratkan, pemerintah pusat akan berupaya dan hadir untuk mendukung produk-produk yang dibuat di dalam negeri bisa diserap oleh pasar mancanegara. Dengan menembus pasar internasional itulah, maka UMKM di Indonesia bisa berdaya saing dan menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., mengunjungi Eksportir Mutiara Autore Pearl Farm, di Dusun Teluk Nara, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang(ekbisntb.com/ari)

Khusus produk mutiara, Roro mengakui jika ia sudah mendengar bahwa untuk menghasilkan mutiara tidaklah mudah. Kesempatan berkunjung ke Autore Pearl Farm kemarin, ia dapat melihat langsung proses budidaya kerang menjadi mutiara. “Dalam menghasilkan mutiara membutuhkan waktu bertahun tahun hingga menghasilkan kualitas yang bagus.”

“Kita akan bantu untuk mencarikan informasi pasar di luar negeri seperti apa, sehingga UMKM ini dapat memiliki market go global atau tembus pasar intenasional untuk ekspor keluar negeri,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu mengharapkan kehadiran Wamendag di KLU, produk UMKM Kerang Mutiara ini bisa dipasarkan ke luar negeri dan berdampak pada peningkatan perekonomian.

“Semoga ke depan UMKM terus berkembang di daerah kita sehingga akan menarik perhatian banyak orang untuk mengunjungi dan membeli produk lokal yang ada di Lombok Utara,” imbuh Djohan.

Untuk diketahui, selain Bupati, turut hadir mendampingi Wamendag RI, adalah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti AP., M.Si serta sejumlah undangan lainnya. (ari)

Wamenag Romo Syafi’i Dukung NW Kelola Tambang

0
Wamenag RI, Romo R Muhammad Syafi’i saat menyerahkan cinderamata ke Ketua Umum Pengurus Besar NW, TGKH. Lalu Muhammad Zaenudin Atsani saat silaturahmi di Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani, Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo R Muhammad Syafi’i mendukung Nahdlatul Wathan (NW) mengelola tambang di Pulau Kalimantan atau di Pulau Sulawesi. Dikatakan, dengan memiliki unit usaha tambang, maka kegiatan pembangunan pondok pesantren (ponpes) bisa lebih baik.

Hal ini dikemukakan Romo Syafi’i saat berkunjung ke Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani di Lombok Timur (Lotim), MInggu 15 Desember 2024. “Dengan mengelola tambang, maka gedung madrasah yang belum selesai akan bisa diselesaikan pembangunannya,” katanya.

Wamenag menyebut, banyak lahan tambang di Kalimantan menunggu investor. Wamenag ini siap membantu NW untuk berkomunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) terkait tambang. Termasuk dalam mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai syarat mengelola tambang. “Kia bantu lobi Menteri ESDM, sehingga NW memiliki tambang, doakan semoga NW memiliki keuangan lebih baik,” ungkapnya.

Ketua Umum Pengurus Besar NW, Maulana Syaikh Dr. TGKH Lalu Gede Muhammad Zaenudin Atsani yang dikonfirmasi terpisah mengatakan NW sudah siap mengelola tambang. Saat ini, tengah proses pengurusan syarat administrasi penambangan. “Prosesnya sekarang sedang berjalan, tinggal tunggu ketok palu saja,” tegasnya.

Persyaratan investor sudah dilengkapi. Ketum PB NW ini menyebut, sudah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengurus semua proses untuk mendapatkan legalitas mengelola tambang. Tim NW ini pun sudah memiliki kantor sendiri di pusat.

NW memilih tambang batu bara di Kalimantan yang akan dikelola. Ketum PB NW ini tegaskan, NW siap ambil pengelolaan tambang tersebut dan akan diperuntukkan hasil pengelolaannya guna mengembangkan pendidikan.

Pengelola yang sudah ditunjuk Ketum PB NW ini katanya merupakan orang-orang profesional dan amanah. Tenaga-tenaga ahli bidang pertambangan sudah dimiliki NW, sehingga tidak akan meragukan untuk mengelola aktivitas pertambangan. “Tenaga ahli lengkap semua kita sudah punya, bahkan untuk mengecek kadar kalori batubara yang akan ditambang kita sudah tahu,” katanya.

Ditanya soal berapa besar nilai investasi yang digelontorkan NW, Maulana Syaikh Zainuddin Atsani ini hanya menjawab singkat. “Ada deh,” jawabnya seraya tersenyum.(rus)

Rangkaian Pujawali dan Perang Topat, Museum NTB Gelar Pameran Pusaka Desa di Pura Lingsar

0
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mendampingi Pj Bupati Lobar H. Ilham melihat koleksi peserta Pameran Pusaka Desa Tahun 2024 di Pura Lingsar, Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Museum Negeri NTB bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menghadirkan Festival Museum Desa dengan menyajikan Pameran Pusaka Desa yang berlangsung di Pura Lingsar, Lobar, Minggu 15 Desember 2024.

Pameran yang merupakan rangkaian dari acara Pujawali dan Perang Topat bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Lobar untuk bisa memperkenalkan dan merayakan kekayaan budaya serta tradisi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

“Pameran pusaka ini kami hadirkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan benda-benda bersejarah dan juga budaya lokal,” ujar Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam dalam keterangan yang diterima ekbisntb.com, Minggu 15 Desember 2024.

Menurutnya, Lobar sebagai salah satu daerah di NTB yang kaya akan warisan budaya dan alam dengan memiliki beragam koleksi yang mencerminkan identitas unik di setiap masing-masing desa.

Sehingga pameran ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan memamerkan koleksi lokal mereka, mulai dari artefak sejarah dan benda-benda pusaka.

“Pusaka-pusaka ini melekat dengan diri kita. Kita tahu bahwa di Lobar memiliki beragam budaya sehingga dengan hajatan ini kita upayakan untuk memamerkan kekayaan budaya kita,” katanya.

Ia juga mengatakan pameran tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendorong setiap desa yang ada di Lobar agar memiliki Museum Desa.

Menurutnya pusaka-pusaka saat ini sudah banyak yang berpindah ke luar daerah maupun luar negeri. Walaupun tidak untuk saat ini tapi dalam keadaan mendesak menuntut masyarakat untuk menjual benda-benda pusaka dengan berbagai kebutuhan.”Oleh karena itu kami mempunyai rencana strategis ‘Kotaku Museumku, Kampungku Museumku’ sebagai dorongan untuk menjadikan setiap desa mempunyai museum sebagai sarana pelestarian cagar budaya untuk mendorong pariwisata desa berbasis budaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal,” ujar mantan Kabag Hukum Setda Lobar ini.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Lobar, H. Ilham mengatakan bahwa kegiatan Pujawali dan Perang Topat mendapat pengayaan dengan kegiatan pameran benda-benda pusaka yang diinisiasi oleh Museum Negeri NTB bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lobar.

Menurutnya, Pujawali dan Perang Topat kali ini menjadi lebih menarik dengan menampilkan kekayaan budaya, sehingga acara ini penuh interaksi budaya.

“Untuk itu saya sangat apresiasi kepada museum yang sudah berjibaku untuk melestarikan budaya di Lombok Barat dengan menampilkan kekayaan budaya di acara Pujawali,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak parah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai benda-benda pusaka untuk terus dijaga, karena benda tersebut memiliki nilai yang berharga yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. “Saya harap kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk mari kita sama-sama menjaga benda-benda pusaka ini agar kekayaan kita tetap terlindungi,” katanya.

Pihak Museum Negeri NTB juga menyerahkan penghargaan pada desa-desa yang meraih juara pada Pameran Pusaka Desa tahun 2024 yaitu juara I Desa Gegelang, juara II Desa Sigerongan, disusul Juara III Desa Batu Kumbung, Harapan I A, Giri Madya, harapan I B Desa Golong, harapan I C Desa Lingsar, dan harapan II Desa Lembuak. (ham)

FWE NTB, Dislutkan NTB dan Stakeholder Tebar 1 Juta Benih Ikan di Perairan Lombok

0
Pelepasan 1 juta benih ikan di perairan Lombok oleh FWE NTB dan stakeholder.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Forum Wartawan Ekonomi Bisnis (FWE) Dinas Kelautan Perikana. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan staleholder kembali menggelar program tebar 1 juta benih ikan tahun 2024 di perairan Pulau Lombok.

Tebar ikan dilaksanakan pertama di Bendungan Gunung Jae, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Minggu 15 Desember 2024.

Hadir dalam kesempatan , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, M.Si, perwakilan dari Bulog NTB, perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, BNI, BPR NTB, dan para mitra lainnya.

Kegiatan ini bagian dari rangkaian HUT Provinsi NTB ke-66 yang diperingati setiap tanggal 17 Desember. Penebaran benih ikan ini dimaksudkan untuk memperbanyak stok ikan di peraikan terbuka dan daerah aliran sungai dengan harapan konsumsi ikan di daerah ini meningkat.

Pelepasan 1 juta benih ikan di perairan Lombok oleh FWE NTB dan stakeholder.(ekbisntb.com/bul)

Kepala Dislutkan NTB Muslim, M.Si mengapresiasi kegiatan FWE NTB yang telah melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Diharapkan kegiatan penebaran ikan bisa diperluas ke perairan terbuka lainnya. Tidak hanya di Lombok, namun sampai di Pulau Sumbawa, karena di sana terdapat sejumlah dam, embung atau dam yang cocok untuk dilakukan pelepasan benih ikan.

“Apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Wartawan Ekonomi Bisnis NTB berkontri besar terhadap upaya Pemprov NTB meningkatkan tingkat konsumsi ikan dan ini merupakan salah satu langkah yang terbaik,” kata Muslim.

Ia menambahkan, Bendungan Gunung Jae menjadi salah satu perairan terbuka yang sering dijadikan sebagai tempat penebaran benih ikan dari pemerintah daerah, lembaga swasta, termasuk oleh FWE NTB di tahun lalu.

Hasilnya sudah mulai terlihat dengan semakin banyak stok ikan di tempat ini. Tak hanya melimpah, ukuran yang bisa ditangkap oleh masyarakat pun banyak yang besar.

“Di Bendungan Gunung Jae ini seperti yang disampaikan pak Kades bahwa pemancing ada yang bisa dapat ikan sebesar 6 Kg. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Muslim.

Kata Muslim, ketersediaan ikan di perairan terbuka akan menyediakan protein yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Pemprov NTB dan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Secara umum, Pemprov NTB menargetkan penebaran bibit ikan di tahun 2024 minimal 25 juta bibit. Target ini bertambah dari realisasi tahun 2023 sebanyak 22 juta bibit ikan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Yang sudah terealisasi 24 jutaan sampai sekarang. Tapi biasanya dia lebih setiap tahun,” imbuhnya.

Kepala Desa Sedau Amir Syarifudin mengatakan, program penebaran bibit ikan oleh FWE ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat terbantu dengan program penebaran benih ikan ini, salah satunya untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ujar Amir.

Menurutnya, Desa Sedau yang memiliki banyak potensi, salah satunya destinasi wisata Gunung Jae akan terus ditingkatkan kualitas dan pelayanannya kepada para pengungjung.

“Tentu kami tetap melakukan pemeliharaan dengan teman-teman Bumdes dan Pokdarwis karena pariwisata ini adalah cara kami untuk mengembangkan ekosistem yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk ikut memelihara ikan yang sudah ditebar,” katanya.

Ketua Panitia Tebar Benih Ikan, Lukman mengatakan, tebar benih ikan ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pihaknya denga dukungan para mitra. Ikan disebar di sejumlah lokasi seperti di Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, Bendungan Batujai Lombok Tengah, Bendungan Pandanduri Lombok Timur, sejumlah daerah aliran sungai di Kota Mataram, lingkungan Ponpes dan lainnya.

“Ikan yang ditebar ini jenisnya ikan nila, karper, ikan koi, ikan tawes dan lele. Jumlah secara akumulatif tahun ini sebanyak 1 juta ekor yang kita tebar di banyak tempat,” katanya.

Menurutnya, FWE ini masih tetap mempertahankan program tebar benih ikan lantaran manfaatnya yang besar bagi masyarakat, terutama di aspek peningkatan ekonomi. Warga yang memancing bisa mendapatkan ikan lebih banyak jika stok ikan di perairan tercukupi.

“Warga yang menangkap ikan akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi ada aspek ekonomi di sini. Selain tentunya, program ini juga untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, mengurangi angka stunting, mengurangi gizi buruk dan lainnya,” terangnya.

Sebagai informasi, legiatan tebar 1 juta bibit ikan ini didukukung oleh Dislutkan NTB, BI NTB, OJK NTB, PT. AMNT, MIM Foundation, Bank NTB Syariah, BSI, BRI, BNI, PT. Jamrida, BPR NTB, Alfamart, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog NTB, APPI NTB, Astra Motor, SMK PP Negeri Mataram dan Pemkot Mataram.

Kegiatan ini juga dirangkailan dengan pembagian sembako Bank NTB Syariah kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.(*)

BPOM Musnahkan Obat-Obat Ilegal Senilai Rp317 Miliar di Semarang

0
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menunjukkan obat-obat tertentu ilegal yang dimusnahkan di Semarang, Jawa Tengah 12 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahkan barang bukti hasil operasi penertiban obat-obat ilegal dengan nilai total sekitar Rp317 miliar, sebagai bentuk upaya melawan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan temuan barang bukti yang berhasil disita petugas mencakup lebih dari 1,09 miliar tablet obat jadi, 404 karung dan 83 drum bahan baku, serta 45 karung, 17.478 botol, 1.192 rol aluminium foil, dan 17.195 karton kemasan.

Taruna menambahkan, peralatan produksi terkait juga disita, berupa 18 unit mesin dan 2 unit truk. Barang bukti yang dimusnahkan, katanya, berasal dari hasil penyelidikan dan pengembangan informasi mengenai kegiatan produksi dan distribusi ilegal obat keras di Kota Semarang. Penindakan ini dilakukan secara serentak di 3 lokasi berbeda, kata Taruna, yang semuanya berada di kawasan industri Candi, Semarang pada 25 Maret 2024.

“Produk yang ditemukan di lokasi tersebut positif mengandung trihexyiphenidyl, tramadol, dan dekstrometorfan, yang sering disalahgunakan. Ketiga obat ini memiliki pengaruh terhadap sistem saraf pusat dan sangat berisiko jika disalahgunakan,” katanya.

Adapun ketiga jenis obat itu, kata dia melanjutkan, termasuk dalam daftar pengawasan ketat sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Dia mengatakan, hari ini pemusnahan serupa juga dilakukan di Karawang oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Bandung, serta mengungkap produksi dan peredaran obat bahan alam (OBA) ilegal.

Pada 25 Maret 2024, katanya, BBPOM di Bandung bersama Polda Metro Jaya mengungkap aktivitas produksi OBA ilegal di komplek pergudangan di wilayah Cikarang Kabupaten Bekasi. Petugas berhasil mengamankan 22 item barang bukti berupa 27 dus produk jadi, 6 bal plastik, 1 bal plastik kapsul, 106 rol kemasan, dan 44 plastik.

“Estimasi nilai ekonomi temuan OBA ilegal ini sekitar Rp1,066 miliar,” katanya.

Taruna mengapresiasi mitra pengawasan dari kementerian, lembaga, dan institusi terkait dan juga seluruh pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang sangat baik dalam pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

“BPOM mendukung pelaku usaha yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, melalui pembinaan dan kemudahan berusaha. Namun, bagi pelaku usaha yang sengaja melanggar aturan, kami akan tindak tegas dan menegakkan hukum,” kata Taruna menegaskan.

Senada, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah Agus Rohmat menyatakan kerja sama dan kolaborasi sangat penting dalam pencegahan dan penindakan produksi dan peredaran obat-obatan ilegal. Upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan secara maksimal, namun perlu disertai upaya-upaya rehabilitasi bagi para pecandu.

“Terutama mengingat para pemakainya ternyata adalah anak-anak pelajar, anak-anak usia sekolah, dan kalau kita tidak cegah dan berantas serta dibantu untuk rehabilitasi sangat membahayakan generasi bangsa kita,” ujar dia menuturkan. (ant)

Jadi Kawasan Tebu Nasional, Distanbun Dompu Perjuangkan Perluasan Tebu Rakyat

0
Kepala bidang perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Kahir, saat mengukur tebu rakyat di Pekat beberapa waktu lalu.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian RI telah menetapkan Kabupaten Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional untuk menopang program swasembada gula. Penetapan ini tidak lepas dari keberadaan pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Desa Doropeti Kecamatan Pekat yang sangat bergantung dari ketersediaan tebu sebagai bahan bakunya.

Pengembangan tebu di lahan HGU milik perusahaan, belum banyak memberi kontribusi untuk kebutuhan bahan baku produksi gula. Untuk memenuhi kebutuhan giling pada masa produksi gula, perusahaan ditopang oleh ketersediaan tebu rakyat.

Luas tanaman tebu rakyat di Kecamatan Pekat saat ini baru 2.911,62 ha. Sementara potensi lahan yang bisa ditanami tebu mencapai 10 ribu ha. Potensi ini di luar lahan HGU milik perusahaan seluas 5 ribu ha lebih.

Kepala bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Kahir, S.Hut yang dikonfirmasi terkait keputusan Menteri Pertanian soal kawasan tebu nasional, Jumat kemarin mengaku, Pemda Dompu melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu memiliki rencana pengembangan tebu rakyat di wilayah Pekat.

Rencana ini belum didukung sepenuhnya, dan keputusan Menteri Pertanian ini menjadi peluang bagi Kabupaten Dompu untuk melanjutkan rencana pengembangan tebu rakyat di wilayah Pekat. Untuk perluasan area tanam tebu dibutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui ketersediaan bibit dan penyiapan lahan.

“Kalau kesiapan petani, kita tetap lakukan monitoring ke lapangan. Tebu rakyat di Pekat tetap konsisten dikembangkan dan diperluas. Hanya saja perluasan yang massif butuh dukungan pemerintah,” ungkap Abdul Khair.

Saat ini, lanjut Abdul Khair, tengah mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian RI sebagai tindak lanjut ditetapkannya Kabupaten Dompu sebagai kawasan tebu nasional. Pengajukan program kegiatan melalui e-proposal, juga sedang diproses pengimputannya. “Kita berharap usulan kita dapat ditindaklanjuti pada masa tanam tahun 2025 mendatang, sehingga perluasan tanam tebu di Dompu kian massif,” katanya.

Dikatakan Abdul Khair, perluasan tanaman tebu dibutuhkan dukungan pemerintah. Karena petani membutuhkan modal yang cukup untuk proses penyiapan lahan, pembibitan dan pemupukan awal. Tapi tanaman tebu memiliki keunggulan sendiri dibandingkan komoditi lain. Tebu yang ditanam bisa dipanen hingga empat kali.

Panen pertama rata – rata produksi 60 ton per ha. Pada tahun kedua dan ketiga, produksinya antara 120 ton hingga 150 ton per ha. Sementara harga per tonnya Rp.500 ribu yang diambil oleh perusahaan untuk bahan baku penggilingan gula. (ula)

Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Anggarkan BTT Rp200 Juta

0
Ahmadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB siapkan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 juta untuk antisipasi cuaca ekstrem yang tengah melanda NTB.

Kepala Pelaksana BPBD, Ahmadi mengatakan anggaran senilai tersebut akan digunakan untuk antisipasi selama 17 hari kedepan, atau sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

“Antisipasi cuaca ekstrem kita minta Rp200 juta dulu lah. Karena kan 15 hari kedepan saja,” ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Jum’at 13 Desember 2024.

Ia menyatakan, BTT tersebut untuk membiayai logistik ketika terjadi kerugian akibat bencana alam yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Dijelaskan, selain BTT Rp200 juta dari BPBD, Pemprov NTB juga menyediakan BTT dari OPD lain seperti di Dinas Sosial, PMI, dan sebagainya.

Sejak tiga hari lalu, NTB mengalami cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO). Akan tetapi, Ahmadi menyatakan cuaca di NTB masih normal, beitupun dengan curah hujan yang terjadi di daerah ini.

“Sebenarnya kalau kita lihat curah hujan normal-normal saja. Masih 50-100 mm. Dan itu juga engga terlalu lama. Paling lama tiga jam lah. Masih normal-normal saja,” katanya.

Ia menuturkan, dengan intensitas hujan yang tidak begitu tinggi, potensi terjadi banjir akibat curah hujan dikatakan tidak begitu besar. “Walaupun terjadi banjir ini pastinya akibat drainase kita yang kurang bagus. Misalnya tumpukan sampah di drainase, dimensi drainasenya diperkecil, sedimentasi, paling itu saja penyebabnya,” tuturnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk selalu siap siaga. “Siaganya kalau sudah hujan meninggi usahakan kalau malam jangan semuanya tidur. Jadi harus ada yang stand by, memantau, entah itu dari Siskamling atau apa. Supaya nanti kalau ada kejadian tidak terduga bisa dibangunkan,” jelasnya.

Dikatakan, BPBD juga sudah menyiapkan tenaga yang akan selalu memantau setiap malam apabila terjadi kejadian tidak terduga. Begitupun dengan logistik kedaduratan apabila terjadi bencana.

Terdapat 8 kabupaten/kota di NTB yang berpotensi terdampak bencana alam banjir, yakni KLU, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa, KSB, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu. Sementara, untuk Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki ketinggian permukaan tanah cukup tinggi, sehingga tidak berpotensi terdampak banjir.

“Selong dan Praya elevasinya tinggi, tapi yang lain-lain berada dekat laut. Kota Mataram, Sumbawa Besar, Dompu agak tinggian, tapi dia punya sungai besar yang agak rawan banjir, Kota Bima sama Kabupaten Bima punya potensi besar karena mengalir sungai-sungai besar,” ungkapnya. (era)

UMP 2025 Naik, Pemprov NTB Minta Perusahaan Tak PHK Karyawan

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp2.602.931. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp158.864 dibandingkan UMP 2024 yang tercatat sebesar Rp2.444.067.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan, pihaknya berharap tak ada kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan. Jika ada persoalan berkaitan dengan kondisi perusahaan yang berdampak pada potensi PHK, maka sebaiknya dibicarakan dengan Disnakertrans NTB.

“Jangan sampai ada PHK. Kalau ada apa-apa, kita diskusi dulu,” I Gede Putu Aryadi kepada wartawan, Jumat 13 Desember 2024.

Ia mengatakan, dengan adanya kenaikan UMP ini, Pemprov NTB berharap hubungan pekerja dan perusahaan semakin erat dan kesejahteraan pekerja semakin meningkat.

“Terimakasih serikat pekerja. Mohon nanti  bagaimana kita kolaborasi meningkatkan produktivitas pekerjanya. Kalau dengan meningkatkan produktivitas, berarti tugas dari sarikat pekerja dan sarikat buruh bagaimana mendorong etos kerja anggotanya,” kata Aryadi.

Aryadi menambahkan, pemberi kerja harus menyiapkan dan meningkatkan sumberdaya untuk bisa membangun pekerja yang profesional dan produktif, sehingga tercipta hubungan yang industrial yang berkeadilan, berkelanjutan dan harmonis.

Pada saat bertemu dengan asosiasi perusahaan Kamis 12 Desember 2024 Pj Gubernur NTB, Hassanudin juga berharap bahwa kenaikan UMP ini tidak berdampak pada PHK.

“Saya titip jangan sampai ada PHK. Saya dengan latar belakang militer selalu memikirkan stabilitas dan keamanan. Kita semua harus peduli dengan kesejahteraan masyarakat sesuai Pasal 34 yang mengatur bahwa fakir miskin harus diurus,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga berharap kenaikan UMP ini dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat NTB, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Untuk diketahui, kenaikan UMP 2025 telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTB. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil sidang yang digelar pekan awal Desember, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024.

Proses penghitungan UMP 2025 mengacu pada formula yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024. Dengan formula tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi NTB merekomendasikan kenaikan sebesar Rp158.864, sehingga UMP 2025 ditetapkan menjadi Rp2.602.931.

Besaran kenaikan UMP ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan kemampuan perusahaan.(ris)