Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 475

Disdag Libatkan Satgas Pangan, Telusuri Dugaan Permainan Harga Daging Ayam

0
Seorang pedagang ayam di Pasar Mandalika pada, Senin 16 Desember 2024 menunggu pembeli. Stok dan harga daging ayam masih mahal. Mahalnya daging ayam disinyalir ada permainan sehingga akan ditelusuri dengan melibatkan Satgas Pangan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga daging ayam di pasar tradisional mahal. Mahalnya daging ayam ini disinyalir adanya permainan di tingkat bakulan alias pedagang. Satuan Tugas Pangan akan dilibatkan untuk menelusuri indikasi kecurangan tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto menegaskan, stok daging ayam terbatas. Keterbatasan pasokan apakah produksi di peternakan mengalami penurunan ataukah adanya indikasi permainan di tingkat produsen atau pengepul (pedagang,red). Hal ini akan dikoordinasikan Dinas Pertanian Kota Mataram, untuk memastikan penyebabnya. “Iya, stok agak berkurang untuk daging ayam. Tadi (kemarin,red) saya dapat laporan,” terang Uun dikonfirmasi pada, Senin 16 Desember 2024.

Seandainya stok dan mahalnya daging ayam disebabkan adanya permainan. Pihaknya akan melibatkan Satgas Pangan Kota Mataram, untuk menelusuri indikasi pelanggaran tersebut. Fenomena ini nyaris terjadi saat menjelang hari raya keagamaan maupun pergantian tahun.

Uun menambahkan, langkah antisipasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggelar pasar rakyat di enam kecamatan. Pasar rakyat rutin digelar guna mengantisipasi gejolak harga serta memenuhi kebutuhan warga. “Kita sudah laksanakan di enam kecamatan,” ujarnya.

Namun sebaliknya kata dia, apabila kebututuhan tinggi dan peternak tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, maka alternatifnya adalah mendatangkan ayam beku dari luar daerah.

Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mengakui, daging ayam beku memiliki segmentasi pasar berbeda. Artinya, warga tidak tertarik dengan ayam beku jika untuk kebutuhan konsumsi di rumah tangga. “Mau tidak mau sebagai alternatif disiapkan ayam beku,” pungkasnya.

Sementara itu, Perwakilan PT. Baling-Baling Bambu, Riskan Halalan sebelumnya menjelaskan, harga ayam di perusahaan atau kemitraan beberapa bulan sebelumnya sebenarnya anjlok atau di bawah harga pokok penjual (HPP). Hal ini disebabkan produksi meningkat tetapi daya beli masyarakat mengalami penurunan. Justru, pihaknya merasakan kenaikan harga di bulan November karena ketersediaan ayam mulai limit serta perusahaan menaikan harga.

Ia menyebutkan, harga ayam di kandang Rp22.000-Rp23.000 perkilogram. Pedagang biasanya menjual dengan mengambil selisih Rp13 ribu dari harga kandang. Artinya, di tingkat distributor harga ayam normal sehingga disinyalir kenaikan harga ayam di pasar tradisional disinyalir ada permainan dari pengepul atau pedagang bakulan. “Kami ini sebagai tangan pertama. Ayam yang keluar diambil oleh pengepul sebelum dijual ke pedagang,” jelasnya.

Rahmat Hidayat, Bidang Produksi PT. Baling-Baling Bambu menyebutkan, sejumlah 150 ribu ekor ayam dikeluarkan atau didistribusikan selama sepekan. Saat ini, ketersediaan ayam di kandang sedang limit  dan daya serap konsumen tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan harga. “Ketersediaan ayam hampir limit,” sebutnya.

Pihaknya tidak mungkin menahan atau menunda pendistribusian ayam ke konsumen, karena akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Rahmat mencontohkan, 150 ribu ekor dipelihara di kandang selama 35 hari sebelum dijual. Pihaknya akan rugi dari biaya pakan dan produksi, sehingga harus segera didistribusikan agar tidak terjadi penumpukan. (cem)

Destinasi “Sport Tourism” Unggul

0
H. Abdul Hadi (ekbisntb.com/ris)

ANGGOTA DPR RI Dapil NTB 2 H. Abdul Hadi melihat Provinsi NTB mampu menjelma menjadi destinasi sport tourism unggulan di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Hal ini tak lepas dari performa NTB yang menjadi lokasi berlangsungnya event olahraga internasional beberapa tahun terakhir.

Abdul Hadi mengatakan, di usia Provinsi NTB yang ke 66 tahun 2024 ini menjadi momentum untuk mempersiapkan event-event akbar lainnya seperti PON tahun 2028 mendatang bersama dengan NTT. Tahun 2025 mendatang, Pemda di NTB harus terus membangun komunikasi dengan pusat terkait dengan persipan infrastruktur atau pembangunan venue-venue olahraga yang bertaraf nasional bahkan internasional.

Selanjutnya, NTB harus menjadi daerah penyangga pangan nasional bahkan penyangga pangan dunia dengan potensi pertanian yang dimilikinya. Sebab sejarah mencatat, hasil bumi dari NTB telah diperjualbelikan di pasar internasional sejak zaman kerajaan. Begitu juga peluang untuk memperbaiki infrastruktur di NTB harus dijemput di pemerintah pusat.

“Kedepan bagaimana kita mewujudkan port to port dari Lembar ke Kayangan, itu menjadi PR kita. Itu jangka panjang. Mudah-mudahan mulai disuarakan dan mulai direncanakan dari sekarang. Karena ini adalah RPJPD kita yang kita sudah tetapkan,” kata Abdul Hadi.

Politisi PKS ini mengatakan, NTB kini memiliki semangat baru pasca Pilkada serentak kemarin. NTB memiliki kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sebagian baru sehingga semangat inilah yang diharapkan bisa terus mendorong NTB ke arah yang lebih baik guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

 “Selamat kepada NTB yang sedang berulang tahun yang ke 66. Mudahan dengan anggota dewan yang baru terpilih, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, ditambah lagi dengan gubernur dan seluruh bupati dan waki bupati serta walikota yang baru mudahan bisa membawa NTB menjadi lebih baik kedepan, menuju Indonesia Emas 2045” katanya.(ris)

Alokasi DIPA dan TKD untuk NTB Rp27,07 Triliun

0
Pj Gubernur NTB didampingi Kakanwil DJPb Provinsi NTB menyerahkan DIPA Tahun 2025 dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2025 kepada para KPA dan para Bupati/Walikota secara digital pada Senin 16 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2025 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan para Bupati/Walikota secara digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPPN Mataram pada Senin 16 Desember 2024.

Penyerahan DIPA ini sebagai rangkaian rangkaian dari penyerahan DIPA oleh Presiden pada tanggal 10 Desember 2024 di Istana Negara. Pemerintah dan DPR telah menyetujui pagu Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp3.621,30 triliun. Angka ini meningkat 8,9 persen dibandingkan Belanja Negara tahun 2024.

Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.701,40 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. Dari belanja APBN sebesar Rp3.621,30 triliun tersebut, alokasi untuk Provinsi NTB sebesar Rp27,07 triliun dengan rincian berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,13 triliun dan TKD sebesar Rp20,07 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, terjadi penurunan untuk alokasi BPP tetapi ada kenaikan sebesar 15,79 persen untuk Transfer Ke Daerah.

Dari pagu BPP tahun 2025 untuk NTB, anggaran dialokasikan kepada 362 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian yaitu Satker Kantor Pusat menerima Rp1,13 triliun (15,88 persen), Kantor Daerah sebesar Rp5,95 triliun (83,41 persen), Dekonsentrasi sebesar Rp0,01 triliun (0,21 persen), dan Tugas Pembantuan sebesar Rp0,04 triliun (0,50 persen).

“Alokasi pagu BPP tahun 2025 tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3,58 triliun (50,27 persen), Belanja Barang Rp2,40 triliun (33,66 persen), Belanja Modal Rp1,12 triliun (38,57 persen), dan Bansos sebesar Rp0,02 triliun (0,33 persen),” kata Ratih.

Sementara itu, Alokasi pagu TKD untuk Provinsi NTB sebesar Rp20,07 triliun terdiri dari beberapa komponen, yaitu DBH sebesar Rp3,52 triliun (17,56 persen), DAU Rp10,83 triliun (53,96 persen), DAK Fisik Rp1,16 triliun (5,78 persen), Dana Insentif Daerah Rp0,09 triliun (0,44 persen), DAK Non Fisik Rp3,35 triliun (16,68 persen), Dana Desa Rp1,1 triliun (5,48 persen), dan Hibah ke Daerah sebesar Rp0,02 triliun (0,11 persen).

Secara umum, Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun di atas diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial,ketahanan pangan dan perumahan.

Program unggulan 2025 yang telah ditampung di APBN meliputi Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.

“Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program Pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran KL tahun 2025,” ujar Ratih.

Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) diarahkan untuk memperkuat keuangan daerah dengan cara meningkatkan belanja produktif, memperkuat kolaborasi dalam pembiayaan inovatif, meningkatkan kapasitas pengelolaan pajak daerah, dan mempercepat keselarasan pembangunan antarwilayah.

Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD Provinsi NTB tahun 2025 secara digital tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja serta Kepala Daerah untuk segera meyiapkan dan melaksanakan APBN tahun 2025 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(ris)

Pemerintah Resmi Tetapkan PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025

0
Konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin.

Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

Adapun beberapa barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN yakni; beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir.

Selain itu, tepung terigu, Minyakita, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1 persen, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap di 11 persen.

“Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3 persen, juga (PPN) tetap 11 persen. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulan,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut, beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024.

Jasa tersebut di antaranya jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

Sejumlah fasilitas perpajakan itu diusulkan pemerintah bersama dengan paket kebijakan insentif fiskal lainnya untuk tahun 2025 mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penetapan kebijakan perpajakan dilakukan dengan tetap memerhatikan azas keadilan, keberpihakan kepada masyarakat serta gotong royong.

“Setiap tindakan untuk memungut (pajak) harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir. Ini azas keadilan yang akan kita coba terus. Tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki,” ucap Sri Mulyani. (ant)

Pemerintah Beri Diskon Listrik 50 Persen Selama 2 Bulan Imbas PPN Naik

0
Sri Mulyani(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisnbt.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kami juga memberikan (insentif) untuk rumah tangga (berupa) diskon listrik 50 persen selama dua bulan, yakni Januari–Februari, untuk yang berlangganan daya 2.200 watt ke bawah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Pemberian insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen tersebut berdampak pada 81,4 juta rumah atau 97 persen dari jumlah keseluruhan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50 persen tersebut mencapai Rp12,1 triliun.

“Sedangkan, air bersih juga tidak membayar PPN, (senilai) Rp2 triliun,” kata Sri Mulyani.

Kepada para pelanggan PLN 3.500–6.600 VA, tutur Sri Mulyani, akan tetap dikenakan PPN sebesar 12 persen.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo. Darmawan menyampaikan apresiasinya terhadap pemberian diskon sebesar 50 persen terhadap tarif listrik untuk pelanggan dengan daya 2.200 watt ke bawah.

“Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia.

Selain itu, PLN juga mengapresiasi PPN yang dikenakan kepada 400 ribu pelanggan PLN yang memiliki daya di atas 6.600 VA.

“PPN untuk tarif listrik dikenakan hanya kepada pelanggan rumah tangga kami atau pelanggan terkaya dari desil yang ada dalam struktur pelanggan kami,” ucap Darmawan.

Darmawan juga menyatakan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan tersebut, dalam hal ini melakukan penyesuaian terhadap para pelanggan yang terdampak oleh diskon listrik sebesar 50 persen.

Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. (ant)

Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 16 Juta Penerima

0
Bapanas Tugaskan Bulog Salurkan Bantuan Pangan untuk 16 Juta Penerima(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama Januari hingga Februari 2025 untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Kebijakan ini diterapkan Pemerintah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan rumah tangga di tengah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

“Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden (Prabowo) kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) sebanyak 10 kg,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut bantuan pangan akan menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

Secara umum, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan yang menyasar enam aspek, di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, dan diskon listrik 50 persen. Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Untuk UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025. (ant)

Harga Emas Antam Stabil di Angka Rp1,517 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, stabil atau tidak berubah di nominal Rp1.517.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil di angka Rp1.368.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp808.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.517.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.974.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.436.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.360.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.665.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.537.000.
– Harga emas 50 gram: Rp72.995.000.
– Harga emas 100 gram: Rp145.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp364.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp728.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.457.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

FWE NTB, Dislutkan NTB dan Stakeholder Tebar 1 Juta Benih Ikan di Perairan Lombok

0
Pelepasan 1 juta benih ikan di perairan Lombok oleh FWE NTB dan stakeholder (ekbisntb.com/ist)

FORUM Wartawan Ekonomi Bisnis (FWE) Dinas Kelautan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan staleholder kembali menggelar program tebar 1 juta benih ikan tahun 2024  di perairan Pulau Lombok  Tebar ikan dilaksanakan pertama di Bendungan Gunung Jae, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Minggu 15 Desember 2024.

Hadir dalam kesempatan , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, M.Si, perwakilan dari Bulog NTB, perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, BNI, BPR NTB,  dan para mitra lainnya.

Kegiatan ini bagian dari rangkaian  HUT Provinsi NTB  ke-66 yang diperingati setiap tanggal 17 Desember. Penebaran benih ikan ini dimaksudkan untuk memperbanyak stok ikan di peraikan terbuka dan daerah aliran sungai dengan harapan konsumsi ikan di daerah ini meningkat.

Kepala Dislutkan NTB Muslim, M.Si mengapresiasi kegiatan FWE NTB yang telah melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Diharapkan kegiatan penebaran ikan bisa diperluas ke perairan terbuka lainnya. Tidak hanya di Lombok, namun sampai di Pulau Sumbawa, karena di sana terdapat sejumlah dam, embung atau bendungan yang cocok untuk dilakukan pelepasan benih ikan.

“Apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Wartawan Ekonomi Bisnis NTB berkontri besar terhadap upaya Pemprov NTB meningkatkan tingkat konsumsi ikan dan ini merupakan salah satu langkah yang terbaik,” kata Muslim.

Ia menambahkan, Bendungan Gunung Jae menjadi salah satu perairan terbuka yang sering dijadikan sebagai tempat penebaran benih ikan dari pemerintah daerah, lembaga swasta, termasuk oleh FWE NTB di tahun lalu.

Hasilnya sudah mulai terlihat dengan semakin banyak stok ikan di tempat ini. Tak hanya melimpah, ukuran yang bisa ditangkap oleh masyarakat pun banyak yang besar.

“Di Bendungan Gunung Jae ini seperti yang disampaikan pak Kades bahwa pemancing ada yang bisa dapat ikan sebesar 6 Kg. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Muslim.

Kata Muslim, ketersediaan ikan di perairan terbuka akan menyediakan protein yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Pemprov NTB dan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Secara umum, Pemprov NTB menargetkan penebaran bibit ikan di tahun 2024 minimal 25 juta bibit. Target ini bertambah dari realisasi tahun 2023 sebanyak 22 juta bibit ikan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Yang sudah terealisasi 24 jutaan sampai sekarang. Tapi biasanya dia lebih setiap tahun,” imbuhnya.

Kepala Desa Sedau Amir Syarifudin mengatakan, program penebaran bibit ikan oleh FWE ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat terbantu dengan program penebaran benih ikan ini, salah satunya untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ujar Amir.

Menurutnya, Desa Sedau yang memiliki banyak potensi, salah satunya destinasi wisata Gunung Jae akan terus ditingkatkan kualitas dan pelayanannya kepada para pengungjung.

“Tentu kami tetap melakukan pemeliharaan dengan teman-teman Bumdes dan Pokdarwis karena pariwisata ini adalah cara kami untuk mengembangkan ekosistem yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk ikut memelihara ikan yang sudah ditebar,” katanya.

Ketua Panitia Tebar Benih Ikan, Lukman mengatakan, tebar benih ikan ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pihaknya denga dukungan para mitra. Ikan disebar di sejumlah lokasi seperti di Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, Bendungan Batujai Lombok Tengah, Bendungan Pandanduri Lombok Timur, sejumlah daerah aliran sungai di Kota Mataram, lingkungan Ponpes dan lainnya.

“Ikan yang ditebar ini jenisnya ikan nila, karper, ikan koi, ikan tawes dan lele. Jumlah secara akumulatif tahun ini sebanyak 1 juta ekor yang kita tebar di banyak tempat,” katanya.

Menurutnya, FWE ini masih tetap mempertahankan program tebar benih ikan lantaran manfaatnya yang besar bagi masyarakat, terutama di aspek peningkatan ekonomi. Warga yang memancing bisa mendapatkan ikan lebih banyak jika stok ikan di perairan tercukupi.

“Warga yang menangkap ikan akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi ada aspek ekonomi di sini. Selain tentunya, program ini juga untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, mengurangi angka stunting, mengurangi gizi buruk dan lainnya,” terangnya.

Sebagai informasi, legiatan tebar 1 juta bibit ikan ini didukukung oleh Dislutkan NTB, BI NTB, OJK NTB, PT. AMNT, MIM Foundation, Bank NTB Syariah, BSI, BRI, BNI, PT. Jamrida, BPR NTB, Alfamart, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog NTB, APPI NTB, Astra Motor, SMK PP Negeri Mataram dan Pemkot Mataram.

Kegiatan ini juga dirangkailan dengan pembagian sembako Bank NTB Syariah kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.(ris)

Libur Nataru, Pengunjung Bisa Nikmati Sensasi Berbeda di Senggigi

0
Qunci Villas Resort(ekbisntb.com/tripadvisor.com)

Qunci Villas Resort, salah satu Resort  yang terletak di pantai yang tenang di Lombok, tepatnya di Desa Sengigigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Hotel ini memanjakan setiap pengunjung yang menginap, lebih-lebih bagi pengunjung yang ingin menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), hotel ini menjadi tempat penginapan yang direkomendasikan.

Mengapa Qunci Villas? General Manager Qunci Villas Resort, Ahmad N Kusuma kepada media, Sabtu 7 Desember 2024 menyampaikan bahwa di Qunci Villas, bukan hanya menawarkan tempat untuk menginap. Namun menawarkan pengalaman yang akan mengubah cara para tamu melihat Lombok. Dari layanan yang penuh perhatian dan pribadi hingga kenyamanan yang tiada tanding.

“Kami berkomitmen untuk memberikan tamu liburan yang lebih dari sekadar peristirahatan. Kami ingin para tamu merasa seperti di rumah, namun dengan keindahan alam Lombok yang menenangkan di sekitarnya,”kata dia.

Setiap aspek dari resort ini pun, mulai dari desain arsitektur yang elegan hingga layanan yang penuh perhatian, dirancang untuk memberikan  pengalaman yang mengesankan dan tak terlupakan bagi tamu. Sehingga Qunci Villas Resort, adalah kunci Anda untuk menikmati Lombok dengan cara yang paling istimewa.

Pasalnya, Qunci Villas Resort bukan hanya sekadar tempat peristirahatan, melainkan juga memberikan sensasi untuk merasakan keindahan pulau ini dengan cara yang paling personal. “Mengusung filosofi ‘Kunci Anda Menuju Lombok yang Indah’ kami di Qunci Villas berkomitmen untuk menciptakan pengalaman yang tak hanya istimewa, tetapi juga penuh kehangatan dan perhatian,”katanya.

Dengan staf yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik, pihaknya memastikan bahwa setiap detail dari masa inap pengunjung disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, melebihi harapan para tamu. Mulai dari sejak tiba di Resort ini, timnya bekerja dengan sepenuh hati untuk memastikan bahwa liburan tamu menjadi momen tak terlupakan. Para tamu akan disambut dengan senyuman hangat hingga memastikan semua kebutuhan tamu terpenuhi.

“Kami ada di sini untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu,”ujarnya.

Karena bagi pihak manajemen, keramahan adalah inti dari segalanya. Sehingga pihaknya memastikan, layanan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar bagi tamu. Namun bagaimana menciptakan pengalaman yang membuat para tamu merasa diterima, dihargai, dan istimewa.

Untuk itu pihaknya selalu siap membantu tamu, apakah itu memastikan minuman favorit tamu tersedia di tepi kolam renang, atau memberikan rekomendasi pribadi mengenai aktivitas di sekitar Lombok.

“Kami ingin setiap tamu merasa seperti bagian dari keluarga besar Qunci Villas, bukan hanya sekadar pengunjung.

Kami sangat peduli dengan perhatian terhadap detail. Itulah yang membedakan pengalaman menginap Tamu di Qunci Villas,”sambungnya.

Dari sentuhan kecil, seperti menyiapkan tempat tidur yang sempurna setelah seharian beraktivitas, hingga memberikan saran tentang tempat makan terbaik di sekitar. Setiap langkah dan layanan pihak hotel disusun untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan yang lebih dari sekadar standar.

Pihaknya memahami bahwa relaksasi sejati dimulai dengan tidur yang nyenyak. Di Qunci Villas, telah merancang tempat tidur dengan teliti untuk memastikan tamu mendapatkan tidur yang paling nyaman setelah hari yang penuh kegiatan. Mulai dari menyiapkan seprai berkualitas tinggi, kasur yang empuk, dan suara lembut ombak di kejauhan menciptakan suasana yang ideal untuk tidur yang berkualitas.

“Kami ingin tamu bangun dengan energi baru setiap pagi, siap untuk melanjutkan petualangan tamu di Lombok, atau hanya menikmati ketenangan dan keindahan resort kami,”jelasnya.

Pihaknya berkomitmen setiap malam di Qunci Villas adalah kesempatan nagi tamu untuk beristirahat dengan nyaman dan bangun dengan penuh semangat.

“Kami percaya bahwa kenyamanan tamu adalah prioritas utama kami, dan kami memastikan Anda merasakannya setiap malam selama menginap di sini,”imbuhnya. Selain itu, sensasi Kuliner yang disiapkan pihak hotel bagi pada tamu. Pihaknya ingin Kuliner di Qunci Villas yang menggugah selera tak terlupakan oleh para tamu.

“Kami menawarkan berbagai pilihan masakan yang dapat memenuhi beragam selera, mulai dari hidangan lokal yang autentik hingga cita rasa internasional yang menggoda,”jelasnya.

Dimana pihak management menyiapkan tiga restoran, masing-masing menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan.  Memastikan bahwa setiap santapan bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang menciptakan kenangan indah yang bisa dinikmati bersama orang terkasih.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak hanya memuaskan rasa, tetapi juga memberi para tamu momen kebersamaan yang tak terlupakan,”katanya. Mulai dari sarapan ringan di tepi kolam renang hingga makan malam romantis dengan sensasi pemandangan laut. Qunci Villas adalah tempat di mana makanan menjadi bagian dari cerita indah liburan tamu.(her)

Buntut OTT di Dikbud NTB, Gapensi NTB Sarankan Pemerintah Tetap Gunakan Sistem yang Ideal

0
Ketua Gapensi NTB, H. Agus Mulyadi(ekbisntb.com/bul)

GABUNGAN Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penolakan terhadap sistem lelang proyek fisik yang menggunakan mekanisme swakelola Tipe 1.

Ketua Umum Gapensi NTB, H. Agus Mulyadi, menilai sistem ini memiliki kesamaan dengan sistem yang sedang  diberlakukan beberapa daerah di Indonesia, yaitu sistem pengadaan jasa konstruksi yang mengacu pada  PP 12 tahun 2021 dilaksanakan melalui sistem e-katalog/ mini kompetisi. Hal ini memiliki  kelemahan yang dapat berdampak negatif pada pelaksanaan proyek konstruksi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 era menteri Nadim Makarim.

Dalam salah satu pasal disebutkan, pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan  oleh Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Sebagaimana diketahui, Swakelola Tipe 1 adalah salah satu jenis pelaksanaan proyek yang dilakukan secara mandiri oleh suatu instansi pemerintah, tanpa melibatkan kontraktor pihak ketiga. Dalam sistem ini, instansi tersebut bertanggung jawab penuh atas seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Menurut Agus Mulyadi, pola ini memberikan kewenangan mutlak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“PPK memiliki kekuasaan mutlak dan atau secara subyektif menunjuk penyedia.  Ini membuka peluang  terjadinya kongkalikong dan penyalahgunaan wewenang. Inilah salah satu dampak negatif yang muncul terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Kabid SMK pada Dikbud NTB, bahkan berpotensi lebih besar terjadi, jika diberlakukan PP 12 tahun 2021, karena bukan lagi sebatas lembaga kementrian pendidikan namun secara menyeluruh,”tegas Agus.

Begitupun, dalam PP 12 tahun 2021 memang proses perencanaan dan pengawasan diberikan pada penyedia jasa profesional. Namun, terjadi kesamaan pola dalam penunjukan penyedia jasa konstruksi. Dimana sistem ini  tidak melalui proses berlapis dalam penunjukan pemenang.

“Perlu dilakukan kajian konprehensif terhadap pemberlakuan regulasi PP 12 tahun 2021 ini, karena berpotensi KKN atau absolute power (kewenangan mutlak) pada PPK,” ungkapnya.

Disisi lain, Agus juga mengkritik pemisahan kewenangan dalam pengadaan material dan pelaksanaan konstruksi.

Contoh kecil saja di dalam penerapan swakelola type I yang terjadi di Dikbud NTB, penyediaan material diserahkan kepada toko bangunan atau pihak yang ditunjuk, sementara kontraktor hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan konstruksi.

“Padahal, kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha seharusnya dapat melaksanakan seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan hingga pengerjaan proyek. Pemisahan ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara kontraktor dan penyedia material,” jelasnya.

Menurut Agus, sistem tersebut menyulitkan kontraktor dalam mengatur manajemen lapangan. Ketergantungan pada penyedia bahan yang ditunjuk PPK membuat kontraktor tidak memiliki kendali penuh atas jadwal pengiriman material.

 “Ketimpangan antara pengiriman material dan kebutuhan lapangan dapat menyebabkan proyek mandek, kualitas menurun, dan penyelesaian tidak tepat waktu,” ujar Agus.

Agus menilai bahwa mekanisme swakelola menciptakan potensi besar untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Siapa saja bisa menjadi penyedia material melalui mekanisme ini, bahkan pedagang kecil sekalipun, asalkan mendapatkan persetujuan PPK. Ini menciptakan celah untuk kongkalikong, seperti yang terjadi dalam kasus OTT Kabid SMK Dikbud NTB baru-baru ini,” ungkapnya.

Gapensi NTB berharap agar Pemerintah Pusat dan daerah meninjau ulang pemberlakuan regulasi terkait pelaksanaan proyek fisik yang dapat berpotensi terjadinya celah-celah KKN.

“Kami mengusulkan agar regulasi proyek konstruksi dikembalikan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. Mekanisme ini lebih transparan, adil, dan melibatkan saksi-saksi dari berbagai pihak,” ujar Agus.

Sebagai penutup, Agus menekankan bahwa kontraktor harus diberi kepercayaan penuh untuk mengelola seluruh aspek proyek.

“Pengelolaan total oleh kontraktor akan memastikan mutu, kualitas, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Regulasi yang ada perlu ditinjau ulang untuk mendukung pelaksanaan proyek yang lebih profesional dan bebas dari potensi penyimpangan,” pungkasnya.(bul)