Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 473

Beberapa Wilayah di Sumbawa Masih Ditemukan Kasus Destructive Fishing

0
Rahmat Hidayat(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, masih menemukan beberapa wilayah yang kerap dijadikan sebagai tempat pencarian dengan cara merusak (Destructive Fishing) baik menggunakan bom maupun kompresor.

“Sekarang kan masih sering terjadi (Destructive Fishing) seperti Labuhan Jambu, perairan Prajak, Pulau Bungin, dan Labuhan Bajo, meski dengan intensitas ringan,” kata Kepala Dinas Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada wartawan, Selasa 17 Desember 2024.

Rahmat pun meyakinkan, berdasarkan laporan yang diterima, aksi tersebut kerap dilakukan dalam rentan waktu yang tidak sering melainkan hanya beberapa kali. Bahkan rata-rata pelaku ini menggunakan bom dan ada juga sebagian kecil yang memakai kompresor.

“Penggunaan bom yang masih banyak kita temukan, kalau kompresor juga masih ada yang menggunakan untuk mencari ikan,” jelasnya.

Hanya saja berdasarkan hasil pantauan di sejumlah pasar, tidak ditemukan adanya ikan yang mati akibat penggunaan bom dan kompresor. Aktivitas pengecekan dan pemantauan sudah tiga kali dilakukan di sejumlah pasar, termasuk organ dalam ikan.

“Memang hasil pengecekan di sejumlah pasar tidak kita temukan ikan yang terkontaminasi potasium di pasar kecamatan Alas, Seketeng, Brang Bara, dan Brang Biji,” ucapnya.

Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan kendati kewenangan pengawasannya berada di Provinsi. Hal itu dilakukan, sebagai salah satu tanggung jawab moral ke daerah salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan.

“Memang untuk pengawasan lautnya sudah berada di Provinsi, tetapi kami tidak tinggal diam melainkan tetap melakukan pembinaan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan pola pembinaan dengan cara membentuk kelompok Budi daya ikan beberapa wilayah yang rentan tersebut sudah memberikan manfaat. Bahkan di Perajak, pihaknya sudah menfasilitasi untuk pembentukan kelompok Budi daya ikan kerapu, lobster menggunakan keramba apung.

“Kita berharap dengan pola demikian, masyarakat sudah tidak lagi melakukan aksi Destructive Fishing dan mulai terlihat hasilnya,” ucapnya.

Diakuinya, memang untuk menghilangkan masalah Destructive Fishing tidak bisa langsung dilakukan melainkan harus dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas merusak tersebut.

“Tentu butuh proses untuk menekan kasus tersebut terjadi, tetapi kita berupaya maksimal dengan sosialisasi kepada masyarakat supaya kasus itu bisa terus ditekan,” tukasnya. (ils)

10 Proyek Stategis 2024 Habiskan Anggaran Rp37,7 M

0
Suparman(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bupati Dompu, H. Kader Jaelani menetapkan 10 proyek strategis yang dikerjakan tahun 2024 dan menghabiskan anggaran sekitar Rp37,7 M. Pembangunan proyek strategis daerah ini diyakini akan rampung dikerjakan hingga akhir tahun anggaran 2024.

Beberapa proyek strategis telah rampung dikerjakan. Diantaranya pembangunan daerah irigasi (DI) Tonda Selatan dengan nilai Rp2,7 M., peningkatan jalan Kandai 1 senilai Rp8 M, rehab SDN 5 Hu’u senilai Rp1,3 M, dan lanjutan pembangunan ruang kelas baru SDN 2 Dompu senilai Rp6,9 M dalam tahap finishing.

“Mengingat akhir tahun anggaran, tanggal 18 (Desember 2024) ini, akan melakukan evaluasi bersama OPD teknis pemilik proyek terkait progres akhir pembangunan proyek strategis daerah,” ungkap kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Dompu, Suparman, ST saat dihubungi kemarin.

Namun dikatakan Parman, dari laporan yang diterima November 2024 lalu, progres pembangunan proyek stategis daerah ini rata – rata di atas 75 persen. Bahkan ada yang sudah 100 persen pengerjaannya. Di sisa waktu hingga akhir Desember 2024 ini diyakini akan rampung dikerjakan.

“Kalau pun ada yang ndak bisa diselesaikan hingga akhir Desember ini, pasti akan direkomendasikan pemutusan kontrak dan dikenakan denda. Karena proyek stategis daerah, semuanya menggunakan satu tahun anggaran, tidak ada yang kontrak tahun jamak atau multi years,” jelas Suparman.

Enam proyek strategis lainnya yaitu pembangunan jembatan Rasanggaro Desa Manggeasi senilai Rp8,5 M, embung Jambu senilai Rp3,2 M., IPA Kampasimeci senilai Rp1,7 M., IPA Ranggo senilai Rp1,6 M., pembangunan rumah dinas dokter RSU Manggelewa senilai Rp1,3 M., dan pengadaan green house senilai Rp2,5 M. (ula)

Penting, Peran Ayah dalam Mendukung Imunisasi Anak  

0
H. Pathurrahman (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim), H. Pathurrahman, menekankan pentingnya peran ayah dalam memahami dan mendukung imunisasi anak. Hal ini disampaikannya pada diskusi yang digelar Selasa 17 Desember 2024, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan motivasi kepada para ayah tentang pentingnya imunisasi bagi anak mereka.

“Ketika seorang ayah memiliki pengetahuan yang baik mengenai imunisasi, maka ia tidak akan melarang anaknya untuk diimunisasi. Sebaliknya, ayah justru diharapkan mendukung penuh program imunisasi, bahkan bila perlu ikut membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi,” ujar H. Pathurrahman.

Selama ini, menurut pengalaman pihak Dikes, masih ditemukan beberapa orang tua yang tidak membawa anaknya untuk diimunisasi. Meski  jumlahnya tidak banyak, kondisi ini tetap perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penting bagi ayah untuk memahami perannya dalam mendukung kesehatan anak melalui imunisasi.

Dalam acara yang dihadiri peserta dari seluruh wilayah Lotim tersebut, H. Pathurrahman menyatakan bahwa diskusi kali ini juga menjadi momen penting, karena untuk pertama kalinya melibatkan ayah dalam konteks pembahasan gender dan imunisasi.

Harapannya, kesadaran para ayah terhadap pentingnya imunisasi akan meningkat, sekaligus memberikan pemahaman lebih luas mengenai keadilan gender dalam pengasuhan anak.

“Ayah memiliki peranan penting dalam keluarga. Ibu memang lebih banyak berinteraksi dengan anak, namun dalam beberapa hal ibu memiliki keterbatasan. Di sinilah peran ayah menjadi penting, termasuk dalam mendukung kesehatan anak melalui imunisasi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa manusia memiliki dua jenis kekebalan dalam tubuh, yaitu kekebalan alami dan buatan. Kekebalan buatan ini diperoleh melalui imunisasi yang bertujuan melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya.

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya imunisasi, sehingga sosialisasi semacam ini menjadi krusial. Dengan keterlibatan aktif para ayah, diharapkan situasi ini dapat berubah, dan semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi lengkap.

“Keadilan gender bukan hanya soal peran ibu, tetapi ayah juga harus memahami dan terlibat aktif. Dengan pemahaman yang baik, ayah akan turut berperan dalam menjaga kesehatan keluarga,” tegasnya.

Warga Lotim pun diharapkan dapat menerima ajakan ini dengan positif, mengingat imunisasi merupakan investasi kesehatan jangka panjang bagi anak. Dukungan penuh dari kedua orang tua, terutama ayah, akan mempercepat tercapainya tujuan imunisasi nasional. (rus)

Pelindo Lembar Diharapkan Tuntaskan Pembayaran Lahan dan BPHTB

0
Satu kapal pesiar yang sedang sandar di Pelabuhan Gili Mas. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelindo III Lembar Lombok Barat (Lobar) belum menyelesaikan pembayaran lahan milik warga di Pelabuhan Gili Mas. Selain lahan, pajak BPHTB lahan tersebut juga belum diselesaikan pihak Pelindo yang hampir tiga tahun lamanya. Senin 16 Desember 2024 lalu, sebagai bentuk protes dan tuntutan terhadap Pelindo soal pembayaran lahan tersebut, puluhan warga melakukan aksi.

Kepala Bapenda Lobar H Moh. Adnan menyampaikan Pemkab Lobar meminta agar Pelindo Lembar segera membayar sisa BPHTB (Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) yang bernilai miliaran rupiah.

Pasalnya, terdapat sekitar belasan hektar lahan yang belum dibayarkan ke Pemkab Lobar setelah Pelindo membayar BPHTB mencapai Rp4,083 miliar sekitar tahun 2023 lalu. BPHTB lanjut dia, belum semuanya dibayar dari total luas lahan Gili Mas yang masuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

“Kami berharap bisa dibayarkan sebelum tutup tahun ini. Karena masih ada sisa BPHTB yang belum dibayar Pelindo Lembar, mudahan-mudahan bisa masuk tahun ini tidak sampai tahun depan,” kata Adnan.

Kalau bisa masuk tahun ini  maka bisa mendongkrak perolehan PAD dari sektor BPHTB. Proses BPHTB saat turun ini, Pelindo masih menunggu SK dari BPN Provinsi. Ketentuan besaran pembayaran BPHTB itu, 5 persen dari nilai transaksi.

Diketahui, berdasarkan SKPH yang dikeluarkan Kementerian ATR dilihat jumlahnya mengacu Zona Nilai Tanah (ZNT) harga tanah Rp21 juta per are. Dan masih mengacu SKPH tersebut yang sudah keluar izin seluas 38,8 hektar. Sisanya belasan hektar belum.Dari 38,8 hektar lahan yang sudah keluar izin pembayaran di SKPH, kebanyakan berada di wilayah perbukitan kawasan Pelabuhan Gili Mas Pelindo tersebut.

Branch Manager (BM) Pelindo Lembar Kunto Wibisono, menegaskan, dirinya tidak memiliki daya apapun untuk menjawab kemauan pemilik lahan karena kebijakan ada di pusat.

“Apapun yang disampaikan hari ini, pasti akan kami sampaikan ke atas, sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya singkat.

Pertemuan tidak membuahkan hasil, meski semua pihak pemilik tanah dengan keras menuding ada oknum mafia di balik proses pembebasan lahan yang saat ini menjadi lokasi Pelabuhan Gilimas.(her)

Hindari Penumpukan Akhir Tahun, Kemarin, Pengajuan Pembayaran Barang dan Jasa Ditutup

0
H. M. Ramayoga. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah menutup pengajuan pembayaran pengadaan barang dan jasa pada, Selasa 17 Desember 2024 kemarin. Tujuannya guna menghindari penumpukan berkas pengajuan di akhir tahun anggaran.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga ditemui pada, Selasa 17 Desember 2024 menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram, untuk segera mengajukan dokumen pencairan atau pembayaran pengadaan barang dan jasa di tahun 2024.

Percepatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan pengajuan pembayaran pada akhir tahun anggaran serta menghindari sistem informasi pemerintah daerah bermasalah. “Kita sudah ingatkan semua OPD untuk segera menyerahkan pengajuan pembayaran,” terangnya.

Yoga menyebutkan, pengajuan ganti uang dan tambah uang oleh organisasi perangkat daerah sudah ditutup pada tanggal 11 Desember 2024. Sementara, pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan atau sistem LS diberikan tenggat waktu sampai Selasa 17 Desember 2024 kemarin. Kecuali tambahnya, pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan diberikan toleransi sampai, Jumat 20 Desember 2024 pekan ini. “Kalau GU dan TU sudah tidak bisa lagi diproses,” ujarnya.

Ia mengaku, telah mengecek di bidang perbendaharaan daerah sekitar 400 dokumen pengajuan pencairan sedang diselesaikan. Proses pencairan anggaran diklaim lebih cepat karena surat perintah membayar yang telah diterbitkan 7.800 dari sebelumnya 8.100 SPM.

Yoga juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram telah mewanti-wanti organisasi perangakt daerah untuk segera menyerahkan dokumen pengajuan pembayaran, supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya. “Saya kira tidak ada pekerjaan yang lewat dari 30 Desember, karena kita sudah wanti-wanti OPD agar segera mengajukan anggaran,” demikian kata dia. (cem)

PAD Tak Capai Target, Pimpinan OPD Jangan Beri Alasan Klasik

0
Lalu Alwan Basri. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi diprediksi tidak mencapai target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Tujuannya agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mencari alasan klasik untuk pembenaran.

PAD yang tidak melampui target diantaranya, retribusi parkir dan retribusi pasar. Retribusi parkir memiliki target Rp15,5 miliar diperkirakan hanya mencapai Rp8 miliar. Demikian pula, retribusi pasar diperkirakan memenuhi target Rp6 miliar dari target Rp7 miliar.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri ditemui di ruang kerjanya pada, Selasa 17 Desember 2024 menegaskan, seluruh capaian perangkat daerah akan dievaluasi baik yang menghasilkan pendapatan asli daerah maupun yang tidak menghasilkan. Capaian pajak dan retribusi merupakan bagian dari penilaian kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah. “Khususnya OPD yang tidak menghasilkan ada yang supporting dari yang lain,” terangnya.

Evaluasi kinerja bukan saja pada induknya melainkan dukungan OPD lainnya, karena dari rapat kerja pemerintah daerah sebelumnya terdapat cross cutting program. Alwan mengkritik alasan sejak dulu pimpinan perangkat daerah apabila target retribusi dan pajak tidak tercapai selalu memiliki alasan klasik. Seperti retribusi parkir diklaim ada preman dan lain sebagainya. “Dari dulu penyakitnya itu-itu saja. Jangan ada alasan klasik sebagai pembenaran,” kritiknya.

Rapat evaluasi secara menyeluruh akan digelar pada awal tahun 2025. Rencananya rapat ini akan mengundang akademisi dan peneliti untuk melihat pemicu target PAD, baik itu retribusi dan pajak tidak mencapai target supaya masalah utama dapat diselesaikan dan tidak ada alasan OPD mencari kambing hitam lagi.

Menyinggung retribusi parkir yang tidak pernah tercapai sejak lama. Alwan mengatakan, Dinas Perhubungan Kota Mataram berjanji akan memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Perbaikan pelayanan ini akan dicek kembali sehingga hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah untuk diambil keputusan. Demikian pula dengan penataan pasar tradisional sehingga perlu diminta dari OPD teknis untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. (cem)

Cuaca Ekstrem, 8000 Hektar Lahan di NTB Terancam Gagal Panen

0
Muhammad Taufieq Hidayat (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbu) Provinsi NTB, Ir. Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan akibat cuaca ekstrem yang sedang melanda NTB, 8000 hektare lahan di daerah ini berpotensi gagal panen.

“Tiga persen dari luas tanam kita kurang dari 10 ribu hektar. Sementara luas panen kita tahun ini 280 ribu hektar. Artinya tiga persen dari 280 ribu sekitar 7 – 8 ribu hektar,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Desember 2024.

Ia menyatakan, potensi gagal panen akibat cuaca tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan akhir tahun 2023 lalu. Hal ini karena menurutnya, petani sudah mulai pandai membaca kapan musim tanam. “Kapan dia mulai nabur, kapan dia nahan diri, kapan dipercepat nanamnya,” katanya.

Gagal panen disebabkan karena dua hal. Yang pertama gagal tanam karena padi gagal tumbuh, kedua gagal panen karena cuaca. “2025 saya prediksi di bawah 3 persen,” ucapnya.

Saat ini, dikatakan NTB sedang mengalami musim tanam. Yang mana akan ada tambahan luasan lahan pertanian karena bulan basah atau penghujan datang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski NTB sedang dilanda curah hujan tinggi, Taufieq mengaku permasalahan cuaca bukan menjadi masalah mengingat tanaman padi petani belum begitu tinggi. Begitupun dengan hujan, meski beberapa lahan tergenang banjir, namun tidak terlalu lama terendam air sehingga tidak sampai merusak lahan pertanian.

“Sistem sirkulasi kita cukup baik dan ada program kita di pusat mengidentifikasi, memverifikasi semua saluran irigasi baik itu primer, tersier, maupun sekunder akan ditangani oleh pusat,” jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sejumlah Rp17 triliun untuk mengatasi masalah gagal panen yang kerap dihadapi petani. Oleh karena itu, Pemprov NTB sebagai lumbung pangan nasional berupaya jemput bola dengan segera mengirimkan data yang menjadi persyaratan anggaran pertanian yang ada di Kementerian PUPR tersebut.

“Data sudah masuk, mana saluran-saluran irigasi primer, sekunder, maupun tersier yang akan diperbaiki maupun akan dipelihara,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan pembukaan lahan pertanian baru. Taufieq mengatakan, NTB tidak mendapat kuota pembukaan lahan baru dari Pemerintah Pusat. Meski NTB mendapat anggaran untuk membuka 1000 hektar lahan pertanian baru, dikatakan untuk anggaran tahun 2025, hanya ada 14 Provinsi yang mendapatkan anggaran pembukaan lahan, NTB tidak termasuk.

“Untuk 2025 NTB belum dialokasikan,” imbuhnya.

Diungkapkan, NTB tidak mendapat anggaran pembukaan lahan baru di tahun 2025 karena anggaran tersebut diproyeksikan untuk provinsi-provinsi yang memiliki lahan luas di satu daerah sehingga berpotensi menghasilkan panen melimpah.

Selain itu, NTB juga dikatakan sudah swasembada pangan, sehingga daerah ini tidak masuk daftar provinsi penerima anggaran pembukaan lahan baru di tahun berikutnya. (era)

81,4 Juta Pelanggan Listrik Diberikan Diskon 50 Persen

0
PLN menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga. Stimulus ini akan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada periode Januari hingga Februari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi melalui berbagai stimulus guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya sektor rumah tangga yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga akhir tahun ini, pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan terus tumbuh dengan kuat, bahkan diperkirakan akan tumbuh di atas 5%,” kata Airlangga di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah melalui insentif berupa pemberian diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya terpasang 2.200 VA atau lebih rendah pada periode Januari – Februari 2025.

“Kami juga memberikan diskon listrik 50 persen selama dua bulan, Januari dan Februari, untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga, atau 97 persen dari pelanggan PLN dalam kategori ini,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN mendukung penuh kebijakan ini dan memastikan mekanisme penyaluran diskon listrik berjalan tepat sasaran tanpa perlu proses registrasi.

“Kami siap mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara maksimal. Dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi di PLN, pelanggan tidak perlu melakukan registrasi yang berbelit,” terang Darmawan.

Darmawan juga menjelaskan bahwa diskon 50% bagi pelanggan pascabayar akan diterima secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari. Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan diberikan saat pelanggan melakukan pembelian token listrik di periode yang sama.

“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat pembayaran. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung diterima saat pelanggan membeli token listrik, baik melalui PLN Mobile, ritel-ritel, agen, maupun tempat lainnya,” jelas Darmawan.

Darmawan juga mengimbau pelanggan agar dapat menghubungi contact center yang telah disediakan jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program stimulus listrik ini.

“Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, kami menyediakan contact center siaga 24 jam yang dapat dihubungi melalui nomor WhatsApp 08777-11-12-123,” tutup Darmawan. (bul)

Investor Korea Selatan Buka Sekolah Kopi di NTB Mall

0
Investor Korea Selatan Buka Sekolah Kopi di NTB Mall(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Adalah Cafe Moly, perusahaan yang berpusat di Pohang, Gyeongbuk, Korea Selatan, pada Tahun 2013 silam, kini membangun Sekolah Kopi Internasional di Kota Mataram.

Cafe Moly melalui perusahaannya PT. Cafe Moly International memilih lokasi Sekolah Kopi Internasional di Gedung NTB Mall, tepatnya di Lantai 3.

Direktur PT. Cafe Moly International – Kim Tonggyeom saat acara Finalisasi Lokasi Sekolah Kopi Internasional – Global Advance Academy Program (GACP) di Ruang Serbaguna NTB Mall , Selasa, 17 Desember 2024 mengakui, jika Kopi NTB sangat disukai warga Korea Selatan. Inilah yang mendorongnya untuk berinvestasi segala hal tentang Kopi, di NTB.

Kim berharap dengan adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi, baik budidayanya, proses produksinya, dan tidak kalah penting potensi bisnisnya.

Kim yang juga memiliki nama Abdul Hakim ini, mengajak rekan-rekan investornya yang tegabung dalam Asosiasi Kopi Korea Selatan untuk melihat-lihat potensi besar Kopi di NTB.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB – Baiq Nelly Yuniarti , menyambut baik berdirinya Sekolah Kopi Internasional GACP ini.

Nelly berharap kerja sama antara Korea Selatan dengan Pemerintah Provinsi NTB ini dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) NTB dalam bidang Kopi, begitu juga dalam hal budidaya dan peningkatan kualitas produksi komoditas Kopi di Nusa Tenggara Barat.

“Terima kasih atas pilihannya mengembangkan Sekolah Kopi di NTB. Harapan kami agar kerjasama ini mengembangkan SDM kami di bidang Kopi, meningkatkan kualitas produksi dari komoditas Kopi NTB” harap Baiq Nelly.

Dalam acara yang juga merupakan bagian dari kegiatan Tim Promosi Ekspor Daerah (TPED) NTB ini, dilakukan penandatangan MoU atau Nota kesefahaman antara PT. Cafe Moly Internasional dengan Universitas Nahdlatul Ulama NTB terkait kerjasama dalam hal pendidikan dan sertifikasi keahlian di bidang Kopi.

Selain para investor Korea Selatan, turut hadir dalam acara ini, Kepala Brida NTB, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Biro Pemerintahan, dan beberapa OPD lintas Pemerintah Provinsi NTB.(bul)

Ekonom: Stimulus PPN 12 Persen Efektif untuk Jangka Pendek

0
Konfrensi pers paket kebijakan ekonomi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sejumlah stimulus dalam paket kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk memitigasi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen efektif untuk jangka pendek.

Contohnya, bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan serta diskon listrik sebesar 50 persen yang akan digelontorkan selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Josua mengatakan stimulus dua bulan dapat memberikan dampak sementara yang signifikan untuk menjaga daya beli, terutama dalam menghadapi awal tahun yang biasanya penuh tantangan ekonomi.

Namun, stimulus itu bisa menjadi terlalu pendek untuk menghadapi efek lanjutan dari kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga.

“Stimulus tersebut efektif sebagai mitigasi jangka pendek, tetapi untuk mempertahankan momentum konsumsi hingga akhir 2025, perlu evaluasi apakah kebijakan serupa perlu diperpanjang atau diimbangi dengan langkah lain seperti subsidi energi atau insentif pajak tambahan,” ujar Josua.

Secara umum, dia berpendapat stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dirancang cukup komprehensif untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan PPN.

Insentif kepada sektor padat karya dan otomotif, seperti PPN ditanggung pemerintah (DTP) pada kendaraan listrik dan hibrida, akan memperkuat produktivitas sektor ini. Pada akhirnya, penciptaan lapangan kerja baru akan terdorong dan berpotensi menciptakan dampak positif terhadap konsumsi domestik sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB).

“Namun, untuk mengantisipasi dampak jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan perpanjangan stimulus atau kebijakan pendukung lainnya. Dampak positif dari stimulus terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi RI akan sangat tergantung pada efektivitas implementasi kebijakan serta respon masyarakat dan dunia usaha terhadap perubahan tarif pajak,” tutur Josua.

Paket stimulus ekonomi yang disiapkan Pemerintah menyasar enam aspek, di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, dan diskon listrik 50 persen. Untuk pekerja, Pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Untuk UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dengan rincian PPN DTP 10 persen untuk CKD, PPnBM DTP 15 persen untuk CBU dan CKD, serta BM 0 persen untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3 persen untuk kendaraan hibrida.

Sedangkan untuk properti, Pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025. (ant)