Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 472

Dana Transfer Pusat di APBD Dompu Capai 88,3 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu, H. Kader Jaelani foto bersama dengan Pj Gubernur NTB dan para kepala daerah se-NTB usai penyerahan TKD di kantor KPPN Mataram, Senin 16 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bupati Dompu, H. Kader Jaelani menerima daftar alokasi Trasfer Ke Daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp984.081.198.000,- yang diserahkan Pj Gubernur NTB di kantor KPPN Mataram, Senin 16 Desember 2024. TKD ini merupakan dana yang bersumber dari APBN dan menjadi bagian dari belanja negara dan dialokasikan ke daerah sebagai pendapatan.

Jumlah TKD yang diserahkan belum termasuk Dana Desa yang juga dari APBN. Jumlah Dana Desa tahun 2025 untuk desa – desa se Kabupaten Dompu sebesar Rp70.492.696.000,-. Dari postur APBD tahun 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemda Kabupaten Dompu pada 27 September lalu menunjukan pendapatan daerah Kabupaten Dompu masih sangat didominasi dana transfer pusat sekitar 88,3 persen.

“Dalam APBD 2025, pendapatan masih sangat didominasi oleh dana transfer pusat kurang lebih sebesar 88,3 persen,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM saat dikonfirmasi, Selasa 17 Desember 2024 siang.

TKD yang diterima Bupati di KPPN Mataram dan diserahkan oleh Pj Gubernur, kata Syahroni, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp690.450.708.000,-, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp75.300.263.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp218.330.227.000,-.

Jumlah pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 sebesar Rp 1.249.642.398.907,-. Sementara belanja daerah sebesar Rp1.296.069.606.774,-. Belanja daerah yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah ini menyebabkan APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp46.427.207.867,-.

Tapi defisit ini masih bisa ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp46.427.207.867,- sehingga APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 menjadi imbang.

Ketergantungan belanja daerah atas dana transfer pusat menuntut daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan mencari sumber pendanaan lain bagi pembangunan daerah. Termasuk memaksimalkan potensi daerah untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan investasi. Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta dukungan keamanan dan kenyamanan menjadi keharusan.

Belanja Negara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa.

“Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

“Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

“Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.(ula)

UMK Sumbawa Barat Naik Jadi Rp2,8 Juta

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama anggota dewan pengupahan KSB usai menggelar rapat pembahasan UMK 2025.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat tahun 2025 diusulkan naik menjadi Rp2.823.168. Penetapan naiknya UMK sebesar 6,5 persen dari upah tahun 2024 itu disepakati dalam rapat dewan pengupahan kabupaten yang digelar, Senin 16 Desember 2024.

“Alhamdulillah hari ini kami (dewan pengupahan) telah menggelar rapat. Dan hasilnya kami sepakati UMK 2025 naik sebesar Rp172.306 atau 6,5 persen dari upah tahun ini menjadi Rp2.824.168,” kata kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi usai mengikuti rapat.

Hasil kesepakatan UMK 2025 itu oleh dewan pengupahan langsung diajukan ke bupati untuk diusulkan ke Gubernur. Menurut Slamet, usulan pengesahan oleh gubernur harus disegerakan mengingat instuksi presiden Prabowo Subianto, penetapan upah minimum kabupaten/kota secara nasional paling telat 18 Desember 2024.

“Jadi hari Rabu pak gubernur sudah harus teken penetapan upah minimum kabupaten/kota hari Rabu pekan ini sehingga besok (Selasa) harus kita pastikan usulan kita itu sudah berada di meja pak gubernur,” papar Slamet.

Sementara itu mengenai upah sektoral? Slamet mengaku dalam rapat sempat dilakukan pembahasan. Namun dewan pengupahan memutuskan untuk sementara tidak melanjutkannya, karena butuh kajian mendalam sebelum memutuskan jenis pengupahan khusus itu dapat diterapkan atau tidak.

“Prinsipnya kita setuju (diterapkan) tapi perlu kajian panjang. Contoh, soal sektor mana yang mau kita khususkan dalam perhitungan upah sektoral itu perlu dipikirkan matang-matang dulu dan waktunya tidak cukup satu atau dua hari selesai,” katanya.

“Apalagi sekarang kan provinsi yang diwajibkan oleh undang-undang tidak menetapkan upah sektoral untuk tahun depan. Jadi kita butuh pijakan juga dan kalau memang semua setuju minimal tahun depan kita bisa buat formula upah sektoral itu,” sambung Slamet yang juga menjabat sekretaris dewan pengupahan KSB ini.

Terpisah ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) KSB, Syaifullah yang diminta tanggapannya mengenai kenaikan UMK tahun 2025 menyebutkan, bahwa kenaikan UMK ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai berlaku pada Januari 2025. “Semoga nilai upah yang kita tetapkan hari ini  bisa memberikan harapan bagi pekerja mengingat biaya hidup dari hari ke hari terus meningkat,” tukasnya.

Sebagai anggota dewan pengupahan, Syaifullah menambahkan, dirinya berharap kepada seluruh perusahaan menerapkan nilai upah tersebut terhitung bulan Januari. “Tidak terkecuali. Semua perusahaan harus mematuhi. Kalau ada yang tidak atau belum sanggup melaksanakan segera melaporkan diri ke Disnaker sesuai mekanisme yang ada,” imbuhnya.(bug)

RPJMD Provinsi Diharapkan Akomodir Pengembangan Udang Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
E. S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengharapkan adanya dukungan pemerintah provinsi untuk mengakomodir pengembangan komoditas udang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) karena potensi lahan yang dimiliki masih sangat luas.

“Sumbawa menjadi penyumbang produksi udang terbesar di NTB sekitar 72 persen dengan luas lahan 1.400 hektare, sementara potensi lahan yang bisa dimanfaatkan mencapai 6.430 hektar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada wartawan, Selasa 17 Desember 2024.

Adi melanjutkan, banyaknya lahan yang belum tergarap diharapkan pemerintah provinsi bisa mengakomodir pengembangan produksi udang Sumbawa masuk dalam RPJMD. Hal itu juga dilakukan untuk mendukung pengembangan udang ini masuk dalam salah satu list Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025.

“Jika, program rencana pengembangan produksi udang masuk dan RPJMD Provinsi dan RPJMN termasuk PSN maka manfaat yang akan diterima masyarakat sangat besar,” ujarnya.

Ia pun memastikan bahwa Bappenas telah memberi atensi terhadap potensi ini. Bahkan tim dari Bappenas sudah turun secara langsung ke Sumbawa untuk mendalami potensi yang ada termasuk juga mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan potensi itu.

“Jadi, produksi udang Sumbawa menjadi salah satu dari 21 komoditas prioritas nasional, sehingga kami berharap dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Adi menyebutkan, guna mendukung pengembangan potensi ini, pihaknya sudah melakukan pengusulan revitalisasi tambak udang tradisional ke Bappenas. Termasuk juga mengusulkan pembangunan infrastruktur penunjangnya, salah satunya pembangunan Pelabuhan Teluk Santong.

“Kami meminta semua pihak untuk mendukung pengembangan potensi udang ini. Seperti meminta Pemprov NTB untuk memberikan dukungan dan promosi,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan pembenahan 1.900 hektar lebih tambak udang. Pihaknya juga mendorong pelaksanaan tambak udang di Sumbawa dilakukan secara semi intensif karena selama ini yang dilakukan merupakan tambang rakyat.

“Tambak tradisional hanya mampu menghasilkan 0,6 ton udang per hektar, sementara sistem semi intensif, mencapai empat ton per hektar. Sehingga, selain meningkatkan kesejahteraan petambak, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah,” tukasnya.(ils)

Sepanjang 2024, 22 Kapal Pesiar Bawa Puluhan Ribu Tamu Singgah di Dermaga Gilimas  

By
ekbisntb.com
-
0
Tamu kapal pesiar MV Noordam saat turun dari lapal pesiar dan mengunjungi sejumlah objek wisata di Pulau Lombok. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)  – Terminal Gilimas kedatangan kapal pesiar ketiga MV Noordam pada bulan Desember 2024 dan sekaligus penutup kunjungan kapal pesiar tahun 2024 di Lombok. Sepanjang tahun 2024 ini, 22 kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gilimas. Jumlah penumpang yang dibawa puluhan kapal pesiar ini mencapai 36.462 orang.

MV Noordam tiba pada Senin 16 Desember 2024 pukul 09:00 WITA pagi setelah sebelumnya sandar di Pelabuhan Komodo – Labuan Bajo dengan membawa penumpang sebanyak 1.800 penumpang dan 900 awak kapal. “Tahun ini total ada 22 kunjungan kapal pesiar dengan jumlah penumpang sebanyak 36.462 penumpang internasional, terdapat 3 kapal yang batal berkunjung karena pengaruh cuaca buruk,” kata Branch Manager Lembar Kunto Wibisono, kemarin.

Kunjungan kapal pesiar di Gilimas semakin meningkat setiap tahunnya, karena ada peran dari berbagai stakeholder, kolaborasi yang baik antara Pelindo dengan pihak pemerintah daerah, masyarakat sekitar (UMKM lokal dan Travel Agent) menjadikan layanan (hospitality) penumpang mancanegara semakin matang, sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi para pengunjung.

“Harapannya trend peningkatan kunjungan kapal pesiar diharapkan semakin positif melalui kolaborasi Pelindo dengan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain,” tambahnya.

Kapal melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas – Semarang pada pukul 22:30 WITA, sehingga total waktu singgah selama 13 jam, waktu singgah tersebut dimanfaatkan penumpang kapal untuk berkeliling mengunjungi berbagai destinasi wisata di Lombok.

Untuk diketahui PT Pelindo Multi Terminal Pelindo Multi Terminal (SPMT) merupakan Sub-Holding PT Pelindo (Persero) yang fokus pada pengelolaan operasional terminal non-petikemas di Indonesia. SPMT mengelola 37 Branch yang tersebar di wilayah 22 Provinsi di seluruh Indonesia. SPMT saat ini juga mengelola 3 Anak Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk. (IPCC) yang merupakan terminal kendaraan terbesar di ASEAN, dan PT Terminal Curah Utama (TCU).

Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar Irman Sumantri  mengatakan bahwa tercatat sekitar 600 wisatawan kapal pesiar tersebut terjadwal mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Lobar seperti Taman Narmada, Taman Lingsar, Pasar Seni Sesela hingga Senggigi.

Kapal pesiar terakhir ini sekaligus mengundang harapan untuk peningkatan kepariwisataan di Lombok Barat. “Ini yang terakhir tahun ini, sekaligus jadi awal kita menyiapkan kedatangan sekitar 25 kapal pesiar tahun depan,” ucap Irman.

Pihaknya sangat berharap semua stakeholder yang terkait dengan pelayanan kapal pesiar yang datang tahun depan bisa berkolaborasi dengan maksimal untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dari tahun ini.

“Tahun depan semuanya harus lebih baik, insyaallah kita usahakan semaksimal mungkin, kita usahakan bersama,” pungkasnya.

Dari datanya, 22 kapal tersebut mengangkut 52.177 orang penumpang dan kru. Masing-masing 35.714 orang penumpang atau tamu dan 16.463 kru. (her)

Banyak Warga Lotim Menderita Katarak

By
ekbisntb.com
-
0
Warga Lotim usai operasi katarak Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Banyak warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menderita katarak. Jumlah warga yang mengalami gangguan penglihatan terus coba dikurangi. Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB),  digelar bakti sosial operasi katarak gratis digelar untuk masyarakat. Sebanyak 139 warga dioperasi Minggu 15 Desember 2024.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Azroi menjelaskan pada kegiatan operasi katarak yang berlangsung di aula Pengadilan Negeri Selong ini dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik.

 Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan betapa pentingnya operasi katarak bagi masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di bawah sinar matahari langsung seperti petani, nelayan, dan buruh tambang.

“Intensitas cahaya matahari yang tinggi, ditambah kurangnya perlindungan memadai, menjadi salah satu penyebab tingginya kasus katarak di Lombok Timur. Akibatnya, daerah ini memiliki angka penderita katarak tertinggi di NTB,” ungkapnya.

Pj. Bupati Lotim juga membagikan pengalaman pribadinya tentang keluarganya yang pernah menderita katarak dan kebahagiaan ketika anggota keluarga tersebut bisa kembali melihat dengan normal. Hal ini semakin menegaskan pentingnya layanan operasi katarak gratis untuk mengembalikan kualitas hidup masyarakat.

Sebanyak 139 warga Lotim menjadi penerima manfaat dari bakti sosial ini. Dukungan dari berbagai pihak, seperti Pengadilan Negeri Selong selaku tuan rumah, Dinas Kesehatan Lombok Timur, dan Himpunan Bersatu Teguh, memastikan kegiatan ini berjalan lancar. Selain itu, program operasi katarak gratis kerap dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, termasuk dari Kementerian Sosial, demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bakti sosial ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah kesehatan mata di NTB, khususnya Lombok Timur, yang masih memiliki angka penderita katarak cukup tinggi. (rus)

Lotim Disarankan Miliki Pabrik Cerutu

By
ekbisntb.com
-
0
Tembakau merupakan salah satu komoditas andalan di Lotim. Banyak jenis tembakau yang ditanam seperti Virginia dan lainnya. Tampak salah satu pekerja sedang memilah tembakau untuk diolah kembali. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Setelah memiliki Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), Lotim dinilai potensial untuk mengembangkan pabrik cerutu.

“Kementerian yang sarankan kita Lotim kembangkan cerutu,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Desember 2024.

Cerutu potensial dikembangkan Lotim karena jenis tembakaunya yang khas. Salah satunya yang sudah cukup lama terkenal adalah, tembakau Senang yang ada di Pringgabaya.

Pemkab Lotim menyambut baik saran dari pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, semenjak kehadiran APHT di Lotim, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Lotim meningkat. Tahun 2024 Lotim dapat DBH CHT sebesar Rp 72 miliar. Tahun depan, jatah Lotim ini meningkat lebih dari Rp 100 miliar.

Peningkatan cukup tajam ini karena Lotim kini sebagai penghasil cukai. Tidak seperti sebelumnya hanya sebagai penghasil bahan baku. Akibatnya, DBH CHT yang diperoleh Lotim kalah banyak dibandingkan Mataram.

Tahun depan, dengan semakin banyaknya penghasil cukai maka jumlah DBH CHT yang akan diterima Lotim bisa lebih besar. Bahkan bisa disebut terbesar dari seluruh daerah se NTB.

Saat ini, di APHT yang ada di Paokmotong, sudah dilengkapi laboratorium khusus untuk memeriksa kadar tar dan nikotin pada rokok. Pemeriksaan kadar tar dan nikotin ini penting karena sebagai pra syarat rokok sebelum dipasarkan.

Mesin yang diadakan lewat DBH CHT sebesar Rp 4 miliar itu sudah bisa beroperasi. Daerah lain pun yang memproduksi rokok katanya bisa datang melakukan pemeriksaan kadar tar dan nikotin tersebut. Hal ini jelas akan menjadi salah satu tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim.

Bagi Lotim, APHT ini akan terus dikembangkan. Semua gudang produksi rokok di kawasan APHT tersebut akan terisi semua. Semakin banyak produsen penghasil cukai dan berdampak langsung pada peningkatan DBH CHT bagi Lotim. (rus)

Anggaran Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional, Detail Anggaran untuk NTB Belum Muncul

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Detail anggaran untuk program makan bergizi gratis di Provinsi NTB sejauh ini belum muncul dari pemerintah pusat meskipun NTB sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2025 pada Senin 16 Desember 2024.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, pemerintah pusat menganggarkan program prioritas di tahun 2025, termasuk makan bergizi gratis. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendetailkan angka-angkanya lantaran masih berada di Badan Gizi Nasional.

“Untuk program prioritas memang dianggarkan tahun 2025, namun sampai saat ini kami belum mempunyai angkanya. Nanti cari angkanya dulu, secepatnya kami infokan. Namun sementara masih dipusatkan di Badan Gizi Nasional,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani.

Menurutnya, penekanan pemerintah pusat terhadap penggunaan dana APBN yaitu pada pelaksanaan program prioritas nasional di kementerian/lembaga. Pusat juga menekankan pentingnya perencanaan dan penyerapan anggaran seperti halnya di tahun 2024.

Untuk diketahui, alokasi APBN untuk Provinsi NTB tahun 2025 sebesar Rp27,07 triliun dengan rincian berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,13 triliun dan TKD sebesar Rp20,07 triliun.

Dikutip dari sejumlah sumber, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran sebesar Rp63,57 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional pada 2025. Dana ini ditempatkan di Badan Gizi Nasional.

Rencana anggaran itu tertuang dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam lampiran tersebut, ditetapkan bantuan langsung kepada masyarakat melalui program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp51,52 triliun dengan sasaran 19.838.309 orang. Sisanya, anggaran digunakan untuk fasilitas dan pembinaan kelompok masyarakat, pembinaan UMKM, hingga pengawasan dan pengendalian kepada badan usaha dan penyalur.

Selain itu, ada lima sasaran yang ditargetkan dengan besaran anggaran tersebut. Pertama, terwujudnya sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif. Kedua, terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif. Ketiga, terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal.

Keempat, terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional. Dan terakhir terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar.(ris)

DKP Mataram Targetkan 38.203 KPM Terima Bantuan Beras CPP Pekan Ini

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang warga di Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram,  menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk jatah bulan Desember 2024, sebanyak 10 kilogram, Senin (16/12-2024). (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, menargetkan sebanyak 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM), 100 persen tuntas menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada pekan ini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Lalu Johari di Mataram, Selasa 17 Desember 2024, mengatakan bantuan beras CPP sudah didistribusikan mulai Senin 16 Desember 2024 kepada 38.203 KPM di 50 kelurahan se-Kota Mataram. “Jika tidak ada kendala pendistribusian CPP ke KPM bisa selesai akhir pekan ini,” katanya.

Dikatakan, bantuan beras CPP yang diterima KPM saat ini merupakan jatah terakhir di tahun 2024, dengan jumlah beras yang didistribusikan ke Kota Mataram sebanyak 382,3 ton atau masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram.

Dari hasil evaluasi pendistribusian beras CPP di Kota Mataram, sejauh ini relatif berjalan aman, lancar, dan terserap 100 persen.

Setiap pendistribusian CPP bisa terserap 100 persen, karena ketika ada KPM yang sudah meninggal, pindah, dan lainnya, langsung dilakukan pergantian oleh pihak kelurahan.

“Begitu ada KPM meninggal, pihak kelurahan segera membuat berita acara untuk penggantian. Tujuannya agar beras yang sudah diterima dari Bulog tidak dikembalikan,” katanya.

Selain itu, proses pendistribusian beras CPP di Kota Mataram selama ini hampir tidak ada keluhan yang prinsip, terutama terkait kualitas, volume dan kondisi beras.

Sebab, sebelum dilakukan pendistribusian ke kelurahan, DKP bersama Bulog turun melakukan pengecekan langsung kondisi beras CPP ke gudang Bulog, yakni di Gudang Dasan Cermen dan Sweta Mataram.

Pengecekan itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas beras yang akan diterima KPM adalah beras bagus dan layak konsumsi serta volume pas sesuai ketentuan, yakni 10 kilogram per bungkus. “Melalui upaya itu, alhamdulillah sejauh ini kami belum ada komplain KPM terkait kualitas beras,” katanya.

Menyinggung kelanjutan bantuan beras CPP tahun 2025, Johari mengatakan informasi dari pemerintah pusat program bantuan beras CPP akan dilanjutkan.

“Untuk pastinya kami masih menunggu surat edaran dari pemerintah, termasuk untuk jumlah sasaran KPM apakah ada tambahan atau tidak,” katanya.(ant)

DAK Fisik di Dikbud Jadi Sorotan, JPb NTB Sebut Jadi Kewenangan Pemda

By
ekbisntb.com
-
0
Eko Wahyu Budi Utomo (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB masih rendah. Hingga Desember ini realisasinya di bawah 50 persen. Di tengah pengerjaan proyek yang masih jauh dari target, kabar kasus dugaan korupsi terkait DAK ini pun menyeruak.

Polresta Mataram menetapkan Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, AM sebagai tersangka pungli setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga melakukan pungli proyek DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB 2024 untuk proyek fisik SMK 3 Mataram. Penggunaan DAK Fisik ini pun mendapat sorotan.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan, anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) memiliki dua tahap pengelolan. Yang pertama yaitu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui proses penyaluran TKD. Namun ketika dana tersebut berpindah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka kewenangannya sudah berada di Pemda.

Menurutnya, DPJb NTB lebih kepada penyaluran dari RKUN ke RKUD, namun dari RKUD ke OPD atau ke rekanan dan Satker, hal itu sudah menjadi kewenangan dari Pemda. Pihak Pemda lah yang memiliki kewajiban agar pengelolan keuangan di daerah benar-benar akuntabel dan transparan.

“Sehingga di sana kewenangannya ada di pemerintah daerah untuk mengelola agar pengelolannya menjadi transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Itu adalah kewenangan pemerintah daerah dan aparat pemerintah daerah,” kata Eko Wahyu kepada wartawan kemarin.

Menurut Eko Wahyu, saat anggaran sudah masuk ke RKUD, proses anggaran dari OPD terkait kepada rekanan yang berhak menerima pembayaran, kewenangannya ada di BPKAD. OPD terkait mengajukan SPM ke BPAKD yang kemudian akan dibayarkan kepada pihak yang menerima.

“Jadi kami di KPPN tidak berhubungan dengan rekanan atau pihak-pihak lain yang mendapat proyek itu. Kami hanya berhubungan dengan Pemda, dalam hal ini BPKAD,” terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat telah menggelontorkan DAK Fisik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di 2024. Nominalnya sekitar Rp99 miliar, dengan rincian untuk SMA Rp76 miliar, dan SLB Rp6,1 miliar. Namun anggaran tersebut mendapat sorotan karena sejumlah persoalan yang muncul di akhir tahun.

Sebelumnya, Anggota Komisi V Bidang Pendidikan DPRD NTB Made Slamet mengatakan, aparat penegak hukum (APH) diharapkan ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan DAK di NTB agar penggunaannya tepat sasaran.

“DAK ini di luar pengawasan kita sebenarnya. Tahu saja tidak. Semestinya aparat penegak hukum mengawal. Ini kan di bidang pendidikan yang merupakan investasi sumberdaya manusia,” kata Made Slamet.

Politisi PDIP ini mengatakan, APH bisa melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kasus penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran pusat ini. Sebab dewan provinsi dan kabupaten/kota tak memiliki fungsi pengawasan secara langsung terhadap anggaran dari pusat.(ris)

Data Dinkes Mataram Sebut Tiga Orang Meninggal akibat DBD

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, menyebutkan tiga pasien dinyatakan meninggal akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota itu.

“Tiga pasien meninggal akibat DBD itu merupakan rilis dari Dinas Kesehatan NTB,” kata Kepala Dinkes Kota Mataram, H. Emirald Isfihan di Mataram, Selasa 17 Desember 2024.

Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata tiga pasien tersebut merupakan warga luar Kota Mataram, tapi kejadian meninggal di Kota Mataram.

“Setelah tim kami cek langsung pasien yang meninggal, ternyata mereka tidak ada yang tinggal di Mataram. Jadi sebenarnya kasus kematian DBD itu warga luar Mataram, yang meninggal di Mataram,” katanya.

Kondisi itu terjadi karena sejumlah rumah sakit di Kota Mataram menjadi rumah sakit rujukan, seperti RSUP NTB, RS Ruslan Mataram, dan lainnya, sehingga kematian akibat DBD tercatat di wilayah Kota Mataram.

Dengan demikian, pihaknya menilai kasus kematian pasien akibat DBD di Kota Mataram itu menjadi perhatian agar semua masyarakat bisa lebih waspada.

Berdasarkan data terakhir, kasus DBD di Kota Mataram secara kumulatif dari Januari sampai minggu pertama Desember 2024, sudah mencapai di atas angka 500 kasus.

“Dari 500-an, kasus DBD yang kami catat hingga saat ini belum ada kasus kematian dari warga Kota Mataram dan semoga tidak pernah ada,” katanya.

Untuk menekan kasus DBD terutama pada musim hujan ini, lanjut dia, masyarakat diimbau rajin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus dengan menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat-tempat penampungan air.

Masyarakat yang memiliki tandon air, kolam ikan dan sejenisnya, hendaknya rajin dibersihkan serta menambahkan bubuk Abate untuk mencegah munculnya jentik nyamuk. ‘’Abate bisa diminta di kantor kami, puskesmas, maupun di kader secara gratis,” katanya.

PSN dinilai lebih efektif untuk mencegah penyakit DBD sebab bisa memberantas jentik nyamuk. Sedangkan fogging dilakukan hanya ketika kasus DBD. Apalagi fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa pada satu tempat saja, sementara jangkauan terbang nyamuk bisa mencapai 100 meter.

“Karena itu, sebenarnya fogging menjadi lini kesekian untuk penanganan DBD, dan yang efektif untuk penanganan DBD adalah PSN,” katanya.

Selain di rumah, PSN juga disarankan dilakukan di kantor-kantor instansi pemerintah dan sekolah. Pekan lalu PSN dilakukan di kompleks perkantoran Pemkot Mataram Jalan Lingkar Selatan, hasilnya ada salah satu instansi yang ditemukan jentik nyamuk.

“Jadi jentik nyamuk ini cepat berkembang biak, karenanya berbagai potensi genangan-genangan air pada barang bekas dan lainnya harus rajin dibersihkan,” katanya. (ant)

1...471472473...803Page 472 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami