Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 469

Lalu Iqbal Sowan ke BI NTB, Bahas Tantangan Ekonomi dan Strategi Kolaborasi 2025

0
Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, saat sowan ke Bank Indonesia NTB, diterima langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB pada Selasa malam, 17 Desember 2024. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antara pemerintah provinsi dengan BI guna menghadapi tantangan ekonomi dan memperkuat strategi pembangunan di NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Lalu Iqbal mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mempelajari situasi terkini terkait kondisi keuangan dan ekonomi di NTB.

“Saya ini Diplomat. Saya selalu rutin berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengetahui situasi global. Sekarang saya melakukan hal yang sama, saya datang untuk belajar dari teman-teman BI di NTB mengenai situasi keuangan makro dan ekonomi di NTB. Kedepannya, kami harap ini menjadi tradisi setiap tiga bulan sekali. Kami akan meminta teman-teman BI untuk memberi pengarahan kepada para kepala dinas mengenai situasi ekonomi terkini, yang akan menjadi referensi dalam menjalankan tugas,” ungkap Lalu Iqbal.

Lalu Iqbal diterima langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry A Harahap, dan para deputy, Winda Putri Listya, Achmad Fauzi. Ia menegaskan pentingnya memahami dinamika global yang dapat berdampak pada perekonomian lokal.

“Di era global ini, apa yang terjadi di Rusia misalnya, bisa berdampak pada kita di sini tanpa kita sadari. Hal-hal itulah yang harus kita antisipasi bersama nantinya,” tambahnya.

Dalam diskusi dengan jajaran Bank Indonesia Provinsi NTB, tiga prioritas utama yang dibahas tentang NTB, yakni Inflasi, Investasi, dan Inklusi (3In). Menurutnya, inklusi ekonomi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi di NTB. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat.

“Arah kita ke depan adalah pemberdayaan. Bukan hanya mencukupi kebutuhan makan, tetapi memberdayakan masyarakat agar dapat mencari makan sendiri,” ujarnya.

Iqbal memberikan apresiasi atas inisiatif BI dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program-program inkubasi. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan BI dapat ditingkatkan di masa depan.

Dalam pertemuan tersebut, BI juga memaparkan proyeksi dan tantangan ekonomi NTB pada 2025. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat, yang dapat berdampak pada perekonomian daerah. Namun, Lalu Iqbal optimis bahwa pemahaman terhadap faktor-faktor global ini akan membantu pemerintah memitigasi dampak negatifnya.

“Dengan mempelajari dan mengetahui elemen-elemen tersebut, kita bisa menyusun langkah mitigasi yang tepat,” katanya.

Karena itu, Lalu Iqbal menegaskan kembali, semangat membangun NTB bisa dilakukan bersama-sama. Rencananya, Pemprov NTB nanti saat pemerintahannya akan rutin melakukan pertemuan untuk membahas tantangan, peluang, dan kebijakan yang bisa ditempuh untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Nanti semua OPD-OPD juga kebijakannya bisa mengacu pada rekomendasi Bank Indonesia. Dan pertemuan bisa dilakukan tiga bulan sekali,” tandasnya.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen Lalu Iqbal untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memastikan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat NTB.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Berry Arifsyah Harahap mengungkapkan bahwa inisiatif program Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal menurutnya cukup bagus. inisiatif rencana kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa dilakukan oleh Bank Indonesia. Seperti mendorong investasi, pertanian dan inklusi. Bank Indonesia dengan Pemprov NTB selama ini juga intens berkolaborasi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

“Kita juga bersinergi dan berkolaborasi termasuk juga nanti mengarahkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Inisiatif ini cukup bagus, koordinasi lebih awal. Karena memang tahun depan terdapat beberapa resiko, turunnya konsumsi rumah tangga, risiko penurunan pertumbuhan ekonomi NTB karena kondisi global, geopolitik dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, Bank Indonesia menyambut baik langkah – langkah cepat yang mulai dilakukan Lalu Muhammad Iqbal.(bul)

Investasi di Mataram Ditargetkan Tembus Rp1,8 Triliun

0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, H. Amiruddin(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Iklim investasi di Kota Mataram cukup tinggi. Pembangunan hotel dan perumahan menjadi sumber paling besar. Target investasi dipastikan tembus mencapai Rp1,8 triliun di tahun 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, H. Amiruddin ditemui pada, Rabu 18 Desember 2024 menerangkan, pemerintah pusat menargetkan investasi di Kota Mataram pada tahun 2024 mencapai Rp1,6 triliun. Capaian investasi sampai triwulan ketiga mencapai 82 persen atau Rp1,3 triliun, sehingga diproyeksi sampai akhir tahun ini bisa tembus mencapai Rp1,8 triliun. “Saya prediksi bisa tembus 120 persen atau Rp1,8 triliun, karena ditriwulan ketiga sudah masuk investasi Rp1,3 triliun lebih,” sebutnya.

Penyumbang investasi terbesar adalah pembangunan hotel serta perumahan. Sementara, investasi di bidang jasa dan perdagangan menambah geliat investasi di Kota Mataram.

Perihal perubahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram. Kata Amir, tidak terlalu menghambat investasi karena proses pelayanan terintegrasi dengan rencana detail tata ruang. Pihaknya bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram. “Tidak terlalu menghambat karena pengurusan izinnya terintegrasi,” katanya.

Justru belakangan ini lanjutnya, pengusaha terkendala berinvestasi karena surat izin mendirikan bangunan yang sulit keluar. Padahal, pengusaha telah membayar retribusi ke daerah. Kendala ini telah dikomunikasikan dengan harapan segera mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah pusat. “Pengembangan justru terkendala di sana,” jawabnya.

Untuk target investasi di Kota Mataram pada tahun 2025, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, ini belum berani memproyeksikan. Target akan ditentukan oleh pemerintah pusat setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian investasi di tahun 2024.

Namun demikian, pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram bahwa target investasi di tahun 2025, mencapai Rp1,2 triliun. (cem)

Libur Natal dan Tahun Baru, Okupansi Kamar Hotel NTB Capai 85 Persen

0
Jamaludin Malady(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., MT., menyatakan okupansi kamar hotel di NTB mencapai 85 persen menjelang libur natal dan tahun baru. Okupansi ini diprediksi akan berakhir sampai akhir tahun 2024 nanti.

Menurut Jamal, meski okupansi ini belum mencapai 100 persen walaupun ada libur cukup panjang beberapa hari kedepan, ia mengaku pihaknya patut bersyukur karena dengan keterbatasan seperti adanya pemangkasan perjalanan dinas, hampir seluruh kamar hotel di Lombok dan Sumbawa terisi.

“Informasi yang kami dapat dari IHGMA NTB, persentase hotel-hotel di seluruh NTB mencapai 85 persen. Itu sudah bagus dan patut kita syukuri, karena banyak wisatawan menginap jelang Nataru ini,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 17 Desember 2024.

Ia mengungkapkan, pemesanan kamar hotel jelang libur Nataru ini tersebar di sejumlah titik wilayah NTB, yaitu Gili Tramena, Senggigi, Mataram, Mandalika, dan Sumbawa.

Karena libur Nataru masih beberapa waktu lagi, mantan Kadis Perkim ini berharap adanya pergerakan tambahan kunjungan ke NTB, sehingga tingkat okupansi hotel dapat menyentuh 90 persen. “Harapan kami sih di penghujung tahun bisa di angka 90 persen. Tapi 85 persen saja sudah bagus, karena sudah bisa meningkatkan perekonomian,” katanya.

Diketahui, okupansi di penghujung tahun 2024 ini didominasi oleh wisatawan asing, khususnya wisatawan dari Malaysia. Tingginya jumlah wisatawan Malaysia berwisata ke NTB dikatakan karena adanya penerbangan langsung (direct flight) antar kedua daerah ini.

Selain Malaysia, wisatawan asal Australia juga menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kunjungan oleh wisatawan mancanegara. Sehingga Jamal mendorong percepatan adanya penerbangan langsung Australia-Lombok begitupun sebaliknya supaya pertumbuhan kunjungan ke NTB semakin meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah tamu menginap di hotel bintang pada Oktober 2024 mencapai 102.781 orang. Sementara tamu non bintang pada periode yang sama 78.510 orang. Secara kumulatif, sepanjang 2024, total tamu menginap di hotel seluruh NTB sebanyak 1.770.594 orang, dengan rincian 612.228 tamu asing, dan 1.158.366 tamu nusantara.

Di lain sisi, Pembina dan Penasehat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra mengatakan tingkat hunian kamar hotel jelang natal dan tahun baru didominasi di tiga kawasan, yaitu Kota Mataram, Senggigi, dan tiga Gili yang ada di KLU.

“City hotel seperti di Mataram dan Senggigi mulai ramai jelang Nataru ini. Bahkan di tiga gili juga banyak wisatawan domestik,” katanya.

Meski ada kenaikan pemesanan kamar hotel ini, dipastikan tidak akan ada lomjakan harga kamar hotel, baik di Lombok maupun Sumbawa. “Tidak ada kenaikan harga, harganya normal,” tandasnya.(era)

Target Produksi Pabrik Garam Bima Mencapai 20 Ribu Ton

0
Kadislutkan NTB, Muslim berfoto di pabrik garam. Pabrik garam di Desa Panda, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ditargetkan dapat memproduksi garam hingga 20 ribu ton per tahun.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, M.Si., menyatakan pabrik garam yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ditargetkan dapat memproduksi garam hingga 20 ribu ton per tahun.

Sebelumnya, ia menyatakan pabrik garam ini bisa menghasilkan hingga 10 ribu ton garam per tahunnta. Namun, jika dilihat potensi dari pabrik ini. Dikatakan mampu menghasilkan hingga dua kali lipatnya, yaitu 20 ribu ton.

Pembangunan pabrik yang baru saja rampung bulan Desember 2024 ini dikatakan akan segera diresmikan oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Setelah uji coba langsung peresmian dan langsung produksi. Yang meresmikan nanti perwakilan kementerian dan gubernur baru. Kalau cepat uji coba, yaa Pj Gubernur,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 17 Desember 2024.

Muslim mengaku, di awal tahun nanti, pihaknya bersama dengan perwakilan KKP akan melakukan uji coba pabrik garam terbesar di NTB ini. Setelah melakukan uji coba, pabrik akan segera meluncurkan produksi perdana.

“Uji cobanya seminggu, maksimal dua minggu dengan berbagai produksi. Ada mungkin target produksinya bisa 10 ribu, bahkan 20 ribu bisa,” katanya.

Ia menjelaskan, dengan beroperasinya pabrik garam yang ada di Bima ini dikatakan mampu meningkatkan nilai jual garam yang ada di daerah tersebut. Yang mana pengolahan garam krosok atau garam mentah menjadi garam konsumsi rumah tangga menambah nilai jual dari mineral berbentuk kristal ini.

Dikatakan, adanya pabrik ini menjadi diversifikasi produk garam, yang mana masyarakat baik itu pengusaha atau konsumen garam memiliki pilihan lain, tidak hanya bisa membeli garam krosok, tetapi juga garam konsumsi.

“Dengan adanya produksi perubahan bisa memberikan opsi lain dari sisi pemasarannya. Makanya produksi garam kita di atas 150 ribu ton per tahun. Dengan adanya pabrik akan memberi nilai diversifikasi produk dari garam krosok menjadi beberapa garam konsumsi,” jelasnya.

Yang paling penting menurut Muslim, adanya pabrik ini mampu meningkatkan kualitas garam yang ada di Bima. Yang mana mulanya masyarakat mengolah garam menjadi garam kualitas 2 dan kualitas 3 (K2, K3). Kini bisa diolah menjadi garam dengan kualitas pertama (K1).

“Yang pasti adalah masyarakat yang selama ini dengan peningkatan kapasitas garam olahan maka bahan baku dari garam lokal yang selama ini masuk K2, K3 bisa diambil oleh pengelola pabrik ini menjadi outputnya garam K1,” pungkasnya. (era)

Dana Transfer Pusat di APBD Dompu Capai 88,3 Persen

0
Bupati Dompu, H. Kader Jaelani foto bersama dengan Pj Gubernur NTB dan para kepala daerah se-NTB usai penyerahan TKD di kantor KPPN Mataram, Senin 16 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bupati Dompu, H. Kader Jaelani menerima daftar alokasi Trasfer Ke Daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp984.081.198.000,- yang diserahkan Pj Gubernur NTB di kantor KPPN Mataram, Senin 16 Desember 2024. TKD ini merupakan dana yang bersumber dari APBN dan menjadi bagian dari belanja negara dan dialokasikan ke daerah sebagai pendapatan.

Jumlah TKD yang diserahkan belum termasuk Dana Desa yang juga dari APBN. Jumlah Dana Desa tahun 2025 untuk desa – desa se Kabupaten Dompu sebesar Rp70.492.696.000,-. Dari postur APBD tahun 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemda Kabupaten Dompu pada 27 September lalu menunjukan pendapatan daerah Kabupaten Dompu masih sangat didominasi dana transfer pusat sekitar 88,3 persen.

“Dalam APBD 2025, pendapatan masih sangat didominasi oleh dana transfer pusat kurang lebih sebesar 88,3 persen,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM saat dikonfirmasi, Selasa 17 Desember 2024 siang.

TKD yang diterima Bupati di KPPN Mataram dan diserahkan oleh Pj Gubernur, kata Syahroni, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp690.450.708.000,-, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp75.300.263.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp218.330.227.000,-.

Jumlah pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 sebesar Rp 1.249.642.398.907,-. Sementara belanja daerah sebesar Rp1.296.069.606.774,-. Belanja daerah yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah ini menyebabkan APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp46.427.207.867,-.

Tapi defisit ini masih bisa ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp46.427.207.867,- sehingga APBD Kabupaten Dompu tahun 2025 menjadi imbang.

Ketergantungan belanja daerah atas dana transfer pusat menuntut daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan mencari sumber pendanaan lain bagi pembangunan daerah. Termasuk memaksimalkan potensi daerah untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan investasi. Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta dukungan keamanan dan kenyamanan menjadi keharusan.

Belanja Negara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa.

“Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

“Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

“Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.(ula)

UMK Sumbawa Barat Naik Jadi Rp2,8 Juta

0
Foto bersama anggota dewan pengupahan KSB usai menggelar rapat pembahasan UMK 2025.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat tahun 2025 diusulkan naik menjadi Rp2.823.168. Penetapan naiknya UMK sebesar 6,5 persen dari upah tahun 2024 itu disepakati dalam rapat dewan pengupahan kabupaten yang digelar, Senin 16 Desember 2024.

“Alhamdulillah hari ini kami (dewan pengupahan) telah menggelar rapat. Dan hasilnya kami sepakati UMK 2025 naik sebesar Rp172.306 atau 6,5 persen dari upah tahun ini menjadi Rp2.824.168,” kata kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi usai mengikuti rapat.

Hasil kesepakatan UMK 2025 itu oleh dewan pengupahan langsung diajukan ke bupati untuk diusulkan ke Gubernur. Menurut Slamet, usulan pengesahan oleh gubernur harus disegerakan mengingat instuksi presiden Prabowo Subianto, penetapan upah minimum kabupaten/kota secara nasional paling telat 18 Desember 2024.

“Jadi hari Rabu pak gubernur sudah harus teken penetapan upah minimum kabupaten/kota hari Rabu pekan ini sehingga besok (Selasa) harus kita pastikan usulan kita itu sudah berada di meja pak gubernur,” papar Slamet.

Sementara itu mengenai upah sektoral? Slamet mengaku dalam rapat sempat dilakukan pembahasan. Namun dewan pengupahan memutuskan untuk sementara tidak melanjutkannya, karena butuh kajian mendalam sebelum memutuskan jenis pengupahan khusus itu dapat diterapkan atau tidak.

“Prinsipnya kita setuju (diterapkan) tapi perlu kajian panjang. Contoh, soal sektor mana yang mau kita khususkan dalam perhitungan upah sektoral itu perlu dipikirkan matang-matang dulu dan waktunya tidak cukup satu atau dua hari selesai,” katanya.

“Apalagi sekarang kan provinsi yang diwajibkan oleh undang-undang tidak menetapkan upah sektoral untuk tahun depan. Jadi kita butuh pijakan juga dan kalau memang semua setuju minimal tahun depan kita bisa buat formula upah sektoral itu,” sambung Slamet yang juga menjabat sekretaris dewan pengupahan KSB ini.

Terpisah ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) KSB, Syaifullah yang diminta tanggapannya mengenai kenaikan UMK tahun 2025 menyebutkan, bahwa kenaikan UMK ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai berlaku pada Januari 2025. “Semoga nilai upah yang kita tetapkan hari ini  bisa memberikan harapan bagi pekerja mengingat biaya hidup dari hari ke hari terus meningkat,” tukasnya.

Sebagai anggota dewan pengupahan, Syaifullah menambahkan, dirinya berharap kepada seluruh perusahaan menerapkan nilai upah tersebut terhitung bulan Januari. “Tidak terkecuali. Semua perusahaan harus mematuhi. Kalau ada yang tidak atau belum sanggup melaksanakan segera melaporkan diri ke Disnaker sesuai mekanisme yang ada,” imbuhnya.(bug)

RPJMD Provinsi Diharapkan Akomodir Pengembangan Udang Sumbawa

0
E. S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengharapkan adanya dukungan pemerintah provinsi untuk mengakomodir pengembangan komoditas udang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) karena potensi lahan yang dimiliki masih sangat luas.

“Sumbawa menjadi penyumbang produksi udang terbesar di NTB sekitar 72 persen dengan luas lahan 1.400 hektare, sementara potensi lahan yang bisa dimanfaatkan mencapai 6.430 hektar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada wartawan, Selasa 17 Desember 2024.

Adi melanjutkan, banyaknya lahan yang belum tergarap diharapkan pemerintah provinsi bisa mengakomodir pengembangan produksi udang Sumbawa masuk dalam RPJMD. Hal itu juga dilakukan untuk mendukung pengembangan udang ini masuk dalam salah satu list Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025.

“Jika, program rencana pengembangan produksi udang masuk dan RPJMD Provinsi dan RPJMN termasuk PSN maka manfaat yang akan diterima masyarakat sangat besar,” ujarnya.

Ia pun memastikan bahwa Bappenas telah memberi atensi terhadap potensi ini. Bahkan tim dari Bappenas sudah turun secara langsung ke Sumbawa untuk mendalami potensi yang ada termasuk juga mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk pengembangan potensi itu.

“Jadi, produksi udang Sumbawa menjadi salah satu dari 21 komoditas prioritas nasional, sehingga kami berharap dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Adi menyebutkan, guna mendukung pengembangan potensi ini, pihaknya sudah melakukan pengusulan revitalisasi tambak udang tradisional ke Bappenas. Termasuk juga mengusulkan pembangunan infrastruktur penunjangnya, salah satunya pembangunan Pelabuhan Teluk Santong.

“Kami meminta semua pihak untuk mendukung pengembangan potensi udang ini. Seperti meminta Pemprov NTB untuk memberikan dukungan dan promosi,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan pembenahan 1.900 hektar lebih tambak udang. Pihaknya juga mendorong pelaksanaan tambak udang di Sumbawa dilakukan secara semi intensif karena selama ini yang dilakukan merupakan tambang rakyat.

“Tambak tradisional hanya mampu menghasilkan 0,6 ton udang per hektar, sementara sistem semi intensif, mencapai empat ton per hektar. Sehingga, selain meningkatkan kesejahteraan petambak, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah,” tukasnya.(ils)

Sepanjang 2024, 22 Kapal Pesiar Bawa Puluhan Ribu Tamu Singgah di Dermaga Gilimas  

0
Tamu kapal pesiar MV Noordam saat turun dari lapal pesiar dan mengunjungi sejumlah objek wisata di Pulau Lombok. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)  – Terminal Gilimas kedatangan kapal pesiar ketiga MV Noordam pada bulan Desember 2024 dan sekaligus penutup kunjungan kapal pesiar tahun 2024 di Lombok. Sepanjang tahun 2024 ini, 22 kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gilimas. Jumlah penumpang yang dibawa puluhan kapal pesiar ini mencapai 36.462 orang.

MV Noordam tiba pada Senin 16 Desember 2024 pukul 09:00 WITA pagi setelah sebelumnya sandar di Pelabuhan Komodo – Labuan Bajo dengan membawa penumpang sebanyak 1.800 penumpang dan 900 awak kapal. “Tahun ini total ada 22 kunjungan kapal pesiar dengan jumlah penumpang sebanyak 36.462 penumpang internasional, terdapat 3 kapal yang batal berkunjung karena pengaruh cuaca buruk,” kata Branch Manager Lembar Kunto Wibisono, kemarin.

Kunjungan kapal pesiar di Gilimas semakin meningkat setiap tahunnya, karena ada peran dari berbagai stakeholder, kolaborasi yang baik antara Pelindo dengan pihak pemerintah daerah, masyarakat sekitar (UMKM lokal dan Travel Agent) menjadikan layanan (hospitality) penumpang mancanegara semakin matang, sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi para pengunjung.

“Harapannya trend peningkatan kunjungan kapal pesiar diharapkan semakin positif melalui kolaborasi Pelindo dengan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain,” tambahnya.

Kapal melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Emas – Semarang pada pukul 22:30 WITA, sehingga total waktu singgah selama 13 jam, waktu singgah tersebut dimanfaatkan penumpang kapal untuk berkeliling mengunjungi berbagai destinasi wisata di Lombok.

Untuk diketahui PT Pelindo Multi Terminal Pelindo Multi Terminal (SPMT) merupakan Sub-Holding PT Pelindo (Persero) yang fokus pada pengelolaan operasional terminal non-petikemas di Indonesia. SPMT mengelola 37 Branch yang tersebar di wilayah 22 Provinsi di seluruh Indonesia. SPMT saat ini juga mengelola 3 Anak Perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk. (IPCC) yang merupakan terminal kendaraan terbesar di ASEAN, dan PT Terminal Curah Utama (TCU).

Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar Irman Sumantri  mengatakan bahwa tercatat sekitar 600 wisatawan kapal pesiar tersebut terjadwal mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Lobar seperti Taman Narmada, Taman Lingsar, Pasar Seni Sesela hingga Senggigi.

Kapal pesiar terakhir ini sekaligus mengundang harapan untuk peningkatan kepariwisataan di Lombok Barat. “Ini yang terakhir tahun ini, sekaligus jadi awal kita menyiapkan kedatangan sekitar 25 kapal pesiar tahun depan,” ucap Irman.

Pihaknya sangat berharap semua stakeholder yang terkait dengan pelayanan kapal pesiar yang datang tahun depan bisa berkolaborasi dengan maksimal untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dari tahun ini.

“Tahun depan semuanya harus lebih baik, insyaallah kita usahakan semaksimal mungkin, kita usahakan bersama,” pungkasnya.

Dari datanya, 22 kapal tersebut mengangkut 52.177 orang penumpang dan kru. Masing-masing 35.714 orang penumpang atau tamu dan 16.463 kru. (her)

Banyak Warga Lotim Menderita Katarak

0
Warga Lotim usai operasi katarak Minggu 15 Desember 2024. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Banyak warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menderita katarak. Jumlah warga yang mengalami gangguan penglihatan terus coba dikurangi. Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB),  digelar bakti sosial operasi katarak gratis digelar untuk masyarakat. Sebanyak 139 warga dioperasi Minggu 15 Desember 2024.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Azroi menjelaskan pada kegiatan operasi katarak yang berlangsung di aula Pengadilan Negeri Selong ini dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik.

 Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan betapa pentingnya operasi katarak bagi masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di bawah sinar matahari langsung seperti petani, nelayan, dan buruh tambang.

“Intensitas cahaya matahari yang tinggi, ditambah kurangnya perlindungan memadai, menjadi salah satu penyebab tingginya kasus katarak di Lombok Timur. Akibatnya, daerah ini memiliki angka penderita katarak tertinggi di NTB,” ungkapnya.

Pj. Bupati Lotim juga membagikan pengalaman pribadinya tentang keluarganya yang pernah menderita katarak dan kebahagiaan ketika anggota keluarga tersebut bisa kembali melihat dengan normal. Hal ini semakin menegaskan pentingnya layanan operasi katarak gratis untuk mengembalikan kualitas hidup masyarakat.

Sebanyak 139 warga Lotim menjadi penerima manfaat dari bakti sosial ini. Dukungan dari berbagai pihak, seperti Pengadilan Negeri Selong selaku tuan rumah, Dinas Kesehatan Lombok Timur, dan Himpunan Bersatu Teguh, memastikan kegiatan ini berjalan lancar. Selain itu, program operasi katarak gratis kerap dilaksanakan melalui berbagai inisiatif, termasuk dari Kementerian Sosial, demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bakti sosial ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah kesehatan mata di NTB, khususnya Lombok Timur, yang masih memiliki angka penderita katarak cukup tinggi. (rus)

Lotim Disarankan Miliki Pabrik Cerutu

0
Tembakau merupakan salah satu komoditas andalan di Lotim. Banyak jenis tembakau yang ditanam seperti Virginia dan lainnya. Tampak salah satu pekerja sedang memilah tembakau untuk diolah kembali. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Setelah memiliki Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), Lotim dinilai potensial untuk mengembangkan pabrik cerutu.

“Kementerian yang sarankan kita Lotim kembangkan cerutu,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan kepada Ekbis NTB, Selasa 17 Desember 2024.

Cerutu potensial dikembangkan Lotim karena jenis tembakaunya yang khas. Salah satunya yang sudah cukup lama terkenal adalah, tembakau Senang yang ada di Pringgabaya.

Pemkab Lotim menyambut baik saran dari pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, semenjak kehadiran APHT di Lotim, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Lotim meningkat. Tahun 2024 Lotim dapat DBH CHT sebesar Rp 72 miliar. Tahun depan, jatah Lotim ini meningkat lebih dari Rp 100 miliar.

Peningkatan cukup tajam ini karena Lotim kini sebagai penghasil cukai. Tidak seperti sebelumnya hanya sebagai penghasil bahan baku. Akibatnya, DBH CHT yang diperoleh Lotim kalah banyak dibandingkan Mataram.

Tahun depan, dengan semakin banyaknya penghasil cukai maka jumlah DBH CHT yang akan diterima Lotim bisa lebih besar. Bahkan bisa disebut terbesar dari seluruh daerah se NTB.

Saat ini, di APHT yang ada di Paokmotong, sudah dilengkapi laboratorium khusus untuk memeriksa kadar tar dan nikotin pada rokok. Pemeriksaan kadar tar dan nikotin ini penting karena sebagai pra syarat rokok sebelum dipasarkan.

Mesin yang diadakan lewat DBH CHT sebesar Rp 4 miliar itu sudah bisa beroperasi. Daerah lain pun yang memproduksi rokok katanya bisa datang melakukan pemeriksaan kadar tar dan nikotin tersebut. Hal ini jelas akan menjadi salah satu tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim.

Bagi Lotim, APHT ini akan terus dikembangkan. Semua gudang produksi rokok di kawasan APHT tersebut akan terisi semua. Semakin banyak produsen penghasil cukai dan berdampak langsung pada peningkatan DBH CHT bagi Lotim. (rus)