Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 449

Libur Tahun Baru, Embulan Borok Dewi Anjani Diserbu Pengunjung

0
Embulan Borok Anjani diserbu pengunjung pada libur tahun baru, Rabu 1 Januari 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Objek wisata Embulan Borok Dewi Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diserbu pengunjung pada puncak libur tahun baru, 1 Januari 2025. Ribuan warga memadati objek wisata milik Pemerintah Desa Anjani tersebut.

Nandy Wahyu Direktur Embulan Borok, menjelaskan masuk objek wisata pemandian ini cukup bayar Rp5.000 per orang dewasa, dan Rp 3 ribu per orang untuk anak anak.

Disebutkan, jumlah pengunjung pada puncak libur Natal dan tahun baru kemarin mencapai lebih dari 1.000 orang. Peningkatan kunjungan cukup besar dibandingkan jadi biasa. Pada hari-hari biasa kunjungan rata-rata 100-200 orang per hari. Sedangkan hari Minggu, kunjungan rata-rata 400-500 orang.

Semenjak dibuka pada akhir tahun 2021 silam. Angka kunjungan terus meningkat. Awalnya saat dibangun, banyak yang menolak untuk dibangun kolam. Tapi kegigihan almarhum Kepala Desa Anjani, H. Zulkarnain, akhirnya bisa diwujudkan.

Cita-cita besarnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga. Saat ini, terdapat lebih dari 35 pedagang kaki lima yang ikut merasakan manfaat dari ramainya kunjungan warga.

Nandy menuturkan pada tahun 2024, Pemdes Anjani dapat dukungan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,6 miliar. Dari dana  itu dibangun 15 gazebo, tempat parkir, musala, kamar mandi dan fasilitas penunjang lainnya.

Pihak pemerintah desa memberikan kesempatan untuk anak-anak muda  mengelola objek wisata Embulan Borok ini. Dalam pengembangan ke depan, kawasan wisata ini perlu dilengkapi lagi fasilitas penunjang, sehingga bisa lebih ramai.

Menurut Nandy, Anjani sudah menemukan ciri khasnya sebagai desa wisata. Tanah pecatu seluas 7 hektar sudah disertifikasi, sehingga bisa lebih mudah dalam pengembangan ke depan.

Kawasan kolam sendiri awalnya hanya 25 are. Tapi kemudian diperluas menjadi 65 are. Tempat kosong masih banyak menanti penataan lebih baik dan lebih menarik minat warga berwisata ke tempat ini.

Selviana, salah pengunjung dari Jenggik Kecamatan Terara mengaku senang berwisata bersama keluarga. Katanya, lokasinya lebih enak dan tempat parkir yang cukup luas. Kolamnya juga banyak pilihan untuk anak-anak bisa puas bermain.

Suasana di kolam Embulan Borok ini juga cukup indah dan menarik banyak pengunjung. Hal ini membuat kesan sendiri bagi pengunjung. (rus)

Kadislutkan NTB Tegaskan Ruang Laut Budidaya Mutiara PT APC Milik Publik

0
Muslim(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si menegaskan lokasi budidaya mutiara ilegal PT Autore Pearl Culture yang berlokasi Teluk Temeak, Desa Sekaroh merupakan ruang publik.

Sesuai dengan Perda RTRW Nomor 5 tahun 2024, PT APC menggunakan Blok D sebagai lokasi budidaya mutiara ilegal. Berdasarkan Perda tersebut, Blok D dialokasikan menjadi daerah pariwisata. Artinya, perusahaan atau apapun tidak bisa mengklaim bahwa lokasi tersebut milik perorangan.

“Ruang yang dialokasikan untuk pariwisata yang ada di lokasi itu bukan milik satu orang atau siapapun, itu hak publik mewajibkan kegiatan usaha apapun,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa 31 Desember 2024.

Muslim mengaku, PT Autore sudah melakukan aktivitas budidaya mutiara ilegal sebelum menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Sampai saat ini, pihaknya telah mengelurkan surat peringatan sebanyak tiga kali atas tindakan yang dilakukan oleh PT tersebut.

Dijelaskan, tindakan ilegal yang dilakukan PT Autore fokus pada penyalahgunaan tata ruang, yang mana mereka belum memperbarui izin penggunaan tata ruang sesuai dengan RTRW. Sedangkan, Perda yang mengatur tentang tata ruang Blok D sudah berubah, semula dialokasikan sebagai lokasi budidaya sesuai dengan Perda 12 tahun 2017, kini berubah menjadi lokasi pariwisata.

“Tetapi dia tidak melakukan penyesuain perizinan. Karena yang pakai kan PT Autore. PT Autore menggunakan ruang itu dulu di atas ruang budidaya. Cuma dia tidak mengurus atas nama PT Autore seperti di poin D hanya itu saja, Perda RTRW Nomor 5 tahun 2024 yang semula disitu untuk budidaya sekarang alokasinya untuk pariwisata,” jelasnya.

Dikatakan, tindakan budidaya yang dilakukan oleh PT Autore ini sebenarnya dibenarkan. Hanya saja mereka tidak memperbaharui izin tata ruang. Yang mana untuk memproses perizinan, pihak PT Autore perlu mengurus ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Online Single Submission (OSS).

“Izinnya dia dulu, sebenarnya benar mereka, tapi bukan benar secara izin, tapi benar secara ruang. Kalau dia tidak punya izin yang ilegal karena dia itu menggunakan ruang laut dibekas perusahaan,” sambungnya.

Muslim menuturkan, setelah pihaknya mengeluarkan SP 3 atas aktivitas yang dilakukan oleh PT Autore. PT tersebut meminta waktu untuk memperbaharui izin pengelolaan ruang untuk budidaya mutiara ilegal yang dilakukan. Dikatakan, izinnya sempat terhambat karena adanya transisi hukum yang sebelumnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker ke UU Nomor 21 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Atas tindakan budidaya ilegal yang dilakukan oleh PT Autore selama kurun waktu 10 tahun tersebut. Muslim mengaku tidak ada dampak sama sekali kepada daerah. Artinya yang dirugikan adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (era)

Destinasi Pengamatan Hiu Paus di NTB Diminati Wisatawan Asing

0
Aktris Prilly Latuconsina berenang bersama satwa hiu paus di Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata NTB mengungkapkan destinasi pengamatan hiu paus di Teluk Saleh yang terletak di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa semakin diminati oleh wisatawan asing.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Malady mengatakan para wisatawan asing datang menaiki kapal-kapal pinisi dari Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dari Labuan Bajo pakai kapal pinisi, satu kapal pinisi ditumpangi 40-50 orang. Itu turis mancanegara semua,” ujarnya di Mataram, Selasa 31 Desember 2024.

Ketika musim liburan tiba, setiap hari ada puluhan kapal pinisi merapat ke perairan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa membawa para turis yang ingin melihat langsung aktivitas hiu paus.

Selain pelayaran langsung menggunakan pinisi dari Labuan Bajo, turis juga bisa memulai pelayaran menggunakan perahu nelayan lokal dari Desa Labuan Jambu, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa menuju Teluk Saleh. Tarif menyewa perahu nelayan lokal menuju titik pengamatan hiu paus sekitar Rp600 ribu.

“Menurut pelaku usaha perjalanan, itu adalah destinasi nomor satu dunia karena populasi hiu paus paling banyak berada di perairan NTB. Ada dua tempat lain di Indonesia, yaitu Gorontalo dan Papua tapi tidak sebanyak di NTB,” kata Jamaluddin.

Beberapa titik pengamatan hiu paus di NTB terletak di kawasan Teluk Saleh, Labuan Sangur, Calabai, hingga perairan dekat Gunung Tambora.

Koloni hiu paus banyak dijumpai pada tempat-tempat bagang suatu alat penangkapan ikan yang menggunakan jaring dan lampu karena ikan dan udang kecil yang menjadi makanan hiu paus mengejar cahaya bagang.

Menurut Jamaluddin, di Indonesia hanya Nusa Tenggara Barat yang sudah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terkait wisata pengamatan hiu paus tersebut. “Populasi hiu paus di perairan Pulau Sumbawa sangat luar biasa,” pungkasnya. (ant)

Didominasi Wisatawan Nusantara, Kunjungan ke TNGR Meningkat 40 Persen

0
Sejumlah pendaki melakukan pendaftaran sebelum mendaki Gunung Rinjani di Resort Sembalun yang terletak di Lombok Timur(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Yarman menyatakan jumlah kunjungan ke destinasi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani tahun ini meningkat sebanyak 40 persen. Balai TNGR mencatat sekitar 177.321 wisatawan berkunjung ke TNGR di tahun ini.

“Jumlah pengunjung ini meningkat sekitar 40 persen dari tahun lalu,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Ia menjelaskan, sebagian besar pengunjung merupakan wisatawan Nusantara dengan jumlah pengunjung sekitar 73,96 persen dari 131.138 wisatawab dengan kunjungan tertinggi pada Agustus 14.054 pengunjung. Sisanya  sebanyak 26 persen atau 46.183 wisatawan berasal dari mancanegara.

Dari 177.321 kunjungan, sebanyak 89.426 orang mengunjungi TNGR tidak untuk mendaki. Diungkapkan, dalam sekali pendakian ada kuota sekitar 400 orang di TNGR. Pihaknya tidak pernah menargetkan angka kunjungan ke TNGR setiap tahunnya. Namun, ia berharap adanya keseimbangan antara pelestarian alam dan pengembangan pariwisata.

“Kita harus batasi. Artinya stabil, ekosistem baik, keamanan, sampah, dan kejadian berkurang,” katanya.

Pada saat pembukaan Gunung Rinjani di awal April nanti, Balai TNGR akan menerapkan Go Rinjani Zero Waste. Yang mana mewajibkan pendaki untuk membawa atau menggunakan wadah isi ulang baik untuk air maupun makanan selama pendakian.

“Insya Allah ke depan Rinjani lebih bersih. Karena 90 persen sampah yang kita bawa ke bawah itu dari plastik botol,” jelasnya.

Penggunaan wadah atau tumbler ini ditujukan untuk mengurangi produksi sampah akibat pendakian. Yarman menyatakan, produksi sampah di TNGR semakin berkurang setiap tahunnya. Sebelum pendakian ditutup beberapa waktu lalu, TNGR melakukan pembersihan melalui kegiatan Rinjani Meriri. Yang dapat mengangkut sampah hingga 483 kilogram.

Pun dengan penutupan ini diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan kembali ekosistem yang ada di kawasan TNGR. Dikatakan, dengan keadaan tahun 2024 yang dinilai terjadi peningkatan jumlah wisatawan dapat memberi tekanan pada ekosistem. Terutama jika tidak dikelola dengan baik.

“Mudah-mudahan di tiga bulan ke depan ini dapat memulihkan ekosistemnya. Untuk kesiapan pendakian di April nanti,” tambahnya.

TNGR mencatat selama 2024, hasil sampah para pendaki hampir menyentuh 40 ton atau 39,950 kilogram. Yang mana 94.04 persen atau 37,570 kilogram sampah dari pengunjung pendakian dan 5.96 persen atau 2,380 kilogram sampah dari pengunjung non pendakian.

“Janganlah kita bawa sampah ke atas. Memang kalau masalah sampah ini harus bersinergi,” pintanya.

Sementara itu, terkait dengan penambahan fasilitas seperti toilet, ia mengatakan pihaknya masih mengupayakan perihal tersebut. Ia tidak menamping bahwasanya fasilitas TNGR masih kurang. Misalnya toilet atau sumber air, tangga, tali, dan rambu arah dan peringatan.

“Artinya jalur-jalur itu sudah aman sebenarnya. Tapi harus ada yang kita perbaiki, bersihkan mana yang rusak,” pungkasnya. (era)

UMK Dompu di 2025 Naik 6 Persen Jadi Rp2,6 Juta

0
Muhammad Nursalam(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Upah minimum Kabupaten (UMK) Dompu tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.605.734,- per bulan. Upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2,4 juta.

Kenaikan UMK ini disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat yang menaikan upah minimum sebesar 6,5 persen per bulan. Selain mengikuti kebijakan pemerintah atasan, kenaikan ini juga akibat inflasi dan meningkatkan beberapa harga kebutuhan.

“Kenaikan UMK kita sudah diputuskan oleh Gubernur, yang ditetapkan tanggal 17 Desember kemarin,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Muhammad Nursalam, ST kepada Suara NTB di kantornya, Senin 30 Desember 2024 siang.

Keputusan Gubernur ini yang mulai berlaku 1 Januari 2025 ini, kata Nursalam, berdasarkan surat yang diajukan oleh Bupati Dompu nomor 506/307/Nakertrans/2024 tanggal 12 Desember 2024. Surat Bupati ini menjadi rekomendasi besaran UMK Dompu tahun 2025.

Karena sudah menjadi Keputusan, kata Nursalam, harus diikuti oleh semua pemberi lapangan kerja yang ada di Kabupaten Dompu. Pihaknya akan tetap melakukan pengawasan atas penerapan Keputusan ini di lapangan. “Kita pasti akan melakukan pengawasan atas penerapannya di lapangan,” ungkap Nursalam.

PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Hu’u, dan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Pekat, diakui Nursalam, merupakan Perusahaan yang sangat patuh terhadap UMK. Bahkan besaran gaji karyawan yang bekerja di Perusahaan tersebut, maupun kontraktor mitra bisnisnya memberikan gaji pada karyawannya jauh di atas UMK.

Tapi tidak sedikit juga pemberi kerja di Dompu yang belum bisa menerapkan standar upah seperti UMK yang ditetapkan Gubernur. Mereka ini bisanya pada kelompok pekerja yang tidak beresiko tinggi, seperti karyawan took, pekerja rumah tangga dan lainnya.

Biasanya kondisi ini terjadap pada kelompok pekerja non formal dan factor saling membutuhkan. Seperti pekerja yang sangat membutuhkan lapangan kerja dan kondisi pemberi kerja yang belum mampu memberi upah yang layak. “Terhadap kelompok ini akan tetap kita lakukan pembinaan,” jelasnya. (ula)

Tutup Tahun, Pemda Salurkan Paket Sembako kepada Lansia Miskin Ekstrem

0
Bupati KLU H. Djohan Sjamsu menyerahkan paket sembako kepada warga miskin ekstrem, Selasa 31 Desember 2024(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Giat akhir tahun 2024 Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Sosial KLU digelar dengan membagikan sejumlah paket sembako kepada warga lansia yang tergolong miskin ekstrem. Di Kecamatan Gangga misalnya, jumlah warga penerima bantuan sosial (bansos) ini sejumlah 166 orang.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Selasa 31 Desember 2024 mengungkapkan, Pemda KLU berkomitmen untuk terus mengintervensi angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. Dimana hingga saat ini, terdapat lebih dari 1.000 warga masih tercatat sebagai warga miskin ekstrem. Oleh karena itu, Pemda melalui Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), mengalokasikan bansos dari APBD Lombok Utara.

“Bantuan ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk membantu warga kurang mampu dan lanjut usia. Bantuan tersebut bertujuan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Utara,” ungkap Djohan di aula Kantor Camat Gangga.

Ia mempermaklumkan kepada warga penerima, bahwa besaran nilai bantuan mungkin tidak sesuai dengan harapan warga. Namun demikian, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga yang masuk miskin ekstrem.

“Jangan melihat jumlahnya, tetapi inilah salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu bapak dan ibu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, alokasi bantuan sembako masing-masingnya berisikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, kopi bubuk 1 bungkus, kue kering 1 bungkus, dan telur ayam sebanyak 30 butir.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial KLU Fathurrahman, S. ST, juga menyampaikan bahwa dari total 33.000 data warga miskin di KLU, sebanyak 12 persen ditemukan sebagai data anomali. Beberapa kategori yang masuk ke dalam data tersebut mencakup pegawai maupun warga yang tergolong mampu.

“Bantuan ini diberikan kepada warga dengan kriteria, tidak mampu, dan lanjut usia. Namun perlu diperhatikan bahwa data yang kita miliki terus diperbaiki supaya lebih valid dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di Lombok Utara”, ucap Kadis Sosial.

Menurut dia, program ini menjadi langkah nyata Pemerintah KLU untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga berharap, masyarakat yang menjadi sasaran program terbantu dari beban ekonomi khususnya pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek. (ari)

Diskon Listrik Mulai Berlaku

0
Ilustrasi pelanggan rumah tangga prabayar sedang melakukan pengisian token listrik di rumahnya.(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) memastikan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah sudah dapat dinikmati sejak 1 Januari 2025.

Sesuai penetapan Pemerintah, program ini akan diberlakukan hingga Februari 2025.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.

”Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” jelas Darmawan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50%) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun.

“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan.(bul)

Sebanyak 17.518 Wisatawan Berlibur Tahun Baru 2025 di Mandalika

0
Aktifitas wisawatan di Pantai Kuta(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) mencatat sebanyak 17.518 wisatawan menikmati liburan Tahun Baru 2025 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Malam pergantian tahun di Mandalika menjadi momen tak terlupakan dengan kemeriahan Mandiri Festival Mandalika Seru pada 31 Desember 2024,” kata Direktur Komersial ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, NTB, Rabu.

Kegiatan itu berhasil menarik perhatian 17.518 wisatawan dari berbagai daerah dan wisatawan mancanegara untuk merayakan malam spesial di kawasan ikonik Lombok Tengah, NTB.

Puncak acara ditandai dengan penampilan dari penyanyi dangdut Wika Salim, yang sukses menghidupkan suasana panggung dengan interaksi bersama penonton.

Perayaan menuju tahun baru di tengah belasan ribu pengunjung yang datang, membuat pesta kembang api dengan 2.500 shots yang menghiasi langit Mandalika selama 30 menit menjadi spektakuler.

“Antusiasme pengunjung benar-benar luar biasa, pengunjung memadati lokasi mulai sore hari dan semakin banyak hingga acara berakhir,” katanya.

Rangkaian Mandiri Festival Mandalika Seru 2024 dimulai sejak sore dengan berbagai aktivitas, termasuk Journey to Green Tourism Mandalika: Road to 10.000 Trees dengan para talent, pertunjukan musik tradisional dari Cilokak Aksilirasi, tarian oleh Mandalika Insan Kreatif, serta penampilan band lokal.

“Seperti Flow Band dan Sweet Monday. Festival ditutup dengan penampilan DJ Karen, yang menghibur para pengunjung hingga dini hari,” katanya.

Selain menyuguhkan hiburan, Mandiri Festival Mandalika Seru 2024 juga menghadirkan Bazaar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner dan produk lokal.

Bazaar ini berhasil mencatatkan total omzet mendekati ratusan juta rupiah, sekaligus menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro binaan ITDC dan Bank Mandiri untuk mempromosikan produk mereka.

“Melalui bazaar ini, para pengunjung tidak hanya dapat menikmati hidangan lezat dan produk berkualitas, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal,” katanya.

Ia mengatakan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan ribuan pengunjung, ITDC menyiapkan lima titik posko keamanan kawasan yang tersebar di seluruh kawasan, termasuk di kawasan beach park, Bazaar Mandalika, Pertamina Mandalika International Circuit, Bukit Merese dan Pantai Batu Kotak.

Sebanyak 267 personel keamanan dari TNI, Polri, Badan Keamanan Desa (BKD), dan tim keamanan internal ITDC dikerahkan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen ITDC dalam membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya memikat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan The Mandalika sebagai The Ultimate Lifestyle Sportstainment Destination wisata kelas dunia yang dapat memberikan warisan positif bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya. (ant)

Refleksi 2024: Perbankan Indonesia Tetap Solid dan Optimis di Tengah Ketidakpastian Global

0
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae(ekbisntb.com/VOI)

Lombok (ekbisntb.com) – Menutup tahun 2024, sektor perbankan Indonesia kembali membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tantangan domestik. Dengan strategi inovatif dan responsif, industri perbankan berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kepercayaan publik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi global menunjukkan stabilitas yang lebih baik, terutama setelah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS dan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara besar menyusul perlambatan inflasi. Penurunan inflasi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, mendorong The Fed memangkas suku bunga hingga 100 basis poin pada 2024. Namun, risiko global seperti konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina, serta dampak ekonomi dari kebijakan Trump, tetap menjadi perhatian.

Di tengah tantangan ini, ekonomi domestik mencatat pertumbuhan moderat. Sementara ekspor dan belanja pemerintah mendukung perekonomian, konsumsi rumah tangga melemah akibat tekanan daya beli dan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski demikian, sektor perbankan Indonesia berhasil menunjukkan performa solid.

Berdasarkan data Oktober 2024, pertumbuhan kredit bank umum mencapai 10,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 8,99% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,74% (yoy), menunjukkan likuiditas perbankan yang tetap memadai dengan rasio kecukupan likuiditas jauh di atas ambang batas regulasi.

Risiko kredit juga mengalami perbaikan dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) bruto turun menjadi 2,20%. Di sisi lain, permodalan bank tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 27,02%, meskipun sedikit tertekan oleh pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Perbankan syariah mencatat pertumbuhan positif dengan peningkatan aset sebesar 12,50% (yoy) dan pembiayaan sebesar 13,24% (yoy). Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga menunjukkan performa solid, dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,55% (yoy) dan CAR mencapai 24,86%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat regulasi untuk mendukung fungsi intermediasi, menjaga likuiditas, dan meningkatkan ketahanan perbankan. OJK juga mendorong peningkatan akses kredit UMKM melalui program-program seperti Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Selain itu, penguatan tata kelola diterapkan melalui kebijakan seperti Strategi Anti-Fraud dan integritas pelaporan keuangan. OJK juga berpartisipasi dalam pemberantasan judi online dengan memblokir ribuan rekening terkait aktivitas ilegal tersebut.

OJK memproyeksikan ekonomi domestik tetap tumbuh solid pada 2025, didukung oleh stabilitas inflasi, surplus neraca perdagangan, dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sektor perbankan diharapkan terus menjaga pertumbuhan kredit, terutama untuk sektor-sektor dengan dampak ekonomi luas, seperti perdagangan dan industri pengolahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko, inovasi, dan profesionalisme untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. “Perbankan Indonesia harus terus bersikap prudent, inovatif, dan integritas tinggi untuk menjaga momentum pertumbuhan,” ujarnya.

Industri perbankan Indonesia siap menyongsong 2025 dengan optimisme, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.(bul)

OJK Terbitkan Tiga Aturan Baru Bagi BPR dan BPRS

0
Ilustrasi kantor OJK (ekbisntb.com/brito)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus perkuat industri perbankan di Indonesia, salah satunya melalui penerbitan peraturan untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Tiga peraturan tersebut di antaranya POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah), POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Kualitas Aset BPR Syariah), serta POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola Syariah BPR Syariah).

Dalam keterangan resmi OJK NTB disampaikan, POJK 23/2024 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024 dan mencabut keberlakuan POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 35/POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sementara itu, POJK Kualitas Aset BPR Syariah merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan merupakan perwujudan dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 2024-2027.

Pokok pengaturan POJK Kualitas Aset BPR Syariah terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi pembiayaan, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, serta kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan.

Pada POJK Tata Kelola Syariah BPR Syariah diterbitkan sebagai upaya penguatan tata kelola syariah pada BPR Syariah termasuk peningkatan kewenangan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

POJK ini melengkapi framework tata kelola di BPR Syariah yang mencakup tata kelola umum (berdasarkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah) serta tata kelola syariah sebagaimana diatur dalam POJK ini.

Penguatan peran DPS dalam POJK ini semakin menegaskan pentingnya peran dan fungsi DPS dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam rangka mendukung penguatan peran dimaksud, terdapat fungsi yang secara khusus bertanggung jawab dalam penerapan tata kelola syariah dan bertugas mendukung peran DPS, yaitu fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah dan fungsi audit intern syariah.

Di sisi lain, terdapat kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris bank syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS tersebut. Dengan adanya penyempurnaan dimaksud, penerapan prinsip syariah di bank tidak hanya menjadi tugas DPS saja tetapi menjadi kewajiban dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi di bank.(bul)