Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 446

Global Hub Dikeluarkan dari Tata Ruang, Dianggap Mega Proyek Angan-angan

By
ekbisntb.com
-
0
Grand desain Global Hub (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Global Hub Kayangan, sebuah konsep ambisius yang telah lama menjadi impian masyarakat Lombok Utara, dan Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai mega proyek angan-angan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah mengungkapkan pandangannya mengenai masa depan proyek ini. Menurut Hamkam, meskipun konsep Global Hub Kayangan diidamkan sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi, pada kenyataannya, realisasi proyek tersebut membutuhkan waktu dan tantangan yang tidak sederhana.

“Kami sangat mendukung mimpi masyarakat Lombok Utara (Global Hub), namun kita harus realistis. Proyek ini akan sangat sulit terealisasi, mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” jelas Hakamah di Praya, Senin, 6 Januari 2024.

Dalam konteks ini, Hakamah merujuk pada proses perencanaan tata ruang wilayah (RT/RW) yang sebelumnya telah disusun, namun tidak memasukkan konsep Global Hub. Demikian juga di RT RW nasional, Global Hub juga tak masuk dalam program strategis.

“Saat kami menyusun draft RT/RW, Global Hub belum masuk dalam perencanaan. Bahkan dalam sidang pertama Januari ini, kami sudah mengagendakan untuk membentuk pansus terkait RT/RW. Nanti akan kami keluarkan peruntukkan untuk Global Hub,” ungkapnya.

Tantangan besar pasca-gempa 2018 yang mengguncang Lombok Utara, investor yang sebelumnya tertarik untuk berinvestasi di kawasan ini mulai menunjukkan keraguan.

“Kondisi alam yang rawan bencana membuat investor ragu. Jika ingin membangun gedung bertingkat 8 hingga 20 lantai, itu bukan hal yang mudah di daerah ini,” tambah Hakamah.

“Kami akan alihkan peruntukkan lahan ini untuk sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pertanian dan perikanan,” tambahnya.

Harapan besar juga disampaikan Hakamah terkait pembangunan sektor pariwisata di kawasan pantai yang masuk dalam RT/RW. Ia berharap Lombok Utara bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang berbasis kelautan dan perikanan.

“Kawasan pantai harus kita maksimalkan untuk pariwisata, sambil tetap memperhatikan potensi kelautan dan perikanan. Ini adalah cara kita membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kerjasama dengan pihak swasta hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan dari beberapa rencana kerja sama yang sebelumnya dijanjikan oleh investor, seperti Son Diamar.

“Kami sudah memanggil mereka untuk menjelaskan rencana mereka. Namun, setelah lima tahun, belum ada realisasi apa pun. Itu artinya, kami harus mengevaluasi kembali harapan tersebut,” tegasnya.

Di tengah segala tantangan ini, DPRD Lombok Utara tetap berkomitmen untuk mencari solusi yang lebih realistis dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapan utama mereka adalah agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi lokal dan kemaslahatan masyarakat Lombok Utara.

“Ke depan, kita harus lebih fokus pada sektor yang benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pertanian, perikanan, dan pariwisata adalah sektor-sektor yang harus kita dorong,” tutup dengan segala tantangan yang dihadapi, masyarakat Lombok Utara tetap berharap bahwa impian mereka akan terwujud dalam bentuk yang lebih nyata dan lebih mendukung perkembangan ekonomi daerah.

Global Hub Bandar Kayangan adalah proyek ambisius yang direncanakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan seluas sekitar 7.000 hektare menjadi pusat pertumbuhan baru yang mencakup pelabuhan hub internasional, kompleks industri, komersial, sosial, dan perumahan.

Lokasinya yang strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Zona II menjadikan Bandar Kayangan potensial sebagai “Singapura Baru” dalam poros maritim dunia.

Meskipun telah ditetapkan sebagai proyek prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024, realisasi Global Hub Bandar Kayangan mengalami berbagai tantangan. Sejak penetapannya, proyek ini belum menarik minat signifikan dari investor, dan perkembangannya tertunda selama beberapa tahun.(bul)

Petani Loteng Mengeluh ke Wamentan, Harga Pupuk Rp300 Ribu

By
ekbisntb.com
-
0
Wamentan, Sudaryono(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani di Lombok Tengah mengeluhkan tingginya harga pupuk, mencapai Rp300 ribu per kuintal. Itupun belum termasuk biaya tambahan lainnya.

Keluhan ini disampaikan salah seorang petani kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono saat pidato pada kegiatan Tanam Raya Varietas Padi Unggul Gamagora 7 di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, 6 Januari 2025.

Ditengah pidato Wamentan soal komitmen pemerintah untuk menyediakan pupuk guna mewujudkan swasembada pangan, salah seorang petani menyampaikan langsung harga pupuk Urea yang mereka terima cukup tinggi, Rp300 ribu per zak. Belum termasuk tambahan biaya-biaya lainnya.

Mendapat laporan seperti itu, Wamentan langsung meminta penjelasan lebih detail kepada petani tersebut, dan memerintahkan kepada jajaran Pupuk Indonesia untuk menelusuri dimana sumber persolannya, sehingga petani di Lombok Tengah mendapatkan harga tinggi diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Hari ini harus selesai. Kios sudah benar menjual Rp115 ribu (per zak), hanya ada variasi ongkos kirim, dan juga kontribusi kepada iuran kelompok. Sehingga sampai petani menjadi Rp145 ribu, atau Rp150 ribu,” ujarnya.

Wamentan meyakinkan kembali, tidak ada permasalahan terkait pupuk di tahun 2025 ini. Terbukti tanggal 1 Januari 2025 , layanan kios untuk-untuk distribusi pupuk ke petani berjalan dengan baik. Ini kenapa semangatnya sama, sehingga aturan-aturan terkait penyaluran pupuk juga dipangkas.

“Dulu itu karena aturan yang berjenjang itu Kementerian Pertanian baru bisa ngasih daftar penerima pupuk itu di bulan ke-3 atau bulan ke-4 di tahun berjalan. Sehingga praktis pada bulan Januari Februari Maret itu toko pupuknya susah menyalurkan. Sekarang tidak lagi,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

Karena itu, Kementerian Pertanian akan mengawal langsung terkait pupuk ini untuk memastikan petani mendapatkannya secara jumlah dan harga sesuai ketentuan.

Penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).

Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

“Kita buka laporan dari penyuluh-penyuluh pertanian kita. Kita juga buka apa layanan pengaduan kalau ada persoalan di lapangan,” tandasnya.

Pada kegiatan ini, hadir langsung Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, Ketua HKTI NTB, Willgo Zainar, Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri dan unsur Forkopimda NTB dan Kabupaten Lombok Tengah, serta kelompok tani.(bul)

OJK Minta Pasar Modal Lebih Aktif Dukung Program Strategis Pemerintah

By
ekbisntb.com
-
0
Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 (ekbisntb.com/ist)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pasar Modal Indonesia berperan lebih aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program yang telah disiapkan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Kamis 2 Januari 2025.

Menurut Mahendra, berbagai program Pasar Modal Indonesia difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat.

Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar untuk melantai di bursa.

Selain itu, pasar modal juga akan melakukan penguatan regulasi dan sistem dalam proses Penawaran Umum agar lebih efisien dan transparan.

Program lainnya yang telah disiapkan adalah Pengembangan Produk, Infrastruktur dan Layanan Baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di Pasar Modal.

Dalam konteks ini, OJK mendorong optimalisasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah.

“Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA,” kata Mahendra.

Menurutnya, Pasar Modal Indonesia juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal eksisting termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG, serta pengembangan infrastruktur beserta layanan transaksi efek.

Program lain yang telah disiapkan yaitu Penguatan Anggota Bursa dan Manajer Investasi (MI) sebagai program prioritas melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan anggota bursa dan MI, termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional.

Melalui program ini, anggota bursa dan MI diharapkan dapat lebih berperan dalam memperluas penetrasi produk pasar modal, tidak terbatas pada saham saja. Hal tersebut diiringi dengan penguatan perlindungan kepada investor guna memastikan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan Pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan Pasar Modal Indonesia, seperti program untuk pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.

“Jual beli saham sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi tapi bahkan di tingkat sekolah dasar sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek,” kata Menkeu.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia diantaranya melalui penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

“Kami akan bekerjasama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik,” tegas Sri Mulyani.(ris/r)

Tamu Kapal Pesiar Disiapkan Mobil Tua Willys untuk Keliling Kampung di Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Kendaraan tua Willys disiapkan sebagai moda angkutan tamu kapal pesiar (ekbisntb.com/ist)

Meningkatnya kunjungan kapal pesiar ke Lombok melalui pelabuhan Gili Mas, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) menjadi potensi besar yang harus ditangkap oleh semua kalangan, termasuk Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Lobar. Terutama Pemdes yang telah memiliki desa wisata yang bisa dipersiapkan untuk dikunjungi tamu kapal pesiar.

Lokasi destinasi wisata yang dikunjungi tamu kapal pesiar terbilang masih seperti sebelumnya. Kendati demikian, pihak Dinas Pariwisata telah melakukan terobosan inovasi baru untuk memperkenalkan desa wisata yang ada dengan melibatkan komunitas mobil tua atau Willys. Dimana tamu kapal pesiar disiapkan angkutan menggunakan kendaraan Willys tua di pelabuhan Gili Mas.

“Sebenarnya ini juga tujuannya untuk memperkenalkan lokus-lokus (destinasi) baru,”jelas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Lobar Irman Sumantri, kemarin.

Para tamu kapal pesiar diajak keliling menyusuri jalan-jalan kampung yang ada di Lobar seperti Kebon Ayu, dan lainnya. Klub atau komunitas mobil tua Willys ini dipakai agar lebih memudahkan tamu kapal pesiar keliling ke kampung-kampung.

Para tamu juga bisa bernostalgia dengan menggunakan mobil tua ini. Hanya saja memang kesiapan desa wisata perlu disiapkan. Sebab desa yang dilewati, belum menangkap peluang dari kedatangan rami kapal pesiar ini.

Desa-desa yang punya potensi dan  direkomendasikan oleh kapal pesiar, seperti Tour Asia untuk dikunjungi, itu harus menjadi prioritas dibenahi. Kaitan dengan penyiapan desa wisata ini, tentu semua pihak harus satu visi dan komitmen sejalan. Mulai dari desa, perangkat desa, Pokdarwis, Bumdes kemudian ada OPD yang back up.

“Semua kita harus bersama-sama,”imbuhnya.

Beberapa desa telah disurvei oleh tim Tour Asia, seperti wilayah Sekotong, beberapa Gili termasuk desa Gili Gede. Selain itu yang direkomendasikan Desa Kebon Ayu, Lingsar dan Narmada. “Ini daerah Kita yang prioritas,”imbuhnya. (her)

Regulasi Mencekik Usaha Rokok, Pelaku Usaha APHT Lotim Khawatirkan Rokok Ilegal Makin Merebak

By
ekbisntb.com
-
0
Aktivitas pembuatan Sigaret Kretek Tangan di APHT Lotim. (ekbisntb.com/rus)

Regulasi tentang rokok terus mencekik pelaku usaha rokok. Kondisi ini dikhawatirkan terus berpengaruh negatif bagi pengembangan usaha rokok yang legal yang ada di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Lotim. Khawatirnya, rokok ilegal yang justru akan makin marak merebak ke pasar.

Hal ini dikemukakan Direktur APHT Lotim, Gaguk Santoso menjawab Ekbis NTB pekan lalu. Tahun 2025 ini berlaku kenaikan baru Harga Jual Eceran (HJE). Terjadinya kenaikan HJE jelas berpengaruh pada besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ditambah lagi nanti akan terjadi kenaikan cukai. Kondisi ini jelas akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil.

Gaguk menghitung, total biaya yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku ini mencapai 70 persen dari nilai produk. Hal ini jelas sangat berat. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan orang banyak akan berlalih ke rokok ilegal.

Pelaku usaha rokok yang resmi bisa terancam gulung tikar. Gaguk mengistilahkan, ia saat ini mengidap kanker stadium empat. Tinggal menunggu matinya. Ketika aturan terus menjerat, maka pelaku usaha rokok resmi ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat ini saja, pelaku usaha resmi tengah dihadapkan pada maraknya produk rokok ilegal.

Menurut Gaguk, yang paling mahal dari produk rokok adalah pajaknya. Beberapa itemnya berupa kewajiban membayar SPPR, PPN, PBH21 ada juga pajak tahunan.

Produsen rokok Kabul ini pun memastikan akan ikutan menaikkan harga tahun 2025 ini. “Sudah otomatis nanti, nilai rokok saya akan terkoreksi,” ucapnya.

Ia menghitung, imbas dari kebaikan HJE dari Rp 8.700 ke Rp 10.300 itu otomatis ada kenaikan perbungkus Rp 200. Kalau jadi diberlakukan PPN naik pada rokok, maka kenaikan perbungkus bisa tembus Rp 400. Belum lagi cukai dinaikkan.

Pemerintah disarankan dapat menghitung ulang kebijakan kenaikan cukai, PPN atau ketentuan pembayaran lainnya.

Diketahui, salah satu tujuan pemerintah menaikkan HJE rokok ini agar mengurangi jumlah perokok. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan dengan menaikkan harga rokok. Pasalnya, banyak yang justru akan beralih membeli rokok yang penjualannya secara liar.

“Orang akan beralih ke rokok bodong, rokok yang lebih mudah. Kan selama itu fakta yang terjadi di lapangan,” papar pemilik PR Raka Dimas Santoso ini.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga rokok dan menaikkan terus cukai ini harus ditinjau ulang. Kebijakan yang diambil tidaklah tepat. Pemain resmi akan makin menjerit. “Saya menjadi orang baik sampai kapan, mau tidak mau saya dipaksa oleh aturan untuk bermain bodong,” ujarnya. (rus)

Rp7 Miliar Anggaran UHC Dihemat, Dikes Lobar Berhasil Lobi 15 Ribu Tambahan Kuota PBI JKN

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dikes Lobar Arief Suryawirawan rapat dengan jajaran membahas JKN bagi warga yang membutuhkan. (ekbisntb.com/ist)

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mendapatkan tambahan kuota Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari pemerintah pusat. Tambahan kuota yang diperoleh tahun ini mencapai 15 ribu jiwa. Tambahan kepesertaan PBI JKN ini hasil lobi Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan dibantu anggota DPR RI Nanang Samodra. Dengan tambahan kuota PBI JKN ini, Pemkab pun bisa menghemat biaya untuk program UHC sekitar Rp7 miliar.

“Alhamdulillah kita dibantu Pak Nanang (DPR RI), beliau langsung kontak ke kementerian untuk meminta kuota kepesertaan Lobar ditambah. Dan dapat kita kuota tambahan 15 ribu kepesertaan,”kata Kadis Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan, kemarin.

Jika dihitung jumlah Kepesertaan PBI dengan premi yang dibayar diperkirakan mencapai Rp7 miliar.  Artinya 7 miliar anggaran yang tadinya dialokasikan Pemkab melalui UHC di APBD untuk biaya pengobatan warga, bisa dihemat. Karena biaya premi kepesertaan BPJS tersebut diambilalih oleh pemerintah pusat melalui APBN. “Lumayan membantu daerah, Alhamdulillah ada hasil lobi kita ke pusat,” jelasnya.

Tahun 2024 lalu Pemkab Lobar mengalokasikan anggaran UHC mencapai Rp45 miliar. Kemudian tahun ini naik menjadi Rp60 an miliar. Namun anggaran ini bisa diefesiensi dengan tambahan kuota kepesertaan PBI yang diperoleh tersebut. “Kita berupaya terus mengurangi lagi agar tiap tahun beban APBD berkurang,” katanya.

Pihaknya menargetkan tiap tahun minimal bisa menghemat dengan mengurangi beban APBD untuk UHC kisaran minimal 15 ribu.

Untuk itu, pihaknya akan menyisir lagi data kepesertaan BPJS terutama pada perusahaan swasta atau BUMS. Karena terdapat hampir 70 an ribu tenaga kerja swasta ini yang harus disisir, berapa yang sudah ditanggung kepesertaannya oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Ini kita akan atur, kita susun. Mana sih perusahaan yang wajib membayarkan (premi BPJS),  kan ndak semua juga perusahaan karena ada yang masih baru tumbuh. Dan ada yang memang layak harus membayar,”imbuhnya.

Dengan memaksimalkan perusahaan swasta membiayai kepesertaan para tenaga kerjanya, tentu akan lebih menghemat lagi pembiayaan UHC. Sebab bagiamana pun UHC ini harus tetap berjalan, namun pemerintah juga tepat dalam memberikan bantuan tersebut. Artinya agar lebih efisien penggunaan anggarannya, supaya tidak membenahi keuangan daerah. “Yang jelas ada peran daerah di sini melalui APBD,” imbuhnya.

Untuk itu pihaknya sangat berharap pimpinan lebih intensifikan koordinasi masalah data kepesertaan ini. Dan pihaknya telah meminta anggaran ke TAPD untuk validasi data. Sebab verifikasi dan validasi data itu penting dilakukan. Mengingat hasil validasi data pertama, terdapat 4000 Jiwa lebih yang bisa upgrade. Artinya mereka ini tidak layak menerima bantuan diganti dengan yang lebih layak dan berhak. “Kita harapkan ini dianggarkan lagi, karena ini salah satu upaya bisa mengefisiensi anggaran,”harapnya. (her)

Hadirkan Pokdarwis Bilebante, Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Unizar Ditumbuhkan Lewat Kuliah Umum

By
ekbisntb.com
-
0
Suasana Kuliah Umum dengan tema “Mewujudkan Jiwa Enterpreneur Mahasiswa dalam Era Digital" dengan pemateri Ketua Pokdarwis Desa Bilebante yang berlangsung di Aula Abdurrahim, pada Jumat 3 Januari 2024. (ekbisntb.com/ist)

PENANDATANGANAN Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bilebante yang telah berlangsung pada hari Senin lalu 30 Desember 2024 menandakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk saling menguatkan pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Momentum ini langsung disambut oleh Dekan Fakultas Pertanian (FP), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), serta Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Unizar, untuk mengadakan kuliah umum dengan pemateri yaitu Ketua Pokdarwis Desa Bilebante.

Ratusan mahasiswa dari tiga fakultas di Unizar mengikuti kuliah umum bertema “Mewujudkan Jiwa Enterpreneur Mahasiswa dalam Era Digital di Aula Abdurrahim Unizar dipilih menjadi tempat perhelatan acara tersebut, pada Jumat 3 Januari 2024. Dekan FP Unizar, Ir. H. Muhsin, M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa kuliah umum ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis di bidang agro-tourism entrepreneur.

“Ke depan, kami berharap mahasiswa Fakultas Pertanian Unizar dapat mengembangkan agro-tourism sebagai salah satu alternatif pariwisata yang berkelanjutan,” ujar Muhsin.

Muhsin menjelaskan, sektor agro-tourism dapat menjadi pilihan menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional yang ingin mendalami tradisi pertanian dan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, Fakultas Pertanian Unizar berkomitmen untuk membina destinasi agro-tourism, khususnya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut, baik secara teknis melalui budidaya terintegrasi seperti integrated farming, organic farming, dan hydroponics, maupun secara konseptual dalam pengelolaan agro-tourism.

Sementara itu, Dekan FEB sekaligus Dekan FAI Unizar, Muhamad Sayuti, SE., MM., menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan implementasi nyata dari MoA yang baru saja ditandatangani. “Dengan adanya MoA ini, terbuka luas kesempatan bagi dosen maupun mahasiswa dari FEB dan FAI untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun Tri Dharma lainnya di Desa Bilebante, yang telah menjadi desa binaan Unizar,” jelasnya.

Sayuti juga menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Unizar dan Desa Bilebante, khususnya dalam menciptakan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa.

Acara dilanjutkan dengan kuliah umum yang menghadirkan Pahrul Azim, M.M., seorang praktisi sekaligus Ketua Pokdarwis Desa Bilebante, sebagai pemateri. Dalam sesi yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unizar, Mimi Cahayani, SE., ME., Pahrul Azim memaparkan pentingnya memiliki jiwa entrepreneur di era digital.

“Mahasiswa harus mampu melihat peluang di tengah perkembangan teknologi. Inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era ini,” ungkapnya.

Ia juga berbagi pengalaman tentang bagaimana Desa Bilebante berhasil mengembangkan potensi lokal menjadi destinasi agro-tourism yang diminati wisatawan. Menurutnya, sinergi antara dunia akademik dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Selain para dekan dan pimpinan fakultas, acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Ketua Program Studi Agribisnis FP Unizar, Herdiana, S.Pt., M.Si; Ketua Program Studi Agroekoteknologi FP Unizar, Ir. Khairil Anwar, MM; Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FAI Unizar, Abdul Basit, S.Pd., ME; dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah FAI Unizar, Titin Windiasari, SE., MM. (ron)

Polemik PPN 12 Persen, Ali BD Sebut Pemerintah Hanya ‘’Mengelak’’

By
ekbisntb.com
-
0
Dr. Moch. Ali Bin Dachlan (ekbisntb.com/dok)

PEMBERLAKUAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah mendapat tanggapan mantan Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan. Mantan Rektor Universitas Gunung Rinjani itu menilai pemerintah hanya mengelak dengan kebijakan kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah.

Faktanya,  khusus untuk pajak barang mewah itu sudah ada aturan tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM ini ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Menurutnya, PPN 12 persen kurang tepat kalau hanya barang mewah karena sudah ada aturan lain mengaturnya.  Secara umum, berlakukan PPN 12 persen untuk jasa dan barang mewah itu pasti akan berpengaruh pada ekonomi secara makro. Minat membeli barang mewah pasti menurun atau bahkan bisa berkurang.

“Pengaruhnya pasti pada kalangan ekonomi menengah keatas, tapi bukankah masyarakat ekonomi menengah keatas ini juga rakyat Indonesia yang tetap harus bayar pajak,” ungkapnya, Sabtu, 4 Januari 2025.

Bagi masyarakat NTB, ketentuan tersebut dinilai Ali BD tidak secara langsung akan berpengaruh. Namun yang pasti, semua kebijakan yang menaikkan pajak akan memiliki dampak baik panjang maupun pendek.

“Kalau bagi masyarakat ekonomi kecil, seperto lalu usah mikro dan menengah tidak akan berpengaruh. Tapi secara makro pasti berpengaruh karena ekonomi Indonesia kan selalu mengukurnya pakai makro,” demikian imbuhnya. (rus)

2025, 28 Kapal Pesiar Dijadwalkan Singgah di Gili Mas Lembar

By
ekbisntb.com
-
0
Kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gili Mas Lembar di awal tahun 2025. (ekbisntb.com/ist)

Jumlah kapal pesiar yang dijadwalkan bersandar di di Pelabuhan Gili Mas Lembar semakin bertambah. Tahun 2025 ada 28 kapal pesiar yang dijadwalkan bersandar membawa ribuan wisatawan. Sebagaimana surat yang diterima dari pihak Pelindo terkait pemberitahuan jadwal kedatangan kapal pesiar, ada 28 kapal pesiar yang sudah dijadwalkan singgah.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Lobar Irman Sumantri memaparkan, sekitar 28 kapal pesiar terjadwal akan bersandar di Pelabuhan Gili Mas tahun ini.” Tahun 2025 sudah ada 28 kapal pesiar yang sudah terjadwal akan bersandar,” katanya, Minggu 5 Januari 2024.

Kapal pesiar yang singgah di awali pada bulan Januari, dijadwalkan enam kapal pesiar yang akan tinggal di Pelabuhan Gili Mas Lembar.

Dari enam kapal pesiar tersebut, tiga diantaranya sudah singgah membawa ribuan penumpang dan crew. “Rencananya enam kapal pesiar singgah bulan ini (Januari red), ini baru tiga yang sudah singgah, tanggal 1, 3 dan 5 Januari hari ini (Minggu red),”katanya.

Sesuai jadwal, Tiga kapal pesiar rencananya akan singgah tanggal 25,26 dan 27 Januari. Tiga kapal yang singgah ini, membawa rata-rata penumpang ratusan orang karena ukurannya kecil. Ada satu kapal berukuran besar yakni MV Celebrity Millennium, membawa 2 ribu penumpang.

Untuk itu, lanjutnya, pembenahan pariwisata di Lobar harus tetap dilakukan agar kualitasnya tetap terjaga dan sesuai dengan kriteria pariwisata yang mengandung unsur Sapta Pesona.”Jangan sampai kualitas kita menurun, nanti enggak ada lagi kapal pesiar yang mau singgah di sini,” tandasnya.

Dari datanya, 22 kapal tersebut mengangkut 52.177 orang penumpang dan kru. Masing-masing 35.714 orang penumpang atau tamu dan 16.463 orang kru.

Sepanjang tahun 2024 lalu, 22 kapal pesiar singgah di Pelabuhan Gilimas. Jumlah penumpang yang dibawa puluhan kapal pesiar ini mencapai 36.462 orang. “Tahun lalu (2024)total ada 22 kunjungan kapal pesiar dengan jumlah penumpang sebanyak 36.462 penumpang internasional, terdapat 3 kapal yang batal berkunjung karena pengaruh cuaca buruk,” kata Branch Manager Lembar Kunto Wibisono.

Kunjungan kapal pesiar di Gilimas semakin meningkat setiap tahunnya karena ada peran dari berbagai stakeholder, kolaborasi yang baik antara Pelindo dengan pihak pemerintah daerah, masyarakat sekitar (UMKM lokal dan Travel Agent) menjadikan layanan (hospitality) penumpang mancanegara semakin matang, sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi para pengunjung.

“Harapannya tren peningkatan kunjungan kapal pesiar diharapkan semakin positif melalui kolaborasi Pelindo dengan pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain” ujar Branch Manager Lembar Kunto Wibisono. (her)

YLKI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Kenaikan PPN 12 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Logo YLKI(ekbisntb.com/ant)

KENAIKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen resmi diberlakukan Presiden Prabowo Subianto, per 1 Januari 2025. Meskipun awalnya disebut hanya untuk barang mewah, namun di lapangan banyak transaksi pembelian, termasuk barang kebutuhan sehari-hari yang alami kenaikan.

Hal itu mencuat ke permukaan, selain viral di media sosial juga dalam pengaduan publik yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebab itu YLKI melalui Plt. Ketua Pengurus Harian YLKI Indah Suksmaningsih dalam siaran persnya Sabtu 4 Januari 2025 menyebut langkah Pemerintah RI menaikkan PPN sebesar 12 persen tersebut membebani rakyat.

“Ini juga semakin membebani rakyat kecil serta kelas menengah yang pendapatan dan daya belinya terbatas,” ujar Indah Suksmaningsih.

YLKI pun menetapkan sikap kepada Pemerintah RI khususnya Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi kebijakan PPN. Kenaikan PPN harus dilakukan secara selektif dan hanya diberlakukan untuk barang mewah, sesuai dengan janji awal pemerintah.

“Untuk itu perlu diawasi pelaku usaha yang melanggar serta pelaksanaan yang benar jika perlu pelaku usaha diberikan denda sehingga adil bagi konsumen atau laporkan ke institusi negara seperti BPKN,” terangnya.

Kedua, memberikan transparansi dan edukasi. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas mengenai barang dan jasa apa saja yang dikenakan PPN 12 persen. Minimnya edukasi hanya akan memperburuk implementasi kebijakan ini di lapangan.

Ketiga, menghindari pemiskinan struktural. Kebijakan pajak yang tidak tepat sasaran seperti ini berpotensi semakin memiskinkan rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan kebijakan perpajakan tidak menjadi alat untuk mengeruk uang dari mereka yang sudah rentan secara ekonomi.

Keempat, mengumpulkan pakar ekonomi dan keuangan nasional. Pemerintah bisa segera memerintahkan semua pakar ekonomi, ahli keuangan dan profesor bidang moneter Indonesia untuk berembuk dan menghasilkan kebijakan pengganti yang lebih baik dan lebih bijak dari PPN 12 persen.

YLKI juga mengkritik pelaksanaan langkah pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen tersebut yang tidak berjalan dengan baik di lapangan. Dengan berdasarkan analisa laporan dan kebijakan tersebut, YLKI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam memastikan kebijakan ini tidak merugikan rakyat. Bahkan kalau perlu segera batalkan saja PPN 12 persen.

“Kalau tidak mau membatalkan (kenaikan PPN 12 persen), maka Presiden RI harus memerintahkan Kementerian Keuangan untuk segera menyusun kebijakan teknis yang lebih adil dan transparan. Kenaikan PPN harus difokuskan pada barang dan jasa yang benar-benar tergolong mewah, sehingga tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat,” kata Indah. (ris)

1...445446447...797Page 446 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami