Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 445

Dimulai 13 Januari, Program MBG di Mataram Sasar Sekolah di Tiga Kecamatan

0
Yusuf(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Program makan bergizi gratis di Kota Mataram dimulai pada, Senin 13 Januari 2025 pekan depan. Tahap awal uji coba pemberian makanan bagi siswa-siswi akan menyasar sekolah di tiga kecamatan.

Yakni, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan Sekarbela.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf ditemui pada, Kamis 8 Januari 2025 menyampaikan, uji coba program makan bergizi gratis akan dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 di tiga kecamatan dengan menyasar sekolah mulai dari tingkat satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jangkauan satu dapur dapat mengakomodir 3.000-3.500 siswa. “Kita mulai di tiga kecamatan untuk uji coba di Kecamatan Selaparang, Mataram dan Sekarbela,” sebutnya.

Pelaksanaan MBG akan dilakukan evaluasi setiap satu pekan. Temuan atau kendala di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Yusuf mengatakan, secara keseluruhan jumlah siswa 69.000 di Kota Mataram. Penyedia telah meminta data by name by addres siswa beserta identitas orang tua. “Kita akan tetap evaluasi setiap pekan,” katanya.

Makanan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional. Pemberian asupan gizi juga akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sesuai usia. Yusuf menyebutkan, siswa akan mendapatkan jatah makan gratis Rp15.000 per orang. Perihal dengan siswa di sekolah luar biasa belum dibahas secara detail karena memprioritaskan siswa di TK,SD,dan SMP. “Untuk ketentuan gizinya sudah ditentukan oleh badan gizi,” jawabnya.

Ia menegaskan, pemberian makan bergizi gratis dibagikan secara merata kepada seluruh siswa. Pelaksanaan program itu, pihaknya hanya sebagai penerima manfaat.

Sebagai antisipasi Pemkot Mataram juga telah menyiapkan anggaran di APBD tahun 2025, tetapi ia tidak menyebutkan secara detail jumlah anggaran yang disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengapresiasi pemberian makan bergizi gratis bagi siswa yang merupakan kebijakan secara nasional. Pihaknya belum mengetahui petunjuk teknis pelaksanaannya,tetapi tidak masalah daerah lain lebih dahulu menyelenggarakan dan Kota Mataram melakukan tiru disamping melihat kelemahan untuk dilakukan perbaikan. “Prinsipnya bahwa kita sangat siap karena itu kebijakan secara nasional,” ujarnya. (cem)

NTB punya 5.000 Hektare Lahan Tidur Siap Digarap

0
Pj Gubernur NTB Hassanudin menerima audiensi Kabidkum Polda NTB, Abdul Azas Siagian didampingi Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Taufieq Hidayat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, di Pendopo Gubernur pada Rabu 8 Januari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menyebutkan, seluas 5.000 hektare lahan tidur siap digarap untuk mewujudkan ketahanan pangan.

“Total di Provinsi NTB sebanyak 5.000 hektare lahan tidur yang siap digarap untuk mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Taufieq Hidayat di Mataram, Rabu 8 Januari 2025.

Lahan tidur merupakan istilah yang mengacu pada lahan tidak produktif atau tidak dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan pertanian, perkebunan, kehutanan, atau kegiatan ekonomi lainnya.

Di NTB, lahan tidur merupakan salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, maupun pariwisata. Sebagian besar lahan tidur berada di daerah kering, seperti Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu.

Jika lahan tidur dapat dikelola dengan baik, maka hal itu berpotensi besar tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Ketahanan Pangan bersama Polda NTB berkolaborasi mewujudkan ketahanan pangan melalui penggarapan lahan tidur seluas 5.000 hektare tersebut.

Kolaborasi pemerintah daerah dengan aparat keamanan itu merupakan tidak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan Kementerian Pertanian.

Ruang lingkup kerja sama kedua instansi tersebut meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan pangan Polri dalam pembangunan di bidang pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin menegaskan bahwa kebijakan nasional harus diikuti oleh institusi pemerintah di daerah tanpa ada sekat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kita tidak boleh hanya menunggu, program ini secara administrasi tidak ada masalah, bahkan kami gaungkan. Selain itu, implementasinya jauh lebih penting,” kata Hassanudin. (r)

Investasi Qatar Bantu Bangun 1 Juta Hunian

0
H. Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

WAKIL Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), H. Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

“Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

Ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. (ant)

Rekor Baru APBD NTB 2024, Realisasi PAD Tembus 100 Persen

0
H Wirawan Ahmad (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB H. Wirawan Ahmad,SSi. MT menyebut tahun 2024 merupakan tahun yang menggembirakan bagi keuangan Pemerintah Provinsi NTB. Sebab berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengeloalaan Pendapatan Daerah (Bappenda) realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai angka 100,38 persen atau mencapai Rp3,318 triliun dari target Rp3,305 triliu

n.Menurut Wirawan, capaian PAD Pemprov NTB ini menjadi momentum kebangkitan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini, capaian PAD Provinsi NTB seringkali tidak mencapai target. Sebagai contoh tahun 2021, realisasi PAD NTB hanya 83,62 persen atau Rp1,88 triliun. Kemudian tahun 2022 realisasi PAD hanya 83,69 persen atau Rp2,29 triliun.

“Di tahun 2023 realisasi PAD 90,91 persen atau Rp2,79 triliun. Namun di tahun 2024, PAD mencapai angka 100,38 persen atau mencapai Rp3,318 triliun dari target Rp3,305 triliun,’’ sebut Wirawan kepada Ekbis NTB, Rabu 8 Januari 2025.

Kata Wirawan, angka PAD yang besar tersebut membuat kontribusi PAD terhadap APBD juga ikut terdongkrak. Bahkan jumlahnya hampir sama dengan kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Capaian PAD tahun anggaran 2024 ini menjadi rekor dari sisi persentase karena naik signifikan menembus angka 100 persen dan dari sisi jumlah menembus angka 3 triliun.  Capaian angka tersebut membuat kontribusi PAD terhadap APBD nilainya hampir sama dengan kontribusi dana transfer.

Minimal ada dua faktor yang menyebabkan capaian PAD Tahun 2024 melonjak signifikan. Pertama kata Wirawan, ada perhitungan yang cermat dalam menentukan target pendapatan karena berbasis pada potensi pendapatan yang mungkin direalisasikan.

Kedua, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan dalam membangun kolaborasi dengan wajib pajak, wajib retribusi, dengan BUMD maupun swasta yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.

“Harus diakui, bahwa kinerja pendapatan daerah khususnya PAD ini menjadi faktor utama yang membuat APBD NTB semakin sehat. Di samping juga pengendalian belanja yang terus diupayakan agar APBD betul-betul efektif menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(ris)

Menteri PKP: 1 Juta Hunian Didanai Qatar Gunakan Lahan BUMN

0
Maruarar Sirait (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

“Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu,” kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya. (ant)

Srikandi PLN NTB Kurangi Limbah Tekstil Lewat Program Daur Ulang Seragam Lama

0
Srikandi PLN NTB mengurangi limbah tekstil lewat program daur ulang seragam lama(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komunitas Srikandi PLN NTB memperlihatkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui inovasi daur ulang seragam lama. Program ini melibatkan kelompok perempuan dari Desa Sengkol, Lombok Tengah, yang berhasil mengubah seragam lama menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti tas, dompet, kantong belanja, hingga tas laptop.

Diluncurkan pada September 2024, program ini bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil sekaligus mengurangi pemborosan. Hingga Januari 2025, sebanyak 426 seragam lama telah berhasil dikumpulkan dan diolah menjadi produk baru yang ramah lingkungan. Selain mengurangi limbah, upaya ini berpotensi menurunkan emisi karbon hingga 7.348,5 kg CO₂ per tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, memberikan dukungannya terhadap inisiatif ini. “Program ini merupakan bukti bahwa langkah kecil, seperti mendaur ulang seragam, dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mendorong inovasi berkelanjutan yang tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga memberdayakan masyarakat,” ujar Sudjarwo.

Program ini juga berdampak positif pada sektor sosial-ekonomi. Melalui keterlibatan aktif kelompok perempuan Desa Sengkol, program ini membuka peluang pendapatan tambahan bagi keluarga mereka. Produk daur ulang yang dihasilkan tidak hanya bernilai jual tinggi, tetapi juga mendorong kreativitas dan semangat kewirausahaan di kalangan perempuan desa.

Ketua Komunitas Srikandi PLN NTB, Alfi Laili Fauziah, menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi dengan kelompok perempuan Desa Sengkol untuk menciptakan solusi berkelanjutan terhadap limbah tekstil. “Program ini tidak hanya membantu melestarikan lingkungan, tetapi juga memberdayakan perempuan desa untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga mereka,” ungkapnya.

Komunitas Srikandi PLN NTB secara konsisten mendorong kegiatan yang berpihak pada kelompok masyarakat rentan, khususnya perempuan. Melalui program ini, mereka turut mendukung penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Program daur ulang seragam ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam gerakan peduli lingkungan. Mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi produk bernilai ekonomi adalah salah satu cara efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan manfaat jangka panjang. (bul)

Wamen PKP: Pembangunan Rumah Diupayakan Tahan Gempa Megatrust

0
Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

“Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis,” kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

“Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar,” ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

“Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

“Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh,” tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

“Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur,” katanya.

“Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia,” tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

“Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi,” tegas Fahri. (ant)

Penumpang Luar Negeri Merasa Tak Nyaman Dengan Sambutan Petugas di Bandara Lombok

0
Penumpukan penumpang dari penerbangan luar negeri di pintu ke luar bandara Lombok yang dikeluhkan penumpang karena dianggap pelayanan yang tidak bersahabat(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menyampaikan kritik terhadap layanan imigrasi di Bandara Internasional Lombok. Kritik tersebut disampaikan setelah mendapati pelayanan saat kembali dari penerbangan internasional dari Malaysia, Senin, 6 Januari 2025.

Hj. Diyah menyoroti prosedur yang diterapkan terhadap penumpang internasional yang dianggapnya kurang ramah, terutama terkait persyaratan pengisian dokumen yang harus dilaporkan by system untuk penumpang penerbangan luar negeri.

Didapati, persyaratan yang harus dilaporkan oleh penumpang luar negeri sepertinya tidak berlaku secara menyeluruh. Ia mengungkapkan, kepada penumpang-penumpang tertentu, petugas di bandara sangat tegas terhadap kewajiban laporan. Namun disisi lain, menurutnya banyak penumpang yang tetap saja lolos karena tidak memiliki ponsel untuk melapor ke system, atau sedang tidak memiliki daya ponsel yang cukup untuk mengakses barcode yang disediakan.

“Penumpang yang bilang tidak punya ponsel atau baterainya habis, kok bisa lolos begitu saja. Tapi ada penumpang-penumpang yang diperlakukan sangat tegas. Jadi, siapa sebenarnya yang diminta tertib ini? Apakah semua penumpang atau hanya orang tertentu saja?” ujar Hj. Diyah.

Selain itu, ia juga mengkritisi sikap Petugas Imigrasi di bandara yang dinilai kurang ramah. Selain itu, penumpang luar negeri harus melalui tiga tahapan hingga pengambilan bagasi sebelum diperbolehkan ke luar bandara. Ini memakan waktu hingga 1,5 jam. Sangat tidak nyaman menurutnya.

“Kita baru sampai, ditahan di escalator menuju pintu ke luar. Petugas imigrasi dengan lantang mengatakan harus di sana dulu, di sana langsung. Tidak ada manis-manisnya, padahal orang baru tiba dari luar negeri, entah wisatawan atau pekerja migran, seharusnya tetap dilayani dengan standar yang baik. Apalagi kita adalah daerah wisata, kesan pertama itu penting,” tegasnya.

Hj. Diyah menambahkan, menahan penumpang di escalator ke luar bandara, justru mengakibatkan penumpukan penumpang. Seharusnya, bandara memiliki fasilitas ruang tertentu untuk melayani penumpang yang baru datang dari luar negeri.

Karena itu, Ratu Ganefi juga menyarankan agar disediakan ruangan khusus yang representatif bagi penumpang internasional untuk mengurus dokumen setelah penerbangan yang panjang.

“Begitu capeknya orang terbang berjam-jam, kemudian mendapat pelayanan tidak ramah. Kalau begini, bagaimana kita bisa menarik wisatawan dalam jumlah besar? Bandara kita harus menjadi bandara ramah, baik dari segi fasilitas maupun layanan SDM-nya,” harapnya.

Menurut Hj. Diyah, bandara di Lombok harus memberikan kesan positif kepada wisatawan internasional, mengingat Lombok adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Ia berharap pihak pengelola bandara dan pemerintah daerah segera memperbaiki layanan agar mampu menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi penumpang internasional.

Dengan adanya masukan ini, diharapkan Bandara Lombok bisa menjadi salah satu pintu masuk yang mencerminkan keramahan dan profesionalisme Indonesia sebagai negara tujuan wisata.

Terpisah, Manajer Humas PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Lombok Arif Haryanto menyatakan, meski secara asset bandara punya Angkasa Pura, di dalamnya banyak stakeholder yang terlibat dengan peran masing-masing. Diantaranya, Customs atau Bea Cukai di bawah Kemenkeu, Imigration di Bawah Kemenkumham, Quarantine di Bawah Kemenkes (Karantina Kesehatan), Kementan (Karantina Pertanian), KKP (Karantina Perikanan).

“Kalau terkait layanan Imigrasi, lebih pas ke teman-teman di Kantor Imigrasi Mataram,” katanya.

Sementara soal ruangan khusus yang lebih refresentatif, sifatnya relatif. Sebab secara luasan di bandara menurut Arif sudah cukup, namun mungkin pada saat-saat tertentu terjadi penumpukan sehingga jadi penuh.

“Apalagi sebenarnya penerbangan internasional di BIL saat ini relatif masih sedikit dengan hanya ada rute ke KUL (Malaysia) dan SIN (Singapura) saja,” tandasnya.(bul)

NTB Tertibkan Masuknya Kapal Yacht di Kawasan Konservasi

0
Kapal yacht di perairan Sekotong(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap kapal yacht yang masuk NTB, khususnya di Kawasan-kawasan konservasi.

Hal ini untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta memastikan semua kegiatan di kawasan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Muslim di temui di ruang kerjanya, Rabu, 8 Januari 2025 mencontohkan soal banyaknya kapal yacht yang masuk dan berdiam di perairan sekitar Gili Gede, Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kapal-kapal tersebut masuk dan parkir tanpa izin dari pemerintah provinsi.

Menurutnya, seyogyanya setiap kapal, baik dari dalam maupun luar negeri, wajib melakukan registrasi dan melaporkan rencana kegiatan mereka kepada pengelola kawasan konservasi.

“Kapal yang masuk ke kawasan konservasi, seperti di Gili Gede, wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Mereka harus melaporkan masuknya, kegiatan seperti snorkeling, penyelaman, atau survey kepada UPTD BLUD Lombok sebagai pengelola kawasan konservasi di Wilayah Lombok,” ujarnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sudah membentuk BLUD di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. BLUD ini sudah beroperasi pada tahun 2024 lalu sebagi otoritas perpanjangan pemerintah untuk mengelola semua kepentingan di Kawasan konservasi laut. Mulai dari pelaku wisata, pembudidaya ikan, hingga sektor kuliner. Semua harus berada dalam satu atap regulasi yang jelas dibawah kendali BLUD.

“Terkait kapal yacht ini, sebenarnya bukan kita ingin berinteraksi langsung dengan wisatawannya yang membawa kapal-kapalnya. Tetapi melalui agen-agennya, kita ingin yang masuk ke perairan kita harus mengikuti aturan. Tidak bisa kapal-kapal yacht ini masuk begitu saja dengan alasan sudah mendapatkan izin dari pusat. Bahwa setiap setiap tamu yang datang ini punya aturan.” tambahnya.

Muslim juga menegaskan, sanksi administrasi akan diterapkan bagi pelanggar aturan di kawasan konservasi. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi, mulai dari denda hingga sanksi administratif, dengan payung hukum yang sedang disiapkan bersama DPRD NTB. Ia juga mengapresiasi inisiatif DPRD NTB yang sedang merancang produk hukum untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi.

“Kami akan mengawal proses ini agar aturan yang disusun bisa diterapkan secara efektif,” katanya.

Muslim menegaskan kembali, kawasan konservasi bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pengelolaan kawasan konservasi berada di bawah kendali BLUD di masing-masing wilayah, didukung juga oleh perangkat penegak hukum seperti Polairud dan Angkatan Laut. Kolaborasi ini untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

Bukan sekedar upaya daerah terkait retribusi dari masuknya kapal yacht, melainkan upaya mendukung rehabilitasi lingkungan dan operasional pengelolaan kawasan konservasi.

“Jika tidak ada pengendalian, ekosistem kita akan rusak. Konservasi adalah untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan memastikan sumber daya alam kita tetap lestari bagi generasi mendatang,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di NTB, termasuk Gili Gede, dapat menjadi model keberlanjutan ekosistem laut yang mengintegrasikan kepentingan pariwisata dan pelestarian lingkungan.(bul)

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan NTB Diimbau Lengkapi Izin Usaha

0
Muslim ST., M.Si (Ekbis NTB/Dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, ST.M.Si, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya kesadaran pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan dalam mengurus perizinan usaha. Ia menegaskan, sebagian besar pelaku usaha di sektor ini hanya memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL), yang sebenarnya merupakan izin dasar, bukan izin usaha.

“Makanya kami imbau kepada pelaku usaha semua. Sebagai contoh, kapal-kapal yang membawa wisatawan untuk snorkeling seharusnya memiliki izin usaha wisata tirta atau izin usaha wisata air, itu dimana izinnya, ya di provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan NTB). Saya mendapatkan informasi hampir seluruh pelaku usaha tidak punya izin,” ujar Muslim di ruang kerjanya, Rabu, 8 Januari 2025.

Muslim juga mencontohkan pentingnya izin usaha dalam aktivitas budidaya mutiara, seperti yang banyak terdapat di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa usaha ini juga wajib memiliki izin usaha yang sah.

Menurutnya, perizinan usaha bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung obsesi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Siapa yang bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi bapak Presiden ini, ya pelaku usaha. Makanya kita akan terus mendorong pelaku usaha mengurus izin-izin usahanya,” tambahnya.

Dikhawatirkan juga, jika pelaku usaha tidak tidak tertib izin, berpotensi berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH). Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah NTB, khususnya Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud), yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melengkapi izin-izin tersebut.

“Kami berharap ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Polairud, dan TNI AL mendukung kelancaran proses ini,” tambah Muslim.

Muslim menambahkan lagi, bahwa proses pengurusan izin usaha sektor kelautan perikanan ini sebenarnya tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, kesadaran pelaku usaha untuk mengurusnya masih rendah.

Sebagai informasi, izin-izin usaha di sektor kelautan dan perikanan saat ini dikelola di tingkat pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan masa berlaku tertentu sesuai jenis izin.

Ia mengingatkan bahwa pengabaian perizinan dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan usaha, terutama dengan semakin intensifnya evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

“Jika izin tidak lengkap, maka di tengah jalan bisa muncul masalah yang akan merugikan pelaku usaha itu sendiri,” tegasnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB terus berupaya memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya perizinan dan tertib administrasi.

“Komitmen kami adalah mendorong pelaku usaha untuk berkembang, tetapi tentu dengan tetap mematuhi aturan yang ada,” tutup Muslim.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan sektor kelautan dan perikanan NTB dapat terus berkembang secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.(bul)