Friday, April 10, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 435

Pemprov NTB Akan Pasang Pelang Di Pelabuhan, Dilarang Bawa Gabah NTB ke Luar Daerah

0
Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M. Si (tengah) bersama Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati dan Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB saat rapat pembahasan ketahanan pangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya meningkatkan serapan gabah dan beras lokal guna mendukung ketahanan pangan dengan mendorong para petani menjual gabah dan berasnya kepada Perum Bulog.

Selain itu, salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah pemasangan pelang larangan membawa gabah keluar daerah di semua pelabuhan di NTB. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik pengangkutan gabah ke luar wilayah oleh pengusaha dari luar daerah.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., dan segenap OPD rumpun hijau Pemprov NTB usai menggelar rapat dengan Perum Bulog NTB, Rabu, 15 Januari 2025 menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka pendek Pemprov NTB untuk memastikan ketersediaan cadangan beras dan gabah lokal tetap stabil.

“Semua organisasi perangkat daerah (OPD) kita libatkan untuk mendukung stok beras kita bisa diserap oleh Bulog terlebih dahulu secara maksimal,” ujar Fathul Gani.

Menurutnya, kebijakan diberlakukan menyusul telah terbitnya perangkat hukum untuk mengatur distribusi gabah ke luar daerah. Payung hukum tersebut adalah Peraturan Gubernur nomo 38 tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi gabah yang ditetapkan pada 16 Mei 2023.

Dalam Peraturan Gubernur ini, lalu lintas gabah ke luar daerah hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki legalitas usaha (pelaku distribusi). Gabah boleh dibawa keluar apabila, sudah terpenuhi cadangan pangan di dalam daerah dan sudah direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Kita sudah punya Perdanya. Tinggal tetap dilaksanakan. Di pintu-pentu keluar kita akan pasangi pelang, dilarang bawa gabah ke luar daerah,” jelas Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini.

Dengan pemasangan pelang larangan pengangkutan gabah keluar daerah, diharapkan mekanisme pasar dapat berjalan lebih optimal.

“Nanti kita lihat bagaimana mekanisme pasar ini bekerja. Tetapi yang jelas, mulai Februari kita akan pasang pelang besar-besar di semua pelabuhan. Larangan ini akan ditegakkan untuk melindungi hasil panen petani lokal dan memaksimalkan serapan oleh Bulog,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani lokal serta memastikan ketersediaan stok pangan di NTB tetap terjaga, khususnya di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.

Diketahui, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani naik menjadi Rp6.500/Kg. Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat penggilingan menjadi Rp6.700/Kg.

Gabah Kering Giling (GKG) menjadi Rp8.000/Kg, dan GKG di Gudang Bulog naik menjadi Rp8.200/Kg. sementara pembelian beras dengan HPP terbaru naik menjadi Rp 12.000/Kg di gudang Bulog.

Kenaikan HPP ini menurut Fathul Gani bisa membuat petani tersenyum. Sehingga tidak alasan untuk tidak menjual hasil produksi kepada pemerintah melalui Bulog. Untuk mendukung cadangan pemerintah.

Selain itu, Pemprov NTB juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada petani agar memahami nilai jual yang lebih baik melalui Bulog.

“Kunci utamanya adalah harga. Penyuluh di lapangan mulai mengedukasi masyarakat petani agar lebih paham. Dan menjual beras serta gabahnya ke Perum Bulog. Karena harga pembelian pemerintah sudah bagus,” tandasnya.(bul)

BULOG NTB Siap Beli Gabah dan Beras Sesuai HPP Terbaru

0
Sri Muniati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum BULOG Kanwil Nusa Tenggara Barat menegaskan siap melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi petani lokal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru saja ditetapkan. Langkah ini bertujuan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2025 sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Sri Muniati, Pimpinan Wilayah Perum BULOG NTB usai rapat dengan jajaran Pemprov NTB di kantornya, Rabu, 15 Januari 2025 menyampaikan bahwa, penyesuaian HPP telah diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2025.

“Kenaikan HPP ini diharapkan mampu memberikan semangat bagi petani untuk meningkatkan produksi gabah dan beras. BULOG NTB siap mendukung upaya ini melalui penyerapan maksimal. Harga pembelian gabah dan beras sudah bisa kita laksanakan semenjak kebijakan baru ini diberlakukan,” ujarnya.

Menurut keputusan tersebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram, sementara GKP di penggilingan meningkat menjadi Rp 6.700 per kilogram. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) di gudang BULOG, harga naik dari Rp 7.400 menjadi Rp 8.200 per kilogram, dan beras medium di gudang BULOG kini dihargai Rp 12.000 per kilogram.

Untuk memastikan kelancaran penyerapan, BULOG NTB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait.

“Target sementara kami adalah menyerap sekitar 350.000 ton setara beras atau 700.000 ton setara GKP,” ungkap Sri Muniati.

Ia menambahkan bahwa pengadaan gabah dan beras membutuhkan dukungan sarana pasca-panen yang memadai, mulai dari pengeringan hingga penyimpanan, untuk menjaga kualitas sebelum distribusi ke masyarakat.

BULOG juga mengajak kerjasama dari berbagai elemen, termasuk SKPD, BUMN, kelompok tani, dan pengusaha penggilingan lokal.

“Dengan masa panen yang terbatas, sinergi dari semua pihak sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan di NTB tetap terjaga,” kata Sri Muniati.

Kenaikan HPP ini diharapkan mampu membawa manfaat ganda, yaitu harga jual produk yang menguntungkan bagi petani sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.(bul)

Perempuan Bersama Merampai Mimpi, Tumbuh Menginspirasi di Bunga Rampai-BTPN Syariah

0
(Kiri-Kanan) Direktur BTPN Syariah Dewi Nuzulianti bersama Nasabah pembiayaan yang juga pengrajin batik tulis asal Cirebon Sri Agustina (kiri) dan nasabah pendanaan Dhanny Dahlan yang juga desainer (kanan), berbagi cerita inspiratif, pemberdayaan perempuan pada talkshow Bunga Rampai, di Jakarta, 12 Desember 2024(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – BTPN Syariah senantiasa fokus memberdayakan masyarakat inklusi di berbagai pelosok daerah di mana perempuan menjadi target utama Bank karena memiliki andil besar dalam menyejahterakan perekonomian keluarga. BTPN Syariah percaya, apabila perempuan berdaya, maka keluarga pasti berdaya, masyarakat berdaya, bangsa dan negara juga akan berdaya.

Pada momen Bunga Rampai bertajuk Bersama Merampai Mimpi, Tumbuh Menginspirasi ini, BTPN Syariah mempertemukan perempuan – perempuan berdaya merangkai kumpulan cerita inspiratif yang satu-persatu dibangun dengan semangat berani berusaha, disiplin, kerja keras dan saling bantu.

“Seperti pada momen Bunga Rampai ini, kami membuka kesempatan di mana perempuan bisa saling menginspirasi dan saling memberdayakan dengan mempertemukan nasabah pendanaan Dhanny Dahlan yang juga seorang desainer dengan nasabah pembiayaan yakni, pelaku usaha ultra mikro Ibu Sri Agustine, Pengrajin Batik dari Cirebon untuk saling berbagi cerita dan menginspirasi. Kami juga berkomitmen menciptakan produk dan layanan yang tepat, sesuai aspirasi nasabah.

Bagi nasabah pendanaan dengan menempatkan dana di BTPN Syariah, diberikan kesempatan untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat inklusi, berbuat baik, bersama melangkah tepat untuk umat. Sementara untuk nasabah pembiayaan diberikan empat akses sekaligus kepada nasabah, mulai dari akses keuangan, pengetahuan, supply, dan market.” ungkap Direktur BTPN Syariah Dewi Nuzulianti dalam Talkshow Bunga Rampai di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Dhanny Dahlan berbagi cerita tentang memiliki kesamaan value yang dimiliki oleh dirinya dengan BTPN Syariah, untuk terlibat langsung dalam memberdayakan perempuan inklusi. Ia merasa BTPN Syariah merupakan tempat yang tepat dalam menyalurkan kebaikan.

“Saya bersyukur menempatkan dana di BTPN Syariah dan keinginan saya untuk bermanfaat bagi sesama difasilitasi oleh Bank. Karena saya mengetahui bahwa dana yang disimpan, disalurkan sepenuhnya untuk memberdayakan perempuan,” cerita Dhanny.

Seperti diketahui, Dhanny Dahlan juga sudah fokus dalam memberdayakan pengrajin tenun melalui organisasi Cita Tenun Indonesia, dengan harapan tenun Indonesia bisa menjadi gaya hidup.

Sementara itu, Sri Agustina, yang merupakan pengrajin batik dari Cirebon yang merupakan nasabah pembiayaan BTPN Syariah juga berbagi cerita mengenai manfaat pendampingan dari BTPN Syariah. Di mana dirinya tidak hanya mendapatkan akses keuangan berupa pembiayaan tetapi juga akses pegetahuan berupa pendampingan serta akses supply dan market seperti di momen Bunga Rampai ini.

“Saya dulu sebelum menjadi nasabah pembiayaan, tidak memiliki keberanian usaha, tapi sekarang Alhamdulillah, melalui pembiayaan dan pendampingan yang diberikan oleh BTPN Syariah, usaha saya bisa bertumbuh, hingga memiliki toko batik Cahaya Murni. Hal ini tak lain karena saya menerapkan empat perilaku unggulyakni BDKS (Berani Berusaha,Dispilin,Kerja Keras dan Saling Bantu), yang selalu diajarkan oleh petugas saat pendampingan,” tutur Sri.

Dalam memberdayakan masyarakat inklusi, BTPN Syariah senantiasa membuka kesempatan kepada seluruh pihak untuk turut terlibat, dalam menjadi manfaat bagi semua umat. Sebagai informasi, hingga kuartal III 2024, BTPN Syariah telah menghimpun dana sebesar Rp11,8 triliun dan sepenuhnya disalurkan sebagai pembiayaaan Rp10,3 triliun kepada para perempuan inklusi di pelosok Indonesia yang tersebar di 2.600 kecamatan.(r/bul)

Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Harus jadi Satu Fokus Utama

0
Anggota DPR RI Komisi V H. Abdul Hadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional yang jatuh pada tanggal 15 Januari, anggota DPR RI Komisi V H. Abdul Hadi mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bergotong royong dalam membangun desa.

“Pembangunan desa adalah langkah fundamental untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, yang merupakan tantangan utama bangsa Indonesia,” ungkap Abdul Hadi ditengah aktifitasnya di Dapil Lombok, Rabu 15 Januari 2025.

Hari Desa Nasional sendiri memiliki makna yang mendalam dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis desa dalam pembangunan nasional. Desa bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga fondasi masa depan yang harus diperkuat.

“Desa memiliki potensi besar, tetapi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani,” jelas Abdul Hadi.

Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di desa pada tahun 2024 masih mencapai 13,3 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang berada pada angka 7,5 persen. Pendapatan per kapita masyarakat desa juga tercatat lebih rendah hingga 40 persen dibandingkan masyarakat perkotaan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan sudah berjalan, kesenjangan antara desa dan kota tetap signifikan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) ini menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas utama dalam Asta Cita ke-6:

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan desa memerlukan pendekatan kolaboratif, dengan melibatkan seluruh sektor pemerintah dan masyarakat dalam semangat gotong royong.

“Kami menekankan pentingnya sinergitas Kementrian Desa dengan seluruh kementrian terkait dalam membangun desa seperti Kementerian Pertanian, PU, Perumahan, Perikan dan Kelautan, Kesehatan dan lainnya untuk ikut berperan dalam menjalankan asta cita ke 6 ini,” ungkapnya.

Menurut Abdul Hadi, peningkatan pendapatan masyarakat desa harus menjadi salah satu fokus utama. Program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, dan optimalisasi potensi sumber daya alam desa perlu terus digalakkan.

Dengan membuka akses yang lebih luas terhadap modal dan pasar, masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa juga sangat penting. Abdul Hadi menyoroti pentingnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih sebagai komponen dasar dalam menciptakan masyarakat desa yang sejahtera.

“Program-program pemerintah harus diarahkan untuk memastikan setiap individu di desa memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar ini,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa harus diperkuat. Abdul Hadi menggarisbawahi bahwa masyarakat desa harus memiliki ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Proses pembangunan yang inklusif hanya dapat tercapai jika masyarakat merasa menjadi bagian aktif dari perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Lebih lanjut, efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi tantangan yang perlu ditangani. Dengan alokasi dana desa yang besar, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran,” ungkap Abdul Hadi.

Terakhir, peningkatan kualitas infrastruktur desa juga harus menjadi perhatian utama. Jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi adalah infrastruktur dasar yang harus ditingkatkan untuk membuka aksesibilitas desa ke berbagai peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Infrastruktur yang baik akan mendorong konektivitas dan memperkuat hubungan antara desa dan kota, sehingga potensi desa dapat lebih optimal dimanfaatkan.

Dalam penutup pernyataannya, Abdul Hadi menyampaikan bahwa Hari Desa Nasional bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk merefleksikan komitmen bersama dalam membangun desa.

“Kita tidak bisa membangun Indonesia tanpa membangun desa. Dengan gotong royong, saya yakin kita bisa mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Politisi PKS asal Lombok ini.

Melalui semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan desa diharapkan dapat menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.(ris)

Harga Emas Antam 15 Januari Naik ke angka Rp1,564 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu 15 Januari 2025 mengalami kenaikan Rp4.000, dari sebelumnya Rp1.560.000 per gram menjadi Rp1.564.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke angka Rp1.410.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp832.000.

– Harga emas 1 gram: Rp1.564.000.

– Harga emas 2 gram: Rp3.068.000.

– Harga emas 3 gram: Rp4.577.000.

– Harga emas 5 gram: Rp7.595.000.

– Harga emas 10 gram: Rp15.135.000.

– Harga emas 25 gram: Rp37.712.000.

– Harga emas 50 gram: Rp75.345.000.

– Harga emas 100 gram: Rp150.612.000.

– Harga emas 250 gram: Rp376.265.000.

– Harga emas 500 gram: Rp752.320.000.

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.504.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Satu Investor Mulai Masuk di Mandalika pada 2025

0
Acara penandatanganan LUDA oleh PT ITDC dengan salah satu investor untuk pengembangan pariwisata di Mandalika, Selasa 14 Januari 2025. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC menyatakan satu Investor asal Maroko mulai masuk di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Lombok di 2025. “Investor ini juga sebelumnya telah  menjalin kerja sama strategis di Lot MKC1, The Mandalika,” kata Direktur Komersial ITDC Troy Warokka dalam keterangan tertulis di Mataram, Selasa 14 Januari 2025.

Menurutnya, ITDC telah melaksanakan penandatanganan Land Utilization and Development Agreement (LUDA) dengan PT Kenza Hospitality Investments yang merupakan investor asal Maroko yang akan berkolaborasi dalam pengembangan Beach House di Kawasan The Mandalika.

The Mandalika terus memperkokoh posisinya sebagai destinasi unggulan bagi investor domestik dan internasional, sekaligus menjadi magnet investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan.

Keberhasilan ini tercermin melalui penandatanganan Land Utilization and Development Agreement untuk Lot ACTA-1 yang dilaksanakan hari ini Selasa, 14 Januari 2025 di The Nusa Dua, Bali.

“Proyek Lot MKC1 ini kini dalam tahap akhir konstruksi dan diproyeksikan mulai beroperasi pada semester pertama tahun 2025,” katanya.

Penandatanganan LUDA untuk Lot ATCA-1 ini menegaskan bahwa The Mandalika terus menjadi pilihan utama bagi investor domestik maupun internasional. ITDC berkomitmen untuk mendorong pengembangan kawasan ini dengan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kepercayaan dari mitra strategis menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan The Mandalika sebagai destinasi kelas dunia,” katanya.

Melanjutkan kesuksesan di Lot MKC1, PT Kenza Hospitality Investments memperluas investasinya dengan mengembangkan Lot ATCA-1 yang terletak di kawasan strategis Tanjung Aan, Mandalika, dengan luas 4.510 m².

Area ini akan dikembangkan menjadi Beach House, sebuah beach club mewah yang menawarkan pengalaman unik di tepi pantai. Konsep Beach House ini akan menggabungkan keindahan alam, keaslian budaya lokal, kerajinan tangan.

“Dan keramahtamahan khas Lombok, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung,” katanya.

The Mandalika terus berinovasi untuk menciptakan pengalaman unik yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan peluang bisnis yang menguntungkan, menjadikannya destinasi pilihan utama bagi investor dan wisatawan.

“Kerja sama ini menjadi bukti bahwa The Mandalika adalah tempat investasi yang menjanjikan, baik bagi investor domestik maupun internasional,” katanya.(ant)

NTB Datangkan 1000 Ton Daging Beku Selama 2024

0
Muhammad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat datangkan 1000 ton lebih daging beku masuk ke NTB selama kurun waktu 2024. Produk daging beku yang masuk NTB yaitu daging ayam beku sejumlah 809 ton, daging sapi beku sebanyak 183 ton, daging kambing beku 2 ton, daging bebek beku 5 ton, dan daging burung dara beku 5,5 ton.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi NTB, Muhamad Riadi, SP, M.Ec.Dev., menyatakan meski NTB sebagai daerah penghasil sapi, tapi kebutuhan untuk daging beku tidak bisa dihindarkan. Pasalnya, produk tersebut dibutuhkan oleh perhotelan, resort, restoran, dan retail yang ada di daerah.

“Yang masuk kan segmen untuk daging beku untuk hotel, restoran, dan catering. Segmen pasarnya terbatas,” ujarnya kepada Suara NTB.

Riadi mengatakan daging beku memiliki pasar sendiri, dan dipastikan daging ini tidak sampai beredar di pasaran. Hal ini karena NTB sebagai daerah penghasil sapi, sehingga apabila daging beku ini diedarkan di pasar tradisional, maka akan berpengaruh terhadap harga sapi lokal.

Untuk menertibkan peredaran daging beku, Riadi mengaku pihaknya akan mengunpulkan para pelaku usaha daging beku untuk melaporkan data persebaran daging yang didatangkannya.

“Jadi, yang izinnya kami berikan masuk daging beku itu dijual ke mana, hotel mana saja. Kalau tiga empat pelaku usaha kan kita bisa hitung kebutuhannya,” katanya.

Dikatakan, di setiap bulannya NTB mendatangkan daging beku karena permintaan perusahaan dalam daerah yang cukup tinggi. Apalagi, NTB sebagai daerah pariwisata. Walau jumlah daging yang didatangkan cukup tinggi, dipastikan daging beku ini tidak mempengaruhi harga daging lokalz.

“Dia punya segmen pasar tersendiri. Kalau daging beku ini pasarnya adalah Hotel, Restoran, Catering. Dia bukan pasar tradisional. Yang daging sapi kita dipotong di RPH itu pasarnya tradisional,” jelasnya.

Disebutkan, masyarakat NTB juga kurang menyukai daging beku. Sehingga kedatangan daging ini tidak akan merusak harga pasar. “Masyarakat kita juga kan engga suka dia daging ini (beku, red). Lebih senang dia daging segar. Sama dengan daging ayam kan mereka paling senang ayam segar,” pungkasnya. (era)

Bupati Bima Minta Pengusaha Pertambakan Lengkapi Izin Usaha

0
Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti dan Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri meminta pengusaha pertambakan untuk melengkapi izin usaha sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Provinsi NTB memiliki potensi terbaik. Kabupaten Bima merupakan daerah yang memiliki luas lahan tambak terbesar kedua setelah Lombok Timur,” kata Hj Indah Dhamayanti Putri saat saat memimpin rapat evaluasi izin pertambakan di ruang rapat Forkopimda yang diikuti para Kepala OPD dan pengusaha yang melakukan kegiatan investasi sektor pertambakan di wilayah pesisir Kabupaten Bima, Selasa 14 Januari 2025.

Ia mengatakan, untuk mengelola potensi budi daya tambak tersebut, kepatuhan pada regulasi diharapkan akan mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

“Rapat evaluasi pertambakan ini merupakan tindak lanjut pertemuan koordinasi sebelumnya dengan KPK RI di Mataram. Juga untuk mendorong komitmen pengusaha memenuhi kewajiban menyelesaikan dokumen perizinan,” katanya.

Sesuai arahan KPK, Bupati meminta sejumlah perusahaan yang sudah beroperasi untuk melengkapi izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan usaha tambak. Bentuk izin harus dimiliki antara lain izin pemanfaatan air laut untuk kebutuhan tambak da dokumen perizinan lainnya. “Akan ada tim yang melakukan review terkait progres penyelesaian dokumen perizinan,” katanya.

Semua perusahaan yang hadir sepakat untuk menyelesaikan semua perizinan yang menjadi kewajiban perusahaan. Dokumen perijinan tersebut mencakup Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat dan laut, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), Persetujuan Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (Pertek IPAL) Surat Kelayakan Operasional (SLO) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). (ant)

Pasar Murah Harus Lebih Massif

0
H. Munawir(ekbisntb.com/dok)

MENJELANG bulan ramadan, masyarakat dihadapkan pada tantangan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Terutama beras, yang menjadi kebutuhan utama. Namun menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., meski intervensi pemerintah telah dilakukan, hasilnya masih jauh dari harapan.

Kenaikan harga yang bertepatan dengan momentum ramadan ini dianggap sebagai fenomena musiman yang kerap terjadi setiap tahun. Meskipun di sisi lain masyarakat berharap ada upaya lebih dari pemerintah agar inflasi tetap terkendali.

Menurut politisi PPP ini, beras, sebagai salah satu kebutuhan dasar yang sangat vital, menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga. Tetapi, meskipun telah dilakukan berbagai intervensi pasar, seperti operasi pasar murah dan pasar murah, dampaknya seringkali terbatas. Salah satu faktor utama yang memengaruhi harga beras adalah harga gabah kering yang terus merangkak naik, yang pada gilirannya menyebabkan harga beras di pasaran ikut terpengaruh.

Intervensi melalui pasar murah, meskipun memberi solusi sementara bagi sebagian masyarakat, tetap menghadapi kendala. Beberapa pedagang yang mengikuti pasar murah, justru menjual barang dengan harga yang lebih tinggi setelah membeli dari pasar murah, yang menyebabkan tujuan awal pasar murah untuk menurunkan harga, tidak sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu Munawir mendorong sosialisasi mengenai pasar murah perlu ditingkatkan. Baik melalui media massa maupun penyuluhan. Meskipun operasi pasar murah sering kali diadakan di berbagai daerah, penerapannya masih terbatas. “Idealnya, operasi pasar atau pasar murah ini dilakukan secara lebih masif dan merata, sehingga dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini.

Pada bagian lain Munawir mengatakan bahwa inflasi saat ramadan dan Lebaran sudah menjadi hal yang tak terhindarkan. “Meskipun inflasi ini dapat dikendalikan dalam jangka pendek, kenaikan harga pangan, khususnya beras, tetap terjadi setiap tahun, terutama menjelang Lebaran,” ungkapnya.

Meski ada kenaikan harga, selama inflasi masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu fantastis, dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu besar. Seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun harga barang mengalami kenaikan, masih ada kontrol yang cukup efektif dari pemerintah untuk menghindari lonjakan harga yang terlalu signifikan. (fit)

Jadikan Pusat Kuliner

0
Irfan Syafindra(ekbisntb.com/cem)

KAWASAN di Jalan Umar Maya, Cakranegara, Kota Mataram, akan dijadikan pusat kuliner. Konsepnya sedang dirancang sehingga diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah tertarik berjualan di lokasi tersebut.

Camat Cakranegara, Irfan Syafindra Soeratin dikonfirmasi pada, Senin 13 Januari 2025 menerangkan, program yang dirancang di tahun 2025 adalah menyebarkan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota untuk melihat hasil surpervisi terkait kebutuhan-kebutuhan di Kecamatan Cakranegara, terutama kebutuhan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya.

Konsep program ini juga akan dibahas pada rapat musyawarah pembangunan bermitra masyarakat tingkat lingkungan hingga tingkat kecamatan. “Kita sudah persiapkan rancangan program pada MPBM,” terangnya.

Selain itu, proyeksi yang dibangun adalah mengembangan potensi destinasi baru berupaya pemanfaatan Jalan Umar Maya, Cakranegara yang telah direhab untuk dijadikan pusat kuliner. Irfan mengatakan, penataan di Jalan Umar Maya telah dikerjakan di tahun 2024 sehingga tinggal penataan untuk fungsinya sebagai pusat kuliner.

Saat ini, pihaknya sedang membangun komunikasi dengan komunitas setempat untuk pelaksanaan serta pengelolaan kawasan. “Kita sedang berkomunikasi dengan komunitas setempat untuk mengelola kawasan itu,” terangnya.

Dengan adanya pusat destinasi baru atau pusat kuliner di Cakranegara diharapkan bisa membangkitkan giat perekonomian masyarakat. Selain itu, pihaknya juga bisa melihat sumber pendapatan asli daerah yang baru terutama dari pengelolaan parkir tepi jalan umum serta retribusi dari pedagang kaki lima. “Kita berharap pergerakan ekonomi meningkat di kawasan itu,” harapnya.

Irfan berharap dukungan dari semua pihak untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kuliner, supaya menjadi pilihan bagi warga untuk berwisata kuliner di Kota Mataram. (cem)