Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 432

Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp1,585 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, turun sebesar Rp2.000 per gram, dari Rp1.587.000 per gram menjadi Rp1.585.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun, yakni Rp1.431.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp842.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.585.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.110.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.640.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.700.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.345.000.
– Harga emas 25 gram: Rp38.237.000.
– Harga emas 50 gram: Rp76.395.000.
– Harga emas 100 gram: Rp152.712.000.
– Harga emas 250 gram: Rp381.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp762.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.525.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Presiden Mengaku Gembira Swasembada Pangan Tercapai Sebelum Tahun ke-4

0
Presiden Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira karena menerima laporan dari jajaran menterinya bahwa swasembada pangan dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditargetkan yaitu sebelum pemerintahan yang dia pimpin memasuki tahun ke-4.

“Swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tetapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun ke-4,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden melanjutkan, jajaran menterinya, yang mengurusi program swasembada pangan, melaporkan keinginan untuk mandiri dalam bidang pangan itu kemungkinan terwujud sebelum tahun ke-2.

“Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun ke-2 kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi,” sambung Prabowo.

Swasembada pangan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, saat ini dikerjakan lintas sektor. Program itu melibatkan sejumlah kementerian, dan turut menggandeng TNI dan Polri.

Dalam mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menargetkan 2,3 juta hektare lahan dapat digarap menjadi sawah dan perkebunan tanaman pangan. Lahan-lahan yang akan digarap itu terbagi menjadi optimalisasi lahan rawah (oplah), cetak sawah baru, kemudian normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder daerah yang ada (existing).

“Target kita oplah 851.000 hektare, cetak sawah 500.000 hektare, kemudian existing di Pulau Jawa terbagi irigasi tersier, sekunder, primer itu 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Jakarta bulan lalu.

Beberapa lahan baru yang akan dicetak menjadi persawahan di antaranya ada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Tidak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga menyiapkan sistem irigasi, pupuk, dan benih terdistribusi dengan baik ke kelompok-kelompok petani.

Amran menyebut pemerintah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian.

“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU (Pekerjaan Umum), anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata Menteri Pertanian pada pekan pertama bulan ini.

Dia melanjutkan, kebijakan itu untuk mendukung percepatan swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2028 menjadi 2027. (ant)

SKDU Triwulan IV 2024, Kegiatan Dunia Usaha Tetap Terjaga

0
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menunjukkan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan IV 2024.(ekbisntb.com/BI)

HASIL Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan IV 2024. Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang tetap positif sebesar 12,46%.

Kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi yaitu LU Jasa Keuangan diikuti LU informasi dan Komunikasi serta LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru sehingga menjaga permintaan domestik.

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam siaran persnya, Jumat 17 Januari 2025 mengatakan,kapasitas produksi terpakai pada triwulan IV 2024 tetap terjaga pada level 72,91%. Hal ini terutama ditopang oleh beberapa LU yaitu LU Pengadaan Listrik serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

“Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum lebih baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah,”ujar Ramdan Denny Prakoso.

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan I 2025 tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 11,96%. Kegiatan usaha pada sebagian besar LU diprakirakan tetap tumbuh antara lain bersumber dari peningkatan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan khususnya sublapangan usaha (sub-LU) Tanaman Pangan sejalan dengan musim panen pada daerah lumbung pangan nasional, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor, serta LU Transportasi dan Pergudangan sejalan peningkatan permintaan menjelang HBKN Idulfitri.(ris/r)

DPRD Dorong BPJS Kesehatan Lunasi Sisa Klaim Dua Rumah Sakit di Lobar

0
Anggota Komisi IV DPRD Lobar M Munib (ekbisntb.com/ist)

TUNGGAKAN atau pending klaim BPJS yang belum dibayar pihak BPJS Kesehatan di dua rumah sakit Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 lali menembus angka Rp25-26 miliar. Tunggakan ini informasinya telah dibayar sebagian, sehingga masih ada sisa yang harus dilunasi. Komisi IV DPRD Lobar pun mendorong agar pihak BPJS Kesehatan segera melunasinya.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar M Munib mengaku, bahwa pihaknya telah bertemu dengan BPJS Kesehatan Jumat 17 Januari 2025 di kantor DPRD.  Namun karena komisi IV tidak lengkap hadir, BPJS akan kembali ke kantor DPRD Senin depan.  “Dalam pertemuan itu sebentar tadi, ada beberapa informasi yang disampaikan BPJS. Termasuk soal tunggakan klaim BPJS itu,”kata Politisi PPP itu, kemarin.

Dari informasi pihak BPJS Kesehatan bahwa, tunggakan klaim BPJS telah dibayarkan sebagian, masih tersisa sebagian. Ia pun mendorong agar BPJS segera membayar issa tunggakan tersebut di awal tahun ini. Namun pihak BPJS Kesehatan mengaku menunggu usulan RSUD lengkap dulu untuk proses selanjutnya. “Kami juga dorong agar rumah sakit segera melengkapi kelengkapan,”ujarnya.

Politisi asal Gunungsari itu juga menekankan kepada BPJS agar lebih tertib membayar klaim ke dua rumah Sakit. “Jangan sampai terus berulang seperti ini, tidak ada perbaikan. Kami minta agar ada perbaikannya,”tegasnya. Karena lanjut dia, tunggakan klaim BPJS ini mengganggu operasional pelayanan.

Pihaknya berharap agar tim verifikator dari BPJS harus stanby di rumah sakit, agar jangan sampai usulan klaim bolak balik dari rumah sakit dengan alasan kurang berkas. “Itu saja alasannya kalau ada hal-hal, yang perlu diselesaikan bersifat administratif duduk bareng, karena rumah sakit siap dalam hal ini”ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuriansyah, menyebutkan bahwa pending klaim BPJS di Rumah Sakit Tripat bertambah menjadi Rp19 miliar lebih dan Rumah Sakit Narmada sebesar Rp7 Milar.

“Ini sangat besar, dana ini besar untuk keberlanjutan operasional rumah sakit ,”tegas Politisi Perindo ini. Pihaknya berharap agar pihak BPJS segera memperbaiki sistem managerial dalam rangka memperbaiki sistem klaimnya.

Di satu sisi ia juga berharap BPJS Kesehatan menyiapkan tim validaator di setiap rumah sakit agar saat penginputan klaim sudah selesai di tim validator sehingga tidak lagi berkas bolak-balik karena salah, “itu memakan waktu kemudian membuat proses management di masing-masing rumah sakit tersendat,”ujarnya. Kondisi ini tidak boleh mengganggu pelayanan di Rumah sakit. (her)

Program MBG, Distan Lobar Wajibkan Ternak Kantongi Sertifikat Vaksin PMK

0
Tim Distan Lobar turun tangani ternak untuk mencegah penularan PMK (ekbisntb.com/ist)

DINAS Pertanian (Distan) Lombok Barat berupaya mengamankan program pemerintah pusat yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sisi kebutuhan sayur mayur, telur dan daging. Di tengah merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pihak Distan telah melakukan vaksinasi terhadap 88 ribu ternak. Dan nantinya ternak yang akan dijual keluar dan akan dipotong maka diwajibkan memiliki sertifikat vaksin.

Kadistan Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan bahwa program MBG ini membutuhkan daging sapi dan ayam. “Tapi yang merebak kali ini PMK, jadi kita harus benar-benar melihat kondisi ternak sapi yang ada di kandang,”kata dia, akhir pekan kemarin. Dikatakan memastikan kondisi ternak di kandang, pihaknya melakukan penyemprotan kandang menggunakan disinfektan.

Distan Lombok Barat mengurangi ternak sapi yang masuk maupun keluar untukku mencegah penyebaran PMK. Sebab kebanyakan yang terkena PMK  adalah sapi yang baru datang dan baru lahir. Sementara virus ini bisa bertahan lama di tubuh ternak dan cepat menyebar melalui udara. “Langkah yang kami lakukan menyediakan kebutuhan MBG dengan melakukan vaksinasi sapi”terangnya.

Bagi pengusaha yang menjual ternak untuk kebutuhan pemotongan maupun hari raya, diminta melakukan vaksinasi mandiri. Namun hal ini agak sulit karena harganya 17.500 ribu per dosis per ekor dan biaya operasional petugas vaksin 25 ribu. Sehingga kemungkinan hal itulah yang menyebabkan warga enggan. “Tapi itu menjadi syarat untuk sapi keluar, harus ada serifikat vaksin, itu salah satu kesadaran warga mau vaksinasi,”imbuhnya.

Sejauh ini, jumlah ternak sapi di Kabupaten Lobar sebanyak 88 ribu ekor. Semuanya sudah divaksin, namun sisanya yang baru datang atau lahir yang akan disasar. Selain itu, Distan melakukan pengawasan lali lintas ternak mengantisipasi penyebaran PMK.

“Sekarang diberlakukan semua daerah, ternak yang keluar masuk harus sudah vaksinasi,”imbuhnya. Sehingga kalau ada kelolosan maka akan ditangani. Ternak yang masuk Lobar pun dikarantina. “Hewan masuk kita karantina 14 hari, baru kita terima,”jelasnya.

Sejauh ini pihaknya pun telah membentuk tim untuk penanganan PMK. Tim PMK yang sebelumnya sudah ada diaktifkan kembali. “Kita aktifkan lagi tim PMK yang sebelumnya,”imbuhnya.

Sejauh ini sebanyak 48 ekor sapi di Lobar terjangkit PMK. Dari jumlah itu, setengahnya atau sekitar puluhan ekor telah sembuh. Pihak Dinas Pertanian pun melakukan vaksinasi terhadap sisa ternak yang belum vaksinasi. Dimana Lobar mendapatkan jatah 11 ribu lebih dosis vaksin.

Rencananya mulai Pekan depan timnya akan turun vaksinasi. Dimana dari 11 ribu dosis vaksin yang merupakan jatah Lobar, yang baru diterima 5.600 dosis. Dari 5.600 dosis ini masing-masing daerah selatan meliputi Sekotong, Lembar dan Gerung sebanyak 3000 dosis, Narmada dan kecamatan lain sekitar 1.600 dosis serta bagian utara meliputi Gunungsari dan Batulayar sebanyak 1.000 dosis.

“Beberapa daerah sudah mengambil vaksinnya,”ujarnya.

Dikatakan, data terbaru terdapat 48 ternak di Lobar terjangkit virus PMK yang tersebar di beberapa kecamatan. PMK ini sendiri diketahui mulai menjangkiti ternak sejak dua pekan lalu dengan jumlah 37 ekor.

Pihaknya pun telah mengobati 37 ternak tersebut. Akan tetapi, karena persebaran PMK ini cepat sehingga ternak yang terjangkit pun bertambah. Termasuk ada tambahan baru enam ekor, masing-masing lime ekor di Desa Badrain Kecamatan Narmada, lima ekor dan satu ekor di Kebon Ayu Kecamatan Gerung.

Sehingga dari jumlah sebelumnya terkena PMK 37 ekor, bertambah menjadi 48 ekor. Enam kecamatan ditemukan ternak yang terjangkit PMK, diantaranya Gerung, Kuripan, Sekotong, Lembar, Batulayar dan Narmada. Pihaknya pun sudah turun sejak pekan lalu melakukan penanganan pengobatan terhadap ternak yang terkena PMK ini.

Sehingga rata-rata ternak sudah sembuh. “Hampir setengahnya (50 persen) sudah sembuh. Tinggal ternak yang terkena PMK baru-baru ini, berasal dari ternak yang masuk dari daerah lain dan baru dilahirkan,”ujarnya. (her)

Berdampak pada Perekonomian, Program MBG Perlu Didukung

0
Siswa kelas XII SMKN 1 Mataram saat menikmati makan bergizi gratis pada Senin 13 Januari 2025(ekbisntb.com/ron)

Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai di beberapa sekolah di Mataram, Senin 13 Januari 2025 perlu mendapatkan dukungan. Program tersebut dianggap bisa memberikan dampak positif bagi siswa, termasuk kepada semua pihak yang terlibat dalam program MBG ini.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk Mataram dan Lombok Barat (Lobar), Mujahiddin pekan kemarin. Menuruntya, program makan bergizi gratis sangat mulia. “Harus kita kawal bersama niatan tulus dari Presiden yang ingin melihat masyarakat tumbuh sehat sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, para guru dan orang tua atau wali siswa juga menyambut dengan gembira program ini, karena uang saku bagi siswa dari orang tua bisa ditabung untuk hajat yang lebih bermanfaat ke depan. Para siswa baik kaya atau kurang mampu merasakan kebahagiaan yang sama dengan menu lengkap.

“Harapan kami sebagai Cabang Dinas, mari seluruh elemen masyarakat kita dukung program ini yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terlibat dalam rantai nilai program ini. Mulai dari kelompok kerja, petani, petani sayur, peternak, catering, dan jasa layanan transportasi  akan masif menggerakkan roda ekonomi,” ujar Mujahiddin.

Sebelumnya, Kepala SMKN 1 Mataram, H. Ruslan bersyukur sekolah yang dipimpinnya mendapatkan bagian makan bergizi gratis hari pertama. Makanan gratis ini sangat membantu siswanya yang didominasi siswa kurang mampu.

“Dari total 977 siswa kami, hampir 600 siswa tergolong siswa miskin. Sekitar 584 siswa itu adalah siswa yang tidak bayar BPP, artinya mereka termasuk program PIP dan PKH, tidak bayar sama sekali. Anak-anak itu yang rentan miskin, rentan putus sekolah, dijamin mereka tidak memiliki uang saku cukup ketika hadir di sekolah. Kehadiran MBG luar biasa membantu, bisa mengurangi uang belanja mereka. Orang tua pasti sangat terbantu karena uang saku siswa tidak sebesar hari biasa,” jelas Ruslan.

Pihaknya sudah membentuk tim untuk menerima kiriman makanan bergizi gratis setiap hari. Makanan yang datang dipusatkan di tempat tertentu di sekolah, kemudian ditata jumlahnya sesuai jumlah siswa di masing-masing kelas. Pihaknya juga mengatur jatah makanan, jika ada siswa yang tidak masuk sekolah.

“Apabila pada hari itu, ada siswa yang tidak hadir, maka makanan diberikan kepada yang layak, bisa kepada guru atau tukang kebun di sekolah,” ujarnya. (ron)

Peladangan Jagung Marak Terjadi, Pemkab Loteng Akui Kesulitan Lakukan Penertiban

0
Pengendara melintasi area pegunungan diwilayah sekitar kawasan The Mandalika yang ditanami jagung oleh masyarakat(ekbisntb.com/kir)

Pemanfaatan lahan di kawasan hutan konservasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk tanaman jagung oleh masyarakat sejauh ini masih marak terjadi. Terutama di wilayah selatan sekitar kawasan The Mandalika. Di hampir semua gunung dikawasan tersebut dibabat pohonnya untuk kemudian ditanami jagung oleh masyarakat.

“Ini fenomena di tengah masyarakat kita sekarang. Terutama di wilayah selatan, itu hampir semua gunung ditanami jagung oleh masyarakat,” aku Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H.Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., saat ditemui di kantornya, Jumat 17 Januari 2025.

Kondisi tersebut jadi ancaman tersendiri bagi masyarakat sekitar. Di mana aksi peladangan jagung di wilayah hutan konservasi tersebut kian menambah besar potensi terjadinya bencana alam, terutama banjir. Lantaran sudah sangat minim pohon yang menyerap air saat hujan, sehingga ketika hujan turun air langsung masuk ke area perkampungan warga.

Air yang turun pun membawa serta tanah dan lumpur, sehingga memicu pendangkalan di badan sungai maupun saluran yang ada. “Ketika sungai dan saluran mengalami pendangkalan, maka potensi banjir kian besar,” terangnya.

Meski mengetahui kondisi tersebut lanjut Firman, Pemkab Loteng sejauh ini belum bisa berbuat banyak untuk menertibkan para peladang jagung tersebut. Selain karena faktor kewenangan yang terbatas. Di satu sisi pemerintah daerah juga harus dihadapkan dengan persoalan kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Kalau imbauan dan sosialisasi sudah sering kita lakukan. Tapi kalau terkait penindakan, sejauh ini belum dilakukan,” imbuh Firman.

Karena kalau mau melakukan penertiban, harus berkoordinasi dengan pihak berwenangan. Tidak bisa penindakan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dilema untuk melakukan penertiban. Bagaimanapun juga yang melandang tersebur adalah masyarakat Loteng yang butuh sumber penghasilan.

“Dilemanya dimana, satu sisi kita dihadapkan pada persoalan perut. Disisi lain, kita juga harus berhadapan dengan persoalan keselamatan. Artinya, butuh peran serta dan kesadaran bersama dalam menjawab persoalan ini,” pungkas. (kir)

Semua Pihak Harus Duduk Bersama

0
Ahmad Syamsul Hadi (ekbisntb.com/dok)

PERSOALAN perladangan jagung diarea perbukitan juga marak terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terutama di wilayah selatan menuju kawasan The Mandalika. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Ahmad Syamsul Hadi, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusinya. Jika dibiarkan terus menerus, bisa memicu persoalan di kemudian hari. Salah satunya  berupa potensi bencana alam.

Untuk itu semua pihak harus duduk bersama mencari dan menentukan jalan keluar dari persoalan tersebut. Jangan kemudian ketika sudah terjadi bencana alam, baru berbuat. “Perladangan jagung di area perbukitan ini persoalan serius loh. Harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.

Menurutnya yang namanya intensifikasi pertanian kalau dilakukan dengan pola yang benar tidak jadi masalah. Tapi kalau intensifikasi pertanian dilakukan dengan membabat hutan sampai membuat gunung jadi gundul kemudian ditanami jagung, itu persoalan. Karena secara ekologi tanaman jagung tidak bisa menyerap air dalam jumlah banyak layaknya pohon.

Sehingga ketika hujan turun, air akan langsung mengalir tanpa mampu diserap oleh tanaman.  Dampaknya, bisa memicu banjir. “Kasus (banjir) Dompu dan Bima bisa menjadi contoh dampak buruk perladangan jagung,” ujarnya.

Di satu sisi secara ekonomi perladangan jagung bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi ancaman serius yang bisa mendatangkan masalah bagi masyarakat di kemudian hari. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan terdampak.

“Terus apakah kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menjawab persoalan ini. Atau harus menunggu bencana datang dulu baru berbuat,” tandas mantan Direktur Walhi NTB ini.

Dikatakannya, semua elemen harus mengambil peran dalam menjawab persoalan tersebut. Bukan hanya pemerintah saja. Keterlibatan pihak ketiga, misalnya Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pihak yang juga bersentuhan dan berkepentingan dengan masyarakat sekitar kawasan The Mandalika, juga penting.

Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini mengakui sejauh ini pihaknya belum melihat ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk bisa menjawab persoalan maraknya perladangan jagung tersebut. Dari program-program yang sudah dan akan dijalankan juga belum nampak ada upaya ke arah itu. Sehingga pihaknya perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah supaya lebih peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebelum bencana datang.

“Ketika masyarakat ngotot membuka ladang jagung karena alasan ekonomi, bisa jadi itu cara masyarakat memprotes kekurangpekaan pemerintah atas persoalan yang dihadapi masyarakat dibawah. Maka pemerintah harus hadir memberikan solusi. Karena memang itulah hakekat keberadaan pemerintah. Hadir untuk memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Loteng ini(kir)

Kasus PMK Kembali Muncul, Disnak Dompu Terima 6,5 Ribu Vaksin

0
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu Mujahidin,saat melakukan sosialisasi dan disinfektan kelompok ternak di Dompu(ekbisntb.com/ist)

PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK) terindikasi kembali ditemukan di Kabupaten Dompu dan beberapa daerah di NTB. Hasil uji laboratorium terhadap sample yang diambil petugas peternakan, hingga saat ini belum diterima. Saat ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu baru menerima 6.500 dosis vaksin.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, drh Mujahidin saat dihubungi, Minggu 19 Januari 2025.

Ia pun mengatakan, alokasi vaksin yang dikirim tidak sebanding dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten Dompu, sehingga pihaknya akan memprioritaskan bagi ternak yang akan dikirim antar pulau. Karena permintaan pengiriman ternak untuk kebutuhan hewan kurban sudah mulai ada.

“Sekarang baru tersedia 6.500 dosis vaksin yang akan segera kami suntikan terhadap ternak. Kita prioritaskan ternak yang akan dilalulintaskan ke Jakarta dan sekitarnya menjelang Idul Adha,” kata Mujahidin.

PMK yang sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Kementerian Pertanian RI melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kini telah dicabut. Pencabutan status KLB juga berimbas pada kesulitan mendapat pembiayaan operasional dan penanganan PMK di lapangan. “Status KLB sudah dicabut pusat. Kalau masih KLB, ada alasan kita mengajukan anggaran tanggap darurat. Sekarang, KLB sudah dicabut (tidak berlaku lagi),” katanya.

Untuk menyuntikan vaksin PMK, petugas membutuhkan biaya operasional. Paling tidak untuk biaya BBM ke lokasi ternak dan makan minum petugas. “Biaya itu yang ndak ada. Kita mau ajukan, daerah masih kesulitan anggaran,” katanya.

Kendati demikian, Mujahidin mengaku, pihaknya hanya bisa mengajak petugas untuk tetap melakukan pendampingan kepada petani ternak. Mendorong petani melakukan penyemprotan disinfektar kandangnya dan melakukan sosialisasi PMK. “Kalau anggaran dinas belum ada. Kita ajak petugas kita untuk swadaya BBM-nya,” katanya.(ula)

Pemerintah Diminta Lakukan Penanganan Cepat dan Distribusikan Vaksin

0
Abdul Rauf(ekbisntb.com/ist)

PENYAKIT Mulut dan Kuku (PMK) kembali ditemukan di wilayah NTB. Ini menandai ancaman serius bagi para peternak sapi di daerah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan efektif untuk melakukan tracking serta penanganan kasus ini agar tidak menyebar lebih jauh.

Anggota Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf mengatakan, dampak pertama yang paling terlihat dari kasus PMK adalah pembatasan penjualan atau lalu lintas ternak antar daerah, karena untuk melindungi wilayah-wilayah yang masih aman dari infeksi PMK. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB diharapkan segera mengambil tindakan tegas dalam penanganan ini, termasuk mempercepat distribusi vaksin PMK sebagai upaya pencegahan.

“Tracking kasus dan distribusi vaksin harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas Abdul Rauf kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, sapi-sapi yang biasanya dijual ke luar daerah mayoritas berasal dari Pulau Sumbawa, sementara sapi dari Lombok lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal, sehingga yang lebih terdampak dari penyebaran virus ini adalah para peternak dari Pulau Sumbawa.

Dengan koordinasi dan penanganan yang tepat, diharapkan penyebaran PMK dapat dihentikan dan kesehatan hewan ternak di NTB tetap terjaga. Pemerintah, bersama dengan para peternak, harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan di lapangan demi kesejahteraan bersama.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, para peternak yang biasanya menjual sapi mereka ke Jabodetabek umumnya memperoleh permodalan dari bank dan membayar kembali setelah sukses menjual sapi. Harapannya, penyerapan sapi di Jabodetabek tidak terkendala sehingga para peternak tetap bisa menjalankan usaha mereka dengan lancar.

Untuk diketahui PMK adalah penyakit hewan yang serius dan sangat menular. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini menyerang semua hewan berkuku belah, termasuk sapi, domba, kambing, rusa dan babi. Namun, PMK tidak memengaruhi kuda, zebra, anjing dan kucing.

Meski bukanlah ancaman pada kesehatan masyarakat atau keamanan pangan, PMK menjadi perhatian banyak negara di dunia karena bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Pasalnya, penyakit ini bisa sangat melemahkan hewan yang akhirnya akan mengakibatkan hilangnya produksi daging dan susu. Pada hewan muda, PMK bisa berakibat fatal. Itulah mengapa PMK menjadi salah satu penyakit hewan yang paling ditakuti pemilik ternak, sehingga penyebaran virus ini harus ditangani segera.(ris)