Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 419

Pj Gubernur Tunjuk Nurul Hadi sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Nurul Hadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menunjuk H. Nurul Hadi sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama (Dirut) PT. Bank NTB Syariah. Penunjukan Nurul Hadi yang juga Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah setelah Pj Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.3.3.1-60 Tahun 2025 tertanggal 21 Januari 2025.

Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menjelaskan, Plt Dirut mulai menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah definitif.

‘’Pelaksana Tugas (Plt) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Bank NTB Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,’’ ujarnya pada ekbisntb.com, Jumat 24 Januari 2025.

Dijelaskannya, jabatan Dirut PT. Bank NTB Syariah kosong, karena Dirut sebelumnya Kukuh Rahardjo telah secara resmi mengundurkan diri sejak tanggal 12 Desember 2024. Surat pengunduran diri sebagai Dirut PT. Bank NTB Syariah tanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Pemegang Saham Pengendali dan Dewan Komisaris.

Atas dasar dalam rangka menjaga stabilitas operasional PT. Bank NTB Syariah, perlu ditunjuk Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah. Hal ini, berdasarkan Berita Acara Rapat Penentuan dan Persetujuan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Dirut PT. Bank NTB Syariah, tanggal 7 Januari 2025 dan Surat Dewan Komisaris PT. Bank NTB Syariah Nomor RHS/083/03/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah dan lainnya.

‘’Sehingga berdasarkan pertimbangan itu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, dalam menetapkan Plt Dirut memperhatikan AD/ART PT. Bạnk NTB Syariah. Selain itu, Surat Dewan Komisaris PT. Bank NTB Syariah Nomor: RHS/083/03/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Penetapan Plt Dirut PT. Bank NTB Syariah dan lainnya, keputusan rapat atau rekomendasi Dewan Komisaris dan Pengawas Syariah serta, Dewan Direksi PT. Bank NTB Syariah. ‘’Termasuk, berita acara rapat penentuan dan persetujuan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah, tanggal 7 Januari 2025,’’ tambahnya.

Pihaknya berharap dengan ditunjuknya Nurul Hadi sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah akan semakin meningkatkan kinerja bank milik daerah ini sampai nanti ada penetapan Dirut definitif. (ham)

Ini Saran OJK NTB Soal Marak Penipuan Berkedok Validasi NIK

By
ekbisntb.com
-
0
Rudi Sulistyo(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kasus penipuan berkedok validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Modus ini dilakukan dengan cara mengatasnamakan instansi resmi, seperti Dukcapil atau lembaga keuangan, dengan tujuan mencuri data pribadi korban untuk kejahatan, terutama di sektor keuangan.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah NTB sekaligus Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus ini.

“Kita harus semakin berhati-hati dengan maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi legal namun bertujuan mencuri data masyarakat. Data tersebut bisa disalahgunakan untuk kejahatan, seperti membobol akun keuangan atau membuat transaksi palsu,” jelas Rudi.

Rudi mengingatkan bahwa masyarakat harus menjaga data pribadi yang bersifat penting dan rahasia, seperti: Username dan password akun keuangan. Kode OTP (One-Time Password). PIN rekening. Identitas data pribadi (KTP, SIM, paspor). Kode CVV dan masa berlaku kartu kredit.

“Data ini tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, terutama jika ada permintaan dari pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan,” tambahnya.
OJK memberikan beberapa langkah praktis untuk melindungi diri dari penipuan, Jangan mengklik tautan yang dikirimkan melalui SMS, email, atau pesan instan dari sumber yang tidak jelas.

Gunakan fitur keamanan tambahan di ponsel Anda, seperti pindai sidik jari atau pengenalan wajah.

Hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk transaksi keuangan dan prioritaskan jaringan internet pribadi. Fitur ini memungkinkan Anda untuk segera mengetahui jika ada aktivitas mencurigakan di akun keuangan Anda.

Rudi menyarankan juga agar korban penipuan segera mengambil tindakan melalui layanan Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang dapat diakses di iasc.ojk.go.id.

“IASC adalah platform untuk melaporkan kasus penipuan dan upaya pemblokiran dana korban. Kecepatan dan ketepatan laporan sangat penting agar dana dapat segera diamankan,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi. Dengan mematuhi langkah-langkah pencegahan dan segera melapor jika menjadi korban, risiko kehilangan aset keuangan dapat diminimalkan.

“Mari bersama-sama kita lawan modus penipuan ini demi keamanan masyarakat,” pungkas Rudi.(bul)

Penipuan Layanan Validasi KTP Meresahkan Warga Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
Pamflet Himbauan Penipuan Layanan Validasi KTP(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penipuan dengan modus mengatasnamakan validasi KTP digital kian marak, fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Pelaku memanfaatkan program pemerintah yang sedang mendorong digitalisasi data kependudukan sebagai kedok untuk melancarkan aksi mereka.

Mula-mula, modus ini dimulai dengan pelaku menghubungi korban melalui telepon atau pesan instan. Mereka mengaku sebagai petugas resmi dari instansi pemerintah, seperti Dukcapil, dan menyampaikan bahwa korban perlu melakukan validasi KTP digital agar data mereka tetap aktif. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, pelaku bahkan menyebutkan beberapa informasi pribadi korban untuk menambah kredibilitas. Seperti nama lengkap, Alamat lengkap calon korban, bahkan NIK.

Langkah yang umumnya dilakukan, diantaranya, pelaku meminta korban memberikan data-data pribadi, seperti nomor KTP, tanggal lahir, dan nomor telepon. Tidak jarang, mereka juga meminta kode OTP yang dikirimkan ke ponsel korban dengan dalih sebagai proses verifikasi.

Pelaku juga meminta video call langsung untuk merekam wajah, dan sidik jari. Untuk meyakinkan korban, pelaku menawarkan bantuan langsung dalam proses aktivasi melalui aplikasi perbankan atau e-wallet. Tanpa disadari, korban diarahkan untuk memberikan akses login ke rekening atau aplikasi keuangan mereka.

Setelah mendapatkan akses, pelaku dengan cepat menguras dana di rekening korban. Beberapa korban bahkan kehilangan tabungan mereka hanya dalam hitungan menit.

Tanda-tanda penipuan ini, pelaku mendesak korban untuk segera memberikan informasi pribadi atau kode OTP. Komunikasi dilakukan melalui saluran yang tidak resmi, seperti WhatsApp atau SMS pribadi, bukan nomor resmi instansi pemerintah. Pelaku meminta korban mengunduh aplikasi tertentu atau mengakses situs yang mencurigakan.

“Case penipuan yang sama terjadi juga di Surabaya. Rekan saya terkuras tabungannya hingga 600 juta ketika menginqtal.aplikasi dukcapil dan seluruh data pribafinya terhacker,” ujar salah satu sumber.

Sumber lainnya di Mataram juga menyebut mendapat telepon dari orang yang mengatasnamakan diri petugas Dukcapil. Dalam rangka pembaharuan KTP. Namun, nahasnya, rekening korban dikuras Rp30 juta. Dan tersisa hanya Rp100 ribu.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa juga menyampaikan pengalamannya di telepon hingga 4 kali oleh orang tidak dikenal.
“Saya ikuti semua kata mereka tapi begitu tau kalau pake iphone, dia langsung bilang aplikasi Pemerintah Kota Mataram ini tidak atau belum mendukung untuk system operasi iphone. Jadi pengkinian KTP digitalnya batal kemarin,” katanya, Jumat, 24 Januari 2024.

Pemerintan Kota Mataram juga telah merilis imbauan agar masyarakat waspada terhadap modus penipuan dengan mengatasnamakan petugas Dukcapil Kota Mataram untuk aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Aktivasi dapat dilakukan secara langsung di akun resmi Dukcapil Mataram, atau datang langsung kantor Dukcapil Mataram. Tidak dipungut biaya apapun.

Sebelumnya, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak memberikan data pribadi apapun kepada petugas yang mengatasnamakan diri tengah melakukan validasi IKD.

Beberapa tips yang direkomendasikan untuk menghindari penipuan ini diantaranya, abaikan panggilan atau pesan yang mencurigakan. Jangan panik jika ada yang mengaku petugas Dukcapil. Laporkan ke kanal pengaduan resmi Ditjen Dukcapil. Dan verifikasi langsung ke kantor Dukcapil setempat.(bul)

Japnas : Pengusaha Sangat Optimis dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional), Bayu Priawan Djokosoetono(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional), Bayu Priawan Djokosoetono, menyampaikan pandangannya terkait prospek ekonomi di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bayu menyampaikan optimisme tinggi yang dirasakan kalangan dunia usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Baru saja dirilis data kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hasilnya sangat positif. Ini menjadi refleksi optimisme yang kuat bagi kita, para pelaku usaha,” ujar Bayu saat memimpin rombongan DPP Japnas melayat ke orang tua Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana, Jumat, 24 Januari 2025.

Bayu menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah sebagai hal yang ambisius namun realistis. Salah satu program yang menarik perhatian adalah kebijakan makan gratis, yang menurutnya sederhana namun memiliki dampak besar.

“Program ini dapat menciptakan multiplier effect bagi ekonomi, terutama UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi kita,” jelasnya.

Selain itu, sektor komoditas dan pariwisata juga dianggap sebagai pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bayu optimis bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan peluang besar di bidang tersebut.

Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan program-programnya yang dinilai konstruktif dan implementatif. Optimisme ini menular kepada para pelaku usaha yang siap memanfaatkan peluang untuk memajukan ekonomi nasional. Ia juga mengajak dunia usaha untuk tidak ragu beraksi. Bukan lagi waktunya wait and see.

“Kalau pemerintahnya sudah bertindak nyata, tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk wait and see. Kita harus bergerak bersama mengiringi inisiasi positif pemerintah,” ujarnya.

Dalam konteks NTB, Bayu juga menggarisbawahi potensi besar daerah ini, khususnya di sektor pariwisata.

“NTB memiliki tempat-tempat wisata yang sangat bagus, dan pertumbuhan hotel di sini juga menunjukkan tren positif,” katanya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah provinsi untuk menarik investasi lebih besar di sektor ini. Selain pariwisata, Japnas juga melihat peluang di bidang energi dan industry, salah satunya sektor tambang dan smelter di Sumbawa.

“Banyak anggota Japnas yang tertarik dengan bidang energi, selama regulasinya mendukung dan ada kerja sama yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Pada bagian lain, Bayu juga memastikan bahwa Japnas tetap solid dan terus berkembang.

“Saat ini Japnas telah hadir di 22 provinsi dan kami terus memperluas jaringan. Kami berkomitmen menciptakan manfaat ekonomi dan bisnis bagi seluruh anggota dengan berkolaborasi bersama Kadin serta pemerintah,” tegasnya.(bul)

146 WNI Dipulangkan dari Arab Saudi, Sebagian Besar dari NTB dan Jawa Barat

By
ekbisntb.com
-
0
Sebanyak 146 Warga Negara Indonesia (WNI) telah kembali ke tanah air dari Arab Saudi pada 24 Januari 2025(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Sebanyak 146 Warga Negara Indonesia (WNI) telah kembali ke tanah air dari Arab Saudi pada 24 Januari 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Para WNI merupakan overstayer (habis masa tinggal) yang sebelumnya berada di Rumah Detensi Imigrasi Tarhil Sumaysi. Sebagian besar di antaranya merupakan pekerja migran ilegal yang bekerja di Arab Saudi dalam periode waktu tiga tahun ke belakang.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat, 24 Januari 2025 disampaikan. Para WNI ini tiba mengggunakan penerbangan komersil dan disambut oleh Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) beserta jajaran dari Kementerian Luar Negeri dan KP2MI.

Sebelumnya, KJRI Jeddah telah membantu memproses administrasi dokumen perjalanan, berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian di setempat, serta mendampingi para WNI dari Arab Saudi hingga ketibaan di tanah air.

Para WNI terdiri dari 27 laki-laki dan 119 perempuan. Dari sisi usia, 130 orang di antaranya adalah orang dewasa dan sisanya merupakan anak-anak.

Sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Beberapa WNI lainnya berasal dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu di antara WNI dimaksud adalah PMI atas nama N yang berusia 45 tahun asal Kabupaten Karawang dan kasusnya sempat menjadi perhatian publik karena menderita kelumpuhan.

N sebelumnya bekerja di Provinsi Abha sejak tahun 2017. Keberangkatannya merupakan yang ketiga kalinya ke Arab Saudi.

Selanjutnya seluruh WNI ini akan pulang ke kampung halamannya secara mandiri.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha juga menyampaikan, pada awal tahun 2025 ini, Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pemulangan 554 WNI overstayer dari Arab Saudi yang terbagi dalam tiga gelombang.

“Kemlu senantiasa mengimbau kepada WNI agar dapat bermigasi secara aman, khususnya untuk bekerja di luar negeri untuk menghindari timbulnya masalah di negara tujuan,” tandasnya.(bul)

Wirawan : Pekerjaan Tak Selesai dan Belum Dibayar Bukan Kategori Utang

By
ekbisntb.com
-
0
Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad MT(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Belanja pemerintah yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024 dan belum terbayar pada tahun berkenaan tidak otomatis pencatatannya pada laporan keuangan masuk pada kewajiban jangka pendek atau utang.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad MT, Jumat 24 Januari 2025 merespons pernyataan anggota komisi III DPRD yang menyebut sejumlah proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2024 yang belum terbayar oleh Pemprov NTB. Angkanya sekitar Rp50 miliar yang tersebar di beberapa OPD versi komisi III.

Menurutnya, jika ada belanja pemerintah yang sudah dilaksanakan, sudah diserahterimakan, kemudian OPD pengguna sudah mengajukan SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian BUD tidak bisa membayar karena uang di kas daerah tidak tersedia maka belanja tersebut dianggap sebagai utang. Kewajiban tersebut dianggarkan pada tahun berikutnya untuk pembayarannya.

Fenomena seperti ini pernah dihadapi oleh Pemprov NTB dari tahun 2021 sampai dengan 2023, namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada tahun 2024. Yang terjadi pada tahun 2024 adalah ada beberapa kegiatan yang belum dibayar karena memang pekerjaannya belum selesai dan tentu belum diserahterimakan kepada pemerintah.

Menurutnya, ada beberapa paket DAK dan reguler yang mengalami kejadian seperti itu. Anggaran yang sedianya untuk membayar akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2024 dan Silpa itu akan digunakan untuk membayar jika kegiatan tersebut sudah memenuhi semua persyaratan pembayaran baik syarat fisik maupun syarat keuangan.

“Kewajiban seperti itu dalam laporan keuangan tidak diposting sebagai utang tapi dimasukkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK),” terang Wirawan, Jumat 24 Januari 2025.

Menurutnya, tak bisa dipungkiri, bahwa suatu laporan keuangan tidak bisa sepenuhnya bersih dari kewajiban jangka pendek mengingat sifat kegiatan dan hal-hal yang berkaitan persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi sampai dengan “closing date” APBD 2024.

Misalnya belanja listrik dan air minum pemakaian bulan Desember baru bayar bulan Januari tahun berikutnya. Atau ada belanja yang secara fisik sudah diserahterimakan tapi OPDnya belum mengajukan SPM sampai batas closing date, atau kewajiban BLUD hampir dipastikan ada yang pembayarannya melampaui tahun anggaran.

“Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah semua SPM yang masuk ke BUD pada Tahun Anggaran 2024 dapat terbayar semuanya dan masih menyisakan SILPA anudit senilai kurang lebih 100 miliar. Fenomena ini mengindikaskan bahwa APBD 2024 dari sisi kemampuan membayar kewajiban sangat on the track,” pungkasnya.(ris)

Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp1,608 Juta per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam, yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, naik tipis sebesar Rp1.000 per gram dari Rp1.607.000 per gram menjadi Rp1.608.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.456.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp854.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.608.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.156.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.709.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.815.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.575.000.
– Harga emas 25 gram: Rp38.812.000.
– Harga emas 50 gram: Rp77.545.000.
– Harga emas 100 gram: Rp155.012.000.
– Harga emas 250 gram: Rp387.265.000.
– Harga emas 500 gram: Rp774.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.548.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Bank NTB Syariah dan Baznas NTB Resmikan Rumah Layak Huni di Cendi Manik

By
ekbisntb.com
-
0
Peresmian Mahyeni kerjasama Baznas NTB dan Bank NTB Syariah di Cendi Manik, Sekotong(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAZNAS NTB) bekerja sama dengan Bank NTB Syariah meresmikan Rumah Layak Huni (MAHYANI) bagi masyarakat di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, pada Rabu, 22 Januari 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Hasanudin didampingi Ketua Baznas NTB, Dr. TGH. Muhammad Said Gazhali, Lc., MA, dan Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Bank NTB Syariah, H Muhammad Usman.

Pada kesempatan ini, PJ Gubernur NTB juga mengapresiasi kinerja BAZNAS NTB dan Bank NTB Syariah yang telah bersama-sama memenuhi 30 persen kebutuhan rumah layak huni yang belum memadai di NTB.

“Saya bangga bisa berada disini karena program ini memang untuk masyarakat, program kerja dari Baznas NTB ini sangat mulia dan dapat berkolaborasi dengan Bank NTB Syariah yang merupakan langkah kongkrit dalam mengurangi ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat kita”, ujar Hasanuddin.

“Di NTB, masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, Rumah adalah kebutuhan manusia dan saya mengajak BAZNAS, Bank NTB Syariah, serta pihak – pihak terkait untuk bahu – membahu meningkatkan taraf hidup masyarakat kita melalui penyediaan pemukiman yang layak,” tambahnya.

Ketua Baznas NTB, Dr. TGH. Muhammad Said Gazhali, Lc., MA, menjelaskan bahwa program MAHYANI merupakan salah satu upaya prioritas BAZNAS dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni dengan mengalokasikan zakat perusahaan Bank NTB Syariah yang mendukung program ini.

“Zakat perusahaan Bank NTB Syariah yang kami kelola dialokasikan untuk program rumah layak huni, sisanya untuk program sanitasi, program stunting, program kesehatan, program pendidikan, program sekolah dan pemberdayaan ekonomi” ungkapnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Bank NTB Syariah, H Muhammad Usman, menambahkan bahwa zakat perusahaan Bank NTB Syariah akan terus disalurkan untuk mendukung program sosial yang dirancang oleh BAZNAS NTB.

“Bersama BAZNAS NTB kami berkomitmen untuk terus membantu masyarakat, termasuk melalui program rumah layak huni seperti ini, sumber anggaran yang dialokasikan untuk membantu program ini berasal dari zakat perusahaan karena kita punya kewajiban sebagai perusahaan juga sebagai individu untuk mengeluarkan zakat yang bermanfaat untuk masyarakat dan terutama para mustahik yang memang wajib kita bantu” ungkapnya.

Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua I Baznas NTB, Dr. TGH. L. Pattimura Farhan, M.H, Wakil Ketua III Drs. H. Maad Umar, M.Pd, Wakil Ketua IV, Drs. H. Sahnan, M.Pd dan PJ Bupati Lombok Barat yang diwakilkan Ketua BAZNAS Lombok Barat, TGH. Taisir Al – Azhar.

Dengan kolaborasi yang semakin solid antara BAZNAS NTB dan Bank NTB Syariah berharap mampu menciptakan dampak positif yang lebih besar, khususnya dalam pengentasan kebutuhan dasar masyarakat NTB di masa mendatang.(bul)

Sasar Anak-anak Lingkar The Mandalika, ITDC Luncurkan Program Injourney Peduli Literasi

By
ekbisntb.com
-
0
Injourney Beri Pelatihan Guna Tingkatkan SDM Lokal di KEK Mandalika (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Upaya inovatif terus dilakukan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat di lingkar kawasan The Mandalika. Terbaru, ITDC meluncurkan program Injournet Peduli Literasi. Program khusus dengan sasaran anak-anak di lingkar kawasan The Mandalika yang berfokus pada upaya peningkatan minat membaca. Guna mendorong peningkatan kemampuan literasi anak-anak dilingkar kawasan The Mandalika.

“Program InJourney  Peduli Literasi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan ITDC yang bertujuan meningkatkan minat baca dikalangan anak-anak di kawasan The Mandalika,”  terang Pgs. Corporate Secretary Group Head InJourney Yudhistira Setiawan, dalam keterangannya, Kamis 23 Januari 2025 kemarin.

Digelar sebagai upaya memperkuat literasi di bidang pendidikan. Sebagai bagian dari upaya pembangunan SDM berkualitas yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah pusat. Dengan focus pada peningkatkan kemampuan literasi dikalangan generasi muda sejak dini. Dalam hal membaca, menulis dan berpikir kritis serta mengembangkan keterampilan yang lebih luas.

Dengan begitu, kelak para anak-anak lingkar kawasan The Mandalika bisa bersaing ditingkat global. “Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, InJourney berharap dapat berkontribusi pada terciptanya SDM unggul yang berdaya saing. Sekaligus bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah ini serta nasional secara lebih luas,” sebutnya.

Dalam program tersebut, pihaknya melibatkan juga para karyawan ITDC dan InJourney. Karena pihaknya menyadari keterlibatan mereka di setiap aktivitas sosial perusahaan merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menciptakan culture yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekaligus menstimulasi untuk senantiasa berdedikasi dan berkontribusi bagi kepentingan masyarakat. Dengan kehadiran mereka ditengah masyarakat melalui program ini dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan serta menstimulasi anak-anak lingkar kawasan The Mandalika untuk lebih haus akan informasi yang positif serta memantik minat belajar dan baca masyarakat secara umum.

Sebagai tahap awal program InJourney Peduli Literasi digelar didua lokasi berbeda. Yakni di SD Negeri 1 Kuta dengan sasaran siswa sekolah setempat. Dengan kegiatan mencakup berbagai aktivitas menarik. Mulai dari ITDC Mengajar, pembagian susu gratis, senam bersama, permainan edukatif sreta pemberian bantuan berupa buku dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya.

Lokasi kedua di area Bazar Mandalika. sasaran anak-anak yang tergabung dalaam Mandalika Child Learning Center (MCLC). “Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun budaya membaca yang positif sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak dilingkar kawasan The Mandalika,” terang Yudhistira.

Corporate Secretary Group Head ITDC Million Sekarsari, menambahkan peningkatan minat baca guna mendorong kemampuan literasi anak-anak di lingkar kawasan The Mandalika menjadi focus program karena ITDC melibat literasi adalah kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas, inovatif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Ditambah fakta berdasarkan data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Sehingga ITDC merasa perlu untuk ikut terlibat dalam upaya yang lebih serius untuk memperbaiki kondisi tersebut. “Program InJourney Peduli Literasi ini salah bentuk dukungan dan kontribusi ITDC,” ujarnya seraya menambahkan, tidak kalah penting, melalui program tersebut bisa turut mempererat hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan perusahaan. (kir)

DLH Bakal Lakukan Sinkronisasi Data terkait Izin Tambak Udang

By
ekbisntb.com
-
0
Syarifuddin Nur(ekbisntb.com/dok) 

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa, mengaku akan segera melakukan sinkronisasi data terkait izin tambak udang yang beroperasi di wilayah setempat baik perusahaan maupun perorangan.

“Kita perlu melakukan sinkronisasi data untuk memastikan mana saja tambak udang yang sudah memiliki izin baik itu UKL-UPL maupun AMDAL sebagai syarat mereka melakukan aktivitas usaha,” kata Kadis LH Sumbawa, Ir. Syarifuddin Nur, kepada Ekbis NTB, Kamis 23 Januari 2025.

Ia pun meyakinkan, sinkronisasi data tersebut sangat penting karena jika mendaftar melalui OSS bisa langsung melakukan aktivitas sehingga tidak terdata di LH. Sinkronisasi ini juga sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan dinas terkait terhadap tambak udang yang beroperasi.

“Saya fikir kegiatan yang dilaksanakan KPK belum lama ini sangat baik untuk kita lakukan pendataan lebih lanjut terhadap aktivitas tambak yang ada di Sumbawa, ” ujarnya.

Dia pun menyebutkan, memang di sektor pertambakan ini karena Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  (OSS) sehingga pola perizinan tidak tercatat di LH. Sebut saja jika perusahaan yang mengantongi SPPL bisa langsung beraktivitas tidak lagi melalui dinas LH.

“Jadi, bisa jadi ada tambak udang beroperasi tetapi tidak ada izin di kami (DLH) karena sistem OSS tersebut, makanya sinkronisasi data itu sangat penting dilakukan, ” ucapnya.

Berdasarkan data lanjutnya, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 hanya ada sebanyak 62 perusahaan dan perseorangan yang diterbitkan izin persetujuan lingkungan. Sementara hasil dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) ada sekitar 67 badan usaha dan di Dinas LHK Provinsi ada sekitar 106 badan usaha.

“Jadi, jumlah perusahaan yang ada di Sumbawa ini berbeda-beda sehingga kita perlu melakukan sinkronisasi sebagai bentuk upaya pengawasan yang akan kami lakukan nantinya, “tukasnya. (ils) 

1...418419420...797Page 419 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami