Beranda blog Halaman 411

TPAKD Provinsi NTB dan Lombok Timur Raih Penghargaan Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo bersama Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal saat menerima penghargaan di Jakarta

Jakarta (ekbisntb.com)- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan TPAKD Kabupaten Lombok Timur menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan yang diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10).

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, dan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang hadir bersama Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo.

Pencapaian ini menjadi penegasan atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bersama OJK dan seluruh stakeholders, menjadikan inklusi keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Dukungan Pimpinan Daerah dan Capaian Nyata

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa TPAKD telah menjadi katalis penting pemerataan ekonomi nasional. Melalui peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, OJK mendorong seluruh TPAKD di Indonesia untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah secara terarah, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif lainnya.

“Pelaksanaan program di daerah perlu ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan agar setiap intervensi dapat dievaluasi dan disempurnakan,” ujar Mahendra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa program-program TPAKD merupakan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah dan bertujuan membangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga kota.

TPAKD Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah, termasuk melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), asuransi untuk peternak sapi, program satu rekening satu pelajar, peluncuran ekosistem keuangan syariah, yang sejalan dengan penguatan ekonomi daerah.

“Penghargaan ini adalah buah kerja keras dan bukti nyata sinergi yang luar biasa antara Pemerintah Daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh stakeholders di NTB. Dukungan penuh dari pimpinan daerah, kunci dari keberlanjutan program TPAKD,” kata Rudi.

TPAKD mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan sinergi kebijakan berjalan dari pusat hingga daerah. OJK Provinsi NTB mengajak seluruh pihak untuk terus mengoptimalkan peran TPAKD guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di NTB.(bul)

Atensi Sampah Gili Trawangan, Menteri Lingkungan Hidup Lakukan Evaluasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Wabup Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri (kanan) saat gelar aksi bersih sampah di Pantai Bintang, Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Sabtu 11 Oktober 2025. (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurafiq, berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu 11 Oktober 2025. Dalam kunjungannya, Hanif memberi atensi persoalan sampah di kawasan wisata internasional Gili Trawangan. Tidak menutup kemungkinan, lembaga Kementerian yang dipimpinnya akan turun langsung jika kondisi sampah dinilai sudah sangat memprihatinkan.

“Jika keadaannya agak parah, Kementerian akan turun. Nanti kita akan evaluasi, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan secara terukur,” ungkap Hanif menjawab pertanyaan media terkait intervensi pemerintah pusat terhadap sampah di 3 Gili di KLU.

Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup tetap pada komitmen untuk menuntaskan persoalan sampah di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan wisata tiga Gili yang banyak dikunjungi pelancong mancanegara maupun domestik.

Dikatakan Hanif, Kementerian akan turun langsung ke lokasi (TPST Gili Trawangan) jika volume sampah sudah tidak mampu dikontrol oleh pemerintah daerah. Ia mendorong agar Pemda Lombok Utara melakukan penanganan sampah dengan mengadopsi langkah yang sudah dilakukan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali.

Dalam hal ini, Kementerian melakukan evaluasi dan penilaian terhadap jumlah properti dan volume sampah yang dihasilkannya.

“Hasil kajian di Bali menunjukkan adanya perbedaan besar antara data resmi dan realisasi di lapangan. Di Denpasar dan Badung, data resmi mencatat sampah 1.300 ton, tapi angka real kami sekitar 2.000-an ton. Artinya ada sekitar 1.000 ton yang tidak terdata dan menjadi tanggung jawab hotel,” terangnya.

Menteri menegaskan, tanggung jawab pengendalian sampah agar dilakukan bersama-sama, baik masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Sebagaimana amanat UU Nomor 18 tahun 2008, pelaku usaha (hotel dan restoran) memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan dari aktivitas usaha yang dijalankannya.

“Kita akan cek kembali di Gili apakah itu memang menjadi tanggung jawab hotel. Undang-undang meminta agar pengelola kawasan mampu menyelesaikan masalah sampahnya sendiri di bawah kendali dan registrasi dari bupati,” sambungnya.

Lebih lanjut, Menteri Hanif Nurafiq, menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait di tingkat pusat, untuk mempercepat proses pembangunan dan pemanfaatan TPS 3R. Fisik bangunan nantinya akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, pemerintah daerah juga terus didorong untuk mengoptimalkan peran pengelola TPS3R yang sudah dibentuk.

Pemerintah telah mengusulkan pembangunan 1.000 unit TPS3R di seluruh Indonesia. Mengingat target nasional untuk program TPS3R adalah mendukung pengurangan sampah sebesar 30 persen pada 2025 an mencapai pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029.  (ari) 

Tidak Setuju Dana Lingkungan Dihapus

Penulis
ekbisntb.com
-
0

RENCANA penghapusan dana operasional lingkungan mendapat penolakan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Dana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas dan kinerja di tingkat lingkungan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penghapusan dana operasional linkungan yang dinilai sangat vital dalam mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat di tingkat terbawah pemerintahan.

“Kalau menurut saya tidak setuju ya. Karena dana operasional lingkungan ini kan sangat penting,” ujar Mita kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu 12 Oktober 2025.

Mita menjelaskan bahwa dana operasional lingkungan selama ini digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas warga, mulai dari kegiatan gotong royong, rapat bulanan, rapat tahunan, hingga rapat-rapat besar lainnya yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan kepala lingkungan.

“Setiap lingkungan itu wajib melaksanakan kegiatan, baik di hari-hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Keberadaan dana lingkungan sangat menunjang dan membantu kinerja di lapangan,” imbuhnya.

Menurutnya, tanpa dana tersebut, semangat dan partisipasi kepala lingkungan dalam menggerakkan kegiatan masyarakat dikhawatirkan akan menurun.

“Bahkan kepala lingkungan sendiri merasakan betul dampak positifnya. Kalau ini dihapus, pasti akan memengaruhi kinerja. Bisa-bisa mereka jadi kurang semangat,” kata Ketua DPC PKB Kota Mataram ini.

Mita menegaskan bahwa jika pemerintah memang tengah melakukan efisiensi anggaran, seharusnya mencari solusi alternatif lain tanpa mengorbankan dana operasional lingkungan yang justru menjadi tulang punggung kegiatan kemasyarakatan di tingkat bawah. “Kalau memang ada efisiensi, ya cari jalan lain. Jangan sampai dana operasional lingkungan yang dikorbankan. Karena kalau bukan dari lingkungan, nanti akan sulit juga mencari dana lainnya,” kata anggota dewan dua periode ini.

Mita menyampaikan bahwa keluhan terkait rencana penghapusan dana tersebut sudah sering disampaikan oleh para kepala lingkungan di berbagai forum musyawarah. “Saya sering mengundang kepala lingkungan dalam musyawarah, dan keluhannya rata-rata soal ini. Mereka sangat merasa terbantu dengan dana yang ada,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.

Mita menekankan bahwa nominal dana operasional lingkungan tidaklah besar, namun manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak langsung pada aktivitas sosial masyarakat.

Sebagai solusi alternatif, jika memang penghapusan tidak bisa dihindari, Mita mengusulkan agar pemerintah setidaknya menaikkan insentif bagi kepala lingkungan agar tetap memiliki semangat dalam menjalankan tugasnya. “Kalau memang harus dihapus juga, ya harapannya insentif kepala lingkungan dinaikkan. Itu sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka,” tutup Mita. (fit)

Penyaluran Pangan Tepat Sasaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Sumanto (Ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, terus mengupayakan agar penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan tepat sasaran. Sebanyak 183 kelompok penerima manfaat (KPM) telah didata untuk menerima bantuan pada periode September–Oktober 2025.

Program bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Bulog, Pemerintah Kota Mataram, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Penyaluran dilakukan secara langsung di Aula Kantor Lurah Monjok Timur, dengan melibatkan kepala lingkungan, petugas kelurahan, dan mendapat pengawalan dari tim Bulog.

Lurah Monjok Timur, Sumanto menyampaikan, pihaknya akan memastikan seluruh penerima bantuan sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh petugas.

“Penyalurannya seperti biasa. Namun, untuk saat ini, kami masih belum menerima data lengkap by name by address dari instansi terkait,” ujarnya, Minggu 12 Oktober 2025.

Ia menyebutkan, bantuan yang akan diterima oleh masing-masing KPM berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, yang merupakan akumulasi jatah untuk dua bulan.

Sumanto menjelaskan bahwa program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban kebutuhan pokok rumah tangga menjelang akhir tahun.

“Kami mengimbau masyarakat penerima bantuan agar tertib saat pengambilan, serta membawa identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga guna memudahkan proses verifikasi. Kupon pengambilan akan dibagikan sesuai jadwal yang akan diumumkan oleh pihak kelurahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, jadwal penyaluran masih menunggu informasi resmi dari Bulog. Namun, diperkirakan bantuan akan mulai disalurkan dalam waktu dekat.

“Kami berharap proses distribusi ini berjalan lancar, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Semua pihak kami minta untuk mematuhi prosedur yang telah ditentukan,” tegasnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari program nasional yang secara rutin disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Mataram, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. (pan)

Pemotongan Dana Transfer, Belanja Pegawai Diminta Diamankan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H. Muhamma Ramayoga. (Ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) –Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mensosialisasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun  2026. Pemerintah daerah diminta mengamankan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan akibat dampak pemotongan dana transfer daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H. Muhammad Ramayoga membenarkan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik mensosialisasikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026. Pedoman ini berkaitan dengan program yang direncanakan pasca kebijakan pengurangan atau pemotongan dana transfer daerah.

Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diminta memprioritaskan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan dan lain sebagainya. “Kita diminta terlebih dahulu mengamankan gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai,” terang Yoga dikonfirmasi pekan kemarin.

Amanat lainnya sambung Yoga, berkaitan dengan pemenuhan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tim anggaran pemerintah daerah Kota Mataram, telah menyusun perencanaan penganggaran di tahun 2026. Sesuai skenario yang diminta pemerintah pusat maupun menyesuaikan dengan program prioritas kepala daerah.

Menurut dia, pemotongan dana transfer Rp270 miliar lebih cukup besar dan dipastikan akan mengganggu program di daerah. “Jadi mana prioritas yang dipertahankan dan kegiatan yang akan dirasionalisasikan nanti akan terlihat,” ujarnya.

Bagaimana dengan keberlanjutan kantor wali kota? Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram mengakui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengajukan anggaran Rp200 miliar untuk kelanjutan pembangunan kantor tersebut. TAPD akan melihat tahapan-tahapan pekerjaannya dengan memperhatikan keterbatasan anggaran atau kemampuan keuangan daerah. “Buk Kadis PUPR memang mengajukan sekitar Rp200 miliar, tetapi kita perlu melihat lagi,” pungkasnya.

Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana juga sebelumnya menegaskan, pemotongan dana transfer daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026, senilai Rp270 miliar berpengaruh signifikan terhadap program pemerintah. Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, karena menjadi kebijakan pemerintah pusat serta seluruh kabupaten/kota maupun provinsi mengalami hal sama.

Dengan kondisi ini kata dia, Pemkot Mataram dituntut secara rasional menggunakan fiskal daerah seefektif mungin dan berusaha saling memahami kondisi ini. “Kami di eksekutif dan di legislatif harus menghadapi kondisi ini dan seefisien mungkin menggunakan anggaran daerah,” terang Wali Kota.

Dalam postur APBD diakui, paling banyak diserap oleh belanja pegawai. Sementara, kebutuhan lain sifatnya belanja infrastruktur belum bisa direalisasikan. Khusus program pelayanan dasar tegas Wali Kota, tidak boleh terganggu. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemeliharaan utilitas. “Saya sudah tekankan khusus pelayanan dasar tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Di satu sisi, program prioritas seperti pembangunan kantor wali kota, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perbukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan di Jalan Gajahmada harus tetap berjalan. Wali Kota mengatakan, pembangunan kantor wali kota disarankan harus dirampungkan agar segera dapat dimanfaatkan. “Begitu juga pembangunan incinerator di Kebon Talo juga harus tetap berlanjut, karena menjadi prioritas,” pungkasnya. (cem)

Kantor Lurah Mataram Barat Mendesak Direlokasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kantor Lurah Mataram Barat yang berada di Jalan Catur Warga mendesak untuk direlokasi. Lokasi kantor terlalu mepet dengan jalan raya, sehingga akan mengganggu apabila perbaikan jalan mulai dikerjakan. (Ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbsintb.com) –Kantor Lurah Mataram Barat, Kecamatan Mataram mendesak untuk direlokasi. Lokasi kantor yang berada di Jalan Catur Warga akan terdampak rencana pelebaran jalan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menerangkan, Kantor Lurah Mataram Barat membutuhkan perhatian, karena akan terdampak apabila perbaikan di Jalan Catur Warga mulai dikerjakan oleh Pemprov NTB.

Skenario awal Kantor Lurah Mataram Barat akan dipindah ke Puskesmas Mataram atau mencari lokasi lainnya di sekitar wilayah tersebut. Namun demikian, belum ada pembahasan atau tindaklanjut terkait rencana tersebut. “Kita akan minta arahan Pak Wali dan Pak Sekda nanti,” kata Putu dikonfirmasi pekan kemarin.

Putu belum mengetahui secara pasti kapan pelebaran Jalan Catur Warga mulai dikerjakan. Komunikasi eksekusi jalan  tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Kendati demikian, ia berharap komunikasi lebih awal disampaikan sebelum pelebaran jalan mulai dikerjakan. Sehingga Pemkot Mataram tidak kelabakan mencari kantor baru.

‘’Pak Sekda sudah meminta harus ada komunikasi awal dulu sebelum pelebaran jalan dieksekusi, sehingga tidak kelabakan mencari kantor baru,’’ ujarnya.

Rencana pembelian lahan baru untuk Kantor Lurah Mataram Barat dan  Kantor Lurah Pejanggik dikatakan Putu, sangat tergantung dari kemampuan fiskal daerah. Saat ini, dari sisi pelayanan tidak ada gangguan baik di Kelurahan Pejanggik maupun Kelurahan Mataram Barat. “Kecuali tadi itu ada eksekusi perbaikan jalan Catur Warga dimulai baru terganggu,” ujarnya.

Secara umum disampaikan bahwa 50 kelurahan telah memiliki kantor yang layak dan representatif. Kalaupun ada perbaikan sifatnya pemeliharaan rutin dan tidak perlu dilakukan perombakan secara besar-besaran. “Sekarang 50 kelurahan sudah punya kantor permanen. Kalau pun ada perbaikan sudah dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan, untuk perbaikan rutin saja,” demikian kata dia. (cem)

Mesin Banyak Hilang, 13 TPS3R Mangkrak di Lobar akan Diaktifkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kondisi TPS3R di wilayah Kuripan ini mangkrak. DLH Lobar berupaya mengoperasikan kembali TPS3R ini.  (Ekbis NTB/her)

Lombok (ekbisntb.com) -Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) bersama Kementerian Lingkungan Hidup  berupaya mengaktifkan kembali belasan TPS3R yang mangkrak. Pihak terkait mencari solusi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang banyak mesinnya hilang tersebut bisa dioperasikan.

“Kalau TPS3R  semua mangkrak, kami sudah koordinasi dengan Kementerian LH untuk reaktivasi (aktifkan kembali),” kata Kadis LH Lobar M Busyairi, Minggu 12 Oktober 2025.

Dikatakan, kementerian LH rencananya akan mengaktifkan kembali TPS3R yang tersebar di wilayah Lobar. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pusdal Kementerian LH yang turun pada Rabu pekan lalu.

Pihak kementerian berencana membangun TPS3R, namun pihaknya meminta agar jangan membangun lagi fasilitas TPS3R. Sebab yang ada saja masih mangkrak, sehingga pihaknya pun meminta agar TPS3R yang mangkrak ini diaktifkan kembali. “Daripada membangun tapi nanti mangkrak lagi kan, lebih baik yang ada ini diaktifkan kembali,”ujarnya.

Penyebab mangkraknya TPS3R ini, selain kepengurusannya yang harus diperkuat. Banyak juga TPS3R ini yang hilang mesinnya, seperti di Lembuak Narmada,  mesin TPS3R nya hilang.

Untuk itulah, pihaknya berharap agar Kementerian LH bisa mengganti mesin TPS3R yang hilang ini. Pihak Pusdal Kementerian LH pun sudah memiliki data jumlah TPS3R dan kondisinya. Diketahui, terdapat 13 TPS3R yang dibangun di Lobar. Delapan unit kondisinya mati suri dan lima TPS3R yang dibangun di bawah tahun 2000 peralatannya sudah tidak ada, karena hilang dicuri.

Kalau dirata-ratakan anggaran pembangunan satu TPS3R Rp500 juta, maka belasan TPS3R tersebut menelan biaya Rp6-6,5 miliar. TPS-3R ini dibangun Pemprov NTB atau Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Belum berfungsinya TPS3R ini dipicu sejumlah kendala, di antaranya dari internal pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan peralatan yang hilang. (her)

Sumbawa Masih Butuh 1.000 RST bagi Masyarakat Miskin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rusmayadi(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) -Pemkab Sumbawa, mengaku masih membutuhkan sebanyak 1.000 unit Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang tersebar di seluruh kecamatan. RST itu bagi masyarakat yang berada dalam kategori desil 1 dan 2 kemiskinan ekstrem.

“Dara 1.000 unit merupakan hasil pendataan awal dan masih akan berproses bisa jadi bertambah, sementara yang sudah kita usulkan baru 150 unit,” kata kepala Bappeda melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr. Rusmayadi, kepada Suara NTB, kemarin.

Ia melanjutkan, konsep RST ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2. Sementara untuk tahap pertama (150 unit RST) diperuntukkan bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem di perkotaan.

“150 unit RST yang kita usulkan beberapa bulan lalu masih dikaji di Kemensos dengan harapan bisa disetujui dan kami akan kembali mengusulkan lebih lanjut,” ucapnya.

Ia menyebutkan, kuota RST yang ditetapkan pemerintah di seluruh Indonesia sebanyak 1.500 unit dan Sumbawa baru mengusulkan 150 unit. Pemerintah pun tetap berupaya melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan jika masih ada peluang untuk menambah usulan RST.

“Kami tetap melakukan pendataan lebih lanjut ke kecamatan lainnya, karena jumlah kebutuhan kita masih sangat besar untuk RST terutama di wilayah kantong kemiskinan,” tambahnya.

Ia menambahkan, 150 unit tersebut hanya dari kecamatan Sumbawa saja dengan harapan bisa menjadi pilot project untuk kecamatan yang lainnya. Hal tersebut menjadi atensi pihaknya karena hasil pendataan masih banyak rumah tidak layak huni di dalam kota.

“Kta sengaja usulkan didalam kota dulu karena tidak elok didalam kota masih ditemukan rumah kumuh di tahap pertama. Jika sukses, kami akan melanjutkan untuk penanganan di kecamatan lainnya,” tukasnya. (ils)

Perbaikan Sembilan Ruas Jalan, Pemkab Bima Kucurkan Rp18,2 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Proses perbaikan jalan di Sarita-Wadukopa, pada Sabtu (11/10/2025).(Ekbis NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus memperbaiki infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Tahun ini, Pemkab Bima menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,2 miliar untuk menangani sembilan ruas jalan strategis yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima melalui Kabid Bina Marga, M. Farid Wajdi, S.T., mengatakan seluruh proyek dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pekerjaan dilakukan dalam bentuk rekonstruksi jalan dengan aspal hot mix.

“Sembilan ruas jalan yang kita tangani tahun ini merupakan prioritas karena tingkat kerusakannya cukup tinggi dan menjadi jalur utama masyarakat,” jelas Farid, Minggu (12/10/2025).

Adapun sembilan ruas jalan tersebut yaitu Jalan Sape–Riamau dengan pagu anggaran Rp3 miliar, Jalan Roka–Kuta di Kecamatan Lambitu senilai Rp2,15 miliar, dan Jalan Dumu–Kangga di Kecamatan Langgudu senilai Rp1 miliar. Sementara ruas lainnya yakni Jalan Nata–Cenggu sebesar Rp6 miliar, Tente–Godo Rp2,35 miliar, Rasabou–Kananga di Kecamatan Bolo Rp600 juta, Sarita–Wadukopa Rp1 miliar, Sarita–Simpang O’o Rp600 juta, serta Kore–TPI di Kecamatan Sanggar dengan pagu Rp1,5 miliar.

Menurut Farid, panjang penanganan setiap ruas jalan disesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia. Beberapa ruas bahkan menunjukkan progres signifikan di lapangan. “Ruas Sarita–Wadukopa dan Sarita–Simpang O’o sudah diaspal penuh. Sedangkan ruas Kore–TPI sedang dalam tahap pemasangan talud badan jalan dan drainase,” terangnya.

Ia menambahkan, pekerjaan di ruas Rasabou–Kananga telah memasuki tahap Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan segera dilakukan pengaspalan. Sementara untuk ruas Nata–Cenggu, progresnya sudah mencapai Lapisan Pondasi Bawah (LPB) dan sebagian LPA, disertai pekerjaan galian saluran drainase.

Farid menyebut, seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan diawasi ketat agar hasilnya memenuhi standar kualitas. “Kami memastikan seluruh kontraktor mengikuti spesifikasi teknis dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” tegasnya.

Pemerintah daerah menargetkan, perbaikan sembilan ruas jalan ini mampu memperlancar arus transportasi antarwilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Akses yang baik diharapkan memberi dampak langsung bagi sektor ekonomi desa, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal.

“Dengan membaiknya infrastruktur jalan, kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa bisa bergerak lebih cepat,” pungkasnya. (hir)

Dishub KSB Petakan Potensi untuk Tingkatkan Retribusi Parkir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Syamsul Hidayat(Ekbis NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) -Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah melalukan pemetaan terhadap potensi lokasi parkir baru dalam rangka meningkatkan capaian retribusi parkir daerah.

“Sekarang sedang jalan termasuk kita sedang susun juga regulasi Perbupnya. Karena kebetulan ini jadi bagian proyek perubahan program diklat saya,” sebut Sekretaris Dishub KSB, Syamsul Hidayat.

Potensi kantong-kantong parkir baru, diakui Syamsul saat ini cukup banyak. Ia mencontohkan di wilayah Kecamatan Taliwang di ruas jalan jalur dua TGKH Zaninul Abdul Majid (ZAM). Pada ruas jalan yang membelah wilayah kota itu, dalam pantauan Dishub berpotensi ditempatkan titik-titik parkir karena mulai ramainya pemanfaatan ruas jalan oleh masyarakat untuk parkir. “Secara sepintas sudah layak menurut kami. Tapi memang harus kita kaji mendalam lagi memastikan potensi retribusinya,” paparnya.

Selain di Jalan TGKH ZAM dan titik lainnya di dalam Kota Taliwang. Dishub KSB juga menaruh atensi khusus pada potensi parkir di kecamatan Maluk. Syamsul menyebut, baru-baru ini pihaknya bersama UPTD Parkir telah turun di Kecamatan Maluk mengamati aktivitas perparkiran di Jalan Lintas Maluk-Sekongkang di Desa Bukit Damai. Di lokasi itu ada sekitar 250 hingga 280-an rumah makan, toko, apotek, dan layanan publik lainnya yang setiap harinya didatangi masyarakat.

“Kita sedang lihat potensinya dari situ kemudian kita akan tetapkan berapa titik parkir yang cocok untuk mengakomodir potensi parkir di sana,” katanya.

Syamsul menyampaikan, dalam pemetaan potensi parkir ini pihaknya melakukan secara hati-hati. Sebab menurut dia, pementaan tidak cukup sekedar menetapkan titik parkir tetapi juga harus memikirkan tenaga pengelolanya.

Dalam hal pengelolaan titik parkir itu, Disbub KSB sendiri sudah menyiapkannya. Salah satu yang sedang dirancang adalah mengajak masyarakat setempat mengelola titik-titik parkir yang telah ditetapkan. “Sama seperti di Mataram, masyarakat dilibatkan mengelola. Untuk legalisasinya nanti akan di SK-kan langsung oleh pak Bupati sementara hasil parkirnya diatur dalam skema retribusi ke daerah karena lahan parkirnya itu memafaatkan fasilitas publik (badan jalan) rata-rata,” urai Syamsul.

Proses pementaan potensi kantong-kantong parkir baru itu ditargetkan selesai pada tahun ini. Syamsul menyebut, untuk efektifias penyelengaraannya ia menargetkan terhitung pertengahan tahun 2026 mendatang. “Karena kita tentu butuh waktu juga menyiapkan perangkatnya sebelum bergerak. Jadi insyaallah di APBD Perubahan 2026 kita akan naikkan target pendapatan dari sektor parkir kendaraan ini,” katanya.

Lebih jauh ia menyampaikan, langkah memaksimalkan potensi parkir kendaraan itu diambil Dishub KSB dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas bidang perhubungan. Menurut dia, sejak pos retribusi layanan pengujian kendaraan (KIR) dicabut dari kewenangan daerah (kabupaten/kota) terjadi penurunan target PAD dari bidang perhubungan. Dan sebagai penggantinya maka Dishub KSB berupaya memaksimalkan sumber retribusi parkir.

“Selain parkir dan layanan KIR, sumber PAD dari kami ada di pengelolaan pelabuhan. Tapi pendapatannya kecil sekali dan tidak stabil. Maka kita pilihlah parkir sebagai sumber yang paling potensial,” pungkasnya. (bug)

1...410411412...1,088Halaman 411 dari 1,088