Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 410

Tingkatkan Kunjungan Wisman, Dispar Lotim akan Gelar “Travel Mart”   

0
Widayat (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar Travel Mart dengan menghadirkan buyers dari 100 negara. Kegiatan akan digelar tanggal 10-12 Februari 2025 mendatang.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Lotim, Widayat menjawab Ekbis NTB di Selong, Senin 3 Februari 2025. Kegiatan ini digelar  bekerjasama dengan asosiasi pengusaha travel seluruh Indonesia.

“100 negara ini antara lain dari Malaysia, Turki, Singapura, Prancis dan negara lainnya serta travel yang ada di seluruh Indonesia,” terang Widayat.

Harapannya, setelah pertemuan tersebut para pembeli ini bisa mendatangkan tamu ke Lotim. Buyer sengaja diundang khusus, karena berpotensi mendatangkan tamu.

Kegiatan travel mart ini diakui kali pertama digelar di Lotim sebagai upaya memperkenalkan Lotim ke kancah dunia. Digelar di awal tahun dengan harapan saat musim wisata, high season pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2025 ramai tamu datang berwisata ke Lotim. “Ini kami gelar murah meriah dan tepat sasaran,” ucapnya.

Diawali kegiatan di Pringgasela. Bentuk kegiatan di sentra produksi tenun tersebut, para buyers ini bercengkrama dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tidak saja sekadar kunjungan tapi juga bisa membeli produk-produk UMKM. “Kami berharap bukan lagi Rohali (rombongan hanya lihat-lihat), tapi yang kami bidik adalah Rojali (Rombongan jadi beli),” urainya.

Kegiatan akan berlanjut di Taman Raya Lemor Kecamatan Suela. Kegiatan juga temu pelaku wisata dan ada suguhan dulang. Sajian dulang makanan tradisional.

Pada buyers ini kemudian diajak ke Desa Wisata Sapit dan kegiatan terakhir di Sembalun. Akan ada gala dinner dengan Bupati dan Wakil Bupati Lotim terpilih. Diskusi tentang wisata ini akan digelar di Sembalun dengan pelaku wisata Lotim. Wisatawan yang notabenenya juga pelaku wisata internasional ini diberikan kesempatan untuk eksplor Rinjani dengan melakukan kegiatan soft trekking sampai di pos I Rinjani.

Soal data angka kunjungan, tahun 2024 dicatat Dispar Lotim wisatawan ke Lotim sebanyak 111.000 orang. Wisman sebanyak 47 ribu orang. Terbanyak dari Prancis dan Malaysia. Tahun 2025 ini, Dispar Lotim menargetkan khusus Wisman 100 ribu kunjungan.

Keberadaan event MotoGP yang ada di Lombok Tengah katanya tidak terlalu diharapkan oleh Lotim. Pasalnya, sejauh ini angka kunjungan wisatawan sewaktu gelaran balapan motor kelas dunia itu tidak terlalu berpengaruh pada kunjungan ke Lotim.

“Efeknya (MotoGP-red) kecil untuk Lotim, ” imbuhnya. Karena itu, diharapkan pelaku wisata di Lotim memperbanyak atraksi budaya guna memancing minat wisatawan datang.

Ditambahkan, para tamu buyers dari 100 negara itu katanya diwajibkan menginap di Lotim. Meski Lotim belum memiliki hotel kelas bintang, namun diyakini Lotim memiliki homestay yang mudah meriah tapi tidak murahan. Kualitas homestay di Lotim tidak jauh beda dengan hotel berbintang dan diyakinkan sangat aman.

Bersama dengan panitia pada gelaran travel Mart ini sudah dibuatkan kesepakatan agar menginap semuanya di Kabupaten Lotim. Hal ini pun sudah disetujui dan selama hari pelaksanaan kegiatan, semua tamu akan menginap di Lotim. (rus)

Penerbitan Izin Tambang Galian C di Lobar Bakal Dihentikan Sementara

0
Rapat FLLAJ Lobar membahas persoalan galian C yang beroperasi di Lobar dan memberikan dampak negative bagi masyarakat di sekitar lokasi galian C. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penerbitan izin tambang galian C di Lombok Barat (Lobar) dan beberapa daerah akan dilakukan moratorium atau pemberhentian sementara. Langkah ini diambil karena banyaknya galian C di Lobar. Selain itu sebagai upaya penataan pengelolaan dari galian C ini. Sebab diduga banyak galian C beroperasi secara ilegal dan tak kantongi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin).

Persoalan galian C ini menjadi salah satu  yang dibahas dalam rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) yang dipimpin oleh Ketua FLLAJ sekaligus Penjabat (Pj) Kadishub Lobar Fathurrahman didampingi Kabid Perhubungan Darat Dishub Lobar, Shantia Sari Dewi, yang diadakan Jumat (31/2), akhir pekan kemarin. Dalam pertemuan itu berbagai pihak diminta informasi, pendapat dan masukan perihal galian C.

Di mana yang menyeruak dari berbagai masukan, diantaranya perihal izin yang belum jelas Andal Lalin-nya. Mengingat dampak galian C memicu kesukaan jalan kabupaten. Selain itu dampak polusi dan kecelakaan juga dipicu aktivitas pengangkutan galian C. Seperti kasus di Desa Mesanggok, yang menyebabkan warga menggelar aksi protes warga belum lama ini. Hal ini pun telah dilakukan penanganan oleh Pemkab Lobar.

Hal lain, mengenai banyak galian C yang tak berizin. Menurut data yang disampaikan DLH Lobar yang hadir dalam pertemuan itu, ada 22 lokasi berizin sedang-kan diduga terdapat puluhan yang belum mengantongi izin. Kemudian dalam proses izin, tanpa ada pemberitahuan pada masyarakat, sehingga aktivitas Galian C kerap kali diketahui setelah beroperasi.

Selain itu mengemuka agar warga yang ada di wilayah galian C itu diberikan kompensasi agar tidak saja mendapatkan dampak negatif dari aktivitas galian C tersebut. Lemahnya penanganan dari sisi penegakan hukum atau pidana tambang galian C ilegal ini juga menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut.

Atas berbagai persoalan ini, pihak FLLAJ pun menginisiasi perlu dibentuk semacam tim yang terdiri dari berbagai unsur untuk mengontrol dampak galian C. Mulai dari proses izin dengan menerbitkan Andal Lalin kemudian proses pengangkutan di lapangan.

Plt Kadishub Lobar Fathurrahman menyampaikan mengingat dampak dari aktivitas Galian C ini, maka perlu diperketat dari sisi perizinan. Terutama dari sisi kewenangan Dishub, dalam hal Andal Lalin. Sebab sejauh ini diakuinya pihaknya belum pernah diminta semacam kajian atau rekomendasi soal andal lalin izin galian C.

“Selama ini kami tidak pernah diminta untuk semacam kajian atau rekomendasi untuk Andal Lalin ini, padahal dampaknya sangat besar, merusak jalan kabupaten kita,” kata dia.

Izin memang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Namun tentu dari sisi dampak di kabupaten perlu menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Kabid Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan bahwa pihak DLHK provinsi berencana untuk moratorium izin galian C khusus di Lobar, Loteng dan Lotim. “Kita stop dulu izinnya, karena sudah terlalu banyak,”kata dia.

Pihaknya bersama Dinas ESDM pun akan melakukan kajian, kaitan dengan potensi cukup untuk berapa tahun, karena rata-rata cukup untuk tiap tahun. Sehingga langkah DLHK Provisi akan mengambil langkah menghentikan sementara izin tersebut. Sambil dilakukan penataan pengolaan galian C yang ilegal. Kaitan dengan Galian C ilegal, sesuai ketentuan bisa ditangani secara pidana oleh APH.(her)

KLU Ditarget 1.050 Hektare Areal untuk Padi Gogo

0
Ilustrasi Padi GOGO(ekbisntb.com/tanipedia.co.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditarget menjadi salah satu daerah penghasil padi Gogo mulai tahun 2025 ini. Padi yang identik dengan lahan kering ini dipandang menjadi salah satu alternatif untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan nasional selain jagung.

“Dari pusat kita sudah diarahkan untuk CPCL (pendataan calon petani calon lokasi) lahan kering. Ditarget sekitar 1.050 hektar (ha),” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU, Tresnahadi, S.Pt., Senin 3 Februari 2025.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, DKP3 KLU mengaku masih harus menunggu petunjuk teknis CPCL. Pasalnya, pelaksanaan program ketahanan pangan padi Gogo diperkirakan akan bersinggungan dengan pelaksanaan program ketahanan pangan jagung yang sedang berlangsung.

Tresnahadi juga memperkirakan target areal Padi Gogo tidak akan terpenuhi. Salah satu alasannya, masyarakat petani lahan kering diprediksi akan lebih banyak menanam jagung dengan tingkat keberhasilan tinggi.

Untuk diketahui, padi Gogo adalah padi yang ditanam di lahan kering dan hanya menggunakan air hujan sebagai sumber airnya. Padi jenis ini dikenal cocok ditanam di daerah yang kekurangan air atau tidak memiliki sistem irigasi yang baik.

Padi Gogo memiliki beberapa keunggulan, di antaranya, dapat ditanam di bekas lahan perkebunan, dapat ditanam di daerah bercurah hujan rendah, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pangan, dapat menjadi beras kesehatan untuk penderita diabetes, serta, untuk meningkatkan produksi padi Gogo, petani dapat menggunakan varietas unggul yang adaptif terhadap berbagai permasalahan di lahan kering.

“Kita akan usulkan (CPCL) sesuai fakta lapangan. Karena untuk jagung saja di luar eksisting, ditarget hampir 10.000 ha,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB terus berupaya mempertahankan eksistensi padi gogo di daerah ini. Penanaman padi gogo dikhususkan untuk lahan-lahan kering yang terdapat di beberapa wilayah di NTB, baik di Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Sekretaris Distanbun NTB, Ni Nyoman Darmilaswati mengatakan, para petani tetap mempertahankan varietas padi gogo agar tidak punah. Terlebih NTB memiliki sejarah yang panjang terkait kesuksesan padi gogo dalam mengentaskan kelapaaran di daerah ini.

“Kita tetap gencar untuk mempertahankan padi gogo ini jangan sampai punah. Dia tetap ada meskipun sekarang petani lebih suka tanaman (padi-red) Inpari 32, selera pasar yang ditanam biar laku teman-teman petani untuk menjual, namun pagi gogo tetap kami pertahankan,” kata Ni Nyoman Darmilaswati kepada Ekbis NTB, belum lama ini.

Dari data Distanbun NTB, hingga awal Desember 2024, realisasi penanaman padi gogo di NTB seluas 1.897 hektare dari target seluas 2.463 hektare. Varietas padi gogo paling banyak terdapat di Lombok Utara seluas 762 hektare, disusul Lombok Tengah 558 hektare dan Lombok Barat 420 hektare.

Provinsi NTB memiliki historis yang gemilang terkait dengan penanaman padi gogo. Produksi padi di NTB melonjak drastis setelah munculnya bencana kelaparan . Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan petani NTB menjadi salah satu penyumbang terbanyak swasembada beras pada 1984. Hal ini merupakan keberhasilan dari sektor pertanian yang membanggakan.

Sistem ini menjadi salah satu kebanggaan Gatot Suherman, Gubernur NTB pada saat itu. Lantaran keberhasilan swasembada pangan di NTB, Gatot Suherman ikut mendampingi Presiden RI kedua, Presiden Soeharto, untuk menghadiri undangan Food Agriculture Organization (FAO) di Roma.(ari/ris)

Inflasi NTB di Januari 0,68 Persen, Emas Perhiasan dan Cabai Rawit Beri Andil Dominan

0
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin saat menyampaikan berita resmi statistik, Senin 3 Februari 2025 (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi NTB sebesar 0,68 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,45. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yang terbesar yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,25 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, kelompok lainnya yang mempengaruhi inflasi yaitu kelompok pendidikan sebesar 3,82 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,05 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,12 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,05 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen.

“Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,29 persen,” kata Wahyudin saat menyampaikan berita statistik yang berlangsung di Kantor BPS NTB, Senin 3 Februari 2025.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2025 antara lain emas perhiasan, cabai rawit, akademi/perguruan tinggi, sigaret kretek mesin (SKM), minyak goreng dan belasan komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain tarif listrik, beras, tomat, angkutan udara, ikan laying dan lainnya.

Sedangkan dari bulan ke bulan atau month to month (m-to-m) Provinsi bulan Januari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,55 persen. Angka ini sekaligus menjadi deflasi terdalam selama 13 bulan terakhir di NTB. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi m-to-m pada Januari 2025, antara lain cabai rawit, cabai merah, terong, sawi hijau, tomat, jagung manis dan lainnya. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi m-to-m, antara lain tarif listrik, cumi-cumi, ikan laying, udang basah, angkutan udara, pisang, dan lainnya.

Wahyudin mengatakan, pada Januari 2025, seluruh wilayah IHK di Provinsi NTB yang berjumlah tiga kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Mataram sebesar 1,02 persen dengan IHK sebesar 106,29 dan terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 0,18 persen dengan IHK sebesar 106,83.(ris)

Dinsos Salurkan Logistik dan Kerahkan Tanaga

0
Petugas Dinas Sosial mengirimkan logistik ke korban banjir Bima (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Banjir bandang kembali melanda Kabupaten Bima, Minggu 2 Februari 2025 kemarin. Hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah Kecamatan Wera, Kabupaten Bima sekitar pukul 18.10 Wita dan diperparah dengan air dari arah pergunungan yang membawa material kayu dan batu meluap ke pemukiman warga.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr H. Ahsanul Khalik mengatakan, dari data yang diterimanya hingga Senin 3 Februari 2025 siang, sebanyak dua orang korban jiwa akibat longsor dan banjir. Sementara enam orang maish dalam proses pencarian. Terhadap bencana terbaru ini, Dinas Sosial langsung menyalurkan bantuan logistik kepada korban yang terdampak dan menerjunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

“Pengungsi sebanyak 99 jiwa. Ada 12 rumah yang rusak dan hanyut terbawa arus. Titik pengungsian di Mesjid Al Nujahidin Nangawera, ada sekitar 50 jiwa di sana, kemudian pengungsian tersebar di beberapa rumah penduduk atau kerabat,” kata Ahsanul Khalik kepada Ekbis NTB, Senin 3 Februari 2025.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu Tagana Kabupaten Bima telah melakukan asesmen dan pemantauan jumlah korban terdampak, kemudian mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada. Tagana juga tetap melakukan koordinasi dengan camat, kapolsek dan kepala desa, Dinsos Kabupaten Bima serta koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima.

“Tim di lapangan juga melakukan proses pencarian korban hanyut enam orang Desa Nangawera bersama Tim SAR, Tagana, TNI, Polri, BPBD, Pol PP serta dibantu warga,” ujarnya.

Adapun bantuan awal yang telah didistribusikan berupa nasi bungkus. Selanjutnya pada Senin 3 Februari 2025 pagi diberangkatkan sejumlah logistik untuk korban banjir berupa 40 buah kasur, 80 lembar selimut, 40 paket family kit, 20 paket peralatan dapur, 40 paket Kidware, tujuh buah tenda keluarga, 350 paket makanan siap saji, serta 40 paket makanan anak.

“Untuk kebutuhan beras, akan dihitung di lokasi oleh personil (Staf dan Tagana) yang turun ke lapangan,” terangnya.

Berdasarkan laporan BPBD NTB, daerah yang terdampak banjir di Bima meliputi Kecamatan Wera dan Ambalawi. Di Kecamatan Wera, desa yang terdampak meliputi Desa Nanga Wera, Desa Wora dan tanah longsor di Desa Nunggi. Sementara Kecamatan Ambalawi terdapat di Desa Mawi, Desa Nipa dan Desa Talapit.(ris)

Meningkat, Penerimaan DBHCHT Lombok Tengah 2025

0
Lendek Jayadi(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, menyatakan jumlah penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di 2025 meningkat bila dibandingkan dengan DBHCHT di 2024.

“Penerimaan DBHCHT 2025 ini meningkat Rp70 miliar dari sebelumnya Rp69 miliar di 2024,” kata Asisten II Setda Lombok Tengah Lendek Jayadi di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan peningkatan ini memang tidak terlalu banyak, namun tidak terlalu jauh dengan penerimaan DBHCHT Kabupaten Lombok Timur, karena produksi tembakau di Lombok Tengah cukup banyak atau hampir sama dengan Kabupaten Lombok Timur.

“Luas tanam tembakau di Lombok Tengah itu bisa mencapai 14 ribu hektare,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan jumlah penerimaan DBHCHT di 2025 ini setelah pemerintah daerah mengajukan data produksi dan luas lahan tembakau di Lombok Tengah kepada Kementerian Pertanian, sehingga ada informasi diberikan peningkatan jumlah penerimaan DBHCHT.

“Yang jelas DBHCHT tahun ini ada peningkatan, meskipun tidak signifikan,” katanya.

Ia mengatakan penggunaan DBHCHT itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yakni minimal 50 persen untuk bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan.

“Kemudian untuk peningkatan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) para petani tembakau serta peningkatan produktivitas hasil produksi tembakau,” katanya.

Selain itu, DBHCHT tersebut digunakan untuk pembinaan lingkungan sosial dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yakni pemberantasan rokok ilegal.

“Penggunaan tetap mengacu pada aturan yang telah ditentukan,” katanya. (ant)

Dewan Dorong Parkir di CFD Gunakan Karcis

0
Misban Ratmaji(ekbisntb.com/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksanaan CFD (Car Free Day) di sepanjang Jalan Udayana, Mataram  menjadi ajang berkumpulnya warga yang seringkali menyebabkan masalah terkait parkir. Dalam kegiatan CFD, munculnya kantong parkir liar di tepi jalan menjadi hal yang cukup meresahkan.

Tak hanya itu, keberadaan parkir liar ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan pengelolaan dan kemana perginya uang hasil retribusi parkir tersebut. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mendorong Pemkot Mataram menertibkan sistem parkir selama CFD berlangsung.

Sebab, salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keberadaan petugas parkir yang tidak teridentifikasi dengan jelas. Selain itu, banyak parkir liar yang memungut retribusi tanpa pengawasan yang memadai. Menurut Misban, parkir di pinggir jalan tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan adalah menyediakan tempat parkir yang lebih teratur dan jelas.

“Tempat parkir yang disediakan harus ada petugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu memberikan identitas yang jelas kepada petugas parkir, seperti halnya petugas di pasar atau petugas pemungut sampah harian,” ujar Misban.

Dia menyarankan agar diterapkan sistem karcis bagi para pengendara yang parkir di tempat yang sudah disediakan khusus selama CFD. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar yang terjadi. Selain itu, petugas parkir juga akan diberikan pelatihan dan identitas yang jelas, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Menurut politisi Hanura ini, retribusi parkir di CFD terkesan dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai. Padahal, potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar. Oleh karena itu, sistem yang lebih tertib dan transparan perlu segera diterapkan agar tidak ada lagi pembiaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

“Sistem karcis ini akan diterapkan, dan petugas tidak akan lagi diberi target jumlah retribusi yang harus dikumpulkan dalam sehari. Ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas pelayanan dan tertibnya sistem parkir yang diterapkan,” tambah Misban.

Pemkot juga disarankan menambahkan teknologi berupa barcode atau sistem digital lainnya untuk mempermudah proses parkir dan memastikan pembayaran dilakukan dengan benar. (fit)

HIPMI Siap Bersinergi, Membangun NTB

0
Ismed Maulana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pemerintahan baru di NTB yang dipimpin oleh gubernur terpilih, Lalu Iqbal. Ketua BPD HIPMI NTB, Ismed Maulana menegaskan bahwa, HIPMI siap bersinergi dengan pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota guna mendorong pertumbuhan wirausaha dan perekonomian daerah.

Saat ini, HIPMI NTB memiliki sekitar 700 anggota yang terdiri dari pengurus BPD dan 10 BPC yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Jika dihitung berdasarkan omzet bisnis rata-rata, setiap anggota HIPMI memiliki omzet sekitar Rp1 miliar, maka total perputaran ekonomi di dalam HIPMI NTB mencapai sekitar Rp700 miliar.

“Ada juga anggota yang omzetnya sampai puluhan miliar. Ini menurut saya potensi besar kita sama sama menguatkan sinergi untuk ekonomi daerah kita ini,” ujarnya.

Karena itu, HIPMI mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pengusaha muda di NTB, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbankan harus lebih terbuka dan mempermudah akses KUR, misalnya dengan plafon Rp500 juta agar pengusaha bisa menguatkan modalnya.

Selain itu, HIPMI NTB juga berharap kepada kepala daerah terpilih untuk menghadirkan regulasi yang mendukung iklim usaha yang lebih baik. Ismet mencontohkan para pengusaha ternak di Pulau Sumbawa yang setiap tahun mengirimkan sapi ke Jabodetabek menjelang Iduladha. Ia berharap proses perizinan pengiriman ternak dapat dipermudah selama syarat kesehatan dan legalitasnya terpenuhi.

“Kalau sapinya sehat, hasil ternak sendiri, dan izinnya ada, jangan dipersulit. Yang penting jangan sapi curian. Ya dibantu lah jangan terlalu berat izin-izinnya harus dipenuhi baru dikasi keluar. Para pengusaha ini membawa uang masuk ke NTB, jadi regulasi harus mendukung, bukan malah menghambat,” tegasnya.

Lebih lanjut, HIPMI NTB berkomitmen untuk memperbanyak sosialisasi tentang kewirausahaan agar lebih banyak anak muda yang tertarik menjadi pengusaha. Selain itu, HIPMI juga akan membuka akses dengan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan pengembangan usaha di NTB, terutama di sektor pertanian, pariwisata, pertambangan, dan kelautan.

“NTB ini adalah miniatur Indonesia. Potensinya luar biasa di berbagai sektor. Kami berharap pemerintahan baru dapat lebih aktif mendorong dinas terkait seperti koperasi, perdagangan, dan perindustrian agar bisa bersinergi dengan HIPMI untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di NTB. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, ayo kita sinergi,” katanya.

HIPMI NTB juga siap berkolaborasi dengan Pemprov kapan pun diperlukan dalam hal diskusi, informasi, dan strategi pengembangan kewirausahaan. Diharapkan ada niat serius dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dan kuantitas wirausaha di NTB, karena dengan niat yang kuat, maka program-program yang mendukung pertumbuhan usaha pasti akan hadir.

“Kami butuh ruang komunikasi yang terbuka dengan Pemprov agar kita bisa bersinergi. HIPMI NTB siap mendukung pemerintahan baru untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Ismed.(bul)

Pengecer di Mataram Masih Layani Penjualan LPG 3 Kg

0
Salah satu pangkalan LPG 3 Kg di Kota Mataram, terlihat masih tidak dijumpai antrean pembelian seperti di beberapa daerah lainnya di Indonesia, pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian LPG subsidi ini(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah pemberlakukan kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 Kg per 1 Februari 2025, tidak ditemukan terjadi antrean panjang pembelian LPG subsidi di pangkalan-pengkalan resmi, seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil pantauan Ekbis NTB, di beberapa pangkalan dan kios pengecer LPG 3 Kg di Kota Mataram, Senin, 3 Februari 2025, penjulan LPG 3 Kg masih berjalan normal, seperti biasanya. Baik di pangkalan, maupun kios pengecer.

Ditingkat pengecer, masyarakat masih bisa membeli LPG 3 Kg, tanpa harus antre. Dan stok LPG 3 Kg ini juga masih tersedia.

Sejumlah pengecer gas LPG 3 Kg tidak setuju dengan aturan baru yang ditetapkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi penjualan gas subsidi hanya boleh di pangkalan resmi.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberlakukan kebijakan penjualan LPG 3 Kg hanya boleh dilakukan sampai tingkat pangakalan resmi. Kebijakan sudah diterapkan per 1 Februari 2025.

Menanggapi kebijakan baru Kementerian ESDM ini, para pengecer LPG 3 Kg mengeluhkan dampak kedepan dari aturan tersebut. Diantara dampak tersebut, misalnya, omzet pengecer akan berkurang. Apalagi, kios pengecer yang hanya menjual LPG 3 Kg saja.

Termasuk juga, dampak kesulitan masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 Kg, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di lokasi yang agak jauh dari pangkalan. Sementara itu, pemerintah berdalih bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali.

“Kalau saya sih tidak setuju karena lumayan untuk nambah pemasukan kita sebagai pedagang ecer,” ujar Nurkimah, salah satu pengecer LPG 3 Kg, di Karang Tapen, Kota Mataram, kepada Suara NTB, Senin, 3 Februari 2025.

Nurkimah berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, karena keberadaan pengecer membantu mempermudah masyarakat mendapatkan LPG 3 Kg tanpa harus pergi ke pangkalan.

“Kalau tidak ada kios terdekat, masyarakat yang rumahnya jauh dari pangkalan resmi akan semakin sulit mendapatkan gas LPG,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu pangkalan LPG di Abian Tubuh Baru, Kota Mataram, Sahdi, mengungkapkan, bahwa pasokan gas di pangkalannya cukup stabil. Ia mengakui bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada pengecer, namun menurutnya kelancaran distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan harga.

“Sejauh ini distribusi masih aman dan lancar, tapi saya kurang setuju dengan peraturan baru larangan penjualan gas LPG ecer ini. Karena sebenarnya, kuncinya itu ketika barang tetap ada, pasokan dari Pertamina tetap stabil, harga nggak akan melambung,” jelas Sahdi.

Sahdi menambahkan, persediaan gas di pangkalannya saat ini cukup tersedia, karena sudah ada jatah mingguan dari Pertamina. Harga jual LPG saat ini Rp16.500 per tabung, hingga Rp17.000 per tabung. Kemudian kios/pengecer LPG 3 Kg akan menjualnya kembali dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung.

“Saya lebih setuju dengan kebijakan sebelumnya. Boleh jual LPG di kios dan pangkalan. Karena akan memudahkan masyarakat mendapatkan LPG 3 Kg. kasian juga kalau masyarakat yang lokasi rumahnya jauh, atau yang tinggal di pelosok. Sampai saat ini stok dan harga masih aman-aman saja,” tandasnya.(Don)

Gubernur Terpilih, FWE dan Stakeholder Komitmen Mengembangkan Pariwisata NTB

0
Gubernur NTB terpilih, Lalu. Iqbal bersama Kepala BI NTB, Berry A Harahap saat bersama dalam diskusi tentang pariwisata NTB yang digelar FWE NTB di UIN Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030, H Lalu Muhammad Iqbal membahas masa depan pariwisata daerah ini kedepannya, bersama para praktisi, akademisi, dan Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Nusa Tenggara Barat.

FWE NTB dan para pelaku pariwisata di NTB menggagas digelarnya diskusi santai dengan kepala daerah terpilih, Lalu. Iqbal. Ide berdiskusi dengan tema “Pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan” berangkat dari kekhawatiran kemunduran sektor pariwisata NTB. Karena sektor ini menjadi salah satu sektor potensial pembentukan struktur ekonomi daerah. Dikhawatirkan sektor ini tidak serius digarap dan masa depannya abu-abu.

Gayung bersambut, diskusi masa depan pariwisata NTB ini disambut sangat positif oleh Gubernur NTB terpilih, Lalu. Iqbal. Dalam diskusi dengan seluruh stakeholder di UIN Mataram, Minggu, 2 Februari 2025, calon orang nomor satu di NTB ini menegaskan komitmennya membangun sektor pariwisata dengan fokus pada kualitas dan berkelanjutan.

“Pentingnya pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang berdampak minimal terhadap aspek sosial dan lingkungan,” ungkapnya.

Hadir pada diskusi ini, puluhan pelaku pariwisata, ketua asosiasi sektor pariwisata, general manager hotel, Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap hingga stakeholder terkait lainnya. Tampil sebagai moderator Dekan FEBI UIN Mataram Prof Riduan Mas’ud dan Rektor UIN Mataram Prof H Masnun diwakili WR III Prof H Abdullah Acim membuka resmi FGD pariwisata ini.

Menurut Lalu Iqbal, meskipun banyak visi dan misi yang telah disampaikan selama kampanye, keberlanjutan pariwisata harus menjadi prioritas utama.

“Kami lebih memilih untuk fokus pada quality tourism. Pariwisata yang tidak hanya mendatangkan banyak wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Gubernur NTB terpilih pada Pilkada serentak pada 26 November 2024 lalu itu, menambahkan bahwa sejak dinyatakan terpilih versi quck count atau hitung cepat, ia telah melakukan pemeriksaan kondisi birokrasi di NTB untuk memastikan kelancaran implementasi program-program pariwisata.

“Sudah hampir dua bulan kami melakukan medical check-up terhadap kondisi birokrasi NTB, dan tim kami akan segera melakukan audit untuk perbaikan. Birokrasi yang ramping dan kuat sangat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan cepat,” jelasnya.

Salah satu langkah awal yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB adalah menyelesaikan tumpang tindih antara Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan Dinas Pariwisata. Lalu Iqbal menegaskan bahwa BPPD harus memiliki karyawan profesional dan transparansi dalam promosi, sementara Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang mendukung sektor ini.

“Kerja sama antara pemerintah dan pelaku pariwisata harus menjadi mitra yang sejajar. Tidak hanya pemerintah yang mengatur, tapi juga pelaku pariwisata yang dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali program-program pariwisata yang telah ada, seperti MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibitions) dan sport tourism, termasuk event-event seperti triathlon, off-road, serta pengembangan fasilitas liburan keluarga seperti hutan mini.

Lalu Iqbal menyatakan bahwa, meski tantangan besar dihadapi, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata unggul dengan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan NTB akan semakin berkembang sebagai tujuan pariwisata yang unggul dan berkelanjutan, membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

“Komitmen kami adalah menyelesaikan masalah satu per satu dengan niat baik. Kami percaya, jika niat baik sudah ada, hasil yang maksimal akan tercapai,” tutup Lalu Iqbal.

Perwakilan FEW NTB, Ahmad Yani menyampaikan, FGD berawal dari adanya perhatian serius para pelaku pariwisata di NTB terkait, akan dibawa ke mana arah pariwisata NTB di tangan kepala daerah di NTB yang baru.

“Dengan FGD ini, para pelaku pariwisata bisa menyampaikan uneg-uneg dan harapan kepada kepala daerah yang baru dalam memajukan dan mengembangkas sektor pariwisata NTB tidak abu-abu, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya,” tandasnya.(bul)