Beranda blog Halaman 404

Pertamina Patra Niaga dan 10 Ribu Lebih Mitra Grab Kolaborasi Dukung Digitalisasi Distribusi LPG di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga dan 10 Ribu Lebih Mitra Grab Kolaborasi Dukung Digitalisasi Distribusi LPG di NTB

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berinovasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan energi bagi masyarakat, salah satunya LPG. Hal ini salah satunya terlihat dengan dilaksanakannya program kerjasama Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Grab untuk mendukung digitalisasi distribusi LPG di NTB.

Kamis 16 Oktober 2025, program kerjasama Pertamina Patra Niaga dan Grab ini diluncurkan bertempat di SPBU 54.833.07 Rintam, Lombok Barat. Hadir pada kegiatan peluncuran program, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Mitra Grab NTB, dan Sales Area Manager (SAM) NTB Pertamina Patra Niaga beserta tim. Pada acara peluncuran, Sales Area NTB memaparkan program kerjasama digitalisasi distribusi LPG di NTB yang dilaksanakan melalui kanal _Pertamina Delivery Service_ via Call Center 135 (PDS 135) yang ditutup dengan seremonial _launching program_ yang ditandai dengan pemotongan pita dan pengiriman perdana 10 tabung Bright Gas 5,5 kg melalui aplikasi PDS X Grab.

“Alhamdulillah Provinsi NTB sudah _launching_ program _trade in_ LPG pada awal Oktober lalu bersama Pertamina dan baru pertama kali di Indonesia. Pada program tersebut, ASN khususnya golongan 3 dan 4 kita wajibkan untuk mengganti penggunaan LPG bersubsidi 3 kg ke LPG non subsidi Bright Gas. Nah, dengan adanya program digitalisasi PDS 135 ini, ASN nantinya akan sangat terbantu melalui pengiriman langsung Bright Gas oleh mitra Grab,” terang Jamaluddin, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Pada kesempatan yang sama, SAM NTB Pertamina Patra Niaga, Dany Hutama Aji menyampaikan dengan kolaborasi ini masyarakat akan lebih mudah mendapatkan Bright Gas melalui aplikasi PDS 135 berkolaborasi dengan Grab. “Sampai dengan Desember nanti, Pertamina akan memberikan promo bagi rekan-rekan mitra Grab dengan pengiriman Bright Gas yang cukup tinggi akan diberikan E-Voucher BBM senilai 5 juta rupiah. Semoga program ini menjadi penyemangat dan berjalan dengan baik serta kami tentunya harapkan dukungan pemerintah, mitra Grab dan mitra Pertamina, Hiswana Migas agar konsumen mendapatkan nilai tambah melalui inovasi pelayanan ini,” terang Dany.

_Pertamina Delivery Service_ sendiri merupakan layanan pesan antar produk Pertamina, baik BBM maupun LPG yang bisa diakses melalui Pertamina Call Center 135 atau aplikasi MyPertamina. Layanan ini bertujuan memudahkan konsumen yang membutuhkan produk Pertamina tanpa harus pergi ke SPBU atau toko, terutama saat darurat kehabisan bahan bakar di perjalanan atau memerlukan tabung gas di rumah.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, Pertamina dalam perjalanannya berkomitmen memberikan kualitas dan layanan terbaik bagi masyarakat. “Dengan adanya inovasi layanan ini, semoga dapat semakin mempermudah dan mendekatkan masyarakat dengan produk Pertamina, dalam hal ini LPG. Masyarakat pengguna LPG Bright Gas tidak perlu repot keluar rumah untuk mendapatkan LPG, cukup duduk dan menunggu di rumah, LPG akan langsung diantar oleh mitra Grab dengan aman dan nyaman,” tutup Ahad.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135 (Call Center Pertamina).(bul)

GM PLN UIW: Investasi Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan Sangat Terbuka di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLTS Sengkol, 7 Megawatt adalah salah satu investasi dibidang energi kelistrikan yang ramah lingkungan

Lombok (ekbisntb.com) – General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB), Sri Heni Purwanti, menyatakan peluang investasi di bidang pembangkit listrik ramah lingkungan di NTB masih sangat terbuka lebar. NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Sri menjelaskan, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2034, porsi EBT di NTB ditargetkan mencapai 25,19 persen dari total bauran energi. Saat ini, kontribusi EBT terhadap sistem kelistrikan NTB baru sekitar 5 persen atau setara 22 megawatt (MW) dari total kapasitas daya listrik yang mencapai 401 MW.

“Target 25 persen ini merupakan komitmen PLN untuk mendukung transisi energi bersih. Sekarang baru sekitar 5 persen, tetapi potensinya besar karena wilayah NTB memiliki tingkat paparan sinar matahari yang tinggi terutama untuk PLTS,” jelas Sri Heni, Jumat, 17 Oktober 2025.

Ia menyebut, sebagian besar kontribusi EBT di NTB berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di beberapa titik strategis, seperti PLTS Sengkol, Sambelia, dan Pringgabaya. Dari ketiga lokasi tersebut, PLTS Sengkol menjadi salah satu yang terbesar dengan kapasitas sekitar 5,4 MW.

“Melalui PLTS Sengkol dan beberapa pembangkit lainnya, PLN berupaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon. Ini menjadi simbol nyata bahwa NTB berperan penting dalam mendukung agenda energi hijau nasional,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan pembangkit listrik EBT di NTB tidak hanya dilakukan oleh PLN, tetapi juga terbuka bagi kerja sama dengan investor dan anak perusahaan PLN lainnya. Semua proses investasi, katanya, dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang transparan dan sesuai ketentuan PLN pusat serta Kementerian ESDM.

“Kesempatan investasi sangat terbuka, baik untuk kerja sama dengan PLN maupun melalui mekanisme Independent Power Producer (IPP). Semua dilakukan melalui proses lelang agar transparan dan memberikan peluang yang sama bagi investor,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu proyek pengembangan EBT yang sedang dalam tahap perencanaan adalah PLTS Tambora, yang saat ini masih dalam proses penyusunan rencana kerja. Selain itu, PLN juga terus memperluas inisiatif penggunaan co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil.

“Transformasi menuju energi bersih ini bukan hanya komitmen nasional, tapi juga kebutuhan masa depan. Dunia sedang bergerak ke arah energi rendah karbon, dan PLN ingin berada di garis depan perubahan itu,” kata Sri Heni.

Selain aspek lingkungan, kehadiran pembangkit listrik EBT juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam proses pembangunan maupun pengoperasian pembangkit, PLN melibatkan tenaga kerja lokal dan melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kesejahteraan warga.

“Manfaatnya bukan hanya untuk pasokan energi, tapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Ini bagian dari tanggung jawab sosial PLN,” tambahnya.

Sri menegaskan, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik di NTB melalui pengelolaan sistem kelistrikan yang efisien dan aman. Dari total daya mampu 401 MW, beban puncak pemakaian listrik di NTB baru sekitar 360 MW, sehingga masih terdapat cadangan daya sekitar 40 MW.

“Artinya sistem kelistrikan kita aman. Cadangan daya ini penting untuk menjaga keandalan pasokan, agar pelanggan tetap mendapat listrik yang andal meskipun ada gangguan di salah satu pembangkit,” jelasnya.

Dengan perluasan investasi EBT, PLN NTB diharapkan dapat menjadi daerah percontohan energi hijau di kawasan timur Indonesia.(bul)

 

Penertiban PKL di Bahu Jalan, Relokasi Masih Jadi Kendala

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PKL yang masih menggunakan trotoar di Jalan Adi Sucipto, Jumat (Ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram mengaku telah melakukan penertiban terhadap sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan. Namun, keberadaan PKL di lokasi-lokasi terlarang masih banyak ditemukan karena proses relokasi yang belum rampung.

Penertiban dilakukan di beberapa titik, seperti kawasan bawah Tembolak Jalan Lingkar Selatan Jempong Baru, trotoar Jalan Udayana, serta Jalan Adi Sucipto di depan eks Bandara Selaparang.

Kasat Pol PP Kota Mataram, H. Irwan Rahadi menjelaskan, langkah penertiban ini diambil demi menjaga keselamatan para PKL, kelancaran arus lalu lintas, serta keindahan kota.

“Penertiban ini bukan untuk mematikan usaha warga, tapi demi keamanan mereka juga. Kami tidak ingin terjadi kecelakaan karena lapak berada di badan jalan. Selain itu, kami juga ingin menjaga agar wajah kota tetap rapi,” ujarnya, Jumat 17 Oktober 2025.

Meski begitu, Irwan mengakui bahwa upaya relokasi PKL masih terkendala karena pemerintah kota masih menyiapkan lokasi alternatif yang layak. Ia berharap pemerintah tetap memberikan fasilitas agar roda perekonomian masyarakat, khususnya para PKL, tetap berjalan.

“Kami sedang menyiapkan lokasi relokasi. Kami juga tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta menyediakan fasilitas agar PKL bisa tetap berjualan,” tambahnya.

Irwan juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah dan para PKL agar tidak terlalu kedepan menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan.

Ia mengungkapkan, salah satu titik yang sangat disorot adalah kawasan bawah Tembolak, yang menurutnya tidak layak dijadikan lokasi berjualan karena merupakan pintu masuk kota yang menjadi ikon keindahan Mataram.

“PKL di bawah Tembolak sebenarnya tidak boleh, karena itu adalah gerbang kota. Tapi kami tetap akan patroli dan bantu menertibkan. Minimal, jangan sampai lapak mereka terlalu menjorok ke badan jalan,” jelasnya.

Terkait kawasan perbatasan seperti Jalan Lingkar Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat, Irwan menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi telah dilakukan. Namun, penertiban sering kali tidak berjalan optimal karena perbedaan kewenangan.

“Kadang kami dari Pemkot sudah menertibkan, tapi dari Pemkab Lobar belum, karena itu wilayah perbatasan. Namun koordinasi sebelumnya sudah dilakukan,” katanya.

Menanggapi isu bahwa pemerintah melarang PKL berjualan di samping trotoar, Irwan membantah hal tersebut. Ia menegaskan tidak ada larangan total, hanya upaya penataan agar keberadaan PKL tetap tertib dan tidak mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas umum.

“Tidak ada larangan. Kami hanya ingin semuanya tertata dengan rapi dan tidak mengganggu pejalan kaki,” tutup Irwan. (pan)

Penerapan KRIS, Pasien Berpotensi Menumpuk di IGD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati. (Ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memicu kegelisahan bagi rumah sakit. Kebijakan ini berpotensi merugikan fasilitas kesehatan. Konsekuensi lainnya pasien akan menumpuk di instalasi gawat darurat, karena tidak mendapatkan ruang perawatan.

Direktur Rumah Sakit H. Moh. Ruslan (dulu,RSUD) Kota Mataram, dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati menegaskan, pada prinsipnya managemen RS. H. Moh. Ruslan siap menerapkan kebijakan pemerintah dengan segala ketentuannya. Dari sisi bangunan beserta fasilitasnya telah disiapkan. Seperti pembagian kamar, fasilitas kamar mandi, dan lain sebagainya. “Kalau kita siap dengan segala ketentuannya,” kata dr. Eka ditemui pada, Jumat 17 Oktober 2025.

Penerapan kelas rawat inap standar sebenarnya akan menjadi beban bagi rumah sakit, karena mengubah fisik bangunan. Khusus rumah sakit yang belum selesai bangunan fisiknya perlu mengubah ruangan. Sementara, pemerintah tidak memberikan subsidi atau bantuan ke rumah sakit untuk mengubah desain bangunan. “Jadi banyak rumah sakit belum ada kamar mandi di dalam dan ukuran tidak sesuai. Mengubah struktur ruangan agak sulit,” jelasnya.

Regulasi ini penanganan pasien berpotensi merugikan rumah sakit. Hal ini disebabkan kata Eka, jumlah pasien yang ditampung dalam satu kamar berkurang dari sebelumnya lima menjadi empat pasien. Permasalahan lainnya, pasien akan menumpuk di instalasi gawat darurat karena tidak mendapatkan kamar.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi NTB mengatakan, rumah sakit pemerintah maupun swasta harus bersiap-siap menerima komplain dari keluarga pasien. “Pokoknya siap-siap terima komplain dari keluarga pasien sudah. Pasti rumah sakit saja yang jadi sasaran kemarahan masyarakat,” katanya.

Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencari formulasi. Informasi terbaru kata Eka, rumah sakit akan diminta menerapkan sebagai KRIS dan sistem kelas seperti saat ini. Resikonya masyarakat akan kebingungan memilih layanan kesehatan di rumah sakit. “Sebenarnya aturan ini masih abu-abu, tetapi kita lihat saja kedepannya,” demikian kata dr. Eka. (cem)

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Kini Meroket Rp78.000/Gram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Kini Meroket Rp78.000/Gram

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, terus mengalami kenaikan sejak 11 Oktober 2025.

Kini, harga emas tersebut meroket Rp78.000, dan dijual dengan harga Rp2.485.000 dari awalnya Rp2.407.000 per gram.

Untuk harga jual kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp2.334.000 per gram, serta dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.292.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.485.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.910.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.340.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.200.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp24.345.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp60.737.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp121.395.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp242.712.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp606.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.212.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.425.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

KKP Tawarkan Konsep “Waterfront City” Integrasikan Tata Ruang Pesisir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KKP Tawarkan Konsep "Waterfront City" Integrasikan Tata Ruang Pesisir

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan konsep waterfront city sebagai upaya mengintegrasikan tata ruang laut dan darat guna menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP Kartika Listriana menyebutkan keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut dimaksudkan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan serta menciptakan efisiensi investasi.

“Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, KKP akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi. Lokasi tersebut mencakup kawasan Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang dan Surabaya,” kata Kartika dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Dia menekankan hal itu dalam pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.

Pertemuan itu bersamaan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 KKP.

Kartika menyampaikan pengembangan waterfront city bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata dan komersial, meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan ekosistem, serta menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat.

“Waterfront city ini diselaraskan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru-terbarukan dan program penurunan emisi kota melalui transformasi kawasan urban pesisir,” ujar Kartika.

Dikatakan selain integrasi antara darat, laut dan pulau kecil sebagai prasyarat utama pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, diperlukan juga penguatan jejaring dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi/akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pesisir khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ruang laut.

“Pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis namun juga inklusif, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan tata ruang laut di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan. Salah satunya, Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah masuk tahap pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan direncanakan akan ditetapkan pada Desember 2025.

Tidak hanya itu, KKP juga telah menyelesaikan beberapa rencana zonasi di antaranya 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

Integrasi penataan ruang laut yang dicanangkan dalam One Spatial Planning Policy ini menjadi salah satu bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usia ke-26 tahun untuk menyelaraskan pembangunan, menghindari tumpang tindih kebijakan, memberikan kemudahan investasi sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan. (ant)

Siasati Pemangkasan TKD, Komisi I Minta TPP dan Anggaran Rapat Dirasionalisasikan

Penulis
Marham
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Menyikapi kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diminta melakukan rasionalisasi terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak begitu urgent atau kurang mendesak.

Termasuk pos anggaran belanja pegawai yang mengedot anggaran cukup besar. Di antaranya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta anggaran makan minum untuk rapat-rapat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Ahmad Syamsul Hadi, di Praya, Kamis (16/10/2025).

Dikatakannya, kebijakan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat tersebut jangan sampai mengganggu atau menghambat implementasi program atau kegiatan yang sifatnya urgent atau mendesak. Terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Apakah itu infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

Maupun program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Bahwa masih banyak pos anggaran program yang bisa dirasionalisasikan atau ditunda pelaksanaan programnya, untuk memastikan program yang bersifat urgent dan mendesak bisa tetap dilaksanakan.

Seperti TPP, mungkin tidak dipotong semuanya. Tapi dipotong setengahnya. Dari yang Rp 6 juta misalnya, jadi Rp 3 juta. Kemudian ada anggaran makan minum untuk rapat-rapat.

“Bila perlu kita rapat cukup dengan air putih saja. Tidak perlu ada snack-nya. Bisa kita nakil (bawa bekal dari rumah) kok,” ujarnya.

Terpenting program untuk kepentingan publik tidak terganggu. Sehingga apa yang sudah diprogramkan dan menjadi target capaian program di tahun 2026 mendatang bisa tercapai. Tidak terganggu karena persoalan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat yang memang cukup besar untuk ukuran Loteng mencapai Rp 383 miliar.

“Ini semua bentuk pengorbanan kita sebagai abdi Negara kepada masyarakat. Bahwa kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas untuk dijawab dan diselesaikan,” tegas Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini.

Dengan kata lain apa yang harus dituntaskan, selesaikan tahun itu juga. Jadi anggaranya jangan dikurangi. Apakah itu pembangunan jalan, jembatan maupun program yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.

Sementara sesuatu yang masih bisa ditunda tidak masalah ditunda untuk sementara waktu. Sembari ketersediaan anggaran.

“Kebijakan pemangkasan TKD ini mau tidak mau membuat kita harus mengencangkan ikat pinggang. Merasionalisasikna anggaran-anggaran yang tidak begitu urgent. Dengan memprioritaskan anggaran untuk program yang urgent. Tapi itu semua untuk kepentingan publik,” tandasnya. (kir)

Pertanyakan Penggunaan ADD Warga Batutulis Segel Kantor Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Puluhan warga Desa Batutulis Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) yang menamakan diri Aliansi Warga Batutulis Menggugat, Kamis (16/10/2025), menyegel kantor desa setempat. Aksi penyegelan terjadi setelah dialog antara warga dengan Kepala Desa (Kades) Batutulis tidak menghasilkan kesepahaman terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa. Akibatnya, pelayanan masyarakat di kantor desa terhenti total.

Sebelumnya, di bawah Koordinator aksi Abdul Qodir Jaelani, warga menggelar aksi damai di halaman kantor Desa Batutulis sebagai bentuk protes terhadap sistem pemerintahan desa yang dinilai amburadul. Termasuk dalam hal penggunaan anggaran desa sejak tahun 2019 hingga 2025 yang dinilai tidak transparan.

Tidak hanya itu, banyak program maupun janji kampanye kepala desa yang sampai saat ini belum terealisasikan. Padahal, masa jabatan kepala desa bakal segera berakhir di tahun 2026 mendatang. Sehingga warga kemudian datang untuk meminta penjelasan terkait persoalan-persoalan tersebut. Awalnya, aksi berjalan tenang.

Namun setelah diskusi berlangsung, jalanya aksi kemudian memanas. Pasalnya, warga tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh kepala desa terkait aspirasinya. Padahal kepala desa sudah berusaha menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan dari warga.

Warga yang mulai tidak terkendali kemudian bergerak melakukan penyegelan terhadap kantor desa. Aparat kepolisian dibantu anggota Sat Pol PP Loteng sempat berusaha mencegah aksi penyegelan. Namun hal itu tidak membuat warga surut. Menggunakan papan dan bambu, pintu kantor desa pun disegel.

Usai penyegelan situasi perlahan bisa dikendalikan aparat kepolisian. Warga juga perlahan mulai membubarkan diri setelah berhasil menyegel kantor desa. Hingga siang, kepala desa dan apara desa serta personel Sat Pol PP tetap bersiaga di kantor desa.

Untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu, kepala desa bersama perangkat desa setempat kemudian membuka sebagain segel kantor desa. “Untuk hari ini (Kamis kemarin) pelayanan di kantor desa dipastikan terhenti. Tetapi untuk selanjutnya, pelayanan tetap akan berjalan,” tegas Kepala Desa Batutulis Muksin Ghazi, S.Pd.

Terkait aspirasi dan tuntutan warga, ia mengatakan kalau pihaknya sudah sangat transparan dalam mengelola dan menggunakan anggaran desa. Hampir setiap tahun, Inspektorat Loteng turun melakukan audit. Bahkan sejak tahun 2023 lalu, dalam setahun Inspektorat Loteng sampai dua kali melakukan audit.

Hasilnya, sejauh ini semua berjalan baik. Soal kemudian banyak program atau janji kampanye yang belum terlaksana, pihaknya mengaku sudah berupaya maksimal. Tetapi tentu belum bisa semua dijawab. Karena desa juga dihadapkan dengan banyak keterbatasan.

Pun demikian pihaknya mempersilakan warganya jika memang belum puas, terutama terkait pengelolaan anggaran desa untuk menempuh jalur-jalur yang ada. Terpenting jangan mengganggu proses pelayananan di kantor desa.

“Yang jelas kita selama ini sudah berupaya maksimal menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (kir)

Kepala Diskominfotik Sebut Pergeseran Anggaran untuk Program Strategis dan Mendesak

Penulis
Marham
-
0
0-0x0-0-0#

Lombok (ekbisntb.com) –

Dua kali pergeseran anggaran yang terjadi di Pemprov NTB sudah sesuai aturan. Sasaran pergeseran ini menyangkut pada program strategis dan mendesak.

“Kalau bicara mengenai pergeseran anggaran, itu sudah terjadi sejak Covid 19. Dalam satu tahun APBD malah dapat dimungkinkan lebih dari dua kali,” kata Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Yusron Hadi melalui siaran persnya, Jumat, 17 Oktober 2025.

Dijelaskan, bahwa pada tahun 2025 terjadi dua kali pergeseran karena penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah dan lain-lain ke termasuk DBH dan juga dengan terbitnya inpres 1/2025 dan SE Mendagri 900/2025 yang memerintahkan setiap daerah harus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran ke isu-isu strategis pembangunan.

Dalam aturan itu termaktub dalam ketentuan tersebut ada 7 isu strategis yang menjadi acuan dalam realokasi atau pergeseran anggaran. “Sasarannya ya kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, cadangan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” bebernya.

Berdasarkan arahan pusat, sambung Yusron, kemudian realokasi anggaran belanja itu mencakup pergeseran dana bagi hasil (DBH) dialokasikan untuk dana transfer DBH ke kabupaten-kota, pembayaran utang BPJS, pembayaran bonus atlet PON, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, RTLH (rumah tidak layak huni), hibah KORMI untuk Fornas, peningkatan Rumah Sakit dari Tipe C ke Tipe B, kekurangan TPP ASN Pemprov NTB, dan program strategis lainnya.

“Penggunaannya ini atas asistensi dari Kementerian Dalam Negeri. Pemprov NTB tetap melaporkan dan semua belanja kode rekeningnya sesuai SIPD,” terangnya.

Mengenai pergeseran itu sendiri, kata Yusron, tentu saja boleh dilakukan berdasar pasal 163-164 PP 19 Tahun 2019. Pergeseran dimungkinkan karena ada perubahan pada postur pendapatan maupun belanja untuk menyeimbangkan struktur APBD.

“Pergeseran itu boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah perubahan APBD dan nanti harus termaktub dalam dokumen perubahan APBD itu ketentuannya” ucapnya.

Kaitan dengan belanja tidak terduga (BTT), dalam posisi masuk pergeseran pertama maupun kedua, nilainya bukan Rp 500 miliar seperti yang beredar. Alokasi sedari awal BTT itu sekitar Rp 5,7 miliar. Kemudian pada 9 Desember 2024 terbit SK hasil evaluasi Mendagri APBD 2025 dan di dalam dokumen hasil evaluasi tersebut kita mendapatkan kejelasan bahwa ada tambahan DBH untuk NTB sebesar Rp 496,97 miliar.

“Pada saat itu baru pagu yang kita terima, uangnya belum ada masuk kas daerah,” ucapnya.

Kenapa anggaran DBH ini ditempatkan dalam anggaran BTT, kata Yusron, dengan pertimbangan bahwa Kemendagri mempersyaratkan revisi hasil evaluasi 7 hari saja. Jika mengubah ke formasi belanja program tidak akan cukup waktu dan kedua pertimbangan efisiensi waktu pembahasan, karena pelaksanaan anggaran 2025 sudah di depan mata, masyarakat sudah menanti kegiatan pemerintah untuk dapat menggerakkan ekonomi masyarakat jika ditunda eksekusi tentu juga bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sehingga pada posisi ini anggaran BTT yang tadinya semula teralokasi Rp 5,7 miliar ditambah DBH Rp496,97 miliar kemudian berubah menjadi Rp502,67 miliar,” urainya.

Mengenai hal ini, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) merespons hasil evaluasi APBD kala itu sudah bersepakat bahwa nantinya saat pergeseran APBD bahwa DBH itu akan dialokasikan kembali ke dua hal utama yakni alokasi belanja prioritas pendukung program nasional dan pencapaian visi misi kepala daerah baru serta.

“Termasik belanja prioritas yang belum teralokasi pada APBD 2025 awal. Pada saat ini anggaran untuk DBH itu baru pagu saja belum ada uangnya masuk kas daerah,” imbuhnya.

Penggunaan anggaran BTT tahun 2025, untuk bencana dan kondisi darurat sebesar Rp 2,4 miliar yang semuanya di gunakan sesuai ketentuan pada pasal 68 dan 69 dalam PP 12/2019.

Anggaran BTT dari awalnya Rp 5,7 miliar kemudian sudah ada digunakan sebesar Rp 2,4 miliar dan saat ini tersisa menjadi sebesar Rp 16,4 miliar berarti sesungguhnya ada penambahan belanja BTT sebesar Rp 13,1 miliar atau 229% dari posisi awal anggaran 2025.

“Pemerintah siap menggunakannya untuk penanganan bencana atau keadaan darurat,” tutupnya.

Adapun hal berkenaan dengan adanya pelaporan dari masyarakat, Pemprov menghormati proses yang berjalan dan para pihak yang terkait siap dimintai keterangan.

“Semoga ini menjadi pemantik buat kami lebih baik ke depan. Mari energy yang besar ini kita manfaatkan untuk bangun bersama bersinergi memajukan daerah kita tercinta,” ujarnya. (ham)

Sumbawa Beri Atensi Khusus Terkait Keberadaan Koperasi Tambang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
A. Adi Nusantara(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMindag) memberikan atensi khusus terkait keberadaan koperasi tambang. Terutama terkait legalitas untuk operasional koperasi tersebut.

“Kami berencana akan memanggil pengurus koperasi tambang yang telah terbentuk untuk memastikan aspek legalitas dan operasional koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Dinas KUKMindag E. S Adi Nusantara, kepada wartawan, Kamis 16 Oktober 2025.

Adi melanjutkan, terkait pengawasan koperasi tambang, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan dilakukan, guna memastikan koperasi benar-benar dijalankan untuk kepentingan anggotanya.

“Kami ingin memastikan apakah seluruh aspek legal koperasi ini sudah terpenuhi. Jangan sampai ada koperasi yang hanya formalitas, sementara pemanfaatannya justru tidak ke anggota,” ucapnya.

Ia menambahkan, prinsip dasar koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jika dalam praktiknya justru pihak lain yang lebih banyak menerima manfaat, maka tujuan utama koperasi menjadi tidak tercapai.

“Kami ingin koperasi benar-benar berperan sebagai badan usaha milik anggota, bukan sekadar pelengkap administrasi dalam kegiatan usaha pertambangan. Jangan sampai koperasi hanya ‘baju’ saja,” tegasnya.

Ia mengakui, memang saat awal pembentukannya, pengurus koperasi telah melakukan pemberitahuan. Namun, unit usaha yang dijalankan umumnya langsung diajukan oleh masing-masing koperasi ke sistem OSS (Online Single Submission).

“Proses perizinan sekarang banyak yang langsung melalui OSS. Karena itu, kami ingin mengecek kembali apakah koperasi-koperasi ini termasuk kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi,” tambahnya. (ils)

1...403404405...1,088Halaman 404 dari 1,088