Beranda blog Halaman 403

Evaluasi Potensi Parkir

0
IGB Hari Sudana Putra(Ekbis NTB/dok)

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan titik-titik parkir di wilayah kota. Dorongan ini muncul dari kekhawatiran sejumlah pihak atas belum maksimalnya pemanfaatan potensi parkir, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah serta penyediaan lapangan kerja bagi warga lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE.,  menyampaikan bahwa meskipun Kota Mataram relatif kecil secara geografis, aktivitas kendaraan di wilayah ini cukup padat. Hal tersebut menciptakan kebutuhan besar akan sistem parkir yang terorganisir dengan baik dan transparan.

“Kita semua mesti memikirkan kembali bagaimana mengelola potensi parkir di kota yang kecil ini namun ramai penggunanya,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Suara NTB, Minggu 19 Oktober 2025.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Pemkot Mataram melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik parkir yang sudah ada, serta memetakan potensi lokasi baru yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Pendataan ini dinilai penting untuk menghitung secara kasar potensi pendapatan daerah dari sektor parkir.

“Coba kita hitung kembali berapa jumlah titik parkir kita sekarang, berapa potensi titik parkir yang bisa ditambahkan. Kemudian kita juga perlu menghitung penambahan jumlah kendaraan tiap hari, khususnya yang dibeli dari berbagai dealer oleh masyarakat kita,” tambah Gus Arik, sapaan akrabnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, dengan data tersebut, pemerintah bisa merancang strategi pengelolaan parkir yang lebih terukur, baik dari sisi pengelolaan retribusi maupun penataan petugas parkir (jukir) yang tersebar di berbagai titik.

Tidak hanya itu, Gus Arik juga menyoroti pentingnya memperhatikan asal-usul petugas parkir yang bekerja di Kota Mataram. Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan parkir.

“Begitu juga dengan para petugas parkir atau jukir yang ada, perlu dihitung berapa jumlahnya yang berasal dari warga Kota Mataram dan berapa dari luar kota. Agar kita bisa memanfaatkan potensi parkir ini untuk menghidupi warga kota Mataram dahulu, baru kemudian warga luar kota,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini.

Dorongan ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menaikkan tarif retribusi. Dengan tata kelola parkir yang baik, sektor ini dipandang sebagai salah satu sumber pemasukan yang menjanjikan serta mampu membuka lapangan kerja.

Dia menilai bahwa inisiatif semacam ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah kota. “Parkir adalah sektor kecil, tapi jika dikelola secara serius dan sistematis, ia bisa menjadi sumber PAD yang signifikan dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Gus Arik juga menyarankan agar pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pendataan dan pengawasan, guna menciptakan sistem yang transparan serta akuntabel. (fit)

Pemerintah Pusat Izinkan Ekspor Konsentrat PT AMNT

0
Akttvitas penambangan di lokasi tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, (ekbisntb.com/PT. AMNT)

Lombok (ekbisntb.com) –

Setelah meminta relaksasi pada April lalu, Pemerintah Pusat akhirnya memberikan izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) per tanggal 14 Oktober 2025.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, izin relaksasi tambang ini diberikan semata-mata untuk mencegah terjadinya tambahan kontraksi. Apalagi, selama dua triwulan berturut-turut, NTB mengalami kontraksi mencapai -0,82 persen.

“Detailnya belum ada informasi karena masih menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). RKAB nya masih disusun oleh pihak Amman. Ini kita sampaikan supaya tidak mengalami kontraksi, mau menumbuhkan saja,” ujarnya, Jumat, 17 Oktober 2025 malam.

Izin ekspor konsentrat ini, lanjut Iqbal diperoleh sampai dengan smelter Amman Mineral Industri (AMIN) beroperasi secara maksimal. Saat ini, produktivitas di smelter sudah mencapai 60 persen.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin menjelaskan, saat ini PT AMNT sudah mulai melakukan aktivitas RKAB untuk proses ekspor.

Menyinggung soal alasan Kementerian ESDM mengizinkan PT Amman untuk melakukan ekspor setelah diminta sejak April lalu. Mantan Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran di DLHK NTB itu mengaku izin ini diberikan tak lepas dari upaya Gubernur NTB yang gencar melakukan lobi ke pusat.

Selain itu, minusnya ekonomi NTB selama dua triwulan juga dinilai menjadi pertimbangan pusat. “Sebagai salah satu insentifnya kan begitu (minusnya pertumbuhan ekonomi, red). NTB daerah yang sangat membutuhkan tambang kan,” katanya.

Saat ini, jumlah konsentrat di PT AMNT cukup menumpuk. Jika hal tersebut dibiarkan, akan berdampak pada operasional perusahaan karena smelter belum juga beroperasi maksimal.

Sebelumnya, Penjabat Sekda NTB, H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos.M.Si menyampaikan terdapat sekitar 200 ribu ton konsentrat yang menumpuk di PT Amman. Akibatnya, PT Amman tidak bisa lagi melakukan penambangan karena tidak memiliki tempat untuk menumpuk konsentrat akibat smelter belum bisa beroperasi maksimal.

“Solusinya harus ekspor. PT AMNT juga sudah meminta untuk melakukan relaksasi ekspor terhadap konsentrat yang ada di AMNT. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik dalam satu atau dua pekan ke depan,” terangnya.

Adapun dengan adanya izin ini, di sisa kurang dari dua bulan tahun 2025 NTB butuh sekitar 8 persen untuk mencapai target 7 persen pertumbuhan ekonomi. Faozal optimis NTB bisa mencapai target tersebut. “Iya bisa kita capai target pertumbuhan ekonomi,” ucapnya. (era)

Menteri PU Doddy Hanggodo Jamin Pengembangan Bendungan Beringin Sila

0

Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Doddy Hanggodo meyakinkan akan terus mengembangkan fungsi Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dalam mendukung program swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah.

“Luas areal irigasi fungsional saat ini baru 2. 164 hektare sementara untuk pengembangan lebih lanjut mencapai 3.250 hektare dan akan kita kerjakan paling lama tahun 2026 seluas 1.100 hektare,” kata Doddy kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Pemerintah pun, lanjut Doddy sudah menetapkan pengembangan Bendungan Beringin Sila ini melalui Instruksi Presiden (Inpres). Ia pun sudah berdiskusi bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk proses penyiapan lahan.

“Kita akan kerjakan untuk 1.100 hektarenya di tahun 2026 sehingga total nanti bisa mencapai 3.250 hektare sebagaimana yang dikatakan Pak Bupati tadi,” ujarnya.

Termasuk juga untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga akan disiapkan nanti jika diperlukan. Bahkan pemerintah sudah sangat siap jika IPA dan PLTA dibutuhkan untuk direalisasikan beberapa tahun ke depan.

“Kami akan koordinasikan dengan Pak Bupati untuk IPA dan PLTA-nya, salah satunya sambungan ke rumah nanti polanya seperti apa juga harus kita pikirkan mulai sekarang,” ucapnya.

Hal itu dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat bisa memaafkan air yang melimpah dari Bendungan Beringin Sila. Baik itu untuk kebutuhan air bersih maupun kebutuhan masyarakat yang lain nanti akan di koordinasikan lebih lanjut.

“Hasil tinjauan saat ini eksisting Bendungan Beringin Sila masih oke lah, cuman yang diatas itu kan ada tanaman jagung. Karena sifat tanaman jagung ini merusak tanah dan akan menimbulkan sedimentasi,” sebutnya.

Ia menambahkan, pemerintah pun juga berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan saluran irigasi di seluruh bendungan yang sudah terbangun di Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan program swasembada pangan.

“Kita akan prioritaskan (saluran irigasi) untuk diselesaikan apalagi di Sumbawa ada tujuh bendungan cukup besar yang sudah di bangun pemerintah. Termasuk juga melakukan studi terkait usulan pembangunan Bendungan Kerekeh,” tambahnya.

Doddy pun berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan penamaan jagung di dekat kawasan bendungan. Karena akan mengakibatkan sedimentasi di bendungan lebih cepat sehingga air yang tertampung bisa cepat mengering dan masyarakat yang akan dirugikan nantinya.

‘’Kami berharap agar aset yang sudah dibangun ini bisa dijaga dan dirawat termasuk hutannya. Karena jika hutan rusak sedimentasi di bendungan akan tinggi sehingga air yang tertampung tidak maksimal dan masyarakat yang paling dirugikan nantinya,’’ ujarnya. (ils)

TKD Dipangkas Pusat, Wagub NTB Sebut Optimalisasi PAD Jadi Solusi

0
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri

Lombok (ekbisntb.com) –

Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang diakui Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri pastinya bakal memberi dampak besar terhadap proses pembangunan di daerah ini.  Namun itu semua hendaknya dihadapi dengan tenang.

Saat ditemui usai menghadiri Musda XI DPD II Partai Golkar Loteng di Kuta Mandalika, Sabtu (18/10/2025), Wagub NTB mengatakan pemangkasan TKD tidak hanya dialami pemerintah daerah di NTB. Tetapi menyeluruh seluruh Indonesia, karena itu merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional.

Terpenting sekarang bagaimana pemerintah daerah di NTB menghadapi situasi yang tersebut dengan tentang. Dibarengi dengan langkah-langkah yang bisa mengenjot pendapatan daerah selain dari transfer anggaran pusat. Salah satunya yakni dengan mengoptimalisasikan pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita doakan semoga semuanya bisa kuat, bisa survive semuanya. Salah satunya bagaimana meningkatkan PAD,” ujarnya.

Disinggung besaran pemangkasan TKD khusus untuk Pemprov NTB, Indah mengatakan sampai sejauh ini pihaknya masih menunggu. Karena yang ada sekarang baru penyampaian awal. Bahwa seberapa banyak TKD yang akan dipangkas, masih menunggu kepastian detailnya dari pemerintah pusat.

Terlebih sebelumnya para kepala daerah sudah bertemu dengan pemerintah pusat. Sekarang tinggal menunggu keputusannya seperti apa oleh pemerintah pusat. “Kalau bicara dampak pasti terasa. Tapi inikan seluruh Indonesia,” tegas Bendahara DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Ajang Kreativesia 2025, M. Andi Ridhoan Juara 1 Nasional

0
M. Andi Ridhoan, putra NTB Juara 1 Nasional bidang Kriya (tiga dari kiri pose bersama kontingen NTB pada Pekan Kreativesia di Palembang Sumatera Selatan

Palembang (ekbisntb.com) –

Pekan Kreativesia berlangsung di Palembang Sumatera Selatan dari tanggal 14-18 Oktober 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Dr. Yohan.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan  Kemenpora Yohan  menegaskan peran penting pemuda sebagai generasi penerus dalam kemajuan bangsa Indonesia.

Kreativesia tahun ini mengusung tema “Muda Berkarya Bangun Indonesia Raya” dan diikuti oleh 329 peserta dari 35 provinsi se- Indonesia, mereka berkompetisi dalam delapan kategori ekonomi kreatif mulai dari musik, film, fashion, kuliner, kriya, teknologi informasi, hingga desain grafis  serta kegiatan festival pawai budaya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB H. Tarmidzi, menyebut, Kota Palembang menjadi saksi keberhasilan  M. Andi Ridhoan, putra NTB Juara 1 Nasional bidang Kriya.

Kelas 3 SMA Tuna Rungu di SLBN 1 Sumbawa ini mengulang sejarah lama bahwa NTB pernah juara 1 Nasional Bidang Kriya juga pada tahun 2023  oleh  Lipia Dewi Astuti, dari Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, kreativesia program Kemenpora RI bukan sekadar ajang lomba, melainkan wadah inspiratif untuk menyalakan semangat berkarya, berinovasi, dan menciptakan perubahan positif bagi Pemuda Indonesia. ‘’Melalui kreativitas, anak muda Indonesia membuktikan bahwa mereka siap menjadi motor penggerak kemajuan negeri di era digital dan globalisasi,’’ terangnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/10/2025).

Tim Provinsi NTB  dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB bersama Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa mengikuti dan meramaikan giat nasional ini pada 5 Bidang yakni Fashion, Kriya, Stand, Duta Kreativesia dan Parade Budaya.

Giat tahunan ini dikemas apik oleh Kemenpora RI Bidang Kepemudaan yang memberikan kesempatan dan panggung bagi Pemuda Indonesia, pembukaan tanggal 14 dan  penutupan tanggal 18 Oktober malam di halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (ham)

Mills Store Lombok Resmi Dibuka, Hadirkan Produk Olahraga Berkualitas untuk Masyarakat NTB

0
Mills Store Lombok Resmi Dibuka

Mataram (ekbisntb.com) – Brand olahraga lokal kenamaan, Mills, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia olahraga nasional dengan meresmikan Mills Store Lombok di Jalan Panca Usaha No. 21, Kelurahan Cilinaya, Kota Mataram, pada Sabtu (18/10/25).

Pembukaan outlet terbaru ini menjadi langkah strategis Mills dalam memperluas jangkauan pasar, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Manager Marketing Hills Store Lombok, Arahan Ilham, menyebutkan bahwa kehadiran Mills Store di Lombok bertujuan untuk lebih mendekatkan produk-produk olahraga berkualitas kepada masyarakat NTB.

“Kami ingin mengakomodir kebutuhan para pencinta olahraga di Lombok, NTB dan sekitarnya, agar bisa mendapatkan produk-produk terbaik Mills secara langsung,” ujar Arhan.

Outlet terbaru ini mengusung konsep minimalis dan elegan,  dengan desain interior yang nyaman dan modern. Mills Store Lombok menawarkan berbagai pilihan produk untuk semua kalangan—baik pria maupun wanita, dewasa hingga anak-anak. Bahkan, untuk produk sepatu, tersedia ukuran mulai dari size 36 hingga 45, termasuk size anak-anak (kids).

Selain sepatu, pelanggan juga dapat menemukan beragam aksesoris dan apparel olahraga seperti jersey, sport style, hingga perlengkapan lari dan futsal yang lengkap di toko ini dengan harga  terjangkau namun berkualitas.

Mills juga siap merilis koleksi terbarunya di akhir Oktober hingga November 2025, Salah satu produk unggulan yang menjadi incaran adalah sepatu lari ultra ringan,  yang telah terbukti menarik minat para pelari profesional saat ajang Pocari Run Colour.

“Produk kami dirancang dengan teknologi modern dan kualitas tinggi. Kami juga akan terus berinovasi dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar, termasuk merilis versi long set ke depannya,” tambah Arhan.

Kehadiran Mills Store Lombok mendapat sambutan antusias dari komunitas olahraga setempat. Romli anggota Komunitas Runjani,  mengaku sangat terbantu dengan kehadiran outlet ini.

“Sekarang kan sudah ada outlet-nya, jadi saya bisa langsung memilih dan mencoba sepatu yang akan saya beli, tanpa harus menunggu lama untuk pengiriman,” ungkapnya senang.

Selain itu, Romli juga mengakui jika sepatu produk Mills ini sangat ringan dan nyaman.

“Saya suka sepatu Mills ini, seperti yang saya pakai ini, sangat ringan dan nyaman untuk olahraga (lari),” ungkapnya sembari menunjukkan sepatu Mills yang dipakainya.

Dengan semangat untuk terus mendukung gaya hidup aktif dan sehat, Mills berharap kehadiran store barunya ini bisa menjadi rumah bagi para atlet, pegiat olahraga, hingga masyarakat umum di Nusa Tenggara Barat yang mencari produk olahraga berkualitas dengan harga terjangkau. (bul)

Samakan Persepsi Susun APBD, Pemprov NTB Gelar Rakor Bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Persamaan Persepsi untuk Memperjelas Kewenangan dalam Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Hotel Prime Park, Mataram, Jumat, 17 Oktober malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Pj. Sekda Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, Sekda kabupaten/kota se-Pulau Lombok, Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir, serta Badan Anggaran DPRD NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak agar proses penyusunan APBD 2026 berjalan lancar, efisien, dan sesuai aturan.

“Ini penting buat kita supaya memastikan bahwa kita on the same page. Kita membaca buku yang sama, dengan pemahaman yang sama sehingga prosesnya bisa smooth, bisa lancar, dan APBD 2026 ini betul-betul menjadi APBD yang solid, yang baik, yang disusun dengan pendekatan teknokratik sesuai aturan dan pembagian kewenangan di dalam pemerintahan kita,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. A. Fatoni, turut memberikan paparan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip money follows programs dalam penyusunan APBD di setiap daerah.

“Money follows programs itu sesuai kewenangan, tidak harus sama rata, tidak harus sama anggarannya,” jelas mantan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan ini.

Menanggapi isu terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), Fatoni menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan menggunakan anggaran tersebut dalam situasi darurat atau mendesak, seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur, maupun pemenuhan pelayanan dasar.

“Kepala daerah itu dalam melaksanakan tugasnya dijamin di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala daerah berwenang, antara lain, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak,” tambah mantan Penjabat Gubernur Papua ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 tetap menekankan efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran. Daerah didorong untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran seperti ini, perlu ada kreativitas daerah untuk bersama-sama mendorong agar pendapatan naik, dan belanja fokus, efektif, efisien. Maka perlu dipikirkan bagaimana alternatif pembiayaan dari sisi pendapatan,” ujarnya. (ham)

Sumbawa Tetapkan 28 Motif Kain Tenun sebagai Warisan Budaya

0
Muhammad Irfan(Ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa menetapkan 28 motif kain tenun sebagai identitas dan warisan budaya. Penetapan ini untuk menekan adanya klaim dari pihak tertentu terhadap identitas budaya tersebut.

“28 motif tenun tersebut sudah kita tetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati pada tahun 2022 lalu. Kami juga tengah mengusulkan motif itu dalam HAKI KIK Sumbawa,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Dispopar) Sumbawa, Muhammad Irfan kepada Suara NTB, Jumat 17 Oktober 2025.

Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HAKI KIK) dilakukan pemerintah untuk menjaga warisan budaya itu dari klaim pihak lain. Bahkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan dokumen pendukung untuk mempercepat proses tersebut.

“Semuanya sudah kami siapkan dan kami akan segera mengusulkan hal tersebut ke Kementerian terkait supaya tidak ada yang mengklaim,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, memastikan akan segera membahas pengusulan tersebut. Bahkan hal itu juga akan menjadi poin penting yang akan dibahas saat forum Rakerda Dekranasda.

“Ini nanti akan menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Rakerda Dekranasda pada Kamis, 23 Oktober mendatang, yang akan dihadiri langsung oleh pihak Kemenkumham,” ujarnya.

Ida turut meyakinkan, akan segera berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk memperjelas perbedaan antara HAKI personal dan HAKI komunal. Hal itu dilakukan untuk menekan adanya klaim dari orang per orang terhadap identitas budaya tersebut.

“Rata-rata motif Sumbawa ini merupakan warisan leluhur yang tidak bisa diklaim secara personal. Kami juga akan memberikan atensi khusus terkait motif tenun ini,” pungkasnya. (ils)

Pelaku Pariwisata Beberkan Keuntungan Besar Beli Kendaraan di Jakarta Ketimbang di Lombok

0
Beberapa unit kendaraan pariwisata merek Toyota yang dibeli dari Jakarta(Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaku usaha transportasi di sektor jasa pariwisata NTB lebih banyak membeli kendaraan operasionalnya dari luar daerah, terutama Jakarta. Alasannya, harga kendaraan di dealer Jakarta jauh lebih murah dibandingkan harga di dealer Mataram, ditambah masa tunggu unit yang jauh lebih singkat.

Jangan salah kira, jika kendaraan pariwisata pelat B berseliweran Lombok. Jangan dikira, itu kendaraan yang disewa dari luar daerah. Sebagian besar itu milik pelaku usaha lokal yang sengaja beli unit dari Jakarta karena harga dan masa tunggunya jauh lebih menguntungkan

Salah satu pelaku usaha transportasi wisata di Lombok yang tak bisa disebutkan identitasnya menyampaikan fakta-fakta keuntungan membeli kendaraan besar di Jakarta ketimbang di Lombok.

Ia mencontohkan, harga Toyota Hiace Premium di Jakarta dengan status On The Road (OTR) mencapai Rp674 juta, sedangkan di Mataram mencapai Rp720 juta. Artinya, ada selisih sekitar Rp46 juta. Begitu juga untuk jenis Hiace Commuter, harga OTR di Jakarta sekitar Rp574,4 juta, sedangkan di Lombok mencapai Rp620 juta — selisih sekitar Rp45,6 juta.

“Selisihnya bisa sampai hampir Rp50 juta per unit. Belum lagi masa tunggunya, di Lombok bisa delapan bulan sampai satu tahun. Di Jakarta, unit sudah bisa didapat hanya dalam dua bulan,” ungkapnya.

Selain selisih harga, membeli kendaraan di Jakarta juga mendapatkan diskon besar karena tingginya persaingan antar-sales. Diskon yang diberikan bisa mencapai Rp40 juta per unit. “Kalau ditotal, selisih harga plus diskon, bisa hemat hampir Rp100 juta untuk satu kendaraan besar. Makanya, banyak yang memilih beli di Jakarta saja,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi biaya tambahan, menurutnya, pembelian di Jakarta juga tidak terlalu membebani.

“Biaya pesawat ke Jakarta sekitar Rp1 juta, tol Trans Jawa Rp1 juta, BBM Rp1 juta, penyeberangan Surabaya–Lombok Rp3,2 juta, dan makan sekitar Rp1 juta. Totalnya tak sampai Rp10 juta,” rincinya.

Dengan sistem administrasi kendaraan yang kini bisa dilakukan secara daring, proses balik nama kendaraan ke NTB juga tidak lagi sulit dan biayanya relatif murah.

“Sekarang balik nama bisa online, jadi tidak ribet. Makanya banyak yang memilih beli dari luar daerah. Makanya, saya sering ambil kendaraan di Jakarta, pulang ke Lombok sekitar tiga hari, anggap saja sambil berwisata,” katanya.

Karena faktor-faktor tersebut, sekitar 70 persen pelaku usaha transportasi pariwisata di NTB lebih memilih membeli kendaraan dari Jakarta ketimbang dealer kendaraan di Lombok, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar seperti Hiace dan Elf.

“Kalau servicenya, di dealer Lombok pasti tetap di layani. Sudah berlaku nasional. Makanya, kendaraan di bawah Rp500 juta pun banyak juga yang beli dari luar. Selain murah, stoknya cepat, dan bisa langsung pakai tanpa harus menunggu lama,” katanya. (bul)

Kemlu akan Datangkan Buyer dari Eropa dan Amerika ke NTB untuk Temu Bisnis

0
Hery Agustiadi(Ekbis NTB/bul)

Lombok  (ekbisntb.com) – Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah kegiatan business matching antara pelaku usaha lokal dengan pembeli (buyer) dari Eropa dan Amerika Serikat. Kegiatan bertajuk Indobiz Connect: West Nusa Tenggara’s Local Excellence for American and European Markets ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan menjadi kegiatan pertama yang pernah diselenggarakan Kemlu di Indonesia.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaluddin Malady, melalui Sekretaris Dinas, H. Hery Agustiadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan peluang besar bagi NTB untuk memperluas pasar ekspor produk unggulan daerah.

“Rencana awalnya, akan ada sekitar 15 pelaku usaha dari Eropa dan Amerika yang dibawa langsung oleh Kemlu. Kegiatan ini merupakan satu-satunya yang pernah dilakukan Kemlu di Indonesia, dan Lombok menjadi opsi utama pelaksanaan,” ungkap Hery di Mataram, Jumat, 17 Oktober 2025.

Menurutnya, kegiatan ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada 20–23 Oktober 2025, dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI). Namun, berdasarkan koordinasi dengan Kemlu, duta-duta besar dari negara-negara itu yang akan hadir. Sehingga, NTB meminta dilakukan penjadwalan ulang kegiatan sampai yang hadir adalah buyer-buyernya langsung.

“Harapannya, tetap bisa dilaksanakan tahun ini. BI sudah memberikan dukungan penuh, dan diharapkan yang melakukan pertemuan adalah antar pelaku usaha sehingga terjadi transaksi. Kalua Dubes yang datang, kemungkinan transaksi langsung kecil. Sehingga kita mengajukan penjadwalan ulang ke Kemlu,” jelasnya.

Dari Kemlu juga menyampaikan, dalam waktu dekat ini ada buyer dari Polandia dan Kanada yang sudah konfirmasi datang ke NTB. Mereka akan mengikuti farm trip ke sejumlah pelaku usaha dan UMKM yang telah memiliki pengalaman ekspor, guna melihat langsung potensi produk unggulan daerah.

“Kami di Dinas Perdagangan yang ditugaskan untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan kegiatan ini oleh pak Gubernur, bersama Biro Ekonomi dan beberapa instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Menurut Hery, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi NTB dalam memperluas pasar ekspor produk daerah. Selama ini, ekspor NTB lebih banyak ditujukan ke negara-negara Asia. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan jangkauan pasar bisa meluas hingga ke Eropa dan Amerika.

“Kalau dari kegiatan ini ada transaksi, tentu dampaknya besar. Tidak hanya meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga membuka pasar baru bagi pelaku usaha lokal kita. Ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong ekspor daerah. Lombok menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipilih Kemlu untuk kegiatan Indobiz Connect ini, dan NTB sangat siap menyambutnya,” demikian Hery. (bul)