Beranda blog Halaman 332

Pengadaan Mobil Listrik, Imbas Efisiensi Anggaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengadaan Mobil Listrik, Imbas Efisiensi Anggaran
Yus Harudian Putra (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB menegaskan pengadaan mobil listrik dengan skema sewa imbas dari efisiensi anggaran. Meski kebijakan ini beberapa kali menimbulkan kritikan, Pemprov NTB yakin peralihan dari mobil konvensional ke mobil listrik dapat menghemat anggaran hingga Rp5 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB, Yus Harudian Putra menyatakan, dengan skema ini, Pemprov NTB tidak lagi menganggarkan hingga Rp19 miliar hanya untuk pemeliharaan kendaraan. Cukup dengan Rp14 miliar saja, Pemprov sudah bisa menyewa 72 unit mobil listrik. “Tidak perlu lagi menganggarkan untuk pajak kendaraannya,” ujarnya, Senin, 2 Februari 2026.

Dengan peralihan kendaraan listrik di awal tahun ini, kendaraan konvensional yang dimiliki oleh Pemprov NTB masih dikaji pemanfaatannya. Beberapa aset bisa dilelang, menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB.

Rencananya, peralihan kendaraan ke mobil listrik dimulai pada bulan Februari ini. Peralihan dari mobil dinas berbahan bakar fosil ke mobil listrik melalui skema sewa bertahap. Dengan sistem sewa, pemerintah terhindar dari biaya pajak, perpanjangan STNK, bahan bakar, perawatan, hingga belanja kendaraan berulang.

Kebijakan ini sejalan dengan inpres No. 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah. Selain efisiensi anggaran, langkah ini menjadi bagian dari komitmen NTB sebagai pelopor energi baru terbarukan (EBT)-termasuk rencana pemasangan panel surya di seluruh kantor pemerintah.

“Karena semua masuk di komponen biaya sewanya, begitu. Bahwa kalau sekarang kita berbicara konvensional pengadaan yang seperti biasa misalnya, kan kita harus hitung juga penyusutan aset, sekarang kita sudah tidak perlu lagi. Kan ada istilahnya setiap aset yang kita beli kan pasti ada nilai penyusutannya,” jelasnya.

Ia mengatakan, penggunaan kendaraan ini sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi energi baru terbarukan yang ada di NTB. Potensi EBT di NTB 13.563 MW atau 13 GW. Pemprov NTB mengharapkan program baru ini bisa menjadi pelopor dengan konversi kendaraan konvensional ke listrik ini. Sekaligus memaksimalkan potensi EBT yang ada di daerah ini.

“Kita berikhtiar menjadi pelopor untuk memaksimalkan EBT ini. Bertransisi dari kita mulai dari saat ini kendaraan dinas berbahan bakar fosil ke kendaraan dinas yang menggunakan listrik,” katanya.

Selain itu, untuk mendukung kesiapan NTB mendukung mobil listrik sudah tersedia 40 SPKL tersebar di Lombok-Sumbawa. Jumlah ini akan terus bertambah. “Sistem kelistrikan stabil, rasio elektrifikasi lebih dari 95 persen dan cadangan daya 15-20 persen. Harga listrik stabil (Rp310-1.467/kWh), biaya charging lebih hemat (Rp1.444/kWh rumah),” pungkasnya. (era)

Sumbawa Pastikan Gaji PPPK BGN Tidak Ditanggung Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sumbawa Pastikan Gaji PPPK BGN Tidak Ditanggung Daerah
Kaharuddin (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan untuk pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak ditanggung pemerintah daerah, melainkan langsung dibayarkan pemerintah pusat.

“Mekanisme APBN tidak lewat APBD untuk gaji mereka. Jadi mereka murni merupakan pegawai pusat yang ada di daerah sehingga tidak sangkut paut dengan kita di daerah,” kata Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Kaharuddin, kepada wartawan, Senin (2/2/2026).

Ia melanjutkan, berdasarkan informasi yang diterima para pegawai yang ditanggung pemerintah pusat yakni kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan di masing-masing satuan layanan pemenuhan gizi. Besaran gaji yang akan diterima mereka masing-masing berkisar di angka Rp1,9 juta hingga Rp7 juta tergantung jabatan dan pendidikan terakhir.

“Kalau untuk gaji mereka langsung ditransfer dari pusat tidak nyantol di APBD. Karena jika dibebankan ke daerah juga akan berat di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas,” ucapnya.

Kendati demikian lanjut Kahar, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari BGN terkait kebijakan lebih lanjut. Namun, ia berharap kebijakan penggajian yang saat ini ditanggung pemerintah pusat tidak dibebankan ke daerah.

“Apapun itu kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pusat. Tetapi kami berharap skema penggajian awal yang ditanggung pusat tetap berlaku,” tukasnya. (ils)

Disnakertrans KSB Siap Awasi Penerapan UMK

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Slamet Riadi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan komitmennya untuk mengawasi ketat penerapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2026.

Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi mengatakan, pengawasan maksimal diperlukan mengingat saat ini nilai UMK KSB menjadi yang tertinggi di NTB. “Kenaikannya signifikan. Jadi kita yang tertinggi di NTB sekarang ini,” katanya, Senin (2/2/2026).

Diakui Slamet, memasuki Januari tahun ini, pihaknya belum satu pun menerima aduan adanya perusahaan yang lalai menerapkan UMK. Demikian juga dengan adanya perusahaan yang mengajukan penundaan penerapannya.

Namun begitu, Disnakertrans akan rutin melakukan pemantauan terhadap seluruh perusahaan di daerah. Termasuk juga selalu membuka layanan aduan yang bisa dijadikan karwayan untuk menyampaikan laporannya. “Sejauh ini masih aman, tidak ada aduan karyawan dan belum juga ada perusahaan yang mengajukan penangguhan penerapan UMK 2026,” ujarnya.

Menurut Slamet, besaran UMK tahun 2026 yang ditetapkan senilai Rp3.136.468 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja. Karena itu, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk lalai dari ketentuan tersebut. “Itu kan hasil kesepakatan di Dewan Pengupahan yang anggotanya ada perusahaan dan pekerja. Kita (pemerintah) bersifat memfasilitasi dan mengawasi,” tandasnya.

Kesepakatan terkait nilai UMK itu lanjut Slamet, tidak muncul dengan sendirinya. Artinya, mengikuti formulasi perhitungan yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dewan pengupahan menyusun nilai UMK yang paling relevan diterapkan tahun ini.

“Faktor pemicu naiknya UMK kita adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 12 persen jauh di atas kabupaten/kota lainnya,” katanya.

Pengawasan lanjut dia, akan lebih difokuskan pada perusahaan yang bergerak di sektor non tambang. Mantan Sekretaris Dinas Perikanan ini, mengungkap potensi pemberian gaji di bawah UMK berpeluang terjadi di usaha-usaha jasa, karena hal itu semakin memberatkan biaya operasionalnya. “Tapi intinya mereka harus tetap mengikuti aturan UMK itu, karena kembali itu sudah jadi kesepakatan bersama,” tegasnya seraya menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan segera turun lapangan melakukan kroscek ke perusahaan.

“Kalau perusahaan yang bergerak di sektor tambang kita akan awasi untuk penggajian bagi karyawan di bawah masa kerja 1 tahun. Karena itu potensi juga ada pelanggaran penerapan UMK,” pungkasnya.(bug)

MGPA Jajaki Peluang Gelar Balapan Selevel di Bawah F1

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/ant)

Praya (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku pengelola Pertamina Mandalika International Circuit saat ini tengah menjajaki peluang untuk bisa menggelar balapan roda empat internasional Le Mans Asia. Persiapan-persiapan awal pun kini mulai dilakukan MGPA untuk bisa mewujudkan terselenggaranya balapan edurance (ketahanan) grade dua tersebut.

Demikian diungkapkan, Pgs. Vice President Business Development MGPA Rully Habibie, akhir pekan kemarin. Ditemui di Sirkuit Mandalika, Rully mengatakan, MGPA punya obsesi untuk menghadirkan balapan internasional dengan level yang lebih tinggi. Khususnya balapan roda empat. Karena untuk balapan roda empat yang digelar di Sirkuit Mandalika sejauh ini yang paling tinggi levelnya yakni GT World Challange Asia, balapan roda empat grade 3.

“Obsesi kami ke depan bisa menghadirkan balapan roda empat dengan level lebih tinggi lagi. Salah satu balapan Le Mans Asia,” ujarnya seraya menambahkan, kalau untuk balapan roda dua, Sirkuit Mandalika sudah punya MotoGP, ajang balap roda dua tertinggi di dunia.

Balapan Le Mans sendiri termasuk balapan internasional grade dua. Bisa dikatakan selevel di bawah balapan F1. Karena itu, untuk bisa menggelar balapan tersebut, pembenahan dari sisi Sirkuit Mandalika mutlak dilakukan. Supaya bisa memenuhi homologasi grade 2 sesuai yang disyaratkan FIA.

“Saat ini Sirkuit Mandalika baru mengantongi homologasi grade 3. Sehingga bisa menyelenggarakan ajang GT World Challange Asia. Tapi untuk bisa menggelar ajang Le mans Sirkuit Mandalika harus mengantongi homologasi FIA grade 2,” jelasnya.

Balapan Le Mans diikuti sekitar 40 mobil balap dengan spesifik hyper car, di atas super car dengan fokus pada ketahanan mobil. Di mana para pembalap akan melaju di lintasan selama 24 jam penuh.

Sebagai persiapan, pihaknya sudah mulai mengumpulkan regulasi atau persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa menggelar balapan tersebut. Baik itu dari sisi teknis maupun lay out sirkuitnya. Menurutnya, mungkin tidak tahun ini bisa digelar, karena butuh persiapan cukup panjang.

“Tahun ini fokus kita pada persiapan-persiapan dulu. Targetnya tahun depan, ajang balap ini bisa terwujud,” ujarnya.

Menurut Rully, ajang balap Le mans bisa menjadi batu pijakan untuk bisa menghadirkan ajang balap roda tertinggi dunia, F1. Walaupun untuk bisa mewujudkan harapan tersebut tidak mudah dan masih butuh proses cukup panjang. Tapi setidaknya MGPA terus berupaya selangkah demi selangkah untuk bisa menghadirkan ajang balapan bergengsi di Sirkuit Mandalika.

Balapan Endurance Perdana Sukses

Sebelumnya, Sirkuit Mandalika sukses menggelar ajang Pertamina 6 Hours Endurance pada Sabtu (31/1/2026) hingga Minggu (1/2/2026) kemarin. Balap endurance yang perdana digelar di Sirkuit Mandalika itu diikuti 29 pembalap dengan sembilan tim. Selain pembalap nasional, ada beberapa pembalap internasional yang juga turut ambil bagian.

Pada balapan yang berlangsung selama 6 jam tersebut tim Razaiq Motosport sukses menjadi juara. Mengandalkan mobil Honda Brio, meraih waktu tercepat untuk satu putaran yakni 2 menit 3,618 detik. Dengan total putaran sebanyak 167 putaran. Diposisi kedua dan ketiga diisi Cargloss Racing Team (165 putaran) dan Banteng Motosport yang menorehkan 164 putaran. “Kedepan, Pertamina 6 Hours Endurance ini bakal jadi event rutin tahunan di Sirkuit Mandalika,” tegas Rully. (kir)

Wamen PKP RI Dijadwalkan Resmikan Perumahan di Soro

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wamen PKP RI Dijadwalkan Resmikan Perumahan di Soro
Kawasan pemukiman warga yang ditangani melalui program PPKT tahun 2025 berhasil diselesaikan pengerjaannya. (Suara NTB/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Wakil Mentri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, H Fahri Hamzah dijadwalkan akan hadir di Kabupaten Dompu meresmikan perumahan yang dibangun di Desa Soro, Kecamatan Kempo, pada tahun 2025. Sebanyak 86 unit rumah ini dibangun sebagai upaya pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT).

Tidak hanya pemukiman yang dibangun dengan sistem swakelola, tetapi juga menyiapkan sarana air bersih, saluran drainase dan akses jalan. Program PPKT Desa Soro ini, menjadi pencontohan secara nasional dan merupakan kolaborasi lintas intansi pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dompu, Agus Salim, S.Sos., Senin (2/2/2026) mengungkapkan, pembangunan 86 unit rumah untuk program PPKT Desa Soro telah rampung dikerjakan. Termasuk sarana prasarana penunjang dalam program pembangunan ini. “Alhamdulillah, semua pembangunan sudah rampung dikerjakan,” ungkapnya.

Enam unit rumah yang sempat terlambat dikerjakan, karena lahannya menjadi akses mobilitas barang dalam pembangunan rumah di bagian belakang, juga sudah tuntas dikerjakan.

Hasil koordinasi timnya bersama dari Kementriann PKP, Wakil Mentri dijadwalkan akan hadir meresmikan program ini. “Kita masih menunggu jadwal pak Wamen untuk kita agendakan peresmiannya,” jelasnya.

Agus Salim mengaku, masih banyak pemukiman kumuh di Kabupaten Dompu yang menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan. Hal ini juga telah diajukan ke Kementerian PKP untuk diintervensi, termasuk lanjutan program PPKT di Desa Soro. (ula)

100 Unit RTLH di Kawasan Jempol Bakal Ditangani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
100 Unit RTLH di Kawasan Jempol Bakal Ditangani
Rizqi Helfiansyah (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, memastikan penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan Jempol. Tujuannya guna mengentaskan kawasan kumuh.

“Kita sudah lakukan penataan kawasannya di tahun 2025, makanya kita akan lanjutkan untuk penanganan RTLH nya di tahun 2026 sehingga kawasan tersebut akan lebih tertata,” kata Kadis PRKP melalui Kabid Kawasan Permukiman, Rizqi Helfiansyah, kepada Suara NTB, Senin (2/2/2026).

Pemerintah sebelumnya sudah mengusulkan 124 kepala keluarga sebagai penerima bantuan penanganan RTLH. Data itupun dipastikan sudah eligible berdasarkan Data Terpadu Sensus Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah tidak ada masalah lagi.

“Dari 124 yang kita usulkan hanya 100 unit saja yang disetujui untuk proses lebih lanjut. Kami pun akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk proses lebih lanjut,” ujarnya.

Dikatakannya, penanganan terhadap rumah tidak layak huni ini tetap menjadi atensi pemerintah untuk ditangani sejak beberapa tahun terakhir. Sebab masih banyak RTLH yang belum ditangani dari total keseluruhan sebanyak 47.000 unit di Sumbawa.

“Setiap tahun pasti ada yang kita tangani, tahun kemarin ada sekitar 120 unit baik yang ditangani melalui anggaran pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” ucapnya.

Penerima bantuan untuk RTLH BSPS ini kata dia, rata-rata masyarakat dalam kategori berpenghasilan rendah (MBR). Namun, tetap perlu dilakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan besaran bantuan yang akan diterima nantinya.

“Rata-rata masyarakat yang kita bantu untuk RTLH yakni berpenghasilan rendah, dengan tetap melihat kondisi di lapangan,” tukasnya. (ils)

PDAM Batulanteh Tetap Sesuaikan Tarif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PDAM Batulanteh Tetap Sesuaikan Tarif
Abdul Hakim (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh, tengah mengiktiarkan penyesuaian tarif dasar air minum sebesar Rp3. 500 per meter kubik dari harga yang berlaku saat ini sebesar Rp2. 900 per meter kubik.

“Kita sudah siapkan ancang-ancang di angka Rp3. 500 meski harga itu masih belum sesuai dengan biaya produksi yang mencapai angka Rp3. 900 per meter kubik,” kata Direktur Perumdam Batulanteh,H.Abdul Hakim kepada Suara NTB, Senin (2/2/2026).

Abi Hakim sapaan akrabnya melanjutkan, sebelum besaran tarif baru diberlakukan, pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan supaya dalam penerapan nantinya bisa diterima masyarakat dan meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Kita tetap akan melakukan sosialisasi kepada para pelanggan dan masyarakat secara umum. Karena pada prinsipnya penyesuaian tarif dilakukan pemerintah agar Perumdam bisa sehat,” ucapnya.

Selain sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan di tahun ini, pihaknya akan melakukan rehabilitasi bak pengolahan dan pergantian pipa distribusi sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kita tahun ini mendapatkan anggaran dari pusat senilai Rp22 miliar yang diperuntukkan untuk perbaikan sarana produksi air minum yang sudah berumur,” ujarnya.

Abi Hakim meyakinkan, penyesuaian tarif juga tengah dikaji secara intensif oleh pemerintah seiring dengan adanya surat Gubernur NTB nomor 497 tahun 2025. Di surat tersebut, sudah ditetapkan tarif batas bawah dan batas atas untuk seluruh PDAM di NTB.

“Kalau boleh jujur kita (Sumbawa) yang paling murah tarif dasar air seluruh Indonesia. Bahkan kita belum pernah menyesuaikan tarif tersebut sejak terakhir dilakukan pada tahun 2014,” ucapnya.

Di masing-masing kabupaten/kota besaran tarif dasar air berbeda-beda sesuai dengan biaya produksi. Biaya produksi air saat ini berada di angka Rp3.900. Sementara, tarif dasar air di angka Rp2.900 per meter kubik, sehingga perlu disesuaikan lebih lanjut.

“Biaya produksi ini mencakup banyak aspek, gaji karyawan, biaya pengolahan, dan pemeliharaan itu menjadi satu semua menjadi tarif yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM,” ujarnya.

Ia melanjutkan, jika mengacu ke surat keputusan (SK) Gubernur maka tarif batas bawah yang bisa diterapkan di Sumbawa sebesar Rp3.500 per meter kubik. Besaran tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan hanya saja pemerintah saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut.

“Memang sudah harus diterapkan untuk tarif batas bawah itu, tetapi kami masih mengkaji dulu dengan melihat semua sisi jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Ia pun meyakinkan, pemerintah tetap akan melihat semua sisi terkait rencana penyesuaian tarif dasar tersebut. Hal itu perlu dilakukan jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari dan gejolak di masyarakat.

“Penyesuaian tarif memang harus kita lakukan, kalau tidak maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan subsidi selisih tarif tersebut,” tukasnya. (ils)

144 CJH Dompu Lunasi BPIH

Penulis
ekbisntb.com
-
0
144 CJH Dompu Lunasi BPIH
Sudirman M. Amin.

Dompu (suarantb.com) – Sejumlah 144 orang calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Dompu, telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp54,951 juta. Pemerintah membuka waktu pelunasan bagi calon jamaah haji hingga tiga gelombang.

Pengelola Haji dan Umrah Kabupaten Dompu, Sudirman M Amin yang ditemui di kantornya, Senin (2/2/2026) mengungkapkan, kuota calon jamaah haji regular asal Kabupaten Dompu sebanyak 131 orang, tetapi yang melunasi hanya 122 orang. Jumlah ini terdiri dari jamaah lansia 31 orang, tetapi yang melunasi hanya 4 orang. Sedangkan, jamaah cadangan ada 48 orang, tetapi yang melunasi 24 orang.

“Yang melunasi ada 150 orang, tapi ada yang tunda, tunggu mahram, mutasi ke daerah lain. Jadi sisanya ada 140 orang. Tapi kita juga mendapat mutasi calon jamaah haji dari NTT 4 orang, sehingga total calon jamaah haji kita tahun ini ada 144 orang,” ungkap Sudirman.

Sejauh ini, dari 24 orang calon jamaah haji cadangan yang dipastikan berangkat tahun 2026 ini ada 17 orang. Mereka mengisi kekosongan akibat calon jamaah regular tidak bisa melunasi biaya haji. Sisa cadangan yang sudah melunasi biaya haji 7 orang. “Cadangan ini tetap terbuka akan berangkat selama calon jamaah haji belum diberangkatkan. Banyak – banyak berdoa dan jaga Kesehatan,” harapnya.

Para CJH ini nantinya akan dilakukan bimbingan haji untuk mempersiapkan diri dalam menunaikan ibadah haji di Mekkah dan Madina. Bimbingan haji akan digelar setelah persiapan calon jamaah haji selesai dilakukan. (ula)

Masuk 10 Kota Se-Indonesia, Program Kota Pintar Dievaluasi Komdigi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masuk 10 Kota Se-Indonesia, Program Kota Pintar Dievaluasi Komdigi
Kabid Pelayanan Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Abdul Manan memantau memasukan data pendukung program smart city. (suarantb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Kota Mataram terus menorehkan prestasi di tingkat nasional. Awal tahun 2026, ibukota Provinsi NTB masuk 10 kota se-Indonesia sebagai kota pintar yang dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Abdul Manan membenarkan, Mataram masuk 10 kota se-Indonesia yang dievaluasi program sebagai smart city atau kota pintar dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Sembilan kota lainnya diantaranya, Kota Batam, Bandung, Jambi, Balikpapan, Makassar, Banjarmasin dan Denpasar. “Bayangkan dari 251 kota se-Indonesia. Kota Mataram masuk 10 besar yang dipilih untuk evaluasi program smart city,” terangnya ditemui pada, Senin (2/2/2026).

Komponen program kota pintar yang disusun berdasarkan alur evaluasi. Diantaranya, baseline atau dasar dasar merupakan kondisi awal atau titik awal sebelum program smart city diimplementasikan. Baseline ini berkaitan dengan kesiapan daerah dari aspek regulasi, infrastruktur dasar serta data kependudukan awal.

Aspek output merupakan produk konkret atau layanan langsung yang dihasilkan dari inisiatif sebagai kota cerdas. “Kota Mataram sudah banyak mengeluarkan masterplan smart city dan pengaduan secara online,” terangnya.

Berkaitan dengan outcome berupa perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau pemerintah akibat dari output yang dihasilkan. Kota Mataram lanjut Manan, telah membangun sistem informasi pelayanan di rumah sakit berupa e-reservasi. RSUD H. Moh. Ruslan mengembangkan tidak hanya untuk pesan kamar, tetapi melihat ketersediaan kamar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan 119.

Proses evaluasi program smart city lanjut Manan, langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Tim asesor berasal akademis Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. “Jadi banyak ahli yang akan mengevaluasi program ini,” jelasnya.

Sebagai kota pintar kata Manan, memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Program ini telah berjalan lima tahun dan dirasakan oleh masyarakat seperti pelayanan perizinan terpadu,pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, program ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena tidak seluruhnya warga Kota Mataram melek teknologi. “Tugas kita adalah terus mensosialisasikan program ini supaya masyarakat sadar dengan perkembangan teknologi informasi,” demikian kata dia. (cem)

Dana Transfer Kurang, Ribuan Guru di Mataram Belum Terima TPG Gaji Ke-13 dan 14

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yusuf (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Ribuan guru di Kota Mataram hingga kini belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) gaji ke-13 dan ke-14 serta tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) TPG 100 persen Tahun 2025. Keterlambatan pembayaran tersebut disebabkan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menjelaskan bahwa dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat belum mencukupi untuk membayar seluruh hak guru. “Bukan tidak dibayarkan, tetapi masih ada persoalan teknis dan keterbatasan dana transfer. Dana yang kami terima belum mencukupi,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan data Disdik Kota Mataram, total kebutuhan anggaran untuk membayar hak guru yang meliputi TPG gaji ke-13 dan ke-14, tambahan penghasilan (Tamsil), serta tunjangan guru agama mencapai lebih dari Rp167 miliar. Namun, dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sebesar Rp59,9 miliar. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran yang cukup signifikan.

Yusuf menegaskan, keterbatasan dana tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembayaran secara bertahap. “Tidak bisa dibayar sebagian dulu. Pembayaran harus dilakukan sekaligus agar tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Ia menjelaskan, tunjangan yang belum dicairkan mencakup TPG gaji ke-13 dan ke-14, Tamsil, serta tunjangan guru agama untuk periode 2024 dan 2025. Di Kota Mataram, tercatat sekitar 1.287 guru yang haknya masih menunggu pencairan.

“Kami tidak ingin gegabah, belum bisa kita pastikan. Lebih baik kami pastikan dulu koordinasi dengan BKD tuntas, daripada nanti muncul masalah baru di kemudian hari,” ucap Yusuf.

Disdik Kota Mataram, lanjutnya, terus mengawal proses pencairan dan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Namun hingga awal Februari 2025, kepastian waktu pencairan dana tambahan tersebut masih belum diperoleh.

Menurut Yusuf, pihak Kemenkeu memberikan sinyal agar kekurangan dana dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing. Saat ini, opsi tersebut sedang dikaji secara mendalam bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram.

Ia menambahkan, Kota Mataram sebenarnya termasuk daerah yang cepat mengajukan pencairan tunjangan. Namun, realisasi pembayaran tetap bergantung pada kesiapan dan kemampuan keuangan daerah.

Meski pembayaran telah melewati tahun anggaran, Yusuf memastikan hak para guru tidak akan hangus. Pembayaran tetap dapat dilakukan melalui mekanisme penyesuaian anggaran pada tahun berjalan.

“Kami memahami banyak guru yang sudah bertanya-tanya. Kami mohon kesabaran para guru. Hasil review dari inspektorat sudah ada, sekarang tinggal menunggu ketersediaan anggaran,” pungkasnya. (pan)

1...331332333...1,088Halaman 332 dari 1,088