Beranda blog Halaman 286

KSB Optimis Capai Target Investasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Noto Karyono(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), optimis mampu mencapai target investasi di tahun 2026.

Berdasarkan data, Pemkab KSB di tahun ini diberikan target oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan sebesar Rp47,4 triliun. Sementara, target dari Pemerintah Provinsi NTB lebih tinggi yakni senilai Rp48,5 triliun.

Kepala DPMPTSP KSB, Noto Karyono mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengejar pencapaian investasi akan mengacu pada target yang diberikan provinsi sebagai angka tertinggi. “Dan kami optimis bisa mencapai bahkan melampauinya,” tegasnya kepada Suara NTB, Rabu (8/4).

Noto mengakui pada tahun 2025 target investasi KSB tidak tercapai. Namun demikian, bukan berarti di tahun ini kondisi tersebut akan terulang kembali, mengingat di tingkat lapangan aktivitas investasi yang masuk ke daerah tetap berjalan. “Faktanya masih banyak kok yang berminat masuk. Maka itu kami tetap optimis,” katanya.

Ia mengungkap, ada beberapa faktor yang membuat jumlah investasi di KSB tahun lalu tidak mencapai target. Salah satunya soal pelaporan. Kata Noto, terdapat sejumlah investor yang belum menyadari mengenai kewajibannya melakukan pelaporan. Akibatnya imvestasi tersebut tidak tercatat. “Tidak banyak sebenarnya investor yang begini, tapi ada. Dan umumnya itu oleh investor PMA (penanaman modal asing),” urainya.

Berikutnya, investor yang jenis usahanya tidak dalam kewenangan daerah untuk perizinanannya. Ia mencontohkan, investor yang bergerak di bidang usaha kelautan. Proses perizinannya berada di tingkat provinsi. “Ini kadang kita tidak deteksi, sehingga untuk mengarahkan mereka melaporkan diri agak sulit juga,” sebutnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sudah menyiapkan beberapa strategi mulai dari mendatangi para investor, menggalakkan sosialisasi pentingnya mneyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) hingga pemberian jaminan kemudahan berusaha bagi investor baru.

“Kalau kami maksimalkan strategi ini, saya yakin target tahun ini bisa dicapai,” kata Noto mengulangi komitmennya.

Lanjut Noto menambahkan, selain akan memberi kemudahan berinvestasi, pihaknya juga telah menyiapkan inovasi lain dalam rangka mengikat para investor yang hadir ke KSB. Hal itu dalam rangka memastikan keberadaan setiap investasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Sebagai bentuk keseriusan mereka berinvestasi, kita akan membuat sejumlah kesepakatan yang muaranya punya dampak bagi masyarakat. Misalnya, soal komitmen pemanfaatan tenaga kerja lokal hingga kolaborasi mereka dengan maayarakat setempat dalam menjalankan usahanya,” katanya.(bug)

Target Retribusi Parkir 2026 Naik Rp1,6 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seorang juru parkir (jukir) di Pasar Senggol, Kota Bima sedang mengatur kendaraan pada, Rabu (8/4). Dishub Kota Bima menaikan target retribusi parkir menjadi Rp1,6 miliar.(Suara NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Target retribusi parkir di Kota Bima pada tahun 2026, naik signifikan menjadi Rp1,6 miliar. Kenaikan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Is Fahmi melalui Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana, Amir Ma’ruf, menjelaskan target retribusi parkir di tahun 2026, mengalami peningkatan menjadi Rp1,6 miliar dibandingkan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp750 juta. Sementara, realisasinya tercatat sekitar Rp520 juta.

“Target pada tahun ini Rp1,6 miliar. Tahun sebelumnya Rp750 juta,” sebutnya.
Menurut Amir, alasan kenaikan target tersebut bertujuan memacu kinerja pengelolaan retribusi parkir agar lebih optimal. Selain peningkatan target, Dishub juga menegaskan seluruh juru parkir yang bertugas di Kota Bima telah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi serta identitas yang jelas.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat sebanyak 105 titik parkir resmi yang tersebar di wilayah Kota Bima. Setiap titik parkir diisi oleh satu juru parkir utama dan dua juru parkir pembantu.

“Jumlah titik parkir resmi kita ada 105 titik. Kalau dihitung jumlah juru parkirnya, satu titik ada satu juru parkir utama ditambah dua juru parkir pembantu. Jadi totalnya tinggal dikalikan saja, 105 dikali tiga,” jelasnya.

Menurutnya, seluruh juru parkir tersebut telah dibekali kartu identitas serta penetapan lokasi tugas yang jelas, termasuk besaran setoran harian.

Amir mengakui bahwa secara fundamental sistem pengelolaan parkir masih perlu diperkuat, termasuk dalam hal kelengkapan administrasi serta sarana pendukung di lapangan.

Pihaknya tengah memperkuat koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penertiban juru parkir di lapangan.

“Kita memang sudah membahas dengan Pak Sekda kemarin dengan Dandim juga, itu terkait kerjasamanya dengan perhubungan dalam rangka pengelola pengawasan penertiban untuk juru parkir di Kota Bima ini,” pungkasnya. (hir)

Program Rp1 Miliar per Desa Belum Sepenuhnya Akomodir Potensi Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi program Rp1 miliar per desa Rp100 juta per dusun belum mengakomodir potensi lokal desa. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Program Rp1 miliar per desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) didorong untuk mengakomodir potensi lokal yang ada di masing-masing desa. Sesuai hajatan Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini untuk mengembangkan satu produk unggulan satu desa atau One Vilage One Product (OVOP) melalui program Rp1 miliar per desa 100 juta per dusun.

Namun saat ini, belum sepenuhnya desa diakomodir potensinya karena terkendala banyak desa belum update potensi desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) pun didorong lebih proaktif mendorong desa meng-update sesuai potensi desa yang termuat dalam profil desa masing-masing.

Kades Taman Ayu M Tajudin mengatakan bahwa instrumen Dinas PMD untuk menggali potensi desa itu cukup banyak, karena mereka memiliki perangkat dari kader-kader, RT hingga level desa. Instrumen ini menurutnya bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan data riil.

“Data riil bahwa di desa itu memang potensinya ini, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba di desa itu, mungkin saja itu pengaruh lain, tetapi betul-betul digali dari potensi desa itu,” terangnya.

Kenapa penting menggali potensi di desa itu, karena butuh keberlanjutan untuk kegiatan ke depan. Banyak perangkat yang bisa dimaksimalkan, seperti pendamping desa, Kades dan banyak sekali instrumen.

Diakuinya, sampai saat ini belum ada instruksi dari OPD ke desa untuk lebih serius menggali potensi itu. Padahal dari potensi desa ini akan muncul OVOP seperti yang dihajatkan Bupati, tetapi jika ini tak digali maksimal oleh OPD sesuai potensi, maka tidak bisa dijamin bisa berkelanjutannya. Misalnya di desanya, muncul Tortila sebagai OVOP. Pihaknya pun menolaknya, karena di desanya tidak ada potensi pendukung, seperti petani rumput laut atau petani jagung sebagai penyuplai bahan bakunya.

Sama misalnya, mau mengembangkan keripik, tetapi faktor pendukung di wilayah itu tidak mendukung seperti petani singkong. Sehingga tidak mungkin bisa dikembangkan. Meskipun produksi keripik ada di desa itu, tetapi mungkin saja bahah baku dibeli di pasar atau luar desa.
Tetapi jika beras yang dikembangkan, ada faktor pendukung seperti saluran air, jaringan irigasi yang lancar sepanjang tahun untuk menyuplai lahan pertanian. Kemudian dari sisi petani dan Gapoktannya ada, hingga struktur pelaku seperti BUMDes selaku pendukungnya untuk membeli beras.

Ditanya terkait banyak desa belum update potensi desa, menurutnya, di sinilah perlu instruksi penekanan dari Pemkab dalam hal ini OPD. “Butuh semacam instruksi dalam bentuk surat atau apa, sehingga betul-betul profil desa itu menggambarkan ril,” jelasnya.

Desa bisa saja menyusun profil desa, tetapi isinya belum tentu menggambarkan kondisi riil di bawah. Butuh tim yang betul-betul memonitor sampai ke titik yang paling detil.

Jika nanti ada kades yang mungkin tidak mau menjadikan potensi desa jadi skala prioritas, maka bisa saja kades diajak diskusi dan diminta membuat pernyataan bahwa itu menjadi prioritas desanya. Sehingga nanti anggaran yang diusulkan baik itu OVOP atau ketahanan pangan dalam program 1 miliar per desa dan 100 juta per dusun, mengacu pada surat yang ditandatangani kades.

Sementara itu Pemkab melalui Kepala Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho mengatakan bahwa dari ribuan usulan desa yang masuk melalui kamus usulan untuk tahun 2027, belum mengakomodir semua potensi desa. Karena pihaknya belum memegang data potensi desa secara keseluruhan. “Kita baru mengacu pada usulan di masing-masing desa, tetapi finalisasinya tetap kita mengarahkan pada peningkatan perekonomian, SDM sampai dengan masalah sosial lingkungan di Desa,” terangnya.

Pihaknya telah meminta data update potensi desa, tetapi tidak semua desa memiliki update potensi desa tersebut. Dalam profil desa itu, di-update hanya terkait jumlah penduduk, Adminduk tetapi terkait potensi sumber daya alam, potensi SDM, sosial yang belum terupdate.

Pihaknya pun berkoordinasi dengan Dinas PMD, tetapi potensi desa ini bisa terupdate
2-3 tahun. Harusnya menurut dia, potensi desa ini di-update tiap tahun, karena kondisi wilayah jangankan dalam sekian tahun, setiap bulan saja bisa berubah. Contohnya, di bypass, banyaknya perumahan otomatis lahan pertanian berkurang. Jangan sampai hal-hal seperti ini tidak terinformasikan ke Pemda. Sebab hal ini menyangkut apa langkah penanganan yang perlu dilakukan. (her)

Bendungan Kerekah Masuk Rencana Pembangunan di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Abdul Azis (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan Bendungan Kerekeh. Mega proyek tersebut masuk dalam catatan salah satu bendungan yang akan dibangun di NTB.

“Kita bersyukur Bendungan Kerekeh masuk short list untuk pembangunannya di Indonesia, karena hasil penilaian paling possible untuk dilakukan percepatan pembangunan,” kata Kepala Dinas PUPR melalui Kabid Air Minum dan Sanitasi Abdul Azis, kepada Suara NTB, Rabu (8/4/2026).

Ace sapaan akrabnya melanjutkan, lampu hijau tersebut tentu menjadi tantangan pemerintah untuk mulai menyiapkan dokumen. Apalagi saat ini, pihaknya masih menunggu hasil reviu rencana pengadaan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement action plan atau Larap) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NT 1.

“Jadi, yang direviu pertama adalah desainnya, kedua Larapnya merupakan dokumen terkait lahan dan masyarakat mana yang akan terdampak pembangunan itu harus dipastikan,” ujarnya.

Reviu itu perlu dilakukan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan. Apalagi pergerakan lahan di sekitar rencana lokasi pembangunan terus terjadi dan yang paling menentukan nanti adalah sertifikasi desain yang akan dikeluarkan oleh BBWS Nusa Tenggara 1.

“Sebelum sertifikasi terbit, pasti akan di tes dan di uji coba di laboratorium hidrolika untuk mengetahui daripada model pengaliran dan berapa umur bendungan,” sebutnya.

Pemantapan desain, kata dia, perlu dillakukan agar manfaat dari bendungan ini bisa makimal untuk memenuhi kebutuhan air irigasi masyarakat. Bahkan rencana yang dialiri bendungan ini mencapai 4.500 hektar dengan intensitas tanamnya mencapai 250 persen.

“Bendungan ini dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang direncanakan sekitar 163 liter per detik, ” Jelasnya.

Berdasarkan hasil analisis lanjutnya, rencana pembangunan bendungan ini membutuhkan lahan sekitar 300,49 hektare. Rinciannya lahan pertanian sekitar 74 hektare, tegalan 125 hektare dan kawasan hutan sekitar 141 hektare.

“Total luasan lahan terdampak pembangunan sudah kita data, kami juga masih menunggu reviu desain bendungan untuk proses lebih lanjut, ” tukasnya. (ils)

Bupati Loteng Minta Iuran Air Gratis Rumah Ibadah Diperluas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Loteng Minta Iuran Air Gratis Rumah Ibadah Diperluas
H. L. Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Program iuran air gratis bagi rumah ibadah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih terus berjalan. Bahkan, Bupati Loteng H. L. Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., secara khusus meminta program tersebut diperluas cakupan sasaranya.

“Saya minta program iuran air gratis bagi rumah ibadah diperluas. Jangan hanya masjid, bila perlu musala juga dapat,” pinta Bupati Loteng H. L. Pathul Bahri saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Loteng tahun 2027, di Swiss Belcourt Hotel Lombok, Desa Tanak Awu, Rabu (8/4/2026).

Ia berharap perluasan cakupan layanan program tersebut bisa direalisasikan segera paling tidak pada tahun 2027 mendatang. Sebagai bagian dari implementasi program pemerintah daerah di tahun tersebut. Dengan begitu, akan semakin banyak rumah ibadah yang bisa menikmati layanan iuaran air gratis tersebut di daerah ini.

“Itu juga bagian dari pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirtha Ardia Rinjani (Tiara) Loteng Bambang Supratomo, S.I.P.,M.M., menegaskan akan berupaya maksimal menjalankan intruksi tersebut. Namun sebelumnya pihaknya akan melakukan kajian secara mendalam untuk mengukur peluang dan kemampuan yang ada.

Diakuinya, untuk bisa memberikan layanan iuran gratis air minum kepada rumah ibadah, termasuk musala di daerah ini bukan perkara mudah, karena memang banyak hambatan di lapangan. Terutama soal cakupan layanan jaringan air bersih Perumdam Tiara Loteng yang saat ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah di Loteng.

Belum lagi bisa cara soal pendanaan untuk program tersebut. “Terutama soal jangkauan jaringan air bersih, itu yang jadi kendala sejauh ini. Belum lagi bicara soal kondisi jaringan yang rata-rata sudah tua,” imbuhnya.

Tapi bagaimanapun pihaknya akan berupaya menjalankan apa yang sudah menjadi intruksi pimpinan. Karena itu juga bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat di daerah ini. “Bagi musala yang mau mengajukan diri sebagai penerima program iuran air gratis silahkan mengajukan permohonan ke Perumdam Tiara Loteng. Nanti akan kita lihat kelayakannya,” ujar Bambang.

Namun perlu diingatkan juga program iuran air gratis ada batasannya. Yang digratiskan iuaran dengan pemakaian air hingga 20 meterkubik per bulan. Jika pemakaian di atas itu, maka harus dibayar kelebihannya. Pembatasan tersebut untuk mencegah supaya air tidak digunakan secara berlebihan di luar kebutuhan untuk mendukung kegiatan ibadah.

“Untuk saat ini program iuran air gratis ini menyasar sebanyak 500 lebih masjid dan rumah ibadah di Loteng. Dari sekitar 1.600 masjid dan rumah ibadah yang ada. Kenapa belum seluruhnya? Karena itu tadi, terkendala ketersediaan jaringan air bersih,” tandasnya. (kir)

Gencarkan Operasi Pasar Epliji 3 Kilogram di Lombok Timur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Salah satu kegiatan operasi pasar LPG 3 Kg untuk meredam gejolak masyarakat di Lombok Timur. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Distribusi elpiji 3 kilogram dipastikan dalam kondisi aman, meski sempat terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan, khususnya di Lombok Timur. Untuk mengurai lonjakan permintaan, operasi pasar dan penambahan pasokan (extra dropping) terus digencarkan.

Plt. Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, mengatakan pasokan epliji ke NTB berjalan sesuai jadwal, ditandai dengan bersandarnya kapal tangki elpiji dalam beberapa hari terakhir.

“Distribusi secara umum lancar. Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara aman, tidak ada gejolak. Hanya di Lombok Timur ada peningkatan permintaan, kemungkinan karena panic buying,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.

Ia menjelaskan, antrean panjang yang terjadi di pangkalan bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan karena tidak tersedianya stok di tingkat pengecer. Akibatnya, masyarakat langsung membeli ke pangkalan saat jadwal distribusi tiba.

“Antrian itu terjadi saat barang datang. Karena di pengecer kosong, masyarakat langsung ke pangkalan. Jadi bukan antre setiap saat,” jelasnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait menggelar operasi pasar di sejumlah titik di Lombok Timur, seperti Desa Pengadangan, Lenek, Aikmel Utara, Karang Baru, hingga wilayah Sakra, Keruak, dan Jerowaru.

Dalam operasi pasar ini, penyaluran elpiji dilakukan langsung kepada konsumen agar tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi juga diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, aparat kecamatan, Satpol PP, kepolisian, hingga perangkat desa.

“Penyaluran wajib langsung ke konsumen. Kami juga libatkan Disperindag, bagian ekonomi pemda, Satpol PP, Polsek, serta perangkat desa, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas,” katanya.

Reza mengungkapkan, total tambahan pasokan elpiji untuk Lombok Timur mencapai sekitar 70 persen dari alokasi harian, atau setara dengan 24.440 tabung. Langkah ini diharapkan mampu meredam lonjakan permintaan dan mengurangi antrean di masyarakat.

Ia juga menegaskan, tidak ada praktik penimbunan atau permainan distribusi di lapangan. Menurutnya, kondisi yang terjadi murni dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu yang tidak benar.

“Tidak ada permainan di bawah, seperti penimbunan. Ini lebih ke panic buying. Sama seperti isu kenaikan BBM sebelumnya yang ternyata tidak benar,” tegasnya.

Menurutnya, fenomena panic buying membuat konsumsi menjadi tidak wajar. Masyarakat yang biasanya membeli satu tabung, kini membeli lebih banyak karena khawatir kehabisan.

Padahal, elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penggunaannya seharusnya tetap terkontrol.

“Ini barang subsidi, konsumennya terbatas. Tapi sekarang banyak yang punya lebih dari satu tabung di rumah, sehingga saat panik, pembelian jadi berlebihan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai operasi pasar yang dilakukan cukup efektif. Di sejumlah lokasi, distribusi berjalan tertib tanpa penumpukan pembeli karena masyarakat sudah mendapatkan jatah masing-masing. (bul)

Ekspor Kemiri NTB ke Timur Tengah Ikut “Lumpuh” karena Perang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan sortir kemiri melibatkan banyak pekerja di usaha Mujnah Kemiri Lombok. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai merembet hingga ke daerah. Perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran membuat aktivitas ekspor komoditas dari Nusa Tenggara Barat terganggu, termasuk usaha kemiri di Lombok Tengah.

Pemilik PT Mujnah Kemiri Lombok, Mujnah, mengungkapkan bahwa saat ini ekspor kemiri masih berjalan ke beberapa negara seperti Jepang dan Arab Saudi. Namun, khusus untuk pasar Timur Tengah, pengiriman praktis terhenti akibat gangguan jalur distribusi.

“Kalau ekspor tetap jalan, Jepang masih berjalan. Pengiriman terakhir ke Jepang itu tanggal 22 Ramadan, tapi lewat jalur tidak normal, dari Jakarta ke Singapura lalu ke Jepang,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.

Menurutnya, perubahan rute pengiriman tersebut diduga dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi transportasi laut akibat situasi geopolitik yang tidak stabil. Kondisi ini berbeda dengan pengiriman ke Timur Tengah yang justru terhenti total.

“Untuk Timur Tengah, kami betul-betul terdampak. Harusnya tanggal 18 Ramadan sudah ekspor ke Arab Saudi, tapi sampai sekarang belum bisa berangkat,” jelasnya.

Penundaan ini terjadi karena terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sempat mengalami buka-tutup akibat konflik. Akibatnya, sebanyak 12,5 ton kemiri terpaksa tertahan di gudang menunggu kepastian pengiriman.

Meski demikian, Mujnah memastikan pengiriman tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Apalagi, pihak pembeli di Arab Saudi telah membayarkan uang muka dari total hampir Rp1 miliar nilai pesanan buyer Arab Saudi yang tertunda pengirimannya.

“Bukan batal, hanya penundaan. Sampai kapan, itu tergantung kesepakatan dengan buyer. Kalau perang ini belum jelas kapan selesai, kami akan buat klausul ulang perjanjian,” katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kondisi ini berdampak besar terhadap aktivitas produksi di dalam negeri. Operasional rumah produksi sementara dihentikan, termasuk pembelian bahan baku dari petani.

“Perang ini sangat mengganggu. Produktivitas terhenti, regulasi macet. Aktivitas di rumah produksi kami istirahatkan sementara. Pembelian dari petani juga ditahan,” ungkapnya.

Dampak tersebut dirasakan oleh sekitar 100 orang yang terlibat dalam rantai usaha, mulai dari petani, pengepul, tenaga produksi hingga pekerja pengemasan di NTB.

Untuk menyiasati kondisi ini, pihaknya mulai merancang strategi dengan mengalihkan pasar ke dalam negeri. Mujnah mengaku akan kembali menggarap pasar domestik seperti Bali dan Jawa.

“Kami sedang merencanakan kembali ke pasar domestik. Karena dulu memang awalnya dari pasar lokal. Kalau ekspor ke Arab tidak bisa, harus ada solusi lain,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menjajaki peluang ekspansi ke negara lain seperti Singapura dan China. Upaya ini difasilitasi oleh Bank Indonesia Bali melalui agenda business matching dengan calon pembeli yang akan digelar di Bali pada 14-15 April mendatang. (bul)

Efisiensi Anggaran, BKD Optimalkan Pendapatan dari Aset Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Muhammad Ramayoga (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram mencari cara untuk menutupi kekurangan anggaran akibat dampak efisiensi anggaran. Salah satunya mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan aset daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun 2026. Kondisi sama sebenarnya telah terjadi di tahun 2024 maupun pandemi Covid-19. Artinya, target pendapatan daerah yang ditetapkan masih rasional sesuai dengan potensi. “Kondisi efisiensi ini bukan tahun ini saja, tetapi sudah terjadi di tahun sebelumnya,” kata Yoga ditemui pada, Rabu (8/4/2026).

Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana kata Yoga, meminta perangkat daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama terhadap pengelolaan aset. Pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan.

Selain itu sebut Yoga,menilai atau menghitung ulang aset lahan atau tanah pecatu yang digarap oleh masyarakat. Tanah pecatu diperkirakan telah 10 tahun tidak pernah diappraisal, sehingga sewa yang dihasilkan tidak signifikan. “Setelah dilakukan penilaian kembali, sehingga sewanya bisa mengalami kenaikan 100 persen,” ujarnya.

Kebijakan ini dipastikan menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Kebijakan itu dinilai sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain aset lahan sambungnya, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM juga telah menaikan sewa toko di Mataram Craft Center. Sewa sebelumnya Rp10 juta per tahun dinaikan menjadi Rp15 juta per tahun. “Jadi itu yang dilakukan pemerintah untuk optimalisasi PAD,” terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram menyebutkan, target PAD Kota Mataram di tahun 2026 senilai Rp656 miliar dari target sebelumnya Rp616 miliar. Adapun capaian di triwulan I yakni, pajak daerah dari target senilai Rp313 miliar, terealisasi sekitar 23 persen atau sekitar Rp70 miliar. Retribusi daerah dari target Rp326 miliar baru terealisasi Rp56 miliar.

Menurut Yoga, target retribusi perlu menjadi atensi sehingga harus ada langkah strategis untuk mencapai target tersebut. (cem)

Penutupan 350 SPPG di NTB, Insentif Rp2,1 Miliar Tidak Bisa Disalurkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua Satgas MBG NTB H. Fathul Gani meninjau salah satu SPPG beberapa waktu lalu. Sekarang ini, ada 350 SPPG ditutup sementara oleh BGN. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Penutupan 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB dapat menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp2,1 miliar per hari. Hal ini karena negara tidak perlu membayar insentif senilai Rp6 juta kepada setiap SPPG. Insentif senilai tersebut berlaku mulai tahun ini selama dua tahun berdasarkan keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) No.401.1 Tahun 2025.

Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo pun membenarkan setiap SPPG tidak menerima insentif apapun selaku mitra pemerintah. Termasuk juga upah kepada relawan MBG tidak dicairkan selama periode penutupan.

“Intinya insentif kan 6 juta, tinggal dikalikan aja. 6 juta kali per SPPG. Kan ini insentif kan, ngomongnya insentif kan, insentif mitra,” ujarnya, belum lama ini.
Per harinya, para relawan MBG mendapatkan upah sebesar Rp100-200 ribu. Dengan nominal tersebut, penghematan negara akibat penutupan bisa mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.

Saat ini, sebanyak 350 SPPG di NTB ditutup sementara oleh BGN). Akibatnya, sebanyak ratusan ribu penerima manfaat tidak bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan dapur MBG itu dibuka kembali.

Dari jumlah itu, 302 SPPG ditutup karena tidak memenuhi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sementara 48 SPPG lainnya ditutup akibat temuan kejadian menonjol seperti keracunan.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, MSi., mengatakan 302 SPPG yang ditutup tersebut merupakan dapur yang tidak memenuhi persyaratan dasar tersebut. “Kalau SLHS itu kan memang ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Kalau memang sudah sesuai standar, maka wajib hukumnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempercepat prosesnya,” ujarnya.

Dari 302 SPPG tersebut, 225 dapur belum menerapkan IPAL, 36 SPPG belum memiliki SLHS, dan 39 lainnya belum berstandar IPAR dan memiliki SLHS. Selain itu, ditemukan juga adanya dapur yang telah memiliki SLHS, namun telah menginput sertifikat tersebut, sehingga SPPG tersebut masih zona merah dalam data BGN. “Sehingga instruksi kita ke organ BGN di daerah untuk mempercepat penginputan itu,” lanjut Asisten I Setda NTB ini.

Saat ini, terdapat sekitar 736 SPPG di NTB. Dari jumlah itu, 633 dapur sudah beroperasional. Sekarang, setengahnya atau sekitar 350 dapur ditutup. Adapun dengan penutupan ini, Asisten I Setda NTB itu menekankan pentingnya peran aktif Satuan Tugas (Satgas) daerah, koordinator wilayah (korwil) hingga tingkat kecamatan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pengelola SPPG. (era)

Ketua Dekranasda NTB Harap Kerajinan NTB Makin Eksis dan Makin Mengglobal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pose bersama pengurus Dekranasda NTB usai rapat yang dipimpin Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal, Rabu, 8 April 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Dalam rangka konsolidasi dan penguatan koordinasi organisasi, serta untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), digelar pertemuan di Balai Kriya Provinsi NTB, Rabu (8/4/2026).

Rapat ini dihadiri langsung Ketua Dekranasda Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal, Ketua Harian Dekranasda, Wakil Ketua Dekranasda,Sekretaris dan seluruh anggota kepengurusan Dekranasda NTB termasuk komunitas pengrajin lainnya.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal menyampaikan, digelarnya rapat awal ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi dalam memperkuat keberadaan Dekranasda NTB yang berkontribusi dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas. Selain itu, sebagai fasilitator bagi peningkatan kualitas produk kerajinan asal NTB agar tidak saja diakui secara lokal, regional, nasional, namun juga mengglobal dan mendunia.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB ini juga memberi penekanan dalam pembentukan struktur baru kepengurusan Dekranasda Provinsi NTB tidak berarti mengabaikan struktur keanggotaan pengurus lama. Namun juga kepengurusan baru yang terbentuk juga melibatkan sejumlah OPD lingkup Provinsi NTB, kalangan akademisi, dan komunitas kreatif.

Dengan kepengurusan baru yang lebih lengkap dan kompeten sesuai bidang tugasnya masing-masing menjadi starting point dan fondasi kuat bagi pelaksanaan seluruh program kerja Dekranasda NTB ke depan menjadi lebih baik dan progresif.

Dekranasda NTB ke depan juga diharapkan dapat menjadi ruang diskusi bagi penggalian Ide usaha kreatif bagi promosi kerajinan, pemetaan potensi kerajinan lokal NTB, seperti tenun, gerabah, anyaman, mutiara dan lainnya.
“Hal ini dilakukan sebagai bahan promosi pasar dalam dan luar negeri melalui pameran, platform digital, dan misi dagang ekspor,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Dekranasda NTB juga diharapkan bisa memfasilitasi pelaksanaan inkubasi wirausaha kerajinan di lingkup institusi pendidikan, seperti SMA, SMK ataupun SLB. Program kunjungan kerja Dekranasda NTB ke sekolah juga menjadi agenda ke depannya untuk bisa melaksanakan workshop, mentoring oleh pelaku usaha, dan pendampingan produksi hingga pemasaran awal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kerajinan sejak dini.

Selain itu, tambahnya, Dekranasda NTB bisa melakukan penguatan identitas kerajinan lokal di kancah internasional melalui standardisasi produk, pendaftaran kekayaan intelektual, branding profesional dan partisipasi pameran internasional untuk membangun citra kerajinan NTB yang bisa dikenal global.

Istri Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal ini juga menyinggung Program Desa Berdaya yang terintegrasi dengan desa pariwisata dengan potensi kerajinan yang ada di desa setempat. Melalui penguatan kerajinan daerah dalam program Desa Berdaya bisa dilakukan melalui pendampingan teknis, pelatihan pengrajin desa, dan fasilitasi akses pemasaran guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Sementara Dinas Kominfotik NTB yang membidangi Bidang Humas, Promosi diketuai Kepala Dinas Diskominfotik NTB dengan fokus pada promosi dan publikasi, branding produk, serta media dan komunikasi.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan visibilitas produk kerajinan NTB melalui digital marketing, kampanye produk lokal, dan publikasi media secara terstruktur dan berkelanjutan. (r)

1...285286287...1,085Halaman 286 dari 1,085