Beranda blog Halaman 285

Kafe Ilegal di Lobar Kian Menjamur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penutupan diduga ilegal di wilayah Lombok Barat belum lama ini. Kafe diduga ilegal di wilayah Narmada dan Kuripan disebut masih beroperasi bahkan kian menjamur. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Kafe ilegal di Lombok Barat (Lobar) kian menjamur. Tindakan tegas Pemkab Lobar pun ditunggu untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama diduga dibiarkan ini. Pasalnya, keberadaan kafe-kafe ilegal merugikan desa dan daerah, juga memicu penyakit masyarakat seperti narkoba, HIV/Aids, hingga mempekerjakan anak di bawah umur. Karena itu, Pemkab didorong menindak secara tegas.

“Kafa ilegal ini merugikan desa dan daerah, tidak ada setor PAD,” tegas Kepala Desa Suranadi, I Nyoman Adwisane.

Masyarakat yang terlibat di kafe-kafe ilegal ini banyak juga dari luar Lobar. Mereka kerja sama dengan warga setempat untuk membuka kafe ilegal. Namun hal ini, tidak sebanding dengan dampak kerugian yang dialami desa. “Informasi yang beredar ada mempekerjakan anak di bawah umur,” tegasnya. Belum lagi dugaan jual beli minuman keras, yang memicu ganguan Kamtibmas.

Menurutnya persoalan ini telah lama terjadi tetapi tidak ada solusinya dari Pemkab. Dari desa sendiri selama ini sudah banyak melakukan langkah-langkah, tetapi butuh konsistensi Pemkab menegakkan aturan ini.

Sementara itu, Kepala Desa Jagaraga, M. Hasyim mengatakan hal senada. “Ini (kafe-kafe ilegal) kan sudah jelas berbenturan dengan aturan, dengan Perda yang ada. Toh juga PAD tidak ada, hanya penyakit-penyakit dan sebagainya, kenapa dilakukan pemberian?” kata Hasyim, kepada Suara NTB, Kamis (9/4/2026).

Menurut Hasyim, indikasi-indikasi dugaan pelanggaran ini sangat cukup dijadikan sebagai dasar untuk bertindak tegas secara hukum. Pemkab Lobar diminta jangan permisif terhadap persoalan ini. Pihaknya sendiri sudah capek bersuara soal ini, karena ujung-ujungnya tidak ditindaklanjuti. Bahkan terkesan Pemdes mengambil sikap sendiri.

Pihak desa telah melakukan upaya maksimal, seperti menyiapkan pos ronda, mengadakan siskamling untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Bahkan ia memiliki ide memasang portal di masing-masing lokalisasi, tetapi yang terjadi dibenturkan dengan Perda aturan terkait portal tidak boleh ditempat umum. Sehingga pihaknya menunggu tindakan tegas dari Pemkab dalam hal ini Bupati yang sebelumnya berjanji untuk menertibkan kafe-kafe ilegal ini. “Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, dari pak Bupati maupun umi (Wabup),” tegasnya. (her)

Belum Seminggu, Sarana Proyek Alun-alun Giri Menang Park Sudah Rusak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah sarana prasarana di proyek Alun-alun dan taman Kota Kota Gerung yang rusak sedang diperbaiki pihak rekanan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Proyek Alun-alun Giri Menang Park dan Taman Kota Gerung, Lombok Barat menjadi sorotan sejumlah kalangan, menyusul kerusakan sejumlah sarana prasarana pada proyek bernilai puluhan miliar tersebut. Padahal baru dibuka empat hari yang lalu pada Sabtu (4/4/2026). Sarana prasarana yang didatangkan dari Pulau Jawa tersebut mengalami kerusakan yakni wahana bermain anak dan alat olahraga.

Sarana tersebut di antaranya alat bermain anak berupa jungkat-jungkit putar yang roboh dan tidak bisa berdiri tegak. Selain itu, alat fitnes outdoor berupa sepeda kayuh statis juga mengalami kerusakan pada bagian pegangan tangan yang patah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Lalu Ratnawi dikonfirmasi terkait kerusakan sarana ini mengakui bahwa kerusakan terjadi pada Selasa (7/4/2026). Menurutnya, kerusakan pada sarana bermain anak disebabkan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. Sejumlah warga yang melebihi batas usia pengguna turut menggunakan sarana tersebut.

“Alat bermain itu sebenarnya dikhususkan untuk anak-anak, tapi digunakan juga oleh ibu-ibu,” jelasnya.

Di sisi lain, kerusakan pada alat fitnes outdoor tersebut disebabkan oleh pengunjung yang tidak mengikuti prosedur pemakaian. “Terkait alat yang patah atau rusak, disebabkan karena warga salah cara menggunakannya,” katanya.

Ratnawi mengatakan pihaknya sudah memesan alat baru untuk mengganti saranan bermain atau alat fitnes yang rusak tersebut. “Apapun kecelakaan kecil atau kerusakan pada alat-alat bermain itu, akan segera kami tangani dan perbaiki, karena ini masih masa pemeliharaan,” tandasnya.

Sementara itu, Oding selaku pihak penggandaan sarana prasarana tersebut mengatakan bahwa alat itu patah disebabkan membludaknya warga yang memakai ketika wahana itu dibuka untuk umum. Yang bermain di alat-alat inipun bukan hanya anak-anak tapi juga sama orang tua. Mereka menikmati permainan ini. “Sehingga yang khusus (sarana bermain) anak-anak, dinaiki oleh orang dewasa sehingga patah. Dan juga anak-anak naiknya bukan dibangku saja, di semua tempat. Satu kursi itu ada tiga orang, mutar ya jadi patah,”dalihnya.

Sarana prasarana alat bermain anak dan fitnes itu didatangkan dari Jawa, namun ia tak tahu daerah Jawa bagian mana. Prosesnya pun melalui pengadaan. Beberapa sarana prasarana itu, seperti ayunan, perosotan, panjat tebing anak-anak. Ada juga untuk yang dewasa, seperti alat fitnes yang sederhana.

Ditanya terkait sarana prasarana ini menjadi sorotan lantaran diduga tak sesuai spesifikasi, ia mengklaim kalau itu telah seusai spek. Peralatan ini pun masih dalam masa pemeliharaan, sehingga ketika terjadi kerusakan pihak rekanan yang menangani.

Diketahui alun-alun tahap I pada tahun 2025, dialokasikan dari nilai pagu Rp7.175.000.000, nilai HPS Rp7.174.678.000. Tahap II tahun ini, proyek tersebut dialokasikan RpRp9,4 miliar. Sehingga total anggaran untuk Alun-alun Rp16,5 miliar. Sedangkan untuk proyek rehabilitasi Taman Kota tahap I dianggarkan Rp2,2 miliar lebih dan tahap II tahun ini Rp4,4 miliar. Total anggaran untuk rehabilitasi Taman Kota ini Rp6,6 miliar lebih. (her)

Panen Perdana Padi Gogo Sukses, Kelompok Tani Keluhkan Minimnya Dukungan Jaringan Irigasi dan Akses Jalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Panen Padi Gogo lahan Kering Poktan Pelita Dusun Lempenge sukses menghasilkan Produksi 6 ton per hektare. (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Kelompok Tani (Poktan) Pelita, Dusun Lempenge, Desa Rempek, kecamatan Gangga, berhasil membudidayakan padi Gogo. Dari uji coba perdana musim tanam (MT 1) – awal 2026, areal lahan kering petani menghasilkan produksi gabah 6 ton per hektar.

Kepala Dusun Lempenge, Desa Rempek, Fahrur Rozy, S.Sos., Kamis (9/4/2026), mengakui Kelompok Pelita di dusunnya berjasa besar mensukseskan program ketahanan pangan, khususnya pemanfaatan lahan kering. Pada uji coba padi Gogo tahun 2026 ini sendiri, Poktan Pelita tergolong spekulasi melakukan penanaman Padi Gogo untuk pertama kali setelah puluhan tahun varietas ini dikenal di masa lampau.

Rozy menceritakan, Poktan Pelita sebenarnya tidak memiliki kuota bantuan bibit. Mengingat, anggota Poktan belum mengajukan usulan bantuan bibit dan saprodi kepada pemerintah.

“Bibit yang ditanam Anggota Poktan berasal dari kuota petani Desa Segara Katon yang memiliki lahan di Dusun Lempenge. Kami berkolaborasi untuk melakukan uji coba, ternyata hasilnya memuaskan,” ungkap Rozy.

Lebih lanjut dikatakannya, uji coba Padi Gora lahan Kering Dusun Lempenge dilakukan pada areal 4 hektare dari total 57 hektare lahan milik 40-an Anggota Poktan Pelita yang tersedia. Berbekal bantuan bibit dan obat-obatan petani Desa Segara Katon pemilik lahan di Lempenge, bibit ditanam memanfaatkan periode musim hujan akhir tahun 2025 lalu. Hingga pada Rabu (8/4/2026), petani sudah bisa menikmati hasil taninya.

Menurut Rozy, informasi yang ia peroleh menyebut bahwa total produksi setelah melalui proses ubinasi melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Utara, mencatatkan angka 6 ton per hektar. Artinya dadi 4 hektare lahan kering Lempenge, menghasilkan gabah Padi Gogo sebesar 24 ton.

“Budi daya perdana ini pun bisa dikatakan tanpa pupuk, karena memang anggota yang menanam tidak memperoleh alokasi bantuan pupuk,” imbuhnya.
Menyadari hal itu, Kadua Lempenge pun mengajak Pengurus dan Anggota Poktan Pelita untuk lebih serius menatap potensi produksi tahun 2027 mendatang. Dirinya sudah berkoordinasi dengan Pemdes dan PPL Desa setempat, untuk mendorong usulan bantuan bibit dan Saprodi pada musim tanam tadan hujan berikutnya. Menurut informasi PPL, Poktan Pelita disebut 99 persen akan menerima bantuan Padi Gogo untuk tahun depan.

Rozy menegaskan, Poktan Pelita Lempenge antusias mendukung program Ketahanan Pangan pemerintah. Sebelum padi Gogo, Poktan Pelita juga berhasil saat dipercaya menjadi demplot penanaman Bawang Merah program Pengendalian Inflasi tahun 2025 lalu.

Antusiasme petani juga ditunjukkan dengan menambah target budidaya Padi Gogo pada tahun 2027. Kadus bersama Poktan setempat menargetkan areal tanam minimal 10 hektar, atau lebih luas tergantung alokasi bantuan bibit.

Selain itu, masyarakat petani di Dusun Lempenge meminta dukungan kepada pemerintah – daerah dan pusat, agar menyediakan infrastruktur pendukung. Mengingat, akses jalan ke lahan kering pertanian riskan banjir dari debit tinggi air hujan, minimnya outlet sumur bor dan perpipaan menuju areal petani, serta meminta dukungan program cetak sawah baru sebagai daya ungkit akselerasi pertanian setempat.

“Untuk tahun ini sendiri, beberapa petani akan menanam palawija setelah Padi Gogo. Ada juga yang coba-coba menanam padi karena di dekat arealnya terdapat outlet sumur bor.”Meskipun begitu, cost yang dikeluarkan lumayan tinggi. Untuk mengairi 2-3 petak lahan, membutuhkan biaya 55 ribu per jam atau disesuaikan dengan harga solar,” tandasnya. (ari)

Produksi Vanili Organik NTB Anjlok Diserang Penyakit

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Vanili organik Lombok yang dikembangkan petani di Sajang, Sembalun. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Produksi vanili organik di NTB mengalami penurunan signifikan hingga 40 persen akibat serangan penyakit busuk batang. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi eksportir, di tengah upaya menjaga eksistensi pasar ekspor yang masih terbuka, terutama ke Amerika Serikat.

Eksportir vanili, H. Mohir Ali, mengungkapkan bahwa meskipun produksi menurun, aktivitas ekspor tetap berjalan. Bahkan pada awal bulan lalu, pihaknya masih melakukan pengiriman ke pasar Amerika, meski dalam volume terbatas.

“Kalau perkembangan pasar, kita masih eksis. Tanggal 1 kemarin kita ada ekspor ke Amerika, walaupun tidak banyak. Sekarang ini kita juga sedang mempersiapkan ekspor tahun 2026, termasuk proses audit standar organik untuk pasar Amerika,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan audit terhadap petani vanili, khususnya untuk memastikan standar organik sesuai dengan ketentuan pasar internasional. Upaya ini penting agar produk vanili NTB tetap memiliki daya saing di pasar global.

Dari sisi permintaan, Mohir mengakui adanya sedikit perlambatan, terutama akibat kondisi geopolitik global yang berdampak pada industri hilir. Namun, untuk produk vanili organik, permintaan justru cenderung stabil bahkan meningkat.

“Memang ada pengaruh situasi global, mungkin dari perang, sehingga produk turunan vanili di sana agak melambat. Tapi kebutuhan tetap ada. Bahkan untuk organik, permintaan tidak turun, justru lebih tinggi,” jelasnya.

Berbeda dengan vanili konvensional yang mengalami tekanan harga, harga vanili organik relatif stabil. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi pelaku usaha yang mampu mempertahankan standar organik.

Untuk tahun 2026, Mohir menargetkan ekspor vanili organik mencapai sekitar 4 ton, dengan total produksi diperkirakan sebesar 6 ton yang seluruhnya diarahkan ke pasar Amerika Serikat.

Namun demikian, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari sisi produksi. Ia mengungkapkan, luas lahan vanili organik mengalami penyusutan dari sebelumnya 180 hektar menjadi sekitar 120 hektar yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Penurunan ini dipicu oleh serangan penyakit busuk batang (fusarium) yang merusak tanaman vanili. Akibatnya, banyak petani terpaksa meninggalkan lahan lama dan harus mencari lahan baru untuk penanaman.

“Kalau sudah kena penyakit ini, tidak bisa dipertahankan. Harus pindah lahan. Ini bukan ekspansi, tapi penggantian lahan,” katanya.

Selain itu, kendala regulasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan vanili organik. Untuk mendapatkan sertifikasi organik, petani membutuhkan rekomendasi dari dinas kehutanan terkait status lahan yang bebas dari penggunaan bahan kimia.

Saat ini, meskipun terdapat lebih dari 50 petani vanili di Lombok Timur, tidak semuanya dapat diklaim sebagai produsen organik karena belum memenuhi persyaratan administrasi tersebut.

“Kita butuh rekomendasi dari dinas kehutanan. Tanpa itu, kita tidak bisa klaim produk sebagai organik, karena itu syarat utama,” tegasnya.

Ia berharap adanya dukungan dalam hal regulasi dan fasilitasi lahan, agar produksi vanili organik dapat kembali meningkat dan memenuhi permintaan pasar global yang masih terbuka lebar. (bul)

Stok Elpiji 3 Kilogram di Mataram Aman, Pangkalan Nakal Terancam Sanksi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Stok Elpiji 3 Kilogram di Mataram Aman, Pangkalan Nakal Terancam Sanksi
Salah suatu pangkalan gas ELPIJI 3 kilogram di SPBU Karang Jangkong, Jalan Pejanggik, Cakranegara. Dinas Perdagangan Kota Mataram pastikan stok ELPIJI masih aman. Jika ditemukan pangkalan nakan terancam sanksi, Kamis (9/4/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram memastikan ketersediaan stok dan harga gas Elpiji 3 kilogram di wilayahnya masih dalam kondisi aman dan normal. Namun, pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), berupa pengurangan kuota distribusi.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kelangkaan Elpiji 3 kilogram yang terjadi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan hingga saat ini kondisi stok Elpiji 3 kilogram di Kota Mataram masih terjaga dengan baik, baik di tingkat agen maupun pangkalan.

“Alhamdulillah, untuk Kota Mataram masih aman, baik dari sisi stok di pangkalan maupun agen,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pangkalan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga di lapangan. Dari hasil pengawasan tersebut, harga ELPIJI 3 kilogram di tingkat pangkalan masih sesuai dengan HET, yakni Rp18.000 per tabung.

Sementara itu, untuk distribusi ke tingkat agen dan pangkalan tetap berjalan normal sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, tidak ada perubahan alokasi distribusi yang signifikan.

“Penyaluran masih berjalan seperti biasa, dan kuota juga tidak ada perubahan,” jelasnya.

Meski kondisi di Kota Mataram relatif stabil, Dinas Perdagangan tetap meningkatkan pengawasan mengingat sejumlah daerah lain di NTB mulai mengalami kekosongan stok.

“Kita tetap melakukan monitoring dan pengawasan. Jangan sampai kita lengah, apalagi di daerah lain sudah ada yang mengalami kelangkaan,” tegas Nida.

Pengawasan tersebut juga difokuskan pada potensi pelanggaran harga oleh pangkalan. Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk menjual di atas HET.

Karena itu, Nida menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Jika kami menemukan pangkalan menjual di atas HET, akan kami laporkan ke agen. Nantinya, agen akan menindaklanjuti dengan mengurangi jatah kuota pangkalan tersebut,” pungkasnya.

Dengan langkah pengawasan ini, Pemerintah Kota Mataram berharap distribusi ELPIJI 3 kilogram tetap lancar, harga stabil, serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala. (pan)

Kemenhaj NTB Pastikan Ongkos Haji Tak Naik di Tengah Kenaikan Avtur

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi. (Suarantb.com/Pexels )

Mataram (ekbisntb.com) – Kementerian Haji (Kemenhaj) melalui Kantor Wilayah NTB memastikan ongkos haji tahun 2026 tidak mengalami kenaikan, meskipun terjadi lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) di tingkat global, sebagai imbas dari perang di Timur Tengah.

Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, H. Lalu Muhamad Amin, menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga stabilitas biaya penyelenggaraan ibadah haji agar tidak memberatkan jamaah.

“Alhamdulillah tidak ada kenaikan. Tidak dibebankan kepada jamaah haji,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Dengan kepastian tersebut, jamaah haji di NTB diminta untuk tetap fokus pada persiapan keberangkatan, baik dari sisi kesehatan, administrasi, maupun manasik.

“InsyaAllah jamaah haji tetap fokus untuk kesiapan diberangkatkan,” tambahnya.

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama bersama DPR RI sebelumnya telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 dengan skema yang tetap menjaga keterjangkauan jamaah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengakui adanya potensi kenaikan biaya penerbangan menyusul lonjakan harga avtur hingga 30 persen. Namun, pemerintah menegaskan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah haji Indonesia.

Kemenhaj tengah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampak kenaikan avtur tidak mengganggu penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya terkait biaya yang harus ditanggung jamaah.

Di sisi lain, persiapan teknis keberangkatan jamaah haji NTB juga terus berjalan. Kanwil Kemenhaj NTB memastikan distribusi perlengkapan haji sudah mulai dilakukan secara bertahap.

“Koper telah diterima dan saat ini masih dalam proses pengiriman ke jamaah,” jelas Amin.

Perlengkapan tersebut meliputi koper besar, koper kabin, tas paspor, serta identitas jamaah yang akan digunakan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Selain itu, jamaah juga diingatkan untuk memperhatikan ketentuan barang bawaan. Pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan terkait barang yang diperbolehkan dan dilarang dibawa, terutama untuk menjaga keamanan penerbangan dan kenyamanan selama di Arab Saudi.

“InsyaAllah pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Belum ada pengaruh dari eskalasi Timur Tengah,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, jamaah haji asal NTB akan mulai masuk Asrama Haji pada 21 April 2026 pukul 06.00 Wita. Selanjutnya, pemberangkatan kloter pertama (kloter I) menuju Tanah Suci dijadwalkan pada 22 April 2026. Jumlah jamaah haji NTB tahun ini tercatat sebanyak 5.798 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang (kloter). (bul)

BLK Skill Center akan Tingkatkan Kompetensi 400 Lulusan SMK di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan pelatihan komputer di BLK NTB. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Balai Latihan Kerja (BLK) Skill Center Provinsi NTB menyiapkan kuota pelatihan upskilling bagi 400 lulusan SMK pada tahun 2026. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.

Kepala BLK Skill Center NTB, Syarif Hidayatullah, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan, khususnya bagi lulusan pendidikan vokasi.

“Program ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMK agar lebih siap kerja dan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Pelatihan upskilling dijadwalkan berlangsung mulai 13 April hingga 17 Juli 2026, dengan total 25 paket pelatihan yang terbagi dalam lima konsentrasi keahlian. Kelima bidang tersebut meliputi pengelasan, pelayanan pelanggan, operator administrasi komputer, peracikan minuman kopi, serta pelayanan makanan dan minuman.

Dari total kuota 400 peserta, masing-masing paket pelatihan diikuti oleh 16 orang. Setiap peserta akan mengikuti pelatihan intensif selama delapan hari, dilanjutkan dengan uji kompetensi selama dua hari oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Syarif menjelaskan, pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan sertifikasi kompetensi sebagai bekal penting bagi lulusan SMK dalam bersaing di pasar kerja.

“Di akhir pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini menjadi nilai tambah bagi mereka saat masuk dunia kerja maupun berwirausaha,” jelasnya.

Seluruh biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui APBD 2026. Namun, peserta tetap menanggung biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti pelatihan, khususnya bagi yang berasal dari luar Kota Mataram.

Proses rekrutmen peserta dilakukan oleh masing-masing sekolah asal dengan mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis dari BLK. Seleksi meliputi tahap administrasi, tes tertulis, dan wawancara untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian kompetensi peserta dengan program pelatihan yang dipilih.

Secara nasional, program upskilling seperti ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pendidikan terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran terbuka, terutama dari lulusan SMK yang selama ini masih cukup tinggi.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan balai latihan kerja di berbagai daerah, termasuk di NTB yang dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif.

Dengan adanya program ini, BLK NTB berharap lulusan SMK tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui keterampilan yang dimiliki.

“Harapannya, lulusan SMK di NTB bisa lebih kompetitif, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional bahkan internasional,” demikian Syarif. (bul)

Puluhan Pelaku Usaha Lotim Ditemukan Gunakan Elpiji Bersubsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Salmun Rahman (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Kelangkaan elpiji 3 kilogram (melon) di masyarakat ternyata dipicu oleh penggunaan yang tidak tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lombok Timur (Lotim) menemukan puluhan pelaku usaha besar yang masih menggunakan gas bersubsidi tersebut, mulai dari rumah makan, restoran, hotel, hingga kandang ayam.

Kepala Sat Pol PP Lotim, Salmun Rahman, mengungkapkan temuan ini berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan beberapa hari terakhir di tengah polemik kelangkaan elpiji melon. “Kami menemukan banyak pelaku usaha menggunakan elpiji 3 kilogram yang bukan peruntukannya,” ujar Salmun, Kamis (9/4/2026).

Namun, pihaknya mengaku hanya memberikan teguran persuasif. Untuk kandang ayam, misalnya, petugas tidak memaksa penggantian tabung secara langsung karena khawatir ayam mati kedinginan.

“Kami bersikap persuasif. Semua pelaku usaha yang kami temukan sudah siap mengganti dengan elpiji non-subsidi,” terangnya. Seperti salah satu rumah makan besar di Selong yang langsung menggantinya menggunakan elpiji pink yang ukurannya lebih besar.

Menurut Salmun, satu pelaku usaha besar bisa memegang hingga 10 bahkan 20 tabung elpiji melon. Hal ini dinilai bisa menjadi pemicu kelangkaan di masyarakat. “Kalau ibu-ibu rumah tangga butuhnya satu atau dua tabung, tapi rumah makan pegang 10 tabung, padahal itu bukan haknya. Ini bisa jadi pemicu kelangkaan,” tegasnya.

Mereka yang terjaring langsung diedukasi dan bersedia menukar tabung melon dengan tabung pink 5 kilogram atau elpiji nonsubsidi lainnya. Pol PP mengakui bahwa tindakan ini bukan berdasarkan pelanggaran peraturan daerah (perda), namun memang bisa terindikasi pidana. Pendekatan persuasif diutamakan demi menjaga ketenteraman masyarakat.

“Masyarakat saat ini kesulitan mendapatkan elpiji. Kami butuh kesadaran bersama agar subsidi tepat sasaran,” pungkas Salmun. (rus)

Abul Chair Resmi Dilantik sebagai Sekda NTB,

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Abul Chair (tiga dari kir) diapit Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kiri) dan Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, (tiga dari kanan) berfoto bersama usai pelantikan Sekda definitif NTB, di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal akhirnya resmi melantik, Abul Chair sebagai Sekda definitif NTB di Pendopo Gubernur, Mataram, pada Kamis (9/4). Pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat eselon II dan segenap Forkopimda NTB.

Abul Chair terpilih mengisi kursi jabatan karier tertinggi bagi PNS di daerah itu. Sebagaimana tugas Sekda pada umumnya, ia akan bertugas membantu Gubernur Iqbal menyusun kebijakan, mengoordinasikan dinas/lembaga teknis, serta memberikan pelayanan administratif.

Selain itu, Sekda juga berperan sentral dalam memimpin sekretariat daerah, membina ASN, dan memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Juru bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, dipilihnya Abul Chair sebagai Sekda NTB merupakan upaya menyatukan langkah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik.

“Saya melihat beliau (Gubernur) mungkin memilih Pak Abul Chair sebagai Sekda dalam rangka menyatukan langkah dengan Inspektur dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Aka itu menjelaskan, Sekda merupakan jabatan strategis dan vital bagi pemerintah daerah. Selain itu, jabatan Sekda merupakan hasil keputusan Presiden. Maka dari itu, siapapun yang terpilih mesti taat pada konstitusi.

“Pertama, Sekda itu SK (Surat Keputusan dari) Presiden. Maka siapapun ASN, dia harus—yang selalu saya katakan—loyalitas konstitusional terhadap apa yang oleh Kepala Negara atau pimpinan, dalam hal ini Presiden,” ujarnya.

Kepala Diskominfotik NTB itu juga menjelaskan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemprov. Karena itu, pejabat yang dilantik mesti dapat bersama-sama mewujudkan hal itu.

“Pak Gubernur sudah mengatakan mau memperbaiki tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Profil Abul Chair

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ini merupakan pakar pengawasan keuangan negara. Abul Chair memiliki misi menjamin pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Artinya dengan pengalamannya berkarir di BPKP, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di lingkup Pemprov NTB harus dilakukan.

Tidak hanya itu, dirinya berupaya menghilangkan celah penyimpangan anggaran sejak dari hulu. Hal ini penting dilakukan agar aparatur dalam bekerja memiliki  integritas dan tetap mengedepankan aturan yang sudah ditetapkan dalam bekerja.

Sebelumnya, seleksi tiga calon Sekda NTB sudah mengerucut pada tiga nama. Yakni Abul Chair, Dr. Ahmad Saufi, dan Dr. H. Ahsanul Khalik. Bahkan, tiga nama ini sudah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih satu orang dan ditetapkan menjadi Sekda NTB definitif.

Terdapat satu misi besar yang menyatukan tiga calon ini, yakni reformasi birokrasi demi mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Tentunya, Pemprov NTB di bawah kepimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) menegaskan jika posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif.

Dalam hal ini, pasangan Iqbal-Dinda membutuhkan “Dirigen” untuk mesin birokrasi dengan fokus pembenahan tata kelola, transparansi, dan efisiensi. Sementara dengan adanya Sekda ini, target yang harus dicapai adalah birokrasi yang melayani, bukan dilayani. (sib)

Lampaui Standar Kepatuhan Sosial dan Lingkungan, AMMAN Raih Predikat PROPER Hijau 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, baru-baru ini meraih Predikat PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia. Predikat ini diberikan atas komitmen AMMAN yang melampaui standar kepatuhan biasa (beyond compliance) dalam pengelolaan lingkungan, dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Apresiasi atas pencapaian ini dikukuhkan dalam acara ‘Anugerah Lingkungan PROPER’ yaitu penghargaan resmi yang diselenggarakan oleh KLH pada 7 April 2026 di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang telah mendedikasikan berbagai upaya dalam memperkuat ketahanan lingkungan nasional.

“Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kualitas ketaatan terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa instrumen PROPER ini bukan sekadar penilaian teknis, melainkan sebuah bentuk kepercayaan dan kedaulatan negara yang harus kita jaga bersama demi mendorong kinerja industri yang lebih hijau dan bertanggung jawab,” ujar Hanif.

Menegaskan komitmen perusahaan terhadap praktik operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN menyampaikan bahwa raihan PROPER Hijau ini mencerminkan nilai-nilai yang dijalankan secara konsisten di seluruh aktivitas operasional.

“Pencapaian PROPER Hijau ini adalah manifestasi atas integritas AMMAN dalam menerapkan praktik operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa keberlanjutan merupakan investasi strategis jangka panjang. Oleh karena itu, komitmen kami tidak berhenti pada pemenuhan kepatuhan, tetapi terus mendorong inovasi untuk menciptakan dampak positif yang terukur bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah operasional kami,” imbuh Kartika.

Beragam Inovasi Mulai dari Efisiensi Energi Hingga Pemanfaatan Limbah
Salah satu pilar utama yang mengantarkan AMMAN meraih predikat PROPER Hijau adalah implementasi berbagai inisiatif efisiensi energi. AMMAN mengembangkan penggunaan energi terbarukan, yaitu dengan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 26,8 megawatt peak (MWp), pembangkit listrik tenaga surya ground-mounted terbesar di Indonesia untuk operasional pertambangan sampai saat ini. Langkah ini diperkuat dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 450 MW. Penggunaan PLTGU sebagai bagian dari fase transisi energi akan menurunkan intensitas emisi dibandingkan pembangkit berbasis batu bara.

Tidak hanya inisiatif yang melibatkan investasi modal tinggi, AMMAN juga menggali berbagai upaya inovasi dari operasional yang bersifat rutin. Salah satunya adalah dengan penggantian liner SAG Mill untuk menurunkan intensitas energi pada proses pengolahan bijih, yang pertama kali diimplementasikan pada sektor industri pertambangan.

Tak berhenti di situ, AMMAN juga melahirkan inovasi dalam hal pengelolaan limbah. Salah satu limbah non B-3 yang perlu dikelola dengan cermat oleh AMMAN adalah limbah kardus bekas. Kardus berbahan selulosa yang sebelumnya hanya dikirim ke pihak ketiga, kini dapat dimanfaatkan kembali. Kardus bekas bisa menjadi solusi mulsa organik untuk reklamasi, dengan harga yang lebih ekonomis, mudah diperoleh, sekaligus menjadi solusi mengurangi limbah. Inovasi ini merupakan salah satu penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara sirkular.

Program Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Tidak hanya di dalam wilayah operasional, AMMAN juga menerapkan upaya pelestarian lingkungan di wilayah sekitar dengan mengelola kawasan konservasi dan ekosistem pesisir di delapan pulau di barat laut Pulau Sumbawa, yaitu Gili Balu. Program restorasi ekosistem laut yang dilakukan antara lain terumbu karang buatan, konservasi penyu, pemantauan keanekaragaman hayati bawah laut, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Tidak terbatas pada program pesisir, program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh AMMAN juga berporos pada upaya penciptaan nilai yang berkelanjutan. Di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, lebih dari 125 keluarga terlibat aktif mengolah sampah organik menjadi produk bernilai jual. Hingga tahun 2025, puluhan ribu kilogram sampah telah berhasil dikelola, menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengubah perilaku dalam menjaga bumi.

Di sisi lain, program persemaian berbasis masyarakat (community nursery), warga lokal berperan langsung dalam menyediakan bibit untuk kebutuhan reklamasi. Inisiatif ini membuktikan bahwa pemulihan alam dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi warga sekitar.

Dengan capaian ini, AMMAN menegaskan komitmennya untuk terus melampaui standar kepatuhan dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.(r/bul)

1...284285286...1,085Halaman 285 dari 1,085