Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 254

Perang Israel – Iran Dikhwatirkan Pengaruhi Kunjungan Wisman ke Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Wisatawan mancanegara berkunjung ke kawasan Senggigi. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Perang yang terjadi antara Israel dan Iran dikhawatirkan berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia, terutama dari Timur Tengah dan Eropa. Menyusul sebagian besar penerbangan dari Eropa ke Indonesia melakukan transit di wilayah Timur Tengah, seperti Dubai, Doha, atau Abu Dhabi.

Adapun, sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah, termasuk Bandara Internasional Dubai, dilaporkan mengalami gangguan operasional imbas memanasnya ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai terpaksa mengubah jadwal, termasuk pembatalan, pengalihan rute, dan penundaan penerbangan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kadispar Lobar Agus Gunawan mengatakan bahwa tentu ada imbasnya pada kunjungan wisatawan. “‘Cuma kan sekarang kita belum tahu (dampak ke kunjungan) perang Iran dan Israel ini, pasti ada dampak terhadap perjalanan,”kata dia, kemarin. Diakui belum terjadi dampak perang Iran dan Israel pada kunjungan di Lobar. Namun dikawatirkan dengan ancaman berbagai serangan antara kedua negara dikhwatirkan terdampak.

Sebab para wisatawan dari Timur Tengah berfikir ulang mau pergi berwisata ke luar negeri. Lobar sendiri termasuk daerah yang dikunjungi oleh wisatawan negara-negara Timur-Tengah dan Eropa. Syukurnya lanjut Agus, ada kebijakan Mendagri bahwa kegiatan pemerintah seperti Mice di hotel diperbolehkan. Sebelumnya, kegiatan Mice pemerintah di Hotel diefesiensi sehingga berdampak penurunan mice di Hotel Kawasan Senggigi.

“Itu (MICE) kemarin diefesiensi, tapi sekarang kebijakan Mendagri membolehkan,”kata dia. Diakui, dampak efesensi kegiatan MICE ini menurunkan pendapatan hotel. Sehingga kalau kebijakan ini tetap diberlakukan maka dikhwatirkan hotel pasti mengalami kolaps. (her)

DPRD NTB Minta ITDC Rangkul dan Bina UMKM Lokal di Tanjung Aan

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Arif Rahman Hakim(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Arif Rahman Hakim, meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk merangkul dan membina pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang beraktivitas di kawasan Pantai Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Permintaan tersebut disampaikan Lalu Arif menyusul rencana ITDC menggusur paksa ratusan lapak milik warga yang berada di sepanjang pantai tersebut. Ia menilai, UMKM lokal seharusnya diberi kesempatan untuk tetap berusaha, bukan justru disingkirkan.

“ITDC harus merangkul mereka, terutama warga lokal. Mereka butuh tempat untuk berusaha, tinggal dibina saja,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD NTB, Senin, 23 Juni 2025.

Menurut politisi Partai NasDem itu, lapak-lapak relokasi yang disiapkan ITDC di sekitar Masjid Nurul Bilad, Mandalika, dinilai kurang efektif karena harga sewanya terlalu tinggi. Selain itu, lokasi tersebut dianggap kurang strategis dibandingkan area pinggir pantai yang ramai pengunjung dan tidak membutuhkan biaya sewa.

“Solusinya adalah mencarikan lokasi khusus untuk UMKM kecil yang tidak mampu menyewa lapak resmi. ITDC perlu menyediakan tempat yang layak bagi mereka,” tambahnya.

Lalu Arif juga mendorong pemerintah daerah agar turut mengambil peran dalam menjembatani kepentingan masyarakat lokal dan ITDC, guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak semena-mena, termasuk dalam hal memilih lahan berjualan atau menaikkan harga secara sepihak. Ia menegaskan bahwa kawasan Pantai Tanjung Aan secara hukum merupakan milik ITDC. (ndi)

DPRD KSB Dorong Perusahaan MCU di Faskes Pemerintah

By
ekbisntb.com
-
0
Badaruddin Duri(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Kalalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mendorong agar perusahaan di daerah dalam melaksanakan medical check-up (MCU) bagi karyawannya memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Inisiasi ini dicetuskan oleh Badaruddin Duri. Wakil Ketua DPRD KSB itu menyarakan, fasilitas kesehatan yang dimiliki daerah saat ini sudah sangat memadai menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh karyawan perusahaan tersebut. “RSUD Asy Syifa dan terbaru kita punya Labkesda (lab kesehatan daerah). Kedua fasikitas itu bisa menggelar MCU,” cetusnya.

Alasan DPRD mendorong seluruh perusahaan melaksnakan MCU di fasilitas kesehatan pemerintah bukan tanpa alasan. Duri mengungkap, dari pemberian layanan tersebut ada potensi pendapatan yang besar untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD). Menurut politisi Partai NasDem ini, ada puluhan ribu karyawan dari ratusan perusahaan yang beroperasi di KSB. Dan selama ini, untuk pengecekan kesehatan mereka perusahaan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan non pemerintah.

“MCU itu dilaksnakan 2 kali setahun terhadap karyawan. Belum lagi kalau ada rekrutmen. Dan kita sebagai daerah tambang ada puluhan ribu karyawan bekerja di situ. Jadi bayangkan berapa besar PAD yang bisa kita peroleh dari satu layanan kesehatan itu saja dalam setahun,” papar Duri.

Mengenai inisiasinya itu, Duri menyatakan, dari sisi pemerintah sudah sangat siap menyelenggarakannya. RSUD Asy Syifa KSB sebut dia, saat ini telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan sesuai kriteria yang ditetapkan perusahaan secara umum. “(RSUD) Asy Syifa itu lengkap, kemarin saja kan dipakai untuk pemeriksaan Caleg, Cakada sampai terbaru calon Sekda kok,” sebutnya.

Selanjutnya ia mengungkap hasil diskusinya dengan pihak dunia usaha. Duri menyebut, ada alasan terkait tarif yang membuat perusahaan belum mau memilih fasilitas pemerintah untuk pelaksanaan MCU. Namun menurutnya, hal itu bukan sebuah masalah karena dapat dikomunikasikan pada akhirnya.

“Memang terkait layanan MCU di RSUD Asy Syifa ada Perbup yang mengaturnya. Dan nilainya lebih tinggi dari layanan swasta. Tapi saya bilang ke rumah sakit apa itu bisa diturunkan menyesuaikan kemampuan perusahaan? Dan katanya bisa. Nah masalahnya selesai dong,” ujarnya.

Terakhir Duri menyampaikan, keuntungan lain dari pelaksanaan MCU karyawan perusahaan di fasilitas kesehatan pemerintah adalah mengenai ketenagakerjaan. Ia mengatakan, dari proses MCU itu, pemerintah akan dapat memperoleh data akurat terkait jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh perusahaan selama ini.

Terpisah Direktur RSUD Asy Syifa, Carlof menyatakan, kesiapannya bekerja sama dengan perusahaan dalam menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Menurut dia, fasilitas dan tenaga yang dimiliki rumah sakit saat ini sudah sangat mumpuni untuk memberikan layanan tersebut. “Kita ada layanannya kok dan itu jalan. Cuma memang belum ada pihak atau perusahaan menjalin kerja sama khusus dengan kami,” sebutnya.

Ia pun mendukung kemudian inisiasi DPRD KSB tersebut. Kata dia, RSUD Asy Syifa dapat menyiapkan layanan lebih prima jika diberi kepercayaan oleh perusahaan yang akan memanfaatkan jasa layanannya. “Kadang memang ada permintaan khusus dalam MCU oleh perusahaan dan itu tidak bisa kami laksanakan. Tapi kita bisa atasi dengan bekerja sama dengan pihak lain,” pungkasnya. (bug)

Pemprov NTB Diminta Fokus Tuntaskan Persoalan Jalan di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
H. M. Berlian Rayes(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, mendesak pemerintah provinsi agar memperhatikan adanya pemerataan pembangunan di pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa dibandingkan rencana provinsi membangun tol di pulau Lombok.

“Kami tentu sangat mendorong percepatan pembangunan di NTB dengan catatan harus memperhatikan asas pemerataan dan keadilan di pulau Sumbawa khususnya infrastruktur jalan yang masih menjadi persoalan,” kata Berlian kepada Ekbis NTB, Senin 23 Juni 2025.

Ia menyebutkan, pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa termasuk daerah yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi NTB. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki pulau Sumbawa sangat besar jika pembangunan hanya difokuskan di pulau Lombok.

“Harusnya sumber daya alam yang kita miliki ke provinsi NTB harus juga diberikan ke daerah penghasil (pulau Sumbawa) salah satunya dari segi pembangunan infrastruktur jalan,” ujarnya.

Berlian melanjutkan, asas pemerataan dan keadilan ini menjadi poin pokok yang harus menjadi pertimbangan provinsi di setiap pembangunan yang dilakukan. Apalagi NTB ini sebenarnya memiliki dua pulau yakni pulau Sumbawa dan Lombok yang juga harus menjadi perhatian.

“Jadi, kita ber-NTB ini tidak hanya fokus untuk menyelesaikan pembangunan di Pulau Lombok karena selama ini masih terkesan pembangunan itu masih terpusat di pulau Lombok saja,” ucapnya.

Konsep ber NTB ini lanjut Berlian harus menjadi dasar di tiap pembangunan yang dilakukan oleh provinsi. Apalagi ber NTB ini harusnya ada pemerataan di 10 kabupaten/kota yang ada di pulau Sumbawa tidak hanya di pulau Lombok.

“Pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota dan pulau Lombok harus disesuaikan tidak harus sama, tetapi minimal harus sesuai dengan porsi yang diberikan bagi pembangunan di NTB,” tambahnya.

Dirinya tidak menampik bahwa pembangunan yang dilakukan selama oleh pemerintah Provinsi terkesan hanya terkonsentrasi di pulau Lombok. Padahal di pulau Sumbawa juga sangat membutuhkan adanya perhatian provinsi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh daerah.

“Masih banyak infrastruktur jalan kita yang butuh penanganan khusus dari pemerintah provinsi. Harapannya sebelum NTB mendunia selesaikan dulu persoalan yang ada di rumah sendiri (pulau Sumbawa),” tukasnya. (ils)

RUPS PDAM, Bupati Minta PDAM Lotim Target Pendapatan Rp 3 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati Lotim H. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri RUPS di PDAM Lotim, Senin 23 Juni 2025(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Umum Pimpinan Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lotim, Senin 23 Juni 2025.

Kepada jajaran direksi, Bupati Lotim meminta agar memiliki target pendapatan. Setidaknya katanya Rp 3 miliar dan separuhnya bisa diberikan sebagai dividen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Harus ada target tahun 2025,” tegas Bupati Lotim.

Berdasarkan laporan dari direksi PDAM saat ini terdapat Rp 10 miliar piutang PDAM Lotim. Dari jumlah itu sudah separuhnya bisa ditagih. Tersisa Rp 5 miliar yang kemungkinan besar kesulitan untuk ditagih. Terhadap fakta ini, Bupati Lotim mempersilakan untuk dilakukan pemutihan terhadap piutang yang tidak tertagih tersebut.

Seluruh jajaran PDAM diperintahkan Bupati bekerja pro rakyat dan bukan untuk diri sendiri diri. ‘’Pelihara PDAM dengan baik, karena kalau PDAM bangkrut, maka Anda juga akan bangkrut,” tegasnya.

Di awal, Bupati Lotim mengakui pernah memerintahkan pemutihan Rp 11 miliar piutang PDAM. Hal ini karena banyak kalangan ASN yang justru banyak berutang. Namun setelah menerima laporan, pemutihan bisa dilakukan setelah dilakukan penagihan terlebih dulu. Baru kemudian dilakukan langkah pemutihan. Bupati Lotim kemudian mempersilakan pemutihan demi keselamatan neraca keuangan PDAM.

Dari 32 ribu pelanggan PDAM, diketahui terhadap 3.862 pelanggan tidak aktif. Terhadap mereka yang tidak aktif ini diminta untuk diperiksa. Para Kepala Cabang PDAM seluruh Lotim diharapkan bisa bekerja dengan turun langsung mengecek fakta lapangan.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM, Sopyan Hakim menyampaikan sudah menyiapkan jauh hari agenda RUPS. PDAM katanya siap mewujudkan visi SMART di Lotim yang memenuhi syarat standar kesehatan dalam melayani pelanggan PDAM.

Diakuinya, dari sisi pendapatan dilihat sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 terus naik. Tahun 2022 pendapatan dalam penjualan air Rp 17,9 miliar. Tahun 2023 naik menjadi Rp 19,4 miliar. Tahun 2024 menjadi Rp 21,03 miliar.Pendapatan non air tahun 2022 Rp 845 juta, tahun 2023 Rp 894 juta, tahun 2024 meningkat menjadi Rp 915 juta. Pendapatan lain lain tahun 2022 Rp 126 juta, tahun 2023 Rp 61 juta dan Rp 87 juta tahun 2024.Diakumulasi tahun 2022 total pendapatan Rp 18,9 miliar. Tahun 2023, Rp 20,3 miliar. Tahun 2024 Rp 22 miliar.

Laporan laba rugi, pertama dari komponen biaya usaha pada tahun 2022 Rp 18,5 miliar. Tahun 2023 menjadi Rp 19,1 miliar dan tahun 2024 Rp 20,3 miliar.  Di luar usaha, tahun 2022 Rp 187 juta.  Tahun 2023 Rp 8,6 juta dan 2024 Rp 9,8  juta.

Laba sebelum pajak dicatat Rp 182 juta pada tahun 2022 meningkat tahun 3023 menjadi Rp 1,2 miliar dan tahun 2024 Rp 1,6 miliar. Diakumulasi tahun 2022 laba bersih Rp 153 juta, tahun 2023 meningkat menjadi Rp 944 juta dan tahun 2024 Rp 1,2 miliar laba bersih.

Jumlah penerimaan kas tahun 2022 Rp 21,9 miliar. Tahun 2023 menjadi Rp 20,6 miliar dan tahun 2024 Rp 21,6 miliar. Pengeluaran kas 2022, Rp  21 miliar, 2023 Rp 17,6 miliar dan tahun 2024 Rp 21,7 miliar saldo akhir kas tahun 2022  Rp 2,9 miliar . Tahun 2023 Rp 5,8 miliar dan Tahun 2024 Rp 5,7 miliar. Adapun aktiva Rp 69 miliar tahun 2024, tahun 2023 Rp 68,9 miliar dan tahun 2023 Rp 67 miliar. Sementara, detail total piutang PDAM Rp 10,566 miliar. Piutang rekening air yang masih bisa tertagih Rp 5,9 miliar dan jumlah yang belum bisa tertagih dan kemungkinan bisa terhapus Rp 5,47 miliar.

Sementara itu, jumlah pelanggan 32.898 pelangan dengan 29,036 yang aktif dan 3.862 tidak aktif. Penambahan pelanggan setahun hanya 48 SR tahun 2023. Dalam pengembangan pelanggan, diakui Plt Dirut tidak sesuai harapan. Tahun 2025 ini diharapkan akan ditingkatkan.

Tingkat kehilangan air PDAM Lotim 31,06 persen. Hal itu katanya karena ada beberapa item belum terpenuhi. Elevasi tinggi tak bisa dilayani 24 jam. Kerusakan jaringan sehingga perlu perbaikan jaringan. Banyak water meter rusak utamanya usia 5 tahun. Tingkat akurasi menurun. Banyak ditemukan sambungan gelap dilakukan oknum karyawan dan oknum warga. Terhadap oknum karyawan siap akan dipecat karena sudah teken pakta integritas.

Efisiensi penagihan rendah. Biaya operasional terlalu tinggi dibandingkan pendapatan. Tidak akurat pencatatan meter akibat tidak dilakukan pencatatan langsung. Kepada pembaca meter diindikasikan banyak hanya gunakan asumsi membaca. (rus)

Dislutkan NTB Dorong Pengembangan Pelabuhan Soroadu di Dompu

By
ekbisntb.com
-
0
Karim Marasabessy(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengembangan Pelabuhan Soroadu di Kabupaten Dompu agar bisa meningkatkan jumlah tangkapan hasil perikanan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Karim Marasabessy mengatakan pengembangan pelabuhan dilakukan selama lima tahun ke depan.

“Tahun ini kami fokus studi kelayakan dan detail engineering design untuk mengembangkan Pelabuhan Soroadu,” ujarnya saat ditemui di Mataram, Senin.

Pelabuhan Soroadu merupakan pelabuhan perikanan tangkap yang berada di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Pelabuhan perikanan yang dibangun sejak tahun 1994 itu memiliki luas total 11 hektare. Walau kini tidak lagi beroperasi, namun masyarakat masih memanfaatkan Pelabuhan Soroadu untuk aktivitas bongkar muat kapal ikan yang didominasi komoditas tuna dan cakalang.

Pelabuhan Soroadu berada di wilayah strategis Teluk Cempi yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573. Keunggulan geografis membuat pelabuhan tersebut potensial untuk menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah besar.

Karim memaparkan pemerintah tidak hanya mengembangkan Pelabuhan Soroadu, tetapi beberapa pelabuhan perikanan lain yang terletak di Sape, Labuan Lombok, Tanjung Luar maupun yang ada Teluk Santong.

“Kami fokus mengembangkan pelabuhan untuk meningkatkan jumlah tangkapan hasil perikanan. Beberapa pelabuhan itu sudah ada (beroperasi), kami tinggal dorong efektivitas pengelolaan pelabuhan,” pungkas Karim.

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa serta 401 pulau-pulau kecil.

Potensi produksi perikanan tangkap di Nusa Tenggara Barat mencapai 185 ribu ton setiap tahun dengan hasil ikan berupa cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, udang, hingga ikan hias. (ant)

PLN NTB Sosialisasikan Layanan Pascabayar melalui Program “Aman dan Nyaman” di CFD Udayana

By
ekbisntb.com
-
0
PLN UIW NTB memperkenalkan program “Aman dan Nyaman” dalam kegiatan CFD di Jalan Udayana(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (PLN UIW NTB) memperkenalkan program “Aman dan Nyaman” dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram, Minggu pagi, 22 Juni 2025. Melalui program ini, PLN menyosialisasikan kemudahan migrasi dari layanan prabayar ke pascabayar untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam mengelola tagihan listrik.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menjelaskan bahwa layanan pascabayar ditawarkan sebagai opsi praktis bagi pelanggan yang ingin sistem pembayaran listrik bulanan yang lebih terencana. “Layanan prabayar dan pascabayar sama-sama dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam program ini, kami ingin mengedukasi bahwa pascabayar adalah alternatif yang memberikan kemudahan dan kenyamanan,” ujar Heny di sela-sela kegiatan.

Proses migrasi dari prabayar ke pascabayar disebutnya sangat mudah. Pelanggan cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile, dan petugas PLN akan segera menindaklanjuti.

Selain promosi layanan pascabayar, PLN juga menghadirkan edukasi penggunaan kompor induksi sebagai bagian dari gaya hidup electrifying lifestyle. Kampanye ini mendorong pemanfaatan energi listrik yang bersih, efisien, dan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Booth PLN yang hadir di lokasi CFD ramai dikunjungi warga. Selain berkonsultasi soal kelistrikan, pengunjung juga diberi kesempatan mencoba aplikasi PLN Mobile dan memahami fitur-fiturnya secara langsung.

Marino (45), warga Mataram, mengaku terbantu dengan sosialisasi tersebut.

 “Saya sudah lama ingin tahu soal pascabayar. Ternyata mudah dan bisa langsung dibantu. Acara seperti ini sangat membantu pelanggan yang ingin praktis dan tidak repot isi token,” ujarnya.

PLN menegaskan bahwa kehadiran mereka di ruang publik seperti CFD merupakan bagian dari pendekatan langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap berbagai layanan kelistrikan yang tersedia. “Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi agar pelanggan dapat memilih layanan listrik yang sesuai kebutuhannya. Semua layanan kami kembangkan dengan prinsip pelayanan terbaik,” tutup Heny. (bul)

Pekerja di Mataram Tunggu BSU,  Disnaker Minta Bersabar, Masih Diproses Pusat

By
ekbisntb.com
-
0
Rudi Suryawan (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) –  Hingga akhir Juni 2025, ribuan pekerja di Kota Mataram yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mulai merasa cemas. Pasalnya, bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan itu belum juga masuk ke rekening mereka, meskipun notifikasi kelolosan sudah diterima melalui situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyebut pencairan masih menunggu proses verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat.

Salah seorang pekerja asal Mataram, Sri Wahyuni, mengaku sempat berharap dana BSU akan cair dua minggu lalu. Namun hingga pekan ini, belum ada tanda-tanda pencairan.

“Nungguin sih saya, soalnya lumayankan. Saya pikir bakal cair dari dua minggu lalu, karena kan infonya bakal cair mulai tanggal 7 Juni, tapi sampai minggu kemarin, dan minggu ini belum ada hilalnya,” katanya

Sri menambahkan, meski nominal bantuan tidak besar, keberadaannya sangat berarti untuk menutup kebutuhan menjelang akhir bulan. “Harapannya bisa segera cair, minimal bulan ini. Meski cuma Rp 600 ribu untuk dua bulan, jumlah segitu lumayan buat menutup kebutuhan di akhir bulan,” ucapnya.

Sementara itu, Adita Sulastri, pekerja lainnya, menyatakan bahwa ia memilih bersabar meskipun sudah dinyatakan lolos sebagai penerima. “Tunggu aja lah saya kapan cairnya, kan bantuan gratis dari pemerintah jadi sabar aja nunggu. Tinggal tunggu notif masuk,” ujarnya.

Menanggapi keluhan para pekerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Rudi Suryawan, menjelaskan bahwa proses pencairan BSU saat ini masih dalam tahap verifikasi di tingkat pusat. Ia memastikan bahwa data para pekerja sudah masuk dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, tinggal menunggu validasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Dari kementerian bilang tunggu saja,” kata Rudi, saat dikonfirmasi di Mataram, Senin, 23 Juni 2025. Diketahui, terdapat sekitar 30 ribu pekerja di Kota Mataram yang masuk dalam daftar calon penerima BSU 2025. Mereka merupakan pekerja swasta maupun pegawai non-ASN yang masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan tidak sedang menerima program bantuan sosial (Bansos) lainnya.

“Pokoknya begitu selesai informasi dari kementerian tenaga kerja, ke kemenko, baru nanti pencairan dan finalisasi. Kita tunggu saja,” jelas Rudi.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk program BSU tahun ini. Bantuan ini ditargetkan menyasar sekitar 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.(hir)

Kemlu Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Timur Tengah Pasca Serangan AS ke Iran

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi perang iran-israel(ekbisntb.com/suaramerdekasolo)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan terus memantau secara ketat perkembangan eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Dalam keterangannya, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, Judha Nugraha, menegaskan bahwa seluruh Perwakilan RI di kawasan tersebut telah diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan dampak konflik terhadap WNI di wilayah terdampak.

“Situasi keamanan yang berkembang cepat ini menjadi perhatian serius kami. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif melalui perwakilan-perwakilan RI di Timur Tengah,” ujar Judha Nugraha.

Kemlu RI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. WNI juga diminta menghindari lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan dengan negara-negara yang tengah berkonflik serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak.

Untuk keperluan perlindungan dan pendataan, WNI yang berdomisili di kawasan Timur Tengah juga diimbau untuk melakukan lapor diri secara daring melalui laman resmi www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data pribadi mereka selalu terbarui.

Bagi WNI yang tengah merencanakan perjalanan udara melalui kawasan Timur Tengah, Kemlu mengingatkan pentingnya mewaspadai potensi gangguan penerbangan akibat penutupan wilayah udara di beberapa negara. WNI diimbau untuk selalu memeriksa status penerbangan langsung kepada pihak maskapai.

“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kami minta masyarakat Indonesia untuk terus memantau kondisi, membatasi mobilitas, dan menghindari area rawan. Keselamatan dan keamanan adalah prioritas,” tambah Judha.

Dalam keadaan darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau mengontak Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI melalui layanan WhatsApp di nomor +62 812-9007-0027. Alternatif lainnya, WNI dapat memanfaatkan tombol darurat yang tersedia di aplikasi Safe Travel Kemlu.

Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di luar negeri, khususnya di kawasan konflik. Kemlu juga mengajak keluarga WNI di tanah air untuk tetap tenang namun sigap, dan menjaga komunikasi secara berkala dengan kerabat yang berada di luar negeri.(bul)

Wisatawan Brasil yang Jatuh di Rinjani Terdeteksi, Tim SAR Masih Terkendala Medan Ekstrem

By
ekbisntb.com
-
0
Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi seorang pendaki Rinjani asal Brasil yang jatuh di sekirar Danau Segara Anak, namun tim terkendala cuaca ekstrem (ekbisntb.com/Humas Tim Sar)

Lombok (ekbisntb.com)-Tim SAR gabungan telah menemukan keberadaan wisatawan perempuan berkebangsaan Brasil, JDSP (27 tahun), yang dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal, Gunung Rinjani.

Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan, korban ditemukan pada hari Senin 23 Juni 2025 pukul 07.05 Wita, kurang lebih 500 meter dari titik awal jatuhnya.

“Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor dengan visualisasi drone thermal,” kata Hariyadi dalam keterangannya, Senin 23 Juni 2025 malam.

Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak. Saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras melakukan evakuasi terhadap JDSP yang jatuh ke kedalaman ratusan meter tersebut. Insiden tragis ini terjadi pada Sabtu pagi, 21 Juni 2025, saat korban sedang mendaki menuju puncak Gunung Rinjani.

“Kami terkendala medan yang ekstrem dan berkabut di sekitar lokasi kejadian,” tambahnya.

Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Kantor SAR Mataram, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Damkar, Relawan Rinjani, porter, dan unsur terkait.

Sebelumnya, Kepala Balai TNGR Yarman dalam keterangan resminya mengatakan, kedalaman lereng yang menjadi lokasi tempat jatuhnya korban diperkirakan mencapai 150–200 meter. Teriakan minta tolong dari korban menjadi titik awal koordinasi cepat antar pihak.(ris)

1...253254255...803Page 254 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami