Friday, April 3, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 2

Cabai Jadi “Momok” Inflasi NTB

0
Cabai Jadi “Momok” Inflasi NTB
Petani cabai di Kabupaten Lombok Utara melakukan panen . (SuaraNTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga cabai yang masih tinggi di pasaran, bahkan sempat menembus Rp200 ribu perkilo menjadi momok tahunan dan penyumbang terbesar inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, Rabu, 1 April 2026 menyampaikan, lonjakan harga cabai memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan inflasi pada Maret 2026.

“Betul, harga cabai masih tinggi. Bahkan dari hasil pemantauan, cabai menjadi penyumbang inflasi terbesar saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Wahyudin menyebut kondisi ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Berdasarkan komunikasi dengan petani, terutama di wilayah NTB bagian timur, masa panen cabai akan segera berlangsung dalam waktu dekat.

“Rata-rata petani akan mulai panen pada bulan April. Jika panen sudah berlangsung, pasokan meningkat sehingga harga diharapkan bisa turun,” jelasnya.

Selain mengandalkan panen petani, upaya pengendalian inflasi juga perlu dilakukan melalui intervensi cepat dari berbagai pihak. Salah satunya dengan mendorong gerakan menanam cabai di tingkat rumah tangga dan sekolah.

“Dengan begitu, kebutuhan konsumsi cabai bisa dipenuhi secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap pasar berkurang,” katanya.

Ia menambahkan, jika gerakan tersebut berjalan optimal, maka pasokan cabai akan lebih terjaga dan harga di pasaran dapat menjadi lebih stabil, bahkan berpotensi menurun.

Berdasarkan data BPS, pada Maret 2026 Provinsi NTB mengalami inflasi secara tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 4,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,39. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bima sebesar 5,09 persen, sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 3,92 persen.

Kenaikan inflasi ini dipicu oleh meningkatnya harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan 4,13 persen, diikuti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,61 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 21,60 persen.

Sementara itu, secara bulanan (month to month/m-to-m) inflasi NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) mencapai 1,93 persen.

Dengan masih tingginya tekanan harga pada komoditas strategis seperti cabai, pemerintah diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi, baik melalui peningkatan produksi maupun intervensi pasar, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (bul)

Tidak akan Potong TPP, Pemprov NTB Pilih Maksimalkan PAD

0
Tidak akan Potong TPP, Pemprov NTB Pilih Maksimalkan PAD
H. Nursalim (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai batas maksimum. Berdasarkan UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD) yang diimplementasikan pada 2024-2027, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.

Saat ini, belanja pegawai di NTB tembus 33 persen. Pemprov NTB perlu mengurangi sedikitnya tiga persen agar terbebas dari sanksi pusat pada awal tahun 2027 nanti.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan untuk memastikan persentase belanja pegawai mengalami pengurangan, pihaknya tidak akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Melainkan pemerintah memilih memaksimalkan pendapatan.

“Tetapi kalau kita bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga membentuk persentase APBD itu, maka bisa berkurang dia,” ujarnya.

Tingginya persentase belanja pegawai di NTB, lanjutnya bukan karena adanya tambahan alokasi belanja. Namun karena adanya pengurangan transfer ke daerah hingga Rp1,2 triliun. Di tahun 2025, saat tidak terjadi pengurangan, persentase belanja pegawai hanya 18 persen.

“Tidak ada naik belanja pegawai sebenarnya. Kalau nanti pemerintah pusat memotong-motong (anggaran, red) besar lagi belanja pegawai kita,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan salah satu langkah yang dilakukan NTB yaitu dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Paling kita mainnya di pengurangan TPP,” ujarnya.

Nelly mengakui total belanja pegawai Pemprov NTB dalam APBD tahun 2026 masih di atas batas maksimal 30 persen. Mencapai sekitar 33,3 persen dari total APBD. Walau demikian, ia optimis pada tahun 2027 nanti, belanja pegawai Pemprov NTB bisa ditekan menjadi 30 persen. Menyesuaikan aturan yang berlaku tersebut.

“InsyaAllah kita akan mengejar 30 persen itu batas maksimal. Karena kalau tidak akan kena sanksi. Itu wajib dan harus,” katanya.

Sumber PAD dan Kantong PAD Baru

Komponen pendapatan daerah dari pajak meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor BNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.

NTB juga mendapatkan pendapatan dari retribusi di sejumlah sektor, seperti retribusi sektor pariwisata, retribusi pelabuhan, retribusi perikanan dan kelautan, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, dalam waktu dekat NTB juga mendapatkan kantong PAD baru, yaitu retribusi dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang saat ini tengah digodok revisi Perda retribusinya. (era)

Khawatir Ekonomi Terancam, Pemprov NTB Dorong Izin Ekspor PT AMNT Dilanjutkan

0
Khawatir Ekonomi Terancam, Pemprov NTB Dorong Izin Ekspor PT AMNT Dilanjutkan
Kegiatan aktivitas pertambangan di NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan berakhir bulan ini. Hal ini menyusul Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin ekspor perusahaan tersebut hanya enam bulan, terhitung sejak akhir Oktober 2025 hingga dengan April 2026.

Menyikapi segera berakhirnya ekspor tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, H. Lalu Mohammad Faozal mendorong agar perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu agar tetap bisa mengekspor konsentrat.

“Opsi bagi Pemprov pasti mana yang paling menguntungkan untuk jangka pendek ini. Maka, kita dorong terus AMNT untuk memastikan izin ekspor tetap berlanjut,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Dia mengatakan, apabila izin ekspor PT AMNT berakhir bulan ini, hal ini akan mempengaruhi ekonomi NTB di triwulan kedua 2026. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, pengurusan soal royalti dan sebagainya juga akan terhambat. ‘’Dan itu PAD kita akan tergerus. Angka pertumbuhan kita akan masalah,” kata mantan Penjabat Sekda NTB ini.

Menyinggung soal smelter yang hingga saat ini belum beroperasi penuh, mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini mengaku masih butuh banyak waktu agar industri ini bisa beroperasi total. “Makanya nanti di minggu depan, saya akan bertemu lagi dengan AMNT, manajemen yang ada di sana untuk kita lihat apa sih langkah-langkah yang dibutuhkan, dan bagaimana dukungan dari Pemprov,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin hingga saat ini belum ada kepastian terkait rencana perpanjangan izin ekspor konsentrat tersebut. Jika izin ekspor konsentrat PT. AMNTyang selama ini menjadi tulang punggung nasib ekonomi NTB tidak diperpanjang.

“Kita harap jangan (kolaps, red). Mudah mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah untuk NTB. Jangan pesimis tapi harus optimis,” katanya.

Samsudin menegaskan sebelum masa izin berakhir, pemerintah daerah biasanya melakukan rapat pembahasan dan koordinasi bersama pihak PT AMNT dan kementerian terkait. Hasil evaluasi dari pertemuan tersebut akan menjadi penentu apakah izin ekspor diperpanjang atau tidak.

Ia menambahkan durasi perpanjangan izin pun sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh. Termasuk mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.

“Kita evaluasi dulu dengan Kementerian ESDM, Pemprov dan AMNT seperti apa. Kalau tidak diperlukan perpanjangan ya tidak. Tetapi kita evaluasi dulu karena itu penting, dari hasil evaluasi kinerja itu,” pungkasnya. (era)

Triwulan Pertama, Realisasi PAD Dompu Mencapai 9,7 Persen

0
Farid Anshari.(Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026,sebesar Rp189.254.655.520,00. Realisasinya baru mencapai Rp18.415.236.257,36 atau 9,73 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, Farid Anshari, SE, MSi., mengakui, realisasi PAD hingga 26 Maret 2026 baru 9,73 persen dari total PAD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Dompu tahun 2026. “Persentase realisasi PAD terbesar disumbang dari retribusi jasa umum sebesar 42,42 persen,” ungkap Farid.

Retribusi daerah ditargetkan selama 2026 sebesar Rp6.119.777.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp1.120.891.355,00 atau 18,32 persen. Realisasi ini terbesar dari retribusi jasa umum dari target Rp2.118.435.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp898.569.484,00.

Berikutnya dari lain – lain PAD yang sah yang ditargetkan sebesar Rp105.601.963.220 dan sudah terealisasi sebesar Rp11.998.361.770,75 atau 11,36 persen. Namun, PAD ini bersumber dari pendapatan BLUD dan di Kabupaten Dompu terdapat 12 BLUD. Yaitu RSUD Dompu, RSUD Manggelewa, dan 10 Puskesmas se-Kabupaten Dompu. Targetnya sebesar Rp86.638.501.041 dan sudah terealisasi sebesar Rp11.190.860.499,46 atau 12,92 persen.

Untuk pendapatan pajak daerah baru terealisasi sebesar Rp5.295.983.131,61 atau 10,23 persen dari target sebesar Rp51.745.820.000. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memberi kontribusi terbesar realisasi sektor pajak daerah yaitu sebesar Rp3.071.953.589 atau 19,54 persen dari target sebesar Rp15.724.720.000.

Target PAD Dompu ini cukup tinggi bila dibandingkan tahun 2025. Tahun lalu, target PAD sebesar Rp151.823.024.836,. Capaian hingga 31 Desember 2025 senilai Rp.141.371.523.063,37 atau 93,12 persen.

Sementara total belanja daerah pada APBD Dompu tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,170 triliun dengan total pendapatan sebesar Rp.1,123 triliun. Belanja daerah sebesar Rp1,170 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp718,141 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp285,240 miliar, belanja hibah Rp10,262 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4,584 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp7,560 miliar, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp4,624 miliar, belanja bagi hasil Rp5,959 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp123,571 miliar. (ula)

Siswa Disarankan Hemat Energi

0
Sejumlah siswa berjalan kaki menuju ke sekolah pada, Selasa (31/3). Siswa dan guru disarankan untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk hemat energi terhadap potensi ancaman krisis global.(Suara NTB/abo)

Mataram (ekbisntb.com) – Gerakan hemat energi yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menyikapi potensi krisis energi global mulai diberlakukan di beberapa instansi, termasuk di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Mataram mulai menyarankan guru dan siswa, untuk hemat energi demi efisiensi penggunaan energi.

Di SMAN Negeri 11 Mataram, sosialisasi terkait pentingnya kesadaran hemat energi mulai dicanangkan. Termasuk, penggunaan sepeda atau berjalan kaki sebagai alternatif moda transportasi.

Kepala SMAN 11 Mataram, Arofiq, menyambut baik adanya kebijakan menghemat energi ini. Menurutnya, pembiasaan menggunakan sepeda, berjalan kaki, hingga berhemat menggunakan air merupakan kebiasaan yang mesti tertanam pada diri siswa dan guru.

“Masyarakat sekolah terutama dalam hal ini menyangkut transportasi. Sekarang ini di hampir semua sekolah siswa itu bawa motor. Sebenarnya bisa penghematan dengan tadi itu. Siswa yang rumahnya dekat cukup jalan kaki, yang rumahnya agak jauh sedikit bisa pakai sepeda,” ujarnya.

Pihaknya akan mengimbau seluruh warga sekolah untuk mendukung gerakan tersebut. Salah satunya dengan pembiasaan menggunakan sepeda dan berjalan kaki ke sekolah, terutama bagi siswa dan guru yang rumahnya dekat dengan sekolah.

“Itu semua akan kami sampaikan nanti pada anak-anak. Kalau di sini memang mungkin tidak terlalu banyak tantangannya karena yang bawa motor mungkin hanya setengah,” tutur Arofiq.

Semangat serupa diperlihatkan SMAN 3 Mataram. Sekolah yang berada di Jalan Pemuda No. 63, Dasan Agung Baru itu, juga berencana mulai mengkampanyekan gerakan hemat energi ke seluruh warga sekolah.

Kepala SMAN 3 Mataram, Yuspita Martningrum mengimbau siswa dan guru yang aksesnya dekat sekolah, agar dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi dan pulang sekolah.

Menurutnya, selain hemat energi, kebiasaan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan.

“Manfaatnya kesehatan, non-polusi, tapi yang jangkauannya mungkin radiusnya 3-4 kilo gitu,” sebutnya.

Selain kampanye penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, SMAN 3 Mataram juga memfokuskan penghematan penggunaan energi listrik di sekolah. Yuspita menyampaikan, kelas yang telah selesai dimanfaatkan, lampu dan barang elektronik di dalamnya harus dalam keadaan mati.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dalam Upaya Optimalisasi Capaian Belajar dan Penguatan Karakter di Sekolah.

Dalam SE tersebut, sekolah didorong untuk mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan, seperti efisiensi sumber daya, konservasi energi dan air, serta penggunaan moda transportasi ramah lingkungan.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dikpora NTB, Bowo Soesatyo mengatakan, arahan untuk menghemat energi di lingkungan sekolah sudah sempat dilakukan. Sekolah ditekankan agar irit menggunakan sumber energi seperti listrik,air,dan internet.

“Jadi pada saat di sekolah, jangan boros menggunakan air, listrik, termasuk juga internet. Kita harus hemat, kemudian sepulang saya minta untuk melakukan pengecekan apakah ruangan sudah mati lampu, kemudian airnya sudah dimatikan. Itu bagian dari hemat energi,” ujarnya. (sib)

Siswa Disarankan Hemat Energi

0

Mataram (ekbisntb.com) – Gerakan hemat energi yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menyikapi potensi krisis energi global mulai diberlakukan di beberapa instansi, termasuk di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Mataram mulai menyarankan guru dan siswa, untuk hemat energi demi efisiensi penggunaan energi.

Di SMAN Negeri 11 Mataram, sosialisasi terkait pentingnya kesadaran hemat energi mulai dicanangkan. Termasuk, penggunaan sepeda atau berjalan kaki sebagai alternatif moda transportasi.

Kepala SMAN 11 Mataram, Arofiq, menyambut baik adanya kebijakan menghemat energi ini. Menurutnya, pembiasaan menggunakan sepeda, berjalan kaki, hingga berhemat menggunakan air merupakan kebiasaan yang mesti tertanam pada diri siswa dan guru.

“Masyarakat sekolah terutama dalam hal ini menyangkut transportasi. Sekarang ini di hampir semua sekolah siswa itu bawa motor. Sebenarnya bisa penghematan dengan tadi itu. Siswa yang rumahnya dekat cukup jalan kaki, yang rumahnya agak jauh sedikit bisa pakai sepeda,” ujarnya.

Pihaknya akan mengimbau seluruh warga sekolah untuk mendukung gerakan tersebut. Salah satunya dengan pembiasaan menggunakan sepeda dan berjalan kaki ke sekolah, terutama bagi siswa dan guru yang rumahnya dekat dengan sekolah.

“Itu semua akan kami sampaikan nanti pada anak-anak. Kalau di sini memang mungkin tidak terlalu banyak tantangannya karena yang bawa motor mungkin hanya setengah,” tutur Arofiq.

Semangat serupa diperlihatkan SMAN 3 Mataram. Sekolah yang berada di Jalan Pemuda No. 63, Dasan Agung Baru itu, juga berencana mulai mengkampanyekan gerakan hemat energi ke seluruh warga sekolah.

Kepala SMAN 3 Mataram, Yuspita Martningrum mengimbau siswa dan guru yang aksesnya dekat sekolah, agar dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi dan pulang sekolah.

Menurutnya, selain hemat energi, kebiasaan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan.

“Manfaatnya kesehatan, non-polusi, tapi yang jangkauannya mungkin radiusnya 3-4 kilo gitu,” sebutnya.

Selain kampanye penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, SMAN 3 Mataram juga memfokuskan penghematan penggunaan energi listrik di sekolah. Yuspita menyampaikan, kelas yang telah selesai dimanfaatkan, lampu dan barang elektronik di dalamnya harus dalam keadaan mati.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dalam Upaya Optimalisasi Capaian Belajar dan Penguatan Karakter di Sekolah.

Dalam SE tersebut, sekolah didorong untuk mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan, seperti efisiensi sumber daya, konservasi energi dan air, serta penggunaan moda transportasi ramah lingkungan.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dikpora NTB, Bowo Soesatyo mengatakan, arahan untuk menghemat energi di lingkungan sekolah sudah sempat dilakukan. Sekolah ditekankan agar irit menggunakan sumber energi seperti listrik,air,dan internet.

“Jadi pada saat di sekolah, jangan boros menggunakan air, listrik, termasuk juga internet. Kita harus hemat, kemudian sepulang saya minta untuk melakukan pengecekan apakah ruangan sudah mati lampu, kemudian airnya sudah dimatikan. Itu bagian dari hemat energi,” ujarnya. (sib)
(Suara NTB/abo)
JALAN KAKI – Sejumlah siswa berjalan kaki menuju ke sekolah pada, Selasa (31/3). Siswa dan guru disarankan untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk hemat energi terhadap potensi ancaman krisis global.

Terbitkan Edaran Penghematan Penggunaan BBM

0
H.Syarafuddin Jarot. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, menertibkan surat edaran (SE) dengan nomor 100.3.4/287/Ekon-SDA/III/2026 terkait kebijakan untuk penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh jajaran pemerintahan.

“Kebijakan ini merupakan respons terhadap dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi hingga ke daerah,sehingga perlu langkah konkret dan disiplin di lingkungan pemerintahan,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Selasa, 31 Maret 2026.

Jarot melanjutkan, langkah tersebut diambil pemerintah sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi global yang tidak menentu. Terutama kaitannya dengan pasokan energi di tengah kondisi perang yang terjadi di negara Timur Tengah.

“Kami menginstruksikan ASN untuk mulai mengubah pola mobilitas. Salah satunya, dengan menggunakan sepeda bagi yang memiliki jarak tempuh memungkinkan,” ucapnya.

Dalam hal penggunaan kendaraan bermotor, ASN diimbau untuk beralih ke kendaraan yang lebih hemat penggunaan BBM. Seperti menggunakan sepeda motor dibandingkan menggunakan mobil dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan kedinasan.

“Penggunaan kendaraan bermotor harus lebih efisien, jika memungkinkan gunakan kendaraan yang lebih hemat BBM seperti sepeda motor,” ucapnya.

Di pelaksanaan tugas dinas, penggunaan kendaraan secara bersama-sama juga menjadi penekanan penting untuk menekan konsumsi BBM. Pengawasan penggunaan kendaraan dinas turut pemerintah perketat guna menghindari penyalahgunaan di luar kepentingan dinas.

“Kendaraan dinas harus digunakan secara tepat dan disimpan di tempat yang aman, tidak digunakan di luar kepentingan kedinasan,” jelasnya.

Orang nomor satu di Sumbawa ini menekankan, peran pimpinan perangkat daerah dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan energi, tetapi juga membangun budaya hemat, disiplin, serta kesadaran kolektif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Kami mengimbau kepada pimpinan perangkat daerah wajib melakukan pengawasan agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan secara disiplin. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)

Terminal Segenter Tak Kunjung Diperbaiki, Banyak Potensi PAD Hilang dari Retribusi Parkir

0
Terminal Segenter Tak Kunjung Diperbaiki, Banyak Potensi PAD Hilang dari Retribusi Parkir
Kondisi Terminal Segenter Lembar memperihatinkan ini menjadi prioritas ditangani tahun ini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Terminal Segenter Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tak kunjung diperbaiki Pemkab Lobar. Akibatnya, kondisi terminal yang berada di jalur strategis ini pun kian memperihatinkan. Areal parkir berkubang lumpur dan sarana prasarana masih minim. Kondisi ini pun mengakibatkan sopir enggan parkir kendaraan di terminal tersebut, akibatnya banyak potensi PAD dari Retribusi Parkir pun hilang.

Para sopir truk mengeluhkan kondisi Terminal Segenter yang kondisinya kian memperihatinkan. Kondisi terminal itu becek berkubang lumpur, mengakibatkan sopir sangat terganggu ketika parkir kendaraannya. Mereka berharap agar terminal segera diperbaiki.

Salah seorang sopir truk dari Jawa bernama Komarudin, mengeluhkan kondisi terminal yang tak layak pakai. “Kondisinya sangat kurang baik, kami pengin ini diperbaiki agar tambah banyak teman-teman (sopir) yang mau parkir di sini,” keluhnya, Selasa (31/3/2026).

Selain areal parkir, sarana prasarana juga sangat kurang seperti toilet, kamar mandi, tempat istrahat. Pihaknya berharap agar terminal itu diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi. Jika terminal itu diperbaiki, tentu banyak sopir yang mau parkir di sana, sehingga pemasukan ke daerah pun besar. Saat ini kendati kondisi terminal itu tak layak, ia dan beberapa sopir tak ada pilihan lain parkir di terminal itu, karena disamping murah, keamanan pun relatif terjaga.

Sopir lain bernama Ambon juga mengeluhkan hal serupa. Ia mengeluhkan kondisi Terminal Segenter yang becek. Selain itu, banyak fasilitas yang kurang perlu dilengkapi, seperti kamar mandi mampet, tempat salat, tempat istirahat, dan fasilitas lain. “Kami berharap agar di terminal ini dirapikan, kamar mandinya dilengkapi, tempat tidur ditambah, semua harus dilengkapi,” harap dia.

Ia dan sopir lainnya ingin agar parkir kendaraan di terminal Segenter terjamin dari sisi kenyamanan dan keamanan. Sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan sopir perlu dilengkapi. Hal senada dikatakan sopir lain bernama Wira, mengeluhkan kondisi parkir yang becek sehingga sangat mengganggu ketika memarkir kendaraan. Selain itu, kondisi kamar mandi, tempat istirahat dan toilet.

Dari sisi pegawai kata dia, tidak ada masalah. Para pegawai di terminal ramah-ramah, sehingga ia senang bergaul dengan mereka.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Baiq Yeni S Ekawati mengakui bahwa Terminal Segenter butuh pengurukan. Pengurukan perlu dilakukan karena kondisi beban parkir tidak sesuai dengan kendaraan yang masuk.

Sementara anggaran tahun 2025 sudah berjalan sehingga tidak bisa dialokasikan untuk penimbunan. Tahun depan kata dia, Pihaknya menganggarkan untuk penimbunan lahan parkir. “Insyaallah kita akan anggarkan tahun depan,” imbuhnya.

Sebab parkir Segenter ini salah satu sumber PAD, tetapi akibat kondisinya sekarang mengakibatkan PAD kurang maksimal karena sopir tidak mau parkir di terminal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lobar, Muhammad Hendrayadi mengatakan untuk penanganan Terminal Segenter dialokasikan Rp2 miliar pada APBD 2026. Penanganan terminal yang kondisinya memperihatinkan ini, sebagai upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya telah menyerahkan masterpland pembangunan Terminal Segenter itu kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PUPRPKP).

“DED (Detail Engineering Design) sudah selesai dan angkanya (Anggaran) sudah ada di PUPRPKP,” terang Hendra.

Anggaran itu diperuntukkan untuk pengerasan lahan parkir yang masih berupa tanah. Kemudian pembangunan Selasar terminal berupa koridor yang menghubungkan berbagai area bangunan terminal serta pembuatan toilet. “Untuk pengerasannya berupa rabat atau hotmix kita belum tahu teknisnya,” terangnya.

Langkah ini diambil pihaknya untuk menarik kembali potensi PAD sektor retribusi khusus itu. Lantaran selama ini terminal itu masih minim menyumbang PAD. “Kalau ini sudah jalan (Segenter) kita akan mulai menata parkir di sekitar pelabuhan,” ujar Hendra.

Target retribusi parkir tahun ini dipatok sebesar Rp3,4 miliar. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,8 miliar hingga Rp3 miliar.

Karena itu, Hendra mengaku pihaknya membidik potensi pajak parkir di wilayah sekitar Pelabuhan Lembar. Terlebih terdapat sejumlah titik penitipan kendaraan pribadi yang selama ini belum terdata secara resmi sebagai penyumbang retribusi maupun pajak daerah. “Itu bukan parkir liar, melainkan lebih kepada titik-titik parkir yang belum terdaftar,” ucapnya.

Pihaknya ingin segera melegalkan lokasi-lokasi tersebut agar daerah mendapat hak pajak. Kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dijajal untuk pemungutan pajak parkir. “Di wilayah sekitar Lembar itu ada sekitar empat titik yang akan kami legalkan. Kami akan arahkan mereka untuk mengurus izin agar parkir-parkir privat tersebut bisa berkontribusi pada pajak daerah melalui kolaborasi dengan Bapenda,” jelas Hendrayadi. (her)

Dampak Perang, Maskapai Ajukan Kenaikan Tarif Tiket Pesawat

0
Mori Hanafi (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dampak konflik global yang terjadi saat ini akibat serangan AS-Israel kepada Iran yang memicu diaturnya jalur pelayaran BBM internasional (Selat Hormuz) mulai dirasakan sektor penerbangan. DPR RI mengungkap maskapai telah mengusulkan kenaikan tarif tiket hingga 30 persen seiring potensi lonjakan harga bahan bakar.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, menyampaikan potensi kenaikan harga tiket pesawat di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada sektor energi, khususnya bahan bakar penerbangan (avtur).

Ditemui usai melakukan Sidak di Terminal Mandalika, Selasa, 31 Maret 2026, hingga saat ini harga bahan bakar memang masih relatif stabil. Namun, jika konflik global berlangsung lebih lama, kenaikan harga menjadi sangat mungkin terjadi dan akan berdampak langsung pada tarif penerbangan.
“Sekarang ini memang harga bahan bakar masih belum naik. Tapi kalau kondisi ini (perang) berlarut-larut, ada kemungkinan terjadi kenaikan. Maskapai juga sudah mengajukan penyesuaian tarif batas atas sekitar 15 sampai 30 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar di sejumlah negara bahkan sudah terjadi cukup signifikan. Di Amerika Serikat misalnya, lonjakan harga disebut mencapai 50 hingga 100 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan ikut memicu tekanan pada industri penerbangan nasional.

Selain berdampak pada harga tiket, situasi global juga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk bepergian, terutama ke luar negeri. Faktor keamanan dan ketidakpastian perjalanan menjadi pertimbangan utama.

“Orang pasti akan berpikir dua kali untuk bepergian, apalagi ke wilayah seperti Timur Tengah atau Eropa. Ada kekhawatiran berangkat bisa, tapi pulangnya tidak pasti,” katanya.

Di sisi lain, Mori menilai kenaikan harga tiket pesawat dapat mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi lain, seperti angkutan darat. Namun, ia menyoroti kondisi infrastruktur terminal yang dinilai belum memadai dan perlu segera dibenahi.

“Kalau harga tiket pesawat naik tinggi, orang pasti cari alternatif seperti bus. Tapi terminal-terminal kita masih banyak yang kumuh dan belum nyaman. Ini harus dibenahi agar masyarakat punya pilihan transportasi yang layak,” tegasnya.

Terkait kebijakan tarif, Mori menjelaskan bahwa penetapan batas atas harga tiket pesawat merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Namun, tekanan dari maskapai diperkirakan akan terus meningkat jika biaya operasional, khususnya bahan bakar, mengalami kenaikan.

Ia juga mengingatkan bahwa maskapai tidak bisa terus dipaksa beroperasi dengan kondisi merugi. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan akan ada pengurangan frekuensi penerbangan yang justru merugikan masyarakat.

“Kalau maskapai dipaksa tidak menaikkan tarif sementara biaya tinggi, mereka bisa mengurangi operasional. Padahal, sekali terbang kalau rugi bisa sampai ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap konflik global dapat segera mereda agar tidak berdampak lebih luas terhadap sektor transportasi dan perekonomian nasional. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi agar stabilitas harga dan layanan transportasi tetap terjaga. (bul)

HKTI NTB Kawal Rantai Pasok MBG, Petani Lokal Didorong Jadi Pemasok Utama

0
HKTI NTB Kawal Rantai Pasok MBG, Petani Lokal Didorong Jadi Pemasok Utama
H. Willgo Zainar (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi peluang besar bagi petani di NTB. HKTI menegaskan pentingnya ekosistem rantai pasok yang kuat agar kebutuhan pangan terpenuhi secara berkelanjutan, dengan mengutamakan produk lokal.

Program MBG menjadi momentum strategis untuk memperkuat sektor pertanian di NTB. Demikian ditegaskan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE., MBA.

Ia menegaskan bahwa program ini berpotensi besar menjadi penggerak utama rantai pasok produk pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Menurutnya, MBG berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil pertanian dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Kebutuhan pangan dalam program tersebut mencakup berbagai komoditas utama seperti beras, sayur, buah, telur, daging, hingga ikan.

“Rantai pasok ini harus dibangun dalam satu ekosistem yang kuat. Ada kepastian suplai, kepastian harga, dan tentu mutu yang terjaga. Karena kebutuhan MBG ini sifatnya rutin, minimal lima sampai enam hari dalam seminggu,” ujarnya di Mataram, Selasa, 31 Maret 2026.

Willgo menjelaskan, dengan adanya kepastian permintaan, kebutuhan pangan untuk MBG dapat dihitung secara pasti berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB. Hal ini membuka peluang besar bagi petani lokal untuk menjadi pemasok utama jika mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

HKTI, lanjutnya, akan mengambil peran strategis dalam memastikan petani mampu memenuhi standar tersebut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Organisasi ini akan fokus pada penguatan rantai pasok sekaligus mendorong peningkatan kapasitas petani di daerah.

“Kami sifatnya advokasi. Teman-teman di kabupaten/kota akan kita dorong agar petani binaannya bisa memenuhi kebutuhan MBG ini, dan sebisa mungkin dipasok dari produksi lokal,” jelasnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa peran pemerintah juga sangat krusial, khususnya melalui penyuluh pertanian. Pendampingan intensif diperlukan agar petani dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam program MBG.

Selain itu, Willgo menyambut positif berbagai langkah investasi yang mulai dilakukan di NTB, terutama pada sektor produksi daging ayam dan telur. Ia menilai hal ini sebagai langkah penting menuju kemandirian pangan daerah.

“Selama ini, sebagian kebutuhan seperti telur dan daging masih dipasok dari luar daerah. Dengan adanya investasi ini, kita harapkan NTB bisa mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri,” katanya.

Lebih jauh, ia menyebut perputaran ekonomi dari program MBG di NTB cukup besar. Nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap hari, tergantung jumlah SPPG dan kebutuhan harian yang berjalan selama lima hingga enam hari dalam sepekan.

Perputaran ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, termasuk tenaga relawan dan pelaku distribusi pangan.

“Sebagian besar sumber pangan ini berasal dari petani. Artinya, petani menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program MBG,” tegasnya.

HKTI NTB pun menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan optimal. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh petani sebagai produsen utama pangan di daerah. (bul)