OJK Dorong Lotim Tingkatkan Literasi Keuangan

Penulis

-

22 Oktober 2024

Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisaris OJK NTB, Sophia Watimena(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama berbagai pihak terus berupaya meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, khususnya di Lombok Timur (Lotim) tempat digelarnya Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara tingkat inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. Survei tersebut juga mencakup literasi dan inklusi keuangan syariah dengan hasil indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisaris OJK NTB, Sophia Watimena, mengungkapkan harapannya agar literasi keuangan di masa mendatang dapat terus meningkat. “OJK selalu berupaya meningkatkan tata kelola keuangan, dan kita berharap semua pihak bisa bersinergi guna mendukung pembangunan ekonomi di daerah ini,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan agar dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK meluncurkan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang berlangsung selama tiga hari di Taman Rinjani Selong, Lombok Timur. Ahad 20 Oktober 2024 menjadi puncak acara BIK dengan berbagai kegiatan, seperti jalan sehat dan senam pagi, yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Penjabat Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, turut hadir dan menyapa para pengunjung. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah memilih Lombok Timur sebagai tuan rumah acara tersebut. “Alhamdulillah, banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari acara ini. Stand-stand dari OJK ramai dikunjungi, masyarakat juga belajar tentang QRIS dan layanan keuangan lainnya,” katanya.

Juaini Taofik menekankan pentingnya kecerdasan finansial sebagai fondasi kesejahteraan di Lombok Timur. “Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memanfaatkan layanan keuangan yang ada dengan lebih optimal. InsyaAllah, literasi keuangan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Fathul Gani, turut mengapresiasi acara tersebut. Ia juga memuji program “Lotim Berkembang” yang dinilai efektif dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat, terutama dalam menghindari praktik rentenir yang merugikan. (rus)

Dukung Edukasi Kesehatan Jiwa bagi Siswa

Penulis

ekbisntb.com

-

22 Oktober 2024

0

LANGKAH Dikes (Dinas Kesehatan) Kota Mataram menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam melaksanakan program edukasi kesehatan jiwa bagi siswa sebagai upaya deteksi dini potensi gangguan mental terhadap pelajar, mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Kota Mataram. Meskipun, di sekolah-sekolah, khususnya di SMP, sudah ada program BK atau bimbingan konseling.

‘’Koordinasi saja sama BK, karena kan bagus banget,’’ ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Ekbis NTB di ruang kerjanya, Senin 21 Oktober 2024. Dikatakan Nyayu, saat ada anak-anak bermasalah di sekolah, BK memiliki peran penting. ‘’Alhamdulillahnya BK juga bekerjasama dengan LPA (Lembaga Perlindugan anak-anak),’’ ungkapnya.

Terkait penanganan anak-anak. ‘’Kalau kemudian misalnya digandeng lagi dengan program ini, tentu sangat bagus. Sehingga, ketika anak-anak sedang mengalami persoalan, bisa segera ditangani. Program edukasi kesehatan jiwa bagi siswa sebagai upaya deteksi dini potensi gangguan mental terhadap pelajar, mendapat dukungan. Nyayu mendorong agar persoalan tersebut dapat ditangani.

Politisi PDI Perjuangan ini mendorong dilakukannnya koordinasi massif antara Dikes dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak di Kota Mataram. Nyayu menegaskan, semua pihak harus berperan memberi perhatian kepada anak-anak.

Terlebih, sekolah-sekolah di Kota Mataram tidak memiliki tenaga psikolog dalam hal ini. ‘’Itu makanya menurut hemat saya, harus berkoordinasi, bagus,’’ katanya. Tidak hanya itu, Nyayu juga menekankan pentingnya program teman sebaya. ‘’Teman sebaya ini adalah programnya Dewan Anak Kota Mataram.

‘’Karena anak-anak kalau ada persoalan biasanya lebih nyaman bercerita kepada teman sebayanya ketimbang kepada orangtua ataupun yang lainnya,’’ demikian Nyayu. LPA dan Dewan anak saat ini berkeliling ke sekolah sekolah. ‘’Sekolah mana yang membutuhkan,’’ katanya.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Kota Mataram, menggandeng IDI Kota Mataram melaksanakan program edukasi kesehatan jiwa bagi siswa sebagai upaya deteksi dini potensi gangguan mental terhadap pelajar.

Program edukasi kesehatan jiwa bagi siswa saat ini baru menyasar dua sekolah yakni SMPN 7 Mataram dan SMPN 15 Mataram. (fit)

Poltekpar Lombok Gelar Mandalika Internasional Festival 2024

Penulis

ekbisntb.com

-

22 Oktober 2024

0

Direktur Poltekpar Lombok, Ali Muhtasom (tengah) didampingi panitia Mandalika Internasional Festival 2024 di Lombok Tengah, Senin 21 Oktober 2024(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, menggelar Mandalika Internasional Festival dalam rangka memperkuat promosi pariwisata dan budaya daerah di Pulau Lombok serta Sumbawa, 24-25 Oktober 2024.

“Tujuan kegiatan ini supaya budaya dan pariwisata di NTB itu lebih mendunia sehingga bisa melekat di hati wisatawan,” kata Direktur Poltekpar Lombok Ali Muhtasom saat konferensi pers di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan destinasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) telah mendunia dengan digelar ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, namun untuk budaya dan pariwisata di NTB promosi harus terus diperkuat.

“Artinya tidak hanya memperkenalkan ajang MotoGP Indonesia, tetapi melalui promosi pariwisata dan budaya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Sumbawa dan Lombok atau NTB,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan mahasiswa dengan mendapatkan dukungan pemerintah daerah serta para pelaku wisata di NTB.

Kegiatan ini, katanya, juga melibatkan para tokoh budayawan dan menampilkan seni dan budaya lokal di NTB, karena seni dan budaya harus tetap dijaga, dilestarikan, serta dikembangkan.

“Seni dan budaya itu harus tetap dijaga dan diperkenalkan kepada wisatawan,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan tersebut akan menampilkan finalis Miss Supraglobal berasal dari 17 negara, seperti Malaysia dan Filipina, dengan harapan bisa memperkuat promosi pariwisata dan budaya NTB di tingkat dunia.

“Ada nilai transaksinya dan promosi pariwisata serta budaya menjadi fokus kegiatan ini,” katanya.

Seorang panitia Mandalika Internasional Festival 2024, Novita Sartika, mengatakan ajang ini kegiatan tahunan dilaksanakan mahasiswa Poltekpar dengan tujuan menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah.

“Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat belajar dan menerapkan keterampilan yang diperoleh saat kuliah. Kegiatan ini dipusatkan di Poltekpar Lombok pada tanggal 24-25 Oktober 2024,” katanya.

Ia mengharapkan kegiatan ini dapat melestarikan budaya dan mendukung promosi pariwisata NTB, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kegiatan ini melibatkan UMKM dan terbuka untuk masyarakat,” katanya. (ant)

NTB Desak Pembinaan Intensif Pengemudi

Penulis

ekbisntb.com

-

22 Oktober 2024

0

Lombok (ekbisntb.com) – Kecelakaan maut melibatkan dua bus besar, Dunia Mas dan Surya Kencana, terjadi di sekitar Lape, Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 04.00 dini hari, Sabtu 19 Oktober 2024. Satu penumpang dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum, menyatakan keprihatinannya yang mendalam.

“Ini kecelakaan fatal, dan bukan yang pertama kali terjadi,” tegas Junaidi.

Junaidi Kasum berpendapat bahwa faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab kecelakaan ini.

“Faktornya sih kalau lihat jam kerjanya bisa faktor manusianya. Bayangkan orang bekerja disaat waktu orang istirahat normal. Ini jangan sampai jadi korban penumpang,” ujarnya.

JK, panggilan akrabnya, mengaku telah berkoordinasi dengan Wadirlantas Polda NTB dan mendesak agar kejadian ini menjadi perhatian serius. Ia berharap pihak berwenang mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

“Saya sebagai ketua Organda NTB berharap kepada Dishub NTB sebagai otoritasnya untuk bisa melakukan pembinaan, memanggil seluruh pengemudi bus ini sebagai salah satu pembinaan kepada mitra kerja,” ujar Junaidi.

Junaidi menyoroti pentingnya melibatkan langsung para sopir dalam kegiatan pembinaan.

“Dishub, Ditlantas, dan kami Organda bisa dikumpulkan tidak saja pemiliknya, tetapi pengemudinya. Kalau yang selama ini hanya pemiliknya atau perusahaan yang dipanggil untuk pembinaan. Drivernya sekali-kali,” tegasnya.

“Selama ini hanya pengurus atau pengusahanya yang dipanggil, sesekali pembinaan, termasuk penindakan diberikan kepada pengemudi,” tambahnya.

Junaidi menekankan pentingnya memberikan penegasan kepada seluruh perusahaan otobus (PO) untuk lebih serius dalam melakukan pembinaan kepada para sopirnya.

Selain itu, JK juga menyoroti masalah bus-bus yang tidak berizin dan tidak memiliki asuransi kepada penumpang.

“Untungnya kedua bus yang tabrakan ini sama-sama punya izin, yang saya bayangkan bagaimana dengan bus-bus yang tidak berizin, tidak ada asuransi kecelakaan, Jasa Raharja dan lainnya. Kami lihat bus pelat luar selama ini banyak tidak berizin tapi beroperasi di NTB. Ini risikonya kepada penumpang kalau terjadi apa-apa,” ungkapnya. (bul)

Kegiatan di Mandalika Penyumbang Target Kunjungan Wisatawan di NTB

Penulis

ekbisntb.com

-

22 Oktober 2024

0

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan kegiatan sport tourism yang digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Sirkuit Mandalika merupakan salah satu penyumbang capaian target kunjungan wisatawan 2024 di daerah setempat.

“Semakin banyak kegiatan di Sirkuit Mandalika, kunjungan wisatawan juga akan meningkat, karena bisa mengundang orang datang di NTB,” kata Kepala Dispar NTB Jamaludin Malady di Lombok Tengah, Senin 21 Oktober 2024.

Ia mengatakan berdasarkan data sementara penyumbang peningkatan kunjungan wisatawan di NTB itu masih didominasi sektor alam, budaya dan sport tourism yang digelar di Sirkuit Mandalika.

“Kenapa tidak wisata olahraga yang utama, karena kegiatan itu digelar sekali setahun seperti MotoGP,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan di Sirkuit Mandalika itu tidak hanya ajang MotoGP Indonesia, namun digelar Asia Road Racing Championship (ARRC), Mandalika Racing Series (MRS) dan ajang balap mobil.

“Ke depan kami berharap pihak ITDC tetap menggelar perlombaan di Sirkuit Mandalika yang dapat mengundang wisatawan untuk datang,” katanya.

Ia mengatakan target kunjungan wisatawan di NTB pada 2024 ini mencapai 2,5 juta wisatawan dan telah terealisasi sebanyak 2 juta lebih wisatawan yang telah datang ke NTB hingga September 2024.

Sedangkan untuk target kunjungan wisatawan di 2023 telah tercapai yakni 2 juta wisatawan.

“Artinya masih ada dua bulan lebih. Kami pastikan target kunjungan wisatawan bisa tercapai di 2024,” katanya.

Ia mengatakan konektivitas penerbangan saat ini cukup baik, sehingga target kunjungan wisatawan di NTB dapat tercapai sesuai dengan target.

“Masih banyak perlombaan yang digelar di akhir 2024 seperti musik dan kegiatan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,” katanya.

Adapun destinasi wisata yang bisa dikunjungi di NTB di antaranya KEK Mandalika, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, Gunung Rinjani, Sekotong, Pantai Pink dan Air terjun.

Kemudian di Pulau Sumbawa ada Pulau Moyo, Air Terjun Matajitu dan Gunung Tambora.

“Banyak tempat destinasi di NTB yang bisa dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara,” katanya. (ant)

Harga Emas Antam Senin Tetap Rp1,514 Juta per gram

Penulis

ekbisntb.com

-

21 Oktober 2024

0

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin tetap pada angka Rp1.514.000 juta per gram, setelah pada Sabtu 19 Oktober 2024 melonjak Rp11.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin 21 Oktober 2024 turut stabil pada angka Rp1.364.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

-Harga emas 0,5 gram: Rp807.000

Harga emas 1 gram: Rp1.514.000
Harga emas 2 gram: Rp2.968.000
Harga emas 3 gram: Rp4.427.000
Harga emas 5 gram: Rp7.345.000
Harga emas 10 gram: Rp14.635.000
Harga emas 25 gram: Rp36.462.000
Harga emas 50 gram: Rp72.845.000
Harga emas 100 gram: Rp145.612.000
Harga emas 250 gram: Rp363.765.000
Harga emas 500 gram: Rp727.320.000
Harga emas 1.000 gram: Rp1.454.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22 (ant)

Industri Transportasi Berbasis Aplikasi Dinilai Tumpuan di Tengah PHK

Penulis

ekbisntb.com

-

21 Oktober 2024

0

Jakarta (ekbisntb.com) – Industri transportasi berbasis platform digital alias ride hailing menjadi tumpuan bagi pekerja di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Pieter Abdullah mengatakan saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bukanlah menjadi buruh, tukang, atau pekerjaan non-formal lain seperti sopir pribadi namun masuk ke platform ride hailing.

“Pekerjaan sebagai driver ojol (pengemudi ojek online) menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka juga bisa melakukan hal yang lain,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil survei yang digelar Segara Research Institute di Jabodetabek, Yogyakarta dan Makassar, pekerjaan informal memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal, selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Oleh karena itu, lanjutnya, pekerjaan informal menjadi pilihan utama ketika pekerja di sektor formal harus berhenti bekerja, baik karena diberhentikan (PHK) atau karena mengundurkan diri secara sukarela dengan berbagai alasan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, menurut dia, ada berbagai kelebihan yang ditawarkan pekerjaan sebagai pengemudi ojol. Meski sama-sama memiliki karakteristik fleksibel, driver ojol tidak terikat pada jam kerja yang ketat bahkan mereka bisa menentukan sendiri hari kerja maupun jumlah jam kerja.

Pieter menambahkan pekerjaan informal di platform ride hailing juga menawarkan kelebihan dari sisi fasilitas. Pekerja informal pada umumnya tidak memperoleh jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan.

Namun, lebih dari 50 persen responden driver ojol menyatakan, mendapatkan bantuan fasilitas untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan sekitar 40 persen menyatakan adanya bantuan dari pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Meski biaya ditanggung sendiri, namun mereka difasilitasi oleh penyedia platform digital untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini berbeda dibandingkan pekerja informal lainnya yang dengan tegas menyatakan tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan,” tutur Pieter.

Selain itu, keunggulan lain dari pekerjaan driver ojol adalah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh oleh pekerja informal lainnya.

“Driver ojol ini merupakan pekerja mandiri. Mereka tidak menjadi pegawai platform, melainkan difasilitasi oleh platform digital. Dari sisi fleksibilitas, beban kerja, jaminan kesehatan, jaminan kesehatan, dan tingkat penghasilan, mereka relatif paling baik di antara seluruh pekerjaan informal,” tegas Pieter.

Menurut dia, semua orang menginginkan pekerjaan formal namun dari 3 juta-4 juta angkatan kerja baru setiap tahun, sekitar 1 juta orang. yang bisa masuk ke pekerjaan formal, sementara sebanyak 2 juta-3 juta orang lagi terpaksa masuk ke pekerjaan informal.

Hal itu, lanjutnya karena pemerintah tidak mampu untuk menyediakan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup.

“Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal sebab pekerjaan informal merupakan penampung sementara. Pemerintah harusnya fokus meningkatkan derap ekonomi kita untuk memberikan pekerjaan formal ke angkatan kerja kita,” ujarnya. (ant)

Profil Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

Penulis

ekbisntb.com

-

21 Oktober 2024

0

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama. (ant)

Menteri KKP Terus Soroti Pencurian Lobster dan Pasir Laut

Penulis

ekbisntb.com

-

21 Oktober 2024

0

Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan 2024-2029(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya akan terus menyoroti maraknya kasus pencurian lobster dan pasir laut di wilayah laut Indonesia pada pemerintahan baru periode 2024-2029.

“Pencurian itu bukan cuma pasir, lobster juga dicuri. Lobster ini udah setengah mati (memeranginya) sudah seperti narkoba, angkanya berapa saya belum tahu persis, tapi angkanya kurang lebih antara 300 juta sampai 500 juta bibit (lobster),” ujar Trenggono dalam Konferensi Pers Menteri Kelautan dan Perikanan 2024-2029 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.

Untuk memerangi kedua pencurian tersebut, ia menjelaskan bahwa tantangannya cukup berat karena luasnya wilayah laut Indonesia, di sisi lain jumlah kapal milik KKP hanya sebanyak 30 kapal yang tersebar di seluruh wilayah.

Dengan alasan itu, pihaknya akan segera mengimplementasikan kebijakan Ocean Big Data pada periode pemerintahan baru mendatang.

“Kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 24 jam di sana. Ini yang kita mencoba kebijakan Ocean Big Data yang harus kita implementasikan dalam periode yang baru. Harapan saya tahun depan bisa selesai, tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa monitor,” ujar Trenggono.

Ia menyebut bahwa Indonesia harus menyadari bahwa saat ini sedang dalam situasi pertempuran dengan negara- negara lainnya, dalam cakupan ekonomi dan perdagangan.

“Hakekat peperangan adalah menguasai ekonomi, kalau dulu dengan tentara, senjata berat, kalau sekarang tidak perlu. Dengan teknologi, dengan cara memecah belah menjadikan orang- orang lokal menjadi bagian dari mereka, udah berhasil, selesai,” ujar Trenggono.

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lima program prioritas Kebijakan Ekonomi Biru untuk mencapai Indonesia Emas 2024.

Program-program tersebut, pertama, memperluas kawasan konservasi laut, dan kedua, penanganan ikan terukur berbasis kuota.

Ketiga, pengembangan perikanan budi daya di laut, pasir, dan darat yang berkelanjutan, dan keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (ant)

Pengembang di NTB Sambut Hadirnya Fahri Hamzah di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Penulis

ekbisntb.com

-

21 Oktober 2024

0

Lombok (ekbisntb.com) – Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presien Gibran Rakabuming menajat Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman pada Kabinet Merah Putih.

Keberadaan politikus asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini di kabinet menjadi harapan baru, khususnya bagi pengembangan perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI hingga 2029 nanti.

Heri juga menyatakan, pengembang cukup bangga dengan terbentuknya Kementerian tersendiri yang mengurus perumahan. Yang selama ini sangat diharapkan. Karena perumahan adalah masalah serius di Indonesia. Dilihat dari tingginya angka backlog (kekurangan rumah).

“Di NTB juga persoalannya demikian. Dan kami bangga, akhirnya ada Putera NTB yang masuk ke kabinet Merah Putih, bapak Fahri Hamzah. Harapan kami, dengan adanya Fahri Hamzah di Kementerian Perumahan, dapat menyelesaikan persoalan backlog secara nasional, khususnya di NTB,” harapkan.

Pengembang di NTB juga menurutnya sangat mengapresiasi atas keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal program perumahan.

Secara umum, kekurangan perumahan dibanding populasi penduduk saat ini cukup berat. Untuk menyelesaikan backlog ini, katanya bisa diintervensi dari dua sisi. Pertama sisi penyelesaian kekurangan, yang kedua sisi penambahan jumlah rumah.

Heri menekankan pentingnya keseimbangan antara penyelesaian dan penambahan unit rumah untuk mengatasi backlog.

“Artinya, kalau berimbang saja antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah, itu tidak cukup, apalagi kekurangan. Harusnya, ketersediaan perumahan tetap surplus,” tegasnya.

Sebagai gambaran kondisi di NTB, data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB tercatat tingkat kekurangan rumah atau backlog masih tinggi, mencapai 204.492 unit rumah. Kekurangan rumah di Kota Mataram sebanyak 27.887 unit. Lombok Barat 27.376 unit. Lombok Tengah 31.074 unit. Lombok Timur 67.005 unit. Lombok Utara 4.991 unit. Sumbawa Barat 6.209 unit. Sumbawa 11.938 unit. Dompu 7.671 unit. Bima 2.746 unit dan Kota Bima 7.595 unit.

Kekurangan rumah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rumah baru, harga rumah yang semakin mahal, dan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

Kekurangan rumah ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni rentan terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit pernapasan. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Lebih lanjut, Heri berharap, dengan adanya Kementerian khusus perumahan, pemerintahan baru ini juga dapat membawa angin segar untuk meringankan persyaratan untuk masyarakat mendapatkan rumah subsidi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Mungkin harapan kedepan persyaratan perbankan terkait rumah subsidi terutama MBR dan masyarakat yang belum memiliki rumah agar diringankan,” ungkapnya.

Heri menyoroti masalah kolektabilitas kredit MBR yang sering menjadi kendala.
“Kalau sebelumnya, kolektabilitas 2 masih ditoleransi mendapatkan rumah subsidi. Mungkin perlu dinaikkan lagi, kalau kolektabilitas 3dan seterusnya masih bisa ditolerasi juga untuk mendapatkan rumah subsidi,” usulnya.

Menurut Heri, keringanan persyaratan akan sangat membantu MBR yang memiliki riwayat kredit dengan status kolektabilitas rendah, misalnya karena pinjaman kecil. Atau misalnya calon MBR ini statusnya di SLIK kolektabilitas sekian misalnya, karena persoalan pinjaman sejuta atau dua juta, apalagi yang tersisa ratusan ribuan hutang yang belum lunas di lembaga keuangan, tolong ditoleransi. Supaya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan MBR,” imbuhnya.
Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan yang fokus, Heri optimistis pembangunan rumah subsidi akan semakin masif.

“Pemerintahan baru dan pemerintahan baru, pembangunan rumah subsidi akan lebih kenceng jika diiringi dengan keringanan persyaratan bagi MBR mendapatkan rumah subsidi,” pungkasnya.(bul)

UMKM NTB Sambut Positif Adanya Kementerian Khusus UMKM RI

Pemprov Prihatin, Kredit Macet Pinjol Tertinggi di Indonesia

Krisis Air Bersih di Gili, KLU Buka Komunikasi dengan...