spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 2

Dibalik Fornas di NTB : Memilih Jalan Terjal, Menyebar Penyelenggaraan se Pulau Lombok

0
Lalu Kholid Karyadi, Deputi IV Bidang Human Resources Fornas VIII(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Di balik ademnya penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat kisah perjuangan, kerja kolektif, dan pilihan berani yang tak banyak diketahui publik. NTB tidak memilih jalan mudah. Alih-alih memusatkan seluruh kegiatan di satu lokasi, panitia justru menyebar venue pertandingan ke seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok—sebuah keputusan strategis yang disebut sebagai “jalan terjal”.

“Dari awal kami sepakat, ini bukan soal efisiensi semata. Ini tentang pemerataan manfaat dan legacy jangka panjang bagi daerah,” ujar Lalu Kholid Karyadi, Deputi IV Bidang Human Resources Fornas VIII, Rabu, 30 Juli 2025.

Sebanyak 74 cabang olahraga rekreasi (inorga) digelar secara serentak di 43 titik venue di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.

Pilihan ini bukan tanpa risiko. Koordinasi yang lebih kompleks, logistik yang menyebar, hingga kebutuhan SDM yang jauh lebih besar.

“Sebenarnya kalau mau gampang, semua bisa kita pusatkan di eks Bandara Selaparang, dirikan tenda besar, beres. Dan kita buat los panggung, semua lomba dipusatkan di situ. Kami sudah pertimbangkan sekenario itu sebelum Fornas dilaksanakan. Tapi, apa dampaknya bagi daerah lain?. Kami ingin semua kabupaten/kota terlibat dan merasakan efek ekonomi, sosial, dan emosional dari Fornas ini. maka, kegiatannya di sebar se Pulau Lombok.

Kenapa tidak di Pulau Sumbawa, karena banyak tim yang tidak siap dengan pembengkakan biaya dan waktu karena harus melintasi pulau lagi,” ungkapnya.

Langkah pemerataan tempat penyelenggaraan perlombaan ini bukan hanya tentang pemerataan. Ia juga menjadi trigger bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Kebutuhan panggung, sound system, katering, dekorasi, hingga MC dan fotografer, semuanya diberdayakan dari sumber daya lokal.

“Bayangkan, 74 cabor semua butuh panggung, sound, konsumsi. Vendor-vendor lokal hidup. Anak-anak muda kita jadi MC, fotografer, bahkan jadi kru event. Ini bukan event elite, tapi milik rakyat. Karena semua orang lokal diberdayakan. Kan ndak mungkin bawa sound, terop, kursi, dan lainnya dari luar. Semua pasti ngambil yang terdekat dari lokasi acara. Itulah konsep pemerataan yang diharapkan,” ungkapnya.

Pihak panitia juga sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menumbuhkan sektor UMKM.

“Di setiap venue ada bazar UMKM. Produk lokal naik kelas. Untuk penutupan saja, kita libatkan 100 pelaku UMKM,” tambah Kholid.

Penyebaran venue juga menuntut koordinasi lintas sektor yang masif. Setiap venue harus memiliki standar layanan kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang sama.

“Tim kesehatan kita ada 250 orang yang mobile ke semua titik. Tim kebersihan hampir 200 orang. Itu belum termasuk relawan, tim keamanan, dan transportasi. Semuanya terlibat,” katanya.

Khusus keamanan, sinergi antara TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menjadi kunci. Pada pembukaan saja, lebih dari 500 personel gabungan dikerahkan.

Poin krusial lain adalah transportasi. Untuk mengakomodasi mobilitas panitia dan perangkat pertandingan, panitia menyediakan 80 unit kendaraan, termasuk mobil listrik dan minibus yang beroperasi dengan sistem carpooling.
“Transportasi teknis kita atur by-order. Wasit, juri, panitia, semua terlayani dengan sistem pemesanan melalui WA Center,” terang Kholid.

Bagi pengunjung, panitia juga menyediakan 10 unit shuttle bus yang beroperasi dari Islamic Center ke berbagai venue utama. Area parkir publik pun telah disiapkan dengan sistem pintu masuk terpisah untuk pengunjung dan VIP.

Relawan atau volunteer menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis di lapangan. Mereka bertugas mulai dari pengaturan tamu, penataan panggung, hingga pemandu UMKM.

“Untuk closing saja, kita butuh lebih dari 50 relawan khusus. Kalau ditotal sejak pembukaan, jumlahnya lebih dari 500 orang. Semua berasal dari NTB. Ini event yang menumbuhkan rasa percaya diri anak daerah.” tambahnya.

Lebih dari sekadar festival olahraga rekreasi, Fornas VIII NTB menjadi ajang pembuktian. Bukan hanya kepada peserta, tetapi kepada publik nasional bahwa NTB mampu menyelenggarakan event skala besar. dan dampaknya sangat besar mengalir di daerah. Multiplier effect Nya.

“Ini jadi tolok ukur kita menuju PON 2028. Kalau Fornas kita sukses, maka kita tinggal naik satu tingkat lagi ke event yang lebih besar. Yang kita ukur bukan hanya teknis pertandingan, tapi juga logistik, SDM, manajemen risiko, dan legacy,” ungkap Kholid.

Menurutnya, keberhasilan Fornas di NTB bukan karena panggung megah atau lighting canggih. Justru, keberhasilan itu lahir dari sinergi lintas sektor, kerja gotong royong masyarakat lokal, dan komitmen untuk memberi manfaat luas.
“Koordinasi dengan semua kepala daerah di kabupaten/kota terjalin sangat bagus. semua saling mendukung. Saling mengisi kekurangan. Dan terbukti semua bisa kita tangani secara lokal. Inilah wajah NTB yang sesungguhnya: gotong royong, berani memilih jalan terjal, dan siap naik kelas. Kita tidak memilih simpelnya acara diselenggarakan, tetapi bagaimana semua dapat manfaat. Walaupun mengordinir penyelenggaraan lintas tempat itu tidak mudah. Ini yang tidak banyak diketahui,” tutup Lalu Kholid.(bul)

PPATK Ungkap 140 Ribu Rekening “Dormant” 10 Tahun Senilai Rp428 Miliar

0
PPATK Ungkap 140 Ribu Rekening "Dormant" 10 Tahun Senilai Rp428 Miliar(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening tidak aktif (dormant) lebih dari 140 ribu rekening yang tidak aktif selama lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai Rp428.612.372.321 tanpa ada pembaruan data nasabah.

“Ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum,” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Seiring maraknya penyalahgunaan rekening dormant dan setelah upaya pengkinian data nasabah, PPATK pada 15 Mei 2025 menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant, berdasarkan data perbankan per Februari 2025.

Langkah itu, menurut dia, bertujuan untuk melindungi rekening nasabah agar hak dan dananya tetap aman dan 100 persen utuh, sekaligus mendorong bank dan pemilik rekening melakukan verifikasi ulang untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam tindak kejahatan.

PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening dari nasabah bersangkutan.

“Pengkinian data nasabah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia,” kata Natsir.

Ia mengatakan penghentian sementara transaksi pada rekening dormant dilakukan bukan tanpa alasan. Dalam analisis lima tahun terakhir, PPATK menemukan maraknya penyalahgunaan rekening dormant tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Rekening-rekening tersebut kerap digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana, seperti jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, dan kejahatan lainnya, katanya.

Dana dalam rekening dormant juga kerap diambil secara melawan hukum, baik oleh pihak internal bank maupun pihak lain, terutama pada rekening yang tidak pernah diperbarui datanya oleh nasabah.

Di sisi lain, ia mengatakan rekening dormant tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya administrasi kepada bank hingga banyak rekening dormant dananya habis serta ditutup oleh pihak bank.

Sebagai informasi, nasabah yang mengalami penghentian sementara pada rekeningnya dapat mengaktifkannya kembali dengan mengikuti beberapa langkah. Pertama, nasabah harus mengajukan keberatan dengan mengisi formulir terlebih dahulu melalui tautan bit.ly/FormHensem.

Selanjutnya, nasabah dapat menunggu proses review dan pendalaman oleh PPATK dan bank. Proses review dan pendalaman memakan waktu lima hari kerja dan dapat diperpanjang 15 hari kerja, tergantung kelengkapan dan kesesuaian data serta hasil review, sehingga total estimasi waktu 20 hari kerja.

Nasabah dapat melakukan pengecekan secara mandiri untuk mengetahui apakah rekening tersebut sudah dibuka atau aktif kembali. Hal itu dapat dilakukan melalui mesin ATM, mobile banking, maupun pengecekan secara langsung kepada pihak bank. (ant)

OJK Minta BPR di Bali Genjot Kualitas Analisis Kredit

0
Rapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali(ekbisntb.com/ant)

Denpasar (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meminta bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Dewata menggenjot kualitas analisis kredit untuk menekan kredit bermasalah.

“Kesehatan BPR harus dijalankan secara berkesinambungan dan saling melengkapi dengan penerapan market conduct yang baik,” kata Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Rabu.

Regulator lembaga jasa keuangan itu mencatat angka kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BPR di Bali tergolong tinggi yakni mencapai 16,64 persen per Mei 2025 atau ada kenaikan dibandingkan periode sama 2024 mencapai 16,02 persen.

OJK Bali mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPR syariah masih terjaga, tecermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) secara konsisten selama periode berjalan.

Total DPK tumbuh dari sebesar Rp12,58 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp17,32 triliun pada Mei 2025, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,31 persen secara tahunan pada Mei 2025.

“Capaian itu mencerminkan peran BPR yang tetap relevan di tengah masyarakat serta kemampuan BPR di Bali dalam menjaga kepercayaan publik melalui pendekatan yang responsif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal,” katanya.

Sementara itu, penyaluran kredit selama 2025 didominasi oleh kredit modal kerja sebesar 44,95 persen, konsumsi (35,27 persen), dan investasi (19,78 persen).

Adapun kategori debitur adalah paling banyak UMKM mencapai hampir 50 persen, kemudian diikuti ritel (33,20 persen) dan korporasi (17,49 persen).

Ia menilai BPR memiliki keberpihakan terhadap sektor UMKM selama ini yang berkontribusi positif dalam mendukung perekonomian lokal.

Sehingga, lanjut dia, untuk menjaga kesinambungan dan kualitas portofolio pembiayaan, BPR dituntut untuk terus meningkatkan kualitas analisis.

Analisis itu mencakup penguatan aspek penilaian kelayakan kredit (credit underwriting), validitas informasi debitur, penilaian prospek usaha menjadi krusial agar penyaluran kredit inklusif dan prudent.

“BPR diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM di daerah dengan kualitas aset yang baik,” imbuhnya.

Regulator itu menegaskan faktor penentu profil risiko seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan, harus dinilai secara menyeluruh menggunakan parameter kuantitatif dan kualitatif yang obyektif.

Sedangkan, dalam aspek tata kelola, penilaian mandiri perlu dilakukan secara jujur dan konsisten berdasarkan bukti pelaksanaan fungsi pengawasan oleh direksi dan komisaris.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) Provinsi Bali I Ketut Komplit menyampaikan optimisme harus terus dibangun dalam menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin menantang.

Ia menekankan pentingnya BPR memiliki keberanian untuk mengubah pola pikir konservatif menuju pola pikir adaptif dan terbuka terhadap perubahan. (ant)

Pengoplos Beras di Lombok Tengah Digerebek

0
Pimwil Perum Bulog NTB, Sri Muniati bersama tim dari Polda NTB menggerebek gudang pengoplos beras di Lombok Tengah(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB berhasil membongkar praktik dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, merk, dan perdagangan, yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Aksi tersebut melibatkan pengoplosan beras merek SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik BULOG, yang seharusnya didistribusikan dalam kualitas dan pengemasan resmi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan dan hasil monitoring Kantor Wilayah (Kanwil) BULOG NTB yang menemukan sejumlah pedagang di pasar tradisional menjual beras dalam kemasan lama milik BULOG yang sejatinya sudah tidak beredar lagi. Kecurigaan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Ditreskrimsus Polda NTB.

Setelah dilakukan penyelidikan, Polisi berhasil menemukan lokasi produksi beras oplosan tersebut yang berada di salah satu perumahan di wilayah Lombok Barat. Tempat itu kemudian didatangi langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, S.I.K., bersama Kasubdit I Kompol Moh. Nasrulloh, S.I.K., pada Rabu 30 Juli 2025.

“Hari ini kami melihat langsung tempat dan seluruh perlengkapan yang diduga digunakan untuk aktivitas pengoplosan beras SPHP. Lokasi ini untuk sementara kami garis polisi karena masih dalam proses penyidikan,” ujar Kombes Endriadi di lokasi kejadian.

Terduga pelaku berinisial NA diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersamaan dengan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti penting, di antaranya beberapa karung berlabel SPHP, beras menir (beras berkualitas rendah yang digunakan untuk mencampur), dan peralatan pendukung lainnya.

Dari hasil penyidikan awal, modus operandi yang digunakan NA adalah dengan mencampur beras kualitas rendah dengan beras yang lebih bagus, lalu mengemasnya ke dalam karung bekas SPHP yang telah dimodifikasi. Setelah itu, beras oplosan ini dijual ke toko-toko ritil di perkampungan dan pasar tradisional. Beberapa pedagang diketahui telah membeli dan menjual beras oplosan tersebut.

“Terduga belum ditetapkan sebagai tersangka, namun masih dalam proses pemeriksaan intensif. Kami juga akan memeriksa pemilik toko-toko ritil yang menerima dan menjual beras tersebut sebagai saksi,” tambah Dirreskrimsus.

Atas perbuatannya, terduga dapat dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya: Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan/atau Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah BULOG NTB, Sri Murniati, mengapresiasi langkah cepat Polda NTB. Ia menjelaskan bahwa BULOG NTB langsung melakukan monitoring begitu menerima mandat penyaluran beras SPHP dari pemerintah. Hasil monitoring itu mengungkap penjualan beras dengan kemasan lama yang sudah tidak diproduksi.

“Setelah kami lakukan pengecekan, diketahui bahwa kemasan yang digunakan pelaku sudah lama tidak diproduksi. Bahkan stoknya pun sudah nihil. Diduga kuat, kemasan tersebut dicetak ulang oleh pelaku,” ujarnya.

Sri menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh temuan tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata keseriusan aparat dan BULOG dalam melindungi hak konsumen, menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan, serta menindak tegas pihak-pihak yang mencoba merusak sistem distribusi pangan nasional.(r/bul)

Harga Emas Antam Naik Jadi Rp1,918 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang terpantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Rabu, naik sebesar Rp12.000 per gram, dari Rp1.906.000 per gram menjadi Rp1.918.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.764.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tiga persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.009.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.918.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.776.000.
– Harga emas 3 gram: Rp5.639.000.
– Harga emas 5 gram: Rp9.365.000.
– Harga emas 10 gram: Rp18.675.000.
– Harga emas 25 gram: Rp46.562.000.
– Harga emas 50 gram: Rp93.045.000.
– Harga emas 100 gram: Rp186.012.000.
– Harga emas 250 gram: Rp464.765.000.
– Harga emas 500 gram: Rp929.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.858.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Jamkrida NTB Syariah Rampungkan Proses Pengisian Jabatan Lowong Direksi, Komisaris dan DPS

0
Lalu. Taufik Mulyajati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perusahaan penjaminan kredit milik daerah Nusa Tenggara Barat, PT Jamkrida NTB Syariah tengah mempercepat proses pengisian jabatan penting yang kosong dalam struktur organisasi perusahaan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar sebelumnya, disepakati bahwa kekosongan jabatan harus segera diisi, termasuk posisi direktur, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati di ruang kerjanya, Rabu, 30 Juli 2025 menyampaikan bahwa susunan kebutuhan jabatan serta seluruh persyaratan dan ketentuan telah rampung disusun dan dilaporkan kepada pemegang saham.

“RUPS Luar Biasa memberikan waktu 15 hari untuk menyusun kebutuhan pengisian jabatan. Alhamdulillah sudah rampung, dan semua berkasnya sudah kami sampaikan ke pemegang saham,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemegang saham juga telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk panitia seleksi (pansel). Proses seleksi akan dimulai awal Agustus 2025. Setelah pendaftaran dibuka, para calon akan mengikuti tahapan seleksi sesuai standar, mulai dari psikotes, wawancara, hingga proses fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami sudah susun timeline-nya. Insya Allah bulan Agustus mulai proses rekrutmen. Targetnya, seluruh nama calon yang terpilih sudah diajukan ke OJK pada September,” jelas Taufik.

Adapun posisi yang akan diisi meliputi 1 orang direktur operasional, 2 orang komisaris, serta 2 orang anggota dewan pengawas syariah. Sementara itu, posisi direktur utama masih tetap dijabat oleh Lalu Taufik sendiri sebagaimana keputusan RUPS LB.

Menurut Taufik, kelengkapan struktur ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), sekaligus mendukung kesiapan Jamkrida NTB Syariah dalam menyambut percepatan pembangunan ekonomi di daerah, termasuk sinergi dengan Bank NTB Syariah.

“Ini penting agar kami bisa menjaga skor kesehatan perusahaan dan kualitas tata kelola. Pemegang saham, dalam hal ini Gubernur NTB Miq Iqbal (Dr. L. Muhammad Iqbal) juga sangat peduli dan mendukung agar yang dipilih adalah orang-orang yang kompeten. Karena visi misi membangunan lembaga keuangan milik daerah sangat jelas,” tegasnya.

Meski saat ini beberapa posisi kosong, ia memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Bahkan, Jamkrida NTB Syariah mencatat pertumbuhan yang terus positif dan optimistis dapat mencapai target bisnis tahun ini.

“Alhamdulillah, kondisi operasional tetap stabil dan tumbuh. Kami tetap on track dalam mencapai target,” tandasnya.(bul)

DJP dan Ditjen Dukcapil Sepakati Penggunaan NIK Untuk Layanan Pajak

0
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa, 29 Juli 2025.

Penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. DJP terus memperkokoh fondasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).

“Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” ujar Bimo dalam keterangan resmi DJP kepada media ini.

Wijayanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini mencakup validasi data NIK, pemutakhiran data kependudukan, dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan siap mendukung pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk DJP. Ia juga menambahkan bahwa secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal.(bul)

𝗧𝗮𝗿𝗶 𝗞𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮𝗹 𝗡𝗧𝗕 Diu𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗶𝗹 𝗱𝗶 𝗜𝘀𝘁𝗮𝗻𝗮 Merdeka Saat HUT RI

0
𝗧𝗮𝗿𝗶 𝗞𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮𝗹 𝗡𝗧𝗕 𝗱𝗶 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗶𝗹 𝗱𝗶 𝗜𝘀𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 Saat HUT RI(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan rasa bangganya atas diundangnya para penari kolosal yang tampil memukau, dengan menggambarkan keragaman kekayaan budaya Provinsi NTB pada opening seremoni Festival olahraga masyarakat nasional (Fornas) VIII tahun 2025 di Halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB 26 Juli , untuk tampil di Istana Negara Jakarta pada Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80, tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

“Alhamdulillah saya merasa bangga apa yang kita ditampilkan pada Opening seremoni Fornas kemarin mendapatkan dapat apresiasi dari Istana Negara untuk tampil di HUT RI nanti,” ungkapnya , usai melakukan rapat terkait hal tersebut bersama Penjabat Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si, Kadispar NTB, Kadis Pendidikan dan Kepala Taman Budaya NTB, di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 30 Juli 2025.

Ia menjelaskan tari kolosal yang merupakan karya koreografi Kepala Taman Budaya NTB, Lalu Suryadi Mulawarman S.Sn., MM. diminta untuk tampil di Istana Negara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema kepahlawanan, tentunya dengan mengangkat 3 budaya besar yang ada di Nusa Tenggara Barat,—Sasak, Samawa dan Mbojo.

Jumlah penari yang akan tampil sebanyak 200 personil, dan konsep yang akan ditampilkan tentunya berbeda dengan saat pembukaan FORNAS.

“Insyaallah kita akan mempersiapkan diri dan siap tampil nanti di Istana tanggal 17 Agustus,” tutupnya.(ham)

Harga Elpiji di Sumbawa Mahal, Diduga Ada Permainan Oknum

0
Agen elpiji menurunkan tabung gas melon di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala  Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady menduga adanya permainan oknum yang menyebabkan harga elpiji bersubsidi di Pulau Sumbawa mahal.  Harga gas elpiji 3 kg di Sumbawa mencapai Rp45 ribu per tabung. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) di agen hanya Rp18 ribu.

Menurutnya, ada indikasi oknum yang memindahkan isi gas elpiji 3 kg ke gas elpiji non subsidi. Hal ini menyebabkan elpiji bersubsidi langka. Akibatnya harga melambung tinggi.

“Diduga dipindahkan isi gasnya ke yang tidak subsidi. Dibeli banyak-banyak yang subsidi karena non subsisi dianggap sedikit beredar. Oknum disinyalir mengambil gas subsidi 3kg, akhirnya jatah untuk masyarakat miskin berkurang karena dipindahkan ke elpiji tabung besar,” duga Jamal.

Dinas Perdagangan NTB bersama Branch Manajer Elpiji NTB mendorong Pemerintah Daerah Sumbawa untuk mensubsidi satu kapal khusus untuk membawa elpiji dari Lombok ke Pulau Sumbawa.

Hal ini karena Sumbawa tidak memiliki pangkalan khusus elpiji mengakibatkan tidak ada lokasi khusus untuk penyimpanan yang menyebabkan elpiji harus dibawa dari Lombok.

“Tentu ke depannya lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa supaya bagaimana ke depan ada pengusaha-pengusaha yang bisa membuat  depo elpiji supaya lebih cepat distribusi kepada masyarakat,” kata Jamal.

Selama ini, masalah transportasi menjadi salah satu penyebab tingginya harga elpiji di Pulau Sumbawa. Khususnya elpiji non subsidi.  ‘’Disampaikan oleh BM LPG ada subsidi kapal untuk mengangkut tabung elpiji yang non subsisi supaya tersedia untuk pengusaha. Terkendala di pengiriman karena tidak disubsidi,’’ katanya.

Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Pertamina telah menyalurkan sebanyak 84.520 tabung gas elpiji 3kg di bulan Juni lalu.

Plt Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan Ahmad menjelaskan kelangkaan gas elpiji yang sempat terjadi di sejumlah daerah bukan karena kekurangan stok. Melainkan karena lonjakan permintaan pasca perayaan Idul Adha dan kegiatan keagamaan lainnya.

Termasuk dengan peningkatan kebutuhan selama periode libur panjang menyebabkan adanya tekanan distribusi di lapangan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebih. Ia menekankan, gas bersubsidi diperuntukan bagi rumah tangga dan pelaku UMKM kecil, bukan untuk kegiatan industri skala besar. (era)

Diskop UKM Lotim Pastikan Tidak Ada Joki Pengajuan Hibah UMKM

0
Verifikasi pelaku UMKM yang dilakukan tim dari Dinas Koperasi dan UKM Lotim (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak ada joki dalam pengajuan hibah pelaku usaha mikro. Saat ini, Diskop dan UKM sedang dalam proses verifikasi para calon penerima hibah.

Kepala Diskop dan UKM Lotim, Muhammad Safwan melalui Kepala Bidang Pembinaan UMKM, Hirsan, Selasa 29 Juli 2025 menjelaskan jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan 34 ribu lebih. Hasil verifikasi awal, 4 ribu gugur karena tidak memenuhi syarat administratif. Antara lain tidak memiliki keterangan usaha dan tidak memiliki rekening bank. “Saat ini yang sedang kita verifikasi hampir 30.000,” ucapnya.

Kegiatan verifikasi baru dilakukan di 5 kecamatan dari 21 Kecamatan se Lotim. “Sudah terverifikasi di 5 kecamatan. Selong, Labuhan Haji, Terara, Montong Gading dan Sikur. Saat ini sedang berlangsung di Masbagik,” imbuhnya.

Diketahui, Pemkab Lotim telah menyiapkan Rp 20 miliar. Diakui, kalau dibagi rata-rata Rp1 juta per UMKM, maka hanya 20 ribu pelaku UMKM yang akan dapat. Artinya 10 ribu yang gugur. Namun, dijelaskan Hirsan, tidak demikian mekanisme pembagiannya.

“Tidak seperti itu keinginan Bupati. Intinya selama berproduksi maka berpeluang dapat. Mungkin saja ada kebijakan yang lain nantinya, bisa akan diberikan tahun berikutnya,” urainya. Pemberian bantuan modal gratis ini akan dilihat berdasarkan tingkat permodalan. Usaha bakulan modalnya kecil, maka kecil yang diberikan.

Bupati dan Wakil Bupati Lotim tidak memberikan batasan jumlah UMKM. Berapapun jumlahnya yang mengajukan diinput saja dulu.

Dijelaskan, setelah verifikasi, maka hasil verifikasi akan buatkan SK penetapan nantinya oleh Bupati. Termasuk besaran penetapan yang diperoleh masing UMKM. Ada rekomendasi dinas sebagai pertimbangan.

Bagi Diskop dan UKM, pelaku usaha yang dilihat adalah sedang proses produksi atau melakukan aktivitas jual beli. Tergambar dari hasil verifikasi sebagian besar layak dapat bantuan dan terlihat nyata ada aktivitas usahanya.

Sudah ada juklak dan juknis dibuat dalam proses pencairan dana bantuan. Setelah di SK kan Bupati, pencairannya dipastikan tidak akan menumpuk di kantor dinas Koperasi. Melaluinkan disebar di semua kecamatan sehingga tidak mengalami penumpukan. (rus)